Tempat Kos Digerebek Satpol-PP Bersama DKK Pati, 1 Terindikasi Sipilis

November, 30, 23

Pati – Cakranusantara.net | Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Pati bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Pati, kembali menggerebek sejumlah tempat kos, didapati Satu terindikasi penyakit Sipilis, Kamis (30/11/2023).

Kepala Satpol-PP Kabupaten Pati, Sugiono mengungkapkan hal itu, memang tadi pagi pihaknya ada agenda merazia ke tempat kost diantaranya di Saliyan, dan Cassandra. Kemudian juga di Ngarus belakang Sat Sabhara dan Randu Kuning.

“Ada sekitar puluhan yang kita periksa kebetulan kita menggandeng DKK Pati, dengan tujuan untuk pengecekan perizinan, dan penertiban penghuni atau penyewa kos. Apakah ada pasangan yang bukan suami istri,” ungkapnya melalui pesan suara via WhatsApp.

Baca Juga : Lagi-lagi!!.. Dua Pasangan “Kumpul Kebo” dan 13 Orang Kena Gerebek Satpol-PP di Kosan Plangitan

Selanjutnya, kita cek kesehatannya diindikasikan satu terkena Sipilis, dia seorang putri (data privasi). Kemudian mendapatkan perawatan dari dinas kesehatan, seterusnya dilakukan pembinaan dan pengawasan.

“Kegiatan ini sekaligus sebagai partisipasi kami dalam rangka Hari AIDS se Dunia (besok pagi), harapan kami kepada masyarakat terutama anak muda, hindarilah Pergaulan Bebas. Karena penyakit itu mengancam nyawa, sehingga harus hati-hati dalam pergaulan,” paparnya.

Kemudian, gunakanlah tempat kost yang tertib yang juga baik, kami sarankan kepada pemilik kos, kiranya yang bukan suami istri tolong jangan lagi dimasukkan atau diizinkan untuk menyewa tempat kosnya.

“Pihak pemilik kami Ingatkan, akan kita bina, dengan cara dibuatkan surat pernyataan agar tidak mengulanginya lagi sehingga kedepan terjadi suasana yang baik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat, juga terhindar dari AIDS. Karena kita ketahui di Pati ada sekitar 2.500 yang terkena HIV Aids dan kita cukup prihatin dengan itu,” tutupnya.

(Rmn)

Pembakaran Areng Desa Tamansari Tlogowungu, Kasatpol PP : Itu Ranahnya DLH Kami Sudah Bersurat

November, 30, 23

Kasatpol-PP
Kasatpol-PP Kabupaten Pati, Sugiono

Pati – Cakranusantara.net | Masalah Pembakaran Areng yang ada di Dukuh Kerepare, Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati yang sempat menimbulkan masalah, karena dianggap merugikan warga sekitar, itu sudah menjadi ranah Dinas Lingkungan Hidup, Rabu (29/11/2023).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol-PP) Kabupaten Pati, Sugiono menuturkan, bahwa pasca pihaknya ke lokasi melalui Pak Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) yang membawahi Pembinaan Pengawasan dan Sosialisasi (Binwasos) itu kita sudah membuat surat kepada DLH.

“Yang berwenang menangani itu adalah tim DLH karena menyangkut dengan pencemaran lingkungan hidup. Kami menyerahkannya untuk segera ditindaklanjuti,” tuturnya singkat, melalui pesan suara via WhatsApp.

Baca Juga : Pembakaran Areng di Desa Tamansari Tlogowungu Timbulkan Polemik Karena Merugikan Lingkungan Sekitar

Sebelumnya, Ibnu salah satu Warga sekitar saat ditemui di kediamannya mengutarakan, mereka memang merasa terdampak. Hal itu juga kompak diucapkan oleh warga lainnya, jika memang benar-benar merasa terdampak dan itu merugikan bagi kesehatannya.

“Pembakaran Areng itu, awalnya dilakukan mulai dari pagi hingga malam. Selain itu, asapnya memang sangat mengganggu pernafasan dan juga penglihatan pada mata terasa pedas, sehingga kenyamanan saat beristirahat merasa terganggu setelah capek seharian beraktivitas,” ungkapnya.

(Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media belum Konfirmasi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) karena terbentur oleh waktu. Dan juga pihak kepolisian prosesnya sudah sejauh mana dalam penanganan penegakan hukum).

Bersambung

(Rmn)

FKUB Kota Makassar Dukung Ops NCS Polri Wujudkan Pemilu Damai

November, 30, 23

Makasar – Cakranusantara.net | Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar mendukung penuh kegiatan Operasi Nusantara Cooling System Polri dalam mewujudkan pemilu 2024 yang aman dan damai.

Ketua FKUB Kota Makassar, Arifuddin Ahmad berterima kasih kepada Operasi Nusantara Cooling System atas terselenggaranya acara Deklarasi Netralitas TNI-Polri dalam rangka Pemilu Damai 2024 di Mapolrestabes Makassar.

“Terima kasih kepada Nusantara Cooling System mudah-mudahan bisa menjadi teladan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. FKUB bersama majelis agama akan mendukung pernyataan netralitas TNI Polri kami akan bersama berkoordinasi terintegrasi mewujudkan pemilu aman dan damai,” kata Arifuddin di Mapolrestabes Makassar, Kamis (30/11/2023).

Sementara Wakil Operasi Nusantara Cooling System, Brigjen Yuyun Yudhantara mengatakan selain kegiatan deklarasi komitmen netralitas TNI dan Polri, pihaknya juga melakukan kegiatan bakti sosial. Selain membagikan 4.000 paket sembako, Ops NCS Polri juga memberikan bantuan sumur bor di tiga wilayah yang kekurangan air bersih.

“Kegiatan Preemtif ini untuk menggelorakan pemilu damai. Masyarakat harus menjaga persatuan dan kesatuan jangan terpecah-belah hanya beda pilihan dalam pemilu nanti,” tandasnya.

Adapun isi Deklarasi Netralitas TNI-Polri dalam rangka Pemilu Damai Tahun 2024 yang dibacakan Kapolrestabes Makassar, Kombes Mokhamad Ngajib dan Dandim 1408 Makassar Letkol Inf Lizardo Gumai yang diikuti seluruh anggota TNI-Polri sebagai berikut;

Kami Anggota TNI Polri Menyatakan:

1. Menjaga dan Menegakkan Prinsip Netralitas.

2. Menghindari Konflik Kepentingan dan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu.

3. Bersama-sama melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan Politik Uang.

4. Saling Bersinergi untuk menjaga Kondusifitas Penyelenggaraan Pemilu.

(Sl/ Red)

Satreskrim Polresta Pati Bekuk Pencuri dan Penadah HP Curian TKP Depan Toko Turut Desa Panjunan

November, 30, 23

Pati – Cakranusantara.net | Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pati berhasil menangkap pelaku pencurian dan penadah barang curian, Rabu (29/11/2023) Pencurian terjadi di teras depan toko Riantika milik Dwi Sunarwi, turut Desa Panjunan, RT 21 RW 03, Kecamatan/ Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kasat Reskrim Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan Pelaku pencurian berinisial G (21) warga bogor yang bertempat tinggal kost di Kabupaten Kudus, berhasil di tangkap setelah pelaku penadah SS (28) Warga Jepara berhasil diamankan.

“Pelaku Penadah SS mengaku transaksi membeli HP dengan pelaku G melalui media online dan melakukan transaksi COD di SPBU Nalumsari Jepara.,” ujarnya.

Kasat Reskrim mengungkapkan Kronologis kejadian pencurian pada Jumat (03/11/2023) pukul 11.45 WIB saat Pelaku G keliling bekerja sebagai Sales Out Let Toko Bahan Kue, saat di TKP Pelaku mengambil Tas Punggung bahan kulit Oscar yang terletak bangku kayu yang terletak diteras depan toko Riantika.

“Setelah melakukan aksinya Pelaku G menyusuri jalan Jalur Lingkar Selatan dan melewati Jembatan Tanjang berhenti di area persawahan untuk mengecek isi Tas Punggung yang berhasil Tersangka curi tersebut”, ungkapnya.

Kompol Onkoseno menuturkan tas hasil curian berisi Tas Punggung bahan kulit Oscar warna Coklat Muda kombinasi Hitam berisi 3 Handphone, Dompet berisi kartu identitas, uang tunai, selanjutnya pelaku hanya mengambil dan membawa 1 unit handphone merk vivo V29 warna Merah Muda dan uang tunai sejumlah Rp.1.150.000 sedangkan Tas Punggung beserta isi lainnya di buang kearea persawahan disekitar tempat tersebut.

Polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit telepon selular merk Vivo V15 Pro, warna topaz blue.

Kedua orang pelaku kini diamankan oleh Sat Reskrim Polresta Pati untuk pengembangan dan proses hukum lebih lanjut.

“Atas perbuatannya pelaku G diancam dengan pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan pelaku SS disangkakan Pasal 480 KUHP, tentang penadahan barang hasil tindak pidana,” pungkasnya.

(Humas /Rmn)

“Tour Of Area” Danrem Makutarama Pimpin Sertijab Dandim Pati dan Rembang

November, 30, 23

Salatiga – Cakranusantara.net | Akhirnya, Komandam Korem (Danrem) 073/Makutarama Kolonel Inf Purnomosidi, S.I.P., M.A.P. memimpin serah terima jabatan (Sertijab) dua pejabat Komandan Kodim (Dandim) jajaran di aula Makorem. (Kamis, 30/11/2023).

Dua pejabat Dandim yang melaksanakan Sertijab tersebut adalah Dandim 0718/Pati dari Letnan Kolonel Inf Catur Irawan, S.I.P., M.Si. kepada Letnan Kolonel Inf Jon Young Saragi, S.Sos. dan Dandim 0720/Rembang dari Letnan Kolonel Czi Parlindungan Simanjutak, S.Sos., M.Si. kepada Letnan Kolonel Inf Yudhi Yahya, S.H.

Dalam sambutannya Danrem 073/Mkt mengucapkan selamat datang kepada pejabat baru dan mengatakan bahwa mutasi serta pergantian pejabat merupakan hal yang wajar dan lazim terjadi.

“Mutasi serta pergantian pejabat dijajaran Korem 073/Mkt merupakan hal yang wajar. Alih tugas yang dilaksanakan bertujuan untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan, manajemen dan profesionalitas keprajuritan agar mampu memberikan pengabdian dan kinerja terbaik dalam melaksanakan tugas yang diembannya”, kata Danrem.

“Saya ucapkan terimakasih kepada Letkol Inf Catur berserta nyonya Tiwi dan Letkol Czi Parlindungan beserta nyonya Erna telah memberikan pengabdian terbaik kepada satuan yang dipimpinnya serta kepada ibu-ibu mampu mendampingi, mendukung dan memberikan motivasi kepada suami, sehingga tugas yang diemban dapat terlaksana dan berjalan dengan baik”, imbuh Danrem.

“Selanjutnya kepada Letkol Inf Yudhi Yahya, S.I.P., M.Si. dan Letkol Inf Jon Young Saragi, S.Sos. saya sampaikan selamat datang dan selamat bertugas dijajaran Korem 073/ Mkt selaku Dandim 0718/Pati dan Dandim 0720/Rembang”, kata Danrem sambil menutup sambutannya.

Kegiatan tersebut dihadiri, Kepala Staf Korem, para Dandim jajaran, Danyonif 410/Alg, para Dan/Kasatdisjan jajaran dan para Perwira, Bintara, Tamtama serta PNS Korem 073/Mkt.

(Pendim/ Rmn)

Pedagang Jualan di Pinggir Jalan Mayor Basuno-Ploso Kudus, Ada Cuan Yang Mengalir

November, 30, 23

Kudus – Cakranusantara.net |  Sepanjang jalan Mayor Basuno-Ploso Pasar Bitingan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah memasuki sekitar pukul 00:00 WIB, pengguna jalan disuguhi pertujukan sulap. Pasalnya, pinggiran jalan tersebut dipadati pedagang sayur tengah malam, kamis (30/11/2023).

Maraknya pedagang sayur tengah malam disekitaran pasar Bitingan disinyalir berjalan secara ilegal dan dijadikan lahan basah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan dinas terkait.

Berdasarkan amatan Media, selama ini dinas terkait terkesan tutup mata, seakan tidak mengindahkan pengguna jalan yang lalu lalang. Hal itu diperkuat dengan keterangan pedagang yang tidak perlu disebut namanya, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Sebenarnya kami (pedagang) sudah berniat untuk pindah, kami sudah pernah menyampaikan kepada Pemkab. Namun tidak diindahkan”, tuturnya singkat.

Saat disinggung terkait retribusi, ditambahkan pedagang lain menjawab, setiap malam mereka membayar sebesar 5 ribu rupiah untuk lapak besar, dan 2 ribu rupiah lapak Kecil. Namun kami tidak pernah menerima karcis,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Arya  aktivis pemerhati pelayanan publik dan supremasi hukum provinsi Jawa Tengah, akan mendesak satuan polisi pamong praja (Satpol PP) selaku penegak perda agar menertibkan pedagang yang menggelar dagangannya sepanjang jalan tersebut. Namun harus dibuatkan tempat untuk berdagang.

“Kita khawatir, di samping membahayakan pengendara yang lalu lalang, sampah-sampah sisa jualan juga menumpuk, sehingga menggangu kebersihan dan keindahan kota,” jelas Arya.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dikenal istilah penutupan jalan. Yakni, penutupan jalan akibat penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya, yang dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa (Pasal 128 ayat (1) jo. Pasal 127 ayat (1).

Sesuai penjelasan Pasal 127 ayat (1), penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya, antara lain untuk kegiatan keagamaan, kenegaraan, olahraga dan/atau budaya. Artinya, kegiatan perdagangan atau kegiatan berjualan tidak termasuk “penyelenggaraan kegiatan diluar fungsi jalan” yang diatur menurut UU LLAJ.

Walau tak diatur mengenai penutupan jalan untuk berdagang/berjualan, akan tetapi UU LLAJ mengatur mengenai sanksi pidana jika terjadi gangguan fungsi jalan dan fasilitas pejalan kaki (trotoar).

Diantaranya diatur dalam Pasal 28 ayat (1), Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.”

Kemudian, Pasal 274 ayat (1), “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.”

Lalu, Pasal 25 ayat (1) huruf g, “Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, salah satunya berupa fasilitas untuk pejalan kaki.

Selanjutnya, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (1), ”Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan, dalam konteks ini yang dimaksud adalah trotoar sebagai fasilitas untuk pejalan kaki yang terganggu fungsinya menjadi tempat berdagang.”

Dan, Pasal 275 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (2), “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi fasilitas Pejalan Kaki dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu.”

Menurut UU Jalan Selain UU LLAJ, dasar hukum lain yang mengatur mengenai penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsi jalan, yaitu UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan).

Dalam UU Jalan diatur beberapa sanksi pidana sehubungan dengan ‘melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan’.

Diantaranya seperti diatur dalam Pasal 63 ayat (1), “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak 1,5 satu miliar lima ratus juta rupiah.”

Kemudian, Pasal 274 ayat (1), “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.”

Lalu, Pasal 25 ayat (1) huruf g, “Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, salah satunya berupa fasilitas untuk pejalan kaki.

Selanjutnya, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (1), ”Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan, dalam konteks ini yang dimaksud adalah trotoar sebagai fasilitas untuk pejalan kaki yang terganggu fungsinya menjadi tempat berdagang.”

Dan, Pasal 275 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (2), “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi fasilitas Pejalan Kaki dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.”

Kemudian, Pasal 63 ayat (1), “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak 5 lima ratus juta rupiah.”

Lalu, Pasal 63 ayat (3), “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 2 dua ratus juta rupiah,” pungkasnya.

(Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media belum Konfirmasi ke sejumlah dinas terkait guna mendapatkan informasi lebih lanjut).

(Bi/ Rmn)

Cooling System Menjelang Pemilu 2024, Polresta Pati Gelar Kegiatan Bakti Sosial Polri Presisi

November, 29, 23

Pati – Cakranusantara.net | Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Polresta Pati menggelar kegiatan “cooling system” sebagai strategi untuk mendinginkan situasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Polresta Pati melaksanakan kegiatan Penyerahan Bakti Sosial Dalam Rangka Cooling System Untuk Mewujudkan Pemilu Damai 2024 Kepada sebanyak 29 orang Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dari wilayah Polsek Pati, Polsek Margorejo, Polsek Gembong, Polsek Tlogowungu dan Polsek Wedarijaksa. Rabu (29/11/2023).

“Acara penyerahan bantuan sosial. Sebagai upaya polresta pati dalam mengoptimalisasi giat preemtif dalam rangka menghadapi tahapan pemilu 2024, dengan harapan mampu mewujudkan suasana sejuk dan kondusif sebagai cooling system di masyarakat, seperti yang diperintahkan dan diamanatkan oleh pimpinan polri”, ucap Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama dalam sambutannya.

Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama menuturkan Polresta Pati telah melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam menghadapi tahapan-tahapan pemilu, baik giat preemtif maupun preventif seperti sambang door to door, patroli dialogis dan kegiatan lain yang langsung menyentuh masyarakat.

“Pada kesempatan kali ini, saya mengajak kepada para tokoh agama, secara aktif menepis isu-isu yang berbau sara, yang dihembuskan untuk mendukung maupun menjatuhkan calon peserta pemilu baik legeslatif maupun capres dan cawapres yang akan berkompetisi pada pemilu 2024”, tandasnya.

Kapolresta Pati mengajak tokoh masyarakat untuk bersama-sama menepis setiap isu dari seseorang maupun sekelompok orang, baik yang terorganisir maupun tidak terorganisir yang bersifat black campaign maupun adu domba antar kelompok masyarakat yang rentan menjadi konflik komunal dan horizontal di wilayah Kabupaten Pati.

(Humas /Rmn)

Wakapolri Ajak Masyarakat Ciptakan Pemilu Damai Dengan Kegiatan Sosial

November, 29, 23

Yogyakarta – Cakra Nusantara.net | Wakapolri Komjen. Pol. Agus Andrianto menghadiri Bakti Sosial dan Kesehatan, Dalam Rangka Pemilu Damai 2023-2024 di ISI Yogyakarta, Rabu (29/11/23). Turut hadir pada acara tersebut Kapolda DIY Irjen. Pol. Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H, serta para pejabat utama Mabes Polri dan Polda DIY.

Wakapolri pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Polda DIY yang telah menyelenggarakan Bhakti Kesehatan ini.

“Terima kasih kepada Polda DIY telah menggelar pelayanan pemeriksaan kesehatan, yang juga menjadi salah satu program Kapolri,” jelas Wakapolri.

Selanjutnya, Wakapolri memberikan 4 (empat) doorprize berupa Umroh Gratis kepada masyarakat yang hadir pada acara tersebut. Tidak hanya itu, rombongan paket sembako kepada 20 panti asuhan di wilayah Bantul juga dilepas secara simbolis.

Bhakti Kesehatan dan Bhakti Sosial ini diselenggarakan menjelang Pemilu 2024 guna merangkul masyarakat untuk sama-sama mewujudkan pesta demokrasi aman dan damai. Polda DIY menyediakan beberapa pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial.

Pelayanan pemeriksaan kesehatan diberikan kepada 2.410 masyarakat umum baik dari kalangan anak-anak hingga lansia. Bagi kalangan anak-anak terdapat pemeriksaan deteksi dini stunting dan pemberian makanan sehat serta penyuluhan dan pelayanan kesehatan gigi mulut.

Diberikan secara gratis juga pemeriksaan umum dan spesialis, Screening Anemia, Screening Osteoporosis, Donor Darah, Operasi Katarak, Operasi Bedah Minor dan pemeriksaan serta pemberian 1.000 kacamata baca. Selain itu, tersedia Medical Check Up gratis bagi siswa pelajar atau yang berminat mengikuti seleksi Penerimaan Polri.

Tak hanya itu, dalam bakti sosial tersebut diberikan 2.000 paket sembako kepada masyarakat. Seluruhnya diharapkan dapat benar-benar menjadi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Perwakilan masyarakat bernama Wanti menyatakan terima kasih dan apresiasi apresiasi atas pelayanan pemeriksaan kesehatan tersebut. Baginya, hal itu memang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Diucapkan terimakasih kepada Polri yang telah mengadakan acara ini, kami senang selain mendapatkan pelayanan kesehatan, kami juga menerima bingkisan,” ungkap Bu Wanti.

Hal serupa diutarakan warga bernama Sari. Dengan kondisi keuangan yang terbatas, ia merasa bantuan kesehatan ini sangat berarti.

“Saya merasa senang karena pelayanan pemeriksaan kesehatannya gratis, jadi saya tidak perlu mengeluarkan biaya,” ujar Bu Sari.

(Sl/ Red)

Kompolnas : Kampanye Hari Pertama Berjalan Kondusif

November, 29, 23

Jawa Barat – Cakranusantara.net | Kompolnas melakukan pemantauan atas pelaksanaan kampanye hari pertama di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Pemantauan dilakukan oleh Anggota Kompolnas Irjen Pol. (Purn) Drs. Pudji Hartanto Iskandar, M.M., dan H. Mohammad Dawam S.H.I., M.H., dengan didampingi Brigpol Rizal Permana, S.H., M.H.

Pudji mengatakan, Polda Jawa Barat dipilih sebagai obyek yang mendapat perhatian khusus. Sebab, jumlah populasi penduduk dan pemilih pemilu 2024 ini tercatat terbesar dari seluruh wilayah Indonesia.

“Oleh karenanya potensi kerawanan cukup tinggi,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/11/23).

Selain itu, Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah yang dikunjungi oleh dalam melakukan fungsi pemantauan persiapan Polri di Polda jajaran pada Operasi Mantap Brata 2023 menjadi relevan dan strategis.

“Hari pertama kampanye pemilu 2024, menjadi penting bagi Kompolnas ikut melakukan giat pemantauan persiapan Satuan Wilayah Polri dengan memberikan himbauan khusus netralitas kepada para Anggota pada proses dan tahapan Pemilu 2024 ini. Ini adalah komitmen sekaligus pesan penting kami kepada seluruh jajaran anggota Polri diseluruh wilayah Indonesia,” ujar Pudji.

Setelah kunjungan ke Polda Jawa Barat, Tim melanjutkan ke Polrestabes Bandung dan Polres Purwakarta dalam rangka hal yang sama. Pudji pun berpesan sikap profesionalisme dan netralitas dalam pelayanan masyarakat sebagaimana Surat Telegram (ST) Kapolri nomor: 1160, tertanggal 31 Mei 2023 harus terus dipegang teguh. Selain itu, seluruh personel tidak lelah menjaga situasi harkamtibmas agar Indonesia tetap kondusif pada proses tahapan pemilu 2024 yang sedang berlangsung.

Ditambahkan Mohammad Dawam selaku Anggota Kompolnas, tugas yang diemban Polri adalah tugas mulia. Disebutkannya, pertama, menegakkan keadilan hukum dan harkamtibmas, sebagai mandat struktur kelembagaan dibawah langsung Presiden sebagai Kepala Negara.

Kemudian, melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai mandat kelembagaan dibawah langsung Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

“Hal itu sangat strategis demi terciptanya situasi kamtibmas proses pemilu 2024 yang aman, damai, berkualitas serta bermartabat,” jelasnya.

Sementara itu, Irwasda Polda Jawa Barat, Kombes. Pol. Kalingga menjelaskan bahwa Polda Jawa Barat telah menyiapkan Aplikasi One Data yang telah terkoneksi dan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi Polda Jabar. One Data itu berisikan pemantauan CCTV mako dengan teknologi face recognation (FR) yang terkoneksi dengan data dukcapil, pemantauan CCTV jalur arteri, CCTV objek wisata, CCTV objek vital, pemantauan sebaran anggota lalu lintas, sebaran mobil patroli sabhara, dashboard peta wilayah hukum Polda Jabar beserta peta kerawanan kamtibmas, pemantauan sebaran bhabin hingga polisi RW sampai ke tingkat desa/kelurahan.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M., dalam sambutan tertulis yang dibacakan Irwasda menyambut baik misi kunjungan kerja Tim Kompolnas dalam pelaksanaan pengawasan kesiapan Ops Mantap Brata 2023-2024 di wilayah hukum Polda Jabar guna mewujudkan manajemen operasi yang baik dan lancar sehingga situasi kamtibmas yang kondusif bisa tercapai.

(Sl/ Red)

Koharmatau Gelar Rakoor Penyusunan Revisi DSP Inspektor Harmatsista

November, 29, 23

Bandung – Cakranusantara.net | Komandan Koharmatau Marsma TNI Oki Yanuar, S.T., dalam sambutannya yang dibacakan Dirlambangja Koharmatau Kolonel Tek Dwi Mulyo Subekti pada pembukaan Rapat Koordinasi Penyusunan Revisi DSP Inspektor Harmatsista, di Ruang Rapat Basjir Soerya, Makoharmatau, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

Dankoharmatau mengatakan, pesatnya perkembangan teknologi kedirgantaraan dan seiring dengan perkembangan alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Udara, berpengaruh terhadap perlunya penambahan Skadron Udara dan Satuan Pemeliharaan.

Hal ini berdampak pada pelaksanaan pemeliharaan alutsista TNI Angkatan Udara dan kebutuhan Inspektor dalam pengawakan pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan mekanik guna tetap terjaga kualitas hasil pemeliharaan agar tetap sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga Lambangja selalu terjaga dengan baik.

Untuk itu, guna tetap menjaga profesionalisme personel dengan kualifikasi inspektor pemeliharaan serta dalam rangka mengimbangi perkembangan teknologi, maka perlu adanya peninjauan kembali dan revisi terhadap jumlah DSP Inspektor Harmatsista yang ada saat ini, jelas Dankoharmatau.

Mengakhiri sambutannya Dankoharmatau mengajak, mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya agar kehadiran para peserta rapat dapat memberikan kontribusi positif melalui pembahasan guna menghasilkan kesimpulan yang baik dan benar.

Rapat Koordinasi diikuti para perwira perwakilan dari Puslaiklambangjaau, Disdikau, Disminpersau, Diswatpersau, Disaeroau, Diskomlekau, Setum Mabesau, Makopasgat serta para Kadisdalkual Depohar jajaran wilayah Barat dan juga dilaksanakan secara online.

(Pen Koharmatau)