Pansus Hak Angket 2025, Kenaikan PBB-P2 Bukan Usulan Kades

Agustus, 28, 25

Cakranusantara.net, Pati || Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Pati geruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati guna memberikan klarifikasi di rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang, Kamis (28/8/2025).

Mereka membantah keterlibatan usulan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menjadi isu panas di tengah masyarakat.

Pernyataan tegas dari para Kades menjadi salah satu poin penting dalam rangkaian sidang Pansus yang kini tengah menyelidiki berbagai dugaan pelanggaran oleh Bupati Pati Sudewo. Kenaikan pajak menjadi salah satu pemicu utama munculnya hak angket pemakzulan.

Salah satu yang memberikan pernyataan adalah Kepala Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, Suwardi yang akrab disapa Gabret, ia menegaskan, bahwa para Kades sama sekali tidak pernah mengusulkan kenaikan PBB-P2 seperti yang selama ini disampaikan oleh pihak eksekutif.

“Kami hanya diundang dalam sosialisasi setelah kebijakan itu ditetapkan,” ujarnya.

Menurut Gabret, undangan sosialisasi tersebut datang setelah keputusan kenaikan pajak sudah ditetapkan. Para Kades hanya diminta untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa pernah terlibat dalam proses perumusan maupun pengambilan keputusan kebijakan tersebut.

Sikap senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Suwarto. Ia bahkan mengungkapkan, banyak Kades merasa tersinggung dengan pernyataan Bupati Pati Sudewo yang menyebut bahwa kenaikan pajak berdasarkan usulan dan musyawarah bersama para Kepala Desa.

“Pernyataan itu tidak benar. Justru kami merasa seperti dijadikan tameng. Itu membuat hubungan kami dengan masyarakat menjadi tidak harmonis,” ujar Suwarto.

Ia menilai narasi tersebut bisa menimbulkan konflik horizontal di lapangan karena masyarakat menganggap kepala desa ikut bertanggung jawab atas kenaikan pajak. Rohman

Lagi!!!!…., Puput Kembali Mangkir di Persidangan, Bakal Dijemput Paksa

Agustus, 28, 25

Cakra
Photo : Persidangan hari ini (Rabu, 27 Agustus 2025), terdakwa Anifah (di tengah persidangan)

Cakranusantara.net, Pati || Dugaan Penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 3,1 Milyar masuk sidang Kelima dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi – saksi kasus perkara nomor : 113/Pid.B/2025/PN.pti dengan terdakwa Anifah yang berdomisili di jalan mojopitu, no.16, Kecamatan / Kabupaten Pati, Rabu (27/08/2025).

Kuasa hukum korban, Dr. Teguh Hartono mengatakan, jika agenda sidang kali ini masih tahap pemanggilan Saksi, yang dihadirkan yaitu Puji Supriyani alias Puput, namun kembali tidak hadir ke Persidangan, sehingga Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan untuk memanggil saksi secara paksa.

“Fakta-fakta di muka persidangan yang sebelumnya mengungkap bagaimana cara terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan. Bermula pada tanggal 27 Maret 2023 Anifah meyakinkan Saksi korban di rumahnya bahwa Terdakwa memiliki usaha ternak ayam, jual beli ayam, pakan ayam dan kerjasama dengan RPA serta menjanjikan bagi hasil antara 5 sampai 7 persen,” terang Teguh Hartono.

Dengan tipu muslihat Anifah, kemudian saksi Korban selama kurun waktu bulan Maret 2023-Maret 2024 mengalami kerugian sebesar 3,1 Milyar rupiah. Dalam persidangan didapati fakta bahwa uang bagi hasil yang pernah diberikan kepada Korban ternyata uang dari Saksi Korban itu sendiri.

“Uang Saksi Korban tidak dipergunakan untuk usaha jual beli ayam, ternyata dipinjamkan kepada Puput dengan baik dikenakan bunga sebesar 10 persen tanpa sepengetahuan Korban. Dan didapati fakta ternyata perusahaan Terdakwa Anifah fiktif. PT PUAS sudah tidak beroperasi sejak Tahun 2021. Demikian juga PT. Mustika Jaya Abadi Kudus tidak terdaftar di Ditjen AHU Kemenkumham,” paparnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bersesuaian dengan Keterangan Saksi-Saksi sebelumnya. Uang yang di klaim sebagai keuntungan atau return oleh Terdakwa, itu senyatanya uang Korban sendiri. Karena investasi jual beli ayam dan pakan sejatinya tidak pernah ada, perusahaannya juga fiktif serta uang korban dipinjamkan ke pihak lain, dari hasil itu kemudian Terdakwa menyerahkan sebagian kepada Korban seolah-olah itu adalah bagi hasil atau keuntungan investasi jual beli ayam.

“Kami berharap, suami Terdakwa atas nama Sony Febriardi Kurniawan turut dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Karena dari awal telah ikut turut serta bersama-sama dengan Terdakwa, seolah-olah menjalankan investasi jual beli ayam, bahkan terakhir Suami Terdakwa telah menukar jaminan tanah yang semula tanah milik Bapak Pirna dengan tanah di Rembang miliknya,” pungkasnya. Rohman.

Baca Juga : Horee!!!!. Berasa Kebal Hukum, Akhirnya AH Ditahan di Rutan Setelah Menjadi Tahanan Kota

Baca Juga : Wiwit Vs Anifah : Sidang Ditunda Karena Saksi Tidak Datang Satu Pulang

Baca Juga : Anifah, Sidang Kasus Penipuan 3,1 Milyar Tahap Pemanggilan Saksi-saksi

Baca Juga : Kasus Investasi 3,1 Milyar Rupiah Perkara Nomor 113/Pid.B/2025/PN.pti Jalani Sidang Pertama

Dapat Fee Proyek 720 Juta Rupiah, Bupati Pati Sudewo Penuhi Panggilan KPK-RI

Agustus, 27, 25

Tipikor
Photo : Bupati Pati Sudewo (tengah bermasker)

Cakranusantara.net, Jakarta || Bupati Pati Sudewo memenuhi Panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi-Republik Indonesia (KPK-RI) atas dugaan kasus Korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, Rabu (27/8/2025).

Dalam video berdurasi 30 detik yang beredar saat dimintai keterangan di depan Gedung KPK-RI Sudewo irit bicara, hanya menjawab penuhi panggilan KPK yang pada persidangan sebelumnya dicatut oleh Dua Orang terdakwa pelaku Korupsi di dalam dakwaan.

Rentetan kasus Tipikor di proyek DJKA itu ditangani oleh KPK sebagaimana telah disampaikan oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo pada beberapa waktu yang lalu, baca beritanya;

Ribuan Warga Geruduk Kantor Pos Cabang Pati, Korupsi : Segera Tahan Sudewo

“Berita sebelumnya, Sudewo telah diminta hadir oleh KPK pada Jum’at (22/8) lalu. Namun ia tidak hadir dengan alasan ada agenda lain. Dia dipanggil karena merupakan salah satu pihak yang diduga telah menerima aliran uang dari kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api pada DJKA Kemenhub saat masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR-RI,” ucapnya.

Nama Sudewo dicatut dalam dua dakwaan Yakni dakwaan Putu Sumarjaya selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) dan Bernard Hasibuan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jabagteng.

“Kembali dalam dakwaan, Sudewo disebut sebagai pihak yang turut bersama-sama menerima suap total sebesar Rp 18.396.056.750 terkait Paket Pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso KM. 96+400 SD KM.104+900 (JGSS-06),” ujar Budi Prasetyo.

Perbuatannya itu dilakukan bersama-sama Putu Sumarjaya, Bernard Hasibuan, Risna Sutriyanto (Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa (Pokja) pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Kementerian Perhubungan), Medi Yanto Sipahutar (pemeriksa madya BPK), Wahyudi Kurniawan, dan Muhammad Suryo.

“Jatah untuk Sudewo yang disebut sebesar 0,5 persen dari nilai proyek sebesar Rp 143,5 miliar. Sudewo disebut menerima uang fee secara tunai sebesar Rp 720 juta pada September 2022 dari Dion Renato Sugiarto. Menerima melalui Doddy Febriatmoko (Staf Dion Renato Sugiarto) atas arahan Harno Trimadi (Direktur Prasarana Perkeretaapian, DJKA Kemenhub) dan Bernard Hasibuan serta atas sepengetahuan Putu Sumarjaya,” tegasnya. Rohman

Polres Kendal Beri Penghargaan  Anggota Berprestasi

Agustus, 27, 25

Cakranusantara.net, Kendal || Polres Kendal menggelar apel untuk memberikan penghargaan kepada 13 anggota berprestasi. Apel yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kendal, AKBP Hendry Susanto Sianipar, di halaman Mapolres Selasa 26-8-2025. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas kinerja luar biasa para personel.

Bertindak sebagai perwira apel adalah Iptu Rina Kurniawaty, dan komandan apel dipercayakan kepada Ipda Egoh Santoso.

Sebanyak 13 anggota menerima penghargaan atas berbagai pencapaian, di antaranya Pengungkapan kasus pembunuhan Weleri. Penghargaan diberikan kepada 9 anggota yang berhasil mengungkap kasus pembunuhan di wilayah Weleri. Mereka adalah Aiptu Tofan Meiyudiarto, Aiptu Saiful Arif, Aipda Yudi Arif Kurniawan, Aipda Masyudi, Aipda Mukhamad Mas’ud, Bripka Tri Yusbijanto, Bripka Kalvin Kariwangan, Bripka Nova Anang Mustaqim, dan Brigpol Pramesta Zaivani.

Peraih Nilai Tes Kesamaptaan Jasmani Terbaik, tiga anggota dihargai atas pencapaian nilai terbaik dalam tes kesamaptaan jasmani. Mereka adalah Briptu Muchamad Arifin (golongan 1), Aipda Bintoro Bayu Murti, S.H. (golongan 2), dan Kompol Amin Supangat, S.H. (golongan 3).

Penghargaan juga diberikan kepada Aipda Fadholin atas perannya sebagai Bhabinkamtibmas teraktif.

Kapolres Kendal menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada para anggota yang berprestasi. Menurutnya, penghargaan ini adalah wujud pengakuan pimpinan atas jasa dan prestasi personel dalam melaksanakan tugas.

“Pemberian penghargaan bukanlah hak yang pasti diterima oleh anggota Polri, melainkan hasil dari penilaian berbagai aspek, seperti dedikasi, loyalitas, disiplin, dan tanggung jawab,” ujar Kapolres.

Ia menambahkan bahwa prestasi ini menunjukkan kinerja yang melebihi tugas pokok, baik bagi anggota di bagian operasional maupun staf.

“Pertahankan prestasi kalian dan terus tingkatkan kinerja, jangan merasa puas dalam mencapai sesuatu,” tegas Kapolres Hendry Susanto Sianipar.

Ia mengingatkan bahwa dinamika perkembangan situasi akan selalu berubah dan menuntut peningkatan kualitas, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Teguh

Penandatanganan PKS Antara UPT Pemasyarakatan se-Ekswil Pati dengan Yayasan Al-Ma’laa Getasrejo

Agustus, 27, 25

Cakranusantara.net, Pati || Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati (26/08/2025) telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-eks Karesidenan Pati dengan Yayasan Al-Ma’laa Getasrejo. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam upaya peningkatan pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan pemasyarakatan.

Acara dihadiri oleh Ketua Yayasan Al-Ma’laa Getasrejo, Djunaidi, S.Pd beserta jajaran, serta para Kepala Rutan dan Lapas dari wilayah eks Karesidenan Pati, yakni Kepala Rutan Kelas IIB Demak, Kepala Rutan Kelas IIB Jepara, dan Kepala Rutan Kelas IIB Kudus, selain tuan rumah Kepala Lapas Kelas IIB Pati.

Rangkaian acara dimulai dengan pembukaan resmi, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang mengobarkan semangat nasionalisme seluruh hadirin. Suasana khidmat terus terjaga saat doa bersama dipanjatkan, memohon kelancaran dan keberkahan kerja sama yang akan dijalin.

Dalam sambutannya, Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, menyampaikan harapannya agar kerja sama ini dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi warga binaan.

“Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai wujud sinergi antara lembaga pemasyarakatan dan masyarakat, khususnya Yayasan Al-Ma’laa. Harapannya, program-program yang dijalankan dapat menyentuh aspek spiritual dan sosial warga binaan, sehingga mereka lebih siap kembali dan diterima oleh masyarakat setelah menjalani masa pidana,” ujar Kalapas Suprihadi.

Momen utama yakni penandatanganan surat perjanjian kerja sama dilakukan secara bergilir oleh Ketua Yayasan Al-Ma’laa Getasrejo bersama para Kepala Rutan dan Lapas se-eks Karesidenan Pati. Penandatanganan ini menandai komitmen bersama dalam mendukung program pembinaan warga binaan, khususnya dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan pembinaan sosial.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk dokumentasi dan simbol kekompakan antar pihak yang terlibat dalam kerja sama ini.

Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara lembaga pemasyarakatan dan lembaga sosial keagamaan dalam membentuk pribadi warga binaan yang lebih baik dan siap kembali ke tengah masyarakat.

ANBK 2025 di MTsN 1 Pati Berjalan Lancar, 45 Siswa Ikuti Ujian

Agustus, 27, 25

Cakranusantara.net, Pati || Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Tahun 2025 di MTsN 1 Pati berlangsung sukses tanpa kendala. Kegiatan yang diikuti oleh 45 siswa kelas VIII ini digelar pada Senin–Selasa (25-26/8/2025).

Ketua Panitia ANBK MTsN 1 Pati, Muhammadun, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian asesmen berjalan tertib, baik dari aspek teknis maupun kehadiran siswa.“Alhamdulillah, selama dua hari pelaksanaan setiap sesi berjalan lancar. Semua siswa hadir tepat waktu tanpa ada yang berhalangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pada hari pertama asesmen, peserta mengerjakan soal literasi membaca serta mengikuti survei karakter. Sementara itu, hari kedua difokuskan pada pengukuran kemampuan numerasi dan survei lingkungan belajar.

“Berkat kerja sama dan kerja keras panitia yang telah menyiapkan segala kebutuhan teknis, ANBK berjalan optimal. Ditambah dengan peran pengawas ruang yang memastikan jalannya asesmen sesuai prosedur,” tambahnya.

ANBK sendiri merupakan program evaluasi yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk meningkatkan mutu pendidikan. Evaluasi dilakukan melalui tiga instrumen utama, yakni Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi dan Numerasi, Survei Karakter, serta Survei Lingkungan Belajar.

Kepala MTsN 1 Pati, Wahyu Hidayat, memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ANBK.“Terima kasih kepada panitia dan pengawas ANBK yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dengan adanya koordinasi yang baik, ANBK di MTsN 1 Pati berjalan lancar,” ungkap Wahyu.

Ia berharap hasil asesmen ini dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait kemampuan siswa, kualitas pembelajaran, serta kondisi lingkungan belajar di MTsN 1 Pati.

Polres Kendal Gelar Sosialisasikan Police Tube dan Teknik Public Speaking Untuk Transparansi Informasi

Agustus, 26, 25

Cakranusantara.net, Kendal || Polres Kendal menggelar sosialisasi Platform Police Tube sekaligus pelatihan teknik public speaking yang dipimpin Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto di Aula Tribrata, Senin (25/8/2025).

Kegiatan dihadiri Kapolres Kendal AKBP Hendry Susanto Sianipar, Wakapolres Kendal Kompol Indra Jaya Syafputra, pejabat utama Polres Kendal, para Kapolsek jajaran, serta Kasi Humas Polres Kendal AKP Rasban, bersama anggota Sihumas.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Kendal menekankan bahwa kehumasan memiliki peran strategis di era digital, di mana masyarakat semakin mengandalkan informasi melalui media sosial. Terobosan Polri melalui Police Tube dinilai dapat menjadi sarana transparansi informasi kepada publik.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menjelaskan bahwa kualitas komunikasi dan konten menjadi kunci utama dalam menyampaikan pesan kepolisian kepada masyarakat.

“Polisi harus mampu berbicara di depan publik dan media dengan baik. Public speaking adalah keterampilan wajib agar pesan Polri tersampaikan secara jelas,” tegasnya.

Selain itu, Kombes Pol Artanto juga memaparkan tata cara penggunaan aplikasi Police Tube, mulai dari proses mengunduh, login, hingga mengunggah konten. Ia menekankan agar setiap jajaran, khususnya Polsek, aktif mengelola akun media sosial yang update dan informatif.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab, foto bersama, dan doa penutup. Melalui kegiatan ini, diharapkan fungsi Humas Polri semakin profesional, adaptif dengan perkembangan digital, serta mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Teguh

Wiwit Vs Anifah : Sidang Ditunda Karena Saksi Tidak Datang Satu Pulang

Agustus, 25, 25

Cakranusantara.net, Pati || sidang perkara nomor 113/Pid.B/2025/PN.Pti antara Wiwit Vs Anifah atas dugaan kasus Penipuan dan/atau Penggelapan terpaksa harus ditunda oleh Hakim. Lantaran saksi-saksi yang dipanggil tidak Datang pada hari ini, Senin (25/8/2025).

Kuasa Hukum Korban, Dr. Teguh Hartono, S.H., M.H. usai sidang menjelaskan, jika pihaknya menangani perkara dugaan Penipuan dan Penggelapan sejumlah uang sebesar Rp. 3,1 Milyar masuk sidang Keempat dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi-saksi. Perkara ini menimpa korban Nurwiyanti dengan panggilan akrab Wiwit.

“Sidang Keempat ini dengan agenda pemeriksaan lanjutan dari Saksi-Saksi sebelumnya, yaitu Tohari, Ketua RT, Yoseptia, Sudiharsono dan Joko Santoso,” jelas Kuasa hukum korban.

Dalam persidangan sebelumnya, mengdihadirkan Saksi Tohari yang merupakan Paman Anifah mengungkap fakta di persidangan, bahwa tahun 2022 kandang ayam sudah tidak digunakan dan kerjasama dengan Terdakwa tidak pernah ada.

“Begitu juga Saksi Yoseptia dari pihak toko Pakan Ayam juga mengungkapkan, bahwa Terdakwa tidak pernah beli pakan ayam atau kerjasama dengan Terdakwa Anifah. Dengan tegas menyatakan kuitansi yang dibuat Terdakwa bukan dari Toko Sapta Jaya alias kuitansinya dipalsukan oleh Terdakwa,” jelasnya.

Sedangkan Saksi Sudiharsono dan Saksi Joko Santoso memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak bersesuaian dengan bukti yang ada. Sehingga membuat JPU mengingatkan Saksi bahwa mereka seharusnya ikut serta mempertanggung jawabkan kuitansi-kuitansi yang tidak benar tersebut bersama Terdakwa.

“Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan kerugian yang dialaminya, berharap perkara pidana ini harus diputuskan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim agar terdakwa Anifah tidak berdalih bahwa ini perkara perdata atau wanprestasi biasa. Sebagaimana ketentuan Pasal 29 AB (Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia) dan Pasal 1328 KUH Perdata bahwa perkara pidana seperti penipuan harus diputus terlebih dahulu daripada perkara perdatanya,” ujarnya.

Pasal 1328 KUHPerdata tegas mengatur Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.

“Menurut hemat kami, perjanjian dapat batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat yang obyektif, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu suatu hal tertentu (Obyek Perjanjian) dan sebab yang Halal (Kausa). Hal ini berarti perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal dan dianggap tidak pernah ada,” ungkap Teguh Hartono yang juga Dosen Hukum Acara Pidana dan Perdata di sejumlah perguruan tinggi, dan jebolan Program Doktor Ilmu Hukum di UNS. Rohman

Baca Juga : Perkara Wiwit dengan Anifah Masuk Sidang ke Tiga, Pemanggilan Saksi-Saksi

Baca Juga : Anifah, Sidang Kasus Penipuan 3,1 Milyar Tahap Pemanggilan Saksi-saksi

Baca Juga : Horee!!!!. Berasa Kebal Hukum, Akhirnya AH Ditahan di Rutan Setelah Menjadi Tahanan Kota

Ribuan Warga Geruduk Kantor Pos Cabang Pati, Korupsi : Segera Tahan Sudewo

Agustus, 25, 25

Aksi Kirim Surat
Photo : Rakyat Kabupaten Pati yang menggeruduk Kantor Pos cabang Pati

Cakranusantara.net, Pati || Ribuan Warga masyarakat Kabupaten Pati menggeruduk Kantor Pos Cabang Pati. Pasalnya, sejumlah rakyat Pati pada hari ini (Senin, 25 Agustus 2025) mengirimkan surat kepada Ketua KPK-RI agar Bupati Pati Sudewo segera ditahan atas kasus dugaan penerimaan suap Ratusan Juta rupiah.

Kasus suap di proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) itu ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana telah disampaikan oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo dilansir dari m.kumparan.com menjelaskan, bahwa Sudewo bersedia memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada Rabu (27/8) mendatang.

“Sebelumnya, Sudewo telah diminta hadir oleh KPK pada Jumat (22/8) kemarin. Namun ia tidak hadir dengan alasan ada agenda lain. Sudewo dipanggil karena merupakan salah satu pihak yang diduga telah menerima aliran uang dari kasus dugaan suap proyek jalur kereta api pada DJKA Kemenhub saat masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR-RI,” ucapnya.

Nama Sudewo dicatut dalam dua dakwaan Yakni dakwaan Putu Sumarjaya selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) dan Bernard Hasibuan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jabagteng.

“Kembali dalam dakwaan, Sudewo disebut sebagai pihak yang turut bersama-sama menerima suap total sebesar Rp 18.396.056.750 terkait Paket Pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso KM. 96+400 SD KM.104+900 (JGSS-06),” ujar Budi Prasetyo.

Perbuatannya itu dilakukan bersama-sama Putu Sumarjaya, Bernard Hasibuan, Risna Sutriyanto (Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa (Pokja) pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Kementerian Perhubungan), Medi Yanto Sipahutar (pemeriksa madya BPK), Wahyudi Kurniawan, dan Muhammad Suryo.

“Jatah untuk Sudewo yang disebut sebesar 0,5 persen dari nilai proyek sebesar Rp 143,5 miliar. Sudewo disebut menerima uang fee secara tunai sebesar Rp 720 juta pada September 2022 dari Dion Renato Sugiarto. Menerima melalui Doddy Febriatmoko (Staf Dion Renato Sugiarto) atas arahan Harno Trimadi (Direktur Prasarana Perkeretaapian, DJKA Kemenhub) dan Bernard Hasibuan serta atas sepengetahuan Putu Sumarjaya,” tegasnya.

Kantor Pos
Photo : Wawancara di depan kantor pos cabang Pati

Untuk itu, Rakyat Pati berkirim surat kepada Ketua KPK-RI agar Bupati Pati Sudewo segera diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka juga di tahan. Hal itu disampaikan oleh salah satu Tim Kuasa Hukum Masyarakat Pati Bersatu, Kristoni Dhuha saat diwawancarai didepan Kantor Pos Cabang Pati.

“Pihaknya meminta dengan pengiriman surat ini ke KPK agar Sudewo segera ditahan karena terlibat dalam kasus dugaan suap di proyek DJKA. Dan itu ada dalam fakta di persidangan pada tahun 2023 yang lalu,” terangnya.

Sementara itu, salah satu warga seusai mengirimkan surat saat dimintai keterangan mengatakan, dia mengirimkan surat ini berdasarkan hati nurani bukan karena dapat bayaran, kita disini tidak mendapatkan uang tapi malah mengeluarkan uang untuk membayar pengiriman surat ini.

“Tujuan kami mengirim surat untuk mendesak KPK supaya tuntutan rakyat Pati segera ditindaklanjuti oleh KPK. Karena telah jelas-jelas di catut dalam persidangan. Pada intinya, segera tetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dan ditahan,” katanya. Rohman

Suprihono Bos Tambang di Sukolilo Jadi Kordinator Aksi Damai Dukung Sudewo Terus Menjadi Bupati Pati

Agustus, 25, 25

Sukolilo
Photo : Suprihono Bos Tambang di Wilayah Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati menjadi Kordinator aksi

Cakranusantara.net, Pati || Salah Satu Bos Tambang di Wilayah Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati menjadi Kordinator Aksi Damai mendukung Sudewo terus menjadi Bupati Pati di Daerahnya. Hal itu bisa dibuktikan dengan viralnya Video di media sosial, Minggu (24/8/2025).

Video itu diunggah melalui Aplikasi Facebook dengan nama akun Didik Djojodiningrat yang kini menuai ratusan komentar kontroversial. Lantaran, warganet menilai Suprihono telah membela terduga Koruptor.

Dalam unggahan Video berdurasi 32 detik hasil wawancara dari Suprihono, selain menjadi Bos Tambang di Wilayah Kecamatan Sukolilo dia juga merupakan salah satu Perangkat Desa Kedumulyo yang menjabat Kamituwo atau Kepala Dusun (aktif, versi warganet dalam komentar).

Dalam video itu, Suprihono menyatakan jika dalam aksi damai tersebut dia mewakili masyarakat Kecamatan Sukolilo untuk mendukung penuh Sudewo terus menjadi Bupati Pati periode 2025 hingga 2030 mendatang. Namun video itu menuai komentar kontroversial diantaranya:

Saripin’s berkomentar Lho kamituwo suprih malah melu melu. Kuwe iki wes dadi kamituwo, nduwe tambang ilegal wong sedeso wes meneng ae malah melu melu jancok terae (komentar dalam video).

Sumali Indio berkomentar Ojo mengatasnamakan SE kec Sukolilo ah pakde .. Yo Ono seng seneng Yo Ono seng ora seneng. Tapi Yo Ojo atas nama… Masamu wong Sukolilo wes sowan kue Kabeh PO piye… Anehhh

Supriyanto berkomentar Ngakune Tokoh masyarakat jebul Kamituwo. VIRALKAN lur

Tini Efendi berkomentar Tetep pak sudewo dicopot jabatane Ben masyarakat e adem RK mumet

Mami Tik berkomentar Wedus comunity😂😂metu ne garong kbeh

Pakto berkomentar Eleng rayatmu pak aku gak

Usah mbok wakili aku wes muak sama penjabat Sukolilo bajingan semua

Khoirunnisa berkomentar Wong goblok Yo kui, jelas jelas bupati korupsi kok Yo isih dibelo

Ariyo Pamungkas berkomentar Inilah sebagian contoh klo bupati sudewo tidak pantas untuk memimpin,, karena menggunakan politik adu domba,, seperti jaman kolonial Belanda

Dwi Mulya Candra berkomentar Demi bayaran sego ndog karo es teh wae mbok lakoni ra nduwe isin… goblokmu mbok ntek ntekno pak pak oleh ndukung koruptor

Hariyono berkomentar Hahaha bakal di geruduk wong Pati tambangmu pak2….

Ira Irul berkomentar Lek.. Lek.. Rasahl mengatasnamakan wong sak kecamatan.. Karo tonggomu wae ora akur ngono kok

Aldi Aldii berkomentar Bar kadese dadi tumbal,Saiki kamituosing dadi tumbale sudewo,hati2 KLO masyarakat Pati bergerak wo!

Dan masih banyak lagi komentar lainnya terkait unggahan itu yang tidak bisa dicantumkan semuanya, yang rata-rata komentarnya mencecar Suprihono selaku Perangkat Desa namun dinilai tidak netral, malah menggerakkan massa untuk mendukung terduga Koruptor terus memimpin Kabupaten Pati.

Hingga berita ini diterbitkan tim awak media belum konfirmasi ke pihak terkait, diantaranya Kepala Desa (Kades) selaku atasannya langsung, sebenarnya Suprihono itu menduduki jabatan apa?, termasuk Inspektorat dan Dispermades serta dinas terkait lainnya. Rohman