Relawan Bocahe Bapak, Mendukung Jendral Pol Ahmad Lutfi Maju Pilgub Jateng

Juli, 22, 24

Salatiga – Cakranusantara.net | Kasak-kusuk dan isu majunya Irjen Pol Ahmad Luthfi di Pilgub 2024 bukan hisapan jempol belaka, namun telah terang benderang memenuhi ruang dan waktu untuk masyarakat Jawa tengah.

Gambar baliho Irjen Pol Ahmad Luthfi bertebaran dimana-mana, baik di jalan tingkat desa, Kabupaten hingga jalan provinsi.

Relawan yang menamakan dirinya Relawan Bocahe Bapak menggema dimana-mana, inilah surat rakyat suara Tuhan. Suara arus bawah tak terbendung dengan attitude baik dari seorang jendral yang sangat dekat dengan wong cilik.

Untuk itu, Relawan Bocahe Bapak yang ada di Kabupaten Salatiga tak sabar untuk mendorong Jendral Pol Ahmad Lutfi maju dalam perhelatan Pilgub di Jateng, Minggu (21/07/2024). Relawan Bocahe Bapak adakan kegiatan senam sehat serta baksos dan pasar murah, di jalan Jenderal Sudirman tepatnya di parkiran pasar Raya Salatiga.

Sesuai pantauan media tampak ribuan warga Salatiga memadati lokasi acara untuk mengikuti senam sehat dan bazaar.

Adapun bazaar pasar murah menyediakan minyak goreng murah serta sembako lainya.

Pengunjung selain mendapatkan harga sembako murah, banyak door prize menarik bagi pemenang undian, mulai dari sepeda santai dispenser, kipas angin, hingga puluhan hadiah lainnya.

Tampak antusias para peserta dengan mengenakan kaos dukungan kepada Ahmad Luthfi, yang digadang-gadang maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah.

Mbah Pujo, selaku penanggung jawab acara sekaligus Sekjen DPP RBB (Relawan Bocahe Bapak) menjelaskan,  bahwa acara serupa akan digelar di setiap Kecamatan di Kota Salatiga. Banyak ibu-ibu yang hadir merasa senang dengan adanya minyak goreng murah ini, mengingat harga minyak goreng yang saat ini cukup tinggi di pasaran.

“Dengan adanya acara minyak goreng murah ini, kami berharap bisa sedikit meringankan beban ibu-ibu dan para pedagang,” ujar Pujo.

Masih menurutnya, terkait dengan RBB, kami setia dan mendorong Jendral Pol Ahmad Luthfi maju Pilgub Jateng karena memiliki visi dan misi yang jelas, selain itu juga merakyat dan hamble.

“Acara yang digelar RBB, tidak hanya memberikan manfaat kesehatan tetapi melalui senam bisa meningkatkan hobi masing masing peserta. Bazaar yang kami lakukan suatu wujud memberikan bantuan ekonomi melalui minyak goreng murah, tentunya bisa meringankan beban belanja para ibu-ibu,” pungkasnya.

Editor : Rohman

Penimbunan Solar Bersubsidi Diduga Milik Oknum Sekdes

Juli, 22, 24

Pati – Cakranusantara.net | Demi mendapatkan solar bersubsidi berbagai macam cara dan modus dilakukan oleh para mafia solar. Termasuk mengisi di  Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang berada di Desa Banyutowo,  Kecamatan Dukuhsekti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Saat SPBN kedatangan solar, para nelayan langsung antri membeli dengan menggunakan jerigen berisikan 30 liter. Ironisnya, setelah beberapa jerigen terisi penuh tidak di bawa pulang tapi langsung di setorkan ke oknum Sekertaris Desa( Sekdes).

Salah satu Warga Desa Banyutowo, saat di konfirmasi mengatakan bahwa penimbunan solar bersubsidi tersebut diduga milik Wawan oknum Sekertaris.

“Kegiatan tersebut sudah dilakukan berbulan-bulan, tanpa ada pihak Kepolisian atau yang membidangi untuk melakukan penangkapan,” ungkapnya belum lama ini.

Ratusan jerigen isi 30 liter semua berisikan solar bersubsidi, dan tiga kempu berkapasitas seribu liter di tampung di rumah kosong di jadikan sebagai tempat penimbunan solar tersebut.

Saat awak media sidak di lokasi pada saat tengah malam, terdapat satu unit mobil tangki solar warna biru putih bernomor polisi H 9639 CQ bertuliskan PT MNE (Multi Niaga Energi) yang sedang beraktifitas mengisi solar.

Melihat kedatangan awak media ke lokasi pada tengah malam, para pekerja yang sedang beraktifitas menaikkan solar ke dalam mobil tangki langsung lari terbirit-birit meninggalkan tempat tersebut.

Sesuai aturan, penyalahgunaan BBM subsidi yang tertera pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60 miliyar, Senin (22/7/2024).

Editor : Rohman

Daftar LHKPN Polres/ta/bes se Polda Jateng, Didominasi Kapolresta Pati di Peringkat ke-5

Juli, 21, 24

Jateng – Cakranusantara.net |Daftar Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang sudah dimiliki oleh para Kapolres se tingkat Polda Jawa Tengah, didominasi  Kapolresta Pati di peringkat ke-5, Minggu  (21/7/2024).

Kapolres Purworejo memimpin LHKPN paling tajir diantara Kapolres/ta/bes lainnya. Ia memiliki kekayaan mencapai Rp. 7 miliar. Sehingga ia tergolong menjadi Kapolres paling kaya se Polda Jateng.

Harta Kekayaan itu berbagai jenis, mulai tempat tinggal atau rumah hingga kendaraan pribadi.

Berikut ini daftar harta kekayaan para Kapolres/ta/bes se Polda Jawa Tengah yang diambil dari LHKPN KPK terakhir :

1. Kapolres Purworejo, AKBP Edy Bagus Sumantri

Laporan harta kekayaan 2023 sebesar Rp. 7.043.000.000

2. Kapolres Cilacap, AKBP Ruruh Wicaksono

Laporan harta kekayaan 2023 sebesar Rp. 6.251.000.000

3. Kapolres Jepara, AKBP Wahyu Nugroho Setyawan

Laporan harta kekayaan 2023 sebesar Rp. 6.150.000.000

4. Kapolres Wonogiri, AKBP Jarot Sungkowo

Laporan harta kekayaan 2023 sebesar Rp. 5.338.000.000

5. Kapolres Pati, Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama

Laporan harta kekayaan 2023 sebesar Rp. 5.300.500.000

6. Kapolres Surakarta, Kombes Pol Iwan Saktiadi

Laporan harta kekayaan 2023 sebesar Rp. 4.910.854.173

7. Kapolres Karanganyar, AKBP Jerrold Hendra Kumontoy

Laporan harta kekayaan 2022 sebesar Rp. 4.707.930.676

8. Kapolres Batang, AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo

Laporan harta kekayaan 2023 sebesar Rp. 3.578.700.000

9. Kapolres Tegal, AKBP Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah

Laporan harta kekayaan 2023 sebesar Rp. 3.512.082.669

10. Kapolres Sragen, AKBP Petrus Parningotan

Laporan harta kekayaan 2022 sebesar Rp. 3.404.000.000

11. Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Prayudha Widiatmoko

Laporan harta kekayaan 2023 sebesar Rp3.095.857.000

12. Kapolres Purbalingga, AKBP Rosyid Hartanto

Laporan harta kekayaan 2023 sebesar Rp. 2.915.111.051

13. Kapolres Brebes, AKBP Achmad Oka Mahendra

Laporan harta kekayaan 2023 sebesar Rp. 2.840.000.000

14. Kapolres Kendal AKBP Feria Kurniawan

Laporan harta kekayaan 2023 sebesar Rp. 2.595.000.000

15. Kapolres Kudus, AKBP Ronni Bonic

Laporan harta kekayaan 2023 sebesar Rp. 2.376.000.000

16. Kapolres Banyumas, Kombes Ari Wibowo

Laporan harta kekayaan 2023 sebesar Rp. 2.032.991.000

17. Kapolres Klaten, AKBP Warsono

Laporan harta kekayaan 2023 sebesar Rp. 1.995.775.000

18. Kapolres Kebumen, AKBP Albertus Recky Robertho

Laporan harta kekayaan 2023 sebesar Rp. 1.950.000.000

19. Kapolres Rembang, AKBP Suryadi

Laporan harta kekayaan 2023 sebesar Rp. 1.159.206.435

20. Kapolres Salatiga, AKBP Aryuni Novitasari

Laporan harta kekayaan 2023 sebesar Rp. 1.062.800.000

21. Kapolresta Magelang, Kombes Pol Mustofa

Laporan harta kekayaan 2022 sebesar Rp. 994.240.000

22. Kapolres Blora, AKBP Jaka Wahyudi

Laporan harta kekayaan 2023 sebesar Rp. 836.000.000

23. Kapolres Boyolali, AKBP Muhammad Yoga Buanadipta Ilafi

Laporan harta kekayaan 2014 sebesar Rp. 806.430.442

24. Kapolres Wonosobo, AKBP Donny Lumbantoruan

Laporan harta kekayaan 2012 sebesar Rp. 292.646.220

25. Kapolres Semarang AKBP Ike Yulianto Wicaksono

Laporan harta kekayaan 2021 sebesar Rp222.000.000

26. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar

Laporan harta kekayaan 2022 sebesar Rp152.000.000

27. Kapolres Magelang Kota, AKBP Dhanang Bagus Anggoro

Laporan harta kekayaan 2008 sebesar Rp2.000.000

Sementara, untuk harta kekayaan Kapolres Demak, Sukoharjo, Pekalongan, Temanggung, Pemalang, Tegal Kota, Banjarnegara belum diketahui data LHKPN-nya hingga berita ini diterbitkan, dilansir dari ayo bandung, Minggu (21/7/2024).

Gambar hanya pelengkap bahan berita (Rohman)

Kapolresta Pati Terima Penghargaan dari Kapolda Jateng

Juli, 20, 24

Pati – Cakranusantara.net | Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama menerima penghargaan dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi. Penghargaan diberikan dalam acara Gelar Operasional Semester I Tahun 2024 di Hotel Hyatt Regency, Yogyakarta, Jumat (19/07/2024).

Penghargaan diberikan oleh Kapolda Jateng atas prestasi sebagai Peringkat I Satwil penyelesaian perkara terbaik Polres/Polresta tingkat Polda Jateng.

Atas penghargaan yang diterima, Kapolresta Pati mengatakan prestasi yang dicapai bukanlah prestasi pribadinya. Namun kerja keras seluruh personel Polresta Pati, terutama dalam kegiatan pengungkapan dan penyelesaian perkara.

“Ini prestasi bersama. Akan kami pertahankan dan tingkatkan. Terimakasih kepada Bapak Kapolda, dan terimakasih untuk seluruh personel Polresta Pati,” ucap Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama.

Diketahui, dalam acara Gelar Operasional Semester I Tahun 2024 tersebut, dihadiri oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Jateng dan para Kapolres, Kapolresta, dan Kapolrestabes jajaran Polda Jateng.

Dalam kesempatan itu Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi antara lain menegaskan komitmen Polda Jateng dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu fokus utama adalah Rencana Pergelaran Personil untuk Operasi Mantap Praja 2024, dengan total 220.470 personel yang akan dikerahkan. Dari jumlah tersebut, Polda Jateng akan menurunkan 24.185 personel, didukung oleh Kodam IV/Diponegoro dengan 10.044 personel, serta Linmas sebanyak 186.241 personel.

“Ini adalah upaya kita untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga dengan baik,” ujar Irjen Pol Ahmad Luthfi.

Selain itu, Polda Jateng telah melakukan berbagai persiapan pengamanan, termasuk pelatihan Pengawalan pribadi (Walpri), Pelatihan Sispam Kota dan Pelatihan Sispam Mako.

“Ploting dengan benar pembagian personel pengamanan sesuai Tahapan Pilkada, jangan sampai dalam pergerakan Lambat, Implementasikan Polda Jateng hadir,” tegas Kapolda. (Humas)

Polresta Pati Menerima Penghargaan Kompolnas Award 2024

Juli, 20, 24

Pati – Cakranusantara.net | Malam penganugerahan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Awards 2024 sukses digelar. Penghargaan diberikan kepada setiap kelompok dari tingkat Mabes hingga Polsek. Salah satunya adalah Polresta Pati.

Penghargaan dibagi menjadi 4 kategori, yaitu nominasi satker terbaik di tingkat Mabes Polri, polda terbaik kelompok A dan B, polres terbaik kelompok A dan B, serta polsek terbaik kelompok A dan B.

Untuk kategori satker Mabes Polri, Kompolnas menetapkan 5 nomine terbaik, yakni Pusdokes Polri, Litbang Polri, Pusdik Binmas Polri, Srena Polri, dan Unit PPA Bareskrim Polri. Posdokes Polri keluar menjadi pemenang.

Kemudian, kategori wilayah tingkat polda tipe A, kompolnas mengusung 5 nominasi, yaitu Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Lampung, dan Polda Sumatera Utara. Polda Sumut keluar menjadi pemenang.

Sementara pada tingkat polda tipe B dimenangi oleh Polda Jambi. Adapun nominasinya adalah Polda Jambi, Polda Kalimantan Selatan, Polda Papua, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Sulawesi Tengah.

Kemudian, untuk kategori wilayah tingkat polres tipe A, 5 besar polres terbaik adalah Polresta Pati, Polres Jember, Polresta Jembrana, Polres Singkawang, dan Polres Tanah Karo. Kategori ini dimenangi oleh Polres Jember.

Sementara kategori wilayah tingkat polres tipe B dimenangi oleh Polres Murung Raya. Adapun nominasi adalah Polres Bengkuli, Polres Donggala, Polres Barito Jambi, Polres Karimun, dan Polres Murung Raya.

Lebih lanjut, pada kategori tingkat polsek tipe A, Polsek Singaraja keluar menjadi pemenang. Sementara untuk polda tipe B diraih oleh Polsek Rasifeto Barat.

Ketua Harian Kompolnas Benny Jozua Mamoto mengatakan ajang ini digelar sebagai bentuk apresiasi bagi satuan wilayah di Polri yang dianggap maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kompolnas Awards pertama kali digelar pada 2022 sehingga ini merupakan tahun ketiga event tahunan itu diselenggarakan.

“Kompolnas Awards sudah dilaksanakan untuk yang ketiga kali dan ini merupakan wadah dari hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Kompolnas,” ujar Ketua Harian Kompolnas Benny Jozua Mamoto di Hotel Discovery, Jakarta Utara, Rabu (17/7/2024).

Benny menyampaikan selamat kepada para pemenang. Dia berharap gelaran Kompolnas Awards dapat menjadi semangat bagi Korps Bhayangkara untuk terus berbenah menjadi lebih baik.

“Saya ucapkan selamat kepada para pemenang, karena ini akan memotivasi, akan menciptakan suasana kompetisi yang sehat untuk terus berusaha melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara,” ucap Benny.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri atas identitas yang sudah terbangun sehingga kami dapat melaksanakan pemilihan ini dengan lancar dan baik,” sambungnya. (Humas Resta Pati)

e majalah edisi 8

Januari, 12, 25

Lagi ngapain sebuah mobil sedan Plat Merah parkir di halaman Hotel Kencana saat jam kerja, sayangnya terbidik kamera milik awak media pada juma’at 14 juni 2024. Data yang dihimpun media ini, diduga pengendara mobil plat merah dengan nopol K 9507 SS sedang melakukan kegiatan diluar kedinasan. Saat awak media mengkonfirmasi ke pihak resepsionis hotel, disitu ada tiga pekerja menjawab tidak tahu. Namun, mengalihkan satuan penjaga keamanan (Satpam). Ironisnya, saat ditanya menjawab, dengan nada kikuk (seakan ada yang dirahasiakan), sembari berkata, tadi ada dua bapakbapak yang mengendarai kendaran jenis sedan plat merah yang baru saja keluar. Dengan demikian, patut diduga ada oknum pejabat yang sedang melakukan kegiatan melawan kode etik kepegawaian, yang mana pada sa’at jam kerja malah keluyuran di hotel. Padahal tidak sedang melakukan kegiatan kedinasan. Hal demikian sudah dikonfirmasi ke Sekda Pati, Jumani namun belum ada tanggapan hingga berita diterbitkan.

PDF

Kurang dari 24 Jam, Polisi Berhasil Ringkus Tersangka Curanmor di Sukolilo Pati

Juli, 20, 24

Pati – Cakranusantara.net | Dalam waktu kurang dari 24 jam, Polsek Sukolilo telah berhasil mengungkap Kasus Pencurian Motor di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Teras Halaman rumah warga Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Kasus pencurian Sepeda motor Motor Honda Beat warna hitam tersebut terjadi pada Rabu, 17 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kapolsek Sukolilo AKP Sahlan mengungkapkan tersangka berinisial ST (56) Warga Desa Jimbaran Kayen Pati, yang merupakan Residivis Kasus Curanmor Roda Dua.

“Setelah menerima Laporan Polsek Sukolilo melakukan olah TKP, dari hasil olah TKP petugas mendapat informasi mengenai ciri-ciri pelaku. Kemudian petugas mencari keberadaan pelaku, lalu pada hari yang sama yaitu Rabu, 17 Juli 2024 sekira Pkl 18.30 WIB, petugas berhasil mengamankan Tersangka di pinggir Jalan Raya Cengkalsewu-Kudus turut Desa Bulucangkring Jekulo Kudus”, ungkapnya.

Kapolsek menjelaskan, pada waktu itu Tersangka sedang mengendari Motor Honda Vario warna Putih Silver yang merupakan Hasil Curian TKP Kayen. Selanjutnya petugas menyita Barang Bukti Motor Honda Beat warna hitam hasil curian TKP Sukolilo yang disimpan Tersangka di Desa Kesambi Kecamatan Mejobo Kudus.

“Tersangka rencana mau Kabur ke Pulau Bali karena tahu rumahnya digrebek petugas, sudah membawa bekal dan tas besar”, Lanjut Kapolsek.

Lalu Tersangka dan Barang Bukti berupa Motor Honda Beat hitam hasil curian TKP Sukolilo dan Motor Honda Vario warna Putih Silver Hasil Curian TKP Kayen, dibawa ke Mapolsek Sukolilo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Atas perbuatannya, Tersangka curanmor ini disangka melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara”, pungkasnya. (Humas)

Gelar Rakorpok Triwulan II, Pj Bupati Sampaikan Hasil Temuan

Juli, 19, 24

Pati – Cakranusantara.net | Pemerintah Kabupaten Pati gelar Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (RAKORPOK) serta Evaluasi Pendapatan Daerah Triwulan ke-ll tahun anggaran 2024.

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang Pragolo Sekretariat Daerah Kabupaten Pati itu dihadiri Pj Bupati Pati, Sekretaris Daerah Pati, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pati, Kepala BPKAD, Kepala Bapperida Kabupaten Pati, serta Kepala OPD, Camat serta perwakilan BUMD dan Lurah di lingkungan Pemkab Pati.

Mengawali paparannya, Kepala Bapperida Kabupaten Pati, Muhtar mengatakan, rapat ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap realisasi DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), serta untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan anggaran dan kendala yang dihadapi serta untuk memastikan tercapainya target kinerja secara ekonomis, efisien dan efektif.

“Untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan dalam Renja PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) serta sasaran dan prioritas pembangunan dalam RKPD,” paparnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Jumani menyinggung capaian nilai MCP (Monitoring Center For Prevention) yang mendapatkan apresiasi dari KPK.

“Ini mendapat apresiasi dari KPK, hanya saja nilai MCP KPK yang biasanya kita diatas 90, mudah-mudahan nanti sebelum penutupan penilaian itu kita bisa mencapai nilai yang maksimal,” ungkapnya.

Jelang Pilkada, Jumani juga mengingatkan agar PNS tetap menjaga netralitas. Ia mengatakan bahwa Sekda sebagai pembina disiplin PNS berkewajiban selalu mengingatkan, jangan sampai PNS melakukan sesuatu yang pada akhirnya merugikan diri sendiri.

“Baik itu tahu regulasi ataupun tidak, ketidak tahuan regulasi itu juga bukan suatu alasan. Karena birokrasi itu dasar bekerjanya adalah regulasi. Kalau paham regulasi pasti clear, selesai pekerjaan kita. Jadi terkait netralitas ini tolong benar-benar dijaga” pesan Jumani.

Dalam arahannya, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengingatkan agar para Kepala OPD menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga nantinya mampu dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

“Tentunya ini suatu langkah konkrit yang harus kita lakukan di 2024 ini jangan sampai ada permasalahan-permasalahan yang nantinya muncul di dalam audit BPK,” tegasnya.

Henggar mengungkap, bahwa dari temuan BPK, Kabupaten Pati masuk dalam kategori nomor 1 se Jawa Tengah. Hal itu dinilai Henggar sebagai langkah yang luar biasa.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sekda dan seluruh jajaran yang ada di Pemerintahan Kabupaten Pati. Karena tidak mungkin kita menyelesaikan itu semua tanpa peran serta panjenengan,” ungkap Henggar.

Pihaknya berharap, apa yang telah dicapai ini mampu ditingkatkan, sehingga nantinya kedepan dapat membawa kebaikan bagi semua. Termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ops Patuh Candi, Satlantas Polresta Pati Anjangsana Datangi Keluarga Korban Laka

Juli, 19, 24

Pati – Cakranusantara.net | Satlantas Polresta Pati melaksanakan kegiatan Bakti Sosial kepada korban kecelakaan. Kanit Gakkum Satlantas Polresta Pati mendatangi kediaman korban laka di Desa Panjunan dan Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Kamis (18/07/2024).

Kegiatan ini Dalam rangka Operasi Patuh Candi 2024 dengan Tema “Polantas Sahabat Masyarakat”, dan Kegiatan ini diterima dengan baik oleh keluarga besar para korban laka lantas.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Pati Ipda Moch Apri Hermawan berbincang langsung dengan keluarga korban laka lantas. Memberikan tali asih kepada keluarga korban.

“Pelaksanaan kegiatan Anjangsana dilaksanakan langsung ke rumah kediaman korban laka lantas berupa silaturahmi tatap muka dan pemberian motivasi secara moral serta penyerahan bantuan sembako kepada korban laka lantas,” ucap Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kasat Lantas Kompol Asfauri.

Kasat Lantas menegaskan kegiatan ini sebagai wujud kepedulian dan bentuk dukungan moril Satlantas Polresta Pati kepada para korban laka lantas.

Kasat Lantas juga berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk turut peduli keselamatan diri sendiri serta pengguna jalan lain.

“Kami juga berpesan kepada kelurga korban laka lantas betapa pentingnya keselamatan di jalan raya. Ingat ada keluarga kita yang menunggu di rumah jadi patuhi segala aturan dalam berlalu lintas,” pungkasnya. (Humas Resta Pati)

Perbankan, Agunan Bukan Atasnama Hak Milik Itu Tidak Sah

Juli, 19, 24

BRI Pati
Ababil dan Toni, di Kantor BRI cabang pati

Pati – Cakranusantara.net | Secara umum dalam perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan orang yang menggunakan agunan milik orang lain itu tidak sah menurut hukum di Indonesia.

1. Prinsip kesetaraan (Paritas) berarti, seorang pihak tidak dapat menyerahkan sesuatu yang bukan miliknya sebagai jaminan. Dalam kasus ini, seseorang tidak memiliki hak atas agunan yang digunakan sebagai jaminan, sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal :

1. 1440 KUHPerdata, bahwa jaminan harus berupa hak atas sesuatu yang dimiliki oleh peminjam atau pemberi jaminan. Dalam kasus ini, seseorang tidak memiliki hak atas agunan, sehingga perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat jaminan yang diatur dalam pasal 1440 KUHPerdata.

2. Pasal 1423 KUHPerdata bahwa penggunaan sesuatu yang bukan milik sendiri sebagai jaminan tanpa izin dari pemiliknya dapat dipertanyakan. Dalam kasus ini, seseorang menggunakan agunan milik orang lain sebagai jaminan tanpa izin dari pemiliknya, sehingga perjanjian tersebut dapat dipertanyakan.

3. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320 menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

  1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
  3. Suatu hal tertentu
  4. Suatu sebab yang halal. Dalam kasus ini, syarat kesepakatan dan sebab yang halal tidak terpenuhi, karena menggunakan sertifikat milik orang lain tanpa izin berarti ada unsur ketidakjujuran dan melanggar hukum.

Penggunaan sertifikat milik orang lain tanpa izin, yang digunakan sebagai jaminan pinjaman juga dapat dikenai sanksi pidana. Ada beberapa undang-undang yang mengatur hal ini, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang terkait perbankan dan kredit :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggunaan sertifikat milik orang lain tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan atau penipuan. Pasal-pasal yang relevan meliputi ;

a. Pasal 263 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

a. Pasal 266 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat yang isinya dipalsukan, atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

b. Undang-Undang Perbankan juga memiliki ketentuan mengenai tindakan yang dapat dikenakan sanksi terhadap bank dan pihak terkait dalam hal pelanggaran ketentuan perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank harus melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pelanggaran terhadap prinsip ini bisa dikenakan sanksi administratif maupun pidana, tergantung dari jenis pelanggarannya.

c. Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah juga mengatur tentang jaminan utang yang menggunakan sertifikat tanah. Penggunaan sertifikat tanah milik orang lain tanpa izin bisa dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan berpotensi dikenakan sanksi pidana.

Sanksi Bagi Debitur dan Bank

a. Debitur, Jika terbukti debitur menggunakan sertifikat milik orang lain tanpa izin, debitur dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan KUHP, baik untuk pemalsuan maupun penipuan.

b. Bank, Jika bank terbukti terlibat atau lalai dalam verifikasi sertifikat yang digunakan sebagai jaminan, bank dapat dikenakan sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan dalam kasus tertentu, pejabat bank dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti terlibat secara aktif dalam tindak pidana tersebut.

Perjanjian pinjam meminjam antara bank dan seseorang yang menggunakan sertifikat orang lain sebagai jaminan tanpa izin dari pemilik sertifikat tidak sah berdasarkan hukum di Indonesia.

Terdapat beberapa alasan hukum yang mendasari ketidakabsahan perjanjian tersebut :

1. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320 KUH Perdata: Menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Suatu hal tertentu Suatu sebab yang halal Dalam kasus ini, syarat kesepakatan dan sebab yang halal tidak terpenuhi, karena menggunakan sertifikat milik orang lain tanpa izin berarti ada unsur ketidakjujuran dan melanggar hukum.

2. Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan: Bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini, bank harus memastikan bahwa jaminan yang digunakan sah dan tidak bermasalah hukum. Jika bank menerima sertifikat milik orang lain tanpa izin pemiliknya, bank telah melanggar prinsip kehati-hatian ini.

3. Hak tanggungan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah: Mengatur bahwa untuk penjaminan dengan hak tanggungan, diperlukan persetujuan dari pemilik tanah atau benda yang dijaminkan Tanpa izin pemilik, penggunaan sertifikat tersebut sebagai jaminan tidak sah.

Dampak Ketidakabsahan Perjanjian Tidak Mengikat Secara Hukum:

  • Perjanjian pinjam meminjam yang menggunakan sertifikat orang lain tanpa izin pemiliknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini berarti, baik bank maupun debitur tidak bisa menuntut hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut.
  • Potensi Gugatan: Pemilik sertifikat yang sah bisa menggugat perjanjian tersebut dan meminta pembatalan perjanjian serta pengembalian sertifikat. Pemilik juga bisa menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat penggunaan sertifikatnya tanpa izin. Sanksi Hukum selain ketidakabsahan perjanjian, tindakan menggunakan sertifikat milik orang lain tanpa izin juga bisa dikenakan sanksi pidana.

Seperti tindak pidana pemalsuan dan penipuan adalah pelanggaran serius yang dapat berujung pada hukuman penjara bagi pihak yang terbukti bersalah. Dengan demikian, perjanjian pinjam meminjam antara bank dan seseorang yang menggunakan sertifikat milik orang lain tanpa izin tidak sah berdasarkan hukum di Indonesia.

Bank dan debitur harus memastikan bahwa semua dokumen jaminan yang digunakan dalam perjanjian adalah sah dan telah mendapatkan izin dari pemilik yang sah.