Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati tampak terlihat naik pitam, saat menanggapi pertanyaan salah satu masa dalam aksi menuntut kenaikan tunjangan RT dan RW yang harus menunggu sampai kapan?.
Lantaran, pernyataan yang disampaikan pendemo meminta kejelasan kapan realisasi penghitungan kenaikan tunjangan RT, RW itu dianggap tidak mendasar, karena kenaikan tunjangan itu harus ada perhitungannya.
“Sampai kapan, mohon jawaban pak, sampai kapan, sampai kapan,” celoteh salah satu Ketua RT Desa Treteg, Kecamatan Puncakwangi, Kamis (22/6/2023).
Pj Bupati Pati yang saat itu berada diatas truk bersama dengan koordinator aksi, sontak langsung naik pitam. Ia mengira pendemo yang menanyakan soal realisasi kenaikan RT, RW itu adalah Kepala Desa (Kades).
“Pak mohon maaf, jenengan (anda, red) Kades mana, yang ada disini itu adalah pimpinan dari warga disana, jadi tidak seyogjanya seperti itu cara ngomongnya, kita ngomong yang pintar,” cetus Henggar sembari menunjuk Ketua RT Treteg di tengah pendemo lainnya.
Menurut Henggar, semua itu ada perhitungannya, dan semua yang hadir (pendemo, red), adalah pimpinan yang bisa mengambil kebijakan dan bisa memperhitungkan semuanya, jadi tidak bisa ngomong seperti itu.
Diketahui, Ratusan Ketua RT dan RW mendatangi Kantor Kabupaten Pati. Mereka menuntut agar tunjangan yang diterima sebesar Rp 500 ribu per tahun bisa dinaikkan. Aksi yang dilakukan bersama dengan para Kades ini meminta agar Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro segera bisa merealiasi kenaikan tunjangan RT, RW menjadi Rp 500 ribu perbulan.
“Semoga Pj Bupati bisa merealiasi apa yang menjadi tuntutannya, karena tunjangan pertahun yang diberikan ini merupakan penghinaan, kami minta jadi Rp 500 ribu/bulan untuk RT RW,” tegas Suwardi, Kades Ngagel yang juga sebagai Koordinator Aksi.
Sementara Muslihan, salah satu anggota DPRD Pati yang ikut menerima aksi mengaku bersama dengan anggota yang lain sangat sepakat dengan apa yang menjadi tuntutan para pendemo. Dan itu sah-sah saja, tapi semua itu tergantung dengan aturan.
“Kami siap mengawal, dan biarlah Pj Bupati menghitung ulang, meskipun itu nanti tidak secara keseluruhan, tapi semoga bisa sebatas wajar keuangan daerah,” katanya.
Ia akan kawal, dan akan ikut membicarakan apakah kemampuan daerah mampu atau tidak demi kepentingan bersama, namun yang pasti kalau itu mampu, pelayanan kepada masyarakat harus lebih optimal.
“Dirinya juga sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar), berjanji akan ikut menyampaikan usulan itu. Hanya saja itu akan dilihat lagi, dengan kemampuan daerah,” pungkasnya.
(Wis/ Ts)
Komentar