Pelanggar Rambu Lalin di Jalan Ronggokusumo Mendapat Surat Cinta Dari Polisi

Mei, 12, 23

Pati – Cakranusantara.net | Truk pelanggar rambu-rambu lalu lintas (Lalin) mendapatkan satu surat cinta dari Polisi. Pasalnya, jalur larangan masuk kawasan di jalan Ronggokusumo (Kajen), Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati tersebut tidak di gubrisnya.

Kasatlantas Polresta Pati, Kompol Asfauri melalui KBO Satlantas Polresta Pati mengungkapkan, bahwa tim Satlantas Polresta Pati pagi ini pukul 09.00 sampai 11.15 WIB telah menjalankan giat penindakan pelanggar (Dakgar) pada jalan tersebut.

“Pelaksanaan kegiatan itu diikuti oleh puluhan personel Satlantas dengan di bantu Kapolsek Margoyoso serta sejumlah anggota, yang dilaksanakan secara stasioner dan hunting system, dan berhasil menilang sebanyak 13 pelanggar, terdiri dari 2 SIM, dan 11 STNK,” ungkap IPDA Muslimin, Jum’at (12/5/2023).

Hal itu dilaksanakan, sebagaimana menindak lanjuti, Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU nomor 22 Tahun 2009 tentang lalin dan angkutan jalan, PP No. 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan di jalan dan penindakan terhadap pelanggar, serta surat perintah Kapolresta Pati No : Sprin/834/V/HUK.6.6./2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang perintah penindakan pelanggar lalin.

“Ada laporan masyarakat yang mengeluhkan itu, tentang seringnya KBM Truck yang melanggar rambu-rambu larangan masuk di jalan Ronggokusumo Kecamatan Margoyoso tersebut, dengan tujuan untuk menekan angka pelanggaran juga terjadinya kecelakaan, karena setiap kecelakaan selalu diawali dari pelanggaran,” tegas KBO Satlantas Polresta Pati.

(Rmn)

Viralnya Pengucilan Warga ke Persawahan, Kades Karangwotan Pilih Bungkam : Camat Pucakwangi Buka Suara

Mei, 12, 23

Pati – Cakranusantara.net | Setelah beredar kabar kasus dugaan pengucilan disertai intimidasi terhadap sejumlah warga desa Karangwotan, Kecamatan Pucakwangi kini Camat setempat selaku panjang tangan pemerintah kabupaten (Pemkab) Pati buka suara. Ironisnya, Kades lebih memilih bungkam.

Menindak lanjuti unggahan berita sebelumnya, yang berjudul “Dikucilkan, Rumah di Bongkar Tanpa Sepengetahuan Pemilik : Bagus Dilaporkan Polisi, Kok Bisa!!..”, kini awak media menggali/ konfirmasi ke sejumlah pihak terkait lainnya.

Camat Pucakwangi, Udhi Harsilo N yang akrab disapa Udhi melalui via chat WhatsApp menuturkan, jika pihaknya dalam menyikapi hal itu telah melakukan langkah-langkah atau cara berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Pemerintah Desa (Pemdes) setempat terkait permasalahan tersebut.

“Hal itu terjadi karena, sebelumnya ada kesepakatan antara warga desa setempat dengan pihak keluarga Wagiman, dan ternyata setelah dikonfirmasi pihak Puskesmas ia (Wagiman) termasuk Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ),” tuturnya, Jum’at (12/5/2023).

Baca Juga : Dikucilkan, Rumah di Bongkar Tanpa Sepengetahuan Pemilik : Bagus Dilaporkan Polisi, Kok Bisa!!..

Wagiman sudah berulang kali melakukan perbuatan yang meresahkan warga, yakni memperlihatkan alat kelaminnya (vital) kepada warga setempat. Bahkan, pernah masuk dan bersembunyi kedalam kamar seorang warga dalam keadaan bugil.

“Setelah difasilitasi Pemdes maka ada kesepakatan dengan pihak keluarga, salah satunya dengan cara memindahkan tempat tinggalnya ke tempat yang agak jauh dari pemukiman warga,” terangnya.

Karena memang, masih lanjut Udhi, dikhawatirkan ia bakal selalu mengganggu kenyamanan dan juga ketentraman warga sekitarnya. Selain itu, Wagiman juga masih ber KTP Palembang,” lanjutnya.

Dengan demikian, Wagiman belum bisa segera ditindak lanjuti oleh Dinas sosial (Dinsos). Maka terlebih dahulu pihaknya harus membantu proses pemindahannya dulu.

“Setelah data kependudukannya berhasil pindah ke desa setempat, baru berkoordinasi lagi dengan Dinsos agar dicarikan kamar (rumah singgah/ panti khusus ODGJ) agar mendapatkan penanganan yang lebih baik, sekaligus dapat meringankan beban keluarga,” tutup Camat Pucakwangi, yang terkenal loyal dan santun itu.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa (Kades) Karangwotan, Sumari saat dimintai keterangan melalui via chat WhatsApp terkait setelah kejadian itu, langkah apa yang bakal dilakukan Pemdes setempat, dan apa pemicunya hingga terjadi hal yang seperti itu, serta terkait laporan kepihak kepolisian apakah itu benar atau tidak, jika itu benar sudah sejak kapan dan siapa saja yang sudah melaporkannya, ia lebih memilih bungkam tanpa kata, pesan cukup hanya dibaca saja.

Bersambung

(Rmn)

Personel Koharmatau Melaksanakan Samapta Semester I TA 2023

Mei, 12, 23

Bandung – Cakranusantara.net | Personel Koharmatau melaksanakan Samapta Semester I TA 2023, yang dilaksanakan di lapangan olah raga Makoharmatau Bandung. Pelaksanaan Samapta merupakan program kerja Binjas Denma Koharmatau yang dilaksanakan mulai tanggal 12 dan 16 Mei 2023. Jumat (12/5/2023).

Sebelum pelaksanaan tes samapta, personel Koharmat terlebih dulu mengisi blangko ceklis dilanjutkan pemeriksaan tensi darah oleh Tim kesehatah Koharmatau dan diteruskan peregangang dan pemanasan untuk menghindari cidera saat pelaksanaan Samapta.

Tujuan dilaksanakan kesemaptaan jasmani ini adalah untuk mengecek kemampuan fisik Personel Koharmatau dan Jajaran melalui penilaian dan hasilnya nanti akan dilaporkan ke satuan atas sesuai hasil yang telah dicapai.

Selain itu juga sebagai “sarana untuk dapat mengetahui dan mengevaluasi kemampuan jasmani masing-masing sehingga anggota dapat menjaga dan membina fisik sesuai kemampuan guna mendukung pelaksanakan tugas kedepan.

Ditekankan kepada personel yang mengikuti tes samapta untuk melaksanakan tes kesamaptaan dengan sebaik-baiknya, utamakan faktor keselamatan, sesuaikan dengan kemampuan dengan tidak terlalu memaksakan diri.

Adapun materi tes samapta meliputi kesamaptaan jasmani A dan B Tes samapta A dilaksanakan lari enam kali putaran sejauh 2400m sedangkan tes samapta B meliputi pull up, sit up, push up dan suttle run yang diikuti oleh personel Militer, sedangkan Pns melaksanakan tes samapta A.

(Pen Koharmatau)

Diskriminasi, Dr Kurnia Zakaria : Sidang Komisi Kode Etik Polri Bermasalah Hukum Pidana Berat Tebang Pilih

Mei, 12, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Menurut Dr. Kurnia Zakaria mengapa terdakwa Irjen Pol Teddy Minahasa mantan Kapolda Jawa Timur lulusan Akpol 1993 kelahiran 23 November 1971 yang juga Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia (Komunitas Motor gede), yang divonis Ketua Majelis Hakim Jon Sarman Saragih, SH., pada 9 Mei 2023 di PN Jakarta Barat, dengan vonis hukuman seumur hidup, itu lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni hukuman mati.

“Karena telah terbukti menjual sabu-sabu sitaan yang dijadikan sebagai barang bukti Polda Sumatera Barat, saat terdakwa menjabat Kapolda, terbukti melanggar pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersama-sama terdakwa lain.  AKBP Doddy Prawiranegara mantan Kapolres Bukit Tinggi Polda Sumbar, dan Linda Pujiastuti alias Anita Cepu pemilik klub hiburan malam di Jakarta Utara dan Kompol Kasranto mantan Kapolsek Kalibaru Polres Metro Jakarta Utara Polda Metro Jaya, yang sama-sama divonis oleh Majelis Hakim PN Jakarta Barat yang diketuai Jon Sarman Saragih, SH. debgan vonis hukuman 17 tahun penjara untuk ketiga terdakwa lainnya,” ungkap Dr. Kurnia Zakaria, selaku pakar hukum dan juga salah satu Dosen di UI.

Sedangkan, dua terdakwa lain belum selesai proses sidangnya, yakni Aiptu Janto Situmorang anggota Polres Khusus Pelabuhan Tanjung Priok dan Aipda Achmad Darmawan anggota Polres Metro Jakarta Barat. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri memang diperbolehkan sidang Komisi Kode Etik Polisi (KKEP) terhadap Polisi yang bermasalah hukum pidana berat dapat dilakukan setelah yang bersangkutan mendapatkan hukuman berkekuatan hukum tetap dari Peradilan Pidana Umum (incracht) sesuai UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

“Dalam peraturan disiplin Polri diatur dalam PP No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota. Tetapi dalam sidang KKEP Polri melakukan diskriminasi atau perlakuan berbeda, antara Irjen Pol Teddy Minahasa, dengan pelaku pembunuhan berencana, mantan Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Ferdy Sambo dan Irjen Pol Napoleon Bonaparte mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Interpol) Mabes Polri pelaku pencabutan red notice DPO BLBI Djoko Tjandra, dimana keduanya divonis KKEP dengan Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PDTH),” sambungnya.

Perlakuan Teddy Minahasa sama dengan Irjen Djoko Susilo mantan Kakorlantas Mabes Pori dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU/ money laudry) Simulator SIM dan blangko STNK. Sedangkan AKBP Achiruddin Hasibuan Akpol ke 44 tahun 1996/1997, mantan Bin Opsnal Ditnarkoba Polda Sumut (Poldasu) sudah di PTDH, dalam kasus, pembiaran anaknya menganiaya Ken Admiral di depan rumahnya dan disaksikan di depan matanya sendiri.

“Selanjutnya, kasus Polisi diduga TPPU, Tipikor dan laporan tidak wajar LHKPNnya. Walaupun Achiruddin Hasibuan belum selesai proses penyidikan karena berkas belum lengkap (P.21) proses tahap 2 pra penuntutan. Sejak 7 Oktober 2022 lalu pihak Divisi Propam Mabes Polri menjanjikan segera menyidangkan di KKEP, akan tetapi hingga sekarang 12 Mei 2023 belum ada sidang KKEP Teddy Minahasa,” terang Dr. Kurnia.

LHKPN Teddy Minahasa mengaku hanya mempunyai harta 29.9 miliar rupiah, dimana harta berupa barang tidak bergerak (Tanah dan bangunan) sebesar Rp. 25.813.200.000,-, harta bergerak (mobil mewah dan moge) Rp. 2.075.000.000,- dan harta bergerak lainnya 500 juta rupiah, Kas Rp. 1.523.717.203,- dan Surat Berharga 62,5 juta rupiah. Bila kita melihat Live sidangnya Linda Pujiastuti dan Doddy Prawiranegara di media sosial (Medsos) atau berita online yang bisa disaksikan melalui Youtube, Snack, Tiktok, Instagram, Facebook Live Streaming, TV Online/ Digital yakni Kompas, iNews, Metro, serta TVOne, para pemirsa, masyarakat maupun Netizen medsos mengetahui jelas-jelas ada perintah dari Teddy Minahasa untuk sisihkan BB narkoba serta proses jual belinya.

“Dengan sepengetahuan Teddy Minahasa dan kesaksian saksi Mahkota Anita Cepu yang menyatakan bahwa sering pergi berdua, dan mengatur, antara, mana jaringan narkoba yang harus “ditangkap” dan yang “dikondisikan”. Hingga kesaksian Teddy mendatangi pusat Pabrik pembuatan narkoba di Asia Timur,” imbuhnya.

Masih menurut Dr. Kurnia Zakaria, bahwa Kejahatan Luar Biasa adalah Tipikor, TPPU, Terorisme, dan Narkoba, bila pelaku ternyata anggota Polri maupun TNI dan ASN sudah harus PTDH. Karyawan maupun buruh saja Absen tanpa ijin lebih dari 7 hari secara berturut-turut bisa dipecat tanpa pesangon. Pengurus Ormas/Lembaga Hukum Sosial/anggota Parpol dianggap melakukan perbuatan tercela dan mempermalukan organisasi di PTDH.

“Teddy Minahasa sudah terbukti melakukan tindak pidana dan pelanggaran berat sesuai Perkap No.14 Tahun 2011, seharusnya sebelum disidang jangan membiarkan Pimpinan Polri di daerah menduduki jabatan terlalu lama, karena akan ada indikasi “bermain dengan nyaman di zona nyaman” sehingga tidak berprestasi dan berpotensi menyalahgunakan dan penyelewengan wewenang jabatan,”

Meskipun seringkali dilaporkan ke Propam Polda maupun Mabes Polri, laporannya “dipeti es kan/ dibekukan” ada penolakan atau laporan tidak dapat diterima. Contoh AKBP Sumarni, Kapolres Subang Polda Jabar, ia rasa gagal tugas, dalam ungkap kasus pembunuhan ibu dan anak secara sadis di rumah, yang kedua mayatnya ditaruh di mobil Alphard,x kampung Ciseuti jalan Cagak, Subang pada 18 Agustus 2021 lalu.

“Sekarang mengungkap kasus hilangnya anak balita, Darrel Gaisan Rafasa (3,5), Desa Cikaso, Kalijati Timur sejak 24 April 2023 lalu. Selain kesehatan fisik menurun, narkoba juga bisa berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang, menyebabkan kerugian bagi orang lain, keluarga berantakan, kendali diri akan sulit, di penjara masih bebas peredaran Narkobanya, dimana bandarnya tetap bisa mengendalikan transaksi peredaran tersebut. Hanya terpidana Freddy Budiman agar tidak ungkap para oknum “dewan jendral” TNI/POLRI yang terlibat jaringan Narkoba Afrika dan lokal Asia yang sudah “habis” saja dieksekusi mati, sedangkan yang lain tetap di “zona nyaman” sel narkoba menunggu tanpa kepastian hukuman mati.

Penyalahgunaan obat-obatan berdampak pada perubahan fungsi hati, liver dan syaraf otak yang mempengaruhi kognitif (sulit berkonsentrasi, tidak bergairah, tidak termotivasi) dan perilaku pencandu paranoid. Hanya dirinya sendiri yang sadar, jauhkan dari narkoba demi keluarga dan juga masa depan. Aturan oknum polisi yang terlibat narkoba artinya melanggar pasal 5 huruf a PP No.2 tahun 2003 jo pasal 6 dan pasal 7 Perkapolri No.14 Tahun 2011. Dapat dilakukan sidang KKEP tanpa menunggu putusan pidana peradilan umum, sesuai pasal 12 ayat (1) PP No.2 Tahun 2003 jo pasal 28 ayat (2) Perkapolri No.14 Tahun 2011.

“Tentang bersalah atau tidaknya oknum anggota polri atas dugaan pelanggaran UU No.35 Tahun 2009 ada aturan hukum beracara di pengadilan sesuai pasal 8 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bagi anggota Polri yang diduga melanggar UU No.35 Tahun 2009 dapat di PDTH oleh KKEP sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No.1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri dan diarahkan ke pasal pemberatan berlapis, karena selaku aparat penegak hukum (APH) telah melakukan pelanggaran hukum pidana. Hal itu demi menjaga nama baik dan citra Polri yang Presisi,” harap Dr Kurnia Zakaria mengakhiri perkataannya.

(Rmn)

Kabid Humas Polda Jateng Sosok Polisi Humanis Juga Humoris

Mei, 12, 23

Semarang – Cakranusantara.net | Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menunjukkan sisi humanisnya dalam berbagai kesempatan. Tak hanya bisa serius saat melakukan Konferensi pers berbagai kejadian, Iqbal juga ternyata punya sisi humoris dalam dirinya ,dekat dengan anak buah dan rendah hati dengan para awak media.

Seperti dalam video yang viral di Medsos , Rabu (10/5/2023), ditampilkan sejumlah interaksi Iqbal dengan polisi lain, ajudan hingga pembaca acara. Gaya santai Iqbal membuat seperti tak ada jarak kepangkatan di antara mereka, sangat enak di tonton dan menghibur serta penuh makna kata kata dalam konten.

Salah satunya saat Iqbal mengajak nge-Vlog seorang Komandan Bhabin yaitu Herman Pak Bhabin, Iqbal lantas meminta pesan dari polisi tersebut.

Pesan apa yang perlu di sampaikan?

“Kita sebagai anggota Polri ke depan, juga bhayangkarinya nih, harus mengedepankan hidup sederhana dan tidak hedon, bersahaja dan sederhana,” ucap sang polisi.

“Begitu juga bapak-bapaknya, sama istri itu harus apapun yang istri minta itu harus tercukupi, istri minta tas, cukup! Istri minta sepatu, cukup!” lanjut polisi tersebut membuat Iqbal hanya bisa tersenyum tipis.

Di akhir video juga terlihat interaksi akrab antara Iqbal dengan para ajudannya. Hubungan mereka tak tampak seperti atasan dan bawahan dan hamble.

Kombes Iqbal Alqudusy lahir pada 9 Maret 1974. Dia adalah seorang perwira menengah Polri yang sejak 1 Juni 2021 mengemban amanat sebagai Kabid Humas Polda Jateng.

Iqbal merupakan lulusan Akpol 1996 ini Selain dikenal sangat dekat dengan kalangan wartawan juga sangat berpengalaman dalam bidang Humas.

Ide ide kreatif untuk memajukan fungsi Humas pun banyak muncul dari hasil tangan dinginnya

(*/Arie)

Dikucilkan, Rumah di Bongkar Tanpa Sepengetahuan Pemilik : Bagus Dilaporkan Polisi, Kok Bisa!!..

Mei, 11, 23

Rumah
Rumah Mbah Wage (di tengah sawah) setelah didirikan

Pati – Cakranusantara.net | Kasus dugaan intimidasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Desa Karangwotan, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati terus menuai dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, setelah salah satu awak media yang juga aktivis sosial yang tinggal di desa setempat.

Kasus yang menimpa Wage (70) dan mengalami depresi, serta kepikunannya kini menuai polemik. Pasalnya, sejumlah warga yang tinggal di lingkungannya, menolak keberadaannya karena dianggap telah mengganggu dan meresahkan lingkungan sekitar.

Sehingga masyarakat yang tingal di sekitar rumahnya (mbah wage) sepakat memindahkannya di tengah sawah yang saat ini tidak ada aliran listrik, air, serta jamban sebagai pokok kehidupan sehari-hari. Ditambah rumahnya yang tak layak huni (RTLH).

Melihat kondisi itu, yang seakan ia dikucilkan oleh lingkungannya, karna diduga telah mengalami gangguan depresi. Sehingga, membuat salah satu awak media dan penggiat sosial (warga desa setempat) terketuk hatinya untuk membantu mbah wage untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara.

“Tidak sepantasnya mbah wage di diskriminasi oleh lingkungannya, apalagi oleh pemerintah desa setempat. Ironisnya, niat membantu berbalik 160 drajat, sejumlah pejabat desa pada 10 mei 2023 melaporkan ke polisi,” ungkap pria yang akrab disapa Bagus dengan nama lengkap Bambang Eko Supriantono.

Ia mengaku, telah dilaporkan oleh oknum Kepala Desa (Kades) dan Ketua Rt setempat, terkait video yang telah di unggah pada salah satu akun media sosial (Tiktok) dan viral, serta mendapat tanggapan positif dari netizen setelah melihatnya.

“Jujur saya prihatin melihat mbah wage, yang saat ini mengalami depresi dan kepikunan itu, namun bisa-bisanya diperlakukan seperti itu. Apalagi setelah saya melihat tempat tinggalnya yang di pindahkan ketengah sawah, dengan kondisi yang tidak layak huni,” sambungnya.

Ditambah fasilitas yang belum memadai, biar bagaimanapun ia adalah manusia yang sepatutnya kita perlakukan sebagai mana mestinya, tak seharusnya mbah wage diusir dan dikucilkan di tengah sawah, apalagi tempat tinggalnya itu tanah warisan dari orang tuanya sendiri.

“Awalnya, sejumlah warga tidak menyukai kondisinya, ia mengaku prihatin sejak mbah wage dibawa kerumah sakit selama 12 hari. Dan setibanya dirumah, mendapati rumahnya telah di pindah tanpa sepengetahuannya, hanya karna mereka takut dengan prilakunya,” jelasnya.

Jono, adik ipar mbah Wage juga mengungkapkan, dari awal ia tidak setuju jika Wage di pindah, itukan tanahnya sendiri. Kenapa harus di pindah wong dia mengalami gangguan mental, dia memang tidak meminta, tapi seharusnya di obatkan kerumah sakit dulu, sambil menunggu keputusan medis bagaimana, kalau ternyata sakit dan harus di rawat saya juga tidak keberatan.

“Lha ini, ia belum pulang dari rumah sakit, saya di datangi RT terus menerus, dan istri juga di datangi di rumah dengan nada kasar. Sehingga Jono kawatir dan berinisiatif datang ketempat Kepala Desa, sesampai disana di kasih dua pilihan, pindah atau dirumah singgah selamanya sampai mati,” terang Bagus menirukan perkataan Jono.

Kalau kangen silahkan tengok saja kesana, karna ia ketakutan dan terpaksa saya harus menyetujui perintah RT, untuk memindahkan kakaknya dengan berat hati. Kemudian RT dan sejumlah warga mulai membongkar rumahnya tanpa adanya penggawalan petugas dan perwakilan dari Desa.

“Selesai membongkarnya, cuma di antar ke sawah dan dibiarkan begitu saja, tidak mendirikannya lagi seperti semula. Jadi kalau Kepala Desa (Kades) bilang gak tau itu bohong, karena ia sempat mengantar batu dan pasir satu mobil kecil, setelah itu di gletakin begitu saja,” paparnya.

Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media belum konfirmasi ke Kades dan RT setempat, karena sebelumnya sempat hendak dikonfirmasi media lain dihalangi oleh pendukungnya (diduga centengnya Kades) inisial SKD.

(Rmn)

Tertiblah Berlalu Lintas, Satlantas Polresta Pati Terus Gencarkan ETLE

Mei, 11, 23

Pati – Cakranusantara.net | Pasca operasi kemanusiaan Ketupat Candi 2023 dalam rangka pengamanan arus mudik dan balik mudik lebaran 2023, Satlantas Polresta Pati kembali gencarkan penegakan hukum lalu lintas melalui E-TLE, Kamis (11/5/2023).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk cipta kondisi pasca Idul Fitri 1444 H, dimana selama Operasi Ketupat Candi 2023 kegiatan lebih banyak pada giat-giat pengamanan serta pengaturan lalu lintas dan untuk penindakan pelanggaran lalu lintas lebih banyak dilakukan dengan teguran. Ssehingga kecendrungan terjadinya peningkatan pelanggaran lalu lintas pasca Lebaran 2023 sangat mungkin terjadi.

Kasat Lantas Polresta Pati, Kompol Asfauri, S.H., M.H., menyampaikan, bahwa E-TLE merupakan salah satu program prioritas dari Satlantas Polresta Pati. Sehingga, secara konsisten tetap akan dilaksanakan.

“Bahkan akan terus dikembangkan, dan dalam waktu dekat ini Pemda Pati melalui Dinas Perhubungan akan memberikan bantuan tambahan perangkat E-TLE Mobile. Sehingga, diharapkan optimalisasi penegakan hukum secara elektronik bisa lebih meningkat,” ujar Kasatlantas.

Tim Satlantas Polresta Pati mengambil gambar para pelanggar

Pihaknya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Pati atas dukungannya terhadap upaya penegakan hukum di bidang lalu lintas melalui E-TLE.

“Mudah-mudahan, apa yang sudah di laksanakan dapat membantu menciptakan situasi Kamseltibcar lantas di Kabupaten Pati semakin kondusif”, lanjut Kompol Asfauri.

Penegakan hukum secara elektronik saat ini memang semakin berkembang, yang awalnya hanya menggunakan E-TLE statis berupa pemasangan camera CCTV di beberapa titik yang terkoneksi dengan TMC (Traffic Management Center) Satlantas Polresta Pati.

“Saat ini sudah berkembang dengan _E-TLE Mobile Presisi_ yang penggunaannya lebih fleksibel dan bisa menjangkau seluruh wilayah Pati, serta terkoneksi langsung dengan database kendaraan di Samsat. Sekarang tidak ada lagi ruang bagi pelanggar lalu lintas” tegas Kasatlantas Polresta Pati mengakhiri pembicaraannya.

(Rmn)

Ribuan Nelayan Pati Demo, Polresta Pati Laksanakan Pengamanan

Mei, 11, 23

Kapolresta Pati
Kapolresta Pati berikan himbauan pada pendemo di depan zalsa

Pati – Cakranusantara.net | Ratusan Personel Gabungan Polresta Pati, Kodim 0718/Pati, Satpol PP, Dishub Pati mengamankan aksi demonstrasi Ribuan nelayan yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB) di depan kantor Bupati Pati, Rabu (10/05/2023) siang.

Mereka berunjuk rasa atas kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan para nelayan. Demonstran mulai memadati Alun-alun Pati sekitar pukul 11.11 WIB, dengan membawa sepeda motor dan mobil. Ada pula yang membawa armada truk dilengkapi dengan sound system.

Sejumlah spanduk ia bentangkan di depan kantor bupati, ada pula yang membawa keranda disertai enam orang yang memakai kostum pocong. Mereka mengenakan kain putih dan bermake-up hitam merah untuk menambah nuansa mistik.

Kabag Ops Polresta Pati, Kompol Sugino saat memimpin pengamanan aksi demonstrasi mengatakan, selamat datang para peserta aksi demonstrasi dan mengajak seluruh peserta agar menyampaikan aspirasinya dengan tertib.

“Kami dari Polresta Pati akan siap mengamankan kegiatan aksi demonstrasi dengan catatan para peserta harus tertib patuhi peraturan, jangan melanggar aturan dan jangan terprovokasi,” ucapnya di depan para peserta aksi demonstrasi.

Polresta Pati
Kabag Ops Polresta Pati, Kompol Sugino
Pendemo
Para demonstran meletakkan tulisan dijalanan di depan kantor Bupati Pati

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, dan para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menemui para demonstran. Pada kesempatan ini mereka juga mendatangani surat dukungan kepada nelayan. Surat ini bakal diserahkan kepada KKP.

“Saya tanda tangani surat ini. Intinya kami mendukung apa tuntutan kalian semua. Terkait tuntutan bapak ibu, saya siap menandatangani. Mudah-mudahan diakomodir pemerintah pusat,” kata Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro.

Adapun di penghujung aksi demonstrasi, Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama mengajak para peserta aksi demonstrasi agar selesai aksi pulang ke rumah tertib berlalu lintas dan tidak mengganggu jalan raya.

“Kami Himbau para peserta aksi tertib berkendara jangan mengganggu pengguna jalan lainnya, kami dari Polresta Pati siap mengawal sampai di tempat tujuan”. Tandasnya.

(Humas/ Rmn)

Ketua DPRD Pati : Usulan Nelayan Terkait PP Nomor 11 Tahun 2023 Akan Kita Tampung

Mei, 23, 23

Pati – Cakranusantara.net | Ribuan nelayan yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB) Pati menggelar aksi unjuk rasa berlangsung di Alun-Alun Pati, tepatnya di depan Kantor Bupati Pati, Rabu (10/5/2023).

Dengan konvoi sepeda motor, para nelayan tersebut tiba di lokasi unjuk rasa sekitar pukul 11.15 WIB. Mereka berunjuk rasa untuk memprotes Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

Penjabat (Pj) Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro datang dan menemui pendemo bersama Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menandatangani dokumen aspirasi tuntutan nelayan tersebut sebagai wujud dukungan terhadap aspirasi para nelayan.

Dalam kesempatan itu Ali Badrudin mengatakan bahwa pihaknya ikut menandatangani dukungan terhadap tuntutan para nelayan dengan harapan persoalan ini bisa segera diselesaikan di tingkat pemerintah pusat.

“Ada tujuh tuntutan yang kemarin sudah kita bahas. Kita tanda tangani untuk disampaikan ke kementerian, mudah-mudahan bisa diselesaikan di tingkat pusat,” tandasnya.

Sementara itu, Koordinator FNB Wilayah Pati, Siswo Purnomo menyampaikan bahwa ada beberapa muatan dalam PP tersebut yang dinilai oleh nelayan Pati memberatkan, yaitu pertama terkait BAB III pasal 8, tentang kuota penangkapan.

“Poin awal tuntutan kami adalah mengenai PP nomor 11 tahun 2023,” tegas Siswo Purnomo. Jika Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan sistem kuota diberlakukan maka nelayan kecil akan mengalami kesulitan karena kuota akan diberikan kepada pengusaha besar, termasuk penanam modal asing sehingga mematikan pengusaha lokal dan pengusaha yang sudah ada (exiting),” ungkap Siswo.

Dalam hal ini, lanjutnya, para nelayan meminta agar pengusaha lokal dan existing diprioritaskan untuk memperoleh kuota sesuai produktivitas kapal.

Kedua, BAB III pasal 15 tentang Zona Penangkapan Ikan Terukur di atas 12 mil. “Kapal tidak bisa melaut karena hanya diberi satu zona penangkapan. Padahal dengan alasan kondisi alam, cuaca ekstrem, perlu keselamatan kapal. Jika ada dua zona maka kapal dapat bergeser ke zona terdekat untuk berlindung. Maka nelayan meminta dua zona penangkapan ikan berdampingan,” tutur dia.

Ketiga, bagian yang dirasa sangat memberatkan ialah BAB IV Pasal 18 tentang Pelabuhan Pangkalan.

“Dalam PP ini kami diwajibkan mendaratkan ikan di wilayah tangkapan. Contoh, kalau kami menangkap ikan di Laut Arafura, Papua, maka kami diwajibkan mendaratkan ikan di sana,” ungkap Siswo.

Dia menyebut, sebetulnya poin ketentuan ini tidak masalah selagi pemerintah menyediakan infrastruktur yang memadai di pelabuhan lokasi penangkapan ikan.

Jika tidak, nelayan akan rugi karena tidak bisa menjual ikan di pelabuhan pangkalan lain yang harga jualnya lebih baik.

“Ini memberatkan karena di sana belum tersedia infrastruktur pemasaran ikan dan pembelinya juga belum tersedia. Maka nelayan meminta untuk dipenuhi kelengkapan/persyaratan pelabuhan pangkalan yang lebih layak, sesuai standar pelabuhan pangkalan,” papar Siswo.

Selain beberapa tuntutan tersebut, juga masih ada tuntutan-tuntutan lain dari para nelayan yang dituliskan dalam dokumen aspirasi.

(Rmn)

Angkat Joglo Jawa, Pospam Puri Polresta Pati Sabet Juara 1 Tingkat Polda Jateng

Mei, 10, 23

Piagam
Dirlantas Polda Jateng (kiri), Kabag Bin Ops Polda Jateng (tengah), dan Kasatlantas Polresta Pati (penerima penghargaan)

Pati – Cakranusantara.net | Operasi Ketupat Candi tahun 2023 telah berakhir, secara umum pelaksanaan operasi berjalan dengan lancar dan sukses. Ada satu hal yang menjadi kebanggaan, dalam pelaksanaannya, Satuan Lalulintas (Satlantas) Polresta Pati meraih Juara I lomba Pos Pengamanan (Pospam) lebaran yang didirikan diwilayah hukum Polda Jateng.

Adapun penyerahan Piala dan penghargaan itu dilaksanakan di Aula lantai 2 Ditlantas Polda Jateng pada Selasa (9/5/2023) kemarin.

Kasatlantas Polresta Pati, Kompol Asfauri menuturkan, jika selama pengamanan saat lebaran telah mendirikan sebanyak 3 unit Pospam, serta 1 unit pos terpadu yang berada di wilayah hukum Polresta Pati, yang dipergunakan untuk memantau situasi kamtibmas maupun Kamseltibcar lantas saat arus mudik dan balik.

“Pospam Puri (depan Gedung Olah Raga/ GOR) menjadi Pos terbaik selama pengamanan dan pelayanan mudik lebaran tahun 2023 ini di jajaran Polda Jateng,” tuturnya, Rabu (10/5/2023).

Pospam
Pospam Puri (depan Gedung Olah Raga Kabupaten Pati)
Kops Lantas
Seluruh Anggota Satlantas Polresta Pati

Kasatlantas juga mengaku ada beberapa indikator yang menjadi penilaian pada lomba tersebut, antara lain sisi kelengkapan peralatan, fasilitas pos, keunikan/ Inovasi, serta kreativitas penampilan Pospam.

“Penghargaan yang didapatkan Polresta Pati, dalam gelaran pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2023 merupakan bentuk motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai fasilitas disiapkan di Pospam tersebut, mulai pelayanan kesehatan gratis, satgas quick respon laka lantas terpadu, layanan keamanan / kepolisian lainnya,” imbuh Kompol Asfauri.

Disamping itu, dari segi pengamanan juga disiapkan pantauan CCTV pada daerah yang rawan macet, rawan laka dan tactical map. Dengan pelayanan terbaik diharapkan masyarakat bisa merayakan lebaran dengan aman dan nyaman.

“Penghargaan ini agar dijadikan sebagai motivasi supaya bisa terus meningkatkan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat,” harap Kasatlantas Polresta Pati.

Sementara itu, Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama, S.I.K., M.H. mengucapkan terima kasih atas kinerja seluruh anggota Polresta Pati atas loyalitas dan dedikasinya, sehingga Polresta Pati berhasil menerima penghargaan.

“Pos Puri sebagai Pos pengamanan terbaik tingkat Polda Jateng. Prestasi ini tentunya berkat kerja keras kita semua, termasuk Instansi terkait yang ada di Kabupaten Pati,” ucap Kombes Pol Andhika.

Kapolresta Pati bersyukur, Alhamdulillah, Pospam Puri menjadi juara I, menjadi yang terbaik pada pelaksanaan Operasi Ketupat Candi tahun 2023, semua ini kita lakukan dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan bagi semua personel Pospam yang merupakan personel gabungan.

“Dari Polri, TNI, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran, Satpol PP, Bankom dan personel dari Instansi terkait lainnya, sehingga mereka juga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” tandas Kapolresta Pati, Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama.

(Rmn)