Dankoharmatau Kunjungi Depohar 30

Februari, 14, 23

Malang – Cakranusantara.net | Setelah selesai melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Depo Pemeliharaan (Depohar) Wilayah Barat, Komandan Koharmatau Marsda TNI Bambang Triono didampingi para pejabat Koharmatau.

Kembali melaksanakan Kunker, kali ini ke Depohar Wilayah Timur. Pada kunjungan ke wilayah timur Depohar 30 Abdulrachman Saleh Malang mendapat giliran pertama yang dikunjungi Dankoharmatau, Selasa (14/2/2023).

Pada kesempatan tersebut Dankoharmatau Marsda TNI Bambang Triono menyampaikan, ucapan terima kasih kepada Komandan Depohar 30 beserta seluruh staf atas penyambutan kunjungan kerja saya dan rombongan.

“Saya merasa bangga dan memberikan apresiasi kepada seluruh personel Depohar 30 yang selama ini telah bekerja dengan penuh disiplin, dedikasi, motivasi dan semangat tinggi dalam melaksanakan tugas,” ungkapnya.

Lebih lanjut Dankoharmatau mengatakan, perlu saya sampaikan bahwa kinerja kita akan baik dan benar bila didasari dengan nilai integritas yang merupakan kesatuan antara pola pikir (Pokir), perasaan, ucapan dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku,” ujarnya.

Disampaikannya bahwa ciri-ciri orang yang memiliki integritas, antara lain: memiliki sifat religius yang mantap, taat, patuh dan merealisasikan agama dalam kehidupannya, profesional sesuai bidang dan tanggung jawabnya.

“Artinya, jelas Dankoharmatau seorang profesional mempunyai komitmen yang tinggi atas pekerjaan yang dilakukannya, moralitas tinggi, jujur dan disiplin, serta memiliki visi yang baik,” jelas Dankoharmatau.

Selesai mengikuti paparan Komando dari Komandan Depo 30 Kolonel Tek Dr. Tumpal Silitongo, Komandan koharmatau Marsda TNI Bambang Triono mengunjungi satuan dibawah jajaran Depohar 30 yakni sathar 31, 32 dan 33, serta memberikan cindera mata berupa Sepeda untuk Piket masing- masing Sathar dan taliasih untuk anak yatim piatu Yayasan Roudloh Insan Kamil, yang berada di Singosari, Malang.

Dilanjutkan, dengan ceramah psikologi untuk anggota depohar 30 disampaikan oleh Tim psikologi yang dipimpin oleh Hidayati Nurokhmah Dirut dari I know you center Jakarta.

(Pen Koharmatau)

Persaingan Tidak Sehat Antara MTs dengan SMP

Februari, 13, 23

Kepsek SMP N 1 Jaken (bermasker) beserta wakilnya
Kepsek SMP N 1 Jaken (bermasker) beserta wakilnya

Pati – Cakranusantara.net | beberapa sekolah menengah lanjutan pertama (SLTP) merasa wilayah zonasinya diobok-obok oleh sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs). Selain itu ada beberapa MTs yang dalam PPDB (proses penerimaan peserta didik baru) diduga menggunakan cara kurang baik, yakni dengan propaganda SARA.

Terkait dengan keresahan beberapa sekolah, awak media ini mencoba menggali lebih dalam dengan meminta pernyataan dari sejumlah kepala sekolah. Dari pendapat beberapa kepala sekolah memberikan pernyataan yang senada.

Jawaban yang disampaikan oleh pihak sekolah SMP N Jaken 1 mengatakan bahwa hal tersebut memang benar. “Dalam PPDB MTs memang tidak ada sistem zonasi jadi mereka bebas yak-yakan (kemana-mana) bahkan keluar kabupaten, seperti yang dilakukan oleh MTs N 4 Rembang, biarpun dari kabupaten lain mereka mencari siswa baru hingga ke wilayah zonasi kami, bahkan sosialisasi dari rumah ke rumah”, ungkap Heri wakil kepala sekolah SMP N JAKEN 1 beserta kepala sekolahnya.

Lebih lanjut Heri mengatakan, “memang tidak salah jika yak-yakan ke wilayah zonasi kami, tetapi karena jaraknya yang cukup jauh setidaknya mereka kasih kesempatan kepada kami yang punya zonasi di sini” kata Wakasek Heri.

“yang kami sayangkan lagi mereka dalam sosialisasi menggunakan propaganda bahwa sekolah umum kurang baik dalam beragama, kalau pengin masuk surga sekolahlah di MTs, maka dijamin masuk surga, ini kan mengatakan bahwa kami tidak mengajarkan agama, padahal sekolah kami juga mengajarkan taat beribadah, dan itu ada di mata pelajaran kami, juga kami ada sholat berjamaah, zikir bersama, pengajian dan kegiatan lainya”, ujar Heri yang dibetulkan oleh Kepala sekolah Slamet Suladi, S.Pd,.M.Pd.

Hal senada disampaikan oleh kepala Sekolah SMP N Pucakwangi 1 Moh Subagyo, S.Ag,.MPd. “sekolah kami dikelilingi oleh banyak MTs dan mereka semua masuk wilayah Zonasi kami, memang mereka tidak menyalahi aturan, namun sayangnya mereka mempropaganda dalam setiap acara sosialisasi dan pengajian bahwa jika pengen punya anak Sholeh, bisa mendoakan orang tua dan jaminan masuk surga, maka sekolahkan anak-anak di MTs” ungkap Subagyo saat ditemui awak media. Senin (13/02/23)

Subagyo mengatakan bahwa pihaknya pernah sampai mendatangi salah satu guru/ustad yang menebar propaganda tersebut. “Orang yang menebar kata-kata tersebut sampai saya datangi dan meminta maaf, selain itu juga bersedia meralat atau meluruskan perkataanya di hadapan para jamaahnya”, kenang Subagyo.

Berkaitan dengan hal tersebut awak media mengkonfirmasi ke MTs yang disebut telah mengganggu. Salah satunya MTs N 4 Rembang. Ketua PPDB Drs. Khudlori, M.Pdi menampik hal yang dituduhkan kepadanya, “tidak benar mas kalau kami dibilang mempropaganda seperti itu, memang kami sosialisasi ke MI dan SD di daerah Jaken tetapi semua atas ijin kepala sekolah terkait, tapi kalau untuk sosialisasi dari rumah ke rumah itu tidak benar”, ungkap Khudlori.

“Dalam sosialisasi kami hanya menyampaikan program-program unggulan kami dan pilihan kami serahkan kepada mereka, tidak kami ikat dengan seragam atau apapun, hanya kami kasih souvenir gantungan kunci, itu saja”, imbuhnya.

Harapan beberapa kepala sekolah SLTP dalam PPDB mereka menggunakan persaingan yang sehat tanpa harus mengangkat propaganda agama. Sehingga tidak ada persaingan yang tidak sehat dan saling menghormati antar sekolah sehingga terjalin keharmonisan dalam dunia pendidikan.

(Mury)

UPTD BLK Disnaker Pati Gelar Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Launching

Februari, 13, 23

Pati – Cakranusantara.net | UPTD BLK Disnaker Kabupaten Pati, Jawa Tengah gelar pelatihan berbasis kompetensi dana APBN tahun 2023, dan launching AK-1 online yang diikuti 80 peserta diaula UPTD BLK Pati.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Disnaker Pati Bambang Agus Yunianto, Asisten ekonomi dan pembangunan Nasikun, Plt BLK Pati Sri Utami, sekretaris Disnaker Ir. Tri Heni Cristiati dan para tamu undangan.

Bambang Agus Yunianto, Kadisnaker menyampaikan, bahwa pelatihan hari ini diikuti 80 peserta, dan berbasis kompetensi, sesuai dengan program pemerintah dimulai pada hari ini, Senin, 13 pebruari hingga 31 maret 2023.

“Para peserta berasal dari pencari kerja, yang melakukan pendaftaran melalui aplikasi sisnaker. Jumlah peserta 16 orang pada masing masing jurusan, dan launching AK- 1 yang utama para pencari kerja dapat mencetaknya sendiri dari rumah dan mempercepat pelayanannya,” terangnya, Senin (13/2/2023).

Penjabat (Pj) Bupati yang diwakili oleh Asisten Ekonomi & Pembangunan Nasikun menuturkan, dengan adanya pelatihan ini para peserta mempunyai skill dan ketrampilan yang mumpuni.

“Kedepan, potensi yang ada dapat mempunyai keahlian, dan isyaallah bisa lebih mandiri,” tuturnya.

Dengan pelatihan ini, seperti menjahit, tata rias kecantikan, desain grafis, pemasangan instalansi listrik indrustri dan Plat welder Smaw 3G-Up/PF, dapat mengurangi pengangguran yang ada.

“Selain itu, juga mendapatkan sertifikat kompetensi yang dapat dipergunakan sesuai keahliannya masing-masing, untuk melamar sesuai pekerjaannya,” ucapnya.

Kartu AK-1 / kartu kuning dibuat secara online melalui aplikasi sisnaker. Adapun langkah pertama adalah daftar akun kartu pencari kerja, selanjutnya mengisi alamat email atau nomor handpone dan pasword selanjut klik pendaftaran.

“Melengkapi profil (foto), biodata sesuai KTP, ijasah (pendidikan). Jika sebelumnya cetak AK -1 dilakukan di Mall Pelayanan Publik (MPP), saat ini dapat dilakukan secara mandiri karena sudah dibubuhi tanda tangan elektronik,” terangnya.

Harapannya, dengan adanya AK -1 bertanda tangan elektronik ini dapat mempermudah, dan juga mempercepat layanan yang bisa dilakukan dimanapun berada,” tutupnya.

(Rmn)

Germas Peduli Lingkungan dan Masyarakat Banjarsari Bersihkan Sungai Gono

Februari, 13, 23

Pati – Cakranusantara.net | Gerakan Masyarakat (Germas) peduli lingkungan bersama masyarakat Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati bersihkan sungai Gono, yang tersumbat dengan genangan Sampah.

Bencana banjir terjadi sejak awal tahun baru 2023, peristiwa alam ini menyebabkan kerugian diberbagai hal, mulai dari rusaknya ekosistem alam, hingga fasilitas umum (Fasum), Senin (13/2/2023).

Selain itu, bencana banjir yang terjadi tentunya berimbas pada kerusakan alam dan lingkungan. Dampaknya, berupa sampah dialiran sungai dari hulu hingga hilir menumpuk, hingga luapan air sungai menggenangi pemukiman warga.

Germas peduli lingkungan berinisiatif mengembalikan fungsi sungai dengan menormalisasi sungai Gono yang saat ini penuh dengan sampah. Bersama warga Desa Banjarsari bersihkan sungai itu menuju muara sungai silungonggo.

Untuk menanggulangi sampah banjir yang menumpuk, dan menghambat aliran sungai gono menuju hulu sungai silugonggo, masyarakat peduli desa Banjarsari dan Germas berinisiatif bersihkan sungai itu.

Kegiatan tanggap darurat pasca bencana banjir dilakukan oleh sekelompok relawan peduli lingkungan, atas seijin pemdes dan lingkungan untuk mengembalikan fungsi normalisasi sungai.

Normalisasi sepanjang sungai Gono, dengan menggunakan alat berat (excavator), mengajukan pinjam dari dinas DPUPR Pati.

Dengan dipimpin oleh tokoh masyarakat (Tomas), ketua RT, Kastur, Wardjo, bersama warga setempat dan koordinator Germas Heru Handoyo, sejak hari ini (Senin) pagi hingga selesai.

“Semoga kegiatan ini bisa memberikan dampak positif, berakibat sungai yang bersih, lancarnya sungai air Gono tidak berimbas pada penduduk. Dengan normalisasi yang dibantu oleh dinas DPUPR,” tutup Kastur.

(*/Red)

Perkara Bumdesma Milyaran Rupiah Mandul di Kejari Pati, Yayak : Tuntaskan

Februari, 13, 23

Pati – Cakranusantara.net | Puluhan anggota Koalisi Lembaga Pati (KLP) menggelar aksi demo ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati. Mereka mendesak, agar kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pemkab Pati diusut tuntas.

Dalam orasi itu, Mahmudi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pati didesak untuk segera angkat kaki. Hal itu, disampaikan para pendemo yang tergabung dengan KLP dan Pati Madani didepan kantor Kejari, Senin (13/2/2023).

Yayak (orator), mendesak Kejaksaan agar segera menuntaskan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma), yang sudah merugikan uang negara hingga milyaran rupiah.

“Usut tuntas yang terlibat dalam dugaan korupsi itu, dan transparasi pihak Kejaksaan dalam menangani perkara Bumdesma yang sudah 1 tahun lebih mandul (mengendap) dimeja penyidik,” tegasnya.

Pendemo juga melakukan penulisan pada spanduk, sebagai bentuk protes kepada pihak Kejari, yang dianggap tidak becus menangani perkara itu diantaranya, usut Bumdesma secepatnya, bongkar kasus Bumdesma.

“Pati tidak butuh Kajari yang lambat, Usir pejabat korupsi dari Pati, berani bertindak berani bertanggung jawab, serta kasus bumdesma meresahkan,” tulisnya.

Baca Juga ; Milyaran Rupiah Raib, Kejari Pati Seakan Masuk Angin Tangani Kasus Bumdesma Sindir PGN Makoda Pati

Baca Juga : Ambyar..!! Audiensi di DPRD Pati Terkait Bumdesma Terkesan Blunder

Baca Juga : Uang Bumdesma Mengalir 4,7 Milyar Rupiah Diduga Buat Bancakan

Baca Juga ; Milyaran Rupiah, Kejari Pati Tangani Bumdesma Secara Marathon

Baca Juga ; Uang Bumdesma dibuat Bancakan, Penanganan Lambat: Sisanya Kurang dari 2 Milyar

Selain itu, dalam spanduk tampak dengan jelas tertulis, Usir Kajari dari Pati, Tuntaskan soal Bumdesma, dan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan -Republik Indonesia (BPK-RI) untuk datang ke Pati.

“Meminta BPK untuk mengambil alih perkara itu, untuk usut jumlah kerugian Bumdesma yang saat ini ditangani oleh Kejari,” lanjutnya.

Pihaknya, menuliskan tuntutan itu di kain putih, dan itu menyimbolkan bahwa Pati itu putih, tapi telah di kotori oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kami mendesak perkara Bumdesma ini diselesaikan dalam kurun waktu 30×24 jam mulai hari ini, kalau tidak maka kami akan demo lagi sampai kasus ini selesai,” cetusnya.

(Brn/Rmn)

Ditreskrimum Polda Kepri Berhasil Amankan Pelaku PMI Ilegal

Februari, 13, 23

Batam – Cakranusantara.net | Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri berhasil mengamankan seorang pengurus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal berinisial R (49) Warga Negara Asing (WNA) Malaysia, serta berhasil menggagalkan pengiriman dua orang calon PMI ilegal ke negara Malaysia dari Batam.

Hal tersebut disampaikan oleh Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Jefri Ronald Parulian Siagian didampingi oleh Kepala BP2MI Kepri Kombes Pol Amingga Meilana Primastito dan Kasubbagrenmin Bidhumas Polda Kepri Kompol Andi Sutrisno pada Konferensi Pers di Mapolda Kepri, Senin (13/2/2023).

Dirreskrimum Polda Kepri juga menjelaskan, bahwa pelaku R berperan sebagai pengurus keberangkatan PMI ilegal tersebut. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri pada 10 Februari 2023.

“Didapatkan informasi ada dua orang calon PMI yang akan diberangkatkan untuk bekerja di negara Malaysia secara non prosedural,” ujar Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Jefri Ronald Parulian Siagian.

Kedua korban itu berasal dari Bandung dan Cianjur, dengan modus tersangka melakukan pengurusan hingga pemberangkatan PMI ilegal ke luar negeri (Malaysia) tanpa dilengkapi persyaratan.

“Sebagai PMI dan dijanjikan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia dengan kisaran gaji mulai dari 4 juta rupiah,″ ucap Dirreskrimum Polda Kepri.

Selanjutnya, Kepala BP2MI Provinsi Kepri Kombes Pol. Amingga Meilana Primastito menambahkan, apresiasi terkait upaya pengungkapan pengiriman PMI ilegal ke Malaysia yang telah dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Kepri.

“Pertama kalinya, perekrut PMI ilegal ini berasal dari negara asing. Mereka secara langsung datang ke Indonesia untuk melakukan perekrutan dan penjebakan kepada WNI sebagai calon PMI dengan janji gaji atau upah yang besar,” lanjutnya.

Barang Bukti yang berhasil diamankan adalah dua buah buku paspor Republik Indonesia, serta 1 (satu) unit handphone merk galaxy S22 Ultra. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal dugaan tindak pidana orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke luar negeri tanpa memenuhi persyaratan.

“Sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 81 Jo pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI (Pekerja Migran Indonesia) dengan ancaman paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah,” tandasnya.

(*/Red)

PLN UP3 Kudus Bersama DLH Laksanakan Program Pemeliharaan Jaringan

Februari, 13, 23

Kudus – Cakranusantara.net | Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Pelayanan Pelanggan (UP3) Kudus bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara melaksanakan program pemeliharaan jaringan listrik untuk memastikan kondisi prima.

Tim gabungan PLN ULP Jepara, Bangsri, Kudus Kota, Pati, UP3 Kudus, dan DLH Jepara laksanakan terabas dahan dan ranting, yang kondisinya dekat dengan jaringan listrik diwilayah Jepara.

Yunarsih, Manager PLN UP3 Kudus menyampaikan, penyebab terbanyak terjadinya gangguan pada jaringan listrik adalah disebabkan oleh faktor cuaca buruk dimana angin kencang dapat menyebabkan dahan dan ranting yang mengena jaringan.

“Kami juga terima kasih kepada DLH setempat, yang bersedia untuk berkolaborasi dalam upaya untuk mengamankan jaringan diwilayah Jepara. Semoga kerjasama ini tetap terjalin dan kita bisa bersama-sama mengamankan jaringan listrik dari risiko terkena pohon,” ungkapnya.

Disatu sisi, Nexon, Kepala seksi pemeliharaan DLH Jepara turut menyampaikan, dengan adanya program kolaborasi ini, ia berharap dapat membantu PLN dalam mengamankan pasokan listrik.

“Dan kami juga berterima kasih kepada PLN atas kerjasamanya dalam membantu DLH untuk mengamankan pohon yang kondisinya sudah terlalu dekat dengan jaringan PLN,“ katanya.

Dengan adanya giat kolaborasi ini, diharapkan akan mampu meningkatkan kehandalan pasokan listrik, masih lanjut Yunarsih, PLN akan memberikan informasi kepada masyarakat terkait rencana pemeliharaan jaringan listrik melalui media sosial, Instagram. PLN UP3 Kudus, agar masyarakat dapat menyesuaikan aktifitas sehari-harinya saat dilaksanakan pemeliharaan.

“Kami akan menginformasikan sebelumnya, terkait jadwal pemeliharaan jaringan listrik dan wilayah-wilayah mana yang terdampak. Jika terjadi padam diluar wilayah yang disebutkan, ada kemungkinan terjadi gangguan kelistrikan yang bersifat lokal. Tapi masyarakat tidak perlu khawatir, langsung saja menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile, petugas PLN akan siap melayani 24 jam,” pungkas Yunarsih.

(Brn/Rmn)

Sertijab Kaku dan Sahli Bidang Air Plant Koharmatau

Februari, 13, 23

Bandung – Cakranusantara.net |  Komandan Koharmatau (Dankoharmatau) Marsda TNI Bambang Triono pimpin Acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Keungan (Kaku) Koharmatau.

Dari Kolonel Adm Yohanes Edy Nugroho, kepada Kolonel Adm Arif Setyo Budi dan jabatan Sahli Bidang Air Plant Koharmatau dari Kolonel Tek Dwi Wihananto diserahkan ke Komandan Koharmatau (menunggu pengganti), bertempat di ruang kerja Dankoharmatau. Senin (13/2/2023).

Kolonel Adm Yohanes Edy Nugroho selanjutnya bertugas sebagai Kepala Keuangan Koopsud II Makassar, sementara Kolonel Adm Arif Setyo Budi sebelumnya bertugas sebagai Patun Kelompok Seskoau Lembang, sementara Kolonel Tek Dwi Wihananto selanjutnya bertugas sebagai Kasubdismin BTB Disbtau Jakarta.

Pada kesempatan tersebut Dankoharmatau menyampaikan, ucapan terima kasih kepada Kolonel Adm Yohanes Edy Nugroho dan Kolonel Tek Dwi Wihananto atas pelaksanaan tugas di Koharmatau dan selamat bertugas di tempat yang baru,” ucapnya.

Selanjutnya, kepada Kolonel Adm Arif Setyo Budi Dankoharmatau menyampaikan ucapan selamat atas kepercayaan yang telah diberikan pimpinan TNI Angkatan Udara, untuk menduduki jabatan baru sebagai Kepala Keuangan Koharmatau. Turut Hadir pada acara tersebut, Ir Koharmatau Marsma TNI Didik Bangun Rahardjo serta para pejabat Koharmatau,” ujarnya.

(*/Red)

Bharada Eliezer, Dr Kurnia Zakaria : Bergunakah Amicus Curiae?

Februari, 12, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Aliansi Akademisi Indonesia (AAI) menyampaikan Amicus Curiae ke PN Jakarta Selatan (Jaksel) pada Senin, 6 Februari 2023 lalu, yang ditandatangani 122 orang Akademisi Seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia memberikan Amicus Curiae secara tertulis sebagai Sahabat Pengadilan untuk terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiau (Bharada E/ Bhayangkara Dua/ Prajurit Dua).

Eliezer dalam Kasus Pembunuhan Berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat pada Rabu 8 Februari 2023 Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta juga mengajukan Amicus Curiae. Alasan utama membela terdakwa Elizer adalah :

1. Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah saksi pelaku (justice collaborator) yaang rela menanggung resiko mengungkap terbongkarnya kasus pembunuhan Brigadir J di Duren Tiga 46 Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2022 dan terdakwa memenuhi syarat sebagai justice collaborator berdasarkan UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan dibawah lindungan negara (yang bertanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK).

2. Ada relasi kuasa yang timpang dalam hubungan antara Elizer dan atasannya, sehingga perintahnya sukar ditolak dan bila dibantah tentu saja ada sanksinya. Jenderal Bintang Dua perintahkan Prajurit Dua/pangkat terendah yang harus patuh perintah tanpa perlu minta penjelasan dan pertimbangan dalam sistem Komando/Paramiliter.

3. Mendukung Eliezer yang jujur berarti juga terungkapnya keadilan bagi korban dan keluarganya dan membela masyarakat bawah (Aparat Penegak Hukum tidak boleh tajam kebawah tapi tumpul keatas).

4. Pentingnya Reformasi Tubuh Institusi Kepolisian dan bersih-bersih dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan seorang atasan dalam tatakelola organisasi POLRI dan Basmi hidup hedonisme Sosialitas keluarga anggota Polri.

5. Kejujuran dan keberanian adalah akses keadilan bagi semua dan harus dilindungi.

AMICUS CURIAE ini bersifat memberikan masukan kepada Majelis Hakim rasa keadilan masyarakat, sedangkan eksaminasi bersifat menguji keputusan hakim salah atau merusak keadilan masyarakat. Hakim bersifat independen dan tidak boleh hanya bersifat Normatif saja. Putusan hakim memang tidak bisa diintervensi dan merdeka, tetapi putusan Hakim tidak boleh dianggap salah, bila dianggap salah diperbaiki oleh putusan pengadilan yang diatasnya, harus ada upaya hukum, tetapi Hakim adalah Wakil Tuhan mungkin lebih Mulia daripada Pemimpin negara maupun Pemimpin Umat Beragama, jadi tanggung jawab atas segala putusan hakim menjadi tanggung jawab dia kepada masyarakat dan Penciptanya.

Menurut Kurnia Zakaria bahwa Amicus Curiae, merupakan partisipasi masyarakat yang pendapatnya dapat diterima dan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelum putusan sesuai UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, bahwa Peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 dan Pancasila.

Dalam UU hakim harus berkeyakinan memutuskan perkara berdasarkan pembuktian dan nilai-nilai keadilan masyarakat seusi pasal 10 ayat (1) jo pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Amicus Curiae adalah opini bukan perlawanan masyarakat dan pendapat ilmiah para akademisi dan para pakar/spesialis.

Amicus Curiae ditunjang Peraturan Mahkamah Konstitusi No.06/PMK/2005 tentang pedoman beracara terhadap pengujian pasal 14 ayat (4) jo pasal 5 ayat (1) UU No.48 tahun 2009. Amicus Curiae bukan hal intervensi para pihak diluar pengadilan, tetapi peran serta masyarakat dan akademisi membantu para hakim menggali nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dan rasa keadilan masyarakat maupun mengenalkan kebiasaan masyarakat adat setempat kepada majelis hakim dalam perkara yang bersangkutan sesuai pasal 180 ayat (1) KUHAP UU No.8 tahun 1981.

Kategori Amicus Curiae adalah :

1. Mengajukan ijin/permohonan untuk menjadi pihak yang berkepentingan dalam persidangan.

2. Memberikan pendapat atas permintaan hakim.

3. Memberikan informasi atau pendapat atas perkara orang lain yang terkait langsung maupun tidak langsung.

Jika dilihat dari teori praktek pemeriksaan peradilan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan amicus curiae dalam sisitem hukum Indonesia dalam perkara pidana banyak digunakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) dalam bidang Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memberikan pembelaan bagi para terdakwa menuntut keadilan mengenai fakta-fakta hukum berkaitan dalam perkara pidana yang dimaksud dalam bentuk surat /pernyataan baik secara tertulis (brief) maupun lisan ke Pengadilan.

Keberhasilan Amicus Curiae adalah dalam perkara pidana di PN Tangerang Banten No.1269/Pid.B/2009/PN. Tgr dalam kasus terdakwa Prita Mulyasari dalam kasus pencemaran nama baik RS Omni Internasional di Alam Sutera Serpong Tangerang yang diduga melanggar pasal 27 ayat (3) UU No.11 tahun 2008 tentang ITE, pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP. Saat itu Amicus Curiae diajukan oleh LSM, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum Dan HAM Indonesia (PBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Instute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN) dimana akhirnya terdakwa Dibebaskan oleh Majelis Hakim PN Tangerang yang terdiri dari Arthur Hangewa, Viktor Pakpahan, dan Perdana Ginting.

Dalam menggunakan Amicus Curiae dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan hakim dapat menerapkan pembuktian Teori Conviction Rasionee yakni sistem pembuktian atas keyakinan hakim yang bersifat rasional yang dapat diterima oleh akal pikiran sesuai pasal 183 KUHAP UU No.8 Tahun 1981. Dalam catatan Kurnia Zakaria pengajuan Amicus Curiae tercatat dalam perkara :

1. Kasus Pengajuan Kembali (PK) Majalah Time vs Soeharto di Mahkamah Agung.

2. Kasus terdakwa Upi Asmardhana di PN Maksassar Sulawesi Selatan.

3. Kasus PK Praperadilan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) terdakwa Bibit Samad Rianto dengan Chandra Hamzah (Wakil Ketua KPK).

4. Kasus terdakwa Prita Mulyasari di PN Tangerang Banten.

5. Kasus terdakwa Anwar sadat (aktivis WALHI Sumsel) di PN Palembang Sumatra Selatan.

6. Kasus pembunuhan Indra Pelani di PN Jambi September tahun 2015.

7. Kasus kriminalisasi aktivis lingkungan Heri Budiawan (Budi Pego) di PN Banyuwangi Jawa Timur bulan Januari 2018.

8. Kasus terdakwa Alnody Bahari alias Ngawur Parmana di PN. Pandeglang Banten April 2018.

9. Kasus terdakwa Kennedy Jennifer dalam dugaan penyalahgunaan data pribadi berdampak kekerasan seksual berbasis daring di PN Jakarta Pusat bulan Mei 2019.

10. Kasus terdakwa Saiful Mahdi di PN Banda Aceh tahun 2019.

11. Perkara Internet Shutdown (Pemblokiran Sinyal Provinder Internet Lokal oleh Negara) di Propinsi Papua dan Papua Barat di Perkara Gugatan TUN terhadap Kemeninfo RI dan Presiden RI di PTUN Jakarta Tahun 2019.

Dasar hukum pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman dan pasal 19 UU No.12 Tahun 2005 tetntang Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Ketetapan MPR Tap No. XVII/MPR/1998 tentang HAM.

Sedangkan perbedaannya dengan Eksaminasi Publik atau Eksaminasi Hukum adalah suatu pengujian dan melakukan penilaian dan kajian terhadap suatu Putusan Pengadilan yang lahir dari lembaga Peradilan, karena dianggap tidak memenuhi unsur keadilan dan tidak taat hukum, serta mengawasi peradilan membantu upaya lembaga resmi sesuai UU dimana ada lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial & Komisi Ombudsman Nasional. Jadi Amicus Curiae adalah sebelum Putusan Pengadilan dan Eksaminasi adalah setelah Putusan Pengadilan,” hal itu diungkapkan oleh Dr Kurnia Zakaria selaku pakar hukum dan juga Dosen pada Universitas Bung Karno.

(Rmn)

Bersama Puskesmas Arso Kota Satgas Pamtas Yonif 132/BS Sosialisasi Pencegahan Stunting

Februari, 12, 23

Keerom – Cakranusantara.net | Satgas Pamtas Yonif 132/BS Pos Arso Kota bersama Puskesmas Arso Kota mensosialisasikan pencegahan stunting kepada masyarakat Papua Di Kp. Yanama’a PIR I, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Papua, Minggu (12/02/2023).

Dalam rangka mendukung program TNI AD bersama BKKBN yakni percepatan penurunan angka stunting di Indonesia, Satgas Pamtas Yonif 132/BS mengandeng Puskesmas setempat untuk mengadakan program tersebut di wilayah Distrik Arso.

Selain itu kegiatan ini merupakan wujud sinergitas Satgas Yonif 132/BS dengan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama menurunkan angka stunting Di Papua melalui sosialisasi dan Posyandu terpadu.

Prajurit Bima Sakti, Petugas Puskesmas dan Kader kesehatan Kp.Yanama’a melaksanakan kegiatan ini secara rutin, kegiatan yang dilaksanakan pun sangat bervariasi tidak hanya sosialisasi pencegahan stunting, beberapa sosialisasi atau penyuluhan dibidang kesehatan pernah diberikan.

“Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian kami kepada masyarakat, kami akan berikan apa yang kami mampu kepada masyarakat, kebetulan di Pos kami ada Bintara Kesehatan yang mumpuni di bidangnya, selain itu juga kegiatan ini merupakan salah satu program yang digerakkan oleh Bapak Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman,” Ungkap Lettu Inf Zainudin Sinaga.

Pada kesempatan yang sama Kapuskesmas Arso Kota yang diwakili penanggung jawab Puskesmas Pembantu ibu Siti Rabiqah Amd.Kep menyampaikan terima kasih kepada Satgas Yonif 132/BS Pos Arsokota atas kepeduliannya bekerja sama dan membantu melayani masyarakat.

Kepala Kampung Yanama’a Bapak Timotius (56) mengucapkan terimakasih kepada Satgas Yonif 132/BS, “Saya selaku Kepala Kampung Yanama’a mengucapkan terimakasih kepada Pos Arsokota sudah banyak membantu dan berkontribusi di kampung Yanama’a semoga bapak bapak TNI diberikan kelancaran dalam bertugas,” Ungkap Beliau.

Autentifikasi : Pa Pen Satgas Pamtas Yonif 132/BS.

(*/Red)