
Cakranusantara.net, Pati || Pemerintah Kabupaten Pati bersama BPJS Kesehatan tengah mempersiapkan kerja sama layanan kateterisasi jantung (Catheterization Laboratory/Cath Lab) di RSUD RAA Soewondo Pati. Kerja sama ini diharapkan membuka akses penanganan penyakit jantung bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga pasien tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan tindakan medis tersebut.
Kesiapan layanan itu ditinjau langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan bersama Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra di Ruang Seruni RSUD RAA Soewondo, Kamis (29/10/2026). Penandatanganan kerja sama ditargetkan dapat dilaksanakan pada 17 November 2026.
Chandra mengatakan, keberadaan layanan Cath Lab sangat dibutuhkan masyarakat Pati, khususnya pasien penyakit jantung yang memerlukan penanganan cepat dan tepat.
Menurutnya, pengadaan peralatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 telah berlangsung hampir tiga tahun. Saat ini, RSUD RAA Soewondo juga telah didukung tenaga dokter spesialis jantung untuk menunjang operasional layanan tersebut.
“Tujuannya bukan semata menghadirkan teknologi medis, melainkan memastikan masyarakat mendapat layanan jantung yang aman, bermutu, terjangkau, dan dekat dengan tempat tinggalnya,” kata Chandra.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data sepanjang 2024, tercatat 1.318 kasus sindrom koroner akut di enam rumah sakit di Kabupaten Pati. Dari jumlah tersebut, sebanyak 308 kasus merupakan serangan jantung dengan elevasi segmen ST (ST-Elevation Myocardial Infarction/STEMI) yang membutuhkan penanganan segera.
Menurutnya, jarak rujukan dan keterbatasan akses pelayanan berpotensi meningkatkan risiko komplikasi hingga kematian apabila pasien terlambat mendapatkan tindakan medis.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menegaskan, kerja sama pelayanan Cath Lab harus didahului pemenuhan seluruh persyaratan teknis. Pemeriksaan mencakup kesiapan peralatan medis, dokter, hingga tenaga perawat.
Setelah layanan resmi berjalan, BPJS Kesehatan juga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya selama sekitar enam bulan.
“Kalau dokter, perawat, dan alatnya siap, kerja sama segera dilakukan. Dengan begitu, pasien tidak perlu lagi dirujuk ke Kudus atau Rembang,” ujar Prihati.
Selama ini, pasien jantung asal Pati masih menghadapi sejumlah kendala ketika membutuhkan penanganan lanjutan di rumah sakit luar daerah, termasuk RSUP Dr. Kariadi Semarang. Keterbatasan kapasitas rumah sakit tujuan, terutama ketersediaan tempat tidur ICU, serta proses rujukan yang membutuhkan waktu menjadi tantangan tersendiri.
Kondisi tersebut semakin menegaskan pentingnya ketersediaan fasilitas kateterisasi jantung di Pati agar pasien bisa memperoleh tindakan medis secara lebih cepat.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Chandra menilai keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai juga memiliki kaitan dengan pengembangan investasi daerah. Menurutnya, sektor kesehatan menjadi salah satu aspek yang turut diperhatikan investor sebelum memutuskan menanamkan modal.
“Dalam Pati Business Forum di Pendopo Kabupaten Pati, investasi yang masuk mencapai hampir Rp12,6 triliun. Investor juga menanyakan jumlah dan kondisi rumah sakit. Investasi yang tumbuh diharapkan membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” ungkap Chandra.
Sementara itu, Plt Direktur RSUD RAA Soewondo Pati Ahmad Husin menjelaskan, rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit tipe B pendidikan sekaligus rujukan regional kawasan Pantura Timur.
Rumah sakit yang berdiri sejak 1932 itu memiliki kapasitas 330 tempat tidur dan melayani masyarakat dari berbagai wilayah. Dari sisi akses pelayanan, jarak antara Instalasi Gawat Darurat (IGD) menuju ruang Cath Lab dapat ditempuh dalam waktu kurang dari lima menit.
“Cath Lab mulai beroperasi pada 20 Desember 2024 untuk melayani pasien umum. Kami terus mengupayakan agar layanan ini dapat dijamin BPJS Kesehatan sehingga akses pasien terhadap tindakan kateterisasi jantung semakin luas,” jelas Ahmad Husin.
Dari sisi sumber daya manusia, RSUD RAA Soewondo telah memiliki satu dokter konsultan jantung dan pembuluh darah, dua dokter spesialis jantung, serta satu dokter yang sedang menjalani pendidikan intervensi.
Selain itu, tersedia tiga perawat jantung intervensi, lima perawat kardiologi dasar, dan dua radiografer kateter. Ketersediaan tenaga medis dan penunjang tersebut menjadi bagian penting dalam pemeriksaan kesiapan layanan oleh BPJS Kesehatan.
Prihati mengingatkan bahwa serangan jantung tidak hanya mengancam kelompok lanjut usia, tetapi juga dapat terjadi pada masyarakat usia produktif. Penanganannya pun membutuhkan kecepatan, bahkan dalam hitungan menit hingga jam.
Keterlambatan tindakan medis bukan hanya meningkatkan risiko kematian, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak ekonomi bagi keluarga pasien. Karena itu, perluasan akses pelayanan jantung dinilai penting untuk mencegah keluarga mengalami tekanan ekonomi akibat biaya pengobatan dan penyakit yang diderita.
“Gotong royong dalam JKN memungkinkan biaya pelayanan yang besar ditanggung bersama melalui iuran peserta. Namun, mutu layanan dan keberlanjutan pembiayaan harus sama-sama dijaga,” kata Prihati.
Di sisi lain, Prihati meminta Pemerintah Kabupaten Pati dan Dinas Kesehatan mengantisipasi pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran (PBI). Perubahan status kepesertaan perlu dicermati agar pasien dengan penyakit kronis, termasuk mereka yang menjalani cuci darah, tidak kehilangan akses pelayanan kesehatan secara mendadak.
Dalam pemaparan tersebut, sekitar 14 ribu peserta disebut berpotensi terdampak pergeseran segmen atau wilayah kepesertaan.
Prihati juga mendorong pihak rumah sakit menekan klaim tertunda (pending claim) serta memperkuat penerapan pelayanan kesehatan berbasis nilai (value-based healthcare), bukan sekadar mengejar volume tindakan medis.
Upaya promotif dan preventif turut menjadi perhatian. Salah satunya melalui rencana gerakan jalan kaki setiap hari pada 2027 serta pengembangan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan dan mencegah risiko penyakit.
