Dankoharmatau Sambut Kedatangan Panglima TNI

Juni, 8, 23

Bandung – Cakranusantara.net | Komandan Koharmatau Marsekal Muda TNI Bambang Triono, M.Tr.(Han)., menyambut kedatangan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., di Vip Room Sompil Basuki Pangkalan Udara Husein Sastranegara Bandung. Kamis (8/6/2023).

Rombongan tiba di bandung menggunakan pesawat Boing A 7307 dari Skadron Udara 17 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta.

Panglima TNI beserta rombongan dalam rangka menghadiri penutupan Program Kegiatan Bersama (PKB) Kejuangan Pasis Sesko TNI, Pasis Sesko Angkatan, pasis sespimti Polri dan Pasis sespimen Polri bertempat di Gedung Widya Dirgantara Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau).

Turut hadir dalam penyambutan Panglima TNI, Dansesko TNI, Danpusenif, Kapolda Jabar, Danseskoau, Dankopasgat, Kasgartap II Bandung, Kasdam III Siliwangi, Danlanud Husein Sastranegara, Danlanal Bandung serta Kapolrestabes Bandung.

(Pen Koharmatau)

Lounching, 150 Nelayan Kendal Mengikuti Pelatihan Basic Safety Training

Juni, 7, 23

Kendal – Cakranusantara.net | 150 nelayan dari berbagai Kecamatan di Kabupaten Kendal mengikuti pelatihan keselamatan ketika melaut. Pembukaan pendidikan ini di laksanakan di Tirto Arum Baru, Rabu (7-6-2023).

Hadir pada kesempatan tersebut Sekda Kendal, Ir Sugiono MT, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Hudi Sambodo, Direktur RSUD Kendal, Dr Saikhu dan tamu undangan lainnya.

Sekda Kendal Sugiono yang mewakili Bupati membacakan sambutannya, yang pada intinya bupati sangat mendukung kegiatan seperti ini karena bisa meminimalisir kecelakaan laut.

Dengan pelatihan mereka memiliki ketrampilan dan pengetahuan sehingga memberi kemanfaatan bagi nelayan tentang pentingnya keselamatan di laut.

“Pelatihan ini juga bisa lebih meningkatkan produktivitas dan kemandirian para nelayan itu sendiri” kata Dico.

Bupati berharap peserta pelatihan bisa mengikuti dengan baik dan sungguh sungguh. Sehingga apa yang di berikan nara sumber bisa dipergunakan sebagai bekal keselamatan dalam bekerja.

Sambodo mengatakan, untuk nelayan Kabupaten Kendal, pelatihan ini sudah dua kali dilaksanakan. Sebelumnya, tahun 2022 ada 216 nelayan yang mengikuti pelatihan.

Kali ini pelatihan selama lima hari, materi yang diberikan teori dan praktek. Kegiatan ini juga merupakan kerja sama dengan Politehnik Pelayaran Banten. Peserta gratis tidak di pungut biaya apapun.

Setelah mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikat BST (Basic Safety Training) Kapal Layar Motor. Dengan kepemilikan sertifikat ini nelayan bisa ikut kapal dari luar negeri maupun samudra.

“Sertifikat ini wajib dimiliki para nelayan sebagai legalitas dalam melaut” kata Sambodo.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Pelayaran Banten yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini.

Sementara itu, Nur warga desa Magersari, Kecamatan Patebon, salah satu peserta mengaku bangga dengan kegiatan ini, apalagi memperoleh sertifikat BST-KLM yang bisa dipergunakan untuk legalitasnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah menyelenggarakan kegiatan ini,” katanya.

(Teguh)

Sering Dikambing Hitamkan Rakyat, Ketua DPRD Pati Tegaskan : Pihaknya Punya Tupoksi Berbeda dengan Pemerintah

Juni, 7, 23

Pati – Cakranusantara.net | Sebagai ketua DPRD Kabupaten Pati. Ali Badrudin merasa pihaknya sering dijadikan kambing hitam oleh masyarakat yang mengeluhkan buruknya pelayanan publik ataupun dalam hal pembangunan infastruktur.

Padahal sebagai wakil rakyat, Ali mengatakan bahwa tugas DPRD sebagai badan legislaitf itu menampung aspirasi dari masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah terkait selaku badan eksekutif.

Ia juga tak memungkiri dan menerima jika ada masyarakat yang mengeluhkan kinerja DPRD. Menurut Ali, ini hanyalah soal ketidakfahaman masyarakat akan fungsi masing-masing lembaga pemerintahan.

“Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara impresif ditegaskan, unsur penyelenggara pemerintah daerah itu meliputi pemerintah dan DPRD. Perlu diketahui didalam UU itu antara pemerintah dan DPRD punya fungsi masing-masing,” tegas politisi dari PDI-P ini.

Dikatakan, saat ada musibah banjir di awal tahun 2023 ini. Sebagai wakil rakyat, Ali merasa kinerja pihaknya selalu dipertanyakan rakyat.

Padahal, sudah berulang kali dirinya menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk segera meminta bantuan ke pemerintah provinsi untuk segera mencari akar permasalahannya.

Bahkan, Penjabat (PJ) Bupati Pati juga tak luput dari sorotan Ali sebagai ketua dewan. Ia menyebut PJ kurang cekatan dalam meminta bantuan ke pemerintah provinsi, sehingga penanganan banjir seakan lambat.

“Kami DPRD punya fungsi yang telah diatur oleh Peraturan Kemendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Disebutkan bahwa DPRD hanya memberikan saran dan pendapat pokok-pokok pikiran berdasarkan hasil reses dan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kami,” tutupnya.

Seperti diketahui, sebagai wakil rakyat anggota DPRD hanya menjabat selama lima tahun dan bisa menjabat kembali apabila terpilih dalan Pemilu. Sedangkan untuk pemerintahan selaku badan eksekutif dapat menjabat sampai usia pensiun atau diatas 60 tahun.

(Rmn)

Lahan Perhutani Dijadikan TPA, Ini Tanggapan DPRD Pati

Juni, 7, 23

Pati – Cakranusantara.net | Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berada di lahan Perhutani, turut Desa Larangan, Kecamatan Tambakromo, Pati mengundang reaksi dari salah satu anggota DPRD Pati asal Tambakromo, Warsiti.

Warsiti menilai keberadaan TPA ilegal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati hingga saat ini belum bisa mengakomodir TPA di Pati Selatan.

Keberadaan TPA memang sangat diperlukan oleh masyarakat Pati Selatan, sehingga anggota dari komisi A DPRD Pati ini mendorong agar stakeholder terkait segera merealisasikan.

Warsiti yang juga menyadari keberadaan TPA di lahan Perhutani itu dikelola oleh pribadi. Meskipun awalnya dilakukan di lahannya sendiri, tetapi kenyataanya akibat volume sampah yang semakin besar, akhirnya meluber ke areal tanah Perhutani.

“Itu memang tidak dikelola pemerintah. Tapi kami dorong agar pemerintah mempunyai program pembuangan akhir, Kalau ini kan tidak, ini dikelola personal dan bukan untuk kepentingan Perhutani. Itu untuk kepentingan sendiri,” ucapnya.

Selain mendorong Pemkab agar segera merealisasikan TPA di Pati Selatan. Politisi dari fraksi NKRI ini juga meminta kepada masyarakat Desa Larangan khususnya, agar membuat bank sampah sendiri. Artinya, sampah rumah tangga dikelola sendiri dan tidak dibuang sembarangan.

Mengenai keberadaan TPA yang ada di kawasan hutan, Warsiti tidak bisa berkomentar lebih banyak. Hanya saja, jika memang keberadaanya sangat merugikan masyarakat Desa Larangan.

Warsiti meminta agar stakeholder terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama dengan Perhutani Pati dapat segera menyelesaikannya.

“Saya selaku wakil rakyat, ketika memang itu ada TPA dan itu sangat dibutuhkan. Apalagi itu di daerah pedesaan dan di tiap rumah tidak punya TPA sendiri, sehingga TPA umum tidak ada. Saya rasa jika ada TPA umum itu bagus,” tutupnya.

(Rmn)

Cara Irjen Dedi Rawat Mental Pegawai Negeri Polri Guna Cegah Aksi Bunuh Diri

Juni, 7, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Biro Psikologi SSDM Polri menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Membangun Kesejahteraan Mental PNPP Guna Mencegah Perilaku Bunuh Diri’, Rabu (7/6/2023).

As SDM Kapolri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, kegiatan FGD ini merupakan representasi rasa empati, peduli dan solutif pimpinan kepada seluruh Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP).

“Mereka semua adalah human capital atau sumber daya yang sangat berharga bagi Polri, yang perlu untuk selalu dirawat kesehatan mentalnya, agar betul-betul dapat melaksanakan tugas secara profesional dan paripurna,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/6/2023).

Dalam diskusi yang digelar di Hotel The Tribata Dharmawangsa ini hadir beberapa narasumber yakni dari pakar Psikologi, Kompolnas hingga satuan kerja di Polri.

Mantan Kadiv Humas Polri ini menuturkan, kompleksitas perubahan lingkungan strategis sangat luar biasa, mulai dari pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, pengamanan tahapan pemilu 2024, penanggulangan kejahatan konvensional seperti pembunuhan dan penganiayaan yang makin meningkat, serta maraknya kejahatan digital.

Untuk itu, Biro psikologi SSDM Polri sebagai pengemban fungsi perawatan dan pembinaan psikologi. Sampai dengan bulan ini, mencatat ada 15 orang personel Polri yang melakukan bunuh diri dan percobaan bunuh diri.

“Persoalan membangun kesejahteraan mental dan fenomena meningkatnya bunuh diri PNPP perlu kita kaji secara komprehensif. Kesejahteraan mental tidak saja sehat secara fisik tapi juga sehat secara moril, spiritual, sikap dan perilaku,” katanya.

Menyikapi kondisi demikian, Dedi berharap diskusi ini dapat menemukan suatu terobosan baru dan perubahan pola pembinaan mental kerohanian, pelayanan konseling psikologi yang baik, peneguhan jiwa korsa serta pelayanan kesehatan jiwa yang memadai.

“Besar harapan saya, kegiatan FGD ini dapat memberi hasil dan kontribusi yang membawa dampak yang besar terhadap Polri,” katanya.

(Rmn)

Wadan Koharmatau kunjungi PT Pindad Bandung

Juni, 7, 23

Bandung – Cakranusantara.net | Wakil Komandan (Wadan) Koharmatau Marsma TNI Joseph Rizki P., S.T., M.I.Pol., didampingi Inspektur Koharmatau Marsma TNI Christian Syahmo, S.T., dan sejumlah pejabat Koharmatau, melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) dan Komunukasi Sosial Pembinaan Potensi Kedirgantaraan (Komsos Binpotdirga) ke PT Pindad (Persero) Jl. Gatot Subroto Bandung, Rabu (7/6/2023).

Kunjungan kerja Wadan Koharmatau beserta rombongan disambut langsung Direktur Utama PT Pindad Bapak Dr. Ir. Abraham Mose, M.M. Kegiatan diawali dengan tatap muka, dilanjutkan paparan serta diskusi. Acara kunjungan di tutup dengan penyerahan cindera mata dari Wadan Koharmatau kepada Direktur Utama PT Pindad.

Pada kesempatan tersebut Wadan Koharmatau beserta rombongan berkesempatan melaksanakan uji coba senjata produk dari PT. Pindad di lapangan tembak QA divisi senjata PT Pindad Bandung.

(Pen Koharmatau)

Harga Garam Tembus 4000 Rupiah per Kg, DPRD Pati : Petani Semakin Sejahtera

Juni, 7, 23

Pati – Cakranusantara.net | Harga garam saat ini mencapai Rp 4.000 per kilo gramnya, hal itu lantaran produksi garam saat ini belum bisa stabil dikarenakan curah hujan masih tinggi.

Menanggapi hal itu, Nur Sukarno, anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengatakan, jika mahalnya harga garam saat ini menjadi rizki tersendiri bagi para petani garam.

Dengan harga yang tinggi, para petani dipastikan olehnya jika kesejahteraan pasti semakin terjamin. Mereka bisa leluasa membeli kebutuhan hidup dan menyekolahkan anak-anak mereka.

“Pasti mereka semakin sejahtera, bisa menyekolahkan anak-anak dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dengan layak, ” ujarnya.

Sukarno berharap, harga garam bisa terus stabil dan pemerintah tidak semena-mena mendatangkan garam impor yang akan merusak harga.

Dirinya menilai jika masuknya garam impor tersebut sangat wajar apabila produksi garam di Kabupaten Pati mengalami penurunan seperti saat ini.

“Kalau produksi garam dari petani turun seperti ini memang kita membutuhkan garam impor dari luar mas, ” ujarnya.

Menurutnya, permasalahan impor ini terjadi ketika produksi petani garam di Kabupaten Pati mengalami kenaikan. Jika impor terus digencarkan, maka para petani yang akan menerima getahnya karena harga garam pasti akan hancur.

(Rmn)

2023 Pupuk Subsidi Masih Menjadi Polemik, Ketua DPRD Pati Tekan Pemkab Agar Diselesaikan

Juni, 7, 23

Pati – Cakranusantara.net | Pada tahun 2023 pupuk bersubsidi masih menjadi polemik klasik di negeri Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Pati, Jawa Tengah Indonesia.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin juga terus vokal dalam menyampaikan problem terkait pupuk subsidi.

Bahkan politisi itu, dengan tegas menyatakan jika Pemerintah khususnya Kabupaten Pati harus bisa menyelesaikan masalah pupuk subsidi bagi para petani.

Pasalnya, ia sering sekali mendapatkan laporan dari para petani terkait seringnya kelangkaan pupuk pertanian bagi mereka.

Jikalun ada harga pupuk pasti sangat tinggi dan memberatkan bagi para petani, karena mereka tidak bisa membeli pupuk untuk tanaman padi yang digarap nya.

Maka dari itu, Ali menginginkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), harus ada penanganan khusus bagi masalah pupuk untuk para petani khususnya di Kabupaten Pati.

“Isu di Kabupaten Pati ini yang sangat besar adalah kelangkaan Pupuk ini harus ada penanganan khusus dari Dinas terkait,” ujar Ali.

Ia beranggapan, jika aspirasi dari masyarakat terkait masalah pupuk tidak diperhatikan oleh Dinas terkait akan menimbulkan kecemasan di masyarakat.

“Karena kalau kita biarkan satu persoalan seperti kelangkaan pupuk ini tanpa ada penanganan yang lebih efektif akan menimbulkan kecemasan di masyarakat, ” Pungkasnya.

(Rmn)

Dispertan Harus Punya Inovasi, Begini Tanggapan Komisi B

Juni, 7, 23

Pati – Cakranusantara.net | Narso selaku anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, menyoroti terkait inovasi dalam bidang pertanian khususnya di Kabupaten Pati.

Ia menilai, jika saat ini minat generasi muda untuk berkecimpung dalam dunia pertanian sangat minim. Maka dari itu ia menyarankan supaya Dinas Pertanian (Diapertan) Kabupaten Pati mempunyai inovasi dan gagasan baru.

Kurangnya minat generasi muda untuk menekuni bidang pertanian itu disebabkan karena kegiatan sektor pertanian sebagian besar masih menggunakan metode manual misalkan tandur (tanam mundur).

Walaupun memang sudah ada inovasi di beberapa sektor pertanian, akan tetapi hal ini belum dirasa cukup untuk menarik para generasi muda.

Meski bukan perkara yang mudah, Narso optimis pemerintah mampu memberikan terobosan untuk menarik minat anak muda untuk terjun di dunia pertanian.

“Sampai saat ini kita pemerintah kesulitan memberikan stimulus kepada anak muda supaya mau bertani. Sebenarnya tidak hanya kesulitan mencari pekerjaan, inovasinya juga sulit karena memang usia petani kita diatas 40 tahun,” ucap Narso, tak lama ini.

Hal ini menurutnya terkandung berbalik dengan negara-negara luar, yang mana sistem pertanian di luar negeri sudah menggunakan sistem yang sangat modern, sehingga banyak anak muda menggemari dunia pertanian.

Narso juga memaparkan. Meski pemerintah sudah memberikan asuransi pertanian, menurut Narso ini masih kurang. Sehingga pihaknya selaku lembaga eksekutif mendorong Dispertan selaku pihak eksekutif untuk bersama-sama memikirkan inovasi yang menarik minat anak muda.

(Rmn)

Kendeng Terus Dirusak, DPRD Pati Harapkan Pemkab Beri Perhatian Khusus

Juni, 7, 23

Pati – Cakranusantara.net | Semakin rusaknya alam yang ada di pegunungan Kendeng, banyak menuai simpati salah satunya Endah Sri Wahyuningati, wakil ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati.

Kerusakan disana menurutnya sudah sangat luar biasa hebat, sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati harus memberikan perhatian Kendeng agar tidak terlambat.

Dirinya juga mengatakan, kawasan pegunungan Kendeng harus terus dilakukan penghijauan agar bisa kembali hijau dan memberi kehidupan bagi warga disana.

Pasalnya, menurut wanita yang lebih akrab disapa Bu Ning ini pegunungan kendeng masih banyak menjadi tumpuan hidup masyarakat yang ada di area Sukolilo dan sekitarnya.

Jika pegunungan kendeng tersebut kembali hijau, ia menilai akan banyak manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat disana, mulai dari pengairan yang lancar hingga minimnya terjadi resiko banjir dan tanah longsor.

“Kami berharap pegunungan kendeng ini menjadi area-area konservasi yang bisa hijau kembali, serta mampu menyimpan cadangan air yang besar untuk kesejahteraan masyarakat dan mengurangi terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, ” ucap Bu Ning.

Politisi dari Partai Golongan karya (Golkar) tersebut juga memaparkan, untuk menghijaukan kembali penggabungan kendeng ini perlu perhatian khusus dan sinergitas dari masyarakat sekitar sana.

Karena untuk menghijau kendeng ini dari penanaman hingga perawatan pohonnya juga harus dikontrol terus menerus, supaya tidak rusak ataupun diusik oleh para oknum lainnya.

“Mulai dari perencanaan hingga pengawasannya harus diawasi dengan ketat. Karena kalau sudah di tanam tapi tidak dirawat akan percuma, harus ada perhatian khusus untuk sama-sama memperhatikan lingkungan, ” tutupnya.

(Rmn)