Guru TPQ, Madin dan Sekolah Minggu Terima Bantuan Kesejahteraan

April, 11, 23

Guru madrasah
Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro menyerahkan bantuan kesejahteraan kepada guru madrasah

Pati – Cakranusantara.net | Pj Bupati Pati menyerahkan bantuan keuangan kepada guru TPQ, guru madrasah diniyah dan guru sekolah Minggu dan pengelola pondok pesantren se-Kabupaten Pati hari ini (10/4/23).

Penyerahan bantuan dilaksanakan di dua tempat eks kawedanan, yaitu eks kawedanan Jakenan dilaksanakan di masjid Al Istiqomah Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi. Untuk eks Kawedanan Juwana penyerahan dilaksanakan di masjid besar Al Mukarrohmah Juwana.

Pj Bupati menyerahkan secara simbolis bantuan tersebut kepada beberapa perwakilan guru dan pengurus ponpes yang hadir pada acara tersebut. Ia berterimakasih atas pengabdian para guru TPQ, Madin dan sekolah minggu. Menurutnya pemberian bantuan kesejahteraan merupakan hal yang semestinya.

“Karena mereka telah berjasa dalam mencerdaskan anak-anak bangsa,” ujar Pj Bupati.

Meski nominalnya tidak seberapa, tapi Henggar mengatakan bantuan kesejahteraan ini adalah bentuk perhatian dari Pemkab Pati.

“Saya berpesan agar semuanya meningkatkan semangat untuk ikut mencerdaskan anak-anak bangsa, khususnya untuk anak-anak di Kabupaten Pati,” harap Henggar.

Untuk tahun ini jumlah penerima dari guru TPQ, guru madrasah diniyah dan guru sekolah Minggu berjumlah 13.370 ditambah penerima dari pengelola pondok pesantren sejumlah 200, total penerima adalah 13.570 dengan total bantuan sebesar 12.433.000.000.

Jumlah bantuan yang diberikan untuk guru TPQ, guru madrasah diniyah dan guru sekolah Minggu adalah 900.000 per tahun. Sedangkan, untuk pengelola pondok pesantren mendapatkan bankes sebesar 2 juta rupiah per tahun.

(Rmn)

Di Acara TTKKDH, Kapolri Serukan Lestarikan Budaya Hingga Hingga Wujudkan SDM Unggul

April, 11, 23

Banten – Cakranusantara.net | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri pencanangan pembangunan Gedung DPP Kesti Tari Tjimande Kolot Kebon Djeruk Hilir (TTKKDH), dan pemberian penghargaan kepada atlet Kesti TTKKDH.

Dalam acara ini, Sigit menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah momentum untuk semakin meningkatkan motivasi dan kecintaan masyarakat terhadap pencak silat.

“Semoga TTKKDH terus mampu menjadi wadah untuk melestarikan tradisi dan budaya bangsa, sekaligus membangun SDM yang unggul dan berkarakter demi mewujudkan Indonesia maju,” kata Sigit di Banten, Senin, 10 April 2023.

Mantan Kabareskrim Polri ini pun mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang menyampaikan guna mengantisipasi perubahan-perubahan besar yang terjadi di dunia, maka pembangunan SDM berkarakter, berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila merupakan salah satu hal yang harus menjadi perhatian bersama.

“Pemerintah terus berupaya mendorong pembangunan karakter generasi muda bangsa baik melalui pendidikan formal maupun non formal yang salah satunya melalui kegiatan seni dan budaya,” ucap Sigit.

Dalam kesempatan ini, Sigit yang juga Ketua Dewan Pembina Kesti TTKKDH menyatakan kepada seluruh anggota Kesti TTKKDH agar senantiasa mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu, ia berharap Kesti TTKKDH harus mampu menjadi wadah yang baik untuk mendorong, terciptanya kerukunan, soliditas dan jalinan silaturahmi, baik di antara keluarga besar Kesti TTKKDH maupun para jawara lintas perguruan, ulama, umaro serta seluruh masyarakat.

Mantan Kapolda Banten ini juga meminta terus pertahankan semangat dan prestasi sesuai ciri khas Partalekan Tjimande atau sumpah setia yang mengajarkan nilai-nilai luhur terhadap sesama dan berperan aktif dalam mengawal kelestarian budaya bangsa.

“Saya percaya Kesti TTKKDH mampu menjadi simpul-simpul kebhinekaan serta kebangsaan bagi kemajuan bangsa Indonesia demi mewujudkan Indonesia emas 2045,” tutup Sigit.

(Red)

Tinjau Pelabuhan Merak, Kapolri Pastikan Siapkan Upaya Wujudkan Mudik Aman untuk Masyarakat

April, 11, 23

Merak
Kapolri bersama panglima TNI tinjau pelabuhan merak

Merak – Cakranusantara.net |  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dengan lintas sektoral terkait meninjau Pelabuhan Merak, untuk memastikan kesiapan arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri tahun 2023.

Sigit menjelaskan, tinjauan ini dilakukan sebagai tindaklanjut dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan kementerian/lembaga hingga Polri untuk bergerak sejak dini demi mewujudkan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Sesuai arahan Pak Presiden kami di bawah jajaran Menko PMK diminta untuk lebih awal melakukan pengecekan dan perencanaan bersama. Sehingga kesiapan dalam menghadapi arus mudik dan balik tahun 2023 ini bisa lebih baik, karena memang ada peningkatan terhadap jumlah pemudik yang akan kembali,” kata Sigit di Pelabuhan Merak, Senin, 10 April 2023.

Dari hasil tinjauannya, Sigit mengungkapkan bahwa segala kesiapan telah dilakukan dengan baik. Mulai dari penambahan kapasitas rest area, tempat parkir dan pengaturan penggunaan Pelabuhan Ciwandan.

Pemerintah sendiri telah memutuskan untuk mengoperasionalkan Pelabuhan Ciwandan sebagai alternatif dari Pelabuhan Merak untuk masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2023.

“Alhamdulillah tadi dari hasil pengecekan bersama, sudah ada beberapa penambahan terkait dengan kapasitas Rest Area, kapasitas tempat parkir dan juga ada pengaturan langsung antara Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Merak. Sehingga kemudian ini bisa bermanfaat mengurangi beban terhadap risiko kepadatan yang terjadi,” ujar Sigit.

Terkait operasional Pelabuhan Ciwandan, Sigit menginstruksikan kepada seluruh lintas sektoral serta jajarannya untuk melakukan sosialisasi sejak awal kepada masyarakat. Ia juga menyatakan, personel kepolisian harus memasang rambu lalu lintas untuk masyarakat yang mengarah ke Pelabuhan Ciwandan.

“Mungkin yang perlu saya sampaikan dan tambahkan agar terkait penggunaan Pelabuhan Ciwandan sebagai salah satu yang diaktifkan untuk kendaraan roda dua dan enam ini betul-betul disosialisasikan dari awal. Kemudian personel-personel disiapkan dengan lebih baik. Demikian juga rambu-rambu, sehingga masyarakat yang masih belum tahu arah Ciwandan kemana ini bisa tahu dan tidak terjadi crowded,” ucap Sigit.

Disisi lain, Sigit juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk bisa memilih alternatif perjalanan pada siang hari. Mengingat, pemudik yang pulang kampung melalui pelabuhan cenderung lebih banyak melakukan perjalanan pada malam hari.

Meski begitu, Sigit menekankan, seluruh personel Polri telah diinstruksikan untuk melakukan pengawalan dan penjagaan di sepanjang jalur perjalanan baik di Pulau Sumatera maupun Jawa, pada siang ataupun malam hari, demi mewujudkan mudik yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

“Tentunya kami dari Polri akan mengawal apabila ada kerawanan-kerawanan di sepanjang jalan. Karena perjalanan siang itu mungkin menjadi pilihan yang kemudian beberapa waktu lainnya dipilih karena masalah risiko keamanan di jalan. Maka kami dari Polri akan mempersiapkan pengawalan baik yang memilih siang atau malam. Sehingga di jalan tidak ada gangguan kejahatan khususnya di jalur setelah turun dari Bakauheni dan mengarah ke tujuan masing-masing,” papar Sigit.

Selain itu, Sigit menyebut bahwa personel kepolisian juga akan melakukan pengecekan hingga pengamanan di seluruh jalur yang mengarah ke Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan lainnya agar tidak terjadi gangguan keamanan yang bisa menghambat perjalanan mudik.

Demi mewujudkan mudik yang lebih baik, Sigit memastikan bahwa, pihaknya akan menyerap seluruh aspirasi dan masukan dari masyarakat. Oleh sebab itu, Sigit juga mengimbau kepada seluruh warga untuk bisa pro-aktif memberikan informasi-informasi terkait arus mudik dan balik Lebaran 2023.

“Saya minta seluruh jajaran melaksanakan pengecekan terkait masalah kerawanan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Demikian juga kita harapkan juga masyarakat memberikan informasi. Sehingga kemudian terkait kerawanan apakah dari sisi ancaman pidana ataukah mungkin sisi jalur yang bisa diinformasikan ke kementerian terkait semuanya bisa terkendala,” tutur Sigit.

“Yang jelas mulai saat akan masuk ke Ciwandan sampai dengan nanti setelah turun apakah memilih Panjang atau Bakauheni saya minta seluruh jajaran Polri untuk mengawal dan mengamankan,” tegas Sigit mengakhiri.

(Red)

Personel Koharmatau Olah Raga SKJ 88

April, 11, 23

Bandung – Cakranusantara.net |  Mengawali aktivitas, personel Koharmatau kembali melaksanakan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) 88 dengan dipandu dari pembinaan jasmani (Binjas) dan Wanita Angkatan Udara (Wara) Koharmatau. Bertempat di lapangan apel Makoharmatau Bandung. Selasa (11/4/2023).

Senam Kesegaran jasmani (SKJ) 88 ini merupakan realisasi perintah dari komando atas, dalam hal ini Panglima TNI, agar seluruh Kotama dan satuan-satuan di jajaran TNI melaksanakan SKJ 88 sebanyak dua kali dalam seminggu sebelum melakukan kegiatan olagraga umum.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Direktur Koharmatau serta para pejabat Koharmatau.

(Pen Koharmatau)

Majelis Hakim PN Kelas 1A Pati Vonis Utomo Lepas Setelah Mendekam di Jeruji Besi Selama Enam Bulan

April, 11, 23

Pati – Cakranusantara.net | Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Pati vonis Utomo, warga Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dinyatakan lepas setelah mendekam di Lapas kelas llB Pati sekitar enam bulan, yang sebelumnya dijadikan terdakwa atas kasus investasi perkapalan dengan nomor perkara pidana no 16/Pid. B/2023/PN Pti.

Pahrur Dalimunthe, Penasehat Hukum (PH) Utomo usai sidang menjelaskan, sesuai putusan pengadilan Utomo dinyatakan lepas dari segala tuntutan, dan bisa menghirup udara segar.

“Kami hari ini tolong dipantau juga, dan mari kita sama-sama jemput Utomo, dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) karena sudah dinyatakan lepas oleh majelis hakim,” ungkapnya, Senin (10/4/2023).

Utomo sudah mendekam beberapa bulan di tahanan karena perbuatan yang tidak dilakukan, tuntutan yang tidak benar, dan juga atas kriminalisasi.

“Hari ini Alhamdulillah ada keadilan, di PN Pati, sehingga warga negara yang tidak bersalah akhirnya di lepaskan, dan tadi setelah majelis hakim memukul palu, maka Utomo harus dilepaskan dan kembali ke keluarga,” katanya.

Baca Juga : Detik Detik Menegangkan, Tidak Ada Demo Paska Pembacaan Putusan Perkara Utomo Warga Bajomulyo

Baca Juga : Haji Utomo Beri Cek Kosong Pada Korban Namun Berhasil Lolos Dari Jerat Hukum, Hakimnya Sungguh Hebat

Dirinya mengaku, memberikan kesempatan kepada penggugat apabila tak terima dan akan menempuh jalur hukum lagi, karena sesuai fakta dilapangan ini adalah masalah simple, dan bukan perkara yang sulit.

“Uangnya sudah jelas, pengembaliannya jelas, bahkan sesuai fakta di persidangan, yang dikembalikan itu jauh dari yang diberikan oleh korban, dan ini tidak ada penipuan. Namun murni hubungan bisnis, apabila kami mau menuntut balik, itu sangat bisa, tapi kami akan diskusi dulu dengan keluarga dan pak Utomo,” ucapnya.

Sementara itu, Utomo ketika ditemui memberikan tanggapan singkat, untuk menempuh ke jalur hukum, ia mengaku akan merundingkan dulu dengan keluarga maupun dengan Penasehat Hukum (PH).

“Saya ditahan disini (Lapas Pati -Red zs) selama 4 bulan, dan di Polda Jateng selama 2 bulan, masalah lapor balik, Tomo menyampaikan bakal rundingan dulu dengan PH,” ungkap singkatnya.

(Rmn)

Haji Utomo Beri Cek Kosong Pada Korban Namun Berhasil Lolos Dari Jerat Hukum, Hakimnya Sungguh Hebat

April, 10, 23

Pati – Cakranusantara.net | Utomo warga desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati diduga berikan Cek kosong pada korban. Ironisnya, bisa lolos dari jerat hukum, Hakimnya sungguh sangat hebat dan patut diacungi jempol.

Pada dasarnya, cek yang diberikan oleh Tomo pada waktu itu, tidak bisa dicairkan di Bank Negara Indonesia (BNI), namun hakim ketua, Grace Meilanie P.D.T. Pasau menyatakan jika itu merupakan perbuatan perdata bukan pidana.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H, Hakim ketua didampingi dua Hakim anggota, Nuny Defiari dan Aris Aris Dwihartoyo mennyatakan dalam putusannya, bahwa setelah menimbang perkara ini, maka atas perkara ini dianggap perkara perdata, dan memutuskan Utomo dinyatakan bebas.

“Utomo divonis bebas, setelah pembacaan putusan sidang di pengadilan negeri (PN) Kelas 1 A Pati ini,” tegas Hakim Ketua, Senin (10/4/2023) siang.

Baca Juga: PN Kelas 1 A Pati Digeruduk Ratusan Warga, Ini Sebabnya

Baca Juga : Razia Knalpot Brong Terus Digalakkan Oleh Satlantas Polresta Pati

Baca Juga : Tanah Bondodeso Widorokandang Pati Dijual ke PT, Kades Pura-pura Tidak Tahu

Keputusan itu, disimpulkan dari sejumlah bukti yang sudah diajukan oleh pihak Tomo, dan kemudian pada hari ini dibacakan oleh Hakim ketua dibantu oleh hakim anggota, Aris Dwihartoyo.

“Utomo yang sudah mulai ditahan sejak (17/10/2022) akhir tahun lalu, kini dinyatakan bebas oleh hakim, dan pernyataan itu berlaku setelah pembacaan putusan ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Nimerodi Gulo, kuasa hukum Siti fatimah al zana nur fatimah (pelapor) usai pembacaan putusan mengungkapkan, jika putusan sidang hari ini sungguh sangat mengejutkan pihaknya. Lantaran, Tomo ini, sudah memberikan cek kosong, namun pada kenyataannya ia dinyatakan lolos dari jerat hukum.

“Sejak awal sudah ada tanda main-main, yang jelas ini majlis hakim keliru dalam dalam memahami. Karena dari awal Tomo sudah memiliki niat jahat,” ungkapnya.

Kalau tidak ada niat jahat, buat apa kasih cek tutup buku dan kosong. Karena seharusnya cek kosong itu dikembalikan ke Bank setempat, bukannya malah dikasihkan ke orang lain.

“Cek itu buat bayar hutangnya, saya kira bukti-bukti yang diajukan disidang itu bukti palsu. Karena mereka sudah tidak ada hubungan kerja sama sudah mulai sejak 2017 awal,” lanjutnya.

Sedangkan, bukti-bukti yang ia kumpulkan itu tahun 2018, dengan alasan uangnya buat memperbaiki kapal Zana, bagaimana uangnya keluar karena ia sendiri masih punya hutang.

“Padahal sejak 2 Mei 2017 mereka sudah ada klek-klekan dengan itu, dan Tomo menyatakan masih punya hutang yang kemudian diberikan cek kosong,” jelasnya.

Kita minta pada jaksa penuntut umum (JPU) untuk mengajukan kasasi, dan tadi sudah disampaikan itu. Ini akan kami laporkan, kemarin juga ada putusan model seperti ini, juga perkaranya, yang kemudian dibatalkan.

“Saya yakin, dalam hal ini, majlis hakim ada yang aneh-aneh. Dan ini, akan segera kami laporkan,” tegas Nimerodi Gulo.

(Rmn)

Detik Detik Menegangkan, Tidak Ada Demo Paska Pembacaan Putusan Perkara Utomo Warga Bajomulyo

April, 10, 23

Supriyanto (baju batik) di halaman samping PN kelas 1 A Pati (tempat parkir pejabat PN)

Pati – Cakranusantara.net | Detik-detik menegangkan paska pembacaan putusan perkara Utomo warga desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Beda, kali ini pihak Utomo tidak mengerahkan masa seperti pekan lalu, yang mencapai ratusan orang.

Supriyanto (pihak Utomo) yang juga Kasi Kesejahteraan, desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana menerangkan, jika pada hari ini tidak mendatangkan masa seperti pada minggu lalu.

“Kalau minggu lalu masa yang datang mencapai hingga ratusan orang. Namun, kali ini hanya beberapa orang saja,” ungkapnya, Senin (10/4/2023).

Ia juga menyatakan, jika apapun yang menjadi putusan hakim nanti, pihaknya bakal tetap menghormatinya.

“Ingkrah hakim adalah suatu putusan yang tidak bisa di sanggah, dan untuk melakukan itu, semua ada aturannya yang tidak hanya asal,” lanjutnya.

Disinggung setelah putusan nanti apakah mau mengajukan banding, menjawab, tidak tahu, masalah itu nanti kita serahkan saja sama lowyer nya.

“Untuk hari ini, tidak ada orasi, wong tinggal menunggu pembacaan putusan saja, ia merasa tidak perlu masa lagi,” terangnya.

Masalah izin untuk tidak masuk kantor sih tidak, tapi ia tetap komunikasi dan kordinasi jika mau mengawal sidang pada hari ini.

“Karena warga kami juga membutuhkan pengawalan saat sidang dan juga komando di depan, demi ketertiban,” tutupnya.

(Rmn)

Bermain Kuis Menyenangkan Melalui Quizizz Paper Mode Pada Pembelajaran Luring

April, 10, 23

Oleh : Nurul Hidayatun Nikmah, S.Pd (Mahasiswa PPG Prajabatan UNNES Gelombang I), Senin (10/4/2023).

Semarang – Cakranusantara.net | Pembelajaran yang menyenangkan memerlukan inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Di era digital, perkembangan teknologi memudahkan guru dan peserta didik selama proses pembelajaran. Pembelajaran tidak terlepas dari evaluasi untuk menentukan sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang sedang dipelajari.

Seorang guru perlu mengembangkan soal evaluasi yang menarik, agar peserta didik bersemangat dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Hal ini, memerlukan kompetensi professional sebagai seorang guru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan sesuai abad 21, yaitu creativity and innovation. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menggunakan quizizz sebagai media evaluasi.

Penggunaan quizizz dalam pembelajaran merupakan salah satu metode pembelajaran berbasis internet yang dapat mengetahui tingkat penguasan materi dari setiap soal yang dikerjakan siswa masing-masing (Mulyati & Evendi, 2020). Quizizz menyediakan modifikasi bentuk pertanyaan yang dapat meningkatkan keaktifan serta bagian penting lainnya bagi perkembangan siswa (Sulastri, et al., 2019).

Seperti yang dilakukan oleh mahasiswa Program Profesi Guru Prajabatan Gelombang I Universitas Negeri Semarang, Nurul Hidayatun Nikmah menggunakan quizizz dalam bentuk paper mode. Pemanfaatan aplikasi Quizizz, sangat mendukung dalam menyukseskan proses evaluasi pembelajaran mata pelajaran tematik di kelas II SD Negeri Jatingaleh 02, Kota Semarang.

Latar belakang adanya penggunaan quizizz paper mode karena mahasiswa ingin mengembangkan evaluasi yang menarik. Sedangkan peserta didik di kelas II belum menggunakan handphone di kelas pada pembelajaran luring. Oleh karena itu, mahasiswa tersebut menggunakan quizizz tanpa siswa menggunakan handphone untuk evaluasi, yaitu dalam bentuk kertas yang berisi barcode kemudian discan menggunakan handphone yang disediakan oleh mahasiswa dengan mendownload aplikasi quizizz.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menggunakan quizizz dengan paper mode dengan cara 1) membuka web quizizz di laptop 2) buat akun sebagai guru 3) membuat soal pilihan di quizizz 4) memilih mode paper mode 5) mendownload barcode 6) mendownload aplikasi quizizz di handphone 6) menginput nama peserta didik 7). Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan selanjutnya adalah menggunakan quizizz dalam pembelajaran di kelas. Barcode yang sudah dicetak digunakan peserta didik dalam menjawab soal. Soal ditampilkan mahasiswa di layar LCD. Peserta didik memutar kertas sesuai dengan pilihan jawabannya. Kemudian guru melakukan scan untuk memindai jawaban peserta didik. Setelah di scan, mahasiswa langsung dapat mengetahui hasil yang diperoleh peserta didik. Melalui quizizz paper mode, merupakan langkah awal yang digunakan mahasiswa untuk mengenalkan quizizz kepada peserta didik tanpa menggunakan handphone terutama bagi kelas rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Mulyati, S., & Evendi, H. (2020). Pembelajaran matematika melalui media game quizizz untuk meningkatkan hasil belajar matematika SMP. GAUSS: Jurnal Pendidikan Matematika, 3 (1), 64-73.

Sulastri, S., Asfar, A. M., Asfar, A. M., Jamaluddin, Ayuningsih, A. N., & Nurliah, A. (2019). Pengaplikasian quizizz pada pembelajaran laps-talk-ball dalam melatih kemampuan complex problem solving siswa. Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 341-346.

Tepatkah Penggunaan APBD Untuk Pembangunan Gedung Kejati dan Kejari

April, 9, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Dalam Pasal 1 angka 14 Permendagri No.14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Permendagri No.32 Tahun 2011 tentang pemberian hibah, dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, apakah ini sudah tepat atau tidak, untuk membantu pembangunan gedung aparat penegak hukum (APH). Harus dipertimbangkan dari azas manfaat bagi masyarakat setempat, dan ada persetujuan DPRD serta dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) yang disetujui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Karena hibah dari Pemerintah daerah (Pemda) khususnya Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) harus bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus menerus, kontinyu, atau jamak karena ada kaitannya menunjang penyelenggaraan urusan Pemda.

Dalam pasal 4 Permendagri No.13 tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Permendagri No.32 Tahun 2011 dalam hal pemda dapat memberikan hibah. Badan, Lembaga, atau Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dengan memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, dan belanja urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat masyarakat.

Sesuai pasal 6 ayat (1) Permendagri No.123 tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Permendagri No.32 tahun 2011 hibah harus dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sesuai peraturan presiden No.54 tahun 2010, dimana penggunaan hibah dalam bentuk proyek pengadaan barang dan jasa, dimana proyek penggunaan APBD untuk pengadaan barang dan jasa harus melalui tender terbuka, transparan, dan kompetitif.

Ketua Komisi D, DPRD Provinsi DKI Jakarta Ida Mahmudah menyetujui pengajuan dana hibah oleh SKPD (Satuan Kerja Pemda) ke lembaga kejaksaan agung, untuk konsultasi dan kontruksi awal pembangunan renovasi total untuk kejaksaan tinggi DKI Jakarta sebesar 30.2 miliar rupiah, atas usulan SKPD Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pemprov DKI Jakarta pada (1/11/2021) lalu.

Ternyata pola ini, Pemda membantu membangun gedung Kejaksaan dengan menggunakan APBD itu sudah biasa di Indonesia, dan bisa mengikat bagi kedua belah pihak, dimana kejaksaan butuh biaya pembangunan renovasi kantornya. Sedangkan, Pemda sebagai “uang bantuan operasional” saja bisa berdampak, kejaksaan tidak bersifat obyektif dalam penegakan hukum bila ada bermasalahan hukum, baik di lingkungan Pemda maupun DPRD DKI Jakarta, atau Pemda menjadi “obyek balas budi“.

Dalam penegakan hukum, seperti biasa semua Proyek pembangunan Infrastuktur, pasti ada pengawas khusus dari pihak APH, baik dari kejaksaan maupun kepolisian, selain diaudit BPK maupun Inspektorat. Nanti pasti ada “perlindungan khusus balas budi” dari kejaksaan, karena ikut serta dalam membangun renovasi kantornya. Pola ini, juga bisa terjadi di tempat lain, antara lain :

1. APBD Pemprov Jawa Barat tahun 2020-2021 untuk pembangunan Kejati sebesar 126 miliar rupiah.

2. APBD Pemda Kabupaten Bangka untuk Pembangunan Kejari sebesar 8,3 miliar rupiah.

3. APBD Pemprov Kalimantan Tengah untuk pembangunan Kejati sebesar 55 miliar rupiah yang diusulkan SKPD DPUPR.

4. APBD Pemprov Riau untuk pembangunan Kejati sebesar 37.888 milyar rupiah yang diusulkan SKPD DPUPR.

5. APBD Pemprov Jawa Tengah untuk pembangunan Kejati dengan nilai pagu 5.857 milyar rupiah atas usulan SKPD Bina Marga, dan Cipta Karya, DPUPR Pemprov.

6. APBD Kota Pontianak untuk pembangunan Kejaksaan Negeri Pontianak sebesar Rp 20.280.000.000,00

7. Surat Kajati Banten, permohonan dana bantuan kepada Gubernurnya, untuk pembangunan renovasi kantor Kejati sebesar Rp 55.965 milyar.

8. APBD Kota Cilegon juga digunakan untuk kantor baru Kejari.

Dalam UU kejaksaan No.11 tahun 2021 tentang perubahan UU No.16 tahun 2004 tidak ada aturan darimana dana pembangunan kejaksaan di tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten. Dalam UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara dalam Pasal 16 hingga 20 pengunaan APBD harus berdasarkan Perda atas persetujuan DPRD. UU No.6 tahun 2021 tentang APBN, tahun 2022 dalam penjelasan lampirannya kita temukan anggaran kejaksaan agung hanya mendapat 24,567 triliun rupiah dan APBD perubahan tahun 2022, ada tambahan 9,6 triliun rupiah.

Sedangkan anggaran tahun 2023 ada penambahan 1,264 triliun rupiah. Untuk renovasi kantor Kejagung yang terbakar, tahun 2023 dianggarkan dari APBN sebesar 549,6 miliar rupiah.

APBD Provinsi DKI Jakarta, untuk membantu pembangunan kantor kejaksaan tinggi DKI Jakarta berdasarkan Pasal 312 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana Cipta Karya DPUPR Pemprov DKI Jakarta tertulis di item, biaya anggaran konsultasi manajemen dan konstruksi pembangunan Gedung Kantor Kejati dianggarkan nilai pagu Rp 4.279 milyar, dan nilai HPS Rp 4.229 milyar, dengan tender terbuka diikuti oleh 17 perusahaan dalam bentuk PT, baik BUMN maupun BUMD dan CV yang memenuhi persyaratan, dan ditentukan oleh pimpinan lroyek pengadaan barang dan jasa, dimana ditentukan pemenang proyek PT Amarta Karya (Persero) sebesar Rp 208.788 milyar dengan jangka waktu pengerjaan 394 hari. Dan proyek sarana pendukung gedung baru Kejati dimenangkan oleh PT Binacitra Teknologi Indonesia sebesar Rp 56.964 milyar, dimana jumlah keseluruhan hampir 212 miliar rupiah.

Jadi secara etika, mengapa pembangunan kantor APH, semuanya menjadi tanggungan Pemda atau Negara?. Menurut Kurnia, seharusnya Pemda hanya bersifat membantu, tidak secara keseluruhan, mungkin hanya menyediakan lahan tempat, atau membantu penyediaan sarana peralatan dan kelengkapan kantor seperti bantuan furniture atau bantuan akses sarana manufaktur.

Negara dan kelembagaan yang bertanggung jawab membangun, baik dari APBN maupun bantuan dari Luar Negeri yang tidak bersifat mengikat, dan tidak mempunyai kepentingan. Tetapi anggaran Kejagung dalam hal ini masih kurang, untuk membangun, maupun renovasi. Sedangkan, Pemda sendiri masih banyak infrastruktur, seperti perbaikan jalan, jembatan, maupun renovasi sarana umum seperti kantor dinas serta pendidikan, seperti sekolah, puskesmas, pasar maupun bantuan sosial untuk masyarakat.

Masih banyak Pemda tidak punya PAD dan masih tergantung APBD dari bantuan APBN, baik dalam bentuk DAK maupun bantuan pemerintah pusat. Anggaran belanja dan gaji honor pegawai Pemda sendiri hampir melebihi anggaran, untuk pembangunan, dana pendidikan dan kesehatan masyarakat. Tapi hukum dan keadilan masyarakat juga harus diutamakan agar menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan tidak dipengaruhi oleh Oligarki,” hal itu diungkapkan oleh Dr Kurnia Zakaria selaku pakar hukum dan juga dosen di Universitas Indonesia, Minggu (9/4/2023).

(Rmn)

Akting : Bupati Kepulauan Meranti Marah Dana Bagi Hasil Dikorupsi, Malah APBD Dikorupsi Serta Gratifikasi

April, 9, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Muhammad Adil (MA) Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada Kamis (6/4/2023) malam kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama Fitria Nengsih (FN) Kepala BPKAD merangkap Kepala Cabang PT. Tanur Mutmainah perusahaan travel umroh dan haji yang ternyata juga istri siri Bupati diduga mengumpulkan uang komisi dari PT tersebut, untuk Bupati sebesar 1,4 miliar rupiah.

Kemudian, M. Fahmi Aressa (MFA) Auditor BPK Perwakilan Provinsi Riau yang juga diduga menerima uang suap 1,1 miliar rupiah agar laporan Keuangan Daerah APBD mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Proses OTT KPK sudah lama dalam proses lidik KPK sejak bulan Februari 2023 setelah ada dugaan :

Dugaan korupsi pemotongan anggaran sebesar 5-10 persen dari para Kepala Dinas dan Kepala Badan SKPD, yang dibuat seakan-akan membayar dana talangan uang dinas dari APBD, dimana semuanya dikelola FN sebagai orang kepercayaannya.

Gratifikasi jasa travel umrah, yang dibayar oleh APBD untuk umroh gratis para Takmir masjid, dimana tiap 5 orang peserta umrah gratis 1. Akan tetapi, seakan-akan semua dibayar Pemkab dan ada komisi untuk menyatakan penunjukan pemenang tender proyek perusahaan travel biro umroh gratis untuk takmir masjid/ musholla.

Suap bagi MFA agar hasil pemeriksaan laporan keuangan bisa mendapat Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP).

Hasil OTT ada sebanyak 28 orang dari Bupati, Sekda, para kepala Dinas, Kepala Bidang serta para pejabatnya dan auditor BPK perwakilan Riau. Berhasil disita uang sebesar 26,1 miliar rupiah, untuk MA sebagai Dana Politik Cagub Riau. Dalam Pilkada Serentak pada November 2024 mendatang.

MA, FN dan MFA diduga dakwaan pertama, melanggar pasal 12 huruf f, atau pasal 12 huruf a, atau pasal 12 huruf b, atau pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan kedua pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam laporan LHKPN Tahun 2022 tertanggal 29/03/2022 mengakui mempunyai lahan 74 bidang tanah beserta bangunan, terdiri dari 34 lahan di Meranti, 37 lahan di Bengkalis dan 2 lahan di Kampar. Nilai harta yang dimiliki sebesar 4,7 miliar rupiah. Mempunyai barang bergerak, 3 motor Honda dan 1 mobil Honda Brio seharga 174 juta rupiah dan kas Rp. 244.177.310,00.

Pada 9/12/2022 lalu, membuat pernyataan kesal kepada Kepala Dirjen Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman bahwa isi orang Kemenkeu “iblis/ syetan”.

Permasalahannya, karena menuntut kenaikan nilai dana bagi hasil (DBH), produksi minyak mentah Meranti, tahun 2020-2021 produksi minyak mentah sebanyak 3000-4000 barrel perhari, dengan harga minyak mentah 60$ Amerika perbarrel.

Sedangkan produksi tahun 2021-2022 meningkat 7500 barrel perhari, dengan harga minyak mentah 100$ US jadi DBH hanya ada kenaikan sebesar 700 juta rupiah saja, menjadi 115 miliar rupiah, tahun 2022 sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk APBN Tahun 2022.

Bupati MA merasa daerahnya daerah IDT, Daerah tertinggal/ termiskin di Riau, tapi kaya sumber SDA Minyak Bumi, dimana penduduknya miskin 25,68% dari jumlah seluruh warganya, dimana perbandingan 4 banding 1 warga miskin.

Bupati Meranti ditegur secara lisan dengan keras oleh Menteri Dalam Negeri Jendral (Purn) Prof. Tito Karnarvian, karena tidak menggunakan bahasa beretika dan tidak bersikap negarawan. Sekjen Kemendagri Suharja Diantoto kirim surat peringatan dan dipanggil ke Jakarta.

Muhammad Adil kelahiran 18 April 1972, lulusan Sarjana Hukum Tahun 2007, dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau, dan Magister Manajemen Tahun 2022 dari Universitas yang sama. Istrinya Rinarni Nani aktif sebagai penggerak wanita di kepulauan Meranti dan Gerakan Organisasi Wanita di Riau.

MA juga aktivis Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tahun 2004-2009, sudah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. Tahun 2009 hingga 2014 juga menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Tahun 2014-2019 menjadi Anggota DPRD Provinsi Riau. Tahun 2019-2021 terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai PKB. Juga Terpilih jadi Bupati Kepulauan Meranti 2014-2019.

Tahun 2021 pindah menjadi anggota Partai PDI Perjuangan (PDIP), dan terpilih di periode keduanya menjadi Bupati Kepulauan Meranti tahun 2021-2024 bersama Wakil Bupati AKBP (Purn) Asmar.

Potongan uang saku dinas resminya dipotong PPh, Pasal 21 dan 22, tetapi juga ada potongan dinas pemkab seperi koperasi, asuransi ataupun baziz/zis yang besarnya berdasarkan peraturan daerah ataupun peraturan Kepala daerah. Aturan tidak melanggar Permenkeu No.113/PMK.05/2012 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.22/PB/2013.

Sedangkan Bupati M, Adil meminta pemotongan anggaran uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) sebesar 5% hingga 10% dari para Kepala SKPD, seolah-olah para Kepala SKPD bayar utang ke MA dikumpulkan melalui Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih dimana berhasil dikumpulkan hampir 23,6 miliar rupiah.

Modus kedua, mengumpulkan uang komisi dari penunjukan Travel Umroh PT. Tanur Muthmainah serta komisi fee gratis tiap 5 peserta umroh gratis 1 orang, semuanya dibayarkan melalui APBD. Sehingga Fitria Nengsih berhasil kumpulkan 1,4 miliar rupiah.

Modus ketiga Muhammad Adil perintahkan para SKPD urunan patungan, kumpulkan uang suap untuk Auditor BPK M. Fahmi Aressa agar laporan keuangan tahunan Pemkab Kepulauan Meranti mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebesar 1,1 miliar rupiah.

Dalam Teori Gone yang dikemukakan Jack Bologne memandang korupsi adalah ketamakan (greeds), peluang (opportunities), kebutuhan (needs) dan penguatan atau penyingkapan (exposure). Ketamakan adalah sikap ketidakpuasan yang timbul dari harta kekayaan yang sudah dimiliki, tetapi masih ingin lebih lagi. Peluang dan kesempatan dengan akses jabatan dan wewenangnya melakukan kejahatan yang memperkaya diri sendiri dan sangat merugikan pihak lain,” hal itu diungkapkan oleh Dr Kurnia Zakaria selaku pakar hukum dan juga dosen di Universitas Indonesia, Minggu (9/4/2023).

(Rmn)