Jurnal Nusantara, Sosial dan Budaya

Chandra Siapkan Langkah Antisipasi Banjir dan Longsor, Sungai di Pati Bakal Dibersihkan

Cakranusantara.net, Pati || Menghadapi potensi banjir dan tanah longsor menjelang puncak musim hujan pada Desember 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mulai menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Salah satu upaya yang akan dilakukan yakni menyusuri sekaligus membersihkan aliran sungai yang dipenuhi sampah dan tanaman liar.

Langkah tersebut disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat memimpin Apel Siaga Bencana di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, Kamis (19/11/2026).

Chandra mengatakan, Pemkab Pati telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk memetakan sungai-sungai yang membutuhkan normalisasi. Sementara itu, pembersihan akan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan TNI, Polri, dan masyarakat, khususnya pada aliran sungai yang belum tertangani BBWS.

“Kita akan melaksanakan kegiatan susur sungai. Banyak aliran sungai di Kabupaten Pati yang saat ini dipenuhi tanaman liar dan sampah. Ini perlu kita bersihkan bersama agar potensi banjir bisa kita antisipasi sejak dini,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemkab Pati juga masih melanjutkan penanganan kekeringan yang berdampak pada sejumlah wilayah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam apel, bantuan air bersih telah mencapai 1.699 tangki yang didistribusikan ke 12 kecamatan, meliputi Winong, Pati, Sukolilo, Gabus, Jakenan, Pucakwangi, Kayen, Tambakromo, Jaken, Dukuhseti, Batangan, dan Tayu.

Chandra meminta penyaluran bantuan air bersih tetap diperhatikan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan kelompok rentan yang masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

“Penanganan kekeringan tetap harus kita lanjutkan. Pastikan kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi, khususnya di wilayah terpencil dan kelompok rentan yang masih membutuhkan bantuan,” ujarnya.

Memasuki masa peralihan musim, BPBD juga diminta meningkatkan pemantauan kondisi cuaca serta informasi peringatan dini. Informasi mengenai potensi bencana harus segera diteruskan kepada masyarakat dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Tak hanya itu, kesiapan peralatan darurat, pos siaga, hingga personel Tim Reaksi Cepat (TRC) harus dipastikan dalam kondisi siap diterjunkan sewaktu-waktu. Chandra juga meminta prosedur operasional standar (SOP) penanganan bencana dibuat lebih efektif agar respons di lapangan tidak terhambat.

“Kesiapan peralatan dan personel harus terus kita periksa. SOP penanganan juga perlu kita permudah agar respons di lapangan bisa lebih cepat ketika terjadi keadaan darurat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Chandra mengapresiasi keterlibatan berbagai unsur dalam upaya penanggulangan bencana. Menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh elemen, mulai dari TNI, Polri, dunia usaha, relawan hingga masyarakat.

“Penanggulangan bencana bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah. Sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, relawan, dan masyarakat harus terus diperkuat. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan kemanusiaan,” ungkapnya.

Sepanjang 2026, Kabupaten Pati telah menghadapi berbagai kejadian bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hingga kekeringan. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kesiapan personel maupun sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Chandra menegaskan, peningkatan kapasitas petugas dan relawan harus terus dilakukan melalui pelatihan secara berkelanjutan. Dengan begitu, seluruh unsur yang terlibat memiliki keterampilan dan kesiapan dalam menghadapi berbagai situasi darurat.

“Seluruh personel harus terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam penanganan bencana. Jaga kekompakan, solidaritas, dan selalu utamakan keselamatan saat menjalankan tugas,” pesannya.

Apel Siaga Bencana tersebut turut dihadiri sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pati, Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Pati beserta jajaran, serta kepala perangkat daerah terkait.

Peserta apel terdiri atas unsur TNI, Polri, perangkat daerah, organisasi relawan, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Polri Terbitkan Perpol Baru Jelang Sidang Etik Mantan Kapolri, Aturan Pangkat Majelis Ikut Diubah

Jakarta, Cakranusantara.net || Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Regulasi yang ditetapkan pada 16 November 2026 tersebut disebut menjadi bagian dari penyesuaian aturan menjelang pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Edison Isir, dalam keterangannya pada Rabu (18/11/2026), mengonfirmasi penerbitan regulasi tersebut. Perubahan aturan ini dinilai penting karena untuk pertama kalinya dalam sejarah institusi Polri, seorang perwira berpangkat jenderal bintang empat akan menghadapi proses persidangan kode etik.

Dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026, terdapat sembilan ketentuan teknis yang mengalami perubahan. Salah satu poin penting menyangkut komposisi kepangkatan anggota majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Melalui aturan baru tersebut, anggota majelis KKEP maupun KKEP banding tidak lagi diwajibkan memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari terduga pelanggar. Perwira dengan pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah kini dimungkinkan untuk memimpin atau mengikuti persidangan etik.

Dengan ketentuan tersebut, seorang jenderal bintang empat dapat menjalani pemeriksaan oleh majelis yang anggotanya berpangkat paling rendah inspektur jenderal atau jenderal bintang dua.

Selain perubahan komposisi majelis, Pasal 59 ayat (2) juga memberikan ruang pelaksanaan sidang secara daring melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.

Perubahan lainnya meliputi pembatasan hak pengajuan banding yang hanya diberikan kepada pelanggar, tanpa melibatkan anggota keluarga. Aturan tersebut juga menyesuaikan batas maksimal penempatan di tempat khusus menjadi 20 hari kalender serta mengatur tenggat pemanggilan pemeriksaan paling lambat tiga hari kalender.

Penerbitan Perpol baru ini menjadi sorotan karena waktunya berdekatan dengan rencana pelaksanaan sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang disebut akan berlangsung pada akhir November 2026.

Persidangan tersebut dikaitkan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut terjadi sejak awal 2025. Dalam naskah perkara tersebut, Listyo Sigit bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya disebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya, dua perwira tinggi yang dikaitkan dengan perkara serupa, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, disebut telah menjalani sidang kode etik dan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Perubahan regulasi ini pun menjadi perhatian publik. Terlebih, sidang etik yang melibatkan pejabat dengan pangkat tertinggi di institusi kepolisian tersebut berpotensi menjadi salah satu persidangan paling menyita perhatian dalam sejarah Polri.

Lapas Pati Lantik 13 Pegawai Jabatan Fungsional

Cakranusantara.net, Pati || Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 13 pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan dan Pengaman Pemasyarakatan.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan organisasi sekaligus peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemasyarakatan.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat. Momentum ini menjadi bentuk komitmen para pegawai dalam menerima serta menjalankan amanah dan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Melalui pelantikan tersebut, para pegawai diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional, menjunjung tinggi integritas, serta senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, menyampaikan bahwa pelantikan jabatan bukan sekadar perubahan kedudukan, melainkan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

Ia berharap 13 pegawai yang dilantik dapat terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan organisasi.

Dengan adanya pelantikan ini, Lapas Kelas IIB Pati diharapkan semakin memperkuat kinerja jajaran pemasyarakatan, khususnya dalam bidang keamanan dan pengamanan, guna mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

SEO: Lapas Pati, Pelantikan Pegawai Lapas Pati, Jabatan Fungsional Pemasyarakatan, Pembina Keamanan Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan.

Lapas Pati dan Satresnarkoba Polresta Gelar Razia Gabungan, Tak Ditemukan HP Maupun Narkoba

Cakranusantara.net, Pati || Komitmen memberantas peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan kembali diperkuat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati. Bersama Satuan Reserse Narkoba Polresta Pati, petugas menggelar razia gabungan di kamar hunian warga binaan pada Selasa malam (17/11).

Kegiatan tersebut dipimpin Wakasat Reserse Narkoba Polresta Pati, AKP Slamet Haryono, S.H., dengan melibatkan 11 personel Satresnarkoba. Razia ini merupakan langkah deteksi dini sekaligus upaya memperketat pengawasan guna mencegah masuk dan beredarnya barang terlarang di dalam Lapas.

Dalam pelaksanaannya, petugas memusatkan pemeriksaan pada kamar hunian khusus warga binaan kasus narkoba. Penggeledahan dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, mulai dari pemeriksaan badan warga binaan, barang-barang pribadi, hingga penyisiran sejumlah sudut kamar yang berpotensi digunakan untuk menyembunyikan barang terlarang.

Seluruh rangkaian pemeriksaan berlangsung secara profesional dan humanis sesuai prosedur yang berlaku. Warga binaan juga terpantau kooperatif serta mengikuti kegiatan dengan tertib.

Selain melakukan penggeledahan, personel Satresnarkoba Polresta Pati turut memberikan edukasi kepada warga binaan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, termasuk dampak kesehatan, konsekuensi hukum, hingga pengaruhnya terhadap masa depan. Mereka juga diingatkan agar menjauhi narkoba dan menjadikan masa pembinaan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri.

Dari hasil razia tersebut, petugas tidak menemukan telepon genggam maupun narkoba di kamar hunian yang diperiksa. Hasil ini menjadi bagian dari evaluasi pengawasan sekaligus upaya berkelanjutan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di dalam Lapas.

“Kami siap dan mendukung penuh upaya pemberantasan narkoba di Lapas. Tidak ada ruang bagi peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Sinergi dengan aparat penegak hukum akan terus kami perkuat demi menjaga Lapas Pati tetap aman, tertib, dan kondusif,” tegas Suprihadi.

Ia menambahkan, kegiatan razia akan terus dilaksanakan secara berkala, baik melalui pemeriksaan rutin maupun insidentil. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempersempit peluang masuknya barang-barang terlarang ke dalam lingkungan pemasyarakatan.

Melalui razia gabungan ini, Lapas Kelas IIB Pati berharap sinergi dengan aparat penegak hukum semakin kuat. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, lingkungan Lapas yang bersih dari narkoba diharapkan mampu mendukung proses pembinaan warga binaan agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan produktif.

Tanah Warisan Tak Bisa Dibangun Rumah karena LSD, Chandra Minta RDTR Dievaluasi

Cakranusantara.net, Pati || Penyusunan Rancangan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sukolilo dan Tambakromo diharapkan tidak sekadar mengatur pemanfaatan ruang, tetapi juga mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra meminta agar aspirasi warga menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan tersebut.

Penegasan itu disampaikan Chandra dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Hotel New Merdeka Pati, Rabu (18/11/2026).

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah banyaknya keluhan masyarakat terkait status Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Status tersebut dinilai menimbulkan kendala bagi warga yang ingin memanfaatkan tanah miliknya, terutama untuk kebutuhan pembangunan rumah.

Chandra mengungkapkan, tidak sedikit warga yang hanya mempunyai satu bidang tanah dan berencana mewariskannya kepada anak-anak mereka untuk dijadikan tempat tinggal. Namun, rencana tersebut terkendala ketika lahan masuk dalam kategori LSD dan pemanfaatannya tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang.

“Banyak aduan dari masyarakat. Tanah yang mereka miliki itu terkadang hanya satu-satunya. Rencananya diturunkan kepada anak untuk dibangun rumah, tetapi ketika masuk LSD, pemanfaatannya terkendala karena tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang,” ungkap Chandra.

Selain persoalan permukiman, aspirasi masyarakat juga menyangkut peluang pemanfaatan lahan untuk pengembangan kawasan industri. Dua kepentingan tersebut dinilai perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan RDTR Sukolilo dan Tambakromo.

“Banyak sekali aduan masyarakat terkait pemanfaatan lahan, baik untuk permukiman maupun industri. Karena itu, kami berdiskusi dengan jajaran ATR/BPN untuk membahas persoalan tersebut,” jelasnya.

Menurut Chandra, penyusunan RDTR menjadi momentum untuk membahas berbagai persoalan pemanfaatan ruang secara lebih komprehensif. Pemkab Pati pun terlibat aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN agar rancangan tata ruang dapat mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.

Melalui pembahasan tersebut, Pemkab Pati berharap RDTR Sukolilo dan Tambakromo nantinya mampu memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan tanah, sekaligus membuka ruang bagi kebutuhan permukiman dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Meski demikian, penataan ruang tetap harus memperhatikan perlindungan lahan pertanian serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FGD tersebut dihadiri perwakilan Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II E, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, serta Team Leader penyusunan teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR Kabupaten Pati.

Sejumlah kepala perangkat daerah terkait juga hadir untuk mengikuti pembahasan rancangan RDTR Kecamatan Sukolilo dan Tambakromo.

Chandra Ingatkan ASN Pati Tak Pamer Kemewahan di Medsos, Disiplin Kerja Jadi Sorotan

Cakranusantara.net, Pati || Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati agar menjaga sikap dan perilaku, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat bermedia sosial. ASN diminta tidak mempertontonkan kemewahan serta tetap mengedepankan kedisiplinan dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Pesan tersebut disampaikan Chandra saat membuka kegiatan jalan santai dalam rangka memperingati Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Halaman Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pati, Rabu (18/11/2026).

Menurut Chandra, setiap perilaku ASN kini mudah menjadi perhatian masyarakat, terlebih dengan semakin luasnya penggunaan media sosial. Karena itu, aparatur pemerintah harus mampu menjaga sikap dan memberikan contoh yang baik kepada publik.

“Kita sebagai ASN harus memberikan teladan buat masyarakat. Walaupun punya usaha yang pendapatannya lebih besar, tolong jangan dipamerkan di media sosial. Makan seenak-enaknya juga tidak perlu dipertontonkan, karena itu bisa menjadi tontonan masyarakat yang kurang baik, meskipun menggunakan uang sendiri,” tegasnya.

Selain perilaku di ruang publik, Chandra juga menyoroti kedisiplinan pegawai, khususnya terkait kepatuhan terhadap jam kerja. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan aktivitas pelayanan kepada masyarakat dimulai sesuai ketentuan.

“Jangan baru buka kerja jam sembilan, padahal seharusnya jam delapan pagi,” ujarnya.

Chandra juga meminta para camat meningkatkan koordinasi dengan masyarakat maupun pemerintah desa. Sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat wilayah, camat dinilai memiliki peran penting dalam memastikan program pemerintah berjalan dan kebutuhan masyarakat mendapatkan perhatian.

Ia pun mengajak seluruh ASN menjaga semangat pengabdian serta memperkuat komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Pati.

“Teruslah bersemangat dalam melayani masyarakat. Mari bersama-sama membangun Kabupaten Pati agar semakin maju dan sejahtera,” ajaknya.

Kegiatan jalan santai tersebut diikuti ASN dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemkab Pati. Dalam kesempatan itu, Chandra turut memberikan apresiasi kepada kontingen dengan jumlah peserta terbanyak sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi dan semangat kebersamaan.

Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, pimpinan Bank Jateng, direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), para kepala perangkat daerah, serta camat se-Kabupaten Pati.

Lapas Pati Gelar Fun Walk, Perkuat Kekompakan Keluarga Besar di Hari Bakti Kemenimipas ke-2

Cakranusantara.net, Pati || Dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2 Tahun 2026, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati menggelar kegiatan Fun Walk atau jalan sehat pada Minggu (15/11/2026). Kegiatan ini diikuti Kepala Lapas (Kalapas) Pati Suprihadi, jajaran pegawai beserta keluarga, serta peserta magang.

Dengan penuh antusias, seluruh peserta mengikuti rute jalan sehat dalam suasana penuh keakraban dan kebersamaan. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi dan membangun kekompakan keluarga besar Lapas Pati.

Canda dan tawa mewarnai sepanjang kegiatan. Kehadiran keluarga pegawai turut menambah suasana hangat, sekaligus memperkuat ikatan kekeluargaan di lingkungan Lapas Pati. Melalui kegiatan sederhana ini, nilai solidaritas dan kebersamaan diharapkan semakin tumbuh sebagai modal penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Kalapas Pati, Suprihadi, menyampaikan bahwa Fun Walk menjadi salah satu bentuk kegiatan positif untuk memeriahkan Hari Bakti Kemenimipas ke-2 sekaligus memperkuat hubungan kekeluargaan antarpegawai.

“Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga mempererat hubungan kekeluargaan dan memperkuat semangat kebersamaan. Saya berharap momentum Hari Bakti ini menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran untuk terus melangkah bersama, menjaga kekompakan, meningkatkan dedikasi, dan memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat,” ungkap Suprihadi.

Melalui kegiatan Fun Walk ini, Lapas Kelas IIB Pati berharap semangat kebersamaan, pola hidup sehat, dan solidaritas seluruh jajaran semakin kuat. Semangat Hari Bakti Kemenimipas ke-2 pun diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

Siapa Bakal Duduki Kursi Sekda Pati? Jumani atau Siti Subiati, Persaingan Empat Kandidat Mulai Jadi Sorotan

Cakranusantara.net, Pati || Perebutan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mulai menjadi perhatian publik. Empat pejabat yang dinyatakan lolos seleksi administrasi kini bersiap menghadapi tahapan lanjutan untuk memperebutkan jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tersebut.

Keempat nama yang masuk dalam bursa calon Sekda Pati yakni Jumani, Rekso Suhartono, Tulus Budiharjo, dan Siti Subiati.

Munculnya empat kandidat dengan latar belakang dan pengalaman birokrasi berbeda memunculkan pertanyaan menarik: siapakah yang paling berpeluang menjadi orang nomor satu dalam struktur birokrasi ASN Pemkab Pati?

Jika melihat rekam jejak dan posisi masing-masing, persaingan tampaknya akan menarik untuk dicermati. Bahkan, dua nama yakni Jumani dan Siti Subiati berpotensi menjadi perhatian lebih dalam kontestasi kali ini.

Jumani, Modal Pengalaman Pernah Menjadi Sekda

Nama Jumani tentu bukan sosok asing dalam pemerintahan Kabupaten Pati. Pejabat yang kini menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik tersebut pernah menduduki jabatan Sekda Pati.

Pengalaman memimpin birokrasi pemerintahan daerah menjadi modal tersendiri. Sebagai mantan Sekda, Jumani dinilai sudah memahami bagaimana mengelola koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), menjalankan administrasi pemerintahan, hingga mengawal kebijakan kepala daerah.

Namun, pengalaman masa lalu tidak otomatis menjadi jaminan. Ia tetap harus membuktikan kapasitas dan kemampuannya melalui seluruh tahapan seleksi.

Siti Subiati, Punya Pengalaman Menjalankan Tugas Pj Sekda

Kandidat berikutnya adalah Siti Subiati. Saat ini, ia menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM sekaligus dipercaya menjalankan tugas sebagai Penjabat (Pj) Sekda Pati.

Posisi tersebut membuat Siti Subiati memiliki pengalaman langsung dalam menjalankan fungsi koordinasi pemerintahan di tingkat kabupaten.

Pengalamannya sebagai Pj Sekda tentu menjadi salah satu modal yang patut diperhitungkan. Namun, jabatan definitif memiliki tanggung jawab dan proses penetapan tersendiri sehingga seluruh kompetensi tetap harus diuji secara objektif.

Rekso Suhartono, Membawa Pengalaman Memimpin OPD

Rekso Suhartono yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dinporapar) Pati juga menjadi kandidat yang menarik perhatian.

Namanya turut menjadi perbincangan karena merupakan adik kandung mantan Sekda Pati, Suharyono.

Meski demikian, faktor hubungan keluarga bukan ukuran kelayakan seseorang menduduki jabatan Sekda. Hal terpenting adalah kemampuan manajerial, integritas, pengalaman, serta hasil penilaian panitia seleksi.

Rekso memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan kapasitasnya dalam persaingan tersebut.

Tulus Budiharjo, Kandidat dengan Pengalaman Birokrasi

Sementara itu, Tulus Budiharjo yang menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pati juga tidak bisa dipandang sebelah mata.

Pengalamannya memimpin perangkat daerah menjadi bagian dari rekam jejak yang akan dinilai dalam seleksi. Tantangannya adalah bagaimana menunjukkan kemampuan yang lebih luas, khususnya dalam mengoordinasikan berbagai urusan pemerintahan daerah apabila dipercaya menjadi Sekda.

Jumani atau Siti Subiati, Siapa Lebih Berpeluang?

Jika membaca peta persaingan berdasarkan pengalaman jabatan, Jumani dan Siti Subiati memiliki modal yang cukup menonjol.

Jumani memiliki pengalaman pernah menjadi Sekda definitif, sedangkan Siti Subiati mempunyai pengalaman menjalankan tugas sebagai Pj Sekda.

Keduanya memiliki keunggulan dari sisi pengalaman yang berkaitan langsung dengan posisi yang sedang diperebutkan.

Namun, bukan berarti Rekso Suhartono dan Tulus Budiharjo tidak memiliki peluang. Seleksi terbuka seharusnya memberikan ruang yang sama bagi seluruh kandidat untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Pada akhirnya, penentuan Sekda bukan sekadar persoalan siapa yang paling senior, siapa yang paling lama menduduki jabatan, ataupun siapa yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

Ada sejumlah faktor penting yang semestinya menjadi pertimbangan, mulai dari kompetensi, integritas, rekam jejak, kemampuan manajerial, hingga visi dalam membangun birokrasi yang profesional.

Pati saat ini membutuhkan sosok Sekda yang mampu menjadi jembatan antara kepala daerah dengan seluruh jajaran OPD. Lebih dari itu, Sekda harus mampu memastikan program pembangunan berjalan efektif, birokrasi bekerja profesional, serta pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

Publik tentu berharap proses seleksi berlangsung transparan, objektif, dan benar-benar mengedepankan kualitas kandidat.

Lantas, siapa yang bakal menjadi Sekda definitif Kabupaten Pati? Jumani, Siti Subiati, Rekso Suhartono, atau Tulus Budiharjo?

Jawabannya masih menunggu hasil seluruh tahapan seleksi. Yang jelas, kursi Sekda Pati bukan sekadar jabatan bergengsi, melainkan amanah besar untuk menentukan arah dan kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Pati ke depan.

Catatan: Tulisan ini merupakan opini dan analisis berdasarkan rekam jabatan yang diketahui publik, bukan prediksi hasil resmi panitia seleksi.

TP PKK Pati Diminta Tinggalkan Program Seremonial, Fokus pada Dampak Nyata bagi Masyarakat

Cakranusantara.net, Pati || Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Pati didorong menyusun program kerja 2027 yang lebih terukur, terarah, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Program pemberdayaan keluarga tidak boleh sekadar berorientasi pada banyaknya kegiatan, tetapi harus mampu menjawab persoalan sosial dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Hal tersebut ditegaskan Plt Ketua TP PKK Kabupaten Pati, Dwi Risma Ardhi Chandra, dalam kegiatan Sinkronisasi Program Kerja TP PKK Kabupaten Pati Tahun 2027 di Ruang Pragolo Setda Kabupaten Pati, Kamis (12/11/2026).

Dwi menilai, keberhasilan gerakan PKK bukan ditentukan oleh banyaknya agenda yang terlaksana. Namun, sejauh mana program tersebut mampu mendorong kemandirian masyarakat dan mewujudkan keluarga yang berdaya serta sejahtera.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya dukungan dan kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, PKK membutuhkan pembinaan serta kerja sama lintas sektor agar pelaksanaan program sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Pati.

“PKK tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh perangkat daerah agar program yang dijalankan benar-benar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Dwi.

Ia menjelaskan, sinkronisasi menjadi langkah penting untuk menyatukan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi antara TP PKK dan OPD. Dengan demikian, program pemberdayaan keluarga dapat dilaksanakan secara terpadu, lebih efektif, serta tidak tumpang tindih dengan kegiatan pemerintah daerah.

Dwi juga mengajak seluruh OPD meningkatkan komitmen dan mempererat kemitraan dengan TP PKK. Semangat kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab harus menjadi dasar dalam menggerakkan pemberdayaan keluarga di tengah masyarakat.

Sementara itu, Plt Bupati Pati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pati, Munadi, mengingatkan bahwa program kerja TP PKK 2027 harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Pati.

Perangkat daerah yang tergabung dalam pembina TP PKK diminta mengidentifikasi berbagai kegiatan yang dapat disinergikan dengan gerakan PKK sehingga pelaksanaannya lebih optimal.

Munadi secara khusus mengingatkan agar penyusunan program tidak terjebak pada orientasi kuantitas kegiatan maupun besarnya anggaran. Setiap kegiatan harus memiliki tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan yang jelas.

“Jangan sampai program hanya berorientasi pada kuantitas kegiatan dan besaran anggaran. Setiap program harus memiliki tujuan yang jelas, sasaran terukur, serta indikator keberhasilan yang nyata. Hindari kegiatan yang bersifat seremonial atau formalitas, dan utamakan kegiatan yang memberikan dampak langsung serta berkelanjutan bagi masyarakat,” pesan Munadi.

Ia mendorong TP PKK mengambil peran lebih strategis dalam mendukung sejumlah prioritas pembangunan daerah. Fokus tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pemberdayaan ekonomi perempuan dan keluarga, pencegahan kekerasan terhadap ibu dan anak, peningkatan kesehatan ibu dan bayi, serta penguatan ketahanan pangan keluarga.

Selain program, perhatian juga perlu diarahkan pada penguatan kapasitas kader PKK. Munadi menyebut kader di tingkat RT, RW, hingga dasawisma memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat.

“Kekuatan gerakan PKK sesungguhnya berada pada para kader yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari tingkat RT, RW, hingga dasawisma. Karena itu, peningkatan kapasitas kader melalui pembinaan, pelatihan, pendampingan, serta dukungan sarana dan prasarana harus menjadi perhatian dalam penyusunan program 2027,” ungkapnya.

Kegiatan sinkronisasi tersebut sekaligus menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program kerja TP PKK selama satu tahun terakhir. Pelaksanaannya mengacu pada SK Ketua TP PKK Kabupaten Pati Nomor 01/KEP/PKK-KEP/I/2026 tentang Penetapan Program Kerja TP PKK Kabupaten Pati Tahun 2026.

Adapun sinkronisasi program tahun ini mengusung visi Gerakan PKK Tahun 2025–2029, yakni terwujudnya keluarga berdaya dan sejahtera untuk mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Melalui forum tersebut, diharapkan lahir rumusan dan kesepakatan bersama yang menjadi dasar penyusunan program kerja TP PKK Kabupaten Pati Tahun 2027. Dengan sinergi lintas perangkat daerah dan penguatan kader hingga tingkat dasawisma, gerakan PKK diharapkan semakin efektif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Lapas Pati Laksanakan Bakti Narapidana untuk Negeri di Masjid Miftachussalam

Cakranusantara.net, Pati || Dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2 Tahun 2026, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati melaksanakan kegiatan Bakti Narapidana untuk Negeri di Masjid Miftachussalam, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Pati, Suprihadi, jajaran pejabat struktural, pegawai, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), serta peserta magang. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus wujud nyata pengabdian jajaran Pemasyarakatan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Lapas Pati berupaya menanamkan nilai-nilai positif kepada warga binaan, mulai dari semangat gotong royong, kepedulian sosial, kebersamaan hingga tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.

Pelibatan warga binaan dalam kegiatan sosial juga menjadi bagian dari proses pembinaan kepribadian. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjalani pembinaan di dalam lapas, tetapi juga diberi kesempatan untuk berkontribusi dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

Kalapas Pati, Suprihadi, menyampaikan bahwa kegiatan Bakti Narapidana untuk Negeri merupakan bentuk komitmen Pemasyarakatan untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan masyarakat.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, Warga Binaan dapat semakin menumbuhkan rasa kepedulian, semangat berbagi, dan jiwa gotong royong. Pemasyarakatan bukan hanya tentang pembinaan di dalam lapas, tetapi juga bagaimana membentuk pribadi yang lebih baik dan mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan masyarakat,” ungkap Suprihadi.

Kegiatan berlangsung tertib, aman, dan penuh kebersamaan. Melalui momentum Hari Bakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026, Lapas Pati menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan pembinaan warga binaan sekaligus memperkuat kepedulian sosial terhadap masyarakat.