November, 18, 26

Cakranusantara.net, Pati || Penyusunan Rancangan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sukolilo dan Tambakromo diharapkan tidak sekadar mengatur pemanfaatan ruang, tetapi juga mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra meminta agar aspirasi warga menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan tersebut.
Penegasan itu disampaikan Chandra dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Hotel New Merdeka Pati, Rabu (18/11/2026).
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah banyaknya keluhan masyarakat terkait status Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Status tersebut dinilai menimbulkan kendala bagi warga yang ingin memanfaatkan tanah miliknya, terutama untuk kebutuhan pembangunan rumah.
Chandra mengungkapkan, tidak sedikit warga yang hanya mempunyai satu bidang tanah dan berencana mewariskannya kepada anak-anak mereka untuk dijadikan tempat tinggal. Namun, rencana tersebut terkendala ketika lahan masuk dalam kategori LSD dan pemanfaatannya tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang.
“Banyak aduan dari masyarakat. Tanah yang mereka miliki itu terkadang hanya satu-satunya. Rencananya diturunkan kepada anak untuk dibangun rumah, tetapi ketika masuk LSD, pemanfaatannya terkendala karena tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang,” ungkap Chandra.
Selain persoalan permukiman, aspirasi masyarakat juga menyangkut peluang pemanfaatan lahan untuk pengembangan kawasan industri. Dua kepentingan tersebut dinilai perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan RDTR Sukolilo dan Tambakromo.
“Banyak sekali aduan masyarakat terkait pemanfaatan lahan, baik untuk permukiman maupun industri. Karena itu, kami berdiskusi dengan jajaran ATR/BPN untuk membahas persoalan tersebut,” jelasnya.
Menurut Chandra, penyusunan RDTR menjadi momentum untuk membahas berbagai persoalan pemanfaatan ruang secara lebih komprehensif. Pemkab Pati pun terlibat aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN agar rancangan tata ruang dapat mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.
Melalui pembahasan tersebut, Pemkab Pati berharap RDTR Sukolilo dan Tambakromo nantinya mampu memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan tanah, sekaligus membuka ruang bagi kebutuhan permukiman dan pengembangan ekonomi masyarakat.
Meski demikian, penataan ruang tetap harus memperhatikan perlindungan lahan pertanian serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
FGD tersebut dihadiri perwakilan Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II E, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, serta Team Leader penyusunan teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR Kabupaten Pati.
Sejumlah kepala perangkat daerah terkait juga hadir untuk mengikuti pembahasan rancangan RDTR Kecamatan Sukolilo dan Tambakromo.



















