63 Pelanggar Lalin Terjaring Polisi, Ini Sebabnya

Februari, 12, 23

Pati – Cakranusantara.net | Satuan Lalu Lintas Polresta Pati Gelar Razia kendaraan bermotor dalam rangka Penertiban pelanggaran knalpot tidak standar/ knalpot Brong dan potensial kecelakaan di wilayah Kabupaten Pati, Sabtu (11/12/23).

Razia dilakukan guna Menindaklanjuti banyaknya keluhan masyarakat terkait maraknya penggunaan knalpot tidak standar/ Brong yang meresahkan masyarakat. Dan juga menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait banyaknya pelanggaran kasat mata yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban. Selain itu juga untuk mendisiplinkan masyarakat agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak menggunakan knalpot tidak standar atau Brong, karena menggangu kenyamanan masyarakat.
Yang pada tujuanya untuk Menekan angka kecelakaan lalu lintas, karena setiap kecelakaan lalu lintas selalu diawali dari pelanggaran lalu lintas.

Kegiatan dilaksanakan secara hunting system dan Gawasdak pada lokasi rawan pelanggaran knalpot tidak standar / Brong dan Potensial laka yaitu, Jalan P. Sudirman, Jalan DiponegorJalan Dr. Susanto, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Sunan Kalijaga dan Jalan A. Yani

Kegiatan menyasar kepada pelanggaran knalpot Brong / tidak standar, Pelanggaran tanpa plat nomor / TNKB atau TNKB palsu / digandakan, dan Pelanggaran Helm.

Kegiatan diawali dengan apel kesiapan, dipimpin oleh Kabag Ops Polresta Pati Kompol Sugino, SH. MH. Dilanjutkan arahan dari Kasat lantas Polresta Pati Akp Endah Setianingsih , SH. MM.
Dilanjutkan Pembagian tugas dan penyampaian teknis kegiatan oleh KBO Satlantas Ipda Muslimin.

Seperti yang diungkapkan Kasi Humas Polresta Pati AKP Pujiati, S.Sos bahwa Hasil kegiatan telah dilakukan penindakan dengan tilang sebanyak 63 pelanggaran, dengan rincian Pelanggaran knalpot tidak standar / Brong sebanyak 16 tilang, Bonceng tiga : 5 tilang, Tidak menggunakan helm : 32 tilang, dan Tanpa TNKB / TNKB tidak sah : 10 tilang.

Lebih lanjut Kasi Humas mengatakan, ” Adapun BB yg disita Sepeda motor 26 unit, SIM : 9 lembar dan STNK : 28 lembar”.

“Dalam pelaksanaan kegiatan juga disampaikan edukasi terkait larangan penggunaan Knalpot tidak standar / Brong dan terkait dengan keselamatan berlalulintas” pungkasnya.

(Mury)

Aneh Tapi Nyata, Mobil HRV Nyasar ke Perkebunan di Desa Wukirsari Pati

Februari, 12, 23

Pati – Cakranusantara.net | Aneh Tapi Nyata. Mobil HRV warna putih nyasar ke area Perkebunan yang jalannya sulit dijangkau oleh mobil turut Desa Wukirsari, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Data yang dihimpun media ini, mendadak beredar sejumlah video mobil warna putih berada di tengah hutan yang tidak mudah untuk dijangkau oleh pengguna mobil lainnya. Ditambah, mobil yang nyasar ke perkebunan itu tampak masih bersih putih tanpa lumpur, selain itu juga tanpa adanya bekas ban saat ia melintas hingga terparkir.

“Positif tidak bisa keluar, karena jalannya buntu, dan disini malah batunya besar-besar, juga jurang, wes tidak masuk akal,” ungkap warga dalam video yang beredar itu, Minggu (12/2/2023).

Sementara, Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kasi humas Polresta Pati AKP Pujiati membenarkan peristiwa itu, adapun mobil itu bernopol H 8630 TL yang dikemudikan oleh Sigit Yudha Pradana, warga perum Sekar asri blok A 17 Desa Sekar gadung, Kecamatan Purworejo, kabupaten Pasuruan, Jawa timur.

“Ia juga mengalami luka dibagian kaki akibat terkilir, karena terpeleset saat turun dari mobil. Untuk saat ini mobil sudah berhasil dievakuasi dan berada di bengkel wilayah Tambakromo, sebab mobil yang nyasar itu mengalami kerusakan pada bagian bamper depan,” ungkapnya.

 

Adapun penyebab mobil nyasar itu, karena tidak mengetahui medan jalan, sehingga ia harus mengikuti google map, dan berakibat salah dalam menentukan arah tujuan.

“Kejadian itu terjadi pada Sabtu siang, 11 Februari 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, setelah menerima laporan, anggota Polsek setempat bergegas menuju tempat kejadian perkara (TKP), untuk membantu melakukan evakuasi,” tutupnya.

Foto : Humas dan Kapolsek Tambakromo

(Rohman)

Dr Kurnia Zakaria : Polisi Berhadapan Dengan Hukum dan Tidak Boleh Poligami

Februari, 11, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Kejadian Pertama pada 27 Januari 2023 lalu, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan, justru korban Muhammad Hasya Attalatah Syahputra/MHAS (18) mahasiwa FISIP UI jadi tersangka saat kecelakaan lalu lintas (Lalin) di Jl. Srenseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan pada (6/10/2022) yang lalu, sekitar jam 21.00 WIB.

Berdasarkan pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang lalin dan angkutan jalan dan gelar perkara pada 22 November 2022 lalu. Korban dinyatakan sebagai tersangka, akan tetapi karena tersangka meninggal dunia, kurang cukup alat bukti dan kasus kadaluarsa maka tersangka di Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap keluarga almarhum Hasya.

Hasil rekaman CCTV yang beredar di media sosial (medsos) saat itu, ternyata suasana jalanan sempit, 2 jalur cukup berlawanan arah (jalan Beji Kukusan Depok dengan Lenteng Agung-Cigangur Jagakarsa Jakarta) bila ada dua kendaraan mobil berlawanan arah saja dalam keadaan kencang/ngebut berpapasan (kecepatan diatas 60km/jam) pasti terjadi gesekan.

Saat itu, ada motor berhenti mau belok arah dari arah belakang korban (Harsya) mengendarai motornya Bajaj/ Kawasaki Pulsar Nopol B 4560 KBH, dengan kecepatan diatas 60 km/ jam, mencoba menghindari motor disebelah kiri dengan memacu motornya kekanan, tetapi korban terjatuh karena mengerem saat jalanan licin (setelah hujan deras masih gerimis) turus berhenti, tidak beberapa lama, kemudian dalam waktu seperkian detik datang dari arah berlawanan datang dengan kecepatan tinggi diatas 40 km/jam juga SUV Mitsubishi Pajero hitam Nopol B 2447 RFS yang dikendarai AKBP (purn) Eko Setio Budi Wahono (Eko) datang tanpa bisa mengerem lagi melindas korban hingga tak sadarkan diri/ koma ditempat.

Korban baru bisa dibawa ke RSU Andhika Jagakarsa setelah Agus (Saksi) menelpon ambulans (45 menit) kemudian tiba. Akan tetapi sudah tidak tertolong nyawanya. Sedangkan Eko setelah menabrak korban yang tergeletak dijalan, tanpa ada niat untuk membawa korban ke RS dengan memakai mobilnya.

Sangat disayangkan, pensiunan itu pernah menjabat Kapolsek Metro Kalibaru periode 2017-2018, Kapolsek Metro Cilincing Polres Metro Jakarta Utara tahun 2019-2020. Setelah itu mutasi menjadi Wakasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat tahun 2020, dan saat menjadi Kasi Satlaka Lantas Polda Metro Jaya tahun 2021-2022, di akhir masa baktinya ternoda karena kasus kecelakaan mobil Tank TNI di Jembatan Semanggi Senayan, Tabrakan dengan Bus Transjakarta. Dan saat berada di RSU Andhika Jagakarsa ayah korban Andi Syahputra sempat bertengkar dan emosi karena mendengar perkataan Eko “Saya yang Nabrak, Anda Mau Apa!” cetusnya, menirukan perkataan Eko.

Karena desakan masyarakat dan keluarga yang tidak terima status almarhum (korban) yang dijadikan tersangka maka diadakan rekonstruksi ulang di TKP, tapi saat siang hari di depan Tim Pencari Fakta melibatkan ahli hukum pidana dan transportasi juga menggunakan teknologi TAA (Traffic Accident Analysis) pada Kamis (2/2/2023) Mobil Mitsubishi B 2447 RFS berubah menjadi warna putih karena saat kejadian mobil itu Pinjam Pakai dan agar menjaga warna mobil tetap mulus/tanpa baret lecet disticker khusus mobil warba Hitam ?? Apakah ini pelanggaran juga dalam UU No.22 Tahun 2009 dengan sengaja merubah warna mobil tanpa merubah warna di STNK? Walaupun polisi dan kuasa hukumnya membenarkan di STNK warna mobil putih.

Eko justru bisa diduga telah melanggaar pasal 273 ayat (1)-(4) KUHP dan pasal 359-361 KUHP karena kelalaian dan sengaja membiarkan orang yang seharusnya ditolong hingga meninggal dunia. Dan polisi sendiri melanggar Perkap No.6 Tahun 2019 dan Peraturan Kabareskrim No.1 Tahun 2022 tentang SOP Penyidikan dan Rehabilitasi nama tersangka akibat pencabutan nama Tersangka dalam Penyelidikan dan Penyidikan tidak sesuai prosedur. Sehingga akhirnya Tim Penyidik Unit Laka Lantas, Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya harus menjalani sidang Kode Etik Polri pada Selasa lalu, 7 Februari 2023 yang dirahasiakan Polda Metro Jaya.

Akhirnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers pada Senin, 6 Februari 2023 meminta maaf terkait proses penyelidikan kasus kecelakaan mahasiswa UI di Srengseng Sawah almarhun Hasya, dan mencabut status tersangka (almarhum Hasya) tetapi tidak memberikan status tersangka terhadap Eko, malah menyatakan, jika kejadian itu kecelakaan akibat situasi dan kondisi waktu dan tempat saat itu tidak bisa dicegah, mengingat situasi jalan yang sempit jalur utama penghubung Jakarta Selatan dengan Depok.

Kejadian Kedua : kecelakan di Jl. Raya Cipanas kampung Sabandar, kecamatan Karangtengah, kabupaten Cianjur pada 20 Januari 2023, saat korban tabrak lari Selvi Amalia Nuraeni (19) mahasiswa FH Universitas Suryakencana Cianjur terjatuh, karena menyenggol mobil angkot yang berhenti mendadak karena ada konvoi mobil polisi dari arah berlawanan, akibatkan korban terjatuh ke sebelah kanan, dan tentu saja terlindas dari salah satu mobil konvoi polisi yang sedang berjalan cepat membawa tersangka Wowon Cs, Kasus pembunuhan berantai dukun penipu atau pengganda uang para TKW menuju lokasi pembunuhan dan penguburan di Cianjur.

Menurut Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan, korban saat jatuh pada kececelakaan itu terlindas mobil Audi A6 warna hitam Nopol B 1482 QH (nopol palsu), aslinya B 999 LS yang bukan anggota konvoi mobil dari Ditreskrimun Polda Metro Jaya. Dalam pengembangan kasus tabrak lari itu, ternyata sopir Mobil Audi bernama Sugeng Guruh Gautama Legiman masuk konvoi mobil Polda Metro Jaya atas persetujuan suami dari istri Nur (majikannya/penumpang) yang saat itu mau ke Cianjur, yang juga merupakan salah satu anggota polisi (anggota Konvoi mobil), yang diduga (Nur) adalah istri siri Kompol Dwi Yuniar Mukti Setyawan Kanit 2 Subdit 4 Ditserkrimun Polda Metro Jaya, dan Sugeng mengendarai mobil Audi A8 bukan A6 tetapi barang bukti yang disita di Mapolres tertempel A12 di samping Nopol B 999 LS.

Sugeng sebelum ditangkap dan ditahan memberi konferensi pers bahwa Dia sempat menghindar agar tidak menabrak, dan melindas korban yang tergeletak di jalan dan menyakinkan, bahwa mobil yang dibelakang Audi bagian dari konvoi polisi mobil Toyota Innova Hitam nopol K 1089 GG yang melindas korban. Keluarga SG berkeyakinan bahwa (SG) itu terpaksa mengakui telah menabrak korban, karena diduga dijanjikan keluarganya bakal dijamin, bila SG mau mengakui telah menabrak korban.

Dalam kasus tersebut, Kompol Dwi Yuniar dikenakan hukuman kurungan oleh Ankumnya karena dianggap melangar Perkap No.6 tahun 2018 tentang Perkap Perubahan No.9 tahun 2010 tentang Larangan Anggota Polisi berpoligami. Dan dianggap melanggar PP No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Dalam kasus tersebut, jelas mobil Audi A6 yang harga barunya sekitar 1,25 miliar rupiah, apakah wajar secara Gaji dan tunjangan anggota Polri dengan pangkat Kompol dpat mempunyai mobil sedan Audi A6. Dalam kecepatan 0-100km/jam Audi A6 dapat ditempuh dalam kecepatan 7,9 detik, artinya mobil kelas sport mesin Turbo.

Kemudian tersangka Sugeng Guruh dianggap melanggar pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 jo pasal 273 ayat (1)-(4) KUHP dan pasal 359-361 KUHP.

_Kejadian ketiga : kecelakaan di lampu traffic light Arion Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur pada Senin, 6 Februari 2023 jam 17.00 WIB, ketika Mobil Toyota Fortuner warna Hitam Doff Sticker Mabes Polri Nopol 3110-00 menerobos lampu merah dan diarah berlawanan menabrak pemotor Ojol (Mohammad Irsyad Firdaus) hingga patah tangan dan lecet-lecet.

Korban sendiri dibawa oleh pengendara Mobil Fortuner ke RSUP Persahabatan Rawamangun. Permasalahannya, ternyata pengendara mobil Toyota Fortuner bernama Yudha Asri Vianda (menantu anggota Polri) platnya Asli No Dinas Polisi tetapi bukan untuk Toyota Fortuner, tapi mobil Dinas Polres Metro Polda Lampung yang diberikan oleh mertuanya Iptu Abdul Rachman Kasat Samapta Polres Metro Bandar Lampung Polda Lampung. Aslinya Toyota Fortuner tahun 2015 Jenis G.2,5 A/T warna Putih nopol B 1236 FJD tercatat di Samsat Kota Bekasi.

Persoalan laka lantasnya dapat doselesaikan secara damai antara pihak korban pelaku. Korban ditanggung biaya perawatan dan pemulihan korban selama dan pasca di rawat di Rumah Sakit (RS) dan motor korban diperbaiki. Walaupun Iptu Abdul Rachman membantah telah memberikan nopol polisi itu, tapi dia yang telah memberikan mobil Fortuner kepada menantunya secara kredit walaupun mobil bekas (second).

Masalahnya, penggunaan Plat dinas Polri bukan untuk mobil dinas Polri, pemalsuan Nopol dan warna serta pelanggaran lalu lintas tentu saja tidak bisa hilang, atau dihapus tindak pidananya walaupun ada perdamaian. Yang harus diselesaikan proses penyidikan paling tidak Tindak Pidana Pelanggaran Lalu lintas sesuai UU No.22 Tahun 2009 oleh AKBP Edy Surasa Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur.

Kejadian keempat, Pelaporan Bripka Madih anggota Provost Polsek Metro Jatinegara, Polres Metro Jakarta Timur melaporkan seorang perwira (purn) TG (pensiun Oktober 2022) dari bagian SPK Polda Metro Jaya, Unit Harda Ditserkrimun Polda Metro Jaya yang merasa diperas laporan penyerobotan tanah milik orangtuanya Tonge dan Halimah di Jatiwarna, Pondok Melati, Pondok gede, Kota Bekasi diambil secara melawan hukum oleh para calo tanah dan pihak developer PT. Premier Estate sejak Tahun 2011 tidak diproses karena permintaan TG agar Bripka Madih membayar biaya operasional proses pidana sebesar 100 milyar rupiah dan jatah lahan tanah seluas 1000 m2.

Bripka Madih, menurut Ketua RW 03 Nur Asiah Jatiwarna, Pondok Melati Kota dalam keterangan saat diwawancarai mengatakan, jika Bripka Madih bersama teman-temannya termasuk Martono Sufaat mengaku senasib dengannya, tanahnya di Indramayu telah diserobot.

Madih memakai pakaian dinas Provost pasang plang pada 3 tempat, “klaim” bahwa tanah tersebut milik almarhum Tonge di halaman rumah Soraya dan Viktor Edward Haloho dan pasang spanduk PT. Premier Estate telah menyerobot tanahnya. Tidak berapa lama kemudian mendirikan pos penjaga agar 10 rumah milik warga di Perumahan Premier Estate 2 itu tidak dapat memakai akses jalan itu, dulu sempat pasang portal yang dialiri listrik agar warga tidak bisa lewat akses jalan tersebut.

Bripka Madih bercerita almarhum ayahnya masih mempunyai tanah 3.600m2 di Jatiwarna Pondok Gede, Pondok Melati pecahan dari bukti kepemilikan dengan bukti surat Girik Persil C.815 seluas 4.954m2 dan surat Girik Persil C.191 seluas 4.411m2.

Madih berdalih bahwa ayahnya jual tanah 100m2 terhadap Viktor Edward, tetapi sepengetahuannya SPPT PBB saudara Viktor berubah luasnya menjadi 125m2. Dan sejak tahun 2011 sudah lapor ke Polda Metro Jaya untuk kasus penyerobotan tanah oleh para calo saat itu, dan pihak pengembang perumahan, hingga BPN Kota Bekasi agar ada pemblokiran sementara proses Sertifikat para pembeli tanah yang diklaim masih milik orangtuanya, dan 10 keluarga penghuni rumah perumahan di atas tanahnya telah melawan hukum terutama untuk bukti surat girik persil C.191. Verifikasi Kantor ATR/BPN Kota Bekasi, Kantor kecamatan Pondok Melati, Kantor Kelurahan Jatiwarna, Ketua RW 03 Jatiwarna, dan 16 orang saksi termasuk pihak penjual dan pembeli ternyata Persil C.191 sudah ada pemecahan tanah dimana ada 9 Akta Jual Beli Tanah antara Tonge dengan para makelar tanah dan 1 Akta Hibah Tanah antara Tonge dengan Boneng yang semuanya ada cap jempol Tonge dimana tanahnya sudah berkurang seluas 3.649,5m2 sehingga sisa tanah hanya seluas 761m2.

Ibunya Madih Halimah, saat itu melapor ke kantor polisi tahun 2011 berkeyakinan sisa tanah yang dijual suaminya masih 1.600m2 bukan menurut keyakinan Madih, yakni seluas 3.600 m2 diserobot, dalam versinya seluas 4.111 m2 (Surat Girik C. 191) diambil alih/dibeli 3.600 m2 oleh Pengembang dan tanahnya seluas 4.954 m2 diambil/dibeli 2.954 m2 (Surat Girik C.815).

Inilah yang menjadi pertanyaan Bripka Madih, sebetulnya berapa luas tanah yang masih diklaim milik almarhum Tonge?. Dan menurutnya, saat itu keluarganya diteror para calo tanah, dan dirinya sendiri sempat dikeroyok oleh 12 orang saat pulang shalat dari masjid. Inilah yang menjadi alasan, Polda Metro Jaya menjadi tidak yakin akan laporannya, dan atasannya Kapolresta Metro Jakarta Timur Kombes Budi Sartono mantan Analisis Kebijakan Madya Bidang Pidnarkoba Bareskrim Mabes Polri (lulusan Akpol 1996), maka Sekretaris Kelurahan Jatiwarna E. Kustara menyatakan ada bukti riwayat tanah ada pemecahan surat girik, karena ada catatan 9 surat Akta jual beli tanah, dan catatan SPT PBB Tahun 2022 ternyata hanya menguasai 500 m2 dengan kewajiban membayar sebanyak Rp. 1.396.500,00.

Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bekasi, Amir Sofwan menyatakan telah menunda PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) 8 orang pemilik tanah yang mengajukan pembuatan sertifikat tanah.

Laporan Bripka Madih sedang diperiksa, tentang kasus pemerasan polisi langsung oleh Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Fransiscus Xaverius Bhirawa Braja Paksa (adik mantan Paglima TNI Jendral Andika Perkasa) karena Bripka Madih dianggap melanggar Etika Polri pasal 13 huruf E ayat (1) paragraf 4 Peraturan Kepolisian No. 7 tahun 2022 karena sengaja menyebarkan berita tentang pemerasan polisi yang dilakukan oleh anggota Polda Metro Jaya purn TG, dan Selasa, 7 Februari 2023 Bripka Madih sudah dipertemukan “Dikonfrontir” langsung dengan TG yang berdinas terakhir di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan Bripka Madih sudah minta maaf telah merusak nama baik TG karena pernyataan Madih tanpa bukti saksi dan barang bukti, hanya pengakuannya saat bertemu TG di Unit Kamneg Ditreskrimun Polda Metro Jaya saat itu. Dan menurut Propam sisa tanah Bripka Madih yang seluas 511 m2, tidak mungkin dia bisa memberikan 1000 m2 yang diminta oknum penyidik itu.

Laporan warga RW 003 Jatiwarna Pondok Melati ke Propam Polda Metro Jaya pada Senin, 6 Februari 2023 terhadap Bripka Madih bahwa pada 31 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WIB di perumahan Premier Estate 2 Jatiwarna Pondok Melati, Madih berpakaian dinas polisi datang bersama rombongan sekitar 10 orang tiba-tiba pasang patok plang klaim tanah milik Tonge di depan rumah Soraya. Dan mendirikan pos jaga yang dijaga rombongan tersebut tanpa ijin Ketua RT RW setempat hingga pagi hari.

Ketua RW 03 Nur Asiah mengatakan, saat ada rapat RT secara sengaja membakar sampah didepan rumahnya, sehingga asap masuk dan membubarkan rapat, walaupun Madih berdalih yang membakar sampah saat itu adalah penyewa kontrakan yang dimiliki keluarganya. Dan menurut Nur Asiah, Bripka Madih secara sengaja memasang portal menutup akses jalan yang dialiri listrik sehingga menghambat aktivitas warga perumahan.

Kemudian pada 1 Februari 2023 Viktor Edward Haloho menyatakan, bahwa Madih diduga telah melakukan pasal 167 ayat (1) KUHP jo Pasal 551 KUHP tanpa ijin memasuki pekarangan rumah orang lain dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan.

Sedangkan Bripka Madih sendiri kembali membuat laporan ulang terkait pencaplokan tanahnya ke Polda Metro Jaya pada 23 Januari 2023 bahwa PT. Premier Estate telah dilaporkan melakukan perusakan barang dan pasal 170 KUHP tentang penggeroyokan terhadap atas tanahnya junto pasal 167 (1) KUHP dan pasal 551 KUHP.

Sedangkan, menurut catatan Polda Metro Jaya Bripka Madih selain penyebaran berita Sengketa Tanah antara ahi waris Tonge/ Bripka Madih vs. penghuni perumahan Premier Estate 2 Jatiwarna / developer PT. Premier Estate adalah :

1. Tahun 2014 SK istri dari perkawinan pertamanya melaporkan Madih melakukan KDRT, walaupun tidak jelas tindak lanjut laporannya tersebut karena akhirnya SK cerai dengan Madih.

2. Bulan Agustus 2022 istri barunya SS melaporkan ke Polsek Pondok Gede Polres Metro Kota Bekasi No.LP.B/661/VIII/2022 telah melakukan perbuatan KDRT dan tidak memberikan nafkah lahir atau penghasilan karena Bripka Madih belum melaporkan perkawinan keduanya dengan SS sehingga dianggap melanggar Kode Etik Profesi Polisi.

Bripka Madih dianggap melanggar pasal 5 huruf A PP No.2 Tahun 2003 tentang Aturan Disiplin Anggota Polri jo Pasal 13 huruf G ayat (1) paragraf 4 Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Dalam ke empat masalah diatas yang berkaitan dengan anggota Polri maupun purnawirawan Polri selain ada masalah yang menjadi sorotan media adalah kasus Pembunuhan sopir online Sony Rizal Tahitoe (59) di perumahan RT 010 RW 015 Bukit Cengkeh Cimanggis Kota Depok sekitar jam 04.20 WIB tanggal 23 Januari 2023 lalu yang diduga dibunuh Bripda Hari Sitanggang anggota Densus 88 Antiteror Mabes Polri, karena tas pelaku tertinggal di mobil yang didalamnya ada KTA Bripda HS yang ditangkap penyidik Unit Resmob Ditserkrimun Polda Metro Jaya di Puri Persada Sindangmulya Bekasi sore harinya.

Bripda HS justru melakukan perbuatan pembunuhan sesuai pasal 338 KUHP dan seharusnya juga dikenakan pasal 351 ayat (3) KUHP dan pasal 365 ayat (3) KUHP setelah menjalani Penempatan khusus sesuai vonis sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) tanggal 5 Desember 2022, dugaan sering melakukan penipuan dengan modus peminjaman uang ke Bank maupun perorangan sesama anggota Polri maupun masyarakat hampir 900 juta rupiah, juga kecanduan judi online.

Motif Bripda HS adalah merampok sopir dan mencuri mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B 1739 FZG, tetapi korban sebelum meninggal dunia di tempat sempat memencet klakson secara terus menerus walaupun pisau masih tertancap di tubuhnya, sehingga Bripda HS kabur panik melarikan diri. Inilah mengapa Bripda HS tidak diberikan hukuman PTDH (Pemecatan Tidak Dengan Hormat) selain Demosi dan PS (Tahanan khusus anggota Polri) oleh KKEP karena sudah jelas Bripda HS melanggar pelanggaran berat Kode Etik Polisi sendiri.

KKEP adalah norma atau aturan yang dibuat satu kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku atau ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas. Landasan hukumnya PP No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri dan PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota polri, jo Peraturan Kepolisian (PERPOL) No. 7 tahun Tahun 2022 jo Perkap Polri No.14 Tahun 2011 yang diubah Perkap No.19 Tahun 2012 jo mengubah Perkap No. 7 tahun 2006 tentang Sidang Kode Etik Polri dan KKEP DAN PERPOL No. 8 Tahun 2006.

Penghukuman Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dapat berupa :

1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela

2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang kode etik profesi dan/atau pimpinan Polri yang di rugikan baik secara langsung maupun didepan umum.

3. Kewajiban pelanggaran mengikuti pembinaan khusus mental, badan, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi kembali paling sedikit 1 minggu dan paling lama 1 bulan.

4. Dipindah tugaskan ke jabatan yang berbeda (demosi) sekurang-kurangnya selama 1 tahun.

5. Dipindah tugaskan ke fungsi yang berbeda (demosi) sekurang-kurangnya selama 1 tahun.

6. Dipindah tugaskan ke wilayah tugas yang berbeda (demosi) selurang-kurangnya selama 1 tahun .

Sanksi Hukum Kode Etik Profesi Polri :

1. Teguran tertulis,

2. Penundaan menempuh pendidikan profesi/karir polri selama 1 tahun

3. Penundaan kenaikan gaji yang berkala

4. Penundaan kenaikan pangkat

5. Mutasi bersifat demosi

6. Pembebasan dari jabatan atau di mutasi jadi Pelayanan Markas (Yanma).

7. Dikurung selama minimal 21 hari (PS/penempatan khusus sel selama).

Kode Etik Profesi Polisi meliputi :

1. Etika Kenegaraan (kecintaan tanah air dan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945)

2. Etika kelembagaan (Tribrata polisi sebagai pedoman hidup, Caturprasetya sebgai pedoman kerja, sumpah janji anggota/jabatan polri)

3. Etika Kemasyarakatan (perilaku dan ucapan polri di dalam tugas maupun di luar tugas)

4. Etika kepribadian (moralitas dan karakter harian anggota polisi)

5. Netral dalam politik dan tidak terlibat kegiatan SARA.

6. Tidak akan meninggalkan tugas maksimal 30 hari berturut-turut tanpa ijin atasan.

Jadi fungsi POLRI sebagai PRESISI dimana Pendekatan Pemolisian Prediftif bukan hanya bersifat strategis pimpinan Polri tetapi dalam tindakan Polri secara taktis dan teknis dilapangan. Sementara itu RESponsibitas dimaknai sebagai tanggung jawab dalam ucapan, sikap, perilaku dan pelaksanaan tugas kepolisian nantinya. Sedangkan transparanSI berkeadilan merupakan realisasi dari prinsip, cara berpikir dan sistem yang terbuka, proaktif, responsif, humanis, dan mudah diawasi. Sehingga pelaksanaan tugas kepolisian akan dapat menjamin keamanan dan rasa keadilan masyarakat. Polisi harus bersikap sesuai janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabawo :

1. Tak boleh ada lagi hukum tajam di bawah tapi tumpul di atas,

2. Hotline Layanan Polri semudah pesan pizza,

3. Hadirkan virtual police ke depankan hukum progresif

4. Transformasi Organisasi

5. Transformasi Operasional

6. Transformasi Pelayanan Publik

7. Transformasi Pengawasan.

Hal itu diungkapkan oleh Dr Kurnia Zakaria selaku pakar hukum dan juga Dosen Universitas Bung Karno secara rinci, Jum’at (10/2/2023).

(Rmn)

Om Bob Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Jangan Sampai Merevisi UU Desa Hanya Karena Kepentingan Politik 2024

Februari, 11, 23

Pati – Cakranusantara.net | Om Bob tolak perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) se Indonesia menjadi sembilan tahun. Pasalnya, usulan tersebut kini menimbulkan antara pro dan kontra hingga menjadi konflik.

Slamet Widodo yang akrab disapa om Bob menegaskan, jika ia menolak keras karena tidak ada kajian dasar yang ilmiahnya. Sedangkan, Kades itu sebelum menjadi Kades sudah membacakan visi dan misi.

“Saya kira jangan sampai merevisi Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 tahun 2014, apalagi karena adanya kepentingan politik atau konflik kepentingan pada 2024 mendatang,” tegas Om Bob, Sabtu (11/2/2023).

Permintaan perpanjangan masa jabatan Kades itu bukan permintaan masyarakat. Namun, kehendak para Kades itu sendiri.

“Jangan sampai menjual-jual nama rakyat, demi kepentingan pribadinya (Kades) itu sendiri, jika iya rakyat mana yang ia maksud,” tanyanya sambil senyum sinis.

Membangun desa dengan menggunakan dana desa (DD) sudah dirancang dalam Rancangan Keuangan Pendapatan dan Belanja Desa (RKPDes) oleh masyarakat dan pemerintah desa (Pemdes) hingga akhirnya lahir (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

“Kegiatan itu, sampai sekarang di semua desa sudah berjalan cukup baik. Dan apabila masa jabatannya sampai diperpanjang bakal banyak yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.

(Brn/Rmn)

Jelang Porprov 2023, Henggar Resmikan Hall Senam

Februari, 11, 23

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati meletakkan batu pertama pembangunan Hall Senam Kabupaten Pati, yang akan menjadi tuan rumah dalam cabang olahraga senam pada Porprov 2023.

Henggar Budi Anggoro, Pj Bupati Pati mengatakan, bahwa peralatan senam di Kabupaten Pati lebih lengkap dari pada wilayah lain di eks-Karesidenan Pati. Tak hanya itu, Kabupaten Pati pun dipercaya menjadi tuan rumah 12 Cabor lainnya.

“Untuk target pembangunan selama 120 hari kerja. Dengan waktu yang cepat maka kita memerlukan pengawasan yang ketat, sehingga tidak terjadi keterlambatan, terlebih melihat cuaca yang sekarang ini cenderung hujan,” terangnya, Jum’at (10/2/2023).

Henggar berharap, agar pembangunan Hall Senam ini berjalan dengan lancar, tanpa ada halangan atau kendala apapun.

Pembangunan proyek strategis ini, juga diawasi langsung oleh Kejaksaan, Kepolisian dan pihak terkait. Untuk jumlah keseluruhan proyek strategis ada 11,” tutupnya.

(Rmn)

Sembilan Tahun Jadi Buronan, Agus Asal Kutoharjo Berhasil Diamankan Intel Kejari Pati Bersama Kejagung

Februari, 10, 23

Pati – Cakranusantara.net | Tim Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil amankan Agus Apriliana (Agus) mantan karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Pati Kota, kasus Tipikor sejak 2014 yang lalu.

Teguh Dwi Cahyono, Kasi Intel Kejari Pati mengatakan, bahwa pihaknya pada Kamis (9/2) malam sekitar jam 22.45 WIB bertempat di Jalan H. Mentul, Jatiasih, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar) berhasil mengamankan buronan.

“Kami Tim Intelijen dari Kejagung dan Kejari Pati berhasil mengamankan Agus (56), warga Desa Kutoharjo, Kecamatan/ Kabupaten Pati yang selama ini telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO),” terangnya, Jum’at (10/2/2023).

Terpidana itu telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak pidana korupsi (Tipikor), secara berlanjut pada kurun waktu bekisar tahun 2005 sampai dengan 2010 di kantor PD BPR BKK cabang Gembong dan Dukuhseti, dan menyebabkan kerugian negara sebesar 393 juta rupiah.

“Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 82/Pid.Sus/2014Pn.Tipikor.Smg pada (02/12/2014) yang menyatakan terdakwa telah dipanggil secara sah, akan tetapi tidak hadir dipersidangan,” ujarnya.

Kemudian, menetapkan perkara tersebut, diperiksa dan diputuskan secara in Absentia (di luar hadirnya terdakwa), telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakan Tipikor sebagaimana dakwaan Primair.

“Akhirnya (Hakim) menjatuhi hukuman pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama enam tahun penjara,” jelas Teguh.

Selanjutnya, terpidana digelandang dari Kejari Jakarta Selatan menuju Rutan Kelas II B Pati oleh Tim Intelijen dan Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pati untuk menjalani kewajibannya, berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 82/Pid.Sus/20+4 PN Tipikor Smg.

“Sebelumnya, terpidana saat diamankan sudah bersikap kooperatif, sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar,” tutup Kasi Intel melalui pesan singkat WhatsApp.

(Rohman)

Satlantas Polresta Pati Laksanakan Giat Standarisasi Knalpot Brong

Februari, 10, 23

Pati – Cakranusantara.net | Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pati laksanakan giat standarisasi kendaraan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan teknis. Lantaran menggunakan kenalpot Brong di kantor Unit Gakkum jalan Panglima Sudirman nomor 73 Pati.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kasatlantas AKP Endah Setianingsih mengatakan, jika pihaknya telah melaksanakan giat standarisasi kendaraan yang tidak sesuai ketentuannya.

“Karena telah menggunakan knalpot tidak Standart/ Knalpot Brong yang sudah terjaring dalam giat Operasi keselamatan candi tahun 2023,” tegas Kasatlantas, Jum’at (10/2/2023).

Banyaknya keluhan masyarakat terkait maraknya penggunaan knalpot Brong yang dinilai meresahkan masyarakat itu karena suaranya yang bising. Agar mengembalikan syarat dan ketentuan kendaraan bermotor sesuai dengan kelayakan teknis sehingga bisa aman dalam berkendara.

“Menciptakan situasi Kamtibmas dan kamseltibcar lantas di wilayah hukumnya, menjelang perayaan hari raya idul fitri dan tahun politik,” tandas Kasatlantas Polresta Pati AKP Endah Setianingsih.

(Rohman)

Jumat Berkah : Persit Kodim Pati Diisi Dengan Olahraga dan Pelatihan Ketrampilan Serta Kegiatan Sosial

Februari, 10, 23

 

Pati – Cakranusantara.net | Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Cabang XXXIX Kodim Pati hari ini gelar giat Jum’at berkah di Koramil 12/Margorejo diisi dengan tiga kegiatan.

Tiga kegiatan tersebut adalah senam pagi bersama anggota Persit dilanjutkan pelatihan ketrampilan pembuatan wedding aksesoris oleh Ny. Bambang anggota Persit KCK Ranting 13 Koramil 12/Margorejo.

Menjelang siang hari kegiatan ditutup dengan pembagian 100 nasi kotak kepada pengguna jalan yang melintas di sekitar kantor Koramil 12/Margorejo serta kepada pekerja harian dan pemulung di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Margorejo. Jumat (10/02/2023).

Dengan rangkaian kegiatan hari ini, Ny. Tiwi Catur Irawan Ketua Persit KCK Cabang XXXIX berharap, ada 3 manfaat yang didapatkan, yakni sehat bersama, ketrampilan bertambah dan tentunya keberkahan.

“Kami berharap setelah olahraga badan semakin fresh, ibu-ibu semua bisa menyerap yang disampaikan pemateri, yang nantinya bisa membuka peluang usaha baru sehingga bisa membantu ekonomi keluarga,” kata Tiwi.

“Hari ini juga kami membagikan 100 nasi kotak, semoga dapat menyediakan makan kepada pengguna jalan yang melintas di sekitar kantor Koramil Margorejo dan kepada pemulung di TPA Margorejo,” tutupnya.

(Rmn)

Tutup Rapim, Kapolri Pastikan Kawal Seluruh Kebijakan Pemerintah

Februari, 10, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Kapolri resmi menutup Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tahun 2023 di Hotel Sultan, Jakarta. Kegiatan tersebut menekankan soal peran aparat kepolisian dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah hingga menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Rapim Polri ini menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi), khususnya soal mengawal program kebijakan nasional demi memajukan dan menyejahterakan masyarakat.

“Bapak Presiden memberikan beberapa arahan terkait dengan apa yang harus dilakukan TNI dan Polri, khususnya mulai dari bagaimana menjaga dan mengawal investasi, mengawal investasi industri, mengawal kebijakan nasional,” tuturnya, Kamis (9/2/2023).

Namun, disatu sisi kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab, terkait tugas pokok kita untuk melaksanakan harkamtibmas dan penegakan hukum.

“Seluruh jajaran ditekankan untuk siap mengawal dalam rangka menghadapi seluruh rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 agar berjalan aman, damai dan lancar,” tegasnya.

Kesiapan menghadapi tahapan Pemilu 2024, tentunya kita juga persiapkan langkah dari pengamanan, langkah untuk meredam terjadinya polarisasi atau hal-hal yang mengarah ke politik identitas dengan cooling system, bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah dan seluruh elemen masyarakat.

“Terus jaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Walaupun disitu ada perbedaan pilihan, dan pendapat, namun jangan mengorbankan persatuan dan kesatuan yang harus terus kita ingatkan,” ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit menyatakan, TNI dan Polri juga akan siap mengawal dan mengamankan seluruh agenda internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Diantaranya yang dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni Formula 1 (F1) Power Boat yang digelar di Danau Toba Medan pada 25-26 Februari 2023.

Dan juga, pelaksanaan Piala Dunia U-20 yang berlangsung di Indonesia. Dalam hal ini, Polri telah mengundang pengajar dari Inggris dalam rangka manajemen penyelenggaraan kompetisi sepak bola.

“Itu harus kita amankan juga, karena memang ini berdampak terhadap bangsa kita dan juga multiplier effect untuk masyarakat sekitar. Ada U’20 yang sebentar lagi kita laksanakan, dan kita beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan pelatihan dengan menghadirkan pelatih dari Conventry University Inggris yang diikuti oleh beberapa personel baik dari LIB maupun personel polisi,” ucap Sigit.

Disisi lain, Sigit menuturkan, dalam Rapim Polri juga membahas soal mengantisipasi seluruh wilayah yang rawan konflik. Selain itu, juga menyinggung soal peningkatan kualitas pelayanan Polri terhadap masyarakat.

“Polri bersama TNI juga akan fokus melakukan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia sangat menekankan kepada Polda jajaran yang wilayahnya rawan Karhutla untuk menanggulangi hal tersebut,” tuturnya.

“Juga kesiapan dari ASAP digital aplikasi untuk memantau apabila terjadi kebakaran, alat-alat yang harus disiapkan manakala terjadi kebakaran. Itu semua kita minta untuk aktifkan sehingga begitu ada titik hotspot segera bisa dipadamkan,” tutup Sigit.

Editor : Admin

Audiensi Rektor Unjani di Akmil

Februari, 10, 23

Magelang – Cakranusantara.net | Wakil Gubernur (Wagub) Akademi Militer (Akmil) Brigjen TNI Erwin Djatniko mewakili Gubernur Akmil menerima Audensi dan silaturohmi Rektor Unjani (Universitas Jenderal Achmad Yani) Prof. Hikmahanto Juwana beserta rombongan dalam rangka membangun kerjasama bidang pendidikan antara Akmil dan Unjani di ruang Transit Soedirman, Kamis (09/02/2023).

Kemudian kegiatan dilanjutkan diruang rapat Soebijakto Akmil. Wagub Akmil Brigjen TNI Erwin Djatniko menyampaikan, ucapan terimakasih atas kunjungan dari Unjani, Wagub berharap melalui kunjungan ini dapat terjalin hubungan Kerjasama yang positif antara Unjani dan Akmil demi kemajuan bersama.

Rektor Unjani menyampaikan kunjungan ke Akmil ini dalam rangka silaturahmi untuk mepereratkan hubungan antar sesama perguruan tinggi Akmil dan Unjani. Kemudian rombogan meninjau Museum Akmil, Mess dan tempat tinggal Taruna, fasilitas pendidikan dan Latihan Taruna Akmil.

Selanjutnya malam harinya Wakil Rektor I Bidang Akademik Unjani. Dr. Asep Kurniawan memberikan pengarahan kepada Taruna Akmil Tk. III/Sermadatar bertempat di Gedung Lilirochly.

Wakil Rektor I dalam arahannya menyampaikan, Visi Unjani (Universitas Jenderal Achmad Yani) mewujudkan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) sebagai pusat riset yang berdaya saing masyarakat (LPPM) sebagai pusat riset yang berdaya saing tinggi, bertaraf global dalam informasi ilmiah tinggi, bertaraf global dalam informasi ilmiah pengembangan Ipteks, yang berjiwa kebangsaan dan pengembangan Ipteks, yang berjiwa kebangsaan dan berwawasan lingkungan berwawasan lingkungan”

“LPPM Unjani sebagai Dapur Teknologi Ilmiah TNI AD, menyusun rencana dan program penelitian/pengmas dalam rangka memenuhi tugas khusus kerjasama dengan TNI-AD,tentang pengembangan organisasi, manajemen, tugas-tugas, ilmu pengetahuan teknologi dan Seni (Ipteks), yang berjiwa kebangsaan,” lanjut beliau

(*/Red)