Pelatihan MediaHUB 2023 Resmi Ditutup, Polri Optimalkan Komunikasi dalam Melayani Masyarakat

Agustus, 31, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Divisi Humas Polri telah sukses menyelenggarakan Pelatihan Operasional Pengembangan MediaHub Polri tahun 2023. Acara ini secara resmi ditutup oleh Kombes. Pol. Tjahyono Saputro selaku Kabag Yaninfodok Ro PID mewakili Kadiv Humas Polri.

Acara yang berlangsung dari tanggal 29 hingga 31 Agustus 2023 ini menghadirkan para operator MediaHUB dari 34 Polda di seluruh Indonesia yaitu terdiri 136 Operator Polda dan Polres Jajaran, 30 Operator Divhumas Polri yang mengikuti secara Offline dan Peserta Polda dan Polres yang mengikuti secara online.

Acara pelatihan ini menjadi sarana bagi para operator MediaHUB untuk mengembangkan kemampuan dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital yang terus berkembang.

Kombes. Pol. Tjahyono dalam sambutannya menyampaikan harapannya bahwa pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh oleh para operator MediaHUB dapat diaplikasikan dengan baik dan dibagikan kepada rekan-rekan di Divisi Humas Polri di seluruh Indonesia.

“Saya harap apa yang telah dilatih dan dibekali dapat disebarkan dan diajarkan kepada personil lainnya diwilayah sehingga akan lebih banyak lagi personel yang dapat mendukung Divhumas Polri dalam melayani masyarakat,” Ungkap Kombes Pol Tjahyono dalam sambutannya saat penutupan pelatihan MediaHUB di Hotel Merlyn, Jakarta, Kamis (31/08/2023).

Tidak hanya itu, pelatihan ini memiliki arti yang lebih dalam dalam persiapan menghadapi Pemilu 2024 yang semakin dekat. Dalam era digital seperti sekarang, platform MediaHUB akan menjadi alat yang strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, cepat, dan tepat sasaran kepada masyarakat dan menjadi cooling system.

“Saat ini yang kita butuhkan bukan lagi kuantitas dari konten-konten yang diunggah melainkan kita sudah beralih ke tahap dimana kita membutuhkan kualitas konten-konten yang baik dan bernilai bagi masyarakat dan wartawan,” ungkap Kombes Tjahyono.

Dengan selesainya Pelatihan Operasional Pengembangan MediaHub Polri tahun 2023, Divisi Humas Polri telah meningkatkan kemampuan para operator MediaHUB dan mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2024 dengan lebih siap dan percaya diri. Kolaborasi, pengembangan kemampuan, dan pemanfaatan teknologi akan menjadi kunci kesuksesan dalam melayani masyarakat dengan lebih baik.

Sekedar informasi, MediaHUB ( https://mediahub.polri.go.id )  merupakan website yang berisikan liputan resmi yang bersumber dari kegiatan Polri di Mabes dan Polda hingga Polres seluruh Indonesia. MediaHUB juga merupakan bahan pemberitaan resmi yang dapat diolah kembali oleh wartawan atau media pemberitaan.

(Red)

Bawa Kabur Motor Pacar, Pelaku di Margoyoso Diamankan Polisi

Agustus, 31, 23

Pati – Cakranusantara.net | Polsek Margoyoso Polresta Pati berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor (curanmor), Tempat Kejadian Perkara di Jalan Desa Pohijo Rt.06 Rw.02 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Kamis (31/08/2023).

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kapolsek Margoyoso AKP Joko Triyanto mengungkapkan telah mengamankan pelaku lelaki berinisial HA (24) warga Kecamatan Keling Jepara.

Lebih lanjut Kapolsek Margoyoso menjelaskan Kronologis kejadian bahwa antara Korban atas nama Fitri Handayani (25) warga Desa Tambaharjo dan Pelaku HA mempunyai hubungan sebagai pacar, Pada hari Hari Selasa (18/07/2023) sekira pukul 18.00 WIB keduanya pergi mengendarai berboncengan sepeda motor milik Korban, Saat korban berhenti di TKP kontak motor masih berada di motor tanpa seijin korban, membawa sepeda motor dengan berpura-pura mengajak dan membawa anak saksi yang bernama Muhammad Su’udi berumur 5 tahun dan pergi.

“Namun selang setengah jam lamannya Muhammad Su’udi mendapatkan kabar bahwa anaknya di turunkan oleh pelaku di jalan, dan sepeda motor Korban di bawa kabur oleh tersangka”. Tuturnya.

Atas laporan kejadian tersebut, Lanjut AKP Joko, Unit Reskrim Polsek Margoyoso telah melakukan Lidik dan berhasil mengamankan 1 unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol K-3560-YU yang di duga adalah Pencurian yang di laporkan, tepatnya di Desa Tunahan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

“Setelah dilakukan pencarian terhadap Pelaku diketahui bahwa pelaku telah di amankan oleh Sat Reskrim Polres Jepara dan di lakukan pemeriksaan terhadap mengakui atas perbuatan pencurian Sepeda motor dimaksud”. Ujarnya.

Atas kejadian tersebut Polisi telah Mengamankan Pelaku dan menyita barang bukti 1 unit sepeda motor Honda Beat no. Pol K-3560-YU di Polres Jepara.

“Pelaku disangkakan dengan Pasal 362 KUHPidana tentang Tindak Pidana Pencurian”. Pungkasnya.

(Humas /Rmn)

Polsek Margoyoso Ungkap Kasus Pencurian Kotak Amal Masjid di Ngemplak Lor

Agustus, 31, 23

Pati –  Cakranusantara.net | Pria berinisial AS (38) diringkus polisi karena mencuri kotak amal Masjid At-Taqwa Dukuh Bancaran RT.02 Rw.01 Desa Ngemplak Lor, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.

Pelaku diringkus Unit Reskrim Polsek Margoyoso, setelah melakukan penyelidikan dan diketahui keberadaannya ada di wilayah Semarang.

“Setelah melaksanakan Lidik berhasil mengamankan 1 orang Tersangka AS (38) Warga Semarang Tengah yang berperan sebagai pengemudi Mobil, dalam interogasi terhadap Tersangka mengakui telah melakukan pencurian kotak amal di Masjid At-Taqwa bersama 2 orang lainnya yaitu W yang berperan mengambil Kotak Amal dan A berperan memasukkan kotak amal kedalam mobil yang saat ini ditetapkan DPO,” kata Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kapolsek Margoyoso AKP Joko Triyanto, Kamis (31/08/2023).

AKP Joko mengungkapkan, dalam penangkapan ini pihaknya menyita barang bukti satu kotak amal terbuat dari kayu jati ukuran 100 x 10 cm, KTP atas nama tersangka, 1 buah topi warna merah yang digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian.

“Penangkapan ini sendiri berawal dari laporan pengurus Masjid Ta’mir Masjid At-Taqwa Dukuh Bancaran RT.02 Rw.01 Desa Ngemplak Lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati,” terangnya.

Kapolsek Margoyoso menjelaskan dari rekaman CCTV Senin (28/08/2023) pukul 21.00 WIB, diketahui pelaku mengambil Kotak Amal Masjid At-Taqwa yang terletak di sebelah kanan pintu masuk dengan menggunakan mobil warna hitam berjenis mini bus.

Ditambahkannya, saat ini pelaku sudah diamankan ke Mapolsek Margoyoso Polresta Pati selanjutnya di proses secara hukum.

“Pelaku disangkakan dengan Pasal 363 KUHPidana tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan”. Pungkasnya.

(Humas /Rmn)

Latihan Pra Operasi Zebra Candi 2023 Menjelang Operasi Mulai

Agustus, 31, 23

Semarang – Cakranusantara.net | Jajaran Polda Jateng akan menggelar Operasi Zebra Candi 2023 dengan mengedepankan fungsi Lalu Lintas sebagai leading sektor kegiatan Operasi.

Operasi Zebra Candi 2023 yang digelar selama dua pekan dimulai tanggal 4 s/d 17 September 2023 dengan mengedepankan giat edukatif dan persuasif secara humanis didukung penegakan hukum lantas secara elektronik (statis & mobile) dan teguran simpatik dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryo Nugroho dalam sambutannya saat menggelar pelatihan Pra Operasi Zebra Candi 2023 mengatakan kegiatan Operasi Zebra Candi sudah berkali-kali dilakukan dan setiap tahun dilaksanakan secara serentak dan pada tahun ini cara bertindak disesuaikan dengan situasi terkini yakni menjelang pelaksaaan Pemilu 2024.

“Artinya cara bertindak saat melakukan kegiatan Ops Zebra menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini jangan sampai menimbulkan kontra kepada masyarakat apalagi dalam rangkaian kegiatan Pemilu maupun Partai tertentu agar tidak berimbas ke ranah Politik,” kata Kombes Pol Agus Suryo Nugroho di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis 31 Agustus 2023.

Kombes Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan tidak ada anggota polisi yang menggelar razia di jalan secara stasioner, penindakan dilakukan secara mobile maupun hunting dengan 80% dilakukan secara ETLE/ tilang elektronik.

“Dalam rangka mendukung Operasi ZEBRA Candi 2023 selain menggunakan Etle Statis, Etle Mobile dan penindakan secara manual, Polda Jawa Tengah dan jajaran akan menggunakan Etle Mobile Drone untuk memberikan efek jera kepada pelanggar lalu lintas di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah,” tegasnya.

Lanjut Dirlantas mengingatkan kepada jajaran bahwa Tujuan pelaksanaan Operasi Zebra yakni menurunkan angka pelanggaran, kecelakaan dan angka fatalitas serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

“Jadi Operasi Zebra Candi yang digelar bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, tetapi wujud kecintaan Polri kepada Masyarakat sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka di jalan,” imbuhnya.

(Hms/ Rmn)

Setelah Mediasi, Akhirnya Masalah Ruko Desa Growonglor Memiliki Titik Temu

Agustus, 31, 23

 

Pati – Cakranusantara.net | Akhirnya kurangan pembayaran ruko milik Desa Growonglor, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati sudah selesai, meskipun sebelumnya sempat terexpos di sejumlah media online (Medol). Hal itu terjadi lantaran adanya Miss Komunikasi antara Pihak rekanan dengan Panitia Pelaksana pembangunan, Kamis (31/8/2023).

Berdasarkan hasil pertemuan langsung di aula kantor Desa yang kedua kalinya, antar kedua belah pihak akhirnya memiliki titik terang. Sehingga dapat terselesaikan adanya Miss komunikasi antara kedua belah pihak tersebut.

Pertemuan itu dihadiri oleh Kades setempat, Kamituwo Lian, Sekdes Prasetiyo Wati, Bayan Sutiyo, dan pelaksana pekerjaan Aziz (Bagong), serta disaksikan oleh sejumlah awak Media.

Baca Juga : Panitia Pembangunan Ruko Desa Growong Lor Berbelit-belit Saat di Tagih Rekanan

Dalam kesempatan tersebut Lian menjelaskan, setelah adanya pertemuan dari kedua belah pihak secara formal dan menjadi berita acara pihak Pemdes, dan membenarkan adanya kekurangan dalam pembayaran kepada pihak ketiga.

“Ini karena ada kesalahan Miss Komunikasi yang mana kami dari pihak panitia tidak mengetahui adanya Renofasi bagian kamar mandi dan balkon oleh mas Bagong, karena setahu kami lewat pelaksana pertama, namun hari ini kami dapat menyelesaikan bersama secara baik-baik dan terbuka”, tegas Lian.

Sementara kades Growonglor, Narjo menambahkan, kedepannya Desa Growonglor memiliki kemajuan, dengan harapan, melalui ruko benar-benar mampu menjadi pendapatan asli desa (PADes) yang dapat diputar kembali untuk membangun dan memajukan desa,” tambahnya singkat.

(Ts)

Penyerahan Sertifikat Aset BMN TNI AD di Desa Tajungsari Dari BPN Pati Kepada Kodim Pati

Agustus, 30, 23

Pati – Cakranusantara.net | Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Pati menyerahkan sertifikat tanah aset (Barang Milik Negara (BMN) TNI AD kepada Kodim 0718/Pati, Rabu (30/08/2023).

Penyerahan sertifikat serta penandatanganan berita acara bertempat di gedung Juang 45 kabupaten Pati oleh Kepala BPN Kab. Pati Jaka Pramono, S.P., M.M kepada Dandim 0718/Pati Letkol Inf Catur Irawan, S.I.P., M.I.P.

Turut hadir dalam kegiatan diantaranya adalah Kasdim 0718/Pati Mayor Cba Maulana Muttaqin Fahmy, Forkopincam Tlogowungu, Minvet 24/Pati Mayor Inf Muh. Muklis, Para Perwira Staf dan para Danramil Jajaran Kodim 0718/Pati,Dansubdenpom IV/3-2 Pati Kapten Cpm Sutikno, Subdenzibang 013/Pati Letda Czi Harsono, Rumkitban Pati Letda Ckm Sunyoto, Tim Har Pati, Posbek Pati serta staf BPN kabupaten Pati.

Dalam sambutannya Kepala BPN Pati mengatakan bahwa proses sertifikasi Aset Pemerintah ini menjadi dorongan berbagai pihak sehingga semua aset bisa didaftarkan untuk kepastian hukumnya.

“Proses sertifikasi memerlukan waktu 100 hari mulai dari pengukuran tanah sampai dengan terbitnya sertifikat tanah tersebut,” kata Jaka Pramono.

Menurutnya, sertifikasi tanah aset pemerintah ini menjadi prioritas BPN sehingga semakin jelas bukti kepemilikan dan kekuatan hukumnya.

Sementara itu Dandim 0718/Pati Letkol Inf Catur Irawan, S.I.P., M.I.P dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada BPN Pati karena telah menerbitkan sertifikat tanah BMN TNI AD seluas 360.700 m² yang berada di desa Tajungsari kecamatan Tloguwungu yang merupakan tanah aset Kodim 0718/Pati.

“Semua aset negara terutama BMN TNI AD harus terdaftar dan bersertifikat sehingga kekuatan hukumnya kuat,” tegas Dandim.

Karena semua aset TNI harus segera tersertifikasi, dan semua aset adalah milik Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertahanan.

Dandim menjelaskan bahwa warga juga diijinkan untuk menggarap lahan tersebut dengan tujuan untuk ketahanan pangan.

“Dengan demikian permasalahan tanah di desa Tajungsari kecamatan Tlogowungu sudah selesai. Karena sudah jelas tanah tersebut adalah aset TNI AD,” tandas Dandim.

(Rmn)

Meriahkan HUT RI ke-78, Lemdiklat Polri Gelar Lomba Lukis

Agustus, 30, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Lemdiklat Polri menggelar kegiatan lomba lukis dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 RI dengan mengusung tema ‘Polri dan Masyarakat’. Lomba ini digelar di Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri pada hari ini, Rabu (30/8/2023).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, lomba lukis yang diikuti berbagai kalangan ini dimaksudkan untuk mengenang kembali sejarah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

“Kegiatan ini untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah berjuang dalam merebut kemerdekaan yang menjadikan kita merdeka sampai sekarang ini,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/8/2023).

Indonesia, kata Sandi, merupakan negara yang memiliki kekayaan seni dan budaya yang beraneka ragam di setiap daerah. Seni budaya sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia.

“Melalui karya lukis dengan berbagai aliran seni lukis, seperti abstrak, ekspresif, realis, dan naturalis,” katanya.

Untuk itu, Polri bersama para seniman ingin menyatukan bangsa Indonesia di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika dengan mengadakan perlombaan lukis.

Lebih lanjut, Sandi menuturkan, kegiatan lomba lukis ini diikuti oleh 300 peserta dari berbagai kalangan diantaranya mahasiswa STIK, IKJ, UNJ, Sunan Gunung Jati Cirebon Dan Pelajar Jakarta, anggota Kepolisian Sepolwan Jakarta dan Polairud Jakarta dan peserta lainnya seniman dari beberapa daerah seperti Jabodetabek, Karawang, Lampung, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Jawa Tengah, Tegal, Bandung, Pontianak, Makassar, Wonosobo, Magelang, Indramayu, Banten, Hingga Papua Barat.

Sandi berharap dengan di adakannya lomba ini Polri dan masyarakat bisa lebih mencintai seni, melalui apresiasi dan menikmati seni kami melestarikan seni dan budaya.

“Peserta yang semula 150 membludak menjadi 300 orang. Pada hari ini pemenang lomba lukis akan diumumkan sekaligus dipamerkan di Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri,” katanya.

(Red)

Purna Tugas, 20 Polisi dan PNS Polri di Pati Jalani Wisuda Purna Bhakti

Agustus, 30, 23

Pati – Cakranusantara.net | Kepolisian Resor Kota Pati Polda Jateng menggelar upacara wisuda purna bakti periode 1 April 2022 – 1 Agustus 2023 bertempat di Aula Sarja Arya Racana Mapolresta Pati dilanjutkan Pelepasan dengan Prosesi Pedang pora di Halaman Mapolresta, Rabu (30/08/2023) pagi.

Anggota Polri dan PNS Polri yang akan melaksanakan Wisuda Purna bakti sebanyak 38 Personel, adapun jumlah Personel wisudawan yang hadir sebnyak 20 Personel.

Secara simbolis Kapolresta menyerahkan tanda penghargaan serta pengalungan bunga kepada anggota yang mengakhiri masa baktinya. Selanjutnya, bersama Ketua Cabang Bhayangkari didampingi Wakapolresta Pati, PJU Polresta Pati dan perwakilan anggota mengiringi hingga gerbang Mapolresta.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama menyampaikan, upacara ini pada hakekatnya merupakan penghargaan yang tulus dan ungkapan rasa hormat yang setinggi-tingginya dari segenap kesatuan atas pengabdian selama dinas aktif sampai mengakhiri tugas bagi anggota yang memasuki masa pensiun.

“Atas nama pimpinan dan pribadi menyampaikan penghargaan serta rasa hormat kepada segenap anggota yang telah memasuki masa purna atas dedikasi dan kinerja serta darma bhaktinya kepada bangsa dan negara,” ungkap Kapolresta Pati.

Sementara mewakili anggota yang purna tugas, AKBP (Purn) Budi Suryanto mengungkapkan dirinya merasa terharu dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kegiatan ini dan semoga tetap terjalin ikatan persaudaraan.

“Terima kasih dan mohon doa seluruh rekan semua. Walaupun telah pensiun kami tetap berkomitmen akan membantu sesuai dengan kemampuan dan porsinya. Semoga jalinan silaturahmi tetap berjalan”, Tuturnya.

(Humas /Rmn)

Pemalsuan Dokumen, Dr Kurnia Zakaria : Kejagung Harus Memakai Pasal Kumulatif

Agustus, 30, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Mantan Bupati Kutai Barat Kalimantan Timur tahun 2006-2016, sebelumnya menjadi Wakil Bupati Kutai Barat dan anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat Ismail Thomas dan anggota Komisi I DPR RI 2019-2024 Dapil Kaltim dari Fraksi Partai PDIP ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama-sama Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, Christianus Benny.

“Karena tahun 2021 saat menjadi Anggota DPR RI Komisi I telah melakukan dugaan Pemalsuan Dokumen izin kepemilikan Pertambangan Batubara PT. Sendawar Jaya yang diduga melanggar pasal 9 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” terang Dr Kurnia Zakaria selaku pakar hukum dan juga Dosen pada sejumlah Universitas di Jakarta.

Dalam Putusan PN Jakarta Selatan No.667/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Juni 2023 yang lalu dalam amar putusan memenangkan gugatan PT. Sendawar Jaya tertanggal 21 Juni 2022 sebagai pemilik sah lahan pertambangan batubara di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat seluas 5.350 ha yang dikuasai PT. Gunung Barat Utama milik Subinato Hidayat anak perusahaan PT. Trada Alam Minerba milik terdakwa kasus Tipikor Jiwasraya dan kasus Tipikor Asabri Heru Hidayat yang disita sebagai barang bukti oleh Kejaksaan Agung.

Dalam putusan No.667/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan harus membayar ganti rugi materiil sebesar 834 miliar rupiah dan ganti rugi immateriil sebesar 10 miliar rupiah. Selanjutnya para pihak tergugat mengajukan banding ke PT Jakarta dalam amar putusannya tanggal 7 Agustus 2023 membatalkan Putusan PN Jakarta Selatan tanggal 14 Juni 2023 karena adanya dugaan pemalsuan dokumen perijinan Termohon semula Penggugat.

Masih menurut Kurnia Zakaria, dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen diduga melanggar pasal 263 KUHP UU No.1 Tahun 1946 juncto UU No.73/1958 (KUHP lama) dibandingkan pasal 391 UU No.1/2023 (KUHP baru) dalam unsur pasal pemidanaan ada perbedaan KUHP lama hanya dikenakan hukuman penjara paling lama 6 tahun sedangkan KUHP baru ditambah hukuman alternatif denda kategori VI sebesar 2 miliar rupiah. Pasal 264 KUHP lama jo pasal 392 KUHP baru dalam dugaan pemalsuan surat sama-sama hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun.

Pemalsuan Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai keterangan (akta, surat otentik, surat perjanjian, surat keputusan/ keterangan kelembagaan pemerintahan/ swasta) karena :

1. Dapat menimbulkan hak,

2. Dapat menimbilkan suatu perjanjian,

3. Dapat menimbulkan suatu prestasi (akibat hukum)

4. Dapat menimbulkan suatu peristiwa hukum.

Modus operandinya adalah :

1. Membuat surat palsu sepert benar isinya dan resmi dikeluarkan oleh pejabat resmi,

2. Mengubah surat seperti asli dan sah,

3. Memalsukan tanda tangan/stempel,

4. Menempelkan foto/keterangan identitas orang lain,

Unsur pidananya adalah :

1. Menggunakan seperti surat asli,

2. Adanya kerugian bagi orang lain atau korporasi,

3. Adanya keyakinan akan dipercaya keasliannya tetapi tahu bukti yang diserahkan hasil rekayasa

4. Sudah dianggap akan dipergunakan saat dibutuhkan dokumen pasu tersebut,

5. Adanya cukup bukti memalsukan.

Aturan lain Pemalsuan Surat/Dokumen dalam KUHP Pasal 266-274 KUHP lama dan pasal 394-400 KUHP baru. Yurisprudensi putusan Iurisprudensi Putusan Kasasi MA No. 1382.K/Pid/2016 tentang Pemalsuan Akta Tanah Persil merubah nama melanggar pasal 263 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan MK No.118/PUU-XX/2022 tanggal 31 Januari 2023 pengujian pasal 79 angka 1 KUHP UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana MK berpendapat berubah isi pasal 79 KUHP menjadi “tenggang waktu daluwarsa mulai berlaku pada hari itu sesuadah perbuatan itu dilakukan kecuali dalam hal mengenai pemalsuan atau pengrusakan mata uang tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang dapat dirusak, diketahui digunakan dan menimbulkan kerugian”. Ini untuk menjelaskan putusan yang berkekuatan hukum tetap saling bertentangan antara Putusan MA No.2224/K/Pid/2009 versus Putusan PT Bandung No.261/Pid./2014/PT.Bdg versus Putusan Praperadilan PN. Pekanbaru No.05/Pid.Pra/2018/PN.Pbr karena dianggap bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Lebih lanjut Kurnia menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) juga memakai pasal 9 UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi terkait pemalsuan administrasi dalam perkara ini dimana IT bersama-sama CB dengan sengaja merubah Surat ijin Pertambangan Batubara yang tadinya milik PT. Gunung Barat Utama menjadi milik PT. Sendawar Jaya secara sengaja memalsukan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi dapat dipenjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 250 juta rupiah.

Dalam UU Tindak Pidana Korupsi UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.20 Tahun 2001 adanya kategori kejahatan Tipikor dari 30 bentuk kejahatan Tipikor:

1. Berkaitan dengan keuangan negara,

2. Suap menyuap

3. Penggelapan jabatan,

4. Pemerasan,

5. Perbuatan curang,

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

7. Gratifikasi

Suap terjadi jika pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas pelayanan dengan maksud agar urusannya lebih cepat walau melanggar prosedur. Sebaliknya Pemerasan terjadi jika petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa untuk mempercepat proses administrasi walau melanggar prosedur. Uang Pelicin bisa menjadi gabungan suap dan/atau pemerasan. Suap dan Pemerasan akan terjadi jika ada transaksional atau deal antara kedua belah pihak. Dianggap melanggar Pasal 5 UU Tipikor jo UU No.11 Tahun1980 tentang Suap Hak Keuangan/ Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/ Lembaga Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tertinggi/ Lembaga Tinggi Negara.

Berbeda dengan Gratifikasi yang tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Gratifikasi terjadi jika pengguna layanan memberi sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran maupun permintaan ataupun transaksi apapun tetapi bila dikemudian hari pemberi membutuhkan sesuatu si penerima tidak bisa menolak permintaan dan ditagih janjinya akan membantu urusan/ permasalahan si pemberi. Dianggap melanggar pasal 12 UU Tipikor, jadi ia memiliki saran untuk Kejagung harus memakai pasal Kumulatif,” tutup Kurnia Zakaria selaku pakar hukum dan juga Dosen pada sejumlah Universitas di Jakarta.

(Rmn)

Polisi Olah TKP Penemuan Mayat Didalam Rumah di Sekarjalak Margoyoso

Agustus, 30, 23

Pati – Cakranusantara.net | Polsek Margoyoso Polresta Pati melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) mengenai penemuan mayat didalam rumah di desa Sekarjalak Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Selasa (29/08/2023).

Pihak kepolisian Polsek Margoyoso turun langsung melakukan olah TKP bersama tim medis dari Puskesmas Margoyoso I.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kapolsek Margoyoso AKP Joko Triyanto mengungkapkan Korban diketahui bernama Sri Rustinah (63) ditemukan oleh saksi meninggal di kamar mandi rumahnya.

“Kronologi kejadian sekitar pukul 19.00 Wib saksi yang bernama Faiza Rizki Irawan (23) dan Latifunniza Irawan (16) datang kerumah korban disuruh orangtuanya karena sudah 2 hari tidak ada kabar, Setelah sampai dirumah korban menemukan korban sudah tergeletak di kamar mandi selanjutnya memberi tahu keluarga dan melaporkan ke Polsek Margoyoso”. Tuturnya.

Kapolsek menambahkan Saat ini polisi masih mendalami penyebab kejadian tersebut dan menurut keterangan saksi korban tinggal dirumah sendirian dan mempunyai riwayat sakit gula.

(Humas /Rmn)