Henggar Tekankan Urgensi Satkamling Jogo Deso Jelang Pilkada

Mei, 31, 24

Pati – Cakranusantara.net | Pj Bupati Henggar Budi Anggoro, Kamis (30/5), meresmikan pos Satkamling yang berlokasi di Desa Mustokoharjo, RT 02/RW 01.

Acara ini juga dihadiri oleh Kapolresta, Dandim, Camat, dan Kepala Desa Mustokoharjo beserta stafnya.

Dalam sambutannya, Pj Bupati menyampaikan apresiasi kepada Kapolresta Pati dan seluruh jajaran atas penyelenggaraan Soft Launching Pos Kamling Jogo Deso di Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati.

Kegiatan ini, menurut Henggar, menunjukkan sinergi antara Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan warga masyarakat dalam meningkatkan daya tangkal terhadap gangguan keamanan lingkungan.

“Harapannya, setelah diresmikan, Pos Satkamling Jogo Deso dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Pati untuk mengaktifkan kembali kegiatan pos kamling secara swakarsa di wilayah masing-masing. Karena menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya tugas TNI/Polri, melainkan juga tanggung jawab setiap warga masyarakat”, tutur Pj Bupati.

Revitalisasi Satkamling, sambung Henggar, menjadi penting terutama karena beberapa bulan ke depan akan ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Kolaborasi dan kerjasama antar seluruh elemen diharapkan dapat menjaga kondusifitas dan stabilitas di seluruh wilayah Kabupaten Pati”, pungkasnya. (Rohman)

Lepas Calon Jemaah Haji, Pj Bupati Pati : Jaga Nama Baik Bangsa

Mei, 31, 24

Pati – Cakranusantara.net | Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, melepas 225 calon jemaah haji Kloter 76 di halaman Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Pati pada Jumat (31/5). Acara pelepasan ini turut dihadiri oleh Forkopimda atau yang mewakili dan para tamu undangan.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Pati menegaskan bahwa haji merupakan rukun Islam kelima yang penuh makna dan mengajarkan tentang ketulusan, kesabaran, dan kebersamaan. Ia juga mengingatkan bahwa ibadah haji merupakan panggilan Allah SWT yang hanya dapat dilaksanakan oleh mereka yang diberi kemampuan, kesempatan, dan hidayah-Nya.

Oleh karena itu, Pj Bupati Pati berharap para calon jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya dan penuh keikhlasan untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Henggar juga berpesan agar para jemaah memanfaatkan waktu di tanah suci untuk memperbanyak ibadah, berdoa, dan memohon ampunan kepada Allah SWT.

Pj Bupati Pati juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama perjalanan haji, mengingat perjalanan ini membutuhkan fisik yang prima. Ia juga mengimbau agar para jemaah menjaga nama baik Kabupaten Pati dan Indonesia selama berada di tanah suci.

“Tunjukkan sikap yang sopan, ramah, dan saling membantu sesama jemaah, terutama dengan jemaah yang sudah berusia lanjut. Panjenengan semua adalah duta bangsa yang membawa nama baik negara kita,” ujar Pj Bupati Pati.

Terakhir, Pj Bupati Pati mendoakan agar perjalanan haji para jemaah diberkahi oleh Allah SWT, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap prosesnya, hingga kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur. (Rohman)

Pemkab Pati Fokus Turunkan Angka Anak Tidak Sekolah

Mei, 31, 24

Pati – Cakranusantara.net | Fasilitasi advokasi penanganan anak tidak sekolah (ATS) di Ruang Joyokusumo, Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (30/5/24).

Sebanyak 7.408 anak di Kabupaten Pati tidak sekolah. Berbagai faktor menjadi penyebab anak di Pati tidak sekolah, salah satunya dikarenakan kawin di bawah umur.

Berdasarkan data Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah, terdapat 7.408 anak putus sekolah (ATS) di Kabupaten Pati. Jumlah tersebut terbagi menjadi 3 yakni ATS dikarenakan putus sekolah (DO), lulus tidak melanjutkan (LTM) dan belum pernah bersekolah (BPB).

Dalam sambutan Pj Bupati Henggar Budi Anggoro menyampaikan dari data yang ada di kabupaten Pati terdapat 7.408 anak yang tidak / putus sekolah, dari data tersebut permasalahan nya muncul dengan beberapa penyebab ATS di Kabupaten Pati. “Mulai dari perkawinan di bawah umur, kondisi ekonomi, budaya hingga disabilitas. Nanti akan kita lakukan sampling di 6 desa guna mengetahui apa permasalahan dan solusinya,” ujar Pj Bupati.

Para kades diharapkan bisa memberi masukan atau kiat kiat data by name by address data yang sudah diperoleh UNICEF guna mencari solusi terbaik menyelesaikan permasalahan.

“Misal anak putus sekolah tidak mempunyai ijazah SMP / SMA bisa kita selesaikan dengan program kejar paket mungkin itu salah satu jalan keluar. Nanti rekan rekan OPD dan seluruh steak holder bisa memberikan arahan arahan lebih detil untuk bisa mengakselrasi sehingga permasalahan anak putus / tidak sekolah bisa kita atasi bersama.

Konsultan Unicef untuk Pendidikan di Jawa Tengah, Jasman Hendratno mengungkapkan, terdapat beberapa penyebab ATS di Kabupaten Pati. Mulai dari perkawinan di bawah umur, kondisi ekonomi, budaya hingga disabilitas.

Sampai saat ini, pihaknya masih melakukan pendampingan terhadap ATS dan mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mengurangi jumlah ATS di Pati.

Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati, Paryanto mengatakan, pihaknya terus berupaya agar ATS kembali bersekolah. Untuk anak yang masih di usia sekolah, akan dikembalikan ke sekolah formal. Kemudian, untuk anak yang usianya melebihi batas usia sekolah, akan dimasukkan ke pusak kegiatan belajar masyarakat (PKBM) atau kejar paket.

Ia mengatakan Disdikbud Pati siap mengembalikan anak-anak ATS kembali ke sekolah dengan berbagai macam strategi dan program. Seperti yang sudah dilakukan beberapa tahun ini.

“Mudah-mudahan sesuai target tadi ketika program PPDB dan Cut Off Dapodik di bulan Agustus nanti kita bisa menyelesaikan, bisa mengurangi angka 7.408 tadi,” harapnya. (Rohman)

Jaga Kondusifitas Wilayah, Unit Turjawali Polres Kendal Giatkan Patroli

Mei, 31, 24

Kendal – Cakranusantara.net | Guna mewujudkan wilayah hukum Polres Kendal terjaga harkamtibmasnya, unit Turjawali Sat Samapta Polres Kendal patroli keliling menyambangi wilayah dan titik strategis, Rabu (29/5/2024).

Patroli obyek vital kali ini menyasar Jalan Pantura Kaliwungu, Alun alun Kaliwungu, perbankan serta pertokoan dengan dipimpin Bripka M Fuad bersama Briptu A Syarifuddin dan Bripda Syamsul.

Saat melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Kendal, pihaknya mengimbau kepada masyarakat dan agar tetap menjaga kamtibmas guna mengurangi tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Kendal dan untuk menjaga kamtibmas agar tetap kondusif.

“Giat patroli rutin malam berjalan dengan aman dan lancar, situasi yang menonjol terpantau terpantau nihil. Wilayah Pantura Kaliwungu dalam kondisi kondusif dan aman,” jelas Bripka M Fuad.

Sementara itu Kasat Samapta Polres Kendal AKP Untoro Beni mengungkapkan bahwa, patroli keliling di sejumlah obyek vital dan titik strategis, menjadi rutinitas dan bagian pelayanan Polres Kendal yang diberikan pada masyarakat guna menjamin rasa aman dan nyaman.

“Kami akan selalu memastikan wilayah hukum Polres Kendal dalam keadaan kondusif, dengan melaksanakan patroli keliling intens digiatkan di wilayah hukum Polres Kendal. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi berbagai penyakit masyarakat dan tindak kriminal di wilayah hukum Polres Kendal,” tutup Kasat Samapta. (Teguh)

Polisi Kembalikan Motor yang Dicuri di Tayu Pati, Pemilik Langsung Semringah

Mei, 31, 24

 

Pati – Cakranusantara.net | Polsek Tayu Polresta Pati mengamankan sepeda motor yang dicuri dan mengembalikannya kepada para pemiliknya. Warga yang menjadi korban pun semringah karena motornya kembali.

Korban pencurian sepeda motor tersebut adalah Atik Jumiati (30) yang melaporkan kehilangan sepeda motor yang di parkir di depan rumahnya turut Desa Tayu Kulon RT 4 RW 2 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kapolsek Tayu Iptu Aris Pristianto mengungkapkan kronologis kejadian pada hari senin (27/05/2024) pukul 09.30 WIB, saat itu korban sedang jualan dipasar Kelet, Jepara, mendapat kabar bahwa sepeda motor Honda Vario dirumahnya hilang diambil orang.

“Menurut Keterangan saksi bahwa pelaku seorang perempuan dengan ciri-ciri baju abu-abu dan celana ungu terong. Sepeda motor Honda Vario milik korban di parkir di depan rumah dengan kontak aslinya menempel pada tempatnya sehingga memudahkan pelaku mengambil sepeda motor tersebut”, ungkapnya.

Kapolsek menuturkan setelah menerima laporan pihaknya melakukan penyelidikan dan mendapatkan Informasi dari masyarakat terduga pelaku mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Jepara, selanjutnya didapatkan informasi ada sepeda motor yang ditinggal di SPBU Keling Jepara dengan ciri-ciri sesuai milik korban yang hilang.

“Unit Reskrim dari Polsek Tayu melakukan penyelidikan ke TKP di Keling Jepara, didapatkan bahwa benar sepeda motor yang ditinggal sesuai dengan milik korban yang hilang kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Tayu”, lanjutnya.

Pemilik Sepeda motor berterima kasih kepada polisi yang dengan cepat berhasil mengamankan motornya. Dia mengatakan langkah kepolisian tersebut sangat membantu dirinya.

“Karena sudah ditemukan sama petugas jadi saya banyak-banyak terima kasih sama petugas polisi sudah menemukan motor saya,” ujar Atik Pemilik Motor.

Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Polsek Tayu yang telah menemukan dan mengembalikan sepeda motor miliknya. (Rohman)

Kapolresta Pati Pimpin Sertijab Kasat Intelkam, Kapolsek Kayen dan Kenaikan Pangkat Pengabdian

Mei, 31, 24

Pati – Cakranusantara.net | Polresta Pati melaksanakan upacara serah terima jabatan serta pengambilan sumpah atau janji Kasat Intelkam, Kapolsek Kayen dan pelantikan kenaikan pangkat pengabdian, Jumat (31/05/2024) pagi di lapangan apel Mapolresta Pati.

Sertijab tersebut dipimpin oleh Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama, Pejabat yang menjalani serah terima jabatan tersebut adalah Kasat Intelkam Polresta Pati dari Kompol Abdullah kepada AKP Moch. Yusuf, dan Kapolsek Kayen Polresta Pati dari Kompol Imam Basuki kepada AKP Parsa.

Selanjutnya, yang melaksanakan pelantikan kenaikan pangkat pengabdian yaitu Kasat Tahti Kompol Sunaryo, KSPKT Polsek Sukolilo Ipda Siswanta dan Ba Polsek Wedarijaksa Ipda Suryo Kartiko.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama dalam sambutannya mengatakan mutasi dalam sebuah organisasi merupakan hal yang biasa demi pembinaan karir anggota tersebut.

Selain itu juga, dalam menghadapi tantangan tugas Polri ke depan, perlu adanya penyegaran anggota. Sehingga nantinya seluruh anggota siap menghadapi segala tantangan.

“Selain untuk penyegaran di tubuh kesatuan, mutasi anggota dilakukan untuk peningkatan karir personil yang bersangkutan,” ujarnya

Kapolresta berharap kepada pejabat baru agar langsung beradaptasi berkomunikasi dan berinovasi untuk menjadikan Polresta Pati semakin baik dan berprestasi.

“Atas nama pimpinan dan jajaran Polresta Pati mengucapkan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Kompol Abdullah dan Kompol Imam Basuki yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya dengan penuh tanggung jawab di Polresta Pati”, ungkapnya.

Kombes Pol Andhika juga mengucapkan terimaksih atas dedikasi dan loyalitas, semoga memasuki masa purna tugas tetap diberikan kesehatan dan keselamatan dan rejeki berlimpah dan tetap menjalin silaturahmi kepada jajaran Polresta Pati.

Diakhir amanatnya Kapolresta mengucapkan selamat kepada Kompol Sunaryo, Ipda Siswanta dan Ipda Suryo Kartiko atas kenaikan pangkat pengabdiannya tentunya kenaikan pangkat pengabdian ini sebagai bentuk penghargaan dari pimpinan Polri sebab dedikasi dan loyalitas dalam menjalankan tugas.

“Semoga kenaikan pangkat pengabdian ini dapat menjadikan penyemangat yang lebih dalam melaksanakan tugas sebelum masa purna”, pungkasnya. (Rohman)

Webinar Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya Dalam Rangka Merayakan Hari Lahir Pancasila

Mei, 31, 24

Pati – Cakranusantara.net | Institut Leimena dan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya gelar Webinar Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya dalam rangka merayakan hari Lahir Pancasila, Pancasila dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya dalam Memperkukuh Masyarakat yang Inklusif dan Kohesif, Kamis (30/5/2024).

Dalam pelaksanaan Webiner Institut Leimena didukung oleh Templeton Religion Trust, dengan sambutan Pembuka Matius Ho Direktur Eksekutif Institut Leimena, Prof. Dr. H. Muhammad Thohir, S.Ag., M.Pd Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Pembicara, Prof. Akhmad Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Dr. Drs. Rachmadi Widdiharto, M.A Direktur Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Nadine Maenza President International Religious Freedom Secretariat, Pendeta (Pdt) Dr. Andreas Anangguru Yewangoe Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Dr. Chris Seiple Senior Fellow Comparative Religion di Jackson School of International Studies University of Washington. Dengan Moderator Afida Safriani, M.A., Ph.D Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Dalam plafonnya menyatakan, bahwa dunia saat ini ditandai dengan meningkatnya polarisasi sosial dan politik. Tatanan dunia yang berlabuh pada nilai-nilai bersama yang diungkapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sedang melemah.

Dunia kita menghadapi krisis nilai yang dibuktikan dengan maraknya korupsi, sikap tidak bertenggang rasa, intoleransi dan kefanatikan buta, serta normalisasi terhadap kekerasan. ”Mengimajinasikan Kembali Masa Depan Kita Bersama (2021), sebuah laporan dari Komisi Internasional untuk Masa Depan Pendidikan, UNESCO.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, ras, etnis, bahasa daerah, dan mengakui enam agama besar serta terdapat ratusan kepercayaan lokal. Kondisi keragaman ini merupakan suatu keunikan yang dirajut dan dipertahankan melalui Pancasila.

Nilai- nilai Pancasila memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia menjelaskan bahwa contoh nilai penting dari Pancasila yang perlu diimplementasikan dalam menjaga inklusivitas kemajemukan masyarakat Indonesia adalah senantiasa untuk bersikap toleran kepada orang yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda, bangga dan mencintai keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari bahasa dan budaya, mendorong persatuan dan kesatuan Indonesia.

BPIP juga menegaskan, bahwa Pancasila harus dijadikan sebagai pendekatan ke setiap sektor dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam memperingati Hari Lahir Pancasila, penting untuk lebih memahami bagaimana Pancasila bisa diterapkan dalam dunia pendidikan untuk memperkukuh persatuan sosial yang terancam oleh politik identitas, ketakutan akan perbedaan (xenophobia), penyebaran kebencian, dan berbagai ajaran yang tidak toleran dan ekstremis.

Tantangan meningkatnya kohesi sosial ini bukan hanya terjadi di satu negara saja, sehingga penting untuk mempertimbangkan perspektif global dalam mengerti pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila perlu dipraktikkan dari lingkungan sosial terdekat untuk memperkuat akar Pancasila itu sendiri. Keselarasan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai sektor menjadi jalan yang memperkokoh masyarakat yang inklusif dan kohesif.

Dalam diskursus ini, Literasi Keagamaan Lintas Budaya adalah sebuah pendekatan pendidikan literasi keagamaan yang kreatif dan efektif dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan penekanan pada nilai inklusif dan kohesif akan keberagaman masyarakat Indonesia.

Sejak Oktober 2021, Institut Leimena telah menyelenggarakan Program Internasional bersertifikat, pengenalan Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) bagi guru dan pendidik agama. Program ini berfokus pada hubungan dan kerjasama lintas agama yang positif dan selaras dengan prinsip keharmonisan sosial dari Pancasila. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 7.700 guru dan pendidik dari 38 provinsi yang telah lulus program pelatihan ini.

Dialog Publik Divhumas Polri : Perkuat Kesatuan Bangsa Dukung Keberlanjutan Pembangunan Nasional

Mei, 29, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Divisi Humas Polri mengelenggarakan dialog publik ‘Perkuat Persatuan Bangsa, Lanjutkan Agenda Pembangunan Nasional Menyongsong Indonesia Emas 2045″ di Veranda Hotel Pakubuwono, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2024).

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mewakili Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, menyebut dialog ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai masukan strategis. Sekaligus untuk menegaskan komitmen dalam upaya memperkuat soliditas persatuan bangsa pasca pemilu 2024.

“Penetapan KPU beberapa waktu lalu tentang presiden dan wakil presiden terpilih menandai fase keberlanjutan kepemimpinan nasional yang akan berakhir dan berlanjut pada bulan Oktober 2024 yang akan datang. Penetapan KPU atas presiden dan wakil presiden terpilih sekaligus mengakhiri perbedaan pendapat dan pilihan politik yang telah menyita perhatian kita semua,” ujar Brigjen Trunoyudo saat menyampaikan sambutan pembukaan.

Karopenmas mengatakan Pemilu sebagai mekanisme demokratis yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan kepemimpinan. Selain itu, Pemilu juga sebagai upaya melanjutkan agenda kepemimpinan nasional serta pembangunan nasional jangka panjang.

Lebih lanjut, Karopenmas menuturkan kedewasaan warga negara sangat penting saat Pemilu, yakni dengan dengan mengkedepankan persatuan sebagai perwujudan kematangan politik. Selain itu, merupakan modal sosial melaksanakan agenda pembangunan demokrasi dan pembangunan nasional ke depan.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, kata Karopenmas, salah satu syarat yang harus dicapai yaitu mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan mewujudkan pertumbuhan ekonomi 6-8 persen dengan melibatkan partisipasi seluruh stakeholder secara inklusif jangka panjang dan berkelanjutan.

“Pembangunan nasional yang bertumpu pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari komitmen negara melalui agenda dan kebijakan pemerintah,” turturnya.

Karopenmas dalam kesempatan ini mengingatkan akan arahan Presiden Joko Widodo saat Rapim TNI-Polri pada 24 Februari lalu, untuk terus menjaga demokrasi dan kerukunan bangsa menyongsong Indonesia Emas 2045. Selain itu, ia mengingatkan instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk terus menjaga momentum persatuan dengan merajut kebersamaan dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional.

“Maka Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo sigit prabowo, M.Si., kembali ingin menegaskan kepada kita semua, mari bersama-sama menjaga momentum persatuan dengan merajut kebersamaan sebagai salah satu syarat penting dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional,” katanya.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan paparan narasumber dialog publik. Yakni Karo Binopsnal Baharkam Polri Brigjen Pol Erwin Kurniawan, Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas Chairil Abdini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (APREGINDO), dan Akademisi UI Prof Bambang Brodjonegoro.

Hukum Administrasi Daerah : Lembaga Pemerintah dan OPD

Mei, 28, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan PP. No. 40 Tahun 2007. Menurut pasal 120 UU No. 32 tahun 2004 perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sedangkan perangkat daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Sedangkan menurut PP No. 41 Tahun 2007 perangkat daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas: (1) sekretariat daerah, (2) sekretariat DPRD, (3) inspektorat Daerah (Irwilda), (4) Badan Perencana Pembangunan Daerah, (5) dinas Daerah, (6) Lembaga Teknis Daerah, (7) Kecamatan, (8) Kelurahan.
Adapun susunan OPD Provinsi, Kabupaten/ Kota terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD
Sekretariat daerah terdiri dari asisten, dan masing-masing asiten terdiri dari paling banyak 3 (tiga) biro, dan masing-masing biro, terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat DPRD terdiri paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri paling banyak 3 (tiga) subbagian.

2. Dinas Daerah
Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bagian, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari 3 (tiga) seksi. Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Unit pelaksana teknis dinas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.

3. Lembaga Teknis Daerah
Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, serta kelompok jabatan fungsional.
Badan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) subbagian atau kelompok jabatan fungsional.
Kantor terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi. Sedangkan Unit Pelaksana Teknis pada badan terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Unit pelaksana teknis badan yang belum mendapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.
Rumah Sakit Umum Daerah kelas A terdiri paling banyak 4 (empat) wakil direktur, dan masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri dari 2 (dua) seksi. Wakil direktur tersebut membidangi administrasi umum terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian dan bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.
Rumah Sakit Umum Daerah kelas B terdiri paling banyak 3 (tiga) wakil direktur, dan masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.
Rumah sakit Umum Daerah kelas C terdiri dari 1 (satu) bagian dari paling banyak 3 (tiga) bidang, bagian terdiri paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.
Rumah Sakit Khusus daerah kelas A terdiri dari 2 (dua) wakil direktur, dan masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang. Masing-masing bagian terdiri dari 2 (dua) subbagian, dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari 2 (dua) seksi. Rumah Sakit Khusus kelas B terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

Kepala Daerah
Tugas dan Wewenang Kepala daerah dalam pasal 25 UU No.32 /2004 ;
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
2. Mengajukan rancangan Perda
3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menujuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7. Melaksanakan tugas dan wewwenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas (sesuai dengan pasal 26 UU No. 32/2004);
1. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
2. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertical di daerah, menindaklanjuti laporan dan /atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
6. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainya yang diberikan oleh kepala daerah;
7. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

-Tugas dan wewenang DPRD menurut UU No. 32/2004:
1. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD provinsi dan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan keada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
8. Meminta pelaporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Macam-macam Instansi Pemerintah Berdasarkan fungsi yang dimiliki dan kepada siapa bertanggung jawab
Instansi adalah badan pemerintahan umum seperti kantor atau jawatan, baik lembaga pemerintahan maupun swasta atau perorangan yang sama-sama fungsinya melayani masyarakat.
Instansi pemerintah merupakan lembaga pemerintahan dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas adminstratif dalam lingkup eksekutif.

Instansi pemerintah bekerja di lingkup pusat maupun daerah yang mencakup badan pemerintahan, komisi, dewan, serta lembaga lain yang mendapatkan dana dari APBN dan APBD, maka pegawainya bertanggung jawab kepada Negara. Bukan hanya itu, anggaran yang didapatkan instansi pemerintah juga harus dibukukan pada public karena APBN dan APBD berasal dari pajak warga Negara. Mereka yang bekerja disana disebut ASN, yang statusnya dapat berupa PNs maupun PPPK.

1. Instansi Vertikal
Instasi vertical adalah perangkat dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan, memiliki tujuan supaya instansi pemerintahan dapat disebar berdasarkan wilayah kedudukanya.

Contoh : instansi polri, polres hingga polsek yang setiap lembaganya memiliki daerah administrasinya tersendiri.

2. Instansi Horizontal
Merupakan lembaga yang memiliki tugas terpisah berdasarkan fungsinya. Instansi yang tergolong ini memiliki kedudukan setara antara satu dengan lainya. Adanya lembaga ini membantu lembaga tertentu dapat fokus pada tugas masing-masing.

Contoh : lembaga eksekutif, yudikatif dan legislative.

3. Instansi Pengawas
Merupakan instansi yang memiliki tugas mengawasi suatu wilayah kerja. Misalnya instansi pemerintah yang mengawasi sektor pertanian, industry, dan sebagainya. Rohman

Menjelang Peringatan Hari Bhayangkara ke-78 Polda Kepri Adakan Lomba Debat Hukum

Mei, 28, 24

Batam – Cakranusantara.net | Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-78, Polda Kepri mengadakan Lomba Debat Hukum antar mahasiswa Fakultas Hukum se-Kepulauan Riau. Senin (27/5/2024)

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kabidkum Polda Kepri Kombes. Pol. Djoko Trisulo, S.I.K., M.H., Pejabat Utama Polda Kepri, perwakilan Ombudsman RI Bpk. Dr. Lagat Parroha Patar Siadari, S.E., M.H., Dewan Juri, moderator, para peserta lomba, dan seluruh panitia.

Dalam sambutannya, Kabidkum Polda Kepri Kombes. Pol. Djoko Trisulo, S.I.K., M.H., menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara ini dan berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk memfasilitasi pertukaran gagasan dan pengetahuan tentang hukum serta mempromosikan kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan mahasiswa dan masyarakat.

“Adapun tema lomba debat hukum tahun ini adalah Permasalahan Penegakan Hukum Polri dengan Isu Penyebaran Berita Hoax dan Penerapan Restorative Justice” ucap Kabidkum Polda Kepri Kombes. Pol. Djoko Trisulo, S.I.K., M.H.

Lebih lanjut, Kabidkum Polda Kepri Kombes. Pol. Djoko Trisulo, S.I.K., M.H., mengharapkan melalui kegiatan ini, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum dapat meningkat, khususnya dalam menghadapi isu-isu terkini seperti penyebaran berita hoax dan penerapan restorative justice.

“Terakhir, saya mengucapkan selamat kepada para peserta yang telah berhasil mencapai babak final. Harapan kedepannya agar para peserta dapat terus belajar dan berlatih untuk meningkatkan prestasi mereka di tingkat selanjutnya,” ujar Kabidkum Polda Kepri Kombes. Pol. Djoko Trisulo, S.I.K., M.H.

Terakhir, untuk masyarakat yang ingin mengadukan atau melihat peta kerawanan serta memerlukan bantuan kepolisian dapat menghubungi Call Center Polisi 110 atau unduh aplikasi Polri Super Apps di Googleplay/APP Store.– tutup Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh perwakilan Ombudsman RI dan sesi tanya jawab. Setelah itu, acara ditutup dengan pembagian hadiah kepada para pemenang lomba dan foto bersama.