Cakranusantara.net, Pati || Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengingatkan para bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar tidak bermain-main dalam mengelola keuangan koperasi. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas harus menjadi prinsip utama agar koperasi berjalan profesional dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Chandra saat memberikan pengarahan kepada 60 bendahara KDKMP dalam pelatihan dan sertifikasi kompetensi di Hotel Safin Pati, Senin (2/11/2026).
Menurutnya, bendahara memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan koperasi. Pengelolaan keuangan yang tidak tertata berpotensi menghambat jalannya organisasi.
“KDKMP tidak akan berjalan dengan baik apabila keuangannya tidak terstruktur dengan baik. Karena itu, bendahara harus benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya,” tegas Chandra.
Ia mengatakan, keberadaan KDKMP tidak bisa dilepaskan dari upaya pemerintah memperkuat perekonomian masyarakat melalui berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Selain KDKMP, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kampung Nelayan juga dinilai memiliki efek berantai terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Chandra meminta para bendahara menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masing-masing desa. Sebab, mereka merupakan orang-orang yang dipilih untuk mengemban tanggung jawab pengelolaan keuangan koperasi.
“Saudara-saudara ini merupakan orang-orang pilihan dari masing-masing desa. Kalian dipercaya menjadi bendahara karena dinilai memiliki integritas yang baik. Maka, kepercayaan itu harus dijaga,” ujarnya.
Persoalan perpajakan juga menjadi perhatian Chandra. Ia meminta peserta memahami ketentuan pajak, terutama terkait transaksi barang dan jasa yang masuk kategori kena pajak maupun yang tidak dikenai pajak.
Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar pengelolaan administrasi keuangan koperasi tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Jangan takut dengan pajak. Yang penting, pahami mana barang atau transaksi yang dikenai pajak dan mana yang tidak. Nanti Kepala KPP Pratama Pati akan menjelaskan lebih detail,” ungkapnya.
Tak hanya soal administrasi dan regulasi, Chandra juga mendorong bendahara mengembangkan kreativitas untuk menggali potensi ekonomi di desa masing-masing. Namun, kreativitas tersebut harus tetap mengedepankan aturan dan tidak disalahgunakan.
“Kreatif itu boleh, tetapi kreatifnya jangan kreatif yang nakal. Kembangkan potensi yang ada di desa masing-masing agar koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pesannya.
Ia berharap seluruh peserta tidak menganggap pelatihan tersebut sebatas kegiatan formalitas. Materi coaching harus diikuti secara serius karena menjadi bekal menghadapi uji kompetensi pada akhir kegiatan.
“Ikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Nanti ada tes di akhir kegiatan. Kalau dari awal menyimak dan belajar dengan baik, saya yakin tesnya tidak sulit,” kata Chandra.
Sementara itu, Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Pati sekaligus Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, Siti Subiati, menyampaikan bahwa penyelenggaraan pelatihan tersebut didukung dana dekonsentrasi Kementerian Koperasi Tahun 2026, bukan menggunakan APBD Kabupaten Pati.
“Ini menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam mendorong keberlanjutan Koperasi Merah Putih,” jelasnya.
Siti Subiati juga memaparkan perkembangan pembangunan KDKMP di Kabupaten Pati. Dari 192 koperasi yang telah selesai dibangun pada 2026, sebanyak 111 titik telah menjalani verifikasi dan validasi lapangan bersama Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah, serta lembaga terkait.
Hasil verifikasi tersebut diharapkan menjadi tahap awal bagi koperasi yang siap beroperasi dengan dukungan manajer penugasan dari Agrinas Pangan Nusantara.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap para bendahara tidak hanya memahami administrasi keuangan, tetapi juga mampu menerapkan tata kelola koperasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Adapun pelatihan dan sertifikasi kompetensi bendahara KDKMP berlangsung selama 2–5 November 2026. Sebanyak 60 peserta dari berbagai desa dan kelurahan di Kabupaten Pati dibagi menjadi dua kelas, masing-masing beranggotakan 30 orang.
Selama tiga hari, peserta memperoleh pendampingan atau coaching dari narasumber LDP Cendekia serta materi perpajakan dari KPP Pratama Pati.
Memasuki hari keempat, seluruh peserta dijadwalkan mengikuti uji kompetensi dengan nilai ambang batas kelulusan atau passing grade yang telah ditentukan.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap para bendahara memiliki kemampuan yang terstandar, sehingga mampu menjalankan pengelolaan keuangan KDKMP secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.