Cakranusantara.net, Kendal || Jajaran Polres Kendal menggelar Apel Pasukan Operasi Zebra Candi 2025 yang dipimpin langsung oleh Kapolres di halaman Mapolres, diikuti Aparat Kepolisian, TNI, Dishub, Satpol PP. Hadir pula Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari serta unsur forkopimda, Senin (17/11/2025).
Kapolres Kendal AKBP Hendry Susanto Sianipar membacakan amanat Kapolda Jawa Tengah, AKBP Hendry menekankan bahwa apel gelar pasukan merupakan pengecekan akhir kesiapan personel sebelum Operasi Zebra Candi 2025 digelar serentak selama 17 November sampai 30 Desember mendatang.
“Permasalahan lalu lintas berkembang cepat sebagai konsekuensi meningkatkan jumlah kendaraan dan mobilitas masyarakat. Karena itu, kita harus hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keselamatan,” ujarnya.
Kapolda memaparkan data Operasi Zebra Candi 2024. Total kecelakaan tercatat 520 kasus turun 5 persen dari tahun sebelumnya meski jumlah korban meninggal meningkat menjadi 24 orang. Pelanggaran lalu lintas mencapai 73.859 kasus dengan lebih dari 5.800 penindakan tilang. Angka-angka itu, kata Kapolres, menjadi pengingat bahwa disiplin berlalu lintas masih harus terus diperkuat.
Operasi Zebra Candi 2025 mengusung tema “Terwujudnya Kamseltibcarlantas yang Aman, Nyaman, dan Selamat Menjelang Ops Lilin 2025”. Sebanyak 2.238 personel jajaran Polres di Jawa Tengah serta 240 personel Polda Jateng diterjunkan untuk memastikan keamanan lalu lintas menjelang masa libur akhir tahun.
Di hadapan seluruh peserta apel, Kapolres Kendal kembali mengingatkan pentingnya interaksi humanis aparat dalam setiap penegakan aturan.
“Setiap tindakan yang kita lakukan sangat berdampak pada keselamatan masyarakat. Jadikan setiap langkah sebagai amal ibadah dan wujud pengabdian terbaik,” katanya.
Apel ditutup dengan pemeriksaan formasi pasukan dari berbagai kompi, mulai Sat Lantas, Sabhara, Reskrim, hingga Bhabinkamtibmas yang menjadi ujung tombak kemitraan dengan warga.
Di tengah meningkatnya dinamika transportasi, operasi tahunan ini menjadi momentum memperkuat kedekatan polisi dengan masyarakat. Sebab pada akhirnya, keamanan jalan raya tidak hanya bergantung pada petugas, tetapi juga kesadaran kolektif para pengguna jalan. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama dan dari halaman Mapolres Kendal pagi itu, komitmen itu kembali disampaikan dengan lantang. Teguh
Cakranusantara.net, Kendal || Pantai Indah Kemangi (PIK) Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang tergolong murah meriah.
Dengan tiket Rp. 5000 parkir gratis pengunjung bisa menikmati keindangan Pantai Utara Jawa dengan penuh pesona.
Disamping itu jajanan, baik makanan maupun minuman tarifnya juga standar menjadikan pantai selalu ramai. Terlebih pada hari libur atau Minggu. Untuk lebih menciptakan kenyamanan pengunjung pengelola juga membentuk Satgas Keselatan berjumlah tiga orang.
“Tugas dari mereka mengawasi pengunjung terutama yang mandi di laut,” kata Nur Khozin Sekretaris Desa Jungsemi.
Kepada media ini di kantornya pada Selasa (18/11/2025) menyebutkan, bahwa bila ada anak-anak yang mandi hingga ke tengah langsung ditegur untuk menepi.
Mereka menggunakan pengeras suara dan terus memonitor pengunjung yang jeburan. Disamping Satgas Keselamatan, penyewa ban juga ikut mengawasi anak anak yang mandi.
Dengan konsep ini ternyata cukup maksimal sekaligus mengantisipasi kecelakaan di pantai.
“Pengelola juga memasang bendera merah sebagai batas mereka yang jeburan,” kata Nur Khozin.
Kaitan dengan musibah yang terjadi Minggu lalu yang menewaskan dua orang lokasinya memang agak jauh dari tempat wisata PIK. Dengan demikian satgas tidak bisa melakukan pengawasan maksimal.
Di tempat tersebut adalah pertemuan arus sungai dengan air laut, kemungkinan ada Kedung cukup dalam, sehingga sangat berbahaya bila dijadikan tempat bermain.
Selanjutnya, pihak pengelola maupun pemerintah desa akan terus melakukan evaluasi berkaitan dengan Pantai Indah Kemangi. Evaluasi dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada pengunjung. Teguh
Cakranusantara.net, Pati || Selasa, 18 November 2025 — Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Pati, Atik Kusdarwati Sudewo, menghadiri pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Penggerak Posyandu yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Gubernuran Provinsi Jawa Tengah.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Tim Pembina Posyandu kabupaten/kota se-Jawa Tengah sebagai langkah konsolidasi dalam memperkuat layanan kesehatan berbasis masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan mendetail terkait penerapan Posyandu dengan enam standar pelayanan minimal (SPM).
Selain itu juga ada materi yang disampaikan oleh narasumber Kementerian Dalam Negeri, yang menekankan aspek kelembagaan, sistem pelaksanaan, hingga mekanisme monitoring.
Atik Kusdarwati menegaskan bahwa hasil pembahasan dalam Rakerda akan menjadi acuan dalam penyusunan strategi implementasi di Kabupaten Pati.
“Hari ini, kita menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Dalam acara ini tadi dijelaskan tentang Posyandu 6 standar pelayanan minimal. Tadi juga diadakan diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri dan dijelaskan tentang kelembagaan, pelaksanaan, dan monitoring,” ujar Atik.
Lebih lanjut, Atik menyampaikan komitmen untuk menerapkan sistem layanan tersebut secara bertahap hingga ke seluruh wilayah.
“Jadi, kita akan mendapat hal yang nanti akan kita terapkan di Kabupaten Pati yang nantinya juga turun di seluruh kecamatan dan 406 desa/kelurahan,” lanjutnya.
Ia juga berharap implementasi dapat berjalan efektif sesuai regulasi dan pedoman nasional.
“Mudah-mudahan Posyandu 6 SPM nanti bisa berjalan lancar sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri dan Posyandu Jawa Tengah,” tutupnya.
Cakranusantara.net, Pati || Selasa, 18 November 2025 — Bupati Pati, Sudewo, menghadiri sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) purna tugas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa pensiun. Acara berlangsung di Pendopo Kabupaten Pati.
Sebanyak 120 ASN yang akan pensiun pada periode Januari hingga Maret 2026 menerima SK secara resmi dari Bupati Sudewo. Mereka berasal dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang selama ini telah memberikan kontribusi dalam pelayanan publik.
Bupati menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas dedikasi yang telah diberikan selama menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
“Kali ini, kami menyerahkan SK Pensiun bagi ASN yang akan masuk purna pensiun dari bulan Januari sampai Maret 2026, jumlahnya 120 orang. Kami mengucapkan terima kasih karena telah bersama-sama kami di pemerintahan, mengabdikan diri sebagai ASN,” ujarnya.
Sudewo juga turut mendoakan agar para purna tugas tetap sehat, bahagia, dan terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar meskipun sudah tidak berada di birokrasi.
“Kami juga mendoakan beliau-beliau supaya selalu bahagia bersama keluarga dan terus mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan jalur berbeda,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Pati berharap semangat pengabdian dan nilai integritas para pensiunan tetap menjadi teladan bagi ASN yang masih aktif, demi terus memperkuat pelayanan publik yang profesional dan humanis.
Cakranusantara.net, Pati || Senin, 17 November 2025 — Bupati Pati, Sudewo, menghadiri pengarahan Diklat Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digelar di Muria Ballroom, Hotel Safin.
Kegiatan ini diikuti oleh para peserta yang berasal dari berbagai desa dan merupakan bagian dari rangkaian pelatihan resmi yang disiapkan pemerintah.
Sudewo menyampaikan bahwa pelatihan peningkatan SDM KDMP dilakukan dalam delapan angkatan dan kegiatan yang dihadiri kali ini merupakan angkatan kelima.
Ia menegaskan bahwa seluruh peserta mengikuti kegiatan secara serius dan hal tersebut menjadi bukti komitmen bersama dalam mewujudkan koperasi desa yang kuat dan produktif.
“Alhamdulillah diikuti secara serius oleh peserta dan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Koperasi Republik Indonesia, supaya KDMP betul-betul berjalan sesuai yang diharapkan,” ujarnya.
Sudewo juga berharap KDMP dapat memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat desa melalui pengelolaan usaha yang profesional, transparan, dan berpihak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“KDMP bisa menjalankan usahanya dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk perekonomian masyarakat pedesaan,” tuturnya.
Sudewo juga menegaskan pentingnya dukungan semua pihak, termasuk aparatur desa dan masyarakat, agar pengelolaan KDMP dapat ditangani oleh SDM yang kompeten dan berintegritas.
“Jadi, KDMP dengan forum ini, pelatihan ini akan ditangani oleh orang-orang yang berkompeten dan berintegritas, mohon dukungannya,” pungkasnya.
Cakranusantara.net, Pati || Senin , 17 November 2025 — Bupati Pati, Sudewo, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pendirian Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Ruang Pragolo, Setda Kabupaten Pati. Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi desa melalui kemandirian koperasi.
Bupati menyampaikan bahwa agenda tersebut merupakan bentuk sosialisasi mengenai pembangunan gerai KDKMP di Kabupaten Pati yang akan dijelaskan lebih teknis oleh Kodim 0718/Pati. Ia menegaskan pentingnya peran kepala desa dan pengurus dalam menyukseskan program tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan ekonomi desa.
“Agenda kali ini adalah sosialisasi pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pati. Sosialisasi itu akan disampaikan oleh Kodim 0718/Pati, bagaimana-bagaimananya itu nanti Kodim yang akan menjelaskan,” ujarnya.
Sudewo menekankan bahwa pembangunan gerai KDKMP menggunakan dana desa, sehingga diperlukan komitmen penuh dari seluruh perangkat desa.
“Saya berharap semua kepala desa dan pengurus mendukung, melaksanakan kebijakan ini karena yang dipakai untuk pembangunan gerai itu adalah dana desa. Saya mohon kepada semua kepala desa untuk memberikan dukungan karena dana desa yang dipakai untuk pembangunan gerai fisik KDMP ini merupakan bagian dari membangun desa dari sektor perekonomian,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan gerai KDKMP merupakan wujud pembangunan ekonomi desa yang tidak kalah penting dengan pembangunan infrastruktur fisik lainnya.
“Infrastruktur jalan itu juga pembangunan, pembangunan KDMP juga pembangunan desa di sektor perekonomian. Jadi, kita berusaha sama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di desanya masing-masing. Nanti ada 1 gerai tiap desa,” tutupnya.
Cakranusantara.net, Pati || Senin, 17 November 2025 — Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Pati, Sudewo, secara resmi membuka kegiatan Kursus Orientasi Singkat (KOS) Majelis Pembimbing Kwartir Cabang Pati yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Pati. Dalam kesempatan tersebut, Sudewo juga menerima penghargaan Lencana Dharma Bhakti sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya terhadap gerakan pramuka.
Kegiatan ini menjadi ruang penguatan pemahaman mengenai nilai-nilai kepramukaan yang diharapkan dapat diimplementasikan secara nyata dalam pembinaan generasi muda di Kabupaten Pati.
Sudewo menyampaikan apresiasi kepada Kwarcab Pramuka Kabupaten Pati serta Kwarda Pramuka Provinsi Jawa Tengah atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Dengan demikian, ada nilai-nilai pramuka yang bisa dipahami, dihayati, dan Insya Allah bisa dilaksanakan oleh semua insan pramuka di wilayah Kabupaten Pati. Ini sejalan dengan visi misi Kabupaten Pati, pramuka bisa berkontribusi untuk membentuk karakter anak,” ujarnya.
Sudewo juga berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada tataran teori, namun dapat diwujudkan melalui langkah konkret. Ia menegaskan bahwa eksistensi pramuka harus semakin kuat melalui agenda yang aktif dan produktif.
“Harapan kami, dengan acara ini bisa diimplementasikan di lapangan, semakin eksis pramuka, semakin banyak kegiatan sehingga semakin nyata langkah-langkah untuk membentuk karakter anak,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Jawa Tengah, Budi Prayitno, turut memberikan pembekalan serta apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.
“Pagi ini, kami hadir untuk memberikan pembekalan orientasi singkat kepada majelis pembimbing gerakan pramuka kwartir cabang Pati. Satu hal yang sangat positif, visi misi Kabupaten Pati sangat relevan dengan pendidikan karakter,” ucapnya.
Ia juga optimistis bahwa Kwarcab Pati mampu menjadi garda terdepan pendidikan karakter yang berdampak luas.
“Kami yakin kwartir cabang Pati bisa menggerakkan pendidikan dengan baik, maka sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter bisa untuk menyejahterakan sehingga visi misi berkeadilan pun tercapai,” tutupnya.
Cakranusantara.net, Pati || Senin, 17 November 2025 — Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Candi yang berlangsung di halaman Mapolresta Pati. Kegiatan ini digelar sebagai langkah persiapan penguatan keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat Kabupaten Pati.
Chandra menegaskan bahwa salah satu faktor pemicu kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Pati adalah kondisi infrastruktur.
“Bagaimanapun juga ketersediaan infrastruktur yang memadai turut mempengaruhi keselamatan berkendara,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah menargetkan penyelesaian seluruh infrastruktur paling lambat tahun 2026.
“Kalau infrastruktur di Kabupaten Pati ini sudah tertata dengan baik, Insya Allah akan bisa mengurangi angka kecelakaan tersebut. Untuk infrastruktur Pak Bupati menargetkan tahun 2026 ini, Insya Allah sudah selesai semua untuk infrastruktur Kabupaten Pati,” ujarnya.
Chandra juga menyampaikan bahwa saat ini agenda perubahan melalui perbaikan jalan masih terus berjalan secara bertahap.
“Untuk yang agenda perubahan juga masih dilaksanakan untuk perbaikan jalan dan untuk nanti 2026 juga ruas-ruas jalan utama akan diperbaiki semua,” tambahnya.
Melalui Apel Operasi Candi ini, pemerintah berharap adanya penguatan koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan masyarakat secara optimal.
Maula F Andhi (tengah) Konsultan Bidang Tata Pemerintahan dan Regulasi Kebijakan Publik RI
Cakranusantara.net, Demak || Masyarakat perlu mengawasi beberapa area utama dalam birokrasi yang rawan terjadi korupsi, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan negara.
Berikut adalah hal-hal spesifik yang perlu diawasi :
1. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) Area ini sangat rawan karena melibatkan jumlah uang yang besar. Hal yang perlu diawasi meliputi :
_ Proses Tender : Adanya indikasi rekayasa atau pengaturan pemenang tender tertentu (kolusi).
_ Spesifikasi dan Harga : Kenaikan harga yang tidak wajar (mark-up), atau spesifikasi barang/jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau yang tercantum dalam kontrak.
_ Konflik Kepentingan : Pihak yang terlibat dalam perencanaan atau pengawasan proyek juga bertindak sebagai pelaksana.
_ Kualitas Hasil : Hasil pekerjaan (misalnya, pembangunan infrastruktur) yang tidak berkualitas atau mangkrak.
2. Pelayanan Publik
Korupsi dalam pelayanan publik sering kali berbentuk pungutan liar (pungli) dan gratifikasi skala kecil (petty corruption). Yang harus diawasi :
_ Prosedur yang Berbelit-belit : Prosedur yang sengaja dibuat rumit untuk memaksa masyarakat menggunakan “jasa” perantara atau memberikan uang pelicin agar proses cepat selesai.
_ Transparansi Biaya : Ketidakjelasan biaya atau adanya biaya tambahan yang tidak tercantum dalam standar pelayanan resmi.
_ Waktu Pelayanan : Proses yang memakan waktu sangat lama tanpa alasan jelas, kecuali jika diberikan uang tambahan.
_ Persyaratan : Persyaratan yang berubah-ubah atau tidak konsisten.
3. Pengelolaan Anggaran dan Dana
Masyarakat perlu memantau bagaimana dana publik dialokasikan dan digunakan.
_ Transparansi Anggaran : Akses informasi mengenai rincian anggaran dan realisasinya, termasuk dana desa, pendidikan, dan kesehatan.
_ Prioritas Proyek : Penggunaan dana untuk proyek-proyek yang tidak prioritas atau tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
_ Dana Bantuan Sosial : Penyelewengan atau pemotongan dana bantuan yang seharusnya diterima penuh oleh masyarakat miskin.
4. Rekrutmen dan Mutasi Jabatan
Proses kepegawaian di birokrasi juga rentan terhadap praktik korupsi.
_ Nepotisme : Pengangkatan atau promosi jabatan yang didasari oleh hubungan kekerabatan atau kedekatan, bukan kompetensi.
_ Jual Beli Jabatan : Adanya permintaan imbalan dalam bentuk uang atau barang untuk mendapatkan posisi tertentu.
Peran serta Masyarakat dalam Pengawasan dapat berperan aktif dengan cara :
_ Meminta Transparansi : Secara aktif menanyakan dan meminta akses terhadap informasi publik yang wajib diumumkan oleh instansi pemerintah.
_ Melaporkan Dugaan Korupsi : Memberikan informasi yang disertai fakta atau kejadian yang sebenarnya kepada aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian) atau Ombudsman.
_ Menggunakan Saluran Resmi : Memanfaatkan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR!) atau saluran pengaduan resmi instansi terkait.
_ Mengorganisir Diri : Bergabung dengan organisasi non-pemerintah atau komunitas anti-korupsi untuk pengawasan kolektif.
Pemerintah menjamin perlindungan bagi pelapor tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Peran serta aktivis dan pergerakan anti korupsi di Indonesia dilindungi dan diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2018.
Dasar Hukum
Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi partisipasi masyarakat, termasuk aktivis dan organisasi non-pemerintah (LSM) seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Peran dan Hak Aktivis Anti Korupsi
Sesuai dengan UU dan PP terkait, peran serta masyarakat (aktivis) meliputi :
1. Hak Mencari, Memperoleh, dan Memberikan Informasi: Masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi.
2. Hak Memperoleh Pelayanan : Masyarakat berhak memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait tindak pidana korupsi kepada penegak hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
3. Penyampaian Pengaduan (Whistleblowing System) : Pengaduan masyarakat telah memberikan kontribusi besar dalam pemberantasan korupsi dan berfungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system).
4. Hak Jaminan Perlindungan : Aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan kepada pelapor, saksi, dan pihak terkait lainnya dari ancaman atau tindakan balas dendam.
5. Hak Memperoleh Penghargaan : Pemerintah dapat memberikan penghargaan berupa piagam dan/atau premi kepada masyarakat yang berjasa dalam pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam PP No. 43 Tahun 2018.
6. Peran Edukasi dan Pengawasan : Aktivis dan LSM anti korupsi juga berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak korupsi serta memantau praktik korupsi di lapangan.
Kewajiban Masyarakat/Aktivis
Di samping hak, partisipasi masyarakat juga disertai kewajiban, antara lain :
1. Memberikan informasi atau laporan dengan itikad baik dan didasari bukti permulaan yang cukup.
2. Menjaga kerahasiaan informasi tertentu yang berkaitan dengan proses penyelidikan atau penyidikan jika diminta oleh aparat penegak hukum. Secara keseluruhan, undang-undang di Indonesia mengamanatkan peran aktif masyarakat dan aktivis sebagai pilar penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.
Cakranusantara.net, Pati || Gabungan Aktivis Pati (GAP) pada hari ini (Senin, 17 November 2025) adakan pertemuan dengan Bupati Pati Sudewo untuk membahas rekonsiliasi kasus yang menimpa Botok CS, dan sekarang menjadi tahanan Polda Jawa Tengah.
Bupati Pati menerima dengan terbuka perwakilan aktivis Pati di ruang tamu Pendopo Kabupaten Pati. Pada dasarnya Bupati sepakat untuk melakukan Rekonsiliasi.
Gerakan Aktivis Pati dilakukan atas keprihatinan mendalam dengan ditersangkakannya aktivis yang notabene memperjuangkan kepentingan Masyarakat Pati, namun malah berujung dibalik jeruji besi. Botok dan Teguh serta kawan lainnya ditangkap atas kekhilafannya, sebab merasa kecewa terhadap putusan Sidang Paripurna Hak Angket DPRD Kabupaten Pati pada (31/10) yang tidak bisa memakzulkan Bupati Pati hingga ada ajakan blokir jalan beberapa menit. Sebagai langkah awal seperti yang sudah dilansir di beberapa berita bahwa gabungan aktivis pati akan menempuh jalur damai dulu. Sebagai tahap awal dan Rekonsiliasi menjadi tujuan utama oleh gabungan aktivis Pati.
“Langkah awal sudah membuahkan hasil dan menuju ke langkah berikutnya yakni agar pihak Kepolisian memberikan ruang untuk rekonsiliasi,” ujarnya.
Bambang Eko Supriantono, S.H kepada media memaparkan, bahwa pihaknya pada tahap awal melalui jalur damai. Semoga agenda ini bisa berhasil dan semua pihak bisa membantu karena ini hubungannya dengan APH yakni Polda Jateng.
“Kami akan segera menindaklanjuti agar langkah kami membuahkan hasil,” ungkap Bambang Eko Supriantono yang akrab disapa Bagus.
Proses masih panjang, akan tetapi bakal kita kebut, semoga langkah-langkah kita tidak salah dan bisa berhasil sesuai dengan harapan.
“Tahapan yang kita lalui masih banyak, minta doanya semoga Mas Botok dan kawan-kawan bisa cepat keluar,” pungkas Mury yang dituakan di Gabungan Aktivis Pati.
Heru AW salah satu perwakilan menambahkan bahwa Bupati Pati Sudewo sepakat jika terjadi rekonsiliasi.
“Tadi Pak Sudewo sepakat, tapi jangan sampai ada framing bahwa yang memasukan Bupati yang mengeluarkan juga bupati, dan juga kalau sudah keluar jangan sampai membuat ribut lagi,” ungkapnya.
Abdul Rohman, S.H berharap, rekonsiliasi ini bisa tercapai, sehingga tidak usah ada demo-demo lagi, karena jika terjadi Demo lagi bisa sampai tingkat nasional, bukan hanya warga Kabupaten Pati saja.
“Warga luar Kabupaten, bakal ikut berpartisipasi, yang pada notabenya banyak rakyat muak dengan penerapan hukum di negeri kita ini,” tuturnya. Tim