Ketua PCNU Kabupaten Pati Turut Menggelorakan Pemilu Damai dan Sejuk Untuk 2024 Mendatang

Oktober, 10, 23

Pati – Cakranusantara.net | Dalam rangka Cooling System perhelatan Pemilu 2024 yang damai dan kondusif, salah seorang tokoh agama dari Kabupaten Pati Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pati, KH Yusuf Hasyim mengajak seluruh warga Indonesia khususnya di Kabupaten Pati untuk bijak dalam menyongsong perhelatan Pemilu 2024 yang kan datang.

“Saya menghimbau kepada seluruh Masyarakat Kabupaten Pati untuk menjaga persatuan, kesatuan dan persaudaraan khususnya menghadapi pemilu 2024”, tuturnya.

KH Yusuf Hasyim mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pati untuk mewujudkan Pemilu 2024 menjadi pemilu yang damai, sejuk penuh dengan kegembiraan menjaga persatuan dan kesatuan meskipun berbeda pilihan tetapi persaudaraan tetap kita utamakan “seduluran sak lawase”.

“Mudah-mudahan nanti terpilih pemimpin-pemimpin bangsa ini yang amanah dan bisa menyejahterakan dan memajukan bangsa ini kedepannya”, pungkasnya.

(Humas /Rmn)

Dankoharmatau Kunjungi Depohar 60 Dan 80

Oktober, 9, 23

Bandung – Cakranusantara.net |  Komandan Koharmatau Marsda TNI Oki Yanuar, S.T didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Gabungan Koharmatau Ny. Rina Oki Yanuar dan beberapa pejabat Koharmatau serta pengurus PIA Ardhya Garini Gabungan Koharmatau menuju Lanud Iswahjudi, Madiun, Senin (9/10), dalam rangka sertijab Komandan Depo Pemeliharaan (Depohar) 20 yang akan di laksanakan besok pagi di tempat upacara Depohar 20.

Sebelum pelaksanaan acara sertijab tersebut, Dankoharamatau Marsda TNI Oki Yanuar berkesempatan melihat dari dekat kegiatan yang dilaksanakan di Depohar 60 dan Depohar 80 Lanud Iswahjudi, Madiun.

Kegiatan Dankoharmatau diawali dengan meninjau Test Cell Depohar 80 didampingi Dandepohar 80 Kolonel Tek Wahyu Adji Susanto, dan ke Satuan Pemeliharaan (Sathar) 81, Sathar 82 dan Sathar 83.

Setelahnya Marsda Oki melanjutkan peninjauan ke Depohar 60 didampingi Dandepohar 60 Kolonel Tek Waras Didik S., M.Si. (Han), kegiatan diteruskan dengan peninjauan ke satuan jajaran Depohar 60 yakni Sathar 61, Sathar 62, Sathar 63, Sathar 64 serta ke Sathar 65.

Peninjauan atau melihat dari dekat kegiatan Depohar di Madiun ini bertujuan untuk dapat mengetahui dan memperoleh informasi mengenai hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan solusi tentang berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Depohar jajaran Koharamatau.

(Pen Koharmatau)

Kecewa, BKPP Belum Mau Memui Massa Aksi

Oktober, 9, 23

Pati – Cakranusantara.net | Dugaan adanya kecurangan dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) semakin kuat lantaran pihaknya tidak mau menemui ratusan massa aksi dari ormas Mantra yang melakukan aksi demo, Senin (9/10).

Terlihat, pintu gerbang kantor BKPP yang sangat megah ditutup rapat dengan penjagaan pihak kepolisian. Begitupun dengan para pegawai BKPP yang bersembunyi dibalik jeruji pagar besi. Kepala BKPP Pati Saiful Ikmal pun tidak berani menampakkan batang hidungnya. Hanya Sekertarisnya Rizki Hermanu yang terlihat berdiri didalam kantor menyaksikan massa aksi berdemo.

Menanggung ketidakberanian BKPP untuk menemui massa, Pangkostrad Mantra Cahya Basuki merasa kecewa. Ia pun semakin yakin bahwa dugaan dari pihaknya selama ini benar dan terkait kecurangan-kecurangan yang ada di internal BKPP terkait penerimaan pegawai pemerintah.

Meskipun demikian, ia mengaku tidak peduli dengan sikap BKPP yang acuh. Jika nantinya memang tidak ada titik temu antara pihaknya dengan BKPP, ia bakal menyerah massa yang lebih banyak lagi agar BKPP mau terbuka.

“Kantor ditutup kami tidak peduli, mereka mau dengar atau tidak kami tidak peduli. Kami sangat kecewa, makanya kami demo. Kalau tidak ngapain kita demo. Makanya kami ormas yang punya hak sosial kontrol. Diminta konfirmasi baik-baik juga tidak mau, makanya kita demo,” tahap pria yang akrab disapa Yayak Gundul ini.

Dikhawatirkan oleh Yayak, jika BKPP terus-terusan tidak membuka formasi untuk THL OPD, rasa sebagai anak tiri akan terus melekat didalam para THL OPD. Apalagi di kabupaten lain seperti Rembang, Demak, maupun Blora membuka formasi PPPK untuk THL OPD.

Kecurigaan semakin kuat lantaran pihaknya (Ormas Mantra) mendapat laporan akan adanya keluhan dari THL OPD yang merasa tidak adil dengan sikap BKPP yang hanya membuka formasi untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

“Memang di Pati ini bobrok. Saya dapat info THL ini hampir 10.000, kalau PPPK hanya 600 orang, berapa tahun akan selesai. Apalagi setiap tahun THL ini terus bertambah,” tandasnya.

(Ar/ Ts)

Jalur Ditutup Saat Tamu Negara KTT AIS Forum 2023 Melintas, Polri Minta Maaf ke Masyarakat dan Wisatawan

Oktober, 9, 23

Bali – Cakranusantara.net | Polri menggelar Operasi Tribrata Agung 2023 dalam rangka pengamanan pergelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island State (AIS) Forum 2023 yang digelar di Bali, pada 10-11 Oktober 2023.

Dalam Operasi ini, Polri membentuk beberapa Satgas, salah satunya Satgas Pengawalan, Rute, Patroli dan Parkir (Walrolakir). Satgas ini berwenang untuk mengamankan dan mengawal para kepala negara, menteri dan delegasi KTT AIS Forum yang datang.

Kasatgas Walrolakir Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan, sejauh ini sudah ada beberapa kepala negara dan delegasi yang hadir di Bali untuk mengikuti KTT AIS Forum 2023.

“Hari ini ada 4 tamu VVIP yang datang ke Bali dan sisanya besok pada saat kegiatan dimulai,” kata Aan di 91 Command Center, Bali, Senin, (9/10/2023).

Lebih lanjut, ia pun melaporkan situasi kondisi pengamanan dan pengawalan tamu VIP dan VVIP masih berjalan aman, lancar dan kondusif. Para tamu negara sampai ke tempat akomodasi dari Bandara tepat waktu.

“Kami sampaikan terima kasih ke masyarakat Bali yang sudah bertoleransi menyambut tamu kita,” katanya.

Dalam proses pengamanan dan pengawalan, Aan menyebut Polri sudah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti pergelaran KTT G20 dan KTT ASEAN yang pernah digelar.

“Jadi pada KTT ini, sama SOP yang kita terapkan pada saat pengawalan kita berkoordinasi dengan TNI karena ada VIP dan VVIP untuk pengawalan. Untuk pengamanan rute kita juga protap ada 16 rute, salah satunya untuk rute emergency, evakuasi dan sebagainya termasuk rute cadangan sudah kita siapkan,” katanya.

Terkait apakah ada rekayasa lalu lintas atau penutupan jalur, Aa menyebut hal tersebut bersifat situasional. Artinya penutupan jalan dilakukan pada saat tamu VIP dan VVIP sedang melintas baik dari Bandara ke akomodasi maupun sebaliknya. Serta dari akomodasi ke venue.

“Secara total tidak ada artinya pada saat delegasi lewat kita akan menutup jalur dan mengalihkan arus lalu lintas masyarakat ke jalur lain. Jadi secara permanen tidak ada penutupan. Hanya saat lewat delegasi ditutup sementara. Jadi kami mohon maaf untuk masyarakat Bali maupun wisatawan yang mengalami kepadatan dan kemacetan saat delegasi melintas,” katanya.

(Sl/ Red)

Stop Bullying, Kapolresta Pati dan Jajaran Edukasi di Sekolah

Oktober, 9, 23

Pati – Cakranusantara.net | Perilaku “bullying” atau perundungan dengan berbagai bentuknya di lembaga pendidikan masih menjadi kekhawatiran orang tua. Oleh karena itu, pencegahan lewat edukasi dini menjadi atensi Polri dengan mendorong kampanye anti-bullying dengan langkah yang inovatif.

Seperti yang dilakukan oleh jajaran personel Polresta Pati yang menjadi Pembina Upacara dengan mengunjungi seluruh sekolah – sekolah yang berada di Kabupaten Pati untuk memberikan pesan penting kepada para siswa, Senin (09/10/2023) pagi.

Saat menjadi Pembina Upacara di SMAN 2 Pati, Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama mengatakan, bahwa pihaknya telah menerjunkan anggotanya untuk menjadi Pembina Upacara di seluruh sekolah – sekolah di Kabupaten Pati.

“Pihaknya menyampaikan materi tentang jenis-jenis bullying, dampak negatifnya, serta cara mencegahnya. Petugas memberikan contoh kasus nyata yang terjadi di sekolah-sekolah agar bisa menjadi pelajaran bagi siswa-siswi,” ujar Kapolresta.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa-siswi tentang pentingnya menghormati dan mendukung satu sama lain.

Mantan Wadir Lantas Polda Jateng ini menekankan bahaya dari perilaku bullying. Ia menyatakan bahwa bullying bukan hanya merugikan fisik, tetapi juga bisa merusak kesehatan mental korban.

“Bullying merupakan tindakan yang tidak bisa dianggap remeh, karena berdampak serius pada korban. Baik secara fisik maupun psikologis dan bisa merusak kehidupan seseorang serta membawa dampak jangka panjang. Bullying merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yang berpotensi mengganggu perkembangan mental dan emosional korban,” kata Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama.

Untuk itu, dikatakan Kapolresta, pihaknya mengajak siswa-siswi untuk aktif melaporkan bullying yang mereka saksikan atau alami kepada pihak sekolah atau berwenang. Hal itu sebagai langkah pertama yang sangat penting dalam memberantas bullying.

Kapolresta berpesan kepada para siswa-siswi untuk terus mendukung pencegahan bullying di kalangan pelajar. Dan diharapkan melalui kerjasama antara kepolisian, sekolah, dan masyarakat maka bullying dapat diminimalkan dan siswa-siswa bisa tumbuh dan berkembang dalam lingkungan positif.

“Tentunya itu bisa terwujud dengan baik dengan intensif dilakukan pencegahan terhadap kasus bullying di sekolah,” ucapnya.

Selain itu, Kapolresta juga berharap dengan adanya kegiatan ini akan menjadi langkah awal dalam mencegah insiden bullying di sekolah-sekolah di Kabupaten Pati.

Selesai Upacara dilanjutkan pembacaan Ikrar Anti Bullying yang dibacakan oleh Ketua OSIS didampingi Guru BK dan ditirukan seluruh siswa serta Sosialisasi akun medsos Polresta Pati kepada Kepala Sekolah , Guru, dan Pelajar SMAN 2 Pati.

Penutup acara Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama bersama Kepala Sekolah SMAN 2 Pati menyerahkan Piagam, Medali dan Piala kepada Pelajar SMA Negeri 2 PATI, yang juara dan berprestasi.

(Humas / Rmn)

Pendiri Sahabat Komisi Yudisial Semarang Laksanakan Diklat “Goes To Campus”

Oktober, 9, 23

Pati – Cakranusantara.net | Pendiri laksanakannya kegiatan Diklat (Pendidikan dan Latihan) tahun 2023 oleh Sahabat Komisi Yudisial (SKY) Semarang dengan tema “Sahabat Komisi Yudisial Jawa Tengah Goes To Campus Membangun Peradilan Bersih Demi Kesejahteraan Rakyat” yang telah dilaksanakan pada Rabu (04/10/2023), Pukul 09.00-11.00 WIB.

Adv. Joko Sutrisno, SH, Narasumber dalam giat tersebut mengatakan, kali ini pihaknya membahas materi “Dinamika Peradilan di Indonesia”. Pemahaman hukum dan peradilan merupakan pilar utama dalam menjaga kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat, sejalan dengan nilai-nilai konstitusional yang diakui dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia (RI) Tahun 1945.

“Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang memiliki tugas penting dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, termasuk pengangkatan hakim agung dan menjaga keadilan serta integritas di sektor peradilan. Komisi Yudisial telah membentuk penghubung dan mencakup seluruh wilayah Indonesia termasuk Jawa Tengah,” terang Joko Sutrisno salah satu Advokat muda yang ada di Pati.

Pemuda, khususnya mahasiswa memiliki peran penting dalam mendorong perubahan positif di bidang hukum dan peradilan, serta memiliki potensi besar sebagai agen perubahan yang berani. Inisiatif “Sahabat

Komisi Yudisial Jawa Tengah Goes To Campus” bertujuan memperkuat sinergi antara Komisi Yudisial dan mahasiswa, memahamkan peran Komisi Yudisial dalam menjaga integritas peradilan, serta menginspirasi mahasiswa untuk aktif terlibat dalam mewujudkan peradilan yang lebih baik.

Dasar Kegiatan :

1. Pancasila dan UUD 1945;

2. Anggaran Dasar Sahabat Komisi Yudisial Jawa Tengah;

3. Anggaran Rumah Tangga Sahabat Komisi Yudisial Jawa Tengah;

Tujuan Kegiatan :

1. Mengenalkan organisasi Sahabat Komisi Yudisial Jawa Tengah kepada mahasiswa di lingkup Perguruan Tinggi di Jawa Tengah;

2. Memberikan pemahaman kepada peserta terkait dengan Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial, dan Sahabat Komisi Yudisial;

3. Menumbuhkan rasa solidaritas antar anggota Sahabat Komisi Yudisial Jawa Tengah;

4. Menumbuhkan motivasi pada anggota Sahabat Komisi Yudisial untuk berperan aktif dalam kegiatan Sahabat Komisi Yudisial.

Target Kegiatan :

1. Menyampaikan informasi tentang tujuan, visi, misi, dan nilai-nilai Sahabat Komisi Yudisial Jawa Tengah kepada peserta;

2. Membuat minimal 5 kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mengadakan kegiatan promosi dan rekrutmen anggota baru;

3. Meningkatkan pemahaman peserta tentang peran dan fungsi Komisi Yudisial;

4. Memastikan peserta mampu mengidentifikasi peran Penghubung Komisi Yudisial dalam menghubungkan komunikasi antara mahasiswa dan Komisi Yudisial;

5. Menyediakan materi yang informatif dan bermanfaat untuk peserta;

6. Mengadakan sesi ice-breaking dan aktivitas pembentukan tim yang berhasil meningkatkan rasa solidaritas antar anggota Sahabat Komisi Yudisial;

7. Menciptakan minimal 3 kegiatan kolaboratif setelah acara yang melibatkan anggota Sahabat Komisi Yudisial;

8. Mengembangkan minimal 2 program pelatihan dan pengembangan diri untuk anggota Sahabat Komisi Yudisial;

Aspek Pembahasan

Adapun aspek pembahasan pada kegiatan Diklat (Pendidikan dan Latihan) dan Pelantikan tahun 2023 diantaranya mencakup sub pembahasan sebagai berikut :

1. Konsep Peradilan yang Berkeadilan Peradilan yang berkeadilan adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan perlunya proses hukum yang adil, merata, dan tanpa diskriminasi. Prinsip ini melibatkan hak semua individu untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, akses terhadap pengadilan, hak untuk diputuskan oleh hakim yang independen, serta pemenuhan hakhak dasar seperti hak untuk bicara dan membela diri;

2. Penegakan Hukum pada Peradilan di Indonesia Di Indonesia, penegakan hukum di dalam peradilan diatur oleh konstitusi dan berbagai peraturan hukum yang mengacu pada prinsip-prinsip keadilan. Ini mencakup pembentukan sistem peradilan yang independen, yaitu Mahkamah Agung sebagai badan tertinggi di bidang hukum. Proses hukum di Indonesia harus mengikuti prosedur yang berlaku dan memberikan hakhak dasar kepada semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk hak untuk memiliki pendampingan hukum.

Kurikulum Materi

1. Konsep Peradilan yang Berkeadilan

a. Prinsip Peradilan yang Berkeadilan, Peradilan yang berkeadilan adalah prinsip pokok dalam

sistem hukum yang menekankan pentingnya proses hukum yang adil, merata, dan bebas dari diskriminasi.

b. Hak Perlakuan Sama, Semua individu memiliki hak untuk diperlakukan secara sama di depan hukum, tanpa memandang asal usul, jenis kelamin, agama, atau faktor diskriminatif lainnya.

c. Akses Terhadap Pengadilan, Prinsip ini menjamin bahwa semua individu memiliki hak untuk mengakses sistem peradilan untuk mencari keadilan dan penyelesaian sengketa.

d. Hakim yang Independen, Proses peradilan harus diputuskan oleh hakim yang independen dan bebas dari pengaruh eksternal.

e. Hak Dasar, Hak-hak dasar seperti hak untuk bicara, mendengar, dan membela diri harus dijamin dalam setiap proses peradilan.

2. Penegakan Hukum pada Peradilan di Indonesia

a. Konstitusi dan Hukum, Acuan Penegakan hukum dalam peradilan di Indonesia diatur oleh konstitusi dan serangkaian peraturan hukum yang mengacu pada prinsip-prinsip keadilan;

b. Sistem Peradilan yang Independen, Indonesia memiliki sistem peradilan yang independen dengan Mahkamah Agung sebagai badan tertinggi di bidang hukum;

c. Proses Hukum yang Tepat, Setiap proses hukum di Indonesia harus mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku;

d. Hak-Hak Dasar Terjamin, Semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan, baik dalam

kasus pidana maupun perdata, memiliki hak untuk memiliki pendampingan hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil.

Metode Pembahasan

Metode yang digunakan dalam penyampaian materi ini adalah moderator memperkenalkan dan mempersilahkan pemateri. Kemudian pemateri menyampaikan materi melalui ceramah. Setelah materi disampaikan, moderator membuka sesi tanya jawab. Dilanjutkan dengan diskusi interaktif kemudian penyampaian kesimpulan materi oleh moderator,” hal itu semua dipaparkan oleh Adv Joko Sutrisno.

(Rmn)

Bobrok, Fauzin Klaim Komite Boleh Terima Sumbangan Sukarela

Oktober, 8, 23

Pati – Cakranusantara.net | Bobrok, Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pati, Jawa Tengah, Fauzin Futiarso mewarning seluruh sekolah SMP Negeri dikabupaten Pati, bahwa komite boleh menerima sumbangan sukarela namun dibandrol, Sabtu (7/10/2023).

Hal itu dilakukan lantaran banyak sekali informasi masuk terkait pungutan liar (Pungli) yang merajalela berkedok sumbangan sukarela.

“Jadi SMP Negeri itu tidak boleh atau menerima pungutan dalam bentuk apapun,” Kata Fauzin kepada wartawan belum lama ini.

Meskipun begitu, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016, Fauzin mengklaim pengurus komite diperbolehkan menerima sumbangan sukarela.

“Namanya sukarela ya sifatnya sukarela, jadi tidak boleh dipaksa, mau nyumbang banyak atau sedikit bahkan tidak menyumbang pun tidak apa-apa dan murid yang tidak menyumbang harus diperlakukan sama dengan murid yang lain,” Imbuhnya.

Menanggapi banyaknya informasi yang masuk terkait iuran berkedok sumbangan sukarela, Fauzin menegaskan Disdikbud Pati akan mengambil tindakan tegas.

“Kalau ada tolong dicatat, sekolahnya mana, nanti akan saya laporkan Bupati, kalau perlu diproses secara hukum,” tegas Fauzin.

(Yusuf/ Pj)

HUT Ke-78 TNI, Koharmatau Gelar Pertunjukan Wayang Kulit

Oktober, 7, 23

Bandung – Cakranusantara.net | Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2023, Komando Pemeliharaan Meteriel Angkatan Udara (Koharmatau) menggelar pertunjukan Wayang Kulit semalam suntuk dengan Lakon Bimo Krido di Gedung Budiardjo Makoharmatau Bandung yang dimainkan oleh Ki Dalang Sigit Djono Saputro. Jumat (6/10/2023).

Pagelaran wayang kulit ini dilaksanakan secara langsung dan virtual bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., serentak di 75 lokasi di Indonesia dan 3 lokasi di luar negeri yaitu, Amerika, Malaysia dan Suriname. Sebagai informasi kegiatan ini juga sebagai pemecahan rekor MURI. Tujuan utama dari pagelaran ini adalah untuk melestarikan seni dan budaya nasional. Mengisahkan seorang Pendawa yang selalu membela rakyatnya dengan menjaga ketentraman, keamanan, kedaulatan dan keutuhan negaranya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Komandan Koharmatau Marsda TNI Oki Yanuar, S.T., Wadan Koharmatau Marsma TNI Joseph Rizki P., S.T., M.I.Pol, Inspektur Koharmatau Marsma TNI I Nyoman Sudarsana, S.I.P., M.H., M.Tr.(Han)., Kadislitbangau, Dandepohar 10, 40, 70 dan 90 serta para pejabat Koharmatau.

(Pen Koharmatau)

Pagelaran Wayang Kulit Serentak Memperingati HUT TNI Ke 78

Oktober, 7, 23

Pati – Cakranusantara.net | Kodim 0718/Pati mengadakan pagelaran wayang kulit dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke -78 Tentara Nasional Indonesia (TNI) digelar di Halaman Gedung Juang 45 Kabupaten Pati. Jum’at, (06/10/2023).

Acara tersebut dihadiri oleh Kasrem 073/Makutarama Letkol Kav Indarto, Pj. Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, ST., MT., Komandan Kodim 0718/Pati Letkol Inf Catur Irawan S.I.P. M.I.P., Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhitama S.I.K. M.H., beserta jajaran Forkopimda, kepala OPD kabupaten Pati, Kasdim Pati Mayor Cba Maulana Mutaqin Fahmi beserta Perwira Jajaran Kodim 0718/Pati, anggota Kodim 0718/Pati, tokoh masyarakat dan tamu undangan serta masyarakat.

Pagelaran wayang kulit digelar semalam suntuk bersama dalang Ki Wibowo Asmoro membawakan lakon Bimo Krido dan dipancarkan secara langsung oleh Cahaya TV Pati, live streaming YouTube Cahaya TV serta live Streaming YouTube Mitra Budaya Pati dan digelar nonton bareng di 21 kecamatan oleh Koramil jajaran Kodim 0718/Pati.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Pemda kabupaten Pati dan semua pihak yang telah membantu pagelaran wayang kulit pada malam hari ini,”kata Dandim dalam sambutannya.

“Acara ini adalah untuk nguri-uri kebudayaan dengan lakon Bimo Krido yang memiliki falsafah sangat dalam,”sambungnya.

Pagelaran wayang kulit secara serentak di 78 lokasi di dalam dan luar negeri digelar secara virtual oleh Mabes TNI yang dihadiri oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M.

(Pendim/ Rmn)

Polda Kepri Gelar Rakor Kesiapan Pengamanan Pemilu Tahun 2024

Oktober, 6, 23

Batam – Cakranusantara.net | Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si., pimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Pengamanan Pemilu Tahun 2023-2024 di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Kepri, Irwasda Polda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, Ketua KPU Provinsi Kepri Bapak Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H., Ketua Bawaslu Provinsi Kepri Bapak Zulhadril Putra, ST., Para Kapolres/ta Jajajaran Polda Kepri, Jumat (6/10/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si., menyampaikan bahwa pemilu merupakan proses yang terdiri dari berbagai tahapan, mulai dari saat ini hingga penetapannya pada tahun 2024. Rapat dihadiri oleh pejabat instansi penyelenggara pemilu dan pilkada, termasuk KPU, Bawaslu, dan Komisi Pengawas.

“Pentingnya memahami materi dan isu-isu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, terutama di Provinsi Kepulauan Riau yang mayoritas wilayahnya adalah pulau dan menekankan bahwa wilayah seperti Batam, Tanjung Pinang, Bintan, dan Karimun memiliki konsentrasi massa yang lebih besar, sehingga jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah TPS harus sesuai dengan jumlah penduduk,” tegas Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si.

Lebih lanjut, Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si., juga menegaskan bahwa pihak kepolisian yang bertanggung jawab dalam pengamanan pemilu perlu memahami regulasi terkait pemilu dan pilkada serta karakteristik wilayah mereka. Kapolda juga mengingatkan bahwa setiap Kapolres harus memiliki peran mandiri dalam manajemen operasi kepolisian terkait pemilu dan pilkada.

“Koordinasi dengan Gakkumdu dan instansi lain serta kelengkapan pers dalam mendukung pengamanan pemilu dan juga ingatkan tentang pergeseran alat serta perlengkapan pemilu ke kecamatan dan polsek yang jauh agar dapat dipastikan aman sampai ke tempatnya, mengingat wilayah Kepri merupakan mayoritas pulau yang tersebar di wilayah hukum Polda Kepri,” ujar Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si.

“Selain itu, pengalaman dari pemilu tahun 2019 dapat menjadi referensi dalam menghadapi pemilu dan pilkada mendatang. Kapolda juga meminta Kapolres untuk menjalankan rapat koordinasi yang lebih komprehensif di tingkat kabupaten/kota untuk membedah persiapan menyongsong tanggal 14 Februari 2024,” ucap Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si.

Dalam kesempatan yang sama, Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., juga menyampaikan pentingnya melakukan pengecekan langsung terhadap para Kasatgas yang hadir dalam rapat ini. Para Kasatgas yang tercantum dalam Surat Perintah (SPRIN) harus memahami betapa struktur organisasi ini sangat penting, dan tidak boleh menganggap enteng peran mereka, terutama yang terkait dengan siber dan media sosial.

“Saya juga mengingatkan tentang pentingnya netralitas bagi semua anggota kepolisian dalam menjalankan tugas mereka. Tidak boleh ada tindakan subjektif atau keberpihakan, karena tanggung jawab negara adalah menjaga harkamtibmas dengan baik,” tegas Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H.

“Terakhir, saya berharap kepada semuanya bahwa rapat ini bukanlah sekedar kegiatan formalitas, melainkan sebagai peringatan bahwa semua pihak sudah siap dalam menghadapi tugas-tugas yang akan datang,” – tutup Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H.

(Sl/ Red)