Jurnal Nusantara, Sosial dan Budaya

Siapa Bakal Duduki Kursi Sekda Pati? Jumani atau Siti Subiati, Persaingan Empat Kandidat Mulai Jadi Sorotan

Opini|oleh

November, 12, 26

Cakranusantara.net, Pati || Perebutan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mulai menjadi perhatian publik. Empat pejabat yang dinyatakan lolos seleksi administrasi kini bersiap menghadapi tahapan lanjutan untuk memperebutkan jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tersebut.

Keempat nama yang masuk dalam bursa calon Sekda Pati yakni Jumani, Rekso Suhartono, Tulus Budiharjo, dan Siti Subiati.

Munculnya empat kandidat dengan latar belakang dan pengalaman birokrasi berbeda memunculkan pertanyaan menarik: siapakah yang paling berpeluang menjadi orang nomor satu dalam struktur birokrasi ASN Pemkab Pati?

Jika melihat rekam jejak dan posisi masing-masing, persaingan tampaknya akan menarik untuk dicermati. Bahkan, dua nama yakni Jumani dan Siti Subiati berpotensi menjadi perhatian lebih dalam kontestasi kali ini.

Jumani, Modal Pengalaman Pernah Menjadi Sekda

Nama Jumani tentu bukan sosok asing dalam pemerintahan Kabupaten Pati. Pejabat yang kini menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik tersebut pernah menduduki jabatan Sekda Pati.

Pengalaman memimpin birokrasi pemerintahan daerah menjadi modal tersendiri. Sebagai mantan Sekda, Jumani dinilai sudah memahami bagaimana mengelola koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), menjalankan administrasi pemerintahan, hingga mengawal kebijakan kepala daerah.

Namun, pengalaman masa lalu tidak otomatis menjadi jaminan. Ia tetap harus membuktikan kapasitas dan kemampuannya melalui seluruh tahapan seleksi.

Siti Subiati, Punya Pengalaman Menjalankan Tugas Pj Sekda

Kandidat berikutnya adalah Siti Subiati. Saat ini, ia menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM sekaligus dipercaya menjalankan tugas sebagai Penjabat (Pj) Sekda Pati.

Posisi tersebut membuat Siti Subiati memiliki pengalaman langsung dalam menjalankan fungsi koordinasi pemerintahan di tingkat kabupaten.

Pengalamannya sebagai Pj Sekda tentu menjadi salah satu modal yang patut diperhitungkan. Namun, jabatan definitif memiliki tanggung jawab dan proses penetapan tersendiri sehingga seluruh kompetensi tetap harus diuji secara objektif.

Rekso Suhartono, Membawa Pengalaman Memimpin OPD

Rekso Suhartono yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dinporapar) Pati juga menjadi kandidat yang menarik perhatian.

Namanya turut menjadi perbincangan karena merupakan adik kandung mantan Sekda Pati, Suharyono.

Meski demikian, faktor hubungan keluarga bukan ukuran kelayakan seseorang menduduki jabatan Sekda. Hal terpenting adalah kemampuan manajerial, integritas, pengalaman, serta hasil penilaian panitia seleksi.

Rekso memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan kapasitasnya dalam persaingan tersebut.

Tulus Budiharjo, Kandidat dengan Pengalaman Birokrasi

Sementara itu, Tulus Budiharjo yang menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pati juga tidak bisa dipandang sebelah mata.

Pengalamannya memimpin perangkat daerah menjadi bagian dari rekam jejak yang akan dinilai dalam seleksi. Tantangannya adalah bagaimana menunjukkan kemampuan yang lebih luas, khususnya dalam mengoordinasikan berbagai urusan pemerintahan daerah apabila dipercaya menjadi Sekda.

Jumani atau Siti Subiati, Siapa Lebih Berpeluang?

Jika membaca peta persaingan berdasarkan pengalaman jabatan, Jumani dan Siti Subiati memiliki modal yang cukup menonjol.

Jumani memiliki pengalaman pernah menjadi Sekda definitif, sedangkan Siti Subiati mempunyai pengalaman menjalankan tugas sebagai Pj Sekda.

Keduanya memiliki keunggulan dari sisi pengalaman yang berkaitan langsung dengan posisi yang sedang diperebutkan.

Namun, bukan berarti Rekso Suhartono dan Tulus Budiharjo tidak memiliki peluang. Seleksi terbuka seharusnya memberikan ruang yang sama bagi seluruh kandidat untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Pada akhirnya, penentuan Sekda bukan sekadar persoalan siapa yang paling senior, siapa yang paling lama menduduki jabatan, ataupun siapa yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

Ada sejumlah faktor penting yang semestinya menjadi pertimbangan, mulai dari kompetensi, integritas, rekam jejak, kemampuan manajerial, hingga visi dalam membangun birokrasi yang profesional.

Pati saat ini membutuhkan sosok Sekda yang mampu menjadi jembatan antara kepala daerah dengan seluruh jajaran OPD. Lebih dari itu, Sekda harus mampu memastikan program pembangunan berjalan efektif, birokrasi bekerja profesional, serta pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

Publik tentu berharap proses seleksi berlangsung transparan, objektif, dan benar-benar mengedepankan kualitas kandidat.

Lantas, siapa yang bakal menjadi Sekda definitif Kabupaten Pati? Jumani, Siti Subiati, Rekso Suhartono, atau Tulus Budiharjo?

Jawabannya masih menunggu hasil seluruh tahapan seleksi. Yang jelas, kursi Sekda Pati bukan sekadar jabatan bergengsi, melainkan amanah besar untuk menentukan arah dan kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Pati ke depan.

Catatan: Tulisan ini merupakan opini dan analisis berdasarkan rekam jabatan yang diketahui publik, bukan prediksi hasil resmi panitia seleksi.

TP PKK Pati Diminta Tinggalkan Program Seremonial, Fokus pada Dampak Nyata bagi Masyarakat

Daerah|oleh

November, 12, 26

Cakranusantara.net, Pati || Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Pati didorong menyusun program kerja 2027 yang lebih terukur, terarah, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Program pemberdayaan keluarga tidak boleh sekadar berorientasi pada banyaknya kegiatan, tetapi harus mampu menjawab persoalan sosial dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Hal tersebut ditegaskan Plt Ketua TP PKK Kabupaten Pati, Dwi Risma Ardhi Chandra, dalam kegiatan Sinkronisasi Program Kerja TP PKK Kabupaten Pati Tahun 2027 di Ruang Pragolo Setda Kabupaten Pati, Kamis (12/11/2026).

Dwi menilai, keberhasilan gerakan PKK bukan ditentukan oleh banyaknya agenda yang terlaksana. Namun, sejauh mana program tersebut mampu mendorong kemandirian masyarakat dan mewujudkan keluarga yang berdaya serta sejahtera.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya dukungan dan kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, PKK membutuhkan pembinaan serta kerja sama lintas sektor agar pelaksanaan program sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Pati.

“PKK tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh perangkat daerah agar program yang dijalankan benar-benar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Dwi.

Ia menjelaskan, sinkronisasi menjadi langkah penting untuk menyatukan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi antara TP PKK dan OPD. Dengan demikian, program pemberdayaan keluarga dapat dilaksanakan secara terpadu, lebih efektif, serta tidak tumpang tindih dengan kegiatan pemerintah daerah.

Dwi juga mengajak seluruh OPD meningkatkan komitmen dan mempererat kemitraan dengan TP PKK. Semangat kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab harus menjadi dasar dalam menggerakkan pemberdayaan keluarga di tengah masyarakat.

Sementara itu, Plt Bupati Pati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pati, Munadi, mengingatkan bahwa program kerja TP PKK 2027 harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Pati.

Perangkat daerah yang tergabung dalam pembina TP PKK diminta mengidentifikasi berbagai kegiatan yang dapat disinergikan dengan gerakan PKK sehingga pelaksanaannya lebih optimal.

Munadi secara khusus mengingatkan agar penyusunan program tidak terjebak pada orientasi kuantitas kegiatan maupun besarnya anggaran. Setiap kegiatan harus memiliki tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan yang jelas.

“Jangan sampai program hanya berorientasi pada kuantitas kegiatan dan besaran anggaran. Setiap program harus memiliki tujuan yang jelas, sasaran terukur, serta indikator keberhasilan yang nyata. Hindari kegiatan yang bersifat seremonial atau formalitas, dan utamakan kegiatan yang memberikan dampak langsung serta berkelanjutan bagi masyarakat,” pesan Munadi.

Ia mendorong TP PKK mengambil peran lebih strategis dalam mendukung sejumlah prioritas pembangunan daerah. Fokus tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pemberdayaan ekonomi perempuan dan keluarga, pencegahan kekerasan terhadap ibu dan anak, peningkatan kesehatan ibu dan bayi, serta penguatan ketahanan pangan keluarga.

Selain program, perhatian juga perlu diarahkan pada penguatan kapasitas kader PKK. Munadi menyebut kader di tingkat RT, RW, hingga dasawisma memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat.

“Kekuatan gerakan PKK sesungguhnya berada pada para kader yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari tingkat RT, RW, hingga dasawisma. Karena itu, peningkatan kapasitas kader melalui pembinaan, pelatihan, pendampingan, serta dukungan sarana dan prasarana harus menjadi perhatian dalam penyusunan program 2027,” ungkapnya.

Kegiatan sinkronisasi tersebut sekaligus menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program kerja TP PKK selama satu tahun terakhir. Pelaksanaannya mengacu pada SK Ketua TP PKK Kabupaten Pati Nomor 01/KEP/PKK-KEP/I/2026 tentang Penetapan Program Kerja TP PKK Kabupaten Pati Tahun 2026.

Adapun sinkronisasi program tahun ini mengusung visi Gerakan PKK Tahun 2025–2029, yakni terwujudnya keluarga berdaya dan sejahtera untuk mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Melalui forum tersebut, diharapkan lahir rumusan dan kesepakatan bersama yang menjadi dasar penyusunan program kerja TP PKK Kabupaten Pati Tahun 2027. Dengan sinergi lintas perangkat daerah dan penguatan kader hingga tingkat dasawisma, gerakan PKK diharapkan semakin efektif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Lapas Pati Laksanakan Bakti Narapidana untuk Negeri di Masjid Miftachussalam

Institusi|oleh

November, 12, 26

Cakranusantara.net, Pati || Dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2 Tahun 2026, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati melaksanakan kegiatan Bakti Narapidana untuk Negeri di Masjid Miftachussalam, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Pati, Suprihadi, jajaran pejabat struktural, pegawai, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), serta peserta magang. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus wujud nyata pengabdian jajaran Pemasyarakatan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Lapas Pati berupaya menanamkan nilai-nilai positif kepada warga binaan, mulai dari semangat gotong royong, kepedulian sosial, kebersamaan hingga tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.

Pelibatan warga binaan dalam kegiatan sosial juga menjadi bagian dari proses pembinaan kepribadian. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjalani pembinaan di dalam lapas, tetapi juga diberi kesempatan untuk berkontribusi dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

Kalapas Pati, Suprihadi, menyampaikan bahwa kegiatan Bakti Narapidana untuk Negeri merupakan bentuk komitmen Pemasyarakatan untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan masyarakat.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, Warga Binaan dapat semakin menumbuhkan rasa kepedulian, semangat berbagi, dan jiwa gotong royong. Pemasyarakatan bukan hanya tentang pembinaan di dalam lapas, tetapi juga bagaimana membentuk pribadi yang lebih baik dan mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan masyarakat,” ungkap Suprihadi.

Kegiatan berlangsung tertib, aman, dan penuh kebersamaan. Melalui momentum Hari Bakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026, Lapas Pati menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan pembinaan warga binaan sekaligus memperkuat kepedulian sosial terhadap masyarakat.

Chandra Tekankan Transparansi ASN, Pati Jadi Sorotan Nasional

Daerah|oleh

November, 12, 26

Cakranusantara.net, Pati || Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan.

Penegasan tersebut disampaikan Chandra saat menghadiri Visitasi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2026 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Ruang Pragolo, Rabu (11/11/2026).

Menurut Chandra, perkembangan teknologi informasi membuat aktivitas pemerintahan semakin mudah dipantau masyarakat. Karena itu, setiap aparatur dituntut lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya.

“Sekarang, di mana ada kejadian, di situ sudah ada beritanya. Kita bekerja sudah seperti ikan dalam akuarium. Apa pun yang kita kerjakan, masyarakat bisa memantau,” tegasnya.

Ia menilai, keterbukaan informasi juga memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi ke Kabupaten Pati.

Hal tersebut tercermin dari penyelenggaraan Pati Business Forum yang menghasilkan komitmen investasi dari delapan perusahaan dengan nilai hampir Rp12,6 triliun. Capaian itu menjadi indikasi bahwa potensi daerah mulai mendapat perhatian investor dari luar wilayah.

Di sisi lain, Chandra menyoroti keberadaan program Lapor Bupati yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai sarana masyarakat menyampaikan aspirasi maupun pengaduan.

Berdasarkan inventarisasi laporan melalui media sosial, persoalan kerusakan jalan menjadi keluhan paling dominan. Berikutnya, masyarakat banyak menyampaikan persoalan sosial serta ketidaksesuaian data desil kesejahteraan.

Chandra meminta setiap persoalan yang muncul segera ditindaklanjuti dan tidak dibiarkan berlarut-larut hingga berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

“Kalau ada persoalan kecil, segera informasikan. Jangan sampai dibiarkan hingga membesar. Akuntabilitas dan transparansi itu yang utama. Kita juga memiliki mekanisme serta pihak yang berwenang menyampaikan informasi publik sesuai ketentuan undang-undang,” ujarnya.

Selain persoalan pelayanan publik, Chandra mengingatkan jajaran pemerintah daerah mengenai tantangan kebencanaan di Kabupaten Pati. Daerah ini disebut sebagai kabupaten dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi kedua di Jawa Tengah.

Sekitar 95 desa menghadapi ancaman kekeringan ketika musim kemarau. Sementara saat musim hujan, bencana banjir menjadi persoalan yang harus diantisipasi.

Ia pun meminta seluruh peserta mengikuti paparan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan serius dan menerapkan hasil evaluasi tersebut di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.

Terlebih, menurut informasi yang diterimanya, Gubernur Jawa Tengah memperkirakan sejumlah kabupaten akan kedatangan banyak investor pada Desember mendatang.

“ASN Pati harus bekerja dengan baik, transparan, dan akuntabel. Sekarang Pati menjadi sorotan nasional. Karena itu, setiap OPD harus benar-benar memperhatikan keterbukaan informasi,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Pati Sugiyono menjelaskan, visitasi tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sekaligus memastikan terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh informasi.

Kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dengan PPID Pelaksana di masing-masing perangkat daerah.

Sugiyono menegaskan, setiap badan publik memiliki kewajiban menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, serta-merta, dan setiap saat. Selain itu, pengelolaan informasi yang dikecualikan harus dilakukan sesuai ketentuan, termasuk memperbarui daftar informasi publik setiap tahun.

Pihaknya berharap kehadiran Plt Bupati dan Pj Sekda dalam kegiatan visitasi tersebut dapat menjadi dorongan bagi Pemkab Pati untuk meningkatkan predikat keterbukaan informasi publik.

Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Setiadi mengapresiasi perkembangan pengelolaan PPID di Kabupaten Pati. Menurutnya, keterbukaan informasi tidak semestinya dipandang sebatas pemenuhan kewajiban administrasi, tetapi sudah menjadi kebutuhan mendasar dalam tata kelola pemerintahan.

“Keterbukaan informasi itu kebutuhan, seperti bernapas. Bukan sekadar keinginan atau tujuan. Informasi, baik di dunia maya maupun dunia nyata, harus disampaikan dengan baik,” ungkap Setiadi.

Ia menjelaskan, kunjungan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah bukan bertujuan mencari kekurangan ataupun kesalahan badan publik. Sebaliknya, kegiatan tersebut menjadi sarana pendampingan dan pengawalan agar penyelenggaraan keterbukaan informasi di setiap daerah semakin berkualitas.

Setiadi juga mengundang Plt Bupati dan Pj Sekda Pati untuk menghadiri agenda uji publik keterbukaan informasi yang dijadwalkan berlangsung pada minggu pertama Desember di Kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Melalui visitasi dan pemaparan evaluasi tersebut, diharapkan seluruh OPD dapat melakukan pembenahan sekaligus memperkuat tata kelola informasi publik agar semakin transparan dan mudah diakses masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri Pj Sekda Kabupaten Pati, jajaran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, para camat, pimpinan OPD, PPID Utama, serta PPID Pelaksana dari seluruh dinas, badan, kantor, dan kecamatan di lingkungan Pemkab Pati.

Chandra Soroti Jalan Poros Desa, Penanganan Baru 6 Persen

Infrastruktur|oleh

November, 10, 26

Cakranusantara.net, Pati || Penanganan jalan poros desa di Kabupaten Pati menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) besar yang harus segera diselesaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Pasalnya, keberadaan infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya sektor pertanian.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengungkapkan bahwa tingkat kemantapan jalan kabupaten saat ini sudah mencapai sekitar 80 persen. Pemkab menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 83 persen pada 2027. Namun, penanganan jalan poros desa masih jauh tertinggal karena baru mencapai sekitar 6 persen.

Hal itu disampaikan Chandra dalam kegiatan Sosialisasi Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan Pendanaan APBD 2026 yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati di Aula DPUTR, Selasa (10/11/2026).

“Jalan poros desa ini PR kita, padahal ini jalan perekonomian desa, terutama jalan pertanian,” tegas Chandra.

Menurutnya, Pemkab Pati harus menyusun skala prioritas agar pembangunan infrastruktur bisa menjawab kebutuhan masyarakat secara bertahap. Terlebih, melalui anggaran perubahan, pemerintah daerah telah menyiapkan sekitar Rp152 miliar untuk pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan 51 ruas jalan.

Dengan waktu pelaksanaan yang terbatas, Chandra meminta seluruh pihak memastikan pekerjaan berjalan sesuai sasaran. Kepala desa diminta terlibat langsung dalam pengecekan lokasi sebelum pekerjaan dimulai.

“Saya minta kepala desa ikut mengecek ruas jalan yang akan ditangani. Harus jelas, mulai kilometer berapa sampai kilometer berapa. Jangan sampai setelah dikerjakan justru muncul komplain karena ruas yang ditangani ternyata bukan yang dibutuhkan,” ujarnya.

Tak hanya kepala desa, para camat juga diminta melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur di wilayah masing-masing. Pendataan meliputi jalan kabupaten, jalan desa, jalan penghubung, jalan poros, hingga jalan pertanian.

Termasuk ruas jalan yang sebelumnya sudah diperbaiki tetapi kembali mengalami kerusakan. Seluruhnya harus masuk dalam evaluasi agar pemerintah memiliki gambaran nyata mengenai kebutuhan penanganan di lapangan.

Chandra mengatakan, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti keluhan masyarakat yang selama ini disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial.

“Awal Desember nanti kita agendakan pertemuan di setiap kecamatan bersama para kepala desa. Saya minta camat mengecek seluruh aduan yang masuk. Rencananya, dalam sehari kita bisa menjangkau dua kecamatan,” katanya.

Selain mendorong percepatan pembangunan, Chandra mengingatkan pemerintah desa agar tidak mengabaikan aspek administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. Seluruh dokumen harus dipersiapkan secara lengkap dan keterangan yang diberikan saat pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pemkab Pati, lanjut Chandra, juga tengah berupaya mendapatkan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Langkah ini dilakukan di tengah berkurangnya transfer ke daerah dibandingkan tahun sebelumnya.

Bahkan, Pemkab Pati telah menyampaikan usulan tambahan bantuan infrastruktur kepada Kementerian Desa. Apabila terealisasi, dukungan anggaran tersebut berpotensi mencapai sekitar Rp200 miliar.

Sementara itu, Kepala DPUTR Kabupaten Pati, Riyoso, menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan merupakan bantuan keuangan khusus yang diperuntukkan bagi penanganan infrastruktur desa yang membutuhkan perhatian khusus.

Program tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Tahun 2023 yang saat ini tengah direncanakan untuk direvisi. Salah satu pertimbangannya adalah besaran bantuan per titik yang selama ini berkisar Rp200 juta dinilai belum mencukupi untuk menangani ruas jalan dengan panjang hingga beberapa kilometer.

“Pada APBD Perubahan 2026, bantuan ini dialokasikan untuk 184 desa di 21 kecamatan, dengan total 473 kegiatan. Rata-rata anggarannya sekitar Rp78,5 juta per kegiatan, sehingga total alokasinya mencapai sekitar Rp74,6 miliar,” terang Riyoso.

Ia menambahkan, pencairan bantuan dilakukan sekaligus sebesar 100 persen. Dengan mekanisme tersebut, kepala desa menjadi penanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan sekaligus penyelesaian administrasinya.

Riyoso meminta seluruh penerima bantuan segera merealisasikan pekerjaan setelah dana diterima. Penundaan pelaksanaan maupun keterlambatan penyelesaian dokumen pertanggungjawaban harus dihindari.

“Begitu dana cair, segera laksanakan pekerjaannya. Jangan menunda-nunda. Kepala desa bertanggung jawab penuh, sehingga administrasi harus segera diselesaikan. Tidak ada toleransi untuk temuan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan bantuan keuangan tersebut menjadi bagian dari objek pengawasan, baik oleh BPK maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di sisi lain, Chandra meminta pemerintah desa mulai mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi persoalan infrastruktur saat memasuki musim hujan pada Desember mendatang.

Koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), khususnya terkait normalisasi sungai, perlu diperkuat. Pemerintah desa juga diminta memetakan kondisi saluran irigasi dan titik-titik sungai yang berpotensi meluap sehingga langkah penanganan bisa dilakukan lebih dini.

Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pati, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Kepala DPUTR, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta para camat.

Adapun peserta kegiatan merupakan para kepala desa penerima Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan.

Car Free Day Pati Dipusatkan di Alun-alun Kembangjoyo, PKL Jalan Sudirman Bakal Ditertibkan

Daerah|oleh

November, 10, 26

Cakranusantara.net, Pati || Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mulai menata kawasan perkotaan dengan memusatkan seluruh aktivitas Car Free Day (CFD) di Alun-Alun Kembangjoyo. Kebijakan yang diputuskan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra tersebut sekaligus menjadi langkah penataan pedagang kaki lima (PKL), terutama yang masih berjualan di kawasan terlarang atau zona merah, termasuk sepanjang Jalan Jenderal Sudirman.

Sebelum melakukan penertiban, Pemkab Pati akan mengedepankan sosialisasi dan memberikan kesempatan kepada para PKL untuk berpindah ke lokasi yang telah disiapkan.

Keputusan itu disampaikan Chandra setelah menggelar audiensi bersama perwakilan PKL di Ruang Kembangjoyo, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pati, Selasa (10/11/2026).

“Per hari ini, kami putuskan Car Free Day semuanya akan terpusat di Alun-Alun Kembangjoyo. Tidak lagi di Alun-Alun Pati maupun sepanjang Jalan Jenderal Sudirman,” tegas Chandra.

Untuk menjadikan Kembangjoyo sebagai pusat aktivitas masyarakat, Pemkab Pati telah menyiapkan anggaran sekitar Rp3,5 miliar pada 2027. Dana tersebut direncanakan untuk membangun sejumlah fasilitas pendukung, mulai dari jogging track, sarana kebugaran luar ruang (outdoor fitness), hingga air mancur interaktif yang dapat dimanfaatkan anak-anak untuk bermain air.

Konsep air mancur tersebut rencananya mengadopsi fasilitas serupa yang ada di Taman Alun-Alun Kota Malang. Selain anggaran daerah, terdapat pula rencana dukungan pendanaan dari pemerintah pusat sekitar Rp10 miliar.

Chandra berharap pengembangan kawasan tersebut mampu memberikan ruang publik yang nyaman sekaligus membuka peluang usaha bagi para pedagang.

“Kami ingin masyarakat bisa menikmati Alun-Alun Kembangjoyo sebagaimana mestinya. Teman-teman PKL juga bisa berkumpul dan menjalankan kegiatan usaha di sana. Dengan begitu, kawasan ini kembali ramai dan menjadi daya tarik wisata Kabupaten Pati,” ujarnya.

Tidak hanya CFD, Pemkab Pati juga berencana mengarahkan aktivitas pasar pagi dan berbagai kegiatan masyarakat lainnya ke Alun-Alun Kembangjoyo. Langkah tersebut diharapkan menjadi solusi bagi PKL yang selama ini menggantungkan usaha di kawasan zona merah.

Salah satu persoalan yang ingin diatasi melalui kebijakan ini adalah kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman. Aktivitas perdagangan di sepanjang jalan tersebut selama ini kerap dikeluhkan masyarakat karena mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Chandra menegaskan, pendekatan persuasif akan dilakukan terlebih dahulu sebelum petugas turun melakukan penertiban.

“Sebelum penertiban, tentu kami akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Satpol PP akan mengarahkan para PKL yang masih berjualan di zona merah agar berpindah dan berjualan di Alun-Alun Kembangjoyo,” jelasnya.

Namun, apabila tahapan sosialisasi telah dilakukan dan masih terdapat PKL yang tidak mengindahkan aturan, Pemkab Pati memastikan penegakan peraturan daerah (Perda) tetap berjalan. Satpol PP nantinya akan menjelaskan mekanisme penertiban sekaligus sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau sudah dilakukan sosialisasi, tetapi masih membandel, Satpol PP akan memberikan efek jera. Perda tetap harus ditegakkan, karena banyak keluhan masyarakat terkait aktivitas PKL yang menyebabkan kemacetan,” tandas Chandra.

Di sisi lain, pembenahan Alun-Alun Kembangjoyo tidak harus menunggu pembangunan fasilitas baru. Chandra telah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera memperbaiki sarana yang sudah tersedia.

Sejumlah fasilitas yang menjadi perhatian di antaranya kamar mandi, lampu penerangan, CCTV, serta jaringan Wi-Fi gratis. Peningkatan fasilitas tersebut diharapkan membuat masyarakat semakin nyaman memanfaatkan kawasan Kembangjoyo untuk beraktivitas.

“Kami ingin masyarakat bisa berkumpul dengan nyaman. Fasilitas yang sudah ada akan diperbaiki dan ditingkatkan, termasuk Wi-Fi gratis yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan positif,” ungkapnya.

Adapun pembangunan air mancur ditargetkan memasuki tahap perencanaan pada Februari 2027, kemudian dilanjutkan pelaksanaan pembangunan pada Maret 2027. Chandra berharap fasilitas tersebut dapat terwujud pada akhir Maret 2027 dan menjadi salah satu ikon baru Kabupaten Pati.

Sementara itu, Tukul, salah satu perwakilan PKL yang mengikuti audiensi, mengaku puas dengan hasil pertemuan bersama Pemkab Pati. Ia menyatakan siap ikut mengawal kebijakan yang telah disepakati.

“Kami puas dengan hasil audiensi ini dan akan ikut mengawal apa yang sudah menjadi kebijakan Pemkab,” kata Tukul.

Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati Joni Kurnianto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR), Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta sejumlah perwakilan PKL.

Chandra Ajak Masyarakat Bersatu, Jadikan Semangat Pahlawan Energi Membangun Pati

Nasional|oleh

November, 10, 26

Cakranusantara.net, Pati || Semangat perjuangan para pahlawan harus terus diwariskan dan diwujudkan dalam pembangunan daerah. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengajak seluruh elemen masyarakat mengesampingkan perbedaan dan memperkuat persatuan demi mewujudkan Kabupaten Pati yang maju, makmur, dan sejahtera.

Ajakan tersebut disampaikan Chandra saat menjadi bagian dalam Upacara Bendera Peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Pati, Selasa (10/11/2026).

Dalam pesannya, Chandra menegaskan bahwa semangat persatuan yang dahulu menjadi kekuatan para pejuang dalam merebut kemerdekaan harus menjadi teladan bagi masyarakat saat ini dalam membangun daerah.

“Sudah tidak ada lagi grup ini, grup itu, ataupun grup yang lain lagi. Kita sama-sama meneladani jiwa para pahlawan. Dulu satu tujuan untuk Indonesia merdeka, sekarang satu tujuan untuk Pati yang maju dan makmur,” tegasnya.

Menurut Chandra, Hari Pahlawan bukan sekadar momentum mengenang sejarah atau menjalankan agenda seremonial setiap tahun. Lebih dari itu, peringatan tersebut harus menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai, meskipun bentuk pengabdiannya telah berubah.

Ia mengajak masyarakat meneruskan perjuangan para pendahulu melalui kerja nyata, kepedulian sosial, serta kontribusi positif dalam mendukung kemajuan Kabupaten Pati.

“Mengenang jasa para pahlawan berarti turut memperjuangkan dan mempertahankan Republik Indonesia. Perjuangan itu tidak boleh berhenti. Sekarang, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk mengisi kemerdekaan dengan membangun daerah,” ungkapnya.

Selain menekankan pentingnya persatuan dan pembangunan, Chandra juga memastikan Pemkab Pati tetap memberikan perhatian kepada keluarga para pejuang.

Salah satu bentuk kepedulian tersebut diwujudkan melalui pemberian santunan kepada para ibu dari keluarga pejuang, baik yang berasal dari unsur TNI maupun Polri.

Chandra menyebut, pemberian santunan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap peringatan Hari Pahlawan. Program itu akan terus dilanjutkan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas jasa serta pengabdian para pejuang bangsa.

Upacara peringatan Hari Pahlawan berlangsung khidmat dengan diikuti peserta dari unsur TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Pati, veteran, serta sejumlah tamu undangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 0718/Pati, Kapolresta Pati, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pati.

Lapas dan Polresta Pati Gelar Razia Kamar Hunian serta Tes Urine, Pastikan Lingkungan Bersih dari Narkoba

Daerah|oleh

November, 10, 26

Cakranusantara.net Pati || Dalam rangka memperkuat keamanan dan ketertiban serta mencegah peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati bersinergi dengan Polresta Pati menggelar razia kamar hunian dan tes urine pada Selasa (10/11/2026) pukul 10.00 WIB.

Kegiatan diawali dengan pengarahan oleh Kepala Lapas (Kalapas) Pati, Suprihadi, bersama perwakilan Polresta Pati kepada seluruh petugas yang terlibat. Razia tersebut melibatkan jajaran petugas Lapas Pati serta personel Polresta Pati yang terdiri atas 20 personel Satresnarkoba, 15 personel Sat Samapta, 15 personel Brimob, 3 personel Propam, dan 8 personel Dokkes.

Pelaksanaan razia menyasar kamar hunian Blok B dan Blok C. Petugas melakukan pemeriksaan badan warga binaan, penggeledahan kamar hunian, serta pemeriksaan barang-barang pribadi dan lingkungan sekitar blok. Penyisiran juga dilakukan secara menyeluruh pada sejumlah titik yang berpotensi menjadi tempat penyimpanan barang terlarang, seperti sela-sela teralis, kamar mandi, tempat tidur, dan area lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan telepon genggam maupun narkoba di kamar hunian warga binaan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tes urine terhadap 20 warga binaan. Pemeriksaan tersebut diawasi langsung oleh tenaga medis dari kepolisian dan Lapas Pati. Hasilnya, seluruh warga binaan yang mengikuti tes urine dinyatakan negatif narkoba.

Kalapas Pati, Suprihadi, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polresta Pati atas dukungan dan sinergi yang terjalin dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

“Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga Lapas Pati tetap aman dan kondusif serta memastikan lingkungan pemasyarakatan bersih dari narkoba dan barang-barang terlarang. Kami akan terus meningkatkan pengawasan dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum sebagai langkah nyata mewujudkan Lapas Pati yang aman, tertib, dan bebas dari narkoba,” tegas Suprihadi.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Pati menegaskan komitmennya untuk terus mengintensifkan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan narkoba demi mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif.

Empat Nama Lolos Administrasi, Perebutan Kursi Sekda Pati Makin Sengit

Daerah|oleh

November, 10, 26

Cakranusantara.net, Pati || Persaingan memperebutkan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati mulai memasuki babak penting. Empat pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dinyatakan lolos seleksi administrasi dalam proses seleksi terbuka dan kompetitif pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekda Pati.

Kepastian tersebut tertuang dalam surat pengumuman Nomor 02/P.PANSEL-JPTP.PATI/XI/2026 tentang Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

Surat yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi, Sumarno, pada Senin (9/11/2026) itu menyebutkan empat kandidat yang memenuhi persyaratan administrasi, yakni Jumani, Rekso Suhartono, Tulus Budiharjo, dan Siti Subiati.

Keempat nama tersebut selanjutnya berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya untuk memperebutkan posisi strategis sebagai pimpinan tertinggi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pati.

Salah satu kandidat, Rekso Suhartono, saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pati.

Sementara Jumani merupakan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Namanya memiliki pengalaman tersendiri dalam perebutan jabatan tersebut karena pernah menduduki posisi Sekda Pati.

Dua kandidat lainnya adalah Tulus Budiharjo yang menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pati serta Siti Subiati yang saat ini masih dipercaya sebagai Penjabat (Pj) Sekda Pati.

Lolosnya keempat pejabat tersebut membuat persaingan semakin terbuka. Masing-masing kandidat kini harus menunjukkan kapasitas, pengalaman, serta kompetensi untuk meyakinkan panitia seleksi.

Sesuai jadwal yang ditetapkan, keempat peserta akan menjalani uji kompetensi di UNS Inn Hotel Surakarta pada Kamis (13/11/2026).

Tahapan tersebut menjadi salah satu penentu penting dalam mengukur kemampuan manajerial, kompetensi kepemimpinan, serta kesiapan para kandidat untuk mengemban tanggung jawab sebagai Sekda definitif.

Kini, perhatian publik tertuju pada empat nama tersebut. Siapa yang paling mampu melewati seluruh tahapan seleksi dan akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk menduduki kursi Sekda definitif Kabupaten Pati masih harus menunggu hasil proses seleksi selanjutnya.

Chandra Berangkatkan FWP Pers Tour ke Yogyakarta Selama Dua Hari

Pers|oleh

November, 10, 26

Cakranusantara.net, Pati || Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, memberangkatkan rombongan Forum Wartawan Pati (FWP) untuk mengikuti kegiatan pers tour ke Yogyakarta selama dua hari, Selasa-Rabu (10-11/11/2026). Pemberangkatan berlangsung di halaman Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pati, Selasa (10/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Chandra mengapresiasi kontribusi insan pers, khususnya anggota FWP, yang selama ini turut mendukung penyebarluasan informasi mengenai berbagai kegiatan dan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.

Menurutnya, media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pemberitaan, masyarakat dapat mengetahui berbagai kebijakan, program pembangunan, serta perkembangan di Kabupaten Pati.

Ia juga berharap insan pers turut berkontribusi dalam menjaga suasana daerah agar tetap aman, damai, dan kondusif melalui penyampaian informasi yang positif, berimbang, dan bertanggung jawab.

Chandra menilai, pers tour bukan sekadar kegiatan perjalanan, tetapi juga kesempatan bagi wartawan untuk menambah wawasan, pengalaman, serta memperoleh perspektif baru yang nantinya dapat memberikan manfaat bagi Kabupaten Pati.

“Terima kasih kepada Forum Wartawan Pati yang selama ini mendampingi kami dalam memberikan informasi positif seputar kegiatan Pemkab Pati. Dan tak lupa semoga pengalaman positif yang didapat dari Jogja bisa dibawa pulang,” kata Chandra.

Selain memberikan apresiasi, Chandra juga membuka ruang bagi para wartawan untuk menyampaikan berbagai temuan, masukan, maupun hal menarik yang dijumpai selama berada di Yogyakarta.

Ia menegaskan, informasi dari lapangan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan perhatian pemerintah daerah, sepanjang berkaitan dengan kewenangan Pemkab Pati.

“Dan apa pun nanti temuan teman-teman sekalian di lapangan, laporkan kepada kami. Nanti akan kami tindaklanjuti,” imbuhnya.

Pers tour FWP ke Yogyakarta dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 10 hingga 11 November 2026. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya mempererat komunikasi antara insan pers dan Pemkab Pati, tetapi juga menjadi ruang bertukar pengalaman serta memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah di Bumi Mina Tani.