Bupati Fasilitasi Percepatan Penerbitan SK Definitif Hutan Tani Sosial dari Kemenhut

Oktober, 14, 25

Cakranusantara.net, Pati || 13 Oktober 2025 — Bupati Pati, Sudewo, menerima audiensi dari Gabungan Kelompok Tani Hutan (KTH) Kecamatan Tlogowungu di Kantor Bupati Pati. Pertemuan tersebut menjadi ajang penyampaian aspirasi terkait percepatan penerbitan Surat Keputusan (SK) definitif Hutan Tani Sosial dari Kementerian Kehutanan.

Dalam audiensi tersebut, disampaikan bahwa hingga kini masih banyak kelompok tani di berbagai kecamatan di Kabupaten Pati yang belum memperoleh SK definitif. Hal ini dinilai menjadi kendala dalam pengelolaan dan pengembangan hutan sosial secara optimal di wilayah tersebut.

Menanggapi hal itu, Bupati menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi para petani hutan dengan melakukan koordinasi langsung ke pemerintah pusat.

“Saya menerima aspirasi dari Komunitas Calon Kelompok Tani Hutan Sosial dari Kecamatan Tlogowungu yang menginginkan supaya ada SK definitif dari Menteri Kehutanan. Atas aspirasi ini, saya akan berusaha mengkoordinasikan dengan Menteri Kehutanan supaya segera terbit SK definitif Kelompok Tani Hutan Sosial,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sudewo menyebut bahwa perjuangan untuk memperoleh SK tersebut bukan hanya untuk Kecamatan Tlogowungu, tetapi juga untuk seluruh kelompok tani hutan di Kabupaten Pati yang masih berstatus calon.

“Insya Allah dengan doa kita bersama, SK Definitif Hutan Tani Sosial di wilayah Kabupaten Pati segera clear,” pungkasnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal percepatan penguatan kelembagaan tani hutan di Pati, sekaligus mendorong pemanfaatan lahan hutan secara berkelanjutan dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kuasa Hukum Anifah Mengajukan Pledoi Atas Kasus Dugaan Penipuan

Oktober, 14, 25

Cakranusantara.net, Pati || Darsono, Kuasa Hukum terdakwa Anifah mengajukan pembelaan (Pledoi) setelah pembacaan tuntutan dan dituntut selama Empat tahun penjara oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) atas kasus dugaan penipuan,” Senin (13/10/2025).

Setelah menghadirkan puluhan Saksi pada persidangan beberapa waktu yang lalu terdakwa Anifah dalam perkara nomor : 113/Pid.B/2025/PN Pti dinilai melanggar pasal 378 sehingga dituntut selama Empat tahun oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dr. Teguh Hartono, S.H. M.H., kuasa hukum korban Nurwiyanti yang akrab disapa Wiwit menyampaikan, bahwa pada sidang kali ini adalah Pembelaan (Pledoi) dari Kuasa Hukum Anifah setebal 29 halaman setelah dibacakan tuntutan kemarin. Karena dirasa ancamannya memberatkan kliennya.

“Dari kuasa Hukum terdakwa jika dicermati dia itu meyakini perkara ini akan diarahkan ke perkara perdata. Namun kami tetap berkeyakinan bahwa perkara ini adalah Pidana sebagaimana disampaikan oleh Saksi Ahli dari UGM, yakni pak Akbar,” terang Dr. Teguh Hartono.

Baca Juga : Terdakwa Anifah Kasus Penipuan Dituntut Empat Tahun Penjara Oleh JPU

Menilik pada sidang sebelumnya, Jaksa beranggapan jika terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan tidak ada hal yang bisa meringankan perbuatannya, sehingga Anifah harus dituntut selama Empat Tahun Penjara.

“Dr. Teguh Hartono mengapresiasi Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut secara maksimal. Ia menilai jika Penuntut Umum sangat cermat dalam mengkonstruksikan tuntutan berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang telah dihadirkan 14 saksi termasuk Saksi Ahli,” pungkasnya. Rohman

Pengembalian Uang Hasil Korupsi Tidak Menghapus Pidana

Oktober, 12, 25

Cakranusantara.net, Pati || Pengembalian uang atau ganti rugi tidak menghapus pidana dalam tindak pidana korupsi. Hal ini sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam putusan pengadilan, pengembalian uang dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman, tetapi tidak dapat menghapuskan pidana yang telah dijatuhkan.

Pengembalian uang lebih bersifat sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Sedangkan pidana itu sendiri bertujuan untuk memberikan sanksi dan efek jera bagi pelaku.

Jadi, meskipun pelaku korupsi mengembalikan uang yang telah dikorupsi, mereka tetap harus menjalani hukuman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3

Pasal 2 : ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tujuan Pasal 4 untuk memastikan bahwa pelaku korupsi tetap bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak dapat menghindari hukuman dengan hanya mengembalikan uang yang dikorupsi. Pengembalian uang dapat menjadi salah satu faktor untuk meringankan hukuman, tidak menghapuskan pidana. Rohman

Baca Juga : Kasus Tipikor : Kades Tlogosari Tlogowungu Terancam 4 Hingga 20 Tahun Penjara

Baca Juga : Kasus Tipikor : Kades Kebonsawahan Juwana Dituntut Satu Tahun Penjara

Kasus Tipikor : Kades Tlogosari Tlogowungu Terancam 4 Hingga 20 Tahun Penjara

Oktober, 12, 25

Cakranusantara.net, Pati || Kepala Desa (Kades) Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah periode 2018-2023 terancam Empat hingga 20 tahun penjara karena disinyalir telah menilep anggaran Desa hingga mencapai Milyaran Rupiah, Jum’at (10/10/2025).

Kajari Pati, Sigid J. Pribadi, S.H., M.H. melalui Kasi Intel Rendra Yoki Pardede, S.H., M.H, saat dikonfirmasi diruang kerjanya menyampaikan, bahwa sejauh ini smdalam penanganan perkara Kades Tlogosari masuk pada tahap penghitungan kerugian Negara melalui Inspektorat.

“Untuk yang Desa Tlogosari saat ini masih dihitung oleh pihak Inspektorat, jadi belum bisa membeberkan berapa kerugian yang disebabkan oleh Kades Tlogosari, Ali Rohmat atau inisial AR,” terangnya.

Perlu diketahui, pihak pelapor juga baru dari sini menanyakan perkembangan kasusnya sudah sampai mana. Kita jawab hal yang sama, yakni masih di audit Inspektorat.

“Sebeb perkara Tipikor yang ada di lingkungan Pemerintah Desa (Pemdes) kita harus menggandeng Inspektorat, kami tidak bisa jalan sendiri,” sambungnya.

Sebelumnya, Inspektur Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko saat dikonfirmasi melalui Chating via Aplikasi WhatsApp (WA) memaparkan bahwa untuk Desa Tlogosari sudah dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Namun untuk persisnya saya tidak tahu.

“Audit reguler Desa Tlogosari sudah dilakukan, selanjutnya sudah menjadi ranah APH,” jawab Inspektur Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko saat dikonfirmasi melalui Via Chating WhatsApp belum lama ini.

Sementara itu, Camat Tlogowungu, Tony Romas Indriarsa, S.STP, M.M, menyatakan, bahwa Kades Tlogosari kayaknya sudah dilaporkan APH. Sebab kemarin sudah pernah dipanggil oleh kejaksaan,” jelas Tony Romas Indriarsa melalui pesan singkat Via WhatsApp belum lama ini.

Adapun ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

“Pasal 2 : Ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.” Perlu diingat bahwa ancaman hukuman dapat berbeda-beda tergantung pada jenis dan tingkat korupsi yang dilakukan. Rohman

Baca Juga : Kasus Tipikor : Kades Kebonsawahan Juwana Dituntut Satu Tahun Penjara

Kasus Tipikor : Kades Kebonsawahan Juwana Dituntut Satu Tahun Penjara

Oktober, 12, 25

Cakranusantara.net, Pati || Perkara yang menimpa Kepala Desa Kebonsawahan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah periode 2019-2024 yang diduga telah menilep pengelolaan Dana Desa hingga mencapai ratusan juta rupiah dituntut Satu Tahun Penjara, Jum’at (10/10/2025).

Kajari Pati, Sigid J. Pribadi, S.H., M.H. melalui Kasi Intel Rendra Yoki Pardede, S.H., M.H, menyampaikan, bahwa penanganan perkara Kades Kebonsawahan, Sugiyono yang akrab disapa Yogi benar tersandung kasus Korupsi, dan sejauh ini penanganan perkaranya sudah masuk tahap penuntutan.

“Yogi saat ini sudah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama Satu tahun penjara serta denda Rp 50 juta, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002,” tegasnya saat ditemui diruang kerjanya bersama salah satu anggota Pidana Khusus.

Adapun penuntutan itu dengan bahan pertimbangan, karena yang bersangkutan telah memiliki itikad baik, yakni sudah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 303.425.950.

“Uangnya sudah dikembalikan, namun Yogi tetap harus dipidana atas perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana Korupsi (Tipikor) maka Kades itu dituntut minimal, dan tuntutan satu tahun itu sudah tidak bisa dikurangi lagi, misalnya diputuskan 10 bulan ataupun 11 bulan, sebeb ini sudah tuntutan minimal,” sambungnya.

Sebelumnya, pihaknya pada hari Selasa (3/62025), penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus telah melakukan penahanan terhadap Tersangka Yogi. Yang merupakan Kades Kebonsawahan.

“Kades itu diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan pengelolaan Dana Desa periode tahun 2022 dan 2023,” tulis Kasi Intel Kejari Pati saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Via WhatsApp.

Kemudian pihaknya melakukan penahanan, terhitung sejak 3 Juni sampai dengan sekarang ini, yang telah dititipkan di Lapas Kelas II B Pati. Akibat kejadian itu, tersangka sebelumnya diduga keras telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

-Pasal 3 : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

-Pasal 18 : (1) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang diatur dalam Undang-undang ini, bagi terpidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

a. Perampasan barang bergerak yang seluruhnya atau sebagian dipergunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

b. Perampasan barang tidak bergerak yang seluruhnya atau sebagian dipergunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c. Pembayaran uang pengganti sejumlah harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

d. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan;

e. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.

Pasal 3 jo Pasal 18 bertujuan untuk memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera bagi mereka yang ingin melakukan korupsi. Selain itu, pasal-pasal ini juga bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Rohman

Baca Juga : Tilep Dana Desa Ratusan Juta Rupiah, Mantan Kades Kebonsawahan Juwana Ditahan Kejari Pati

Target Lolos Liga III, Persik Kendal Teken Kontrak Dengan Pemain

Oktober, 12, 25

Cakranusantara.net, Kendal || Untuk menghadapi Liga IV yang akan digelar Bulan Desember mendatang, Persik Kendal sudah melaksanakan persiapan dini. Salah satu diantaranya adalah melakukan kontrak dengan pemain, ada sebanyak 25 pemain yang melakukan kontrak.

“Target kita adalah lolos Liga IV dan masuk Liga III” kata Rusmono Rudi Nuryawan selaku manager tim dalam jumpa pers yang dilakukan di Kompleks Stadion Utama Kebondalem Sabtu (11/10/2025).

Dikatakan oleh Wawan panggilan akrabnya, pemain yang teken kontrak berasal dari Kendal dan dari luar kota seperti Batang, Solo, Magetan dan seterusnya.

Setelah melakukan kontrak langsung TC yang akan di mulai November selanjutnya melakukan serangkaian uji coba untuk memantabkannya.

Ia yang didampingi Yasin selaku pelatih dan Ardhi Prasetyo Kepala Dinas Kominfo, serta Nattaya Keneza SH sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Kendal menambahkan agar pemain yang tergabung profesional, semangat dan tidak mudah emosi.

Penampilan terbaik harus diperlihatkan agar Persik berprestasi maksimal. Setiap pertandingan wajib kita menangkan, dan management akan selalu memberi bonus kemenangan.

Pihaknya berharap kepada masyarakat untuk mendukung tim Laskar Bahurekso ketika bermain. Penonton yang hadir menjadi amunisi dan semangat bagi para pemain.

“Bila main bagus dan menang masyarakat pasti mendukung,” tambah dia.

Coach Yasin berharap pemain tetap semangat dan disiplin dalam berlatih.

“Karena keduanya kunci sukses seorang pemain,” kata dia.

Sementara itu Ghufron asal Batang yang dulunya main di Persibat bakal optimis Persik Kendal bisa berprestasi pada gelaran Liga IV. Pemain yang bisa dibanggakan untuk berprestasi. Teguh

Petugas Gabungan Sidak di Lapas Pati, Wujudkan Pemasyarakatan Aman dan Bebas Gangguan

Oktober, 12, 25

Cakranusantara.net, Pati || Petugas Gabungan TNI, Polri, dan Lapas Kelas IIB Pati gelar Inspeksi Mendadak (Sidak) pada Kamis malam (10/10/2025) di blok kamar hunian warga binaan. Kegiatan ini dilakukan atas arahan langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) sebagai langkah antisipatif terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan.

Penggeledahan dilaksanakan secara menyeluruh oleh tim gabungan, menyasar seluruh blok hunian yang dianggap rawan pelanggaran. Seluruh proses razia berlangsung kondusif dan sesuai dengan prosedur standar operasional yang berlaku. Pejabat structural beserta pegawai Lapas Kelas IIB Pati turut aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini, menunjukkan komitmen terhadap pembinaan dan pengawasan warga binaan.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di dalam lapas.

“Razia ini merupakan bentuk sinergi antara TNI, Polri, dan jajaran pemasyarakatan dalam menjaga keamanan. Tidak ditemukan barang-barang terlarang yang berarti dalam penggeledahan ini, dan kami bersyukur semua berjalan lancar,” ujarnya.

Selain itu, Kalapas juga menegaskan bahwa penggeledahan mendadak seperti ini akan terus dilakukan secara berkala demi mencegah masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba, senjata tajam, dan alat komunikasi ilegal. Ia berharap warga binaan dapat menjalani masa hukuman dengan tertib serta mengikuti program pembinaan yang ada.

Dengan terlaksananya razia ini, Kalapas Pati menegaskan komitmennya dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik menyimpang.

“Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk implementasi arahan pimpinan dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan dari dalam maupun luar lembaga pemasyarakatan,” tandasnya. Editor: Rohman

Bupati Kendal Laouching Ruang Layanan Perencanaan Terpadu “Perkasa”

Oktober, 12, 25

Cakranusantara.net, Kendal || Dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang terintegrasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Baperlitbang) meluncurkan inovasi Ruang Layanan Perencanaan Terpadu Perkasa.

Ruang Layanan Perencanaan Terpadu “Perkasa” (Penguatan kerja kolaborasi dan sinergi antar sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan menuju Kendal Berdikari). telah dilaunching oleh Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari didampingi Kepala Baperlitbang, Izzudin Latif di Gedung Abdi Praja belum lama ini.

Bupati Kendal menyambut baik atas inovasi yang telah digagas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program pada Baperlitbang, Lukman Sudiatmoko.

“Ini inovasi Pak Lukman, launching inovasi  ini menjadi titik awal penguatan ekosistem kolaborasi antarsektor yang berbasis partisipatif dan sinergis,” kata Bupati Tika.

Bupati berharap dengan adanya Ruang Layanan Perencanaan Terpadu ini dapat memberikan kemudahan bagi semua pihak untuk dapat berkonsultasi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan Kabupaten Kendal yang lebih baik menuju Kendal Berdikari.

Kepala Baperlitbang, Izzudin Latif mengatakan, inovasi “Perkasa” ini menjadi hal yang sangat penting sehingga peelu didukung dengan adanya Peraturan Bupati (Perbup).

“Yang sudah ada kemudian kita sinergikan sehingga nanti akan terjadi kolaborasi. Karena kita ASN harus dengan adanya Perbup, regulasi harus dimunculkan,” ujarnya.

Sementara, Lukman Sudiatmoko menerangkan, inovasi Ruang Layanan Perencanaan Terpadu “Perkasa” ini melibatkan sejumlah stakeholder sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan perencanaan menuju Kendal Berdikari.

“Ini harapannya bisa mendukung perencanaan menuju Kendal Berdikari dan sasaran pembangunan,” pungkasnya. Teguh

Pembangunan Jalan Wilayah Kecamatan Wedarijaksa Terus Dikebut Dengan Nominal Anggaran Puluhan Milyar

Oktober, 15, 25

Cakranusantara.net, Pati || Jelang akhir tahun, pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang dikerjakan CV. Farhan Kontraktor terus dikebut, agar bisa cepat selesai tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Dengan digeontorkan anggaran Puluhan Milyar Rupiah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Riyoso, S. Sos, melalui Kabid Binamarga Hasto Utomo mengatakan, bahwa Jalan dari Desa Sukoharjo menuju Desa Ngurensiti saat ini sedang dalam proses perbaikan.

“Ruas jalan itu menelan pagu anggaran sebesar Rp 5,2 Milyar. Untuk panjang ruas jalan Sukoharjo – Ngurensiti mencapai 2,4 kilometer, dengan lebar 5 meter,” jelas Hasto Utomo.

Sementara, pekerjaan dari Desa Jontro menuju ke Desa Bangsalrejo masih satu koridor dengan jalan Sukoharjo – Ngurensiti dengan pagu anggaran sebanyak Rp. 5,5 Milyar. Sehingga total pagu anggaran mencapai 10,7 Milyar Rupiah.

“Seluruhnya dikerjakan oleh CV. Farhan Kontraktor, dengan panjang 2,2 kilometer dan lebar dari 4,5 sampai 5 meter, karena harus menyesuaikan lebar jalan yang dilewati proyek itu,” sambungnya.

Pekerjaan itu menggunakan Aspal semua, namun yang dari Desa Jontro menuju Bangsalrejo didominasi dengan perkuatan talud jalan. Yang diprediksi pada akhir Bulan November Pengerjaan jalan itu sudah selesai.

“Saat ini target yang sudah diselesaikan mencapai 35 Persen. Dan bisa dipastikan nanti pekerjaan bisa diselesaikan sesuai dengan kontrak, yakni awal Desember 2025 mendatang,” tutup Kabid Bina Marga DPUTR Kabupaten Pati. Rohman

Revisi Undang-Undang Hak Cipta : Dewan Pers Sampaikan Usulan Demi Memberikan Perlindungan Karya Jurnalistik

Oktober, 12, 25

Cakranusantara.net, Jakarta || Penyusunan dan pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta, Dewan Pers menyampaikan Usulan Pandangan dan Pendapat terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan tujuan lebih memberikan perlindungan karya jurnalistik dan memperkuat kebebasan pers.

Dewan Pers menilai, ini dirasa penting, dengan adanya jaminan hukum bagi karya jurnalistik sebagai ciptaan yang memiliki nilai intelektual, ekonomi, dan sosial bagi publik serta ekosistem media di Indonesia.

Dewan Pers siap untuk terus berkoordinasi dan memberikan masukan konstruktif dalam proses legislasi RUU Hak Cipta, agar kebijakan yang lahir nantinya dapat memperkuat kemerdekaan pers, keberlangsungan industri media, dan penghargaan terhadap karya intelektual wartawan di Indonesia.

Dilansir dari kepridays, perlu diketahui, bahwa saat ini Revisi Undang-Undang Hak Cipta sedang bergulir di DPR-RI dan Dewan Pers akan memasukkan karya jurnalistik menjadi salah satu poin.

“Dalam lanskap media saat ini, karya jurnalistik tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi bagian penting dari kekayaan intelektual bangsa. Karena itu, perlu ada perlindungan hukum yang lebih kuat dan menyeluruh,” ujar Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat.

Bahkan, Dewan Pers menekankan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik, akan: menjamin hak ekonomi dan moral pencipta serta perusahaan pers, mencegah praktik pelanggaran hak cipta yang merugikan pekerja pers dan industri media, mendorong terciptanya ekosistem pers yang sehat, berkelanjutan, dan profesional, serta memperkuat peran pers dalam menjaga hak publik atas informasi yang kredibel.

Pokok-pokok yang menjadi usulan Dewan Pers telah diserahkan secara resmi pada hari Jumat (10/10/2025) kepada DPR-RI dengan tembusan Menteri Hukum. Usulan itu diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan substansi RUU tersebut, terutama dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap karya jurnalistik.

“Perlindungan karya jurnalistik bukan hanya sekedar kepentingan perusahaan pers, tetapi juga kepentingan publik untuk mendapatkan informasi yang berkualitas,” kata Komaruddin. Editor : Rohman