Organik Akmil Agar selalu Taat Beribadah Dan Bekerja Yang Terbaik

Desember, 29, 22

Magelang – Cakranusantara.net |
Kepala Departemen jasmani Akmil Kolonel Inf Akhyari memimpin apel olah raga pagi yang diikuti seluruh Organik Militer dan PNS Akademi Militer (Akmil) di lapangan Departemen Jasmani Akmil.

Dalam kesempatan itu, Kolonel Inf Akhyari menyampaikan, kita berada di Akmil ini karena adanya Taruna, tugas kita adalah mendidik taruna untuk mempersiapkan menjadi pimpinan pada satuan-satuan Angkatan Darat (AD).

“Oleh sebap itu “Para Dosen, Pelatih Pembimbing harus tampil totalitas, mempunyai kemampuan yang memadai, karena apa yang kita sampaiakan kepada taruna akan menjadi pedoman bagi taruna dalam berdinas nanti, maka kita harus mempersiapkan yang terbaik,” katanya.

Kadepjas juga menyampaikan, sebagai makhluk ciptaan Tuhan kita harus selalu melaksanakan perintah-perintahnya, menjalankan ibadah sesuai agama masing dengan tekun, selalu mengutamakan ibadah, baru melaksanakan kegiatan lainnya.

“Jangan lupa berbagi kepada sesama yang membutuhkan dan tidak lupa selalu menyukuri nikmat,” tambahnya.

Selanjutnya bulan ini kita memasuki akhir tahun, untuk itu masing-masing bagian agar segera mempersiapkan laporan pertanggungjawaban program kerja dan anggaran yang telah dilaksanakan dengan benar dan teliti, hindari kekeliruan dalam pelaporan.

“Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu agar masing-masing pribadi sesalu memelihara Kesehatan, dengan cara rajin berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan,” tandasnya.

(Pen Akmil)

Dankoharmatau Pimpin Apel Luar Biasa Awali Masa Jabatan

Desember, 28, 22

 

 

 

Bandung – Cakranusantara.net |  Komandan Komando Pemeliharaan Materiel Angkatan Udara (Dankoharmatau) Marsda TNI Bambang Triono, M.Tr.(Han), memimpin Apel Luar Biasa di Lapangan Apel Makoharmatau Bandung.

Dalam kesempatan ini Dankoharmatau Marsda TNI Bambang Triono mengatakan, tugas yang diamanahkan kepada kita semua di Koharmatau ini tentunya bukanlah suatu tugas ringan.

“Saya sangat berharap dukungan para pejabat dan seluruh personel Koharmatau, agar tugas-tugas Koharmatau ke depan dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai apa yang diharapkan oleh Kepala Staf Angkatan Udara yaitu mendukung terwujudnya TNI Angkatan Udara menjadi Angkatan Udara yang disegani di Kawasan,” ungkapnya. Rabu (28/12/2022).

Lebih lanjut disampaikannya bahwa, dinamika dan tantangan tugas kedepan yang dihadapi Koharmatau tentunya akan semakin kompleks.

Namun demikian, saya percaya bahwa keberhasilan tugas Koharmatau akan dapat tercapai dengan baik apabila ditunjang dengan komitmen dari pejabat dan personel yang mengawaki, tentunya ditunjang dengan militansi, dedikasi, loyalitas terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban serta terus berupaya meningkatkan kualitas dan etos kerja yang tinggi,” pungkasnya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Ir Koharmatau Marsma TNI Didik Bangun Rahardjo, S.Sos, serta pejabat Koharmatau.

(*/Red)

Polresta Pati Terkesan Lambat Tangani Wartawan Gadungan, Nimerodi Gulo : Kami Akan Demo

Desember, 29, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Terlalu lama dan berbelit-belitnya pihak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pati saat tangani perkara oknum Wartawan Gadungan, yang diduga telah melakukan tindak pemerasan pada sejumlah SPBU pada 8 Desember 2022 oleh innesial A dan J.

Dr. Nimerodi Gulo kuasa hukum para korban pemerasan oknum wartawan Gadungan, akan mengerahkan masa untuk melakukan demo di Polresta Pati pada minggu ini jika Kepolisian tidak serius menanganinya.

“Misalnya, ini kalau tidak ditingkatkan kasusnya minggu depan saya akan bawa masa untuk demo, tadi saya sudah ngomong sama Kanitnya, bahwa kami serius karena ini sudah menjadi kepentingan publik,” ucap Dr. Nimerodi Gulo saat dihubungi melalui sambungan seluler, Rabu 28 Desember 2022.

Ia merasa, bahwa kasus pemerasan seperti ini adalah kasus yang mudah dan sepele, seharusnya pihak kepolisian bisa dengan mudah dan cepat melakukan penyelidikan.

Baca Juga : Dr. Nimerodi Gulo : Tidak Ada Celah Lolos Dari Jerat Pidana, Kecuali Pengacaranya Malaikat

Tonton Juga : Video ; Dua Oknum Wartawan Gadungan di Pati Peras “Mandor” SPBU Tlogorejo

Akan tetapi, sudah hampir kurang lebih 1 bulan kasus tersebut tidak ada pergerakan sama sekali, atau bisa dikatakan olehnya bahwa pihak kepolisian diduga tidak secara serius menyelesaikan kasus itu.

“Seharusnya masalah sepele seperti ini menurut saya penyidik ini tidak usah muter-muter harusnya ditingkatkan menjadi penyidikan untuk menentukan apakah perkara ini sudah memenuhi prosedur,” Jelasnya.

Ia juga dengan tegas mengatakan, bahwa kasus ini sangat simple, dan itu sudah ada alat bukti yang cukup, anak semester 3 saja bisa menangani perkara ini tidak perlu Kapolresta yang menyelesaikan.

“Sebenarnya, ini kasus ecek-ecek yang mana anak kuliahan semester 3 saja bisa menyelesaikan. Lantaran, alat bukti sudah ada semua,” tandasnya.

(*/Red)

Henggar : Mekanisme Penyaluran Bansos Harus Melalui Perubahan Anggaran Dulu

Desember, 28, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (PJ) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, secara simbolis menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) kepada sejumlah kalangan yang terdampak inflasi, seperti veteran, disabilitas serta warga masyarakat yang rentan dan belum mendapatan Bansos PKH, BPNT, dan BLT BBM.

Selain Pj Bupati, kegiatan yg digelar di ruang Pragola Sekretariat Daerah Kabupaten Pati tersebut, juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati, Indriyanto serta perwakilan Bank Jateng.

Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro dalam sambutannya menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial ini memang harus melalui serangkaian mekanisme. Sehingga ia pun meminta maaf atas adanya keterlambatan dalam penyalurannya.

“Maunya kita sih sebenarnya sejak Oktober kemarin akan kita serahkan, tapi ternyata mekanismenya harus melalui perubahan anggaran dulu”, ujar Pj Bupati.

Henggar pun menambahkan, bahwa Bansos yang diserahkan hari ini merupakan campur tangan dan perhatian pemerintah yang erat kaitanya dengan kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa bulan lalu.

“Karena memang dengan kenaikan BBM ada beban berat yang harus kita tanggung bersama. Tentunya bantuan ini tidaklah cukup. Tetapi paling tidak itulah bentuk perhatian pemerintah”, imbuhnya.

Selain veteran, disabilitas dan warga masyarakat rentan, sambung Henggar, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati juga telah memberikan Bansos kepada nelayan serta petani beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3AKB dalam laporannya, mengatakan bahwa kegiatan penyerahan Bansos ini dilakukan melalui sejumlah prosedur administrasi.

“Yang sekiranya bisa dilaksanakan beberapa hari lalu, akhirnya baru bisa dilaksanakan pada hari ini. Karena, prosedur administrasi yang harus kita lalui, dan memang persetujuan anggaran yang menjadi dasarnya,” jelas Indriyanto.

Harus kita tambahkan setelah perubahan anggaran. Jadi kami menyesuaikan dengan dasar tersebut, dan baru sekarang kita berikan kepada para penerima.

“Jumlah anggaran yang diserahkan kepada para penerima bansos sebesar 489,5 juta rupiah. “Dengan rincian, 155 untuk veteran dan 385 disabilitas, besarannya senilai 450 ribu rupiah per orang,” terangnya.

Selain itu, juga ada yang diperuntukkan bagi warga masyarakat rentan lainnya yang belum mendapat bansos,” tutupnya.

(*/Red)

Hadiri Survei Akreditasi RSUD, Henggar Ingatkan Pentingnya Kualitas Layanan Masyarakat

Desember, 28, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Henggar Budi Anggoro, Senin (26/12), menghadiri Survei Akreditasi Rumah Sakit, yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mutu Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS) guna memberikan motivasi serta untuk mendorong peningkatan mutu dan kinerja pelayanan di RSUD RAA Soewondo.

Adapun yang melakukan survei dari LAM-KPRS, adalah :

1. dr. Widyasih Pritasari, Sp.OG(K) Obginsos, M.H.Kes

2. dr.A.A.NGR. MD. Agung Putra Wirawan, Sp.OG

3. Ns.Sri Rahayu, S.Kp, M.Kep

Selaku pimpinan daerah, Pj Bupati menyatakan komitmennya untuk terus mendukung rumah sakit daerah, utamanya dari sisi penganggaran, sarana dan prasarana, termasuk juga peningkatan kualitas SDM rumah sakit.

“Terkait pengembangan RSUD RAA Soewondo, kami selalu mendorong agar RS ini terus meningkatkan keramahannya sehingga masyarakat yang dirujuk maupun pasien yang berobat serta memeriksakan kesehatannya dapat merasa nyaman”, ungkap Henggar.

Ia menambahkan, Pemkab juga senantiasa menanamkan paradigma kepada jajaran manajemen maupun staf di rumah sakit tersebut untuk terus bersikap optimis dan progresif sehingga senantiasa sadar akan pentingnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Tentunya kami berharap bahwa pelaksanaan akreditasi rumah sakit bukan hanya berhenti sebagai pencapaian status terakreditasi saja, tetapi lebih dari itu manajemen RSUD harus mau untuk terus berproses dalam mencapai akreditasi”, harapnya.

Bagi rumah sakit, sambung Henggar, akreditasi ini adalah bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasanya.

Sementara bagi masyarakat, lanjut Henggar, akreditasi dapat bermakna sebagai alat bantu yang shahih dalam menentukan pilihan tempat pelayanan kesehatan yang baik.

“Sertifikat akreditasi tersebut kini juga menjadi persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani program Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Karena itulah Pemkab tak pernah bosan mengingatkan agar rumah sakit-rumah sakit di Pati senantiasa siap dalam pelaksanaan survei akreditasi karena sudah memiliki kinerja pelayanan yang sudah baik, dan bukan karena persiapan akreditasi saja”, harapnya.

Selain itu, Pj Bupati Pati, nampak hadir pula dalam kegiatan tersebut, Direktur RSUD RAA Soewondo Edy Siswanto, Dewan Pengawas RSUD Soewondo Suharyono dan Pirno, serta Kepala OPD terkait dan tamu undangan.

Usai memberikan paparan, Pj Bupati juga melaksanakan monitoring ke sejumlah ruangan di RSUD Soewondo, hingga meninjau ruang kemoterapi dan memberikan motivasi dan semangat kepada sejumlah pasien.

(*/Red)

Menunggu Keadilan, Kurnia Zakaria : Segera Hukum Mafia Minyak Goreng

Desember, 28, 22

Mafia
Photo : Gambar animasi hanya pelengkap bahan berita

Jakarta – Cakranusantara.net | Akhirnya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut para terdakwa “mafia minyak goreng (migor)” di Pengadilan Tipikor Jakarta pada beberapa Minggu lalu (Desember 2022), terdakwa Indrasari Wisnu Wardhana Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag dituntut 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsider kurungan 6 bulan penjara.

Sementara, terdakwa lainnya Pierre Togar Sitanggang General Manager General Affair PT. Musim Mas dituntut 11 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsider kurungan 6 bulan penjara ditambah membayar uang pengganti Rp. 4.544.711.650.438,00 subsider kurungan 5 tahun 6 bulan penjara, Master Parulian Tumanggor Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia dituntut 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsider ditambah membayar uang pengganti Rp. 10.980.601.083.037,00 subsider kurungan 6 tahun penjara.

Sedangkan terdakwa ekonom Weibinanto Halimdjati (Lin Che Wei) staff ahli Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi (Tim Asistensi Menteri Koordinator Perekeonomian) dituntut 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsider kurungan 6 bulan penjara, Stanley MA senior Manager Coporate Affair PT. Victorindo Alam Lestari (Permata Hijau Group) dituntut 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsider kurungan 6 bulan penjara dan ditambah membayar uang pengganti 868,7 miliar rupiah.

Dalam pemeriksaan pengadilan Tipikor LCW berdalih tidak punya kewenangan menerbitkan persetujuan ekspor CPO dimana LCW sempat kirim pesan WA ke IWW pada 14 Januari 2022, menyarankan agar PE CPO berdasarkan Permendag No.8 Tahun 2022 dikembalikan ke Permendag No.2 Tahu 2022.

Sedangkan saksi Sutedjo Halim owner PT. Triputro Agro Persada Tbk. Sebagai bagian Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit bahwa LCW justru koordinator kontribusi dana dan komitmen fee para peserta/ pelaku Distributor dan Produsen Minyak Goreng Kemasan. Tetapi saksi lainnya Abhinaya Putri Pambharu analisis independent Research and Advisory Indoneisa (IRAI) justru menyatakan LCW menolak PE CPO Dirjen PLN Kemendag.

Akibat PE CPO dan peraturan Menteri Perdagangan yang selalu berubah-ubah menentukan Harga Eceran tertinggi minyak goreng (HET Migor) membuat distributor bingung untuk menentukan harga jual. Sedangkan produsen enggan menambah produksi malah kecenderungan menurunkan produksi dan menyimpan stok di gudang, apalagi minyak goreng curah dilarang dijual.

Sehingga, distributor minyak goreng UMKM tidak lagi punya kepastian mendapatkan jatah distribusi minyak goreng curah lagi, mengakibatkan minyak goreng curah langka dan minyak goreng kemasan menjadi mahal. Pedagang kecil tidak lagi mendapatkan jatah penjualan minyak goreng curah.

Sedangkan, produsen minyak sawit (CPO) lebih baik menjual ke luar negeri karena harganya di luar negeri lebih tinggi daripada di dalam negeri. Direktorat Jampidsus Kejaksaan Agung RI menemukan adanya dugaan Tipikor Kebijakan Pengendalian HET Migor menimbulkan kerugian negara sebesar 6,047 Triliun rupiah, dan nilai kerugian perekonomian negara ditaksir 12,312 Triliun rupiah.

Saksi Ahli yang dihadirkan saat itu Lukita Dinarsyah Tuwo (mantan Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian) mengatakan, produsen justru enggan menjual minyak goreng di dalam negeri dan lebih memilih ekspor CPO ke luar negeri, karena dianggap lebih menguntungkan dan ini disebabkan surat ijin ekspor PE CPO oleh terdakwa IWW.

Tetapi dalam tuntutannya IWW justru dituntut lebuh ringan daripada yang lainnya, apakah ini menyebabkan tanggung jawab PE CPO (IWW) sendiri, atau tanpa sepengetahuan Menteri Perdagangan Muhammmad Lutfi.

Sedangkan, PE CPO ini justru bertentangan dengan Mendag yang berusaha mengurangi kelangkaan minyak goreng kemasan di pasaran dan meniadakan penjualan minyak goreng curah. Tanggung jawab Menteri juga harus menanggung akibat kesalahan kebijakan aparat Kementerian yang dipimpinnya.

Seharusnya, surat ijin PE CPO dicabut dan pejabatnya diganti, akan tetapi seperti adanya pembiaran, yang menjadi pertanyaan?. Apakah ia ikut menikmati dana distribusi dan komitmen fee-nya, seperti kasus Bansos Langsung dampak Kenaikan BBM dan dampak Pandemi Covid 19 di Kementerian Sosial di daerah Jakarta dan Sekitarnya maupun ijin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Muhammad Lutfi kelahiran 16 Agustus 1969 lulusan University Purdue Indiana Amerika Serikat, tahun 1994 bersama-sama Erick Thohir dan Wisnu Wardhana mendirikan Mahaka Group. Mantan anggora DPR RI tahun 2009-2019 dari Partai Golkar Nusa Tenggara Barat. Mantan Ketua Umum HIPMI tahun 2001-2004.

Era Presiden Susilo Bambang Yudhonoyuno sempat menjadi Menteri Perdagangan beberapa bulan (14 Februari hingga 20 Oktober 2014). Mantan Duta Besar (Dubes) RI di Jepang dan Mikronesia tahun 2010-2013 dan mantan Dubes di Amerika Serikat tahun 2019-2020. Era Joko Widodo menjadi Menteri Perdagangan dari 23 Desember 2020 hingga 15 Juni 2022. Tahun 2005 menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) termuda.

Muhammad Lutfi juga pernah diperiksa sebagai saksi para Tersangka “mafia migor” dengan para tersangka IWW, PTS, MPT, LCW, SMA di Gedung Bundar Kejagung Direktorat Jampidsus pada 22 Juni 2022 setelah diberhentikan sebagai Menteri Perdagangan. Namun anehnya, Kenapa dipersidangan tidak dihadirkan sebagai saksi?.

Analisa Kurnia bahwa Muhammad Lutfi pasti tahu adanya surat ijin fasilitas ekspor CPO oleh Dirjen PLU Kemendag IWW kepada 3 perusahaan ekspor CPO berdampak kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Sedangkan, perusahaan tersebut “pemain baru ekspor CPO” sehingga diduga akan mensub PE CPO ke perusahaan lainnya.

Dalam Pertanggungjawaban Pidana dalam delik materiilnya Penyidik/ Penuntut Umum harus dapat membuktikan perbuatan manakah yang menjadi penyebab suatu akibat hukum, maka perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Dalam kasus ini adanya hubungan Kualitas yang menemukan relasi antara faktor sebab, perbuatan, dan akibat jika digunakan Teori Qinditio Sine Qua Non, dari Von Buri, bahwa semua sebab adalah faktor untuk timbulnya akibat, kelemahannnya memperluas pertanggungjawaban pidana, sehingga tidak diterapkan kecuali dalam hal mendesak, karena sulit dan sukar menemukan hama tikus digudang, maka gudang berasnya dibakar agar hama lainnya mati seperti kutu beras, beras rusak, kecoa, lalat tetapi juga beras baru gudang dan stok lama yang layak dimakan dijual. Jadi korbannya bukan hanya serangga/ hamanya tapi produsen dan konsumen mengalami kerugian besar dan timbul krisis pangan.

Baca Juga : Mantan Mendag 2022 Akhirnya di Periksa Kejagung

Baca Juga : Polri “Ada Tempat Ada Harga” Dr Kurnia Zakaria : Relasi Kuasa, Sambo Harus Tanggung Jawab

Baca Juga : Kasus Migor “CPO” Sangat Membutuhkan Kesaksian Mantan Mendag

Karena itu dipakai teori Individualisir menerapkan teori Adequat dan Relevan, manakah faktor yang paling dekat dan relevan dari semua faktor, di identifikasi dan itulah sebagai penyebab yang dipertanggungjawabkan. Ternyata ada beberapa faktor menjadi penyebab Kelangkaan Minyak Goreng hampir di seluruh Indonesia sejak Februari hingga Oktober 2022 seperti saat Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Wakil Menteri Jerry Sambuaga saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI Maret 2022 bahwa, pertama adanya kenaikan harga CPO di luar negeri, kedua akibat perang Rusia – Ukraina, ketiga akibat pandemi Covid 19 belum selesai, ke empat kebijakan larangan menjual minyak goreng curah dan bekas pakai (refill), ke lima perdagangan kelapa sawit dan minyak goreng dipengaruhi akibat permainan monopoli dan oligopoli mafia produsen Minyak Goreng dan Distributor retail minyak goreng kemasan, ke enam tentu saja KKN dan tumpah tindih kewenangan antar Kementerian dan konflik antar kepentingan aparat Penegak Hukum (APH).

Kesaksian mantan Mendag Muhammad Lutfi di persidangan perlu, tetapi apakah bisa karena Proses Pemeriksaan para terdakwa sudah masuk acara Nota Pembelaan?. Kejaksaan Agung kurang cermat dan tidak teliti mencari hubungan Muhammad Lutfi dengan persetujuan ijin ekspor CPO keluar negeri terhadap 3 perusahaan yang tidak layak ekspor CPO ataukah Kejaksaan Agung “sengaja melindungi mantan Menteri Perdagangan”?.

Karena menurut kuasa hukum terdakwa Stanley MA Otto Hasibuan JPU diduga merubah surat dakwaan denga sengaja, karena Surat Dakwaan berbeda dengan yang dibacakan saat Persidangan dengan Surat Dakwaan dalam berkas Acara Pemeriksaan yang dipegang Majelis Hakim dan Kuasa Hukum/Terdakwa di hari persidangan ini pelanggaran pasal 144 KUHP pada persidangan akhir Agustus 2022 lalu.

Seharusnya dalam pengenaan pasal penyertaan terhadap para terdakwa didakwa dengan pasal 55 KUHP, menteri Perdagangan bisa dilibatkan ikut Pembantuan dalam persetujuan ekspor CPO karena tidak segera mencegah dan mencabut PE CPO tersebut sesuai pasal 56 KUHP dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam BAP para tersangka sekarang sudah menjadi Terdakwa tentu ada Berita Acara Pemeriksaan Saksi mantan Menteri Perdagangan tanggal 22 Juni 2022. Sengaja tidak didengarkan kesaksiannya di depan persidangan atau menunggu bukti-bukti sebagai Tersangka Baru sesuai keterangan para saksi, saksi ahli maupun pengakuan saksi mahkota dan terdakwa dipersidangan. Semoga vonis hakim sama dengan tuntutan JPU dan ada tersangka baru,” hal itu diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria pakar hukum yang tergabung dalam persatuan Peradi dan juga Dosen pada Universitas Bung Karno.

(Rohman)

Polri “Ada Tempat Ada Harga” Dr Kurnia Zakaria : Relasi Kuasa, Sambo Harus Tanggung Jawab

Desember, 27, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Relasi kuasa (power relation) adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan deologi tertentu. Kekuasaan (power) adalah kompleks dan abstrak yang secara nyata mempengaruhi kehidupan mereka. Kekuasaan sebagai kemampuan pemangku kepentingan untuk menentang atau mendukung individu atau kelompok lainnya.

Dalam struktur organisasi bawahan atau anak buah harus menerima perintah atasan atau pemimpin, tanpa perlu mempertimbangkan atau berpikir terlebih dahulu apakah itu benar atau salah, sesuai prosedur atau melanggar, apalagi Eliezer (RE) berpangkat paling rendah (Bharada/ Prajurit Dua) level Bintara level Bawah harus patuh, taat, dan tunduk atas perintah atasannya atau komandannya atau Ferdy Sambo (Sambo) yang berpangkat Perwira Tinggi (Pati) bintang Dua (Irjen), Perintah Tembak makan pasti siap Laksanakan,  tentu saja harus ditanggung (RE) tanpa bantahan, bertanya, apalagi menolak. Namun, hal itu, tentu saja ada tentu saja ada konsekuensi.

Apalagi Sambo sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) di Internal Polri, atau yang dianggap sebagai Komandan oleh (JPU) dan Hakim dalam pelanggaran Kode etik dan Keprofesional Polri itu sendiri.

Sedangkan RE dalam hal pemeriksaan psikologis klinis mempunyai kecenderungan “anak baik dan penurut” serta taat dan patuh atas nasehat ataupun perintah “pemimpin dan orang yang dihormatinya”.

Ditunjang latar belakang keluarga RE dari kalangan menengah ke bawah dan punya ambisi menjadi kebanggaan orang tuanya. Meskipun, dalam keraguan RE tetap melaksanakan perintah, tanpa bisa ada penolakan walaupun sempat meminta “waktu menyiapkan mental siap melaksanakan” sehingga hasilnya kurang maksimal karena tidak sempurna tidak cukup satu peluru dalam “mengeksekusi korban”.

Hasil pemeriksaan forensik (dua kali) dilakukan, bahwa luka dibelakang kepala mengenai otak yang membuat fatal kematian korban, sedangkan luka di dada hanya “mengakibatkan penderitaan korban dalam keadaan keluar darah banyak/ rusaknya peredaran darah dan kekurangan oksigen/ sulit bernafas”.

Pemberi perintah FS harus menerima tanggung jawab Komando. Jiwa korsa polisi berdampak positif dimana solidaritas sepenanggungan sependeritaan, tetapi berefek negatif juga sesama polisi harus bisa menutupi kesalahan dan membiarkan/ terbiasa melakukan pemyimpangan tugas dan etika.

Paling mudah dalam hal kenaikan pangkat dan pemilihan tugas sudah bukan rahasia lagi “ada tempat ada harga”.

Selain itu, faktor kedekatan personal dan keluarga juga mendukung kesuksesan seseorang. Pengalaman dan prestasi kerja sebatas pertimbangan tetapi tidak menentukan.

Hukuman Penegakan disiplin dan etika polisi paling berat adalah hukuman kurungan Pemecatan dengan Tidak Hormat (PDTH), selain Demosi dan penundaan karir dan potongan tunjangan. Tetapi itu belum cukup dalam membuat “Penjeraan,” hal itu semua diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria selaku Pakar Hukum dan juga Dosen pada Universitas Bung Karno (UBK).

Dr. Kurnia Zakaria juga berpendapat kemungkinan kecil Sambo divonis pasal 340 KUHP (hukuman mati), karena unsur perencanaan pembunuhan terhadap Yosua Hutabarat (J) tidak sempurna karena FS tidak bisa dalam keadaan tenang tetapi unsur emosional dan berpikir tidak jernih cara menghilangkan jejak.

Kemungkinan unsur “pembiasaan dan pola kerjanya selama ini sesuai kinerja karir polisi” kurang perhitungan terencana. Akan tetapi, justru saya menyarankan agar vonis Polisi yang menjadi “Backing” pelindung Sindikat Peredaran Narkoba dan Perjudian harus mendapatkan Sanksi Maksimal, kalau perlu dihukum mati dan harus segera dieksekusi. Karena UU KUHP Tahun 2022 bila terpidana mati tidak segera dieksekusi dalam waktu 10 tahun hukumannya dapat berubah menjadi hukuman seumur hidup.

Karena korban Narkoba dan Judi bukan hanya diri sendiri dan keluarga, tetapi bisa jadi kerabat dan secara tidak juga masyarakat luas. Perekonominan negara hancur dan moralitas rusak serta hancurnya generasi muda Indonesia.

Sambo kalau pintar aksi pembunuhan Yosua itu, kenapa harus terjadi di rumah dinas dan seperti kebingungan dan kurangnya perencanaan, setelah RE dalam menembak Yosua tidak sempurna. Seharusnya Sambo belajar, bagaimana kasus “Penghilangan aktivis yang tidak jelas nasib dan mayatnya”. Disitu, tidak ada pihak yang bisa disalahkan dan tidak ada pihak yang merasa bertanggung jawab, korban diculik dianiaya dan saksi mata yang ikut mengalami tapi pelakunya tidak diketahui hingga sekarang.

Seperti kasus Pembunuhan terhadap Wartawan “Udin” di Yogya ada pelakunya tetapi tidak bisa diketahui siapa yang bertanggung jawab dan hanya diduga-duga dalangnya adalah yang dendam atas tulisan Udin di harian Bernas.

Sedangkan yang kurang sempurna seperti kasus pembunuhan Munir di pesawat Garuda ke Belanda, dimana pelakunya jelas orang yang selalu ada berdua dengan korban selama penerbangan walaupun atas perintah atasan institusi negara tetapi karena tidak ada bukti dan ada perlindungan kekuasaan menjadi “P dikorbankan ”.

Kemungkinan, Sambo, paling berat bakal dihukum seumur hidup karena selain aktor intelektual juga menyebabkan korban lainnya sesama rekan polisi dan anak buah didakwa penghalangan/ perintangan dalam penyidikan.

Tetapi unsur dakwaan pasal 338 KUHP menurut saya jelas terbukti bila peluru dikepala sama dengan senjata api yang dipakai Sambo dalam menembak ke arah tembok. Untuk terdakwa RE tetap dihukum penjara minimal di atas 4 tahun karena terbukti telah menembak korban atas perintah Sambo,” tutup Dr. Kurnia Zakaria.

(Rohman)

MTsN 1 Pati Lakukan Inovasi Pembelajaran dengan Kurikulum Terintegrasi

Desember, 26, 22

Pati – Cakranusantara.net | Dalam rangka mengakomodasi minat, kebutuhan dan tingkat perkembangan peserta didik, MTsN 1 Pati melakukan terobosan dengan mengembangkan kurikulum terintregasi.

Kurikulum terintegrasi di desain dengan mengkombinasikan Kurikulum Nasional dari Kemendikbudristek, Kurikulum Kemenag, serta Kurikulum Keasramaan seperti pondok pesantren dengan penguatan pendalaman kitab kuning, tahfidz, sains, riset dan robotik, serta bahasa.

Dengan adanya terobosan tersebut, prestasi MTsN 1 Pati kian melejit, hingga Senin (26/12), MTsN 1 Pati berhasil mengumpulkan medali sebanyak 14.828.

Kepala MTsN 1 Pati, Ali Musyafak menjelaskan, tercetusnya terobosan kurikulum terintegrasi didasari adanya perbedaan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga madrasah berusaha untuk mengembangkannya.

“Potensi anak berbeda-beda. Perbedaan potensi ini lah yang menjadi alasan kami dalam mengembangkan kurikulum,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan keberhasilan penyelenggaraan kurikulum terintregasi terletak pada peran guru dalam melakukan pendampingan terhadap peserta didik.

“MTsN 1 Pati mengembangkan kurikulum dan pembelajaran secara terintegrasi antara di kelas dan di asrama. Hal tersebut sangat berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi dan prestasi siswa,” imbuhnya.

Satu lagi keberhasilan dari pengembangan kurikulum terintegrasi adalah meningkatnya jumlah alumni MTsN 1 Pati yang diterima di MAN IC dan MAN PK melalui Seleksi Nasional Peserta Didik Baru (SNPDB).

“Tercatat mulai tahun 2019 ada 1 anak yang diterima di MAN IC, tahun berikutnya 7 anak, 5 anak, dan di tahun 2022 kemarin 11 anak diterima melalui SNPDB,” rincinya.

Syafak berharap melalui pendampingan pembimbingan istiqomah, di tahun 2023 ini akan semakin banyak siswa MTsN 1 Pati yang diterima di MAN IC/PK, sehingga prestasi madrasah semakin nampak dan dirasakan masyarakat.

Tidak hanya prestasi siswa, adanya kurikulum terintegrasi ini juga memberikan angin segar bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya. Terbukti pada pertengahan November, tiga guru MTsN 1 Pati dinyatakan sebagai Instruktur Nasional Implementasi AKMI tahun 2022.

Peluncuran buku The Golden Age: MTsN 1 Pati Menembus Langit Menggapai Prestasi, dan terbaru, guru seni budaya MTsN 1 Pati dinobatkan sebagai juara internasional bidang seni digital.

“Bukan hanya siswanya saja, akan tetapi guru-guru kami juga mulai bergerak dan menunjukkan eksistensinya sesuai dengan passion-nya masing-masing,” ucap Syafak.

Ia menegaskan, keberhasilan sebuah program tidak terlepas dari tangan dingin seorang pemimpin.

“Kuncinya Kepala Madrasah memberikan support secara penuh dan memberi ruang yang seluas-luasnya kepada guru serta peserta didik untuk berkreasi dan mengembangkan potensinya,” tegasnya.

Sementara, Kasubdit Kurikulum Evaluasi KSKK Madrasah Ditjen Pendis Kemenag RI, Suwardi, Menanggapi keberhasilan pengembangan kurikulum terintegrasi MTsN 1 Pati, dan memberikan apresiasinya.

“Saya sangat mengapresiasi inovasi dan terobosan yang telah dilakukan oleh MTsN 1 Pati, terutama dalam mengembangkan kurikulum madrasah secara terintegrasi,” lanjutnya.

“Kerja sama dan kolaborasi antara guru dengan para pembina asrama madrasah merupakan wujud totalitas guru dan madrasah dalam mendampingi peserta didik, sehingga seluruh potensinya berkembang optimal dan prestasi MTsN 1 Pati semakin keren,” tutupnya.

(*/ Red)

Tahun 2022 Polres Pati Mendapatkan Dana Hibah 34 Milyar

Desember, 26, 22

Pati – Cakranusantara.net | Tahun 2022 Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Pati Mendapatkan Dana Hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai puluhan Milyaran rupiah.

Data yang dihimpun media ini, Kepolisian Resort (Polres) Pati mendapatkan dana hibah atau Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk pembangunan Mapolres Pati sebesar 18,6 Milyar rupiah.

Uang sebesar itu digunakan untuk pembangunan Gedung Mapolres Pati berlantai 2, yang mulai dikerjakan sejak 29 Maret hingga 23 November 2022 atau 240 hari kerja.

Pekerjaan Gedung Mapolres Pati, baru dapat diselesaikan setelah Delapan bulan lamanya, hingga akhir November 2022 yang lalu.

Adapun pemenang Tander dalam lelang itu, atau pelaksana pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT Aneka Tata Sarana. Selama berbulan-bulan ia berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan itu.

Gedung
Photo : Kantor Satpas dan Kantor BPKB

Selain mendapatkan bangunan Mapolres, juga mendapatkan dana hibah dari pemerintah provinsi sebanyak 16 Milyar rupiah yang digunakan untuk pembangunan gedung pelayanan BPKB berlantai 2.

Tepatnya, bangunan itu bersebelahan dengan kantor Satpas Polresta Pati yang juga baru selesai dibangun pada tahun 2021 yang lalu. Dan juga berlantai 2, yang telah di resmikan pada Senin (27/12/2021) siang oleh Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi.

Dalam tiga tahun ini. Polres Pati mendapatkan dana hibah dari Pemerintah, guna menunjang pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat.

Dimana saat itu adalah detik-detik Warga Negara Indonesia (WNI) sedang dilanda Pandemi Covid-19 (wabah virus korona).

(Red)

Pengajian dan Do’a Bersama di Rumdis Dankoharmatau

Desember, 26, 22

Bandung – Cakranusantara.net |  Pengajian dan do’a bersama diadakan di Rumah dinas (Rumdis) Dankoharmatau yang dihadiri para pejabat Koharmatau, pengurus PIA Ardhya Garini Gabungan 3 dan Anak Yatim sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT, sekaligus menempati rumah dinas yang baru.

Dankoharmatau Marsda TNI Bambang Triono, M.Tr.(Han) mengatakan, saya beserta keluarga mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua yang telah berkenan hadir meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami malam ini,” katanya. Minggu (25/12/2022).

Saya beserta keluarga mohon doa restu kepada Bapak/ ibu serta para hadirin dan semua tamu undangan, semoga kami sekeluarga dalam menempati Rumdis ini senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah dan diberikan petunjuknya.

“Senantiasa mendapatkan rahmat, ridho dan perlindungan serta petunjuk dan bimbingan darinya, sehingga tugas yang menjadi tanggung jawab saya sebagai Komandan Koharmatau dapat terlaksana dengan baik dan lancar,” ucapnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan tausyiah, pengajian dan do’a bersama yang dipimpin KH. Aep Hambali diteruskan dengan pemberian bingkisan kepada 45 orang anak anak panti asuhan Albaar dan panti asuhan Hikmah Mufakir Istiqomah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ir Koharmatau Marsma TNI Didik Bangun Rahardjo, S.Sos., serta para pejabat Koharmatau.

(Pen/Red)