Koharmatau Peringati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1444 H

Maret, 3, 23

Bandung – Cakranusantara.net | Komando Pemeliharaan Materiel TNI AU (Koharmatau) menyelenggarakan Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1444 H/2023 M di Gedung Budihardjo Makoharmatau, Jumat (3/3/2023).

Yang dihadiri oleh Ketua PIA Ardhya Garini Gabungan III Koharmatau Ny. Yuyun Bambang Triono, Ir Koharmatau Marsma TNI Didik Bangun Rahardjo, S.Sos, para pejabat Koharmatau, para Dandepohar, serta pengurus PIA Ardhya Garini Gabungan III Koharmatau.

Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Pns M. Rosyid dengan saritilawah Pns Neny dilanjutkan sambutan Komandan Koharmatau diteruskan ceramah oleh Dr. H. Atus Ludin Mubarok.

Dankoharmatau Marsda TNI Bambang Triono yang dibacakan oleh Wadan Joseph Rizki Prabowo menyampaikan, Peristiwa Isra Mi’raj hakekatnya mengajarkan kita untuk selalu bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan ibadah, shalat lima waktu yang sudah ditentuka waktunya.

“Kita harus menyadari bahwa seorang muslim berkewajiban mendirikan shalat lima waktu dalam sehari semalam, karena shalat merupakan tiang agama dan tentunya menjadi barometer utama bagi seorang muslim,” jelasnya.

Diterangkannya juga bahwa dengan mendirikan shalat yang benar, maka akan berdampak positif bagi kehidupan seorang muslim dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Shalat yang benar akan menuntun kita pada jalan kebenaran dan dapat berpengaruh besar terhadap kinerja yang baik sebagai hamba Allah SWT.

“Untuk mendapatkan ridha-Nya guna meningkatkan semangat dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit TNI Angkatan Udara. Tema Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1444 H/2023 “Shalat Membentuk Karakter Patriot NKRI Yang Tangguh,” tandasnya.

(*/Red)

Satlantas Polresta Pati Penuhi Janji, Hari Ini Bakal Bagikan Ribuan Nasi Bungkus

Maret, 3, 23

Pati – Cakranusantara.net | Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pati penuhi janjinya yang bakal bagikan makanan siap saji selama terjadi macet sepanjang Jalan Pantura Pati-Rembang.

Kasatlantas Polresta Pati, Kompol Asfauri menyampaikan, jika pihaknya hari ini, akan bagikan 1000 nasi bungkus untuk para sopir yang sedang terjebak macet pada ruas jalan tersebut.

“Untuk pagi ini, pihaknya membagikan sebanyak 500 nasi bungkus dan juga kopi, agar para sopir tidak kehilangan staminanya,” ungkapnya, Jum’at (3/3/2023).

Kemudian, untuk sore hari nanti, pihaknya akan membagikan lagi sebanyak 500 nasi bungkus. Dan kegiatan ini akan terus dilakukan selama terjadi kemacetan.

“Hal ini ditujukan rasa peduli kami kepada para sopir, yang saat ini terjebak macet, di sepanjang ruas jalan Pati -Juwana -Batangan tersebut. Karena sedang adanya perbaikan jalan rusak dan pergantian jembatan,” lanjutnya.

Ia berharap, dalam waktu dekat ini agar cuaca bisa cerah, sehingga pekerjaan perbaikan jalan ini bisa segera terselesaikan.

“Maka ia meyakini dari hal itu, akan bisa mengurai kemacetan lalu lintas yang panjang ini,” harapnya.

Diketahui, Kasatlantas menyapa langsung sejumlah sopir, sejak kapan mulai terjebak macet?,” tanya Kompol Asfauri.

“Sopir Menjawab, bahwa ia mulai terjebak macet sudah sejak sore (Kemarin), dan ada juga yang menjawab dari waktu Sholat Subuh,” jawabnya.

Baca Juga : Satlantas Polresta Pati Bagikan Makanan Siap Saji Pada Semua Sopir Yang Terjebak Macet Jalan Pati-Juwana

Baca Juga : Kasat Lantas Polresta Pati Turun Tangan, Beri Himbauan Pengguna Jalan Juwana-Batangan Yang Macet

Sebelumnya, pihaknya juga sudah mensosialisasikan secara masif, melalui jejaring media sosial, termasuk RRI Semarang, agar kendaraan yang dari luar kota Semarang-Surabaya atau sebaliknya Surabaya-Semarang agar menghindari jalur Pantura Pati, disarankan untuk lewat jalur Tengah yakni Solo-Ngawi.

“Pihaknya, juga sudah Koordinasi dengan Pelaksana pekerjaan jalan dan jembatan serta kementerian DPUPR melalui PPK nya, agar disamping mempercepat pekerjaan jalan dan Jembatan, juga melakukan perawatan rutin pada bahu jalan yang rusak,” tandas Kompol Asfauri, Kasatlantas Polresta Pati.

(Rmn)

Rakornas BNPB, Kapolri Bicara Langkah Konkret Manajemen Risiko Bencana

Maret, 3, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Kapolri menekankan pentingnya menguatkan manajemen risiko bencana alam di Indonesia, sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada TNI, Polri, dan seluruh stakeholder terkait lainnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri saat menjadi salah satu Pemateri pada Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023.

“Harapan Presiden, Kita memiliki manajemen risiko yang baik pada saat tahapan pra, pada saat tanggap darurat, serta pasca-bencana, dan bagaimana masalah bencana akibat climate change (perubahan iklim),” kata Sigit di awal pemaparan materinya.

Manajemen risiko, menjadi sangat penting, lantaran Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki historis bencana alam yang cukup besar. Seperti, tsunami, gempa bumi, bencana gunung merapi, serta kebakaran hutan dan lahan.

“Faktor kerap terjadinya bencana, salah satunya disebabkan akibat terjadinya pergeseran sesar di wilayah tertentu, seperti sesar Sumatera, Palu-Koro, Matano, Cimandiri, Opak, Gorontalo, Sorong, Tarera Aiduna dan sesar Yapen,” ujarnya.

Tak hanya itu, kondisi geografis Indonesia yang berada di lingkaran api, menjadi salah satu faktor terjadinya bencana alam. Kemudian, pada tiap tahunnya juga kerap terjadi fenomena El Nino dan La Nina.

“Jadi ini adalah wilayah-wilayah di Indonesia yang tentunya kita harus memiliki kesiapan lebih. Karena, yang namanya bencana bisa terjadi sewaktu-waktu, namun yang paling penting bagaimana upaya kita melakukan persiapan. Sehingga, pada saat terjadi, dampaknya bisa kita mitigasi seminimal mungkin,” papar Sigit.

Dalam penanganan bencana, seluruh pihak terkait dapat mengadopsi rumus yang dikeluarkan oleh, UN Disaster Risk Reduction (UNDRR), untuk mengurangi dampak yang disebabkan bencana alam.

“Itu menjadi salah satu hal yang perlu kita pahami, bahwa ada rumus terkait bagaimana kita bisa mengurangi potensi dampak bencana, rumusnya itu risiko (Risk), sama dengan (=), Hazard atau ancaman bencana, dan disitu dikalikan (x) vulnerability atau kerentanan masyarakat, dibagi (÷) capacity atau kemampuan mengatasi bencana,” ucap Sigit.

“Artinya kalau kerentanan masyarakat bisa kita perkecil dan capacity bisa ditingkatkan maka risiko terjadi akibat dampak bencana bisa kita kurangi,” Sigit menambahkan.

Oleh karena itu, dalam penanganan bencana alam, diperlukan penguatan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, Basarnas dan stakeholder masyarakat lainnya.

“Yang paling utama adalah menguatkan sinergitas kolaborasi seluruh stakeholder itu, untuk menyatukan kemampuan dan kekuatan. Sehingga, kita bisa mempersiapkan dan memperkuat apa yang menjadi kebijakan Presiden terkait dengan kemampuan melakukan manajemen risiko, memiliki resiliensi yang kuat dalam menghadapi bencana,” tegas Sigit.

Lebih dalam, Sigit memaparkan, sejak awal Polri telah memasukan kebijakan penanganan bencana alam kedalam strategi konsep transformasi menuju Polri yang Presisi, yang dituangkan dalam, transformasi operasional.

“Dengan adanya hal tersebut, ia menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus melakukan upaya-upaya manajemen risiko bencana alam mulai dari pencegahan, sosialisasi, penyuluhan, edukasi, memberikan panduan, Quick Response bersama stakeholder terkait,” paparnya.

Menurut Sigit, dengan kesiapan dan cepatnya respon jajaran Polri di wilayah bencana, itu merupakan bentuk representasi hadirnya negara di tengah masyarakat.

“Sehingga masyarakat merasakan negara hadir disitu. Ini harus dilakukan dan dipersiapkan khususnya di wilayah yang memang rentan terjadi bencana. Tolong dicek begitu ada peristiwa bagaimana rekan-rekan simulasi, melatih secepatnya bisa datang dan SOP yang disiapkan dan apa saja yang kita lakukan,” tutur Sigit.

Dalam penanganan bencana alam, Sigit menyatakan, personel kepolisian harus mampu berperan baik sebelum terjadinya bencana, ketika terjadi, dan setelah bencana terjadi. Ketika masa tanggap darurat, Polri harus menyiapkan personel terbaiknya untuk melakukan penyelamatan, evakuasi, identifikasi melalui DVI, membuat tenda darurat, dapur lapangan hingga menyiapkan sarana dan prasarana penunjang.

Kemudian, sambung Sigit, setelah pasca-bencana, jajaran Polri harus menyiapkan langkah konkret seperti psikologi sosial, trauma healing, layanan kesehatan, dan menggelar patroli di wilayah tersebut.

Untuk di tahap pra-bencana atau sebelum kejadian, Sigit mengatakan, harus dilakukan upaya edukasi, bisa melalui konten video, bekerjasama dengan media, dan penguatan peran Bhabinkamtibmas untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat.

Disisi lain, Sigit menuturkan bahwa, pihaknya bersama stakeholder terkait juga harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi (TI). Dalam hal ini, dikatakan Sigit, Polri telah membentuk 91 Command Center yang bisa diadopsi oleh seluruh Polda jajaran.

“Terkait dengan karhutla kembangkan terus aplikasi ASAP Digital Nasional. Karena ini menjadi penting didalamnya kita memiliki CCTV Live Auto Monitoring yang bisa memonitor jarak 8 kilo, berputar 360 derajat, ada sensor, bisa menampilkan suhu udara. Dan kita bisa dapatkan update titik api selama lima menit. Yang paling penting adalah posisi pergerakan personel dilapangan bisa termonitor,” kata Sigit.

Sebelum mengakhiri pemaparannya, Sigit menegaskan bahwa, seluruh stakeholder harus memiliki kesamaan visi dan misi terkait menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi, soal melakukan manajemen risiko bencana alam.

“Sigit pun melantunkan pantun untuk mengakhiri paparannya, Hujan gerimis tiada henti, paling enak minum cokelat. Mari bersinergi untuk melindungi, menghadirkan negara di tengah rakyat,” tutup Sigit.

Sumber : Syahril

Editor : Admin

Henggar Ungkap Urgensi Penetapan Batas Desa di Kecamatan Wedarijaksa

Maret, 2, 23

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati menghadiri penandatanganan berita acara penegasan batas desa (BAPBDes) Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah di Aula Kantor Kecamatan.

Henggar Budi Anggoro, Pj Bupati Pati mengatakan, berdasar UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, telah didefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, sehingga batas wilayah desa adalah satu prasyarat mutlak yang harus dimiliki.

Sesuai amanah Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, lanjut Henggar menjelaskan, tujuan penetapan dan penegasan batas desa untuk menciptakan tertib administrasi, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, terhadap batas wilayah suatu desa, guna memenuhi aspek teknis serta yuridis.

“Urgensi penegasan batas desa juga berfungsi sebagai basis atau dasar dalam perencanaan pembangunan desa yang mendukung efektifitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa”, tambahnya, Kamis (2/3/2023).

Penegasan batas desa ini, sambung Pj Bupati, juga merupakan agenda pusat yang tertuang dalam Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Pemerintah Kabupaten Pati, terang Henggar, juga telah membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (PPBDes) yang selama ini telah berupaya menjalankan amanah dengan baik sesuai tugas dan fungsi yang melekat.

“Seperti kita ketahui terdapat beberapa tahapan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa yang harus dilalui, yang meliputi penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, pembuatan peta batas beserta berita acara, verifikasi teknis dan penyusunan Peraturan Bupati”, jelas Pj Bupati.

Hingga saat ini, tambah Henggar, pihaknya telah sampai pada tahap Penandatanganan Berita Acara dan Penyusunan Draft Raperbup Penegasan Batas Desa dimana sebelumnya verifikasi teknis yang tertuang dalam Berita Acara Hasil verifikasi Teknis dari Badan Informasi Geospasial telah terpenuhi.

“Oleh karena itu, saya berharap agar sinergitas yang dituangkan dalam strategi kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dan kendala yang ada”, lanjut Pj Bupati.

Upaya itu, sambung Henggar, sekaligus sebagai upaya akselerasi agar penegasan batas desa di seluruh wilayah Kabupaten Pati nantinya dapat segera terselesaikan secara optimal.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Sekda Pati Jumani, Plt Kepala DPUTR, perwakilan kantor pertanahan, Kabag Hukum, Camat Wedarijaksa,Trangkil, Tlogowungu, Pati, Juwana, dan para Kepala Desa (Kades).

(Rmn)

Satlantas Polresta Pati Bagikan Makanan Siap Saji Pada Semua Sopir Yang Terjebak Macet Jalan Pati-Juwana

Maret, 2, 23

Pati – Cakranusantara.net | Sebagai bentuk rasa kepedulian dan empati, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pati bagikan makanan siap saji kepada para driver Truk yang terjebak macet.

Hal itu diungkapkan oleh Kasatlantas Polresta Pati, Kompol Asfauri melalui KBO, IPDA Muslimin, masih lanjutnya, makanan itu dibagikan kepada mereka saat terjebak macet di sepanjang jalur Pantura Pati, mulai dari Jalur Lingkar Selatan (JLS) sampai dengan Juwana – Batangan hingga Rembang,” ungkapnya, Kamis (2/3/2023).

Penyebab lumpuhnya arus lalu lintas karena adanya perbaikan jalan di Batangan, dan juga Jembatan Juwana, serta kerusakan jalan yang cukup parah akibat curah hujan yang sangat tinggi.

“Kemudian pihaknya membuat program peduli pengemudi, berupa pembagian makanan yang dibagikan kepada para pengemudi truk tersebut,” lanjutnya.

Menurutnya, kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara rutin, terkhususnya saat terjadi kemacetan. Hal itu dilakukan demi membantu para pengemudi yang sedang terjebak macet panjang.

“Kasihan, jadi untuk setiap harinya Satlantas akan menyiapkan sekitar 200 an nasi bungkus, dan dibagikan kepada para sopir truk,” tandas KBO Satlantas Polresta Pati.

(Rmn)

Kapolda Kepri Pimpin Upacara Pencucian Pataka

Maret, 2, 23

Batam – Cakranusantara.net | Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kepulauan Riau, Irjen Pol. Drs. Tabana Bangun pimpin Upacara Pencucian Pataka Polda Kepri “Seligi Sakti Marwah Negeri” yang dilaksanakan di Lobby Utama Polda Kepri. Kamis (2/3/2023).

Upacara tersebut digelar dalam rangka Peringatan HUT Polda Kepri ke – 18 tahun 2023 yang dihadiri oleh para Pejabat Utama Polda Kepri.

″Upacara berlangsung dengan khidmat ditandai dengan penghormatan kepada Pataka Polda Kepri yang bertujuan mensucikan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Tribrata dan Catur Prasetya, ″ ucap Plh Kabidhumas Polda Kepri AKBP Surya Iswandar.

Pelaksana Harian (Plh) Kabidhumas Polda Kepri menyebutkan, dengan berlangsungnya tradisi ini tentunya para penerus Polri dapat terus berjuang dan menghargai nilai-nilai luhur para pendahulu, sehingga Polri dijaman sekarang ini mampu mejalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya.

“Dalam kekuatan dan motivasi dari Pataka Polda Kepri ″Seligi Sakti Marwah Negeri″ yang merupakan simbol kekuatan kita di Polda Kepulauan Riau,″ tutup Plh Kabidhumas Polda Kepri AKBP Surya Iswandar.

(Red)

Dewan Pers Terbitkan Siaran Pers NO.07/SP/DP/II/2023 : Pendaftaran Tidak Sama dengan Pendataan

Maret, 2, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Berkaitan dengan banyaknya pemberitaan yang terbit pada beberapa waktu lalu, tentang tidak perlunya pendaftaran perusahaan pers ke Dewan Pers, dari beberapa media beranggapan tidak perlu lagi adanya verifikasi perusahaan media/ pers oleh Dewan Pers pada beberapa waktu lalu.

Sehubungan dengan hal itu, Dewan Pers melakukan klarifikasi sebagai berikut :

1. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang saat itu lahir di era reformasi tidak mengenal pendaftaran bagi perusahaan pers. Setiap orang dapat mendirikan perusahaan pers dan menjalankan tugas jurnalistik tanpa harus mendaftar ke lembaga manapun, termasuk ke Dewan Pers. Setiap perusahaan pers sepanjang memenuhi syarat, berbadan hukum Indonesia dan menjalankan tugas jurnalistik secara teratur, secara legal formal berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, dapat disebut sebagai perusahaan pers, sekalipun belum terdata di Dewan Pers.

2. Sesuai pasal 15 ayat 2 (huruf g) UU Pers, tugas Dewan Pers antara lain mendata perusahaan pers. Pendataan perusahaan oleh Dewan Pers tidak bisa disamakan dengan pendaftaran, dan keduanya sangatlah berbeda. Pelaksanaan tugas mendata perusahaan pers, sebagaimana pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dimandatkan oleh UU Pers, ditujukan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

3. Pendataan perusahaan pers merupakan stelsel pasif dan mandiri. Artinya, perusahaan pers yang berinisiatif untuk mengajukan diri agar diverifikasi (didata) oleh Dewan Pers sesuai aturan yang ada. Ketentuan tentang pendataan perusahaan pers ini tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan DP/I/2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers. Dewan Pers tidak dapat memaksa perusahaan pers untuk didata atau ikut verifikasi media.

4. Pendataan perusahaan pers bertujuan untuk :

a. mewujudkan perusahan pers yang kredibel dan profesional,

b. mewujudkan perusahaan pers yang sehat, mandiri, dan independen.

c. mewujudkan perlindungan pada perusahaan pers.

d. Menginventarisasi perusahaan pers secara kuantitatif dan kualitatif.

Siaran Pers NO.07/SP/DP/II/2023

Pendaftaran tidak sama dengan Pendataan. Pendataan perusahaan pers dilakukan untuk memastikan, bahwa perusahaan pers sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya sebagai salah satu unsur yang menopang tegaknya kemerdekaan pers.

Perusahaan pers yang tidak bekerja secara profesional, antara lain ditandai dengan tidak memenuhi kewajiban untuk kesejahteraan wartawan, tidak memberikan penghasilan yang layak, atau malah memerintahkan wartawan mencari tambahan penghasilan/ iklan. Hal ini pada akhirnya, akan membuat wartawan tidak dapat menjalankan tugas dengan profesional, karena penghasilan wartawan tergantung kepada seberapa besar ia meraih iklan atau tambahan penghasilan. Situasi ini tentu tidak mendukung wartawan untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas.

Demikian klarifikasi ini kami sampaikan. Atas perhatian semua pihak, konstituen, komunitas, dan insan pers, Dewan Pers menyampaikan terima kasih.

Jakarta, 27 Februari 2023

                     Dewan Pers,

Dr. Ninik Rahayu, S.H, M.S

Sumber berita Dilansir dan foto dari aplikasi IG story akun Officialdewanpers pada Selasa (28/2/2023).

editor : Admin

Workshop Instrumen Suplemen Konversi Akmil TA 2023 Resmi Ditutup

Maret, 2, 23

Magelang – Cakranusantara.net | Kakordos Akademi Militer (Akmil) Brigjen TNI Triyono mewakili Gubernur Akmil Mayjen TNI Legowo W.R. Jatmiko menutup acara “Workshop Instrumen Suplemen Konversi (ISK)” Akademi Militer TA 2023 bertempat di Gedung A.H. Nasution. Kamis (02/03/2023).

Pada kegiatan tersebut di hadiri oleh para Pejabat Distribusi Akmil, Tim Narasumber Kepala Badan Penjaminan Mutu UMY, Ibu Evi Rahmawati dan Kepala Bidang Eksternal Penjaminan Mutu UMY, Bapak Dr. Nuryakin para Gadik dan Gapendik Akmil, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Kakordos dalam membacakan amanat Gubernur akmil menguraikan, dengan selesainya Workshop ISK selama tiga hari ini, seluruh Civitas Akademika Akmil mengucapkan “Terima Kasih” dan menyampaikan “Apresiasi” kepada segenap Tim Narasumber, penyelenggara, pendukung dan peserta, dengan penuh semangat dan antusias telah menyelesaikan kegiatan Workshop ISK kali ini”.

Beliau berharap, semoga materi yang telah diberikan oleh Tim Narasumber akan bermanfaat dalam menyusun Instrumen Suplemen Konversi (ISK) sebagai langkah awal guna penyiapan Akreditasi Prodi Manajemen Pertahanan dan Administrasi Pertahanan, agar nantinya dinyatakan lolos pantau oleh BAN-PT dengan meraih akreditasi dari “A” ke “Unggul” sesuai dengan target dan harapan Pimpinan TNI AD maupun lembaga Akademi Militer”.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Akademi Militer tetap harus berpedoman Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Pasal 1 yang menerangkan, bahwa Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Selain itu, juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi. Namun demikian, Akademi Militer merupakan Perguruan Tinggi Vokasi Kedinasan yang memiliki perbedaan dengan Perguruan Tinggi pada umumnya.

Oleh karenanya, dalam menyusun Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Akademi Militer TA 2023 diperlukan strategi cerdas, karena hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan Tim Asesor dalam mengambil keputusan.

Selanjutnya, kepada para Tim Narasumber dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), beliau minta untuk berkenan membimbing para Tim Pokja pembuat pelaporan Instrumen Suplemen Konversi (ISK) kepada BAN-PT dari Akademi Militer secara berkelanjutan agar semakin baik di masa mendatang.

Dengan memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini Kamis 2 Maret 2023, pukul :10.00 “Workshop Instrumen Suplemen Konversi (ISK)” Akademi Militer TA 2023, dinyatakan resmi “Ditutup“.

(*/Red)

Sekda Ungkap Urgensi SPBE dalam Penilaian Reformasi Birokrasi

Maret, 2, 23

Pati – Cakranusantara.net | Guna membangun komitmen bersama semua OPD, terkait dengan penyusunan arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Pemkab Pati, menggelar rapat koordinasi di Ruang Pragola Sekretariat Daerah (Sekda) Pati.

Selain Sekda Pati, Jumani turut hadir tim evaluator SPBE Kementerian PANRB Nanang Ruswanto, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekretaris dan tim pelaksana SPBE Kabupaten Pati.

Jumani menyebut, kegiatan ini merupakan hal yang sangat penting karena SPBE memiliki pengaruh yang sangat banyak, termasuk dalam penilaian reformasi birokrasi.

“Intinya mendekatkan, memudahkan dan memendekkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga lebih mudah dalam mengurus kebutuhannya,” ungkap Sekda.

Nantinya, banyak pelayanan untuk masyarakat yang akan menjadi lebih cepat dan mudah dengan SPBE ini.

“Jadi banyak nanti terkait dengan pelayanan. Mulai pelayanan di rumah sakit, di Capil, dan banyaklah nanti. Karena OPD, memang pelayanan semua,” lanjut Jumani.

Mudah-mudahan dengan membangun komitmen bersama, dan juga ada tim evaluator nasional, para OPD akan faham, apa yang harus dilakukan untuk membangun sistem SPBE di Pati.

“Sekda berharap, nantinya penilaian SPBE Pati di tahun ini dan yang akan datang semakin baik,” pungkasnya.

(Rmn)

Henggar Tinjau Banjir Banjarsari dan Mintobasuki

Maret, 2, 23

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati didampingi Kepala Dinas Sosial, dan BPBD meninjau dan memberikan bantuan banjir di Desa Banjarsari, dan Mintobasuki Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah di Balai Desa setempat.

Banjir kali ini merupakan dampak dari meluapnya aliran sungai silugonggo, yang diakibatkan curah hujan tinggi beberapa hari kemarin, Rabu (1/3/2023).

Peninjauan bersama rombongan itu dimulai dari Kantor Kepala Desa Banjarsari, untuk memberikan bantuan paket sembako. Kemudian, rombongan bergerak menuju balai desa Mintobasuki, dan memberikan bantuan yang sama.

Pj Bupati mengatakan, bahwa peninjauan dan pemberian bantuan untuk desa Banjarsari dan Mintobasuki yang terdampak banjir. Ia berharap bantuan yang dibawa ini dapat meringankan beban warga.

Sementara itu Kepala Desa Mintobasuki Saryadi menyampaikan, rasa terima kasihnya atas kedatangan Pj Bupati beserta rombongan karena telah peduli kepada warganya yang terdampak banjir.

“Kami berharap banjir ini segera surut. Sehingga, pihaknya bisa beraktivitas normal kembali,” ungkap Saryadi.

(Rmn)