Mabes Polri Grebek Pabrik Obat Terlarang Dengan Produksi Dua Juta Butir

September, 28, 21

Bantul – Pengerebekan pabrik terbesar obat terlarang menjadi suatu prestasi tersendiri jajaran kepolisian Republik Indonesia, bertempat di Gudang Jl. IKIP PGRI No.158 Ngestiharjo, kap kasihan kab. Bantul telah dilaksanakan Konferensi Pers pengungkapan kasus produksi dan peredaran Gelap Obat keras / berbahaya jaringan Jawa barat – DKI – Jawa timur dan Kalimantan Selatan oleh Bareskrim Mabes Polri yang di selenggarakan oleh Polda DIY, selasa tgl (28/09/21).

Hadir dalam kegiatan tersebut Komjen Agus Andrianto SH.MH (Kabareskrim Mabes Polri), Irjen Pol Drs Asep Suhendar MSI (Kapolda DIY), Brigjen Pol Krisno (Dirtipidnarkoba Polri), Brigjen Pol Rusdi (Karo Penmas), Tanti A Manurung SH. M.H ( lPlt Kajati DIY), AKBP Ihsan SIK (Kapolres Bantul ), AKBP Wahyu Tri Budi Sulistyo SIK (Kapolres Sleman), Suwandi SH MH ( Kajari Bantul) dan Dewi pramintasari dari (BPOM DIY).

Brigjen Rusdi Karo Penmas Mabes Polri mengatakan bahwa Mabes Polri melakukan penyelidikan terhadap peredaran obat keras yang dilarang oleh pemerintah dan telah menangkap 8 pelaku dengan mengamankan barang Bukti Lactose 200 mesh merk MAYBI yang di produksi dari Turki masing – masing sak seberat 25 kg dengan jumlah sekitar 417 sak.

Dengan pengungkapan kasus ini pabrik pembuatan ada di wilayah DIY dari tahun 2018 dengan hasil produksi 2 Juta butir obat dalam satu hari.

Adapun penyampaian Komjen Agus Andrianto SH.MH (Kabareskrim Mabes Polri) bahwa Bareskrim polri senantiasa bekerjasama dengan wilayah untuk mengurangi penyerapan penyebaran obat terlarang yang dapat menggangu kesehatan di masyarakat, saat ini kami melakukan ekspus obat ini sudah di edarkan di seluruh Indonesia dan peredaran obat dapat kita tanggulangi dengan baik.Kami memberikan apresiasi kepada wilayah yang telah berhasil memberikan informasi dengan menangkap pelaku pembuat obat serta mengungkap tempat pembuangan obat selama ini.

Brigjen Krisno (Dirtipidnarkoba Mabes Polri) menyampaikan bahwa kasus penggerebekan ini sudah menghasilkan 5 juta butir lebih yang ditangkap di daerah lain dengan pengiriman barang berasal dari Jogja di dan tim kami bekerja sampai tengah hari sehingga tempat ini dapat ditemukan dengan dua TKP antara lain diruko Pelemgurih Jln. Siliwangi, Banyuraden, Gamping, Sleman dan gudang Jl. IKIP PGRI No.158 Ngestiharjo, kap kasihan kab. Bantul.

Dan untuk pembuatan dengan peralatan dan mesin yang sudah ada dan barang siap edar serta bahan kimia untuk memproduksi obat, penemuan pabrik ini masuk level 3 termasuk besar yang di kendalikan oleh Inisial EY yang masih DPO dan barang ini sudah di kirim keberapa kota diseluruh Indonesia.Produksi pembuatan obat terlarang ini dengan biaya produksi mencapai 2-3 M yang bekerja setiap hari dengan hasil 2 juta butir perhari, kami akan terus mengembangkan kasus ini agar tidak terjadi penyalahgunaan di masyarakat dan obat ini harus dikeluarkan atas seijin surat keterangan dari dokter yang dapat membawa dampak yang sangat berbahaya dan tindakan pencucian uang.

Juga penyampaian Dewi Pramintasari BPOM DIY bahwa Industri ini cukup besar dengan bahan baku dan mesin produksi sangat kompleks dengan ketersediaan Obat yang dilarang dan penggunaan obat yang salah dan produsennya yang ilegal.

Obat obat yang diproduksi ini disalah gunakan oleh masyarakat yang di campur diantaranya Mezometropan yang merupakan obat batuk yang apabila di gunakan dapat mengakibatkan ngantuk dan ketenangan.

Konsumsi obat ini akan memberi kan relaksasi terhadap otot yang kaku yang apabila disalah gunakan akan mengakibatkan eforia bagi masyarakat yang menyalahgunakan obat ini, hal inilah yang sangat membahayakan bagi kesehatan masyarakat luas karena tidak sesuai BPOM.

(Red)

Menindak Lanjuti BPNT dan PKH yang Belum Tersalurkan Hingga Milyaran Rupiah

September, 28, 21

PATI – DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah) Pati bersama Pemda (Pemerintah Daerah) Pati Menindak lanjuti terkait bansos (bantuan sosial) yang belum tersalurkan dalam beberapa bulan lalu (Januari hingga Agustus), Selasa (28/09/2021).

Teknis penyaluran bansos berupa BPNT (bantuan pangan non tunai) dan PKH (program keluarga harapan) kabupaten pati, seluruh TKSK di kabupaten pati bersama BRI (bank rakyat indonesia) cabang pati pada 02/09/2021 dalam rangka Rekonsiliasi penyaluran bansos sembako/ BPNT dan bantuan PKH disampaikan hal-hal sebagai berikut;

  1. pada periode bulan januari-Agustus terdapat 15.262 KPM (keluarga penerima manfaat BPNT dari 142.983 jumlah KPM secara keseluruhan di kabupaten Patiyang tidak melakukan transaksi dengan nilai Rp. 10.635.600.000,00.-(sepuluh milyar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
  2. selanjutnya jugaterdapat 702 KPM PKH yang juga belum melakukan transaksi pada periode january-agugtus 2021;
  3. dikarenakan BRI selaku bank penyalur terlambat mendistribusikanKKS kepada KPM BPNT maupun PKH menyebabkan KPM tersebut tidak bisa melakukan transaksi walaupun saldonya sudah terisi sampai dengan batas waktu pemanfaatan dana program sembako yang telah ditentukan yaitu 90 (sembilan puluh hari), berdasarkan dirjend (direktur jendral) penanganan fakir miskin wilayah II tertanggal 13 juli 2021;
  4. sehubungan dengan hal tersebut bersama ini diperintahkan kepada pimpinan BRI Cabang Pati untuk selalu koordinasi dengan pihak terkait dan melaporkan realisasi pembelanjaan KPM BPNT dan PKH yang belum menerima dan selanjutnya menyalurkan mencairkan bantuannya sebagaimana data terlampir.

Sementara itu Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Pati melalui Ketua II komisi D,H Joni Kurnianto, ST, MMT., saat dikonfirmasi di kantor DPC (dewan pimpinan cabang) partai Demokrat menyampaikan, pada pemanggilan awal ka (kepala) BRI tidak mau datang dengan alasan lagi ada acara,”tuturnya.

Kemudian Pak Bupati bersama pak ketua melakukan pemanggilan lagi, kemudian ka BRI menyampaikan jika pihaknya sudah menyalurkan dan hanya tinggal 10% (sepuluh persen) yang belum tersalurkan (seakan-akan menganggap remeh cuma 10% yang belum tersalurkan),kemudian saya kejar,jangankan 10%, 1% (satu persen) pun tetep akan saya kejar karna itu hak masyarakat yang kurang mampu,apalagi disaat atau era yang serba susah saat ini/ saat Pandemi,”ungkapnya.

Sedangkan kita anggota DPRD sendiri juga di Refokushing/ di pangkas anggarannya sehingga kita tidak bisa pergi kemana-mana malah kamu semaumu dalam mencairkan hak warga masyarakat yang membutuhkan,”imbuhnya.

pihak kami juga meminta untuk selalu koordinasi bulanan/ setiap bulannya bertemu untuk laporan dan menyelesaikan sesuai waktunya,sudah sejauh mana dalam penyaluran yang sudah terlambat ini, karna laporan data yang masuk antara Dinsos (dinas sosial) dan BRI tidak singkron (jumlahnya beda), tidak menutup kemungkinan saat ini juga ada permainan dari pihak BRI kepala cabang Pati sehingga ada keterlambatan dalam penyaluran BPNT dan juga PKH,”pungkasnya.

ditambahkan salah seorang yang ada dalam ruangan,karna uang sebesar itu jika di Depositokan bunganya kan lumayan,”canda salah seorang yang ada dalam ruangan tadi siang ±11:45 WIB.

Bersambung (edit)

(AR tim)

PT MAP, Hendra Terancam 10 TA Penjara Dan Aset-aset Pribadinya Disita

September, 28, 21

Tangerang – Sidang kasus tindak pidana PT MAP dengan terdakwa Hendra kembali digelar di PN (Pengadilan Negeri) Tangerang dengan bacaan tuntutan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum), Selasa (28/09/2021).

Sidang yang dimulai pukul 14.25 WIB ini dibuka oleh hakim ketua Arif Budi Cahyono, SH.

“Saudara Hendra hari ini sehat?” Tanya hakim di awal sidang.

“Sehat yang mulia,” jawab terdakwa Hendra melalui zoom meeting.

“Apakah keberatan membacakan tuntutan dengan analisis yuridisnya?” Tanya hakim kepada JPU saat sebelum dipersilahkan

“Siap, tidak keberatan yang mulia,” jawab JPU dengan sikap yang tegas.

Surat dakwaan atas nama Hendra Murdianto sebagai CEO PT Mahakarya Agung Putra (MAP) oleh JPU dinyatakan terbukti melanggar tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang.

Hal tersebut dibuktikan dengan persaksian para saksi korban dan saksi ahli yang dihadirkan baik dari JPU atau kuasa hukum terdakwa disimpulkan oleh JPU bahwa terdapat aliran yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan kondotel, tapi malah dipakai untuk membeli aset pribadi terdakwa.

Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa pembelian seperti, 2 bidang tanah seharga 6 milliar, 2 Apartemen mewah dengan harga milliaran dan beberapa rekening gemuk di beberapa bank yang ditemukan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Lebih lanjut, JPU menyampaikan bahwa dengan tindakan merugikan tersebut mengakibatkan kerugian pada konsumen mencapai 284 milliar dari total penjualan 570 unit kondotel.

Seluruh konsumen dijanjikan oleh PT MAP untuk serah terima unit pada bulan Desember 2016, namun sampai saat ini tidak terlaksana malah pembangunan terhenti.

Menurut tuntutan JPU, pada persaksian saksi ahli konstruksi bahwa semestinya dengan uang sebesar 284 milliar pembangunan sudah harus jadi karena berdasar analisisnya hanya memakan anggaran senilai 220 milliar. Namun dengan anggaran tersebut, pembangunan hanya mencapai 30 persen atau hanya memakan uang sebesar 70 milliar.

Lanjut JPU, jelas disini sudah ada tindak pidana penggelapan sesuai pasal 61 KUHP. Terdakwa dan rekan-rekannya terbukti secara bersama menipu para konsumen.

JPU menyimpulkan bahwa seluruh unsur tindak pidana dan tindak pidana pencucian uang terbukti dengan terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan konsumen dibuat rugi. Dengan demikian, menurut JPU terdakwa terbukti bersalah melakukan penggelapan pidana secara bersama.

Tuntutan JPU kepada Majelis Hakim PN Tangerang.

  1. Menjatuhkan pidana penjara 10 tahun kepada terdakwa.
  2. Denda 2 milliar rupiah, subsider 6 bulan.
  3. Semua aset yang disita akan dijual untuk pengembalian kerugian para korban

Terakhir, JPU meminta kepada majelis hakim agar mengabulkan tuntutannya dan mengadili terdakwa dengan seadil-adilnya.

Salah satu korban, Sujadi Tansil saat usai persidangan dimintai keterangannya oleh media ini. Ia mengatakan bahwa tuntutan JPU sangatlah memuaskan dan ia berharap majelis hakim dapat mengabulkan tuntutan JPU mengingat para korban sudah ada yang meninggal dunia sedang belum dikembalikan haknya. Olehnya, ia berharap Majelis Hakim PN Tangerang dapat mengadili terdakwa secara adil.

(Dw/Red)

Kapolri Apresiasi Satgas Madago Raya Tindak Tegas Ali Kalora, Minta Buru 4 DPO MIT

September, 28, 21

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Satgas Operasi Madago Raya yang telah menindak tegas pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Ali Kalora.

Menurutnya, hal itu wujud dari kehadiran TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari segala ancaman teror.Hal tersebut disampaikan Sigit saat memimpin pengarahan kepada Satgas Operasi Madago Raya, bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Bandara Kasiguncu, Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (28/9/2021).

“Tindakan tegas terukur telah dilakukan terhadap pimpinan kelompok MIT, diharapkan seluruh upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban dari ancaman kelompok teror dapat menjadi ladang amal bagi kami semua,”kata Sigit dalam pengarahannya.

Lebih dalam, mantan Kapolda Banten tersebut menekankan, kepada seluruh personel Madago Raya untuk terus melakukan pengejaran terhadap empat orang sisa dari kelompok teror tersebut.

Satgas Madago Raya sendiri kontak tembak dengan Ali Kalora pada Sabtu 18 September 2021 lalu. Aparat berhasil menindak tegas Ali Kalora dan Jaka Ramadhan di Desa Astina Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng.

Setelah berhasil menindak Ali Kalora, kini MIT hanya tersisa empat orang, yakni Askar alias Jaid alias Pak Guru, Nae alias Galuh alias Mukhlas, Ahmad Gazali alias Ahmad Panjang, dan Suhardin alias Hasan Pranata.

“Pertahankan kinerja yang sudah baik ini, lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional terhadap target yang tersisa,”ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Menurut Sigit, meski sudah menindak pimpinan MIT, kedepannya TNI-Polri harus terus memperkuat dan meningkatkan sinergitas serta soliditas untuk memberikan kepastian keamanan dan ketenangan terhadap masyarakat.

Lebih dalam, Sigit menegaskan, Negara tidak boleh kalah dari kelompok intoleran dan terorisme. Ia menyebut, tidak ada tempat bagi kelompok yang berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI di bumi nusantara.

“Saya akan senantiasa berkomitmen untuk memberikan reward kepada personel yang berdedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas dalam menjaga kamtibmas dari segala bentuk gangguan dari kelompok MIT,”ucap Sigit.

(ij/red)

Presiden Akan Tanam Mangrove Bersama Masyarakat di Riau dan Kepri

September, 28, 21

Jakarta – Presiden Joko Widodo pada Selasa, 28 September 2021, bertolak menuju Provinsi Riau guna melakukan kunjungan kerja. Bersama rombongan terbatas, Presiden lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 07.30 WIB.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Kepala Negara akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU untuk menuju Kabupaten Bengkalis. Di Kabupaten Bengkalis, Presiden akan melakukan penanaman pohon mangrove bersama masyarakat dan meninjau titik terdampak abrasi di Pantai Wisata Raja Kecik.

Setelah itu, Presiden akan kembali menuju Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, dengan menggunakan helikopter. Dari Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Presiden dan rombongan kemudian akan lepas landas menuju Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Setibanya di Bandara Internasional Hang Nadim, Kota Batam, Presiden akan menuju Kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang untuk kembali menanam pohon mangrove bersama masyarakat.Pada petang harinya, Presiden dan rombongan akan kembali ke Bandara Internasional Hang Nadim, Kota Batam, untuk kemudian lepas landas ke Jakarta.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Riau antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

(jr’/red)

Pilihan Ketua Pasopati, Ada Campur Tangan Orang Nomor 1 di Pati

September, 28, 21

PATI – Pilihan Ketua Pasopati (Paguyuban solidaritas perangkat Desa dan Kepala Desa) di Kabupaten Pati, Diduga ada Campur Tangan orang Nomor 1 (satu) di Kota Pati, Rabu (28/09/2021).

Dalam pemilihan Ketua Pasopati Pati yang seharusnya dilakukan secara transparan dan tanpa dilengkapi dengan campur tangan orang lain,namun pilihan ketua Pasopati kali ini bak dinodai pihak lain, sehingga pilihan ketua Pasopati diduga ada yang tidak wajar.

Pasalnya, berdasarkan data yang sudah dihimpun oleh tim awak media saat konfirmasi ke Kepala Desa belakangan ini mengatakan,jika saya mendadak di telpon oleh orang nomor satu di kota Pati agar memilih nomor urut 3 (tiga) yakni atas nama Pandoyo Selaku Kades (Kepala Desa) Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Jawa Tengah,”katanya.

Dengan adanya campur tangan orang nomor satu pasti semua kades yang sempat ditelponnya akan merasa kelimpungan alias merasa sedikit terancam kedudukannya jika orang yang di rekomendasikan tidak menang dalam pemilihan Ketua Pasopati,”imbuhnya.

Namun semuanya sudah terlanjur apa mau di kata mas, harapan kami (kades) kepada ketua Pasopati yang sudah terpilih bisa menunjukkan Marwah Pasopati yang sebenarnya, sehingga bisa memperjuangkan hak-hak Kepala Desa dan tidak terlalu nurut (sendiko dawuh),”pungkasnya.

Hal yang senada juga disampaikan dari beberapa Kades yang ada di beberapa Kecamatan di Kota Pati ‘red’.

Sementara pendapat dari Kades yang lain berharap, harusnya bagaimana caranya agar bisa memasukkan kubu yang tidak pro ke kepengurusan pasopati dengan harapan kedepannya bisa merangkul semua potensi yang ada dan tidak membeda-bedakan/ kubu-kubuan, makanya ada yang perlu untuk disusupkan orang-orang yang tidak pro sekarang ini untuk menjadi penyeimbang roda pemerintahan,”terangnya.

(Tim-Red)

Pekat IB Lapor KPK-RI Tentang Modus Korupsi dan Mafia Sistem Double Bayar di BUMN

September, 28, 21

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Pekat Indonesia Bersatu (Pekat IB) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi ke KPK RI tentang adanya temuan dan data dugaan manipulasi di BUMN.

Dimana terjadi korupsi dalam sistem pembayaran kontrak-kontrak antara induk dengan anak cucu di BUMN Karya dan Konstruksi dengan cara ‘Double Bayar’.Laporan ini disampaikan Ketua Infokom DPP Pekat IB, Lisman Hasibuan didampingi jajaran pengurus Agus Hutapea, Aunurrofiq dan AY Panjaitan, Senin (27/09/2021) di Kantor KPK RI, Kuningan, Jakarta Pusat.

Kata Lisman, korupsi dan manipuladi ini, menyebabkan kredit macet dan kerugian negara yang berpotensi ratusan trilyun rupiah.”Tadi secara resmi kami mengirim surat dan lampiran-lampiran skema atau modus korupsi, yang selama ini dilakukan di jajaran BUMN Karya, konstruksi dan lain-lain,”ujar Lisman kepada awak media.

Katanya, temuannya ada invoice kelebihan bayar yang sudah dibayarkan Induk BUMN kepada anak perusahaan-nya untuk pembayaran kepada mitra kerja. Dimana bank diperintah kembali oleh Induk BUMN dengan surat resmi dari Direktur Keuangan dengan judul ada kelebihan bayar.

Selanjutnya diambil kembali oleh induk BUMN Konstruksi.”Kemungkinan-nya selama ini terjadinya kredit macet di jajaran Bank Himbara juga. Dimana dengan modus dan skema sebagaimana yang kami sampaikan tadi,”tandas Lisman.

Menurut Lisman, sekarang kita hanya menunggu gerak cepat dan upaya penyelidikan dari KPK untuk menidaklanjuti laporan yang kami sampaikan. DPP Pekat IB selanjutnya siap bekerjasama dengan KPK untuk melengkapi dan membantu menyampaikan petunjuk-petunjuk demi menyelamatkan kekayaan negara. Yang mana selama diduga dikorupsi oleh oknum-oknum di BUMN tersebut.

“Secara resmi data-data dan laporan kami ini juga akan dikordinasikan kepada Bareskrim Mabes Polri dan Kejagung RI. Adapun tembusan-nya juga kita sampaikan ke Bapak Presiden RI Joko Widodo,”pungkas Lisman yang juga aktivis pergerakan pemuda ini.

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

(Red)

Ini Aturan Gaji Kades, Jangan Main-main

September, 28, 21

Nasional – Aturan Perangkat Desa Terbaru 2021 tentang gaji seorang Kades (Kepala Desa), Sekdes (Sekretaris Desa) hingga staf tentang skema gaji dan penghasilan lain. Setara dengan pendapatan gaji PNS, berikut Gaji Perangkat Desa Terbaru 2021 mulai dari Kades hingga staf-staf yang ada di bawahnya.

Kades atau sebutan lain sesuai Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015.

Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Masa jabatan Kades selama 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut atau tidak.

Kades tidak bertanggung jawab kepada Camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kades bertanggung jawab atas penyelenggarakan Pemdes (Pemerintahan Desa), pelaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa .

Jabatan Kades dapat disebut dengan nama lain, misalnya Petinggi (Pati,Kudus,Jepara,Rembang,-Jateng), geuchik (Aceh), wali nagari (Sumatra Barat), pambakal (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara), perbekel (Bali), kuwu (Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang dan Indramayu), pangulu (Simalungun), dan peratin (Pesisir Barat, Lampung).

Selama ini menjadi perangkat desa merupakan profesi yang jadi primadona di kalangan masyarakat desa. Selain mendapatkan intensif yang menggiurkan jadi perangakat desa juga akan disegani banyak orang.

Maka tak heran persaingan untuk menjadi perangkat desa juga sangat ketat dalam setiap adanya Pilkades. Hal itu bisa dilihat dari antusiasme masyarakat desa ketika pemilihan datang.

Soal gaji, kini dari Kades hingga perangkat desa lainnya telah diatur besarannya. Gaji kades sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah pusat lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019.

Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Pasal 81 PP tersebut, (Siltap Kades) penghasilan tetap kepala desa, Sekdes, dan perangkat desa dianggarkan lewat APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang bersumber dari ADD (alokasi dana desa).

“Besaran Siltap Kades paling sedikit Rp 2.426.640,00.- (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) setara 120 persen dari gaji pokok PNS (Pegawai Negeri Sipil) golongan ruang II/a,” bunyi Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2019.

PP tersebut juga mengatur skema dan besaran penggajian untuk posisi Sekdes dan perangkat desa lain.

“Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDes selain Dana Desa,” bunyi Pasal 81 ayat (3).

Namun demikian, PP tersebut hanya mengatur terkait besaran minimum gaji yang bisa diperoleh perangkat desa. Gaji perangkat desa bisa lebih tinggi tergantung dengan kebijakan masing-masing kepala daerah, dalam hal ini bupati atau wali kota.

Sementara itu, dalam Pasal 100 PP Nomor 11 Tahun 2019, kepala desa juga menerima penghasilan lain selain Siltap dari pemerintah. Pendapatan kades tersebut berasal dari pengelolaan tanah desa (Bengkok).

“Penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain,” bunyi Pasal 100 ayat (2).

Pengelolaan tanah desa dan pembagian hasilnya untuk gaji kepala desa dan perangkat desa ini diatur dengan Perbub (peraturan bupati) atau wali kota.

Tunjangan dari tanah bengkok ini bisa berasal dari pendapatan sewa tanah maupun tanah bengkok yang dikelola sendiri.

Dalam ABPDes, belanja desa sendiri mengatur penggunaan anggaran belanja desa. Dimana paling sedikit 70% (Tuju Puluh Persen) jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk BOPDes (belanja operasional pemerintahan desa).

Lalu dana tersebut juga dipakai untuk insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT dan RW), pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kemudian sisanya, paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan Kades, Sekdes, dan perangkat desa lainnya, serta tunjangan operasional (BPD) Badan Permusyawaratan Desa.

Tentang Dana Desa

DD (Dana Desa) adalah merupakan bagian dari dana perimbagan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah untuk desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mengutip laman resmi Kemenkeu (Kementerian Keuangan), penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Lalu peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD setelah mendapat persetujuan bupati/ walikota.

Dengan memastikan pengalokasian DD untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Dilansir dari Babe

(Red)

Aksi Kemanusiaan Jelang HUT TNI, Digelar Lantamal V Surabaya

September, 28, 21

Surabaya – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-76 TNI pada 5 Oktober 2021 mendatang Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal V) Surabaya, menggelar aksi kemanusiaan yaitu dengan mengadakan kegiatan donor darah, yang di laksanakan di Gedung serba Guna (GSG) Mako Lantamal V Jalan Laksda M. Nasir 56 Surabaya. Senin (27/9).

Kegiatan donor darah tersebut disamping dalam rangka memperingati HUT TNI ke -76 Tahun 2021 juga dalam rangka memenuhi kebutuhan stok darah di PMI Cabang Surabaya, Gresik dan sekitarnya yang semakin menipis.

Donor darah kali ini diikuti oleh para prajurit TNI AL dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lantamal V, serta dari berbagai instansi lainnya antara lain Ditsamapta Polda Jatim, Satpol PP Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Kesehatan Jatim, dan Pramuka Saka Bahari serta Jalasenastri Korcab V Daerah Jalasenastri Armada II.

Dinas Kesehatan (Diskes) Lantamal V bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Gresik, mengerahkan 30 personel tenaga kesehatan guna membantu kelancaran kegiatan donor darah tersebut, dan menargetkan sebanyak 250 kantong darah dari para sukarelawan.

Turut hadir dalam kegiatan ini dan turut mendonorkan darahnya, sejumlah pejabat teras di jajaran Lantamal V.

(jr’/Red)

Presiden, DPR dan Dewan Pers Dipastikan Beri Keterangan di MK

September, 28, 21

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia), dan Dewan Pers dipastikan bakal hadir memberikan keterangan pada sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam perkara: Nomor 38/PUU-XIX/2021 pada 11/10/2021. 

Kepastian itu disampaikan Panitera MK melalui surat panggilan sidang yang ditujukan kepada kuasa hukum pemohon tertanggal 27/9/2021.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat sebelum menutup

Sidang lanjutan uji materi Pasal 15 ayat (2) huruf f dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan berlangsung pada 11/10/2021 pukul 11 siang di ruang Sidang Pleno lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta dan alan disiarkan secara langsung melalui chanel youtube resmi milik Mahkamah Konstitusi.

Kuasa hukum pihak pemohon Vincent Suriadinata membenarkan surat panggilan yang dilayangkan MK melalui surat nomor 344.38/PUU/PAN.MK/PS/09/2021 yang ditandatangani Panitera Muhidin.

“Kami sangat mengapresiasi keputusan majelis hakim yang akan mendengarkan keterangan dari Presiden, DPR, dan Dewan Pers pada sidang nanti. Ini makin memperjelas uji materi  UU Pers yang diajukan pemohon,”ujar Vincent.

Sementara itu, Hence Mandagi selaku salah satu pemohon mengatakan, keterangan pihak presiden dan DPR, serta Dewan Pers selaku pihak terkait sangat penting untuk bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara UU Pers ini.

“Saya berharap dari keterangan 3 pihak yang dihadirkan dalam sidang nanti akan menambah keyakinan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan kami,”kata Mandagi yang juga menjabat Ketua Dewan Pers Indonesia dan Ketua LSP Pers Indonesia.

(***/jr’/Red)