PJ Bupati Pati Tinjau Lokasi Terdampak Longsor Desa Purwokerto, Perlu Penanganan Komprehensif

Desember, 31, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro didampingi Plt DPUTR dan Camat Kayen, meninjau lokasi terdampak bencana tanah longsor Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Akibat hujan deras, sejak 30 Desember telah menyebabkan ruas jalan penghubung Kayen-Tambakromo menjadi rusak parah (longsor). Ruas jalan yang terdampak adalah jalan aspal yang berada di tepi jurang dan dekat dengan aliran sungai.

Karena itu, Henggar meninjau lokasi tersebut. Setelah itu, Ia juga meninjau lokasi banjir di Gabus dan Kayen. Dalam peninjauannya, Henggar juga berkoordinasi dengan Kepala Desa (Kades) dan DPUPR untuk melakukan perencanaan penanganan yang komprehensif.

Menurut Pj Bupati, longsor ini membutuhkan penanganan secara komprehensif, dan tidak bisa hanya dengan memberi penahan.

“Mungkin dengan menggeser jalur, atau paling tidak cari jalur alternatif lain. Saya sudah coba lewat jalan alternatif yang saat ini bisa dilewati mobil,” tutur Henggar. Sabtu siang (31/12/2022).

Jalan poros terputus, sehingga kami lewat jalur alternatif, melintasi pemukiman penduduk. Sudah diberi tanda petunjuk jalan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pati.

“Meskipun jalan alternatif tidak terlalu luas, itu tetap dapat membantu masyarakat dalam melakukan mobilitas menuju Tambakromo, dengan menggunakan mobil ataupun motor,” terangnya.

(Red)

Polri Gelar Upacara Korps Raport, 42 Pati dan 121 Pamen

Desember, 31, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Kepolisian Republik Indonesia (Polri) gelar upacara Korps Raport atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi terhadap 42 Perwira Tinggi (Pati) dan 121 Perwira Menengah (Pamen).

Kenaikan pangkat Pati itu berdasarkan ST/2775/XII/2022 Tanggal 23 Desember 2022, KEPPRES RI Nomor 87/Polri/Tahun 2022 Tanggal 7 Desember 2022 dan Kepres RI Nomor 102/Polri/Tahum 2022 Tanggal 30 Desember 2022.

Sedangkan tingkat Pamen berdasarkan, ST/2080/IX/2022 Tanggal 29 September 2022, ST/2775/XII/2022 Tanggal 23 Desember 2022, ST/2776/XII/2022 Tanggal 23 Desember 2022 dan Kepres RI Nomor 103/Polri/Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022.

Kenaikan pangkat itu meliputi, Brigjen ke Irjen, Kombes ke Brigjen dan AKBP ke Kombes. Kegiatan itu digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan.

“Iya betul, upacara kenaikan pangkat itu dilaksanakan hari ini,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan. Sabtu, 31 Desember 2022.

Menurut Dedi, berdasarkan keputusan Presiden terdapat 42 personel Polri naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Irjen dan Brigjen.

Dalam hal tersebut, personel yang naik ke pangkat Irjen ada 10 orang, ke pangkat Brigjen terdapat 27 orang dan kenaikan pangkat ke Brigjen melalui jalur pengabdian ada lima orang,” terang Dedi.

Sedangkan, di tingkat Pamen, yang kenaikan pangkat di jalur reguler sebanyak 108 orang dan pengabdian terdapat 13 personel,” tandasnya.

(*/Red)

DPUPR Harus Memiliki Solusi, Bumiayu Dihantui Banjir

Desember, 31, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pati, Jawa Tengah memiliki Pekerjaan Rumah (PR) untuk Desa Bumiayu. Pasalnya, jalan tersebut sering dihantui Banjir.

Berdasarkan data yang dihimpun media ini, jalan raya Pati-tayu turut Desa Bumiayu itu memang sering terjadi banjir, yang selalu menggenangi pertigaan jalan tersebut.

Jimat warga Desa setempat saat dimintai keterangan mengatakan, memang jalan itu sudah biasa langganan banjir, hingga menggenang, meskipun hujan derasnya hanya sebentar saja.

Banjir itu diakibatkan hanya dari pemukiman warga saja, selama ini tidak pernah ada banjir yang disebabkan dari Tanggul jebol,” katanya. Sabtu (31/12/2022).

Kami berharap kepada pihak PUPR agarw segera mencari solusi, bisa dengan cara meningkatkan jalan tersebut berkisar 40 sampai 50 Centimeter, atau bagaimana caranya agar air tidak lagi menggenangi jalanan tersebut.

“PUPR wajib mencari solusi terbaik, demi kenyamanan para pengendara saat melintas, agar tidak lagi macet, dan juga mengakibatkan Motor atau mobil pada mogok,” tuturnya.

Genangan air itu dengan ketinggian sekitar 30 sampai 40 Centimeter, sehingga membuat arus lalulintas menjadi macet (lumpuh), ditambah pas ada beberapa mobil yang mogok pasti macetnya tambah parah.

“Jika airnya tinggi, bisa lebih banyak lagi Mobil jenis Sedan yang mogok, apalagi motor roda dua yang sudah tua, pasti banyak yang mogok jika lewat situ,” lanjutnya.

Seperti halnya tadi, menurut informasi ada Mobil jenis sedan dan motor yang mogok saat menuju ke arah Kecamatan Tlogowungu, dan banjirnya hingga malam pun belum juga habis.

“Selain itu, juga banyak motor yang mogok akibat terendam air, dan harus di dorong ketempat yang lebih aman, guna mengeringkan kabel-kabelnya terlebih dahulu karena basah,” tutupnya.

(MH -Red)

Lagi..!! Ratusan Rumah Warga Mintobasuki terendam Banjir

Desember, 31, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Ratusan Rumah milik warga Desa Mintobasuki, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah terendam banjir akibat curah hujan lebat.

Wiji Sugeng Purwanto, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa setempat menjelaskan, banjir tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 WIB dengan kedalaman 10 hingga 70 cm.

“Kejadian sekitar jam 6 pagi, sebanyak 97 rumah warga terendam dan kedalaman banjir bervariatif, mulai 10 cm hingga 70 cm,” ungkap Wiji, Sabtu (31/12/2022).

Banjir kembali terjadi, karena curah hujan yang deras dan semalam penuh, sehingga aliran Sungai Silugonggo jadi meluap.

“Hujan semalaman penuh, tidak ada henti-hentinya, kemudian sungai Silugonggo meluap dan merendam Desa Mintobasuki,” jelasnya.

Saat ini, Intensitas curah hujan masih tinggi, dimungkinkan genangan air akan bertambah. Ada Ratusan rumah warga yang terdampak, semoga air cepat surut dan hujan segera berhenti.

“Sudah ada sekitar 215 an rumah yang terdampak banjir. Hal itu, cukup menghambat aktivitas warga, yang dikhawatirkan jika air semakin tinggi dan meluas,” pungkasnya.

(Ts)

Kapolri Teken MoU dengan KPU : Jaga Persatuan Kesatuan Pemilu 2024

Desember, 30, 22

Jakarta – Cakranusantara.net |  Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) menandatangani nota kesepahaman terkait dengan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 mendatang.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk memastikan seluruh rangkaian dan tahapan Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar itu berlangsung di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2022).

“Hari ini, Polri bersama dengan KPU menandatangani nota kesepahaman kerja sama. Dimana tentunya subtansi atau esensi dari nota kesepahaman ini adalah bagaimana Polri dan KPU bersinergi untuk melakukan kegiatan khususnya Polisi dalam mengamankan, mengawal dan menjaga agar seluruh tahapan Pemilu yang sudah ditentukan oleh KPU dapat berjalan,” kata Sigit usai kegiatan tanda tangan MoU tersebut.

Nota kesepahaman tersebut, kata Sigit, polisi akan melakukan pengamanan serta mengawal mulai dari awal memasuki tahapan Pemilu. Diantaranya adalah persiapan kebutuhan logistik, pendistribusian, pelaksanaan pencoblosan di tempat pemungutan suara hingga rekapitulasi di tingkat pusat maupun daerah.

“Tentunya yang menjadi harapan kita bahwa Pemilu tahun 2024 menjadi Pemilu yang lebih baik dibandingkan Pemilu sebelumnya. Kita sepakat bahwa yang namanya politik yang biasa kita sebut bisa membuat polarisasi, itu harus kita hindari,” ujar Sigit.

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, Sigit menekankan, yang paling terpenting dan selalu digelorakannya adalah seluruh elemen masyarakat harus memiliki semangat dan komitmen untuk terus menjaga dan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

Menurut Sigit, silang pendapat dan perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi lima tahunan adalah hal yang biasa. Namun, Sigit menegaskan, seluruh calon pemimpin di tingkat pusat maupun daerah harus berkomitmen selalu menjaga persatuan dan kesatuan, mencegah polarisasi, serta membawa visi-misi Indonesia jauh lebih baik.

“Perbedaan pilihan pendapat adalah hal biasa. Namun yang selalu kita ingatkan bahwa siapapun pemimpinnya, baik tingkat daerah maupun nasional, yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan. Yang namanya persatuan dan kesatuan itu menjadi syarat mutlak atau syarat utama. Sehingga itu harus kita jaga. Hal-hal tidak baik harus kita tinggalkan,” ucap Sigit.

Dengan terjaganya penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai, Sigit menyebut, kedepan diharapkan, Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam menciptakan iklim demokrasi yang kondusif.

Semangat itu, ditekankan Sigit, selalu digelorakan dengan sosialisasi kepada mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, komunitas dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, semua unsur bangsa harus memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang damai.

“Tentunya kita sepakat bahwa Indonesia, ingin menjadi salah satu barometer terkait dengan penyelenggaran Pemilu mapan dan demokratis. Yang meninggalkan hal-hal negatif serta polarisasi. Itu menjadi kesepakatan dan komitmen kita. Saya kira tolong dibantu rekan-rekan media ikut membantu sosialisasikan, karena ini untuk kepentingan bangsa. Kepentingan rakyat kita semua,” tegas Sigit.

Lebih dalam, Sigit meminta kepada seluruh elemen bangsa untuk belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya. Sehingga, di tahun 2024 tidak lagi terjadi polarisasi, politik identitas, SARA dan hal lain yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kita harapkan kedepan bagaimana kita edukasi dan sosialisasikan agar proses demokrasi bisa dapat berjalan dengan lebih baik. Sehingga, Indonesia mengarah mewujudkan demokrasi lebih mapan, bermartabat dan bagaimana pesta demokrasi ini menjadi pestanya rakyat, pestanya masyarakat,” tutur eks Kabareskrim Polri itu.

Disisi lain, Sigit menuturkan, ini harus kita jaga. Sehingga, cita-cita bangsa, tujuan nasional kita, betul-betul bisa terus berjalan. Dan kita bisa mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045.

“Dewasa ini, Indonesia berada dalam posisi yang sangat bagus, karena berada di urutan kelima diantara Negara G-20. Dan berada di puncak kepemimpinan global, seluruh elemen masyarakat harus terus mempertahankan tren positif tersebut.

“Dan ini harus kita jaga. Sehingga, cita-cita bangsa, tujuan nasional kita, betul-betul bisa terus berjalan. Dan kita bisa mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045,” tutup Sigit.

(*/Red)

Henggar Lantik 27 Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan, Jangan Jadi Momok

Desember, 30, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati lantik 27 pejabat administrasi dan Pengambilan Sumpah Jabatan Penyesuaian Jabatan Fungsional hasil penyetaraan Jabatan Administrasi di lingkungan Pemkab Pati di Pendopo.

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan ini berdasarkan Surat Mendagri Nomor 800/2237/OTDA terkait Tindak Lanjut proses penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), Provinsi dan Kab/ Kota bahwa “bagi pejabat administrasi yang telah diangkat melalui penyetaraan dalam jabatan fungsional, namun belum memiliki kesesuaian antara kualifikasi, kompetensi dan unit kerjanya maka akan dilakukan penyesuaian jabatan fungsional dengan batas waktu 31 Desember 2022.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengatakan, sebagai salah satu turunan program prioritas dalam reformasi birokrasi, penyetaraan ini akan mendukung akselerasi dalam pelayanan dan perizinan dan menghapuskan zona nyaman ASN sehingga dapat tercipta iklim kerja yang produktif dan inovatif.

 

“Saya berpesan agar Saudara sekalian yang dilantik menjadi Pejabat Fungsional dan terdampak kebijakan penyetaraan jabatan agar tidak berkecil hati dan tetap bersemangat dalam pelaksanaan tugas,” ujar Pj Bupati. Kamis (29/12/2022).

Lebih lanjut Pj Bupati menekankan pada pejabat yang dilantik agar tidak menjadikan peralihan ini sebagai momok dan kekhawatiran terhadap seluk beluk jabatan fungsional namun harus dimaknai sebagai pelecut semangat untuk meningkatkan kompetensi.

Ia juga mengingatkan dalam memasuki zona kerja baru, agar pejabat fungsional hasil penyetaraan dapat bekerja dengan dinamis dan kolaboratif serta mampu bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Pj Bupati Pati berharap melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional kali ini diharapkan dapat semakin menguatkan tujuan pelantikan penyetaraan eselon IV ke dalam jabatan fungsional yang telah diselenggarakan Bulan Mei lalu yakni sebagai upaya untuk mengubah kultur birokrasi menjadi lebih lincah, responsif, ramping dan kaya fungsi.

Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pati bersama Plt Kepala DPUPR, Disdukcapil, Disnaker, Dipertan, Disdagperin, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan BKPP.

(*/Red)

Dankoharmatau dan Ketua PIA Ardhya Garini Gab. III Koharmatau Mengikuti Renungan Lintas Agama TNI AU

Desember, 30, 22

 

Bandung – Cakranusantara.net | Dankoharmatau Marsda TNI Bambang Triono, M.Tr.(Han) yang didampingi oleh Ketua PIA Ardhya Garini Gab. III Koharmatau Ny. Yuyun Bambang Triono mengikuti virtual kegiatan Renungan Lintas Agama TNI AU Tahun 2022 di Ruang puskodal Koharmatau.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., C.S.F.A. Dalam amanatnya saat membuka kegiatan tersebut mengajak pada seluruh hadirin untuk memanfaatkan momen tersebut untuk mempererat tali silaturahmi antar umat beragama dan momentum dalam memperkuat kebersamaan dalam bingkai kebhinekaan Bangsa Indonesia.

“Kasau mengajak berdoa secara khidmat karena seluruh keberhasilan tugas TNI Angkatan Udara yang dilaksanakan selama ini dapat berhasil karena kekuatan doa,” ungkap Kasad TNI AU. Jumat (30/12/2022).

Saya ingin mengingatkan, bahwa sebagai insan prajurit yang beriman, bahwa senjata yang terbaik adalah doa, segala keberhasilan tugas yang kita lakuan selama ini salah satunya adalah karena kekuatan doa.

“Maka dari itu, saya ingin mengajak seluruh personel untuk mari kita awali tugas kita di Tahun 2023 dengan memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita semua diberikan bimbingan, pertolongan dan kemudahan dalam pelaksanaan tugas,” ajaknya.

Dilanjutkan dengan pembacaan renungan akhir tahun oleh Sesdisbintalidau Kolonel Sus Dr. H. M. Kemalsyah, M. Ag. Dan diakhiri oleh pembacaan doa secara berurutan yang dipimpin oleh masing-masing Rohaniawan Islam, Rohaniawan Kristen, Rohanian Katolik, dan Rohaniawan Hindu.

Acara yang dipusatkan di Gedung Serba Guna Markas Besar TNI Angkatan Udara Cilangkap Jakarta tersebut diikuti oleh para pejabat utama dan Komandan Satuan TNI Angkatan Udara Seluruh Indonesia.

(Pen Koharmatau-Red)

Lagi!!.., Guru MTsN 1 Pati Kembali Ukir Prestasi Juara Satu

Desember, 30, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Pati, kembali mengukir prestasi dengan memperolah Juara 1 Lomba Video Pendek tentang Pembelajaran pada Kelas Digital Madrasah Tahun 2022.

Lomba itu udiselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Tengah, yang diikuti oleh ratusan guru MTs dan MA se- Jawa Tengah.

“Alhamdulillah, bersyukur sekali atas rezeki yang diberikan oleh Allah Swt. melalui sejumlah prestasi yang saya dapatkan, baik ditingkat regional nasional maupun internasional, dan yang terakhir ini, saya mendapatkan juara pertama dalam kontes video pembelajaran digital,” ucap Faiz.

Faiz juga memaparkan, ada beberapa tahapan yang ia ikuti mulai dari pendaftaran, pengiriman video, seleksi, hingga penilaian dewan juri. Tidak ada trik khusus untuk menang pada lomba kali ini.

Ia (Faiz) hanya melakukan analisis terhadap juknis, menganalisis komponen-komponen kegiatan mengajar di kelas, kemudian ia ubah menjadi suatu pembelajaran digital, serta memanfaatkan sedikit potensi yang ia miliki untuk membantu dalam proses pembuatan video,” ungkapnya.

Trik dalam perlombaan video pembelajaran seperti para peserta lomba pada umumnya, yaitu pertama memperhatikan juknis. Kedua, memperhatikan komponen dalam kegiatan mengajar di kelas dan mengubahnya menjadi suatu pembelajaran digital berdurasi maksimal 5 menit.

Selanjutnya yang Ketiga, sedikit kemampuan yang ada, kita manfaatkan untuk membantu dalam pembuatan video,” terangnya.

Dalam keterangannya, Faiz sangat bersyukur berada di lingkungan MTsN 1 Pati. Pasalnya, ia beserta guru-guru yang lain diberi peluang dan kesempatan secara demokratis untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.

Di samping itu, menurut Faiz dukungan dari Kepala MTsN 1 Pati juga sangat memberikan gairah dalam melaksanakan tugas keseharian sebagai seorang guru.”Semoga sedikit persembahan dari kami dapat menambah bukti masa keemasan MTsN 1 Pati tercinta,” tutupnya.

Menanggapi kabar prestasi Faiz, Kabid Penmad Kanwil Kemenag Jateng Ahmad Saifulloh, memberikan apresiasi penuh. “Selamat atas juara satunya Pak Faiz, semoga mbarokahi.

Ia (Saifulloh) merasa bangga atas prestasi MTsN 1 Pati sebagai madrasah terfavorit di tahun 2022. “MTsN 1 Pati telah berhasil mengelola dengan baik, baik dari sumber daya manusianya maupun penjamin mutunya. Semoga ke depannya tetap terfavorit,” harapnya.

Prestasi yang ditorehkan para guru MTsN 1 Pati di penghujung tahun 2022 ini membuat Kepala MTsN 1 Pati, Ali Musyafak tidak berhenti bersyukur “Subhanallah walhamdulillah.

“Ternyata dengan kemerdekaan berkreasi yang kami berikan kepada guru-guru kami mampu  mengembangkan potensi maksimal mereka. Terbukti beberapa prestasi terbaik bisa diperoleh oleh mereka, salah satunya pak Faiz,” tuturnya.

Dengan totalitas dalam melayani, kami berharap, semakin banyak potensi-potensi yang muncul sehingga kita bisa menjadi pelayan terbaik. Selamat buat Faiz, semoga semakin menginspirasi dan menambah gairah yang lain.

Seperti yang diketahui bersama, MTsN 1 Pati kembali dinobatkan sebagai ‘The Best Achievement of Madrasah Tsanawiyah‘ oleh Kemenag Pati pada Kamis (29/12). Atas raihan ke-2 kalinya tersebut,” paparnya.

Terima kasih atas kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja samanya. Semoga madrasah kita menjadi madrasah yang barokah, manfaat, dan selalu di hati.

Syafak juga mengungkapkan, hal ini menunjukkan keistiqomahan seluruh stakeholder MTsN 1 Pati dalam menjaga dan mengembangkan prestasi madrasah,” pungkasnya.

(Ts-Red)

Luhut Binsar Panjaitan : OTT KPK Itu Tidak Bagus, Aturan Bisa di Atur dan di Buat-buat

Desember, 30, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta pada 20 Desember 2022 menyatakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu tidak bagus.

Sebenarnya, itu buat investasi di Indonesia, karena investor melihat Pejabat Negara dan Daerah bisa mudah “disuap” dan sering “pungli” sehingga Investor berpikir ulang dalam menanam investasi di Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria, lanjutnya, justru melihat sebaliknya para Investor Kapitalis, dan Neokolonialisme melihat peluang besar untuk melanggar aturan yang dibuat, karena aturan “bisa diatur dan dibuat-buat” demi keuntungan investor yang berjiwa Spekulan dan Bankir Rentenir daripada melindungi kepentingan masyarakat.

Pekerja/ buruh dan UMKM seperti munculnya pembahasan RUU begitu singkat dan cepat seperti munculnya UU ‘Kontroversial” seperti UU NO.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan UU Tahun 2022 tentang Pengembangaan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dan Peraturan Kontroversial lainnya Permenkeu No.69/PMK.03 Tahun 2022 dan Peraturan BI No. 19/12/PBT/2017 tentang Finansial Teknologi dibidang Keuangan ini di mana melanggar Pasal 33 jo pasal 28 UUD Negara RI Tahun 1945.

Dasar Hukum OTT KPK berdasarkan pasal 12 jo pasal 6 huruf c UU No.30 Tahun 2002 tentang Kewenangan KPK, menyadap, menyelidiki, menyidik, dan menuntut harus disetujui Dewan Pengawas KPK sesuai UU No.19 Tahun 2019 tentang UU Perubahan Kedua UU No.30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah pertama UU No.10 Tahun 2015 sesuai Peraturan Penetapan UU (Perpu) No.1 Tahun 2015 dimana dalam pasal 38 UU No.19 Tahun 2019 tentang Kewenangan KPK menyelidik, menyidik, dan menuntut kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Penyadapan dan OTT diatur dalam pasal 50 UU No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption 2003) mengatur Teknis Investigasi Khusus Tipikor dalam hal OTT pasti dimulai dengan Pelaporan “Whistleblower system” dimana pelapor yang terlibat atau mengetahui identitas pelapor dirahasiakan karena “orang dalam” dan “dalam kondisi terancam” dilakukan secara diam-diam dapat dilakukan setiap saat, dapat dilakukan dimana saja, baik secara langsung maupun tidak langsung dimana Target Operasi melibatkan pejabat negara/ pemerintahan pusat maupun daerah baik Sipil maupun Polisi/ TNI.

Kasus OTT KPK Pertama kali pada April 2005 sejak didirikan pada 29 Desember 2003 dalam menangkap OTT Komisioner KPU Mulyana W. Kusumah saat menyuap Auditor BPK Khairiansyah Salman sebesar 150 juta rupiah, dalam usaha menghilangkan kata dalam Legal audit BPK, adanya penemuan kerugiaan negara dalam pengadaan kotak suara Pemilu Tahun 2004 dan melanggar Aturan Keppres Pengadaan Barang dan Jasa.

OTT paling Akhir di Jawa Timur pada 14 Desember 2022 lalu kasus suap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak, terima suap pencairan Dana Hibah APBD Jawa Timur sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2022 (Suap tiap tahun).

Kualifikasi Tertangkap Tangan “heterdaad” dalam pasal 1 angka 19 KUHAP (UU NO.8 Tahun 1981) :
1. Seseorang tengah melakukan suatu kejahatan,

2. Setelah tindak kejahatan tersebut selesai dilakukan,

3. Khalayak ramai menyerukan sesaat setelah kejahatan tersebut dilakukan.

4. Sesaat kemudian orang tersebut ditemukan sesuatu atau benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Dalam pasal 18 ayat (2) UU No.30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah UU Perubahan Pertama UU No.10 Tahun 2015 dan UU Perubahan Kedua UU NO.19 Tahun 2019 dalam kasus Tipikor Tertangkap tangan tidak memerlukan Surat Perintah Penyidikan tetapi harus ada Pemberitahuan terhadap Dewan Pengawas KPK harus memenuhi unsur yaitu :

1. Adanya laporan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana korupsi.
2. Lalu beranjak dari laporan tersebut KPK melakukan pengintaian dengan cara penyadapan atau penjebakan kepada orang yang telah dicurigai tersebut.
3. Setelah melakukan penyadapan atau penjebakan KPK akan melakukan OTT.

Tahun 2022 KPK telah melakukan verifikasi proses Penyelidikan sebanyak 4.260 Laporan atas dugaan adanya Tipikor, dari 4.623 Laporan yang diterima oleh KPK.

Proses Pengintaian dan penyadapan oleh KPK boleh dilakukan berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHAP jo pasal 17 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2004 jo pasal 184 KUHAP dan Penpres No.87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli. Dalam Putusan MKRI NO.21 Tahun 2016 dinyatakan Penyadapan KPK tidak melanggar pasal 28G ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dan pasal 28J ayat (2) uud negara RI Tahun 1945. Penyadapan boleh dilakukan asal :
1. Adanya otoritas resmi diatur dalam UU,
2. Adanya jangka waktu,
3. Pembatasan penanganan materi hasil penyadapan,
4. Pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan.

Pembuktian perkara pidana sesuai “postulat in criminalibus probations bedent esse luce clariores” yang berarti bahwa dalam perkara-perkara pidana bukti-bukti yang diperoleh haruslah lebih terang daripada cahaya, sebab melalui OTT langsung diperoleh bukti yang jelas, terang, dan akurat serta tidak terbantahkan bukan hanya berdasarkan persangkaan saja. OTT sudah pasti dimulai tindakan penyadapan sehingga ada kesesuaian bukti-bukti yang didapat.

Menurut B. Scheltema, ciri dari negara hukum adanya pengakuan penghormatan martabat manusia dan asas kepastian hukum. Peringkat Indonesia menurut Transpararency International, dimana ukuran penilaian Pemerintahan yang Baik dan Bersih, serta bebas Korupsi Indonesia tahun 2018 Peringkat 89 dari 180 negara, tahun 2019 naik menjadi Peringkat 85, tahun 2020 anjlok menjadi Peringkat 102 (kasus koruptor naik), dan Tahun 2021 turun sedikit menjadi Peringkat 96.

Menurut Kurnia Zakaria mungkin Indonesia menjadi Peringkat 70 besar entah Tahun berapa, tetapi bisa dicapai Tahun 2025 dengan syarat :

1. Pihak Polri, Kejaksaan Agung dan KPK seringkali melakukan OTT mungkin seminggu sekali.
2. Proses Penyelidikan dan Penyidikan dipersingkat waktunya.
3. Melibatkan staf ahli dari kalangan profesional, pensiunan aparat pemerintah yang jujur dan teruji bersih, dan akademisi dalam hal Penyelidikan sebagai Petugas Pembantu Penyelidik Tipikor,
4. Adanya kerjasama dan koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga negara terkait
5. Mahkamah Agung berani memutuskan Hukuman Maksimal bagi Koruptor
6. Bonus dan kesejahteraan aparat Penegak Hukum ditingkatkan
7. Reward and Punishment bagi Aparat Sipil Negara Tegas dan tanpa Pandang Bulu.
8. Proses Pemidanaan Koruptor harus ditambah pembayaran Denda Maksimal dan adanya Pembayaran Uang Kerugian 2-5 kali lipat dari total kerugian negara dan Pengenaan Hukuman Sosial dan Pencabutan Hak Politik
9. Pencabutan fasilitas dan Tunjangan mewah Pejabat Pemerintahan Pusat maupun daerah.
10. Perampasan aset Narapidana dan Keluarganya jika ditemukan adanya Harta ilegal dan hasil kejahatan.

Dalam catatan Kurnia Zakaria, Hukuman terberat adalah vonis Pengadilan Tipikor bagi para terdakwa Kasus Tipikor Asuransi Jiwa Jiwasraya dan Asabri, dimana Hakim berani memutuskan Hukuman Seumur Hidup bagi para Terdakwa.

Dalam tahun 2015-2019 OTT KPK berhasil menangkap 72 Kepala Daerah, 173 anggota Dewan/ Legislatif, dan 116 Birokrat antar lembaga/ Institusi Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan aparat penegak hukum khusus Tipikor di Kepolisian RI (POLRI) berdasarkan UU No.2 Tahun 2002 dan Perkap Polri No.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Perkap Polri No.6 Tahun 2017 tentang Ditrektorat Pidana Khusus Polri. Pembentukan Direktorat Jampidsus Kejaksaan Agung berdasarkan UU No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung RI dan Perja Jagung No.Per-009/A/JA01/2011.

Sedangkan KPK didirikan berdasarkan UU No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU No.30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah UU No.10 tahun 2015 berdasarkan Peraturan pengganti UU (Perpu No.1 Tahun 2015) yang berdiri sejak 23 Desember 2003.

Dalam laporan International Corruption Watch (ICW) Tahun 2015 ada 550 kasus dimana terdapat 1.124 orang tersangka Tipikor dimana Polri menangani 151 kasus Tipikor, Kejaksaan menangani 369 kasus Tipikor, sedangkan KPK hanya menangani 30 kasus Tipikor dimana KPK melalukan 5 kasus OTT.

Tahun 2016 ICW mencatat ada penurunan menjadi 482 kasus dimana Polri menangani 140 kasus Tipikor, Kejaksaaan menangani 307 kasus Tipikor, sedangkan KPK menangani 35 kasus Tipikor dimana ada 17 kasus OTT, dimana ada 1.101 orang Tersangka Tipikor.

Tahun 2017 ada kenaikan kasus Tipikor menjadi 576 kasus dimana Polri menangani 216 kasus Tiikor, Kejaksaan menangani 315 kasus Tipikor, dan KPK menangani 44 kasus Tipikor dimana ada 19 kasus OTT, sedangkan ada 1.298 orang tersangka tipikor diproses hukum.

Tahun 2018 ICW melaporkan adanya penurunan menjadi 454 kasus Tipikor dimana Polri menangani 162 kasus Tipikor, Kejaksaan menangani 235 kasus Tipikor, dan KPK menangani 57 kasus Tipikor dimana ada 30 kasus OTT dimana ada proses hukum 1.087 orang tersangka.

Menurut Kurnia Zakaria Tindakan Hukum OTT KPK harus dievaluasi berdasarkan kriteria :
1. EFEKTIVITAS terkait erat dengan tercapainya hasil suatu tujuan kebijakan.
2. EFISIENSI berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan,
3. KECUKUPAN terkait dengan seberapa jauh hasil kebijakan memberi kepuasan terhadap pencapaian,
4. PEMERATAAN dampak kebijakan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda di masyarakat,
5. RESPONSIVITAS tentang seberapa jauh kebijakan mendapatkan reaksi dari masyarakat,
6. KETETAPAN merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

OTT KPK harus seringkali dilakukan, baik oleh Polri, kejaksaan dan KPK maupun Satuan Tugas Khusus seperti Satgas Saber Pungli, Pemberantasan Illegal Logging, Pemberantasan Illegal Fishing, Pemberantasan Iilegal mining dan Tim Gabungan Pencari Fakta kalau perlu dibentuk.

Tahun 2023-2024 nanti sebagai pergerakan Anti Korupsi dan Pencucian Uang dan Pemberantasan Money Politic,” hal itu semuanya diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria., SH. MH., Pakar hukum dan juga Dosen pada Universitas Bung Karno.

(Rohman)

Polri Percantik Bandara Soetta dengan Lukisan Karya Difabel

Desember, 29, 22

Jakarta – Cakranusantara.net |  Sebanyak 20 lukisan karya penyandang disabilitas yang terpilih dari kegiatan Police Art Festival 2022 dipajang di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten.

Dipamerkan lukisan di area kedatangan domestik, itu sengaja dilakukan untuk memanjakan mata penumpang dan juga mempercantik megahnya Terminal 3 Bandara Soetta.

Selain itu, bentuk apresiasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan juga mewujudkan lingkungan ramah untuk kelompok-kelompok rentan dalam hal ini difabel.

Keberadaan puluhan lukisan tersebut juga menarik perhatian para wisatawan yang baru saja turun dari pesawat. Mereka tertarik untuk melihat sejenak lukisan-lukisan yang ditempatkan di eskalator berjalan sambil mengambil foto dengan gawainya.

“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Angkasa Pura 2 dan juga Tempo yang sudah sinergi dan berkolaborasi memberikan fasilitas kepada saudara-saudara kita dan anak-anak kita,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo. Kamis (29/12/2022).

Ini sebagai bentuk empati dan support dan motivasi meningkatkan percaya diri, bahwa mereka masih bisa berkarya dan kita berikan ruang untuk berekspresi.

“Pada hari ini ada 20 karya yang bisa kita tampilkan di ruangan publik,” lanjut Kepala Divisi Humas Polri.

Dedi melanjutkan, perhatian Polri terhadap difabel tidak hanya dengan mengadakan lomba melukis melalui Police Art Festival 2022 di Taman Ismail Marzuki pada 21 Desember lalu dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional.

“Namun implementasi lainnya yakni melalui melakukan perbaikan pelayanan kepada mereka, contohnya; di seluruh jajaran Polda dan Mabes Polri harus ada kursi roda,” tuturnya.

Tak hanya itu saja di beberapa satuan wilayah, seperti Polres Tangerang Selatan melakukan pemberdayaan kepada penyandang disablitas dengan mempekerjakan mereka.

“Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowa memerintahkan agar seluruh sentra pelayanan kepolisian, mulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda dan Mabes Polri harus ramah untuk disabilitas,” terangnya.

Lebih lanjut, tujuan dipamerkan lukisan di bandara karena merupakan ruang publik. Selain itu, menurutnya terjadi tren peningkatan penumpang di Angkasa Pura khususnya di Terminal 3 Bandara Soetta.

“Mantan Kapolda Kalteng ini menegaskan, ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kapolri membuka ruang kepada publik untuk bisa mengkritisi Polri agar kedepan menjadi lebih baik,” tegasnya.

Baik dengan lomba karya para difabel ini dan lomba-lomba sebelumnya yakni mural, menulis surat untuk Kapolri dan seni musisi jalanan, mereka bebas untuk mengkritisi Polri lewat seni.

Kapolri tidak segan-segan untuk membuka ruang dialog dan sangat terbuka, bahwa Polri diperintahkan tidak boleh menutup diri. Orang (Polri) harus terbuka untuk menerima saran, masukan dan juga kritikan,” ujarnya.

20 lukisan ini sangat berkualitas. Dari segi tema, para pelukis, selain menggambarkan apresiasi pelayanan yang telah dilakukan oleh Polri.

Harapan kesadaran masyarakat untuk menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas dan memberikan dukungan untuk meningkatkan kemampuan serta kesejahteraan difabel,” harapnya.

Sementara Senior Manager Service and Facility Terminal 3, Muhammad Syarif berterima kasih bisa mendukung Polri yang memberikan kesempatan kepada disabilitas bisa memamerkan karyanya di Terminal 3.

“Kami juga turut bangga bisa mensupport teman-teman seniman disabilitas. Dan kami dari teman-teman Angkasa Pura 2 mendukung semua karya seni yang di Indonesia bisa menjadi etalasenya produk seni yang ada di Indonesia di bandara kami,” ucapnya.

Ia berharap, semoga pesan-pesan dari para disabilitas melalui lukisan ini bisa tersampaikan kepada masyarakat melalui penumpang dan pengguna jasa bandara ini.

“Dengan itu, para penumpang dan penggunaan jasa bisa menikmati karya-karya dari penyandang disabilitas,” ujarnya.

(*/Red)