Ketua DPRD Kabupaten Pati Pastikan Teguh Bandang Waluyo Tetap Menjadi Ketua Pansus Hak Angket

September, 24, 25

Cakranusantara.net, Pati || Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin didampingi Tiga wakil Ketua yakni Bambang Susilo, Suwito, dan Hardi menemui ribuan orang di depan gedung DPRD Pati pada Jum’at (19/9/2025).

Dalam kesempatan itu, Ali Badrudin menegaskan, bahwa pihaknya menjamin posisi Teguh Bandang Waluyo tetap menjadi sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo.

“Kami pastikan, Saudara Bandang akan tetap menjadi Ketua Pansus, dan bisa dipastikan jika tidak ada perubahan,” tegas Ali di hadapan peserta aksi.

Dan untuk Dua anggota DPR lainnya yakni Joko Wahyudi dan Iriyanto Budi Utomo bisa dipastikan tidak lagi menjadi anggota Pansus Hak Angket, Keputusan ini menjawab desakan para pendemo yang telah menilai komposisi pansus harus diperbaiki.

“Dengan adanya kepastian ini, pimpinan partai politik di DPRD Kabupaten Pati menyepakati agar tidak ada intervensi untuk mengganti posisi Bandang sebagai ketua Pansus,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pati sekaligus Wakil Ketua DPRD, Hardi menyampaikan komitmen untuk memenuhi tuntutan para demonstran.

“Fraksi Gerindra akan segera mengganti Iriyanto dari Anggota Pansus, kami hargai aspirasi masyarakat, dan kami akan lakukan pergantian sesuai permintaan,” ucap Hardi.

Masalah Sudewo agar diberhentikan dari Partai Gerindra itu wewenang Pimpinan Pusat. Pihaknya akan segera mengajukan ke Pimpinan Pusat.

“Hardi berjanji, bakal mengirim surat ke Pimpinan Pusat, yang isinya agar Sudewo diberhentikan dari Partai Gerindra. Diusahakan terakhir dikirim nanti pada tanggal 24 September 2025 mendatang,” Rohman

Penyebaran Nomer Telpon Tanpa Izin Pemilik Bisa Dikenakan Pasal Berlapis

September, 22, 25

Cakranusantara.net, Pati || Memberikan nomor telepon tanpa seizin dari pemiliknya dapat diancam dengan sejumlah Pasal. Yakni tentang Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang ITE, Minggu (21/9/2025).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dimana Pasal ini memberikan jaminan perlindungan tentang data pribadi, termasuk nomor telepon, dan mengatur tentang hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan pidana.

Kemudian dalam Pasal 32 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dimana dalam Pasal ini melarang penyebaran data pribadi seseorang tanpa izin, termasuk nomor telepon. Adapun ancaman hukumannya adalah :

  • Pasal 32 Ayat 1 : Pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 miliar.
  • Pasal 32 Ayat 2 : Pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3 miliar.
  • Pasal 32 Ayat 3 : Pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar.
  • Pasal 48 UU ITE : Pasal ini mengatur tentang jerat pidana bagi mereka yang melanggar Pasal 32 Ayat 1, 2, dan 3.

Hal yang perlu diingat, bahwa memberikan nomor telepon tanpa seizin dari pemiliknya bukan hanya melanggar masalah etika saja. Akan tetapi juga dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, biasakan terlebih dahulu meminta izin sebelum membagikan nomor telepon seseorang kepada orang lain.

Pers Independen Pengawas Kekuasaan Serta Penjaga Keseimbangan Negara

September, 22, 25

Cakranusantara.net, Demak || Pers yang Independen sebagai Pengawas Kekuasaan, Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab. Pers tidak boleh tunduk pada kekuasaan, kepentingan pemilik media, atau tren pasar yang tidak relevan dengan kebutuhan publik.

Hal itu disampaikan oleh Maula F. Andhi Konsultan Bidang Tata Pemerintahan dan Regulasi Kebijakan Publik RI. Masih sambungnya, Pers dalam negara demokratis seperti di Indonesia bukanlah sekadar menyampaikan informasi.

“Melainkan memiliki peran fundamental sebagai pengawas kekuasaan dan penyambung suara bagi masyarakat yang tak terdengar. Secara filosofis, Pers adalah elemen utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan,” sambungnya, Minggu (21/9/2025).

Menurutnya, kenapa Pers harus mengawasi kekuasaan? Karena tanpa pengawasan, kekuasaan bisa berubah menjadi tirani. Peran Pers disini bukan hanya penting, tapi sangatlah fundamental.

“Hukum Pers Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Hukum, Jurnalis, dan Sengketa Pers harus benar-benar diperhatikan dengan seksama,” tambah Andhi.

Peran pers dalam mengangkat isu-isu dari komunitas yang kerap terpinggirkan, seperti masyarakat adat di Sumatra, Papua dan Kalimantan. Suara mereka seringkali tidak sampai ke pusat kekuasaan, disinilah media mengambil peran strategis di negara kita.

“Apakah suara mereka sampai ke Pemerintahan Pusat yang ada di Jakarta? Kalau tidak, di situlah Pers hadir. Jadi tugas sebagai jurnalis bukan hanya memuat berita, tapi memperjuangkan suara yang nyaris tidak terdengar,” tandas Maula F Andhi. Rohman

Peduli Keluarga WBP, Lapas Pati Laksanakan Bakti Sosial

September, 22, 25

Cakranusantara.net, Pati || Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati kembali menggelar kegiatan Bakti Sosial (Baksos) untuk keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Sabtu pagi (20/9/2025).

Kegiatan rutin tiap bulanan berlangsung di meeting room Lapas Pati dan dihadiri langsung oleh Kalapas Pati, Suprihadi beserta jajaran pejabat struktural.

Dalam sambutannya, Kalapas Kelas IIB Pati menyampaikan, bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud nyata kepedulian, serta komitmen Lapas dalam membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan keluarga para Warga Binaan.

“Ia menekankan bahwa keberadaan dan peran aktif keluarga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembinaan serta reintegrasi sosial WBP ke masyarakat,” ucap Kalapas Pati.

Peran keluarga tidak bisa dipisahkan dari proses pemasyarakatan. Dukungan moral dan emosional dari keluarga menjadi bagian penting dari keberhasilan pembinaan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Lapas Pati hadir bukan hanya untuk WBP, tetapi juga peduli terhadap keluarga mereka di luar,” ujar Suprihadi.

Dalam kegiatan ini, Lapas Pati menyalurkan bantuan sosial kepada keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berupa paket sembako berisi kebutuhan pokok.

“Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian dan dukungan moral, serta untuk memperkuat hubungan baik antara pihak Lapas dan keluarga WBP,” sambungnya.

Bakti sosial ini merupakan agenda rutin bulanan yang dijalankan oleh Lapas Pati sebagai bagian dari program pembinaan dan pendekatan kemasyarakatan.

“Kegiatan berlangsung dengan penuh kehangatan, tertib, dan mencerminkan semangat kebersamaan antara pegawai, warga binaan, dan keluarganya,” tambahnya.

Lapas Kelas IIB Pati terus mengedepankan semangat kepedulian dan kebersamaan dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang hangat dan inklusif.

“Dengan pendekatan yang humanis, Lapas berkomitmen mendukung proses pembinaan yang holistik. Sehingga warga binaan dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan siap menghadapi tantangan kehidupan setelah masa pidana berakhir,” tandas Kalapas Pati, Suprihadi. Rohman

Kantor DPRD Kabupaten Pati Digeruduk Ribuan Orang, 10 Tuntutan di Kabulkan

September, 20, 25

Cakranusantara.net, Pati || Tak kenal lelah Masyarakat Pati Bersatu (MPB) Geruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati. Lantaran ada sejumlah anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang terindikasi masuk angin, Jum’at (19/9/2025).

Dalam aksi demo itu dihadiri ribuan orang, mulai dari orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Masyarakat Pati Bersatu hingga pihak Kepolisian maupun TNI untuk melakukan pengamanan saat aksi demo berjalan guna mengantisipasi terjadinya Anarkis.

Dalam orasinya Tim Kuasa Hukum Aliansi AMPB Khristoni Dhuha menuntut 13 point tuntutan diantaranya ;

1. Meminta Ketua Partai Politik (DPC/Tingkat Kabupaten) untuk mengawal sampai tuntas proses Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati (H. Sudewo, S.T., M.T.);

2. Meminta Ketua Partai Politik (DPC/Tingkat Kabupaten) berkomitmen untuk terbuka dalam menerima, mendengar dan menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Pati;

3. Meminta Ketua Partai Politik (DPC/Tingkat Kabupaten) untuk melakukan evaluasi secara terbuka atas kinerja Kader atau DPRD nya;

4. Meminta Ketua Partai Politik (DPC/Tingkat Kabupaten) untuk memecat Kader atau DPRD nya yang terbukti tidak bekerja secara maksimal untuk warga masyarakat pati secara umumnya, dan masyarakat yang ada didapil pemilihan masing-masing secara khususnya;

5. Meminta DPRD menuntaskan kerja Pansus Hak Angket secara akuntabel, substantif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

6. Meminta DPRD dan Fraksi PDI P untuk tidak mengganti Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati (H. Sudewo, S.T., M.T.) Bapak Teguh Bandang Waluyo;

7. Meminta DPRD dan Fraksi PDI P untuk mengganti Bapak H. Joko Wahyudi dari keanggotaan Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati (H. Sudewo, S.T., M.T.);

8. Meminta DPRD dan Fraksi Gerindra untuk mengganti Bapak Irianto Budi Utomo dari keanggotaan Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati (H. Sudewo, S.T., M.T.);

9. Meminta DPC Gerindra Kabupaten Pati untuk DPP Gerindra memecat Bapak H. Sudewo, S.T., M.T., dari jajaran Pengurus DPP Gerindra atau keanggotaan Partai Gerindra;

10. Meminta DPC Gerindra Kabupaten Pati untuk DPP Gerindra berkomitmen dalam mengawal kasus Tindak Pidana Korupsi (DJKA) yang menyeret nama Bupati Pati H. Sudewo, S.T., M.T.;

11. Meminta kepada seluruh jajaran Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Pati untuk berkomitmen melawan praktik-praktik Korupsi dipemerintahan tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, maupun Desa;

12. Meminta kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Pati untuk berkomitmen melawan praktik-praktik Korupsi yang ada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati;

13. Meminta Kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Pati untuk bekerja secara maksimal bagi masyarakat Kabupaten Pati, dan selalu berpijak pada kemaslahatan dan keberpihakan masyarakat kecil.

Setelah melalui tahapan antara pihak Aliansi AMPB dengan anggota DPRD Kabupaten Pati melakukan audiensi memperoleh 10 poin yang akan direalisasikan diantaranya ;

1. Tidak ada penggembosan Pansus, Pimpinan tidak ada intervensi atas pansus angket Pimpinan mendorong bekerja maksimal sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;

2. Pansus Tidak hanya menggali dan rapat-rapat pemeriksaan saja, namun juga menggali dari informasi masyarakat dan para ahli. Sehingga bila masyarakat mempunyai informasi atau data terkait poin-poin yang diperiksa pansus silahkan dapat disampaikan ke Pansus Angket;

3. DI DPRD Tidak ada satupun Fraksi yang menolak Hak Angket;

4. PDIP sepakat pansus berjalan, yang memimpin bergulimya hak angket di paripurna dan memimpin terbentuknya pansus adalah ketua DPRD yang notabene ketua PDIP Pati;

5. PDIP Tidak ada keinginan mengganti Ketua Pansus. Tidak bisa serta merta diganti, masyarakat jangan mudah terprovokasi isu-isu;

6. Penggantian anggota pansus dari PDIP atas nama Joko Wahyudi akan ditindaklanjuti sesuai tahapan dim peraturan Perundang-undangan. Paling lambat Rabu 24 September 2025;

7. DPC/Fraksi Gerindra menyetujui hak angket dan mendelegasikan Dua orang anggota fraksi untuk duduk di Pansus Angket Perihal penggantian personil pansus atas nama Irianto Budi Utomo siap dipenuhi dan akan diproses sesuai ketentuan Perundang-undangan paling lambat Rabu 24 September 2025;

8. Tidak mengakui kebijakan Bupati yang diduga melanggar hukum;

9. Tuntutan mengawal kasus Korupsi Bupati Sudewo di KPK Ri akan ditindaklanjuti surat ke DPP Gerindra paling lambat Rabu 24 September 2025;

10. Tuntutan Bupati Sudewo agar diberhentikan sebagai pengurus dan anggota Partai Gerindra akan disampaikan ke DPP Gerindra paling lambat Rabu 24 September 2025.

Dari semua poin-poin yang sudah di setujui dalam Audiensi ditandatangani bersama oleh Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin, Wakil Ketua Hardi, Bambang Susilo dan Suwito serta Ketua Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supariyono alias Botok. Rohman

DPD Partai Golkar Kendal Sukses Selenggarakan Musda XI

September, 22, 25

Cakranusntara.net, Kendal || DPD Partai Golkar Kabupaten Kendal sukses menggelar musyawarah daerah XI yang dilaksanakan di Hotel Sha In dengan dihadiri oleh ratusan kader simpatisan., Kamis (18/9/2025).

Hadir Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah, Muhamad Soleh Wakil Bupati Kendal Beny Karnadi, dan beberapa pengurus serta undangan lainnya, termasuk pimpinan partai politik.

Ketua panitia, Dedi Ashari Setiawan mengucapkan terima kasih pada seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar yang ikut mensukseskan Musyawarah Daerah ke XI ini.

Menurutnya, musyawarah ini rencananya akan dilaksanakan pada 7 September 2025 yang lalu, namun situasi kurang memungkinkan akhirnya ditunda sampai pada hari ini, Kamis (18/9).

“Dengan semangat kebersamaan dan mempererat persatuan, kita satukan langkah untuk Partai Golkar lebih baik lagi,” kata Dedi Ashari Setiawan.

Ketua DPD Partai Golkar, Bagus Bimo Alit SM mengapresiasi kinerja panitia sehingga pelaksaan musda berhasil sukses.

Menurutnya, musyawarah daerah merupakan momentum penting untuk mengevaluasi program sekaligus menyusun program kedepan dalam menyatukan langkah, serta memilih pemimpin periode lima tahun mendatang.

“Pihaknya mengapresiasi pada kader dan simpatisan yang ikhlas menjalankan roda organisasi dengan kerja maksimal. Kita ucapkan selamat kepada mereka yang telah maksimal dalam pengabdiannya,” kata Bimo yang juga Wakil Ketua DPRD Kendal ini.

Seusai musda konsolidasi akan terus dilaksanakan, sekaligus pembentukan pengurus kecamatan dan desa. Semoga apa yang kita rencanakan berjalan lancar sesuai harapan.

“Pada bagian lain, Bimo akan terus mendukung penuh program pemerintah kabupaten menuju Kendal Berdikari. Kita satukan langkah untuk karya dan kekaryaan menuju Kendal lebih baik lagi, sekaligus meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Ikut memberikan sambutan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah Muhamad Soleh, menyarankan agar pemilihan secara aklamasi.

“Dengan demikian, Bagus Bimo Alit dipastikan masih akan memimpin Partai Golkar Kendal dalam lima tahun kedepan,” tambah Muhamad Soleh. Teguh

Puluhan Ribu Rumah Tangga di Kendal Akan Mendapatkan Program Jaringan Gas Bumi

September, 22, 25

Cakranusantara.net, Kendal || Puluhan ribu rumah tangga di Kabupaten Kendal akan mendapatkan program Jaringan Distribusi Gas Bumi (Jargas) Saluran Rumah (SR) dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dilakukan oleh Bupati Kendal, Hj. Dyah Kartika Permanasari dengan Ditjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman pada Kamis (18/9/2025) di Hotel Sangri-La Jakarta.

Bupati Kendal mengatakan, MoU ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memanfaatkan gas bumi sebagai energi yang lebih bersih dan efisien.

“Program ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat Kendal, karena pemanfaatanya lebih murah, bersih dan ramah lingkungan,” tutur Bupati Kendal.

Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ESDM yang telah memberikan program Jargas SR. Semoga program ini bisa terus berkelanjutan, sehingga nantinya seluruh wilayah di Kabupaten Kendal bisa merasakan program tersebut.

Sementara itu, Ditjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menyampaikan, pendanandatangan sebagai dasar penting untuk memudahkan proses pembangunan Jargas di daerah, dengan harapan proses perizinan dipermudah, mengingat jaringan gas akan melewati jalan, rumah, dan fasilitas publik yang sudah ada.

“Melalui MoU ini akan memperkuat koordinasi antara Ditjen Migas dengan pemerintah daerah, sehingga nantinya pada implementasinya bisa berjalan dengan baik,” tutur Laode Sulaeman.

Dikatakan program pembangunan jargas akan terus berlanjut mencapai target 1 juta sambungan rumah di seluruh Indonesia, dan pada tahun ini target pembangunannya sebanyak 115.264 SR di 15 kabupaten/kota.

Kepala Baperlitbang Kendal, Izzuddin Latif saat mendampingi Bupati dalam penandatangan MoU menjelaskan, bahwa ada 12.086 rumah tangga di Kabupaten Kendal yang akan mendapatkan bantuan Jargas SR, yang mana bantuan tersebut tersebar di 15 Desa di Kecamatan Weleri.

“Nantinya warga Kabupaten Kendal, khsusnya di 8 desa wilayah Kecamatan Weleri akan menerima program pendistribusian gas bumi beserta infrastruktur jaringannya dari Kementerian ESDM,” ujar Izzuddin Latif.

Kepala Baperlitbang Kendal juga menyampaikan, bahwa MoU dilakukan oleh 15 Kabupaten/Kota di Indonesia, diantaranya Kabupaten Kendal, Gresik, Kota Bontang, Jambi, Kabupaten Sidoarjo, Wajo, Kabupaten Tana Tidung, Oku Timur, Musi Banyuasin, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Indramayu, Batang, Demak, dan Kota Samarinda. Teguh

Konangan Gendakan, Oknum Perwira Polisi Digrebek Warga dan Dinonaktifkan

September, 22, 25

Cakranusantara.net, Kendal || “N” Oknum Perwira anggota Polsek Brangsong, Polres Kendal akhirnya dinonaktifkan setelah digrebek warga karena konangan Gendakan. Insiden mengejutkan itu terjadi di Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal.

Perwira pangkat AKP dengan Jabatan  Kapolsek inisial N diamankan warga setempat pada Jum’at dini hari (19/9/2025) sekitar pukul 04.30 WIB. Perwira itu diduga menginap di rumah seorang janda bohay bernama ES pengajar di Sekolah PAUD.

Warga sekitar sebelumnya menaruh kecurigaan atas perilaku oknum itu yang sering datang di rumah ES. Saat itu, situasi di Desa Tunggulsari memang agak memanas setelah ada demo di rumah ketua BPD. Padahal oknum tersebut juga melakukan pengamanan.

Kapolres Kendal, AKBP Hendry Susanto Sianipar, membenarkan peristiwa tersebut dan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diamankan oleh Si Propam Polres Kendal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Saat ini, masih dalam proses pemeriksaan dan pendalaman untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh perwira tersebut,” jelas Kapolres.

Kapolres juga memastikan bahwa pelayanan masyarakat di Polsek dan Polres tidak akan terganggu akibat insiden ini.

“Masyarakat dapat tetap datang ke Polsek untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana biasanya,” sambungnya.

Kapolres menghimbau, agar masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi supaya kondusifitas masyarakat Kendal tetap terjaga.

“Kita transparan dalam menangani kasus ini, mohon bersabar sembari meminta maaf atas insiden yang sudah dilakukan oleh anak buahnya itu,” pungkasnya. Teguh

Halangi Tugas Wartawan di Pansus Hak Angket Terancam Dua Tahun Penjara, Satu Menjadi Tersangka

September, 22, 25

Cakranusantara.net, Pati ||  Menghalang-halangi kerja jurnalistik saat meliput rapat Pansus Hak Angket di DPRD Kabupaten Pati yang menimpa Umar Hanafi (34) reporter Murianews dan Mutia Parasti Widawati (25) reporter Lingkar Jateng pada Kamis (4/9/2025) sekitar pukul 10.50 WIB. Polisi kini telah menetapkan satu orang sebagai tersangka.

Insiden bermula ketika rapat pansus meminta keterangan pada Ketua Dewan Pengawas (Dewas) RSUD RAA Soewondo Pati, Torang Manurung di ruang Badan Anggaran (Banggar). Sekitar pukul 10.50 WIB Torang meninggalkan rapat sebelum selesai. Umar dan Mutia Parasti Widawati bersama puluhan jurnalis lain berusaha mengikuti untuk meminta keterangan tambahan di pintu lobi.

Namun, upaya wawancara itu tiba-tiba dihalangi tersangka dengan cara Umar ditarik di kedua tangannya, sementara Mutia sampai terjatuh ke lantai. Akibatnya, keduanya tidak bisa melakukan peliputan maupun wawancara dengan Torang Manurung.

“Waktu itu saya sudah siap dengan kamera ponsel. Tiba-tiba tangan saya ditarik kuat-kuat sampai kehilangan keseimbangan. Kami gagal dapat pernyataan penting yang seharusnya jadi bahan berita,” ujar Umar usai membuat laporan polisi.

Mutia, yang ikut jadi korban, mengaku terjatuh keras akibat ditarik salah satu pelaku. “Saya sempat kaget dan terjatuh ke lantai. Bukan hanya sakit, tapi juga membuat kami tidak bisa bekerja. Ini jelas menghalangi tugas kami sebagai wartawan,” tegasnya.

Dalam penyidikan, polisi memeriksa lima saksi dan satu saksi ahli dari Dewan Pers.

Kapolresta Pati, Kombes Jaka Wahyudi melalui Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Heri Dwi Utomo menjelaskan, bahwa telah melakukan gelar perkara dan menetapkan 1 orang sebagai tersangka.

“Menurutnya, tindakan menarik dan menjatuhkan wartawan jelas menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik yang dilindungi undang-undang,” jelasnya.

Kompol Heri menegaskan, kasus ini diproses berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan ancaman pidana penjara maksimal dua tahun atau denda hingga Rp500 juta.

“Ini bukan sekadar insiden biasa, tetapi menyangkut kemerdekaan pers yang wajib dilindungi,” tegas Kompol Heri.

Ia menutup dengan penegasan bahwa Polresta Pati akan menuntaskan kasus ini hingga ke pengadilan.

“Kami ingin memberikan kepastian hukum sekaligus pesan kuat bahwa penghalangan kerja pers tidak bisa ditoleransi di Pati,” pungkasnya, Kamis (18/9/2025). Rohman

Video Viral!!!!…., Keracunan Masal Makanan MBG : Makan Beracun Gratis Tuding Dhy Pendobrak

September, 22, 25

Pati, Cakranusantara.net || Viral!!!!…., Beredar luas Video anak berseragam Sekolah mengalami Keracunan masal setelah memakan Makanan hasil dari MBG ada yang tuding menjadi Makan Beracun Gratis, komentar itu tercantum pada postingan Rian Harahap yang diunggah pada (31/8/2025) yang lalu. Selain video juga mencantumkan narasi, Udah gak jelas lagi ini. Awak takut juga anak awak ke gini wak. Yang pasti ini di luar Sumatra Utara ya wak kuh. Semogaa kabupaten Asahan di jauh akan dari hal hal yang buruk amin disertai tagar #pengikutfbpro #jangkauanluas #vidioreels #semuaorang #semuapengikut, Jum’at (19/9/2025).

Postingan Video singkat berdurasi 12 detik tersebut memiliki tayangan Jutaan Pengunjung, 10.692 like, 5.405 kali dibagikan, serta menuai 3.562 berbagai komentar, baik yang pro maupun kontra, diantaranya:

Berlian Pohan berkomentar, Kok seram kali program ini sangat berbahaya bagi anak2 Indonesia..lebih baik di tiadakan program mkn bergizi gratis…semoga bapak presiden dan pejabat2 lain ini bisa merasakan duka yg di rasakan para orang tua yg melihat anak nya menjadi korban dr program MBG. Dibalas Andri Rahmat, Berlian Pohan bkn programnya yg salah tp dapurnya yg teledor ….coba mikir slama ini mkn bergizi hanya di nikmati yg mampu saja…dgn adanya program ini anak org tidak mampu pun merasakan mkn bergizi …ini semanggatnya bagus.

Juwawih Takili berkomentar Untuk para orang tua sampaikan ke putra putri nya kalau bisa apabila dapet makan gratis jangan di suruh makan biarkan saja karna sudah banyak murid sekolah yang dapet makan gratis keracunan, dan kepada pihak terkait rubah aturannya kasih uangnya saja ke setiap siswa yang dapet makan gratis nanti orang tuanya yang masak agar lebih higenis, sehat dan 4 sehat 5 sempurna, kalau masih seperti itu terus hanya menguntungkan pihak tertentu saja dan makanya pun asal jadi.

Iswan Siswanto berkomentar, Jika sering terjadi semacam ini apa lagi hampir tiap hari di tiap daerah, segera evaluasi, adakan penyelidikan..libatkan berbagai instansi dan pihak kepolisian ..ini pasti ada yang sabotase dan ingin program ini gagal dan menyalahkan salah satu pihak. waspada. Dibalas oleh Dikhe AI, ya aku juga berpikir demikian, ada yg sobatese untuk menjatuhkan presiden dan wakil, pemerintah harus menyelidiki.

Abdul Rohman (arab) berkomentar Program pemerintah sudah bagus. Tapi banyak oknum yang mau merusak. Atau kelalaian pengelola catring. Yang bertanggung jawab penuh ya pihak catring.

Indra Rama berkomentar, Program pemerintah apalagi berhubungan dgn makanan itu sangat rawan. kubu2 yang membenci pemerintah bisa saja nglakuin sewatu buat jatuhin pemerintah.karna tidak semuanya pro pemerintah. lebih baik kasih uangnya ke orang tuanya.biar orgtuanya yang kasib makan bergizinya.

Adi Nugroho berkomentar, Dengan begini rumah sakit jd banyak pasien, banyak pasien sama dgn banyak pemasukan pd rumah sakit, banyak pemasukan sama dgn banyak untung, siapa yg untung? Yg punya rmh sakit dan yg punya pabrik obat2 an. inilah yg dinamakan siklus jahat.

Saputra Saputra berkomentar, Ide cemerlang KDM kasih uangnya ke para ortu nya. hasil nya lebih bagus dan terhindar dari oknum2 penyunat.

Dhy Pendobrak berkomentar, MBG – Makan Beracun Gratis ini judul nya.

Masih banyak lagi komentar lain yang tidak bisa dimuat satu persatu. Pasalnya, ada ribuan komentar yang kontra ketimbang yang pro dalam peristiwa tersebut, namun sayangnya dalam narasi unggahan itu tidak disebutkan tempat atau lokasi kejadian. Meski demikian, pemerintah harus meninjau ulang program ini demi mengantisipasi kejadian serupa di daerah-daerah lain atau memberikan pengawasan ketat pada setiap dapur, demi menjamin keselamatan para Anak Bangsa. Rohman

Baca Juga : Salah Makan, Satu Murid SD di Kabupaten Pati Bukan Keracunan MBG

Baca Juga : MBG Program Presiden Prabowo di Kabupaten Pati Alih Makna Menjadi Makan Beracun Gratis