Kapolda Jateng : Kita Bangga Punya Kodam IV/Diponegoro

Mei, 8, 23

Semarang – Cakranusantara.net |  Mempererat sinergitas dan soliditas TNI-Polri di wilayah Jateng, Kodam IV/Diponegoro dan Polda Jateng menggelar Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Candi 2023 sekaligus Halal Bihalal, bertempat di Lapangan Parade, Makodam.

Pada pelaksanaannya kegiatan tersebut dihadiri Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetijono dan Kapolda Jateng Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.St.Mk., SH., Senin (8/5/2023).

Pangdam menyampaikan bahwa TNI-Polri merupakan garda terdepan NKRI yang harus saling mendukung dan bekerjasama dalam melindungi NKRI, dimana TNI melaksanakan tugas pertahanan dan Polri melakukan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Selain itu terdapat juga tugas tugas yang harus dilakukan bersama.

“TNI dan Polri tidak akan bisa dipisahkan sampai kapanpun, karena TNI dan Polri adalah perekat bangsa”, tegas Pangdam.

Selanjutnya, Pangdam turut mengucapkan terimakasih atas peran seluruh Prajurit maupun personel Bhayangkara Polda Jateng atas sinergitas dan soliditas yang ditunjukkan selama melaksanakan tugas sejauh ini, khususnya pada tugas pengamanan arus mudik maupun arus balik Operasi Ketupat Candi 2023.

“Alhamdulillah selama pelaksanaannya berjalan dengan lancar, aman, nyaman dan berkesan”

Kedepan masih banyak agenda yang harus dilaksanakan TNI-Polri dalam menjaga kondusifitas wilayah, khususnya memasuki tahun politik. Oleh karenanya Pangdam berpesan agar terus menjaga netralitas, sinergitas maupun soliditas antara TNI-Polri dalam mengawal pesta demokrasi agar dapat berjalan aman dan lancar.

“Mari kita menjadi satu jangan pernah kita terpisahkan oleh hal-hal yang tidak baik, kita harus menjaga komitmen bahwa TNI-Polri adalah satu”, Ujar Pangdam.

Disisi lain Kapolda mewakili jajaran Kepolisian Jateng mengucapkan Minal Aidin Walfaizin kepada Pangdam beserta seluruh anggota Kodam IV/Diponegoro. Termasuk menghaturkan terimakasih atas sinergitas dan soliditas dalam mensukseskan Operasi Ketupat Candi 2023.

“Polri khususnya Kepolisian Jateng merasa bangga mempunyai saudara Kodam IV/Diponegoro”, Ungkap Kapolda.

Kapolda berpesan agar kebanggaan tersebut kiranya disebarluaskan kepada seluruh anggota Polri maupun TNI yang ada di seluruh wilayah Jateng, bahwa Kepolisian Jateng memiliki saudara yang dapat dibanggakan. Dimana hal tersebut akan semakin menambah soliditas antara TNI-Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam menciptakan situasi yang kondusif.

“Karena Jawa Tengah merupakan pakunya nusantara, maka TNI-Polri harus bisa dicontoh oleh jajaran Kodam maupun Polda lainnya, untuk itu pancarkan sinergitas ini mulai dari Kodam IV/Diponegoro dan Polda Jateng hingga ke seluruh Indonesia.”

Beranjak dari keberhasilan dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2023, sesuai dengan perintah Presiden RI dalam rangka mengamankan Pemilu 2024, TNI-Polri merupakan pengemban tugas utama untuk memberikan jaminan keamanan pada pelaksanaannya.

“Semoga hari ini menjadi titik balik kepada kita semua dalam memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara” Imbuh Kapolda.

Selanjutnya Pangdam menegaskan bahwa TNI-Polri akan tetap solid dalam mengawal NKRI. Terlebih dalam menunjung tinggi netralitas pada pelaksanaan Pemilu 2024.

“Intinya TNI dan Polri akan tetap solid, tetap teguh untuk mengawal proses demokrasi. Jaga netralitas selama pelaksanaan Pemilu agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat terayomi”, Ucap Pangdam.

“Hari ini dan seterusnya negara dan rakyat menunggu atas bersatunya TNI-Polri dalam memberikan Dharma Baktinya kepada negara dan bangsa”, tutup Kapolda.

(Red)

Ir Koharmatau Hadiri Pembukaan latsarmil Komcad TA 2023

Mei, 8, 23

Bandung – Cakranusantara.net | Inspektur (Ir) Koharmatau Marsma TNI Christian Syahmo, S.T., menghadiri Upacara Pembukaan Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) Komponen Cadangan Pertahanan Negara Matra Udara (Komcadau) TA 2023 yang diikuti oleh 500 personel Komcadau. Bertempat di Lapangan Jingga Mako Kopasgat Lanud Sulaiman Margahayu Bandung, Senin (8/3/2023).

Dalam amanat Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dibacakan Komandan Kodiklatau Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M. mengatakan bahwa perkembangan lingkungan strategis bergerak sangat dinamis yang tentunya membawa dampak pada potensi ancaman, oleh karenanya untuk saat ini dan kedepan, Indonesia harus senantiasa siap dengan trend ancaman yang sangat bersifat nirmoliter nonkonvensional.

Namun demikian ancaman yang bersifat militer dan perang konvensional masih tetap ada, sehingga kita tidak boleh meninggalkan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi ancaman tersebut maupun ancaman lainnya, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Jelas Menhan.

Lebih lanjut Menteri Pertahanan mengatakan Untuk itu, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat. Komponen Cadangan sebagai subsistem pertahanan negara harus dipersiapkan sejak dini.

Hal ini dimaksudkan agar pada saat diperlukan mampu memperbesar dan memperkuat komponen utama. Hal tersebut dalam prosesnya harus didasakan pada kebutuhan dan kemampuan serta kekuatan pertahanan negara Indonesia dengan memadukan antara kekuatan pertahanan militer dan nirmiliter. Pungkasnya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut para pejabat Mabesau, para pejabat Kodiklatau, para pejabat Kemhan, para pejabat Kodam III/Siliwangi, para pejabat Bakorda Bandung, para pejabat Polda Jabar, Danlanal bandung serta para pejabat pemerintah kota/daerah Bandung.

(Pen Koharmatau)

Dalam Mencari Keadilan, Zana : Seperti Melawan Takursing

Mei, 8, 23

Pati – Cakranusantara.net | Masih berkaitan dengan kasus yang menimpa Siti Fatimah Al Zana Nur Fatimah (Zana), Riyanta, S.H., mengatakan, ada kemungkinan hakim yang harusnya wakil Allah diduga main-main tentang hukum. Maka menjadi kewajiban untuk ambil langkah hukum, terus berjuang meski Zana dalam kasusnya seperti melawan Takursing, Minggu (07/05/23).

Riyanta selain sebagai anggota DPR RI juga sebagai ketua umum LSM GJL (Gerakan Jalan Lurus) memberikan pendapatnya dalam dialog publik di Desa Degan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati.

Dialog publik yang diselenggarakan selepas acara pelantikan pengurus DPC GJL kecamatan Winong tersebut mengangkat berbagai tema menarik.

Zana adalah salah satu korban investasi kapal yang merugi hingga milyaran rupiah. Meski serasa berhadapan dengan tuan Takursing, Zana bersama para korban lainnya tetap berjuang mencari keadilan. Karena putusan hakim di Pengadilan Negeri (PN) Pati dirasa tidak adil, ia bakal melakukan berbagai upaya hukum lanjutan.

Riyanta saat dimintai advokasi dalam kasusnya menyatakan siap membantu untuk memberikan pendampingan, dan segera lakukan langkah-langkah hukum yang berlaku.

Dalam arahannya, lanjut Riyanta, harus lakukan upaya hukum, “Hakim yang wakilnya Gusti Allah kadang main-main tentang hukum, maka selain jaksa lakukan Kasasi juga bisa lakukan Eksaminasi Publik,” ungkapnya.

Selain itu, laporkan ke badan Pengawas Makamah Agung dan ke Komisi Yudisial, atau ke Nabi Adam kalau tahu alamatnya,” ketus lelaki yang juga jebolan Polisi tersebut, karena gregetan dengan hakim terkait.

Diketahui Utomo sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jateng dan Kejaksaan, serta sudah dikurung sekitar 6 bulan. Namun, bisa divonis lepas dari jerat Pidana.

Kemudian menurut informasi ada oknum hakim anggota yang menangani perkara tersebut disinyalir mata duitan, perkara kecil seperti perceraian, gugatan sederhana (GS), dan lain-lain ia minta uang, ini tugas wartawan dan LSM untuk melakukan Cross check sumber opini tersebut”.

“Wartawan kemudian buat tulisan berita dan viralkan, serta publik wajib melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dan APH lainya sesuai Konstitusi, dan harus sadar untuk menggunakan hak konstitusionalnya,” imbuhnya.

Segala bentuk penyimpangan yang melukai Keadilan dengan memainkan hukum wajib dilawan dan menegakkan keadilaan itu Jihad..!

“Sing bener dibenerke, Sing salah disalahke’ saat ini alam sudah mulai bicara, terkuaknya kasus Sambo, Tedy Minahasa, Ditjen Pajak, Achiruddin Medan, semua muncul dengan sebab yang tidak masuk akal, diwelehke alam,” serunya.

(Mury)

Tinjau 91 Command Center, Kapolri dan Panglima TNI Pastikan Kesiapan Personel Jelang KTT Asean

Mei, 7, 23

NTT – Cakranusantara.net | Kapolri bersama dengan Panglima TNI meninjau langsung 91 Command Center untuk memastikan kesiapan personel serta peralatan terkait pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam kesempatan itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, bahwa pengecekan itu dilakukan guna memastikan kesiapan personel serta peralatan baik Body Worm Camera, Handy Talky (HT) hingga alat komunikasi lainnya yang terhubung dengan 91 Command Center terkait proses pengamanan KTT Asean.

“Semuanya kita sambungkan dengan Command Center. Sehingga pergerakan anggota di lapangan sekaligus juga kegiatan yang ada di lokasi, dimana anggota berada tersebut, bisa kita monitor sekaligus kita laksanakan pengecekan. Supaya kita bisa tahu terkait dengan hal-hal yang harus dievaluasi,” kata Sigit Minggu (7/5/2023).

Sigit menyatakan, dari peninjauan bersama Panglima TNI tersebut, seluruh personel TNI-Polri sudah melakukan evaluasi terkait dengan kendala-kendala yang ditemukan. Sehingga, pelaksaan Main Event KTT ASEAN pada tanggal 9-11 Mei, dari segi pengamanannya dapat berjalan optimal dan lancar.

“Mudah-mudahan dengan konsep operasi dan sistem kendali serta monitoring yang bisa kita pantau memudahkan proses pengamanan yang akan berjalan nanti,” ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit menyebut, dengan terus melakukan pemantauan serta pemantapan pengamanan, nantinya penyelenggaraan KTT ASEAN dapat berjalan dengan lancar, aman dan damai, baik mulai dari kedatangan delegasi, lokasi penginapan hingga tempat utama berlangsungnya kegiatan tersebut.

“Kami bersama dengan Bapak Panglima sudah mengatur bagaimana proses untuk melakukan pengawalan dari mulai ketibaan di bandara sampai dengan di akomodasi hotel mereka. Kemudian pergerakan dari akomodasi ke venue utama semuanya. Tentunya sudah kita siapkan,” ucap Sigit.

Dari segi pengawalan, Sigit menuturkan bahwa, petugas keamanan nantinya akan menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah tempat selama pelaksanaan KTT ASEAN.

Menurut Sigit, pengaturan lalu lintas itu harus dilakukan untuk menghindari terjadinya crowded. Mengingat, wilayah Labuan Bajo terdapat beberapa ruas jalan yang tidak terlalu lebar. Sehingga, kebijakan rekayasa diterapkan guna bisa terkelola dengan baik.

“Tentunya ada kondisi jalan yang memang kecil. Sehingga mau tidak mau, kita harus lakukan pengaturan rekayasa. Karena memang ini akan menimbulkan crowded apabila, tidak kita atur,” tutur Sigit.

Sebab itu, Sigit tak lelah, kembali mensosialisasikan tentang adanya kebijakan rekayasa lalu lintas tersebut kepada masyarakat. Ia pun menginstruksikan kepada jajarannya terus menyampaikan komunikasi publik yang baik terkait dengan hal tersebut, demi kelancaran pelaksanaan KTT ASEAN serta masyarakat sendiri.

“Tentunya ada masyarakat mungkin akan terganggu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya selalu menyampaikan komunikasi publik yang baik. Sehingga masyarakat terinformasi. Walaupun terganggu, namun masyarakat tetap mendukung seluruh kegiatan KTT ASEAN. Karena ini juga tentunya menimbulkan Multiplier Effect yang positif untuk masyarakat Labuan Bajo,” kata Sigit.

Disisi lain, Sigit menjelaskan, dengan terpilihnya Labuan Bajo sebagai lokasi pelaksanaan KTT ASEAN, hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun Negara Indonesia. Apalagi, tema yang diusung dalam penyelenggaraan tersebut adalah, Epicentrum of Growth.

“Jadi bagaimana pertumbuhan itu bisa muncul dan terus bertumbuh di kawasan ASEAN tentunya, utamanya bagi Labuan Bajo sendiri yang saat ini menjadi destinasi wisata. Karena itu walaupun mungkin di dalam pelaksanaannya ada masyarakat yang terganggu atau kurang nyaman, kita harapkan semuanya bisa support, memaklumi bahkan mendukung,” papar Sigit.

“Dan saya juga mendapat informasi dari Pak Kapolda ada persatuan masyarakat Manggarai kurang lebih jumlahnya 100, mereka ikut terlibat dalam hal kegiatan pengamanan di venue yang ada. Tentunya ini merupakan bentuk dukungan positif dari masyarakat terhadap rangkaian penyelenggaraan KTT ASEAN dan juga pengamanan KTT,” tambah Sigit menegaskan.

Kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyampaikan bahwa, masyarakat Labuan Bajo khususnya harus bangga lantaran KTT ASEAN dilaksanakan di wilayah tersebut.

Menurutnya, hal itu merupakan ukiran sejarah baru khususnya bagi Negara Indonesia. Sebab itu, Yudo berharap, semua unsur lapisan masyarakat khususnya di Labuan Bajo, dapat mendukung seluruh proses rangkaian KTT ASEAN, agar berjalan aman, lancar dan damai.

“Masyarakat tentunya juga harus bangga karena di Labuan Bajo, dilaksanakan KTT, ini merupakan sejarah baru, mengukir sejarah baru. Dan tentunya kalau ada hambatan sedikit tentang jalan-jalan ditutup ini tentunya mohon dimaklumi dan ini tidak ditutup selamanya,” harapnya.

Artinya begitu rangkaian selesai silahkan masyarakat bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa. Harapannya tadi, karena memang jalannya sempit, ini mohon maaf tentunya supaya kegiatan ini dapat lancar.

“Saya ingin keterlibatan masyarakat, tokoh pemuda, agama dan adat, semuanya mendukung kegiatan ini. Karena semuanya demi Indonesia dan demi masyarakat Labuan Bajo,” tutup Yudo.

(Red)

Kapolri dan Panglima Sepakat Sinergitas Kunci Sukses Keamanan KTT ASEAN

Mei, 7, 23

NTT – Cakranusantara.net | TNI-Polri melaksanakan Apel Gelar Pasukan terkait pengamanan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Usai apel gelar pasukan, Panglima TNI dan Kapolri melakukan pemeriksaan pasukan dam alutsista yang nantinya akan digunakan dalam pengamanan KTT ASEAN yang ke-42 ini. Selanjutnya, kedua pimpinan TNI-Polri ini melaksanakan Tactical Floor Game (TFG).

Menurut Sigit, pelaksanaan TFG menjadi hal penting guna setiap instansi yang mengamankan seperti TNI, Polri, BIN, BSSN dan instansi lain agar memiliki pemahaman yang sama.

“Semua ini harus memiliki pemahaman yang sama khususnya terkait dengan siapa harus berbuat apa. Kemudian apabila ada suatu peristiwa bagaimana kemudian itu diselesaikan terkait dengan jenjang-jenjang keputusan yang akan diambil, apakah bisa diputuskan langsung ataukah ini harus dilaporkan dan perintah datang dari atas,” kata Sigit di Labuan Bajo, NTT, minggu, 7 Mei 2023.

Dengan adanya kesamaan pemahaman tersebut, Sigit menuturkan nantinya berbagai macam persoalan mulai dari situasi normal, sampai dengan kondisi kuning, merah maupun kontijensi, seluruh anggota yang melaksanakan tugas di sektor masing-masing mengerti dan paham dengan apa yang harus dilakukan.

Dalam kesempatan ini, mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan antara TNI-Polri sudah mengetahui tugas dan tanggungjawab dalam pengamanan. Hal ini sangat penting agar penyelenggaraan KTT ASEAN berjalan aman dan sukses.

“Jadi tentunya kita sepakat bahwa dengan sinergisitas dan soliditas yang kita bangun, terus kita perkuat, menjadi kunci untuk bisa melaksanakan rangkaian kegiatan pengamanan ini dengan optimal. Itu kunci sukses dari bagaimana penyelenggaraan ini betul-betul bisa kita amankan dengan baik,” ujar Sigit.

Mantan Kapolda Banten ini menyebut bahwa pihaknya sudah menyiapkan antisipasi ataupun solusi terkait dengan adanya unjuk rasa saat KTT ASEAN. Yakni, dengan menjalin komunikasi bersama pihak-pihak yang ingin menyampaikan pendapatnya.

“Tentunya harapan kita permasalahan-permasalahan yang ada bisa kita lakukan mitigasi penyelesaiannya seperti apa. Tentu kita akan bantu komunikasi kan itu terkait hal-hal yang bersifat unjuk rasa. Dan bagaimana pola penanganannya. Sehingga di satu sisi kebebasan berekspresi tetap bisa diberikan. Namun disisi lain, tidak mengganggu jalannya proses KTT ASEAN itu sendiri. Itu yang utama,” ucap Sigit.

Hal yang menjadi perhatian lainnya adalah terkait adanya ancaman gangguan aksi terorisme. Ia menyampaikan sudah melakukan rapat dan telah disiapkan satgas deteksi, yang memonitor terkait dengan orang-orang yang kita curigai.

“Jadi kita sudah pasang di beberapa sudut mulai dari Bandara sampai dengan akomodasi venue dan jalur-jalur yang dilewati, sehingga terhadap target yang memang selama ini sudah kita ikuti akan terpantau dengan alat-alat yang kita miliki dan tentunya apabila kemudian Termonitor, kita segera ambil langkah,” tutur Sigit.

Selanjutnya, kata Sigit, apabila ada ancaman terkait barang ataupun benda, yang dianggap mencurigakan, petugas keamanan sudah menyiapkan tim K-9 dan Jibom.

“Sehingga bagaimana kita bisa persiapkan evakuasi terhadap hal-hal seperti itu namun juga jangan sampai kemudian menjadi isu yang mengganggu proses KTT ASEAN,” jelas Sigit.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mempersilahkan bagi masyarakat yang ingin ikut bersinergi bersama dengan TNI-Polri untuk mengamankan KTT ASEAN.

“Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat juga bangga atas dipercayanya Indonesia menjadi keketuaan KTT ASEAN ke-42,” ungkap Panglima TNI.

Kita memilih tempat di Labuan Bajo ini harapannya, kedepan bisa membawa kesejahteraan masyarakat Labuan Bajo khususnya, dan membawa indonesia di kancah Internasional.

“Tentunya tokoh agama, masyarakat adat, pemuda kita akan libatkan untuk melaksanakan pengamanan bersama TNI-Polri,” tutup Yudo di kesempatan yang sama.

(Red)

Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law, Dr Hansen : Perdahukki Jateng Turut Berikan Pendapat

Mei, 7, 23

Semarang – Cakranusantara.net |  Mencuatnya Rancangan Undang-undang Kesehatan Omnibus Law (RUUK OBL) saat ini, menimbulkan banyak respon salah satunya yakni oleh Pengurus Cabang Perhimpunan Dokter Ahli Hukum Kedokteran dan Kesehatan Indonesia Jawa Tengah (Perdahukki Jateng) yang mengeluarkan pernyataan sikap pada Sabtu, (6/5/2023).

Adapun 5 poin yang menjadi dasar untuk mengeluarkan pernyataan sikap seperti sebagai berikut.

1. Berdasarkan sila ke-4 Pancasila, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat. Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan;

2. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undangundang kepada DPR.

3. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa (1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, (2) setiap rancangan undangundang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

4. Berdasarkan Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

5. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bahwa praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.

Kemudian Ketua Perdahukki Jateng Dr. Hansen, S.H., M.H. menyebutkan, bahwa terdapat RUUK OBL, terdapat dinamika respon RUUK OBL, dan juga respon dari berbagai Organisasi Profesi yang memiliki ketidak sesuaian pendapat dengan pemerintah dan DPR mengenai RUUK OBL.

“Sehingga ketidaksesuaian yang dimaksud adalah pertama muatan RUUK OBL yang dihubungkan dengan nilai, kedua nilai keselamatan pasien dan kepastian perlindungan hukum tenaga kesehatan, ketiga kedudukan Konsil Kedokteran Indonesia /Konsil Tenaga Kesehatan, keempat pencabutan berbagai Undang-Undang bidang kesehatan, pengakuan Organisasi Profesi, dan kelima proses Penyusunan RUUK OBL,” ucap dr Hansen.

Sementara itu, dari pihak pemerintah dan DPR, berdasarkan konsiderannya, menyatakan bahwa:

1. Negara menjamin hak setiap warga Negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin.

2. Upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia, peningkatan ketahanan, dan daya saing bangsa.

3. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai investasi, pembangunan sumber daya manusia, bangsa, dan Negara;

4. Untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan, diperlukan penyesuaian berbagai kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif.

Sehingga Perdahukki Jateng memandang, bahwa ketidaksesuaian pendapat tersebut dapat diselesaikan dengan saling mengedepankan cara pandang dan berpikir yang meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan tertentu.

Berdasar pandangan diatas maka Perdahukki Jateng mengambil sikap dengan memberikan pendapat sebagai berikut :

a. Menyerukan pihak Organisasi Profesi, pemerintah, dan DPR, dalam kapasitas masing-masing, untuk duduk bersama dalam rangka mengkomunikasikan pendapat, cara pandang, persepsi, dan harapan masing-masing, dalam suasana saling menghormati, keterbukaan, saling mempercayai, dan tanpa pemaksaan kehendak, demi kepentingan masyarakat;

b. Mendorong pihak Organisasi Profesi, pemerintah, dan DPR untuk saling membuka diri, memahami, merespon, dan menindaklanjuti masukan dan harapan masing-masing, sesuai prosedur dan kewenangan yang diberikan, sehingga menghasilkan solusi demi kepentingan masyarakat;

c. Mendorong dan mendukung pihak Organisasi Profesi, pemerintah, dan DPR untuk memberikan ketenangan dan tidak memberi kesempatan bagi timbulnya kegaduhan dalam masyarakat dan kalangan profesi bidang kesehatan, dengan mengutamakan kepentingan bangsa;

d. Menyerukan pihak Organisasi Profesi, pemerintah, dan DPR untuk menghormati, menjalankan, dan membantu menegakkan apapun hasil komunikasi duduk bersama tersebut, sesuai dengan prosedur ketatanegaraan yang berlaku;

e. Pemerintah dan DPR menghormati, memberikan kesempatan, dan merespon Organisasi Profesi dan pemangku kepentingan bidang kesehatan dan kedokteran, dalam memberikan masukan berupa kajian, dan bila perlu rekonstruksi terhadap substansi RUUK OBL yang dipandang berisiko bagi pelayanan bidang kesehatan dan kedokteran, baik terhadap masyarakat, tenaga kesehatan, dokter, fasilitas pelayanan kesehatan, maupun pemangku kepentingan bidang kesehatan dan kedokteran lain;

f. Organisasi Profesi dan Pemangku kepentingan bidang kesehatan dan kedokteran menghormati dan memberikan respon kepada pemerintah dan DPR dalam menjalankan proses kewenangan ketatanegaraan sesuai ketentuan perundang-undangan;

Demikian pernyataan sikap berupa pendapat Perdahukki Jateng, yang diungkapkan oleh Dr. Hansen.

(Rmn)

Dr Kurnia Zakaria : Ujian Integritas Polri Presisi Masih Belum Lulus

Mei, 7, 23

Ujian Integritas Polri Presisi Masih Belum Lulus

Jakarta – Cakranusantara.net | Dalam kasus pertama masalah bunuh diri AKBP Buddy Alfrits Towaliu (56) Kasat Narkoba Ditserse Polres Metro Jakarta Timur sejak 27 Maret 2023 ditemukan tewas bunuh diri atau kecelakaan ditabrak Kereta Api (KA) 320 Tegalbahari jurusan Jakarta Tegal di sekitar Pasar Enjo Cipinang Jatinegara Jakarta Timur pada Sabtu (29/4/2023) sekitar jam 09.32 WIB dengan memakai Pakaian Dinas Lengkap (PDL) dan ditemukan barang bukti milik korban sekitar TKP dompet berisi uang sekitar 850 ribu rupiah, KTA Polri, KTP, SIM dan HP Iphone.

Keluarga korban menyakini tidak mungkin bunuh diri, walaupun menderita penyakit empedu parah dan sudah menghadap Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus Harapantua Simarmata (Akpol 1997) sejak 27 Maret 2023 bertugas sebagai Kapolres menggantikan Kombes Budi Sartono yang dimutasi menjadi Kapolrestabes Bandung, korban ijin tidak berdinas beberapa hari karena pasca operasi empedu di RS Pondok Indah.

Sebelum kejadian korban sempat menerima telepon dari seseorang dan diketahui berjanji bertemu Nebi seorang kontraktor yang akan merenovasi ruangannya. Sebelumnya tahun 2022 bertugas sebagai Kasubid Paminal Propam Polda Metro Jaya. Korban dianggap berprestasi mengatasi kerusuhan Pasca Demonstrasi 4/11/2016 di Patung Kuda hingga Pasar Tanah Abang tentang aksi masa, tehadap kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahayja Purnama (Ahok), saat itu dalam pidatonya yang diupload Burni Yani melalu media sosial di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu diproses hukum, dan ungkap kasus terbunuhnya PSK Online Tata Chubby alias Alfi (26) 11/04/2015 di Kawasan Tebet Timur Jakarta Selatan saat korban menjadi Kanit 1 Subdit Jatanras Ditserse Ditserkrimum Polda Metro Jaya dan dipromosikan menjadi Direktur Satlantas Polda Riau.

Keluarga korban menyakini tidak mungkin korban bunuh diri karena sebelum kejadian korban bertugas pagi-pagi ke kantor menggunakan mobil pribadinya ke Polres Metro Jakarta Timur dan sempat menerima telepon dari seseorang dan sepertinya menemui orang yang meneleponnya sehingga korban sempat naik Grab (angkutan umum online) ke daerah Cipinang Jl. Raya Bekasi Jatinegara.

Korban juga sepertinya tidak punya masalah rumah tangga maupun masalah pekerjaan kecuali sakit empedunya yang membuat kinerja sebagai anggota Polri menurun. Korban dikenal taat beragama dan rutin beribadah ke gereja. Dan keluarga korban menyakini almarhum Buddy tidak mungkin Depressi.

Dalam hal bunuh diri karena ditabrak KA ataupun menabrakan diri perlu di forensik karena bila korban kecelakaan KA tubuh korban tidak utuh ditabrak kereta api yang melaju cepat dari Stasiun Jatinegara menuju Stasiun Bekasi. Tubuh korban pun berada di samping rel kereta api. Bila kita di depan maupun ada disebelah KA berjalan suara Kereta Api tidak terdengar oleh kita, ada istilah dimasyarakat korban kena “SETAN BUDEG”.

Sedangkan jika kita berkendaraan lewat jalur rel kereta api yang akan datang sering mati mesin disebabkan karena daya magnetik rel mengalahkan daya elektrik mesin kendaraan sehingga bila kita melewati rel kereta api jangan sampai tidak menginjak gas atau mainkan gas dan rem. Kereta Api tidak bisa berhenti mendadak perlu jarak 500 meter hingga 1000 meter bila kereta api berhenti dalam kecepatan dibawah 40km perjam.

Korban juga tidak mungkin mudah putus asa apalagi sudah menjadi anggota diatas 25 tahun mengabdi sebagai polisi. Karirnya dianggap bagus dan tidak punya catatan pelanggaran kode etik dan disiplin polisi. Kita tunggu hasil penyelidikan Satlantas Gankum Polres Metro Jakarta dan Divpropam Polda Metro Jaya dan Kompolnas harus turun mengawasi hasil penyelidikan. Dari pengalaman kerja korban dan kinerja korban di kalangan kejahatan jalanan dan lalu lintas maupun penyidik internal profesi dan pengamanan polisi di mana mungkin ada balas dendam mafia kejahatan yang dapat diduga ada kejadian korban dianiaya dibunuh dulu dan dibuat seakan-akan korban bunuh diri dengan korban seakan-akan korban kecelakaan ditabrak kereta api.

Tetapi sulit dibuktikan tanpa ada kesaksian dan barang bukti yang mendukung dugaan diluar bunuh diri. Tetapi melihat tempat kejadian korban tidak mungkin korban loncat pagar tembok batako prescast pembatas yang tingginya hampir 2 meter dari arau Jl. Raya Bekasi Jatinegara Cipinang kecuali korban masuk ke daerah rel kereta api dari dua “lubang pagar lintasan orang” dari arah Cipinang Pasar Enjo atau pangkalan pasir ke “lubang” di dekat JPO Bekasi Timur atau masuk dari Stasiun Khusus Barang Kargo Kereta Api.

Pasti korban saat bertugas apalagi memakai PDL pasti membawa senjata api yang belum diketahui keberadaannya dimana, walaupun tidak didampingi para anak buah Satuan Narkoba Polres Jakarta Timur. Kepergian pagi itu apakah korban pergi keperluan dinas ataukah pribadi ?

Kasus kedua adalah Pembatalan Pencopotan Kabid Propam Polda Kaltara Kombes Teguh Triwantoro (Akpol 1999) kelahiran 20 Juni 1977 mantan Wakapolresta Cirebon Polda Jabar (2021-2022), mantan Kapolres Bulungan Polda Kaltim (2020-2021) dan mantan Kapolres Nunukan Polda Kaltim (2018-2020) oleh Kapolda Kalimantan Utara (Polda Kaltara) Irjen Daniel Adityajaya tanggal 10/4/2023 karena dianggap melanggar pasal 9 ayat (3) Perpol No. 15 tahun 2015 yang menjabat sejak 29/6/2022 lalu dan berdasarkan Surat Perintah No.575/IV/Kep/2023 tanggal 27/4/2023 lalu dibatalkan sehingga pejabat sementara Kabid Propam Polda Kaltara dijabat beberapa hari oleh AKBP Febryanto Siagian mantan Kabagpal Rolog Polda Kaltara kembali ke jabatan lamanya.

Kombes Teguh Triwantoro ungkap tugas dari Kapolda Kaltara yang pertama 22 Juli 2022 lalu ungkap keterlibatan 10 anggota polisi dalam kasus penyelundupan shabu-shabu 47 kg di Aji Sebatik Nunukan masuk Kaltara.

Kasus kedua ungkap penyelundupan BBM solar Februari 2023 lalu yang diduga terlibatnya pemerasan terhadap pelaku penyelundupan oleh Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona dan Kasat Reskrim Polres Tarakan Mhd. Khomaini sebesar 1,5 milyar rupiah. Dan perkembangan penyidikan internal polisi sendiri ternyata kepercayaan pelaku penyelundupan AB dan AL membawa tas upeti ke kantor ruangan Kapolda Kaltara Irjen Daniel Adityajaya 16/02/2023 diungkapkan Sugeng Teguh Santoso Ketua IPW 25/4/2023 lalu. Sehingga tugas dari Kapolda Kaltara ungkap hilangnya barang bukti penyelundupan BBM solar hilang April 2022 lalu, Kombes Teguh hanya bisa jawab laporannya “SIAP TERIMA SALAH, KOMANDAN !”.

Kombes Teguh Triwantoro juga gagal ungkap isyu polisi tajir Hasbudi backing kasus tambang emas illegal di Sekatak, penyelundupan baju impor/ballpres dari Malaysia dan Singapura dan tindak pidana pencucian uang oknum polisi Kaltara Sehingga 10/4/2023 Kombes Teguh Triwantoro dicopot dari Kabid Propam Polda Kaltara.

Kasus ketiga penganiayaan anak dari AKBP Achiruddin Hasibuan, Aditya Hasibuan yang menganiaya temannya Ken Admiral seorang mahasiswa yang kuliah di Manchester Inggris pada HARI Kamis jam 02.22 WIB tanggal 22 Desember 2022 di depan rumah Aditya Jl. Guru Sinumba Kota Medan Sumatera Utara didepan ayahnya AKBP Achiruddin dan teman-teman Aditya maupun Ken.

Akibat viral video penganiayaan Ken Admiral setelah 23 April 2023 lalu kasus ini terungkap dan AKBP Achiruddin Hasibuan yang dianggap melakukan pembiaran kejadian penganiayaan saat dini hari disaksikan bersangkutan dan dianggap tidak melakukan pertolongan perawatan Ken Admiral ke Rumah Sakit maka jabatannya sebagai Kabag Birops Ditserse Narkoba Polda Sumatera Utara (POLDASU) dicopot oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Ridwan Zulkarnain Panca Putra (Akpol 1990) 27/4/2023 lalu setelah diperiksa selama 7 jam oleh Kabid Propam Poldasu dan dianggap melanggar Perkap Kapolri No.7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Profesi Polri dihukum 30 hari ditahanan khusus. Aditya Hasibuan langsung ditahan dengan dugaan melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP.

Sebelum viral video ini oleh akun @Mazzini_gsp pihak keluarga Ken Admiral dikirim paket tanpa dikenal dari seseorang flashdisk video penganiayaan 22/12/2022 jam 02.22 WIB yang saat itu korban sempat dipaksa “berdamai” setelah kejadian dengan diberi makan nasi goreng dan uang dalam amplop biaya pengobatan tanpa diantar ke rumah sakit oleh AKBP Achiruddin yang sempat menodongkan senjata laras panjang oleh ajudannya ke korban.

Laporan pihak korban ke kepolisian Polda Sumatera Utara pun sejak 22/12/2022 tidak diproses tetapi malah juga dilaporkan balik oleh pihak Aditya ke Polda Sumut juga tanggal 28/3/2023 lalu. Kasus penganiayaan ini disebabkan persoalan merebutkan seorang wanita berstatus pelajar SMA di Kota Medan bernama SH.

AKBP Achiruddin Hasibuan laporan LHKPN tertanggal 24/3/2021 hanya melaporkan harta yang dimiliki Rp. 467.548.644,- dimana melaporkan rumah mewahnya seluas 566m2 hanya bernilai 46.330.000,- saja padahal mungkin nilai rumah itu 4 milyar rupiah dan punya Mobil Toyota Fortuner Tahun 2016 seharga Rp 370 juta.

Sedangkan harta beberapa Moge Harley Davidson yangmunkin seharga 2 milyar rupiah tidak dilaporkan dan diduga punya 2 mobil mewah salah satunya Jeep Wrangler Rubincon warna merah. Saat penggeledahan dirumahnya ternyata ditemukan tempat penimbunan ilegal BBM solar milik PT ALMIRA di Jl.Karya Dalam sejak tahun 2018 disebelah rumahnya.

AKBP Achiruddin juga diduga punya tempat kost-kost-san dan Hotel Reddoorz. AKBP Achiruddin dikenal POLISI BERMASALAH tanggal 7/5/2017 pernah menjadi berita karena menendang dan memukul Najirman (64) juru parkir di Jambak Medan karena disuruh pindahkan mobilnya ke parkiran mobil bukan di parkiran motor dan sempat dilaporkan ke Propam Poldasu dengan LP No.STTLP/329/IV/2017/SPKT III ditandatangani Bripka Gomgom Tampobolon tidak jelas prosesnya. AKP Achiruddun Hasibuan tahun 2014 juga sempat dicopot dari jabatannya dan dimutasi menjadi Yanma dalam kasus shabu-shabu. Achiruddin Hasibuan diketahui alumni SMA 3 Kota Medan Tahun 1990.

Kasus ke empat yang terungkap di media sosial aksi pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana Kapolres Nageko Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) AKBP Yudha Pranata tanggal 2 Agustus 2022 lalu sekitar jam 15.26 WITA telah sengaja mengancam warga saat mediasi dengan warga pemilik tanah yang tidak mau digusur imbas Pembangunan Waduk Lambo, desa Labolewa, Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo NTT dengan cara menancamkan sangkur dari pinggangnya ke atas meja.

AKBP Yudha Pranata mantan Kabag Binospal Ditreskrimum Polda NTT juga mengancam wartawan TribunFlores.com Patrick Djawa dengan dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri oleh Yohanes Blasius Doy dan Petrus Selestinus dengan dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, pengancaman psikis dan permufakatan jahat dan ujaran kebencian melalui informasi elektronik di grup WhatsApp diduga melanggar pasal 45 ayat (4) jo pasal 27 ayat (4) dan pasal 45A ayat (2) juncto pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 tetntang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE. Sebelumnya Patrick Djawa ungkap berita Kapolres Nageko YP yang menjabat sejak 24/1/2022 diduga terlibat penggelapan barang bukti solar BBM.

Kasus kelima Polres Jeneponto Polda Sulawesi Selatan diserang sekelompok orang tak dikenal lebih dari 100 orang dari gabungan oknum TNI pada Kamis dini hari 27/4/2023 dengan bom molotov dan batu ke arah Polres Jeneponto dimana Bripka Musmuliadi tertembak diperut dirawat di RS Bhayangkara Makassar yang diduga akibat kesalahpahaman 2 anggota TNI dari Kodam V Brawijaya Jawa Timur dan Kodam XIII Merdeka Menado Sulawesi Utara yang berlibur berkunjung datang ke rumah makan di Jeneponto ribut dengan anggota Satreskrim Polres Jeneponto Polda Sulsel sehingga Pratu Irsan terluka dihidung diaiaya oknum polisi yang dibantu teman-temanya datang kemudian mengeroyok 2 orang TNI tersebut. Sehinnga teman Pratu Irsan aksi balas dendam serbu Polres Jeneponto ke esok harinya.

Kasus ke enam keributan Polisi dan TNI di GOR Oepoi Kota Kupang NTT Rabu malam 19/4/2023 jam 22.30 WITA lalu akibat keributan suporter dari Polda NTT dan pengamanan dari Denpom IX/Kupang yang masuk lapangan ke pertandingan Final futsal antar Tim Renakta Polda NTT dengan Disdikbud Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT saat kedudukan 5-4 untuk kemenangan Tim Disdikbud TTS dimana 4 orang polisi luka ringan dan 3 orang polisi dirawat di RS Bhayangkara Kupang dan 1 orang polisi di RS Wira Sakti Kupang. Keributan berdampak saat pertandingan usai dimana sekelompok oknum tentara melakukan sweeping ke kota Kupang mencari anggota polisi dari Renakta Satserse Polda NTT Akibatnya ada perusakan Pos polisi dan kendaraan bermotor 2 mobil dan 3 motor milik polisi dirusak dan dibakar.

Kasus ke tujuh adalah penembakan buronan Napi Lapas Tapin Kalimantan Selatan 26 April 2023 saat penangkapan SY di desa Lokpaukat Tapin jam.17.00 WITA dan saat korban dibawa ke RSUD Datu Sanggul Rantau Tapin Kalimantan Selatan jam 18.08 WITA dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan keterangan dr. Ametya korban meninggal karena luka tembak menembus dada. Keluarga korban tidak yakin saat penangkapan korban menyerang polisi dengan senjata tajam sehingga korban SY ditembak karena menurut Kepala Polres Tapin Polda Kalsel AKBP Sugeng Priyanto petugas sudah bertidak tepat karena korban melawan petugas.

Kompolnas berharap Kabid Propam Polda Kalsel melakukan pemeriksaan secara profesional dan scientific crime investigation untuk mendapatkan hasil yang valid kenapa polisi tembak tahanan yang kabur dari lapas Tapin Kalsel. Jangan lagi ada polisi secara prosedur menembak penjahat yang melawan petugas dengan tembak ke atas terlebih dahulu tetapi pelurunya jangan jatuh nyasar salah sasaran.

Selanjutnya bila tembakan kedua mengarah ke mata kaki lawan, bukan tembak kaki yang kena mata. Juga ada adagium polisi menembak pihak lawan penyerang petugas yang arah peluru ke dada bukan dari depan tetapi datangnya peluru dari punggung.

Kendala dalam pembinaan psikologi Polri bagi anggota yang melakukan pelanggaran disiplin, uyaitu kuantitas tenaga psikolog yang belum terpenuhi, pihak atasan kurang maksimal dalam mendukung program konseling, kurangnya pengaturan job desk untuk psikolog, faktor anggaran, faktor sosialisasi dan faktor pemahaman anggota polri dan psikolog.

Sedangkan solusi dalam pembinaan psikologi Polri yang melakukan pencegahan pelanggaran disiplin harus dilakukan psiko test ulang pada anggota Polri dan bersifat periodik. Sehingga bisa diprediksi bagi anggota Polri yang terindikasi terganggu kesehatan jiwa dan punya masalah psikis.

Anggaran Polri juga harus ditingkatkan untuk Konseling Psikologis anggota Polri. Juga pembinaan keimanan, hidup pola sederhana, jujur dan disiplin bukan hanya untuk Bintara dan Tantama tetapi juga untuk Perwira Menengah dan Perwira Tinggi.

Rekruitmen dan penempatan polisi berdasarkan hasil seleksi yang profesional dan kapabilitas, bukan like at dislike atasan atau nepotisme. Mutasi jabatan sifatnya rutin dan penyegaran jabatan harus ditinjau ulang.

Pendidikan polisi non kedinasan sudah banyak bagus tetapi harus ditingkatkan bukan jadi “iklan terselubung” kampus memudahkan polisi lulus dengan mudah. Pendidikan dan pelatihan polisi jangan bersifat Militeristik lagi, tapi bersifat Humanis dan memperhatikan Hak Asasi Manusia,” hal itu diungkapkan oleh Dr Kurnia Zakaria selaku pakar hukum dan juga dosen di Universitas Indonesia.

(Rmn)

Hadiri Bhaksos Perayaan Paskah, Pj Bupati Apresiasi Kegotongroyongan Warga Juwana

Mei, 7, 23

Pati – Cakranusantara.net | Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro hadir dalam acara Bhakti Sosial (Bhaksos) Perayaan Paskah umat Kristen yang di Pendopo Kecamatan Juwana, Sabtu (6/5/23).

Turut hadir pada acara tersebut, Camat beserta Forkompimcam Juwana dan segenap jajaran panitia.

Kegiatan dimulai dengan pemukulan gong oleh Pj Bupati Pati. Berbagai kegiatan sosial diselenggarakan antara lain donor darah, kir mata, potong rambut gratis, bazar beras murah dan berbagai kegiatan lainnya.

Pj Bupati menyambut baik dan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh panitia penyelenggara atas kegiatan yang dilaksanakan. Ia mengungkapkan kegiatan semacam ini dapat meningkatkan kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama.

Pj Bupati mengaku bangga apa yg sudah ditunjukkan oleh masyarakat di Juwana, seperti apa yang sudah dilakukan di saat bencana banjir yang melanda beberapa waktu lalu. Ia menyebut Kecamatan Juwana dengan wilayah yang luas, masyarakatnya bisa bersatu padu di saat wilayahnya dilanda bencana banjir.

“Tidak ada yang bertanya anda siapa dan dari mana, semuanya bergotong royong untuk membantu kepada sesama yang membutuhkan pada saat itu,” ungkap Henggar.

Henggar berharap, semoga menjadi catatan amal ibadah bagi semua, yang sudah terlibat dalam pelaksanaan acara ini.

“Kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan, bukan cuma pada saat perayaan Paskah saja, melainkan dapat dilakukan di waktu yang lain. Kegiatan sosial tidak akan mudah, apabila tidak dilandasi dengan niat tulus,” pungkasnya

(Rmn)

Hadiri Halal Bihalal MKKS SMP, Henggar Sebut Guru Banyak yang Pensiun

Mei, 6, 23

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Sabtu (6/5), menghadiri acara halalbihalal Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP se-Kabupaten Pati, di SMP N 1 Kayen.

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta para Kepala Sekolah SMP se-Kabupaten Pati.

Pj Bupati Pati atas nama Pemerintah Kabupaten Pati dalam kesempatan itu mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1444 H. “Mohon maaf lahir batin kepada semua hadirin yang hadir. Semoga amal ibadah kita saat puasa kemarin diterima oleh Allah SWT”, ujar Henggar.

Ia pun berharap kebersamaan yang sudah dibangun oleh MKKS dapat meningkatkan sinergitas semua.

“Apalagi di era pendidikan zaman sekarang, kita dan para guru ini dituntut agar lebih kreatif dalam memberikan materi pembelajaran”, tambahnya.

Pj Bupati kemudian mengucapkan terima kasih atas peran serta guru yang sudah mendidik anak-anak sehingga dapat berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

“Ke depan kami berharap prestasi-prestasi yang baik seperti ini dapat ditingkatkan lagi sehingga bisa membawa nama baik sekolah maupun Kabupaten Pati pada umumnya”, tambah Pj Bupati.

Menyinggung tentang guru yang banyak pensiun, Henggar mengaku pihaknya takkan tinggal diam. “Kita sudah mengangkat tenaga pendidikan dari PPPK dan semoga itu dapat membantu sekolah dalam ikut serta mendidik anak didik kita semua. Disamping nanti mudah-mudahan ada lagi pembukaan CPNS”, paparnya.

Henggar juga berharap pendidik mampu mewujudkan generasi emas pada tahun 2045 nanti.

“Dan kita semua harus mempersiapkan dari sekarang. Kami berharap para guru dapat lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam rangka mewujudkan generasi emas tersebut”, pungkasnya.

(Rmn)

Utomo Takursing Pati : Tidak Hanya Cabut Sayembara, Zana Sekarang Laporkan Tuduhan Rentenir

Mei, 6, 23

Pati – Cakranusantara.net | Setelah beberapa pekan berlalu, Siti Fatimah Al Zana Nur Fatimah atau yang akrab disapa Zana membuat sayembara berhadiah sebuah mobil Pajero dan uang sebesar Rp 200 juta jika terbukti tuduhan Rentenir, hari ini Sabtu (6/5) resmi ditutup.

Pasca ditutupnya sayembara, kini Zana ganti melaporkan tuduhan tersebut atas dugaan pencemaran nama baik ke Polisi.

Zana bersama para korban lainnya kembali mendatangi Polda Jawa Tengah pada beberapa hari yang lalu, untuk menindak lanjuti laporannya.

Bambang Mulyono salah satu korban membenarkan hal tersebut, ya kita yang pertama adalah silaturahmi, dan selanjutnya kita menanyakan bagaimana tindak lanjut proses kasus yang sudah kita laporkan ke Polda,” ungkap Bambang melalui seluler, (06/05/23).

Selain ke Polda Jawa Tengah para korban juga menanyakan kasusnya yang sudah dilaporkan ke Polres Pati kala itu. Seperti yang diungkapkan oleh Mohamad Ridwan bahwa dia sudah melaporkan kepada Polres Pati pada tahun 2019,

“Kami sudah melaporkan kasus dugaan penipuan ini ke Polres Pati sejak tanggal 1 Oktober tahun 2019 namun hingga kini belum ada kejelasan bahkan hingga kini sudah berganti 4 orang Kanit, 2 Kasat Reskrim dan Dua Kapolres, masih belum ada kejelasan, makanya kami kembali menanyakan kasus tersebut,” ungkap Ridwan yang mengaku sebagai korban penipuan investasi kapal dengan kerugian mencapai 650 Juta rupiah.

Menurut keterangan Zana saat mendatangi Kepolisian terutama Polresta Pati, pihak Kepolisian juga heran kasus sebesar itu tidak berjalan dan membuat geleng-geleng kepala, sehebat itukah Utomo sehingga kebal hukum. Pada kasus melawan Zana sudah ditetapkan tersangka oleh Polda dan ditahan 6 bulan masih bisa lepas dari jerat Pidana.

Kini Zana menambah laporanya bahwa Utomo lewat para pendukungnya menfitnah dengan kata Rentenir tanpa dasar. Akibat tuduhan itu, Zana dan keluarganya sangat terpukul, terutama anak-anaknya yang secara psikis sangat dirugikan.

Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar saat dimintai keterangan awak media membenarkan adanya aduan Zana.

“Aduan atas nama Zana terkait dengan pencemaran nama baik sudah masuk dan kita teliti unsurnya masuk atau tidak, kemudian kasus atas nama Ridwan kita cek lagi,” ungkapnya.

Lanjutnya lagi, memang banyak kasus menumpuk yang sudah bertahun-tahun termasuk punyanya Ridwan, kita akan pilah-pilah kalau unsurnya tepenuhi ya kita lanjut tapi yang tidak ya kita hentikan”.

Para korban mengaku merasa lelah dan kurang respon dalam mencari keadilan dan menganggap Utomo sebagai tuan Takursingnya Pati yang seakan punya cara untuk lolos dari jerat hukum meski alat bukti sudah lengkap.

(Mury)