STOP PRESS! Ganda Martuah Purba Resmi Bukan Lagi Wartawan Cakra Nusantara

Cakranusantara.net, Pati || Manajemen media Cakra Nusantara secara resmi mengumumkan bahwa Ganda Martuah Purba tidak lagi berstatus sebagai wartawan Cakra Nusantara. Pemberhentian tersebut mulai berlaku sejak Selasa, 27 Oktober 2026, sebagaimana disampaikan melalui pemberitahuan resmi bertajuk Stop Press.

Melalui pengumuman tersebut, manajemen menegaskan bahwa segala bentuk aktivitas maupun tindakan yang dilakukan Ganda Martuah Purba setelah tanggal pemberhentian bukan lagi menjadi bagian dari kewenangan dan tanggung jawab Redaksi Cakra Nusantara.

Sehubungan dengan hal itu, manajemen mengimbau seluruh masyarakat, jajaran pemerintah, dinas dan instansi terkait, serta aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, agar tidak lagi melayani Ganda Martuah Purba dalam kapasitas sebagai wartawan Cakra Nusantara.

Manajemen juga meminta seluruh pihak untuk tidak menganggap yang bersangkutan sebagai perwakilan resmi media Cakra Nusantara Sumatra Utara apabila melakukan kegiatan jurnalistik atau aktivitas lain dengan mengatasnamakan media kami.

Apabila ditemukan tindakan yang dinilai melanggar etika, meresahkan, atau berpotensi melanggar hukum, masyarakat maupun pihak yang merasa dirugikan dipersilakan menghubungi manajemen Cakra Nusantara untuk melakukan konfirmasi.

Jika terdapat tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum, masyarakat juga dipersilakan untuk segera melaporkan persoalan tersebut kepada aparat kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengumuman Stop Press ini diterbitkan sebagai pemberitahuan resmi kepada publik sekaligus penegasan bahwa terhitung sejak 27 Oktober 2026, Ganda Martuah Purba tidak lagi memiliki hubungan kewartawanan maupun kewenangan untuk membawa nama Cakra Nusantara.

UKW Bukan Syarat Mutlak Jadi Wartawan, Legalitas Pers Tak Bisa Diukur dari Sertifikat Semata

Cakranusantara.net, Jakarta  || Polemik mengenai legalitas wartawan tanpa sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan status perusahaan pers yang belum terverifikasi Dewan Pers perlu diluruskan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak menetapkan sertifikat UKW sebagai syarat mutlak seseorang untuk menjalankan profesi wartawan. Begitu pula, verifikasi Dewan Pers perlu dibedakan dari persyaratan badan hukum perusahaan pers sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Penegasan tersebut menjadi penting di tengah masih adanya anggapan bahwa wartawan yang belum mengantongi sertifikat UKW tidak sah menjalankan tugas jurnalistik, atau media yang belum terverifikasi Dewan Pers otomatis ilegal.

Padahal, legalitas perusahaan pers, kompetensi wartawan, dan status verifikasi Dewan Pers merupakan tiga hal yang berbeda dan harus dipahami berdasarkan ketentuan yang berlaku.

UKW untuk Mengukur Kompetensi, Bukan Satu-Satunya Penentu Status Wartawan

Uji Kompetensi Wartawan merupakan mekanisme untuk mengukur kemampuan wartawan berdasarkan standar kompetensi yang mencakup kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan jurnalistik.

Dewan Pers mengatur pelaksanaan UKW melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Sertifikasi tersebut menjadi instrumen untuk mendorong profesionalisme, meningkatkan kualitas kerja jurnalistik, serta memperkuat pemahaman wartawan terhadap etika dan hukum pers.

Namun, UKW tidak secara otomatis menjadi satu-satunya penentu sah atau tidaknya seseorang menjalankan kegiatan jurnalistik. Dalam penjelasannya mengenai perbedaan wartawan yang memenuhi ketentuan UU Pers dan wartawan tersertifikasi, Dewan Pers menyebut sertifikasi UKW bersifat sukarela (voluntary), bukan kewajiban mutlak (mandatory).

Dengan demikian, wartawan yang belum mengikuti UKW tidak serta-merta kehilangan kedudukan untuk melakukan peliputan dan menghasilkan karya jurnalistik.

Meski demikian, setiap wartawan tetap wajib menjalankan tugas secara profesional, menaati Kode Etik Jurnalistik, menghormati hak masyarakat, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Rujukan: “Dewan Pers – Perbedaan wartawan yang memenuhi UU Pers dan wartawan tersertifikasi” (https://jdih.dewanpers.or.id/dokumen/download/116).

Perusahaan Pers Tidak Wajib Terverifikasi untuk Memenuhi Ketentuan UU Pers

Persoalan lain yang kerap memicu perdebatan adalah status perusahaan media yang belum terdaftar atau terverifikasi Dewan Pers.

Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Sementara itu, Pasal 15 ayat (2) huruf g menempatkan pendataan perusahaan pers sebagai salah satu fungsi Dewan Pers.

Artinya, kewajiban berbadan hukum harus dibedakan dari proses pendataan dan verifikasi oleh Dewan Pers. Status belum terverifikasi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa sebuah perusahaan pers ilegal.

Namun, pemenuhan bentuk badan hukum saja juga tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh aspek operasional sebuah media telah sesuai dengan ketentuan pers. Perusahaan pers tetap harus memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk transparansi identitas dan penanggung jawab redaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Pers.

Karena itu, penilaian terhadap status suatu perusahaan media harus dilakukan berdasarkan dokumen dan ketentuan yang relevan, bukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya status verifikasi Dewan Pers.

Sengketa Pemberitaan Harus Memperhatikan Mekanisme Pers

Dalam persoalan pemberitaan yang dianggap merugikan, UU Pers telah menyediakan mekanisme penyelesaian yang perlu diperhatikan oleh masyarakat maupun perusahaan pers.

Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers mengatur kewajiban pers untuk melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi. Pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan mekanisme tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau menyampaikan pengaduan kepada Dewan Pers.

Dewan Pers memiliki fungsi untuk memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait pemberitaan pers.

Meski demikian, hal itu bukan berarti seluruh persoalan yang melibatkan wartawan atau pemberitaan otomatis tidak dapat diproses melalui jalur hukum. Penanganannya harus mempertimbangkan substansi perkara, ketentuan hukum yang berlaku, serta mekanisme penyelesaian sengketa pers yang relevan.

Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa pemberitaan tidak seharusnya dilakukan dengan mengabaikan mekanisme pers, tetapi juga tidak tepat jika dinyatakan bahwa setiap laporan ke kepolisian pasti dilarang.

Profesionalisme Pers Tidak Berhenti pada Sertifikat

Polemik UKW dan verifikasi perusahaan pers pada akhirnya perlu dikembalikan pada tujuan utama penyelenggaraan pers, yakni menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Sertifikat kompetensi merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas wartawan. Sementara itu, badan hukum, tata kelola redaksi, kepatuhan terhadap kode etik, dan pertanggungjawaban atas pemberitaan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan perusahaan pers.

Dengan memahami perbedaan tersebut, masyarakat diharapkan tidak mudah memberikan stigma kepada wartawan hanya karena belum memiliki sertifikat UKW, maupun langsung menganggap sebuah media ilegal hanya karena belum terverifikasi Dewan Pers.

Pada saat yang sama, kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan profesionalisme, kepatuhan terhadap hukum, dan tanggung jawab kepada publik.

Pengurus FWP Pati Resmi Dikukuhkan, Deklarasikan Perang terhadap Hoaks

Foto
foto bersama: Pengurus dan anggota Forum Wartawan Pati (FWP) periode 2026–2029 usai pengukuhan di Pendopo Kabupaten Pati

Cakranusantara.net, Pati || Forum Wartawan Pati (FWP) resmi mengukuhkan pengurus dan anggotanya periode 2026–2029 di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (25/9/2026). Tak sekadar menjadi seremoni pergantian dan penguatan kepengurusan, momentum tersebut sekaligus ditandai dengan Deklarasi Forum Wartawan Pati Anti Hoaks.

Pengukuhan ini menjadi langkah baru FWP dalam memperkuat soliditas organisasi sekaligus menegaskan komitmen insan pers di Kabupaten Pati untuk menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, independen, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Dalam deklarasinya, FWP menyatakan komitmen untuk menjunjung tinggi profesionalisme, independensi, dan integritas pers berdasarkan kode etik jurnalistik serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

FWP juga secara tegas menyatakan menolak dan memerangi penyebaran berita bohong atau hoaks, disinformasi, serta informasi menyesatkan yang dapat merugikan masyarakat maupun mengganggu ketertiban dan kondusivitas Kabupaten Pati.

Komitmen tersebut juga diwujudkan dengan mengutamakan verifikasi, keberimbangan, akurasi, dan kepentingan publik dalam setiap pemberitaan.

Tak hanya itu, FWP berkomitmen membangun sinergi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat, edukatif, dan bertanggung jawab.

Dalam deklarasi tersebut, FWP juga menempatkan pers sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial untuk mendorong terciptanya Kabupaten Pati yang aman, kondusif, demokratis, dan bermartabat.

Semangat tersebut dirangkum dalam semboyan:

“Profesional dalam Berkarya, Independen dalam Memberitakan, Bersinergi untuk Pati, Bersatu Memerangi Hoaks.”

Deklarasi FWP Anti Hoaks tersebut dilaksanakan dalam rangka pengukuhan pengurus Forum Wartawan Pati periode 2026–2029 sekaligus memperingati Hari Pers Nasional Forum Wartawan Pati Tahun 2026.

Dengan dikukuhkannya kepengurusan baru, FWP diharapkan semakin solid dalam menjalankan fungsi organisasi sekaligus berkontribusi melalui pemberitaan yang faktual, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik.

Momentum pengukuhan tersebut kemudian ditutup dengan foto bersama seluruh pengurus dan anggota FWP.

HPN 2026, Plt. Bupati Pati Tekankan Peran Strategis Pers

Cakranusantara.net, Pati || Senin, 9 Februari 2026 — Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menghadiri Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati.

Kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam mendukung pembangunan serta penyampaian informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Pati menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers atas kontribusinya dalam pembangunan daerah. Ia menilai pers memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam membangun optimisme dan kepercayaan publik.

“Tema : ‘Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat’, sangat relevan. Kami mengucapkan terima kasih atas peran rekan-rekan pers yang telah membantu menyampaikan informasi pembangunan secara objektif dan bertanggung jawab,” ujar Chandra.

Ia menjelaskan bahwa dukungan pers sangat dibutuhkan dalam menyosialisasikan program prioritas pemerintah daerah.

Program tersebut meliputi peningkatan produktivitas pertanian dengan target panen 10 ton per hektare, pendidikan dan beasiswa, pembangunan infrastruktur, pengembangan perikanan, hingga program kesehatan dan makanan bergizi gratis.

“Kami berharap pers ikut mengedukasi masyarakat dengan menghadirkan narasumber yang kompeten, agar informasi yang diterima publik benar dan utuh,” tegasnya.

Plt. Bupati Pati juga mengajak insan pers untuk terus mengawal program strategis daerah, termasuk pengembangan olahraga, penghijauan, dan reboisasi sebagai langkah mitigasi bencana.

Ia menutup sambutannya dengan harapan agar pers tetap menjadi pilar demokrasi yang menyampaikan informasi secara objektif, membangun, dan berorientasi pada kemajuan Kabupaten Pati.

Struktur Kepengurusan Organisasi FWP Periode 2026–2029 Sudah Ditetapkan

Cakranusantara.net, Pati || Struktur Organisasi kewartawanan Forum Wartawan Pati (FWP) periode 2026–2029 sudah ditetapkan melalui musyawarah Bersama di Angkringan POP Pati, Rabu (4/2/2026).

DA Ari Saptono yang akrab disapa Sapto terpilih menjadi Ketua FWP yang baru langsung memimpim jalannya musyawarah, agenda ini juga dihadiri oleh Pembina dan Penasehat Hukum, serta jajaran pengurus termasuk para anggota lama termasuk anggota yang baru bergabung.

Ketua FWP menegaskan akan pentingnya soliditas organisasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai jurnalistik yang handal.

“Sebagai insan Pers, setiap informasi wajib diuji kebenarannya, agar karya jurnalistik dapat dipertanggungjawabkan,” terang Sapto.

FWP berdiri sejak 2018, diharapkan terus menjadi wadah para wartawan yang menjunjung tinggi kode etik, dan UU Pers No.40 Tahun 1999, serta menjadi jendela informasi yang sehat dan berimbang bagi masyarakat.

“Ia mengimbau kepada seluruh anggota FWP untuk berperan aktif dalam menghasilkan karya jurnalistik sesuai dengan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini,” tegas Ketua FWP yang baru terpilih itu.

Revisi Undang-Undang Hak Cipta : Dewan Pers Sampaikan Usulan Demi Memberikan Perlindungan Karya Jurnalistik

Cakranusantara.net, Jakarta || Penyusunan dan pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta, Dewan Pers menyampaikan Usulan Pandangan dan Pendapat terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan tujuan lebih memberikan perlindungan karya jurnalistik dan memperkuat kebebasan pers.

Dewan Pers menilai, ini dirasa penting, dengan adanya jaminan hukum bagi karya jurnalistik sebagai ciptaan yang memiliki nilai intelektual, ekonomi, dan sosial bagi publik serta ekosistem media di Indonesia.

Dewan Pers siap untuk terus berkoordinasi dan memberikan masukan konstruktif dalam proses legislasi RUU Hak Cipta, agar kebijakan yang lahir nantinya dapat memperkuat kemerdekaan pers, keberlangsungan industri media, dan penghargaan terhadap karya intelektual wartawan di Indonesia.

Dilansir dari kepridays, perlu diketahui, bahwa saat ini Revisi Undang-Undang Hak Cipta sedang bergulir di DPR-RI dan Dewan Pers akan memasukkan karya jurnalistik menjadi salah satu poin.

“Dalam lanskap media saat ini, karya jurnalistik tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi bagian penting dari kekayaan intelektual bangsa. Karena itu, perlu ada perlindungan hukum yang lebih kuat dan menyeluruh,” ujar Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat.

Bahkan, Dewan Pers menekankan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik, akan: menjamin hak ekonomi dan moral pencipta serta perusahaan pers, mencegah praktik pelanggaran hak cipta yang merugikan pekerja pers dan industri media, mendorong terciptanya ekosistem pers yang sehat, berkelanjutan, dan profesional, serta memperkuat peran pers dalam menjaga hak publik atas informasi yang kredibel.

Pokok-pokok yang menjadi usulan Dewan Pers telah diserahkan secara resmi pada hari Jumat (10/10/2025) kepada DPR-RI dengan tembusan Menteri Hukum. Usulan itu diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan substansi RUU tersebut, terutama dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap karya jurnalistik.

“Perlindungan karya jurnalistik bukan hanya sekedar kepentingan perusahaan pers, tetapi juga kepentingan publik untuk mendapatkan informasi yang berkualitas,” kata Komaruddin. Editor : Rohman

Pers Independen Pengawas Kekuasaan Serta Penjaga Keseimbangan Negara

Cakranusantara.net, Demak || Pers yang Independen sebagai Pengawas Kekuasaan, Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab. Pers tidak boleh tunduk pada kekuasaan, kepentingan pemilik media, atau tren pasar yang tidak relevan dengan kebutuhan publik.

Hal itu disampaikan oleh Maula F. Andhi Konsultan Bidang Tata Pemerintahan dan Regulasi Kebijakan Publik RI. Masih sambungnya, Pers dalam negara demokratis seperti di Indonesia bukanlah sekadar menyampaikan informasi.

“Melainkan memiliki peran fundamental sebagai pengawas kekuasaan dan penyambung suara bagi masyarakat yang tak terdengar. Secara filosofis, Pers adalah elemen utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan,” sambungnya, Minggu (21/9/2025).

Menurutnya, kenapa Pers harus mengawasi kekuasaan? Karena tanpa pengawasan, kekuasaan bisa berubah menjadi tirani. Peran Pers disini bukan hanya penting, tapi sangatlah fundamental.

“Hukum Pers Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Hukum, Jurnalis, dan Sengketa Pers harus benar-benar diperhatikan dengan seksama,” tambah Andhi.

Peran pers dalam mengangkat isu-isu dari komunitas yang kerap terpinggirkan, seperti masyarakat adat di Sumatra, Papua dan Kalimantan. Suara mereka seringkali tidak sampai ke pusat kekuasaan, disinilah media mengambil peran strategis di negara kita.

“Apakah suara mereka sampai ke Pemerintahan Pusat yang ada di Jakarta? Kalau tidak, di situlah Pers hadir. Jadi tugas sebagai jurnalis bukan hanya memuat berita, tapi memperjuangkan suara yang nyaris tidak terdengar,” tandas Maula F Andhi. Rohman

Pelantikan PWI Kendal, Bupati Berharap Peningkatan Sinergi Pemerintah Dengan Wartawan

Cakranusantara.net, Kendal || Kepengurusan PWI Kabupaten Kendal periode 2025-2028 secara resmi dilantik oleh Pengurus PWI Jawa Tengah yang diwakili Hendrawan Setya Kelana selaku Sekretaris di Pendopo Tumenggung Bahurekso, Kamis (19/6/2025).

Mereka yang dilantik sebagai Ketua Sapawi, Sekretaris Slamet Priyatin dan Bendahara Anik Winda. Kepengurusan tersebut juga dilengkapi dengan beberapa seksi.

Hendrawan Setya Kelana mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung pelantikan ini. Setelah dilantik kepengurusan yang baru harus kompak sekaligus membuat program organisasi agar kedepan PWI Kendal lebih baik lagi.

Pihaknya berharap, sebagai organisasi profesi kekompakan anggotan wajib dilakukan. Berkomitmen dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

“Dalam kepenulisan juga mengedepankan skill dan etika,” kata Hendrawan Setya Kelana.

Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanari mengapresiasi terbentuknya pengurus PWI yang baru.

“Pengurus baru bisa melanjutkan program kepengurusan sebelumnya dan tidak kalah pentingnya meningkatkan jalinan kemitraan dengan pemerintah daerah,” ungkap Kartika.

Menurut Tika, selama ini antara insan pers dengan pemerintah sudah terjalin komunikasi harmonis. Kedepan, sinergitas ini kita tingkatkan kembali untuk memajukan Kabupaten Kendal.

“Selama ini, awak media telah banyak mempublikasikan informasi dan hasil pembangunan pada masyarakat. Karena pers menjadi kontrol sosial yang seimbang. Pers dan media sangat penting dalam suatu daerah,” terang Kartika.

Sementara itu, ketua terpilih Sapawi mengajak kepada seluruh anggota yang ada untuk tetap menjaga kekompakan.

“Dengan kekompakan program yang ada bisa direalisasikan. Pihaknya juga akan meningkatkan kerja sama dengan semua pihak untuk kemajuan organisasi,” ajaknya. Teguh

Sapawi Terpilih Menjadi Ketua PWI Kendal 2025

Cakranusantara.net, Kendal || Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kendal berhasil menyelenggarakan konferensi yang di laksanakan Gedung Abdi Praja, Sabtu (17/5/2025).

Dalam Konferensi tersebut Sapawi SSi terpilih menjadi ketua PWI yang baru, menggantikan Agus Umar.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Diskominfo Kendal, Ardhi Prasetyo mewakili Bupati Kendal, Setyawan Hendra Kelana dari PWI Jawa Tengah beserta beberapa anggota lain serta anggota PWI Kendal.

Dalam pemilihan itu ada dua calon kandidat, yang satu adalah Adevian. Setelah musyawarah yang dipimpin langsung oleh perwakilan PWI Jawa Tengah, mufakat memilih Sapawi menjadi ketua yang baru.

Bupati Dyah Kartika Permanasari dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Diskominfo mengapresiasi kegiatan ini karena akan memilih ketua yang baru.

Menurutnya, kegiatan ini sebagai media silaturahmi sesama anggota, sekaligus mengevaluasi kinerja sebelumnya.

“Kita ucapkan terima kasih pada PWI Kendal yang telah bermitra positif dengan pemerintah daerah,” kata Tika.

Kepala Diskominfo seusai pengukuhan berharap, ada peningkatan sinergitas dengan pemerintah daerah. Selama ini hubungan erat insan pers dengan pemerintah tidak diragukan lagi.

Hal senada juga dikatakan Sekjen PWI Jawa Tengah, Setyawan Hendra kelana mengatakan, pengurus baru untuk secepatnya menjalani komunikasi positif dengan semua pihak.

Sementara itu, ketua terpilih Sapawi akan berupaya semaksimal mungkin untuk merangkul seluruh anggota yang ada, sekaligus menciptakan kebersamaan dan kekompakan.

“Pihaknya meminta dukungan semua anggota yang ada untuk membesarkan organisasi profesi ini. Kita tidak bisa berbuat banyak tanpa dukungan dari teman teman,” kata Sapawi. Teguh

Baca Juga : Kantor Media Bersama : HPN Tahun 2025 Ditengarai Dengan Pemotongan Tumpeng dan Santunan

Baca Juga : Pesan Mendalam Polisi dan Pemateri di Acara HPN Tahun 2025 Kantor Media Bersama

Kantor Media Bersama : HPN Tahun 2025 Ditengarai Dengan Pemotongan Tumpeng dan Santunan

Cakranusantara.net, Pati || Peringatan HPN Tahun 2025 di Gedung Korpri Pati ditengarai dengan Pemotongan Tumpeng sebagai simbul puncak acara HPN telah berlalu dan pemberian Santunan pada anak Yatim-Piatu, Kamis (27/2/2025).

Doni Sugiarto mengatakan, jika momen yang penting ini pihaknya tak lupa turut berbagi terhadap sesama. Berbagi terhadap anak Yatim-Piatu sebanyak puluhan anak mendapatkan santunan.

“30 anak yatim-piatu diberikan santunan berupa sembako dan sejumlah uang. Kemudian tadi di penghujung acara ditengarai dengan pemotongan tumpeng, sebagai simbul bahwa peringatan acara HPN sudah pada puncaknya,” terangnya.

Pemotongan tumpeng adalah salah satu tradisi dalam budaya Indonesia, seperti di Acara HPN ini. Pemotongan tumpeng memiliki beberapa makna simbolis, diantaranya : Wujud Rasa syukur, Tumpeng melambangkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan rezeki yang diterima.

“Kemudian keharmonisan, Pemotongan tumpeng secara bersama-sama melambangkan keharmonisan dan kesatuan dalam masyarakat. Lalu Kemakmuran, Tumpeng yang berbentuk kerucut melambangkan kemakmuran dan kecukupan. Serta Penghormatan, Pemotongan tumpeng juga dapat diartikan sebagai penghormatan kepada leluhur dan para pendahulu,” terangnya.

Dalam beberapa acara, pemotongan tumpeng juga dapat memiliki makna yang lebih spesifik, seperti Peresmian HPN : Pemotongan tumpeng dapat menjadi simbol peresmian suatu acara atau proyek.

“Pengucapan rasa syukur, Pemotongan tumpeng dapat menjadi cara untuk mengucapkan rasa syukur atas suatu keberhasilan atau kesuksesan,” tutupnya.

Ari K Anggota Komisi A memaparkan, jika pada kesempatan ini Pak Ketua sedang ada acara, jadi saya sebagai sekretaris komisi mewakilinya, karena ketua komisi A, Bapak Narso juga tidak bisa hadir, sebagai sekretaris saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional yang ke-79.

“Kami sebagai anggota DPRD Pati mendukung penuh adanya Pers yang diberi kebebasan independen, diberi kemerdekaan untuk meliput, bagaimana pers ini bisa mengontrol pemerintah, begitu juga kami. Yang terpenting adalah jadilah Pers yang bertanggung jawab,” pesan Sekretaris komisi A DPRD Pati.

Slamet Widodo, yang akrab disapa Om Bob mengatakan, jika kegiatan HPN ini rutin dilakukan pada setiap tahunnya, sesuai apa yang menjadi profesi teman-teman media, kami panitia mengucapkan banyak terima kasih dengan kesederhanaan yang ada pada pagi hari ini, tempat yang hanya seperti, tetapi kami meyakini bahwa acara hpn ini adalah acara yang baik karena pers adalah salah satu penyeimbang, tali jendela, melihat ilmu melihat informasi apapun yang ada di daerah dan sekitar kita.

“Dengan keterbatasan dari teman-teman kalaupun ada pers yang mungkin kurang berkenan saat mengklarifikasi atau ingin menanyai berita kepada Bapak atau Ibu sekalian yang hadir, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya karena memang kami insan pers masih banyak butuh petunjuk dan arahan terutama dari Kominfo Kabupaten Pati. Namun niatan kami, hanya kepingin berbagi seperti contohnya, berbagi dengan anak-anak yatim-piatu, dan ini terus akan kami kembangkan walaupun kami tidak mendapat gajian karena kami tidak instansi pemerintah,” tuturnya.

Kegiatan kami kegiatan yang baik, seperti tema pada pagi ini “Pers Mengawal Ketahanan Pangan Untuk Kemandirian Bangsa” dan ini juga penting, karena pada saat ini negara meluncurkan program makan bergizi gratis, itu harus kita sambut, harus kita dukung karena kapan lagi negara akan mencoba berbagi dengan masyarakat, terutama dikhususkan pada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Itu bisa dirasakan oleh anak-anak kita, terimakasih atas bantuannya dari Bapak-Bapak TNI dan Polri yang selalu menjaga hubungan baik dengan teman-teman insan Pers, termasuk Bapak Dewan, dan Dinas, dalam hal ini kami masih menginginkan petunjuk dan arahannya,” pinta Bob. Rohman