6 Oknum DC CIMB Niaga Diringkus Ditkrimsus Polda Jateng

November, 16, 23

Semarang – Cakranusantara.net | Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng menangkap 6 debt collector (DC) alias penagih utang yang melakukan pemukulan, intimidasi hingga merampas mobil milik masyarakat yang tersangkut kredit macet. Ada 4 orang yang ditetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO) termasuk di antaranya direktur perusahaan yang mempekerjakan para DC itu.

Korbannya ibu rumah tangga berinisial DS (43) warga Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Mobil yang dibawa para DC itu Mitsubishi Outlander warna merah.

Kronologinya, pada Jumat (6/10/2023) sekira pukul 16.00 WIB, korban baru saja mengantar ibunya ke RS Pantiwilasa Jl. Dr. Cipto Kota Semarang hendak pulang ke rumah, di parkiran saat hendak menutup pintu mobil, tersangka YM tiba-tiba menutup pintu mobil dan mengatakan dirinya dari CIMB Niaga Finance. Dia menyebut akan membawa mobil itu karena sudah menunggak 8 bulan. Korban diminta turun, dan beberapa tersangka lain masuk mobil membuat takut ibu dan anak korban. Korban menghubungi ayahnya untuk menjemput.

“Modusnya menarik paksa kendaraan-kendaraan yang dijadikan kredit macet oleh terlapor. Yang pertama mereka mengintimidasi, pemukulan, sehingga kami kenakan Pasal 170 KUHP, yang kedua menarik paksa kendaraan tersebut di tempat ditinggal pemilik dengan menggunakan alat towing (mobil towing), sehingga ini merupakan pencurian kami kenakan Pasal 363 KUHP,” ungkap Direktur Reskrimum Polda Jateng Kombes Pol Johanson Ronald Simamora saat diwawancarai awak media di Mako dan Kennel K-9 Dit Samapta Polda Jateng, Kota Semarang, Rabu (15/11/2023).

Waktu dan TKP kejadian itu pada Jumat (6/10/2023) sekira pukul 22.00 WIB lokasi di parkiran CIMB Niaga Pemuda. Tersangka yang ditangkap: YM (23) warga Kelurahan Tlogosari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang; PM (35) warga Jl. Woltermonginsidi no. 12, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang; AB (35) warga Kelurahan Tlogosari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang; SN (38) warga Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak; YA (32) warga Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan TB (46) warga Bekasi, Jawa Barat.

Tim dari Polrestabes Semarang dan Polsek Semarang Timur sempat datang dan mengimbau menyelesaikan persoalan di Polrestabes Semarang.

Di Mako Polrestabes Semarang, pihak DC tetap memaksa korban menyerahkan kendaraan hingga meminta ke kantor CIMB Niaga untuk pelunasan. Pukul 19.35 WIB, rombongan tiba di CIMB Niaga dan dilakukan negosiasi namun belum ada kesepakatan. Korban dipaksa tanda tangan berita acara penyerahan kendaraan, namun menolak. Sekira pukul 20.39 WIB korban pergi meninggalkan CIMB Niaga dengan mobil terparkir kondisi terkunci. Tak lama para tersangka memesan towing untuk mengangkut mobil milik korban tanpa seizin korban dan dibawa ke pool di wilayah Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, depan RS Tugurejo.

Berangkat dari insiden itu, Ditreskrimum Polda Jateng melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 6 pelakunya dan ditetapkan sebagai tersangka.

“Kami imbau DPO yang kabur menyerahkan diri untuk kami proses, apabila tidak serahkan diri maka tim Resmob maupun Jatanras akan lakukan upaya paksa, tegas dan terukur,” lanjut Kombes Johanson Simamora.

Dia menegaskan DC tidak boleh menarik kendaraan sebab sudah diatur dalam Undang-Undang Fidusia apabila terjadi kredit macet oleh kreditur, maka pihak leasing yang melaporkan ke kepolisian.

“Itu sudah diatur UU Fidusia, jadi tidak ada sembarang-sembarang menarik paksa. Kami sudah koordinasi dengan OJK, itu Perusahaan nya resmi, kalau melakukan pelanggaran nanti oleh OJK akan dilakukan pencabutan (izin),” sambung Kombes Johanson.

Para tersangka itu kini ditahan di Polda Jateng. Barang buktinya; mobil milik korban, sebuah mobil towing, 2 mobil sarana DC, 1 bundel dokumen fidusia, rekaman CCTV, 6 ponsel dan kartu identitas milik para tersangka.

(Obn/ Rmn)

Jalur Pantura Lumpuh, Satlantas Polresta Pati Laksanakan Pamtur Lalin

November, 16, 23

Pati – Cakranusantara.net | Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pati laksanakan Pamtur Lalu Lintas (Lalin). Lantaran jalan Pantura saat ini sedang lumpuh total, akibat dari adanya perbaikan jalan, Kamis (16/11/2023).

Hal itu diungkapkan oleh Kasatlantas Polresta Pati, Kompol Asfauri melalui KBO Satlantas Polresta Pati, IPDA Muslimin dalam rangka antisipasi perlambatan arus lalu lintas akibat perbaikan jalan Pantura.

“Pengamanan ini dibagi dalam 3 shift, yang pertama mulai Pukul 06.00 sampai 14.00 WIB, sisanya dibagi 2 Shift lagi. Untuk kegiatan dibagi di jalur Pantura Pati-Rembang, dan di lokasi perbaikan jalan yakni wilayah kecamatan Batangan,” terangnya.

Berbagai upaya rekayasa lalu lintas guna antisipasi terjadinya perlambatan dan kepadatan arus lalu lintas yang diakibatkan perbaikan jalan berupa ganti beton di ruas jalan Pantura Pati-Rembang tepatnya di wilayah kecamatan Batangan.

“Kondisi arus lalu lintas pada saat ini padat merayap, terjadi antrian cukup panjang dikarenakan adanya bahu jalan yang saat ini dipergunakan lintasan kendaraan kondisinya rusak akibat diguyur hujan. Upaya yang dilakukan personil diantaranya dengan menggelar anggotanya selama 24 jam secara secara terus menerus dgn dibagi menjadi 3 shift secara bergantian, ditempatkan pada simpul-simpul yang rawan macet dan di sekitar lokasi perbaikan jalan,” ujarnya.

Selanjutnya, pihaknya ber koordinasi dengan pihak pelaksana pekerjaan untuk selalu monitoring dan melakukan perawatan pada bahu jalan yang rusak. Menyiapkan Jalur Alternatif melalui jalan kabupaten untuk kendaraan kecil, dan menghimbau kendaraan besar dari luar kota supaya lewat jalur tengah melalui Solo.

“Selain itu, pihaknya juga melaksanay kegiatan sosial dengan membagikan nasi bungkus dan kopi dan minuman kepada para sopir yang menunggu antrian, serta melaksanakan sosialisasi terkait pengalihan arus lalu lintas dan publikasi terkait upaya yang sudah dilaksanakan melalui media massa maupun media sosial,” tandasnya.

(Rmn)

Kenaikan Pangkat Reward Bagi Prajurit Koharmatau Berprestasi dan Berdedikasi

November, 16, 23

Bandung – Cakranusantara.net | Pangkat merupakan kesejahteraan yang wajib diberikan kepada personel yang telah memenuhi persyaratan. Tindak lanjut usulan kenaikan pangkat personel Koharmatau dan jajarannya, Direktur Personel Koharmatau Kolonel Tek Ade Budiana, memimpin Rapat Koordinasi Usulan Kenaikan Pangkat Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Koharmatau periode 1 April 2024 di Gedung Basjir Soerya Makoharmatau Bandung. Kamis (16/11/2023).

Selaku ketua rakor UKP, Dirpers Koharmatau menyampaikan penyelenggaraan rapat ini, merupakan mekanisme dan prosedur penilaian secarab objektif dilihat dari penilaian satuan dan kemampuan jasmani perorangan.

“Hal tersebut merupakan persyaratan mutlak bagi personel yang akan diusulkan dalam kenaikan pangkat”, tegasnya.

Rakor dihadiri pejabat terkait dan staf personel dari Makokoharmatau dan satuan jajaran Koharmatau. Sejumlah 246 personel Perwira, Bintara dan Tamtama serta PNS akan mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi pada periode 1 April 2024 mendatang.

Diakhir sambutan Dirpers berharap para peserta rapat dapat memberikan kontribusi positif serta pemikiran konstruktif, khususnya terkait permasalahan pembinaan personel di satuan kerjanya masing-masing.

(Pen Koharmatau)

Perbaikan Jalan Pantura Juwana-Batangan Sita Waktu Berjam-jam

November, 16, 23

Pati – Cakranusantara.net | Jalan Pantura Juwana-Batangan menyita waktu hingga berjam-jam. Macet panjang dialami oleh berbagai jenis ratusan truk dan juga minibus, Kamis (16/11/2023).

Hal itu disebabkan karena adanya perbaikan jalan sehingga para sopir harus bermacet-macetan mulai dari lingkar Pati selatan. Adapun jalan tersebut merupakan jalan Pusat.

Salah satu pengendara mobil minibus yang melintas mengutarakan, bahwa ia merasa jenuh atas peristiwa ini, antrian panjang panas, akibat terik matahari namun mau bagaimana lagi, ya terpaksa harus bersabar.

“Perbaikan jalan seperti ini, pihak rekanan harus bisa memprioritaskan kelancaran lalu lintas, agar tidak lagi terjadi kemacetan panjang. Sehingga para pengguna jalan tidak merasa dirugikan,” terangnya.

Disamping itu, pihak rekanan juga harus bisa bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Guna membantu menertibkan lalulintas agar tidak terjadi macet panjang.

“Sebab, jika ada pihak APH, dalam hal ini adalah Satlantas Polresta Pati, pastinya lalulintas akan tertib, karena pihak berwajib akan dengan mudah mengurai terjadinya kemacetan,” tambahnya.

(Tim)

Respons Cepat Urai Kemacetan, Satlantas Polresta Pati Rekayasa Arus Lalin dan Berikan Edukasi Pengendara

November, 16, 23

Pati – Cakranusantara.net | Anggota Satuan Lalulintas (Satlantas) Polresta Pati melakukan rekayasa pengaturan arus lalu lintas dikarenakan mengalihkan adanya kepadatan arus lalulintas dijalur Pantura Pati – Rembang, Kamis (16/11/2023) pagi.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kasat Lantas Kompol Asfauri pengaturan dan rekayasa lalu lintas guna antisipasi terjadinya perlambatan dan kepadatan arus lalu lintas yang diakibatkan perbaikan jalan Pantura turut Desa Raci Batangan dan Desa Bumimulyo Batangan.

Pihaknya akan langsung tanggap saat ada kejadian yang dapat memicu kemacetan dengan menurunkan personel lalu lintas.

Kasat Lantas menuturkan personel Satlantas Polresta Pati memberikan edukasi kepada pengemudi kendaraan pribadi agar mengambil jalur alternatif yang dari arah Pati ke jalar Gabus – Jakenan – Jaken.

“Kami ingin agar wilayah hukum Polresta Pati ini senantiasa kondusif. Untuk itu setiap ada permasalahan, kami akan selalu hadir. Termasuk saat ada perbaikan jalan raya dan bisa memicu kemacetan,” pungkasnya.

(Humas /Rmn)

BLT DD Tahap lll Desa Tambahagung Tambakromo Belum Tersalurkan

November, 16, 23

Pati – Cakranusantara.net | Warga penerima BLT DD Desa Tambahagung, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah keluhkan Pemerintah Desa (Pemdes). Pasalnya, hingga jelang akhir tahun bantuan itu belum tersalurkan, Rabu (15/11/2023) malam.

Salah satu warga Desa Tambahagung yang tidak perlu disebutkan namanya ‘takut terjadi konflik sosial’ (Privasi -Red) membenarkan terkait rumor yang sudah beredar santer tersebut, bahwa memang ia belum mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) tahap 3.

“BLT DD itu dalam setahun itu disalurkan sebanyak 4 tahapan, yakni biasanya di bulan 3, 6, 9, 12 dengan jumlah nominalnya 900 ribu rupiah. Karena pada setiap bulannya mendapatkan 300 ribu rupiah,” katanya.

Baca Juga : Milyaran, Kades Tambahagung Tambakromo Diperiksa Inspektorat Hingga Sekarang Belum Selesai

Untuk tahap 2 pada tahun ini sudah disalurkan, tinggal menunggu tahap 3 dan 4 yang belum. Adapun BLT DD itu biasanya dipergunakan untuk menopang kehidupan sehari-hari.

“Ia juga mengaku, jika Uangnya ya untuk mencukupi kebutuhan, bantuan itu didapat akibat dampak dari penyakit atau virus korona pada tahun 2019 yang lalu,” keluhnya.

Tak hanya berhenti disitu saja, warga lain penerima BLT DD (privasi- Red) juga mengeluhkan hal yang sama, memang untuk tahap ini belum disalurkan. Entah ada kendala dimana.

“Padahal sebenarnya, dengan adanya bantuan tersebut sangat membantu, karena dapat digunakan untuk kebutuhan hari-harinya, belanja sembako. Jadi beban yang dipikulnya agak ringan dibandingkan sebelum mendapatkan bantuan,” tambahnya singkat.

Bersambung

(Rmn)

Tinjau Ulang Rekrutmen Pejabat Publik dan APH, Dr Kurnia Zakaria : Publikasikan Rekam Jejaknya

November, 15, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep.518/A/JA/11/2001 tertanggal 1 November 2001, tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan kelaziman praktik Penanganannya. Dengan modus operandi, dapat karena inisiatif penyidik sendiri maupun laporan masyarakat akan adanya dugaan Tipikor yang bisa melalui proses penelitian atau investigasi sebelum ditingkatkan ke Penyelidikan yang kemudian di gelar perkara hingga tahapannya naik menjadi Penyidikan.

Semua data dan informasi dikelola hingga dapat ditingkatkan adanya dugaan Tipikor. Adanya Operasi OTT KPK di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur pada Rabu (15/11/2023) dimana diduga Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso, Alexander Silaen dalam kasus Suap dan Gratifikasi saat proses Penyidikan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Bondowoso yang nilainya mencapai milyaran rupiah. Dengan menggunakan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran (TA) 2022-2023 yang ditujukan pada kalangan ASN sebagai pejabat pengguna anggaran (PPA), pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia tender hingga rekanan, dimana Pengawas Proyek sendiri adalah ASN Kejari Bondowoso.

Sebelumnya, KPK pada minggu (12/11/2023) juga melakukan OTT di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dimana Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Efer Segidifat dan Staf BPKAD Maniel Syatfle yang menyuap Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat, Patrice Lumumba Sihombing, Kasubaud BPK Papua Barat Abu Hanifa, dan David Patasarung Ketua Tim Pemeriksa Auditor BPK Papua Barat. Dimana ada dugaan Anggota BPK Tahun 2019-2023, Pius Lustrilanang mantan aktivis korban Penculikan Tahun 1997/1998 dan Mantan Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang pindah ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selanjutnya bergabung ke Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Pius adalah mantan Anggota DPR RI dua periode tahun 2009-2014 dan 2014-2019, harapan masyarakat dan Dr. Kurnia Zakaria (Akademisi dan Praktisi Hukum) agar Aparat Penegak Hukum (APH) dan pengawas keuangan mengutamakan keprofesionalan, Akuntabilitas serta Jujur. Namun hal itu sulit untuk diharapkan karena selalu ada dorongan untuk berbuat Justice Corruption atau Mafia Peradilan (mafia Hukum) yang bisa karena peran aktif dari para pihak seperti Suap-menyuap terhadap oknum APH maupun peran pasif oknum APH yang menerima Gratifikasi.

Berbagai Lembaga Pengawas pembangunan di Daerah melibatkan peran Kejaksaan dan kepolisian selain KPK, Kompolnas, Komisi Yudisial, Ombusman, LPSK, Inspektorat, Bawasda, maupun BPKP dan BPK sebagai Auditor pemerintah tetapi ulah Oknumlah sebagai perusak kepercayaan Masyarakat terhadap Proses Penegakan Hukum “Controllable Activities of Institution” dimana setiap institusi saling mengawasi dan pencegahan terhadap penyimpangan agar tercipta APH yang menganyomi, mumpuni, dan keadilan masyarakat tidak sulit tercapai.

Sistem Eletronik juga percuma kalau sistem Aplikasinya sudah disetting terlebih dahulu. Modal kampanye dan Pendekatan untuk menjadi pejabat lebih berpengaruh daripada skill dan kemampuan akademik.

Pengaruh pertama, sistem dan politik hukum dipengaruhi Subtansi Hukum (legal substance) dimana peraturan dibuat oleh institusi negara dengan tujuan dan alasan faktor kepentingan. Peraturan dibuat yang menguntungkan dan diterjemahkan demi keuntungan pribadi dan/ atau kelompok. Aturan dibuat agar bisa melalui proses peraturan perundang-undangan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri maupun Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu).

Pengaruh kedua, melalui Struktur Hukum (legal structure) dimana perlu ada pembenahan moralitas dan etika APH dan Reformasi Hukum dalam hal Independensi, Akuntabilitas, dan Transparansi Kelembagaan Hukum.

Pengaruh ketiga, Budaya Hukum adalah perubahan perilaku APH dan Pejabat dimana bersifat Profesional, Jujur, Bertanggung jawab, Mandiri, Amanah, Inovasi dan Kreatif, serta mampu baik secara Skill, mau terus belajar memperbaiki diri dan berani menolak godaan untuk melakukan penyelewengan wewenang hingga penyalahgunaan jabatan.

Hidup sewajarnya, bersyukur serta ikhlas dalam menikmati fasilitas yang diberikan Negara. Lalu peran Media jangan dikebiri, namun dipakai sebagai wujud transparansi informasi publik. Jiwa Penganyom, Pengabdi Masyarakat bukan menjadi Petugas Partai, Penjilat, Pencitraan ataupun Pemuja Uang dan ingin hidup yang mewah.

Baca Juga : Bersihkan Tubuh KPK, Dr Kurnia Zakaria : Agar Lebih Banyak OTT Maling Uang Rakyat Bukan 86

Baca Juga : Otoritas Hukum Tipikor TNI Aktif, Dr Kurnia Zakaria : Terima Fee 10 Persen

Baca Juga : “Work At Home”, Kurnia Sistem Online Menguntungkan Vendor Dan Calo Untuk Mengeruk Duit

Baca Juga : SK Palsu, Kurnia Zakaria : Waspada Terhadap Penipuan Oknum Guru Agama Sebagai Calo CPNS di Mojokerto dan Gresik

Baca Juga : Pengoplosan BBM Bersubsidi dan Tambang BBM Liar di Jatim, Dr Kurnia Zakaria : Ini Ancamannya

Baca Juga : Tipikor, Dr Kurnia Zakaria : PT Timah Harus Diperiksa, Kasusnya Sama Dengan PT Waskita Karya Tbk Persero

Baca juga : Kurnia Zakaria : Kejagung Harus Segera Tetapkan Oknum BPK Tersangka Korupsi BTS 4G

Baca Juga : Uang Negara Digerogoti Tikus Berdasi, Kurnia Zakaria : Korupsi Bansos 3,65 Trilyun Jalan Ditempat

Baca Juga : Korupsi Baksos Covid-19 Belum Ada Kabar Dari KPK, Dr Kurnia Zakaria : Sempat Heboh di Twitter

Penguatan kelembagaan dan peningkatan Profesionalisme sebagai Faktor Reformasi Hukum dibutuhkan :
1. Pembaharuan Organisasi dan tata Kerja APH serta merubah Pola Rekruitment Sumber Daya Manusia,
2. Pembaharuan organisasi dan tata kerja seleksi dengan melihat rekam jejak digital dan pengetahuan hukum,
3. Pembaharuan Manajemen hukum,
4. Pembaharuan sistem pengawasan yang saling mengawasi,
5. Ciptakan kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemberdayaan kearifan lokal daerah,
6. Pendidikan dan pembinaan ulang peningkatan karir pejabat publik, dan
7. Konsistensi dan harmosisasi peraturan perundang-undangan.

Faktor penting perubahan hukum adalah proses pemidanaan dengan hukuman yang berat, serta pemiskinan. Dimana UU perampasan aset segera disahkan, dan jujur dalam membuat LHKPN secara rutin dan taat asas administrasi. Serta Hukuman tambahan, Pencabutan hak politik dan dan menduduki jabatan publik dalam waktu tertentu atau tak terbatas.

Penyusun : Dr. Kurnia Zakaria, S.H., M.H,

Editor : Rmn

Bansos Timbulkan Polemik, Kartu Bantuan Diminta Pendamping

November, 15, 23

Pati – Cakranusantara.net | Salah satu warga Dukuh Satak, Desa Klakahkasihan, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengeluhkan pelayanan di desanya. Pasalnya, waktu sudah menunjukkan kisaran pukul 8.30 WIB namun Kades belum juga datang ke Kantor Desa, sedangkan ia adalah figur publik yang menjadi contoh bagi para perangkatnya, Rabu (15/11/2023).

Tari salah satu warga Desa setempat mengatakan, tujuannya datang ke Kantor Desa untuk mempertanyakan kepastian kartu bantuan dari pemerintah atas nama Suni yang dulu sempat diminta oleh pendamping.

“Dulu orang tuanya sempat mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan lainnya berupa sembako yang sempat diambil di tempat Bapak Sahal. Namun dikemudian hari kartu beserta bukunya diminta kembali oleh Pendamping pak Tarmuji dan sekarang diganti Ahmad Shiroj,” katanya.

Setelah ditanya, masih lanjutnya, kartu dan buku tersebut diserahkan ke salah satu perangkat Desa. Namun ironisnya, perangkat yang ia tuju menepisnya, jika ia tidak pernah merasa diserahi kartu tersebut, serasa saling lempar kesalahan.

“Pendamping tidak pernah menyerahkan kartu tersebut kepada perangkat. Hal ini ditelusuri lantaran tetangganya ada yang mendapatkan bantuan serupa namun tetap dapat terus, sedangkan orang tuanya sudah tidak mendapatkan lagi,” lanjutnya.

Sebelumnya, belum lama ini ia sempat mendatangi rumah Kepala Desa (Kades) dan mempertanyakan hal tersebut, menjawab, dia (Kades) juga bingung karena dikasih PR yang susah seperti itu. Sehingga belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut, soalnya belum mengerti seluk beluk perkaranya, karena waktu itu yang menjabat Kades bukan dia.

“Kadesnya waktu itu dijabat oleh Pak Aris, Makanya Kades yang sekarang tidak bisa menjawabnya, dan perlu untuk menelusuri terlebih dahulu akan kejelasannya, nanti akan dipertanyakan terlebih dahulu ke perangkatnya,” terangnya.

Waktu itu, awalnya pendamping ketika ditanya, diam saja kemudian menjawab jika diberikan pada Perangkat Desa, dia juga bilang kalau peraturan dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pati seperti itu.

“Warga beranggapan mungkin memang peraturannya seperti itu, karena pendampingnya dulu bilang begitu. Beginilah kalau orang kecil ‘bodoh’ sehingga begitu mudah untuk dibodohi,” keluhnya.

Kondisi Rumah ibu Suni
Kondisi Rumah ibu Suni, warga Dukuh Satak, Desa Klakahkasihan, Gembong, Pati

Sementara itu, Kabid BPNT Dinsos Kabupaten Pati, Tri Haryumi menjelaskan, bahwa peraturannya tidak seperti itu, jika ia memang mendapatkan bantuan tersebut maka pendamping ataupun perangkat tidak berhak untuk menarik kartu tersebut.

“Jangankan mereka, Dinsospun tidak memiliki hak untuk melakukan penarikan kartu itu. Apalagi jika memang ia benar-benar berhak untuk mendapatkan bantuan,” jelasnya.

Jika memang ada Pendamping yang sekiranya berani main-main langsung bilang saja. Biar nanti tak sikate, orang kok mau berani macam-macam dengan warga kurang mampu.

“Biar kita telusuri kebenarannya, nanti pendampingnya tak panggile guna mendapatkan keterangan lebih lanjut,” tutupnya.

(Hingga berita ini diterbitkan, belum mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Kades Klakahkasian, Khandik dan juga dinas terkait yakni Kabid BPNT Dinsos Kabupaten Pati ataupun Kadisnya langsung).

(Rmn)

Cegah Bullying, Seksi Hukum Polresta Pati Adakan Binluh di SMK Negeri 2

November, 15, 23

Pati – Cakranusantara.net | Seksi Hukum Polresta Pati dalam rangka pembinaan dan penyuluhan hukum memberikan Pembekalan kepada Siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Pati. Rabu (15/11/2023).

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kasi Hukum Ipda Windartono mengatakan Penyuluhan dan Pembinaan Hukum terhadap pelajar SMK Negeri 2 Pati, untuk mencegah terjadinya kasus perundungan atau bullying di sekolah.

Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula SMK Negeri 2 Pati, beralamat di Jalan Pati Gembong turut Desa Muktiharjo Pati dan diikuti siswa-siswi sebanyak 700 kelas XII.

“Materi dari Seksi Hukum disampaikan tentang UU No.11 Th 2008 yang diubah dengan UU No. 19 Th. 2016 tentang ITE serta Penanggulangan dan Pencegahan Bullying di Sekolah”, ucap Kasi Hukum Ipda Windartono.

Setelah penyampaian materi Binluhkum dilanjutkan sesi tanya jawab yang dipimpin oleh Kasikum Polresta Pati Ipda Windartono dan Aiptu Yayuk Supriyati.

(Humas /Rmn)

Rakor Penyelenggara Pemilu: Kapolda Jateng paparkan Kesiapan dan Tekankan Netralitas Polri

November, 15, 23

Karanganyar – Cakranusantara.net │ Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Ahmad Luthfi memaparkan kesiapan pengamanan Pemilu 2024 dengan operasi Mantap Brata Candi 2023-2024, saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemilu Wilayah II di Hotel Lor In Kab. Karanganyar. Selasa (14/11/2023).

“Polda Jateng beserta jajaran telah menggelar Operasi Mantap Brata Candi guna mengamankan pelaksanaan tahapan Pemilu 2023-2024,” kata Ahmad Luthfi.

Dalam paparannya yang berjudul _Peran Polda Jateng dalam mewujudkan Stabilitas Keamanan Daerah pada Pemilu Serentak 2024_, Kapolda menyebut ada 22.328 personil yang terlibat dalam operasi tersebut. Saat hari pemilihan, mereka akan disebar untuk mengamankan tempat pemungutan suara (TPS). 2/3 kekuatan personil jajaran Polda Jateng akan dikerahkan untuk pengamanan Pemilu.

“Sebanyak 22.328 personel yang nanti akan disebar ke 117.299 sekian titik di wilayah Jawa Tengah dan akan dibantu Personil dari Kodam IV Diponegoro sebanyak 5.680 personil,” lanjutnya.

Personil tersebut akan digelar disesuaikan dengan pola pengamanan TPS baik kategori Sangat rawan, Rawan maupun Kurang rawan, disamping itu juga pihaknya menyiapkan personil Power On Hand yang sewaktu-waktu bisa dikerahkan guna perbantuan pengamanan.

Terkait dengan Netralitas TNI Polri dalam pengamanan Pemilu 2023-2024, Kapolda Jateng menegaskan akan memberikan atensi dan pengawasan untuk menjamin kepatuhan anggota.

“Saya telah mengingatkan kepada seluruh anggota jajaran Polda Jateng agar menjaga Netralitas serta kinerja yang profesional dan prosedural dalam mengamankan seluruh tahapan dan proses pelaksanaan Pemilu 2024, dan apabila anggota yang melanggar ada sangsi baik itu Disiplin maupun Kode etik ” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi untuk meredakan situasi di tengah masyarakat selama proses pemilu, Polda Jateng juga telah menyiapkan Satgas Cooling System.

Fungsi dari satgas ini untuk menjaga agar situasi pemilu tetap berlangsung dalam situasi yang sejuk dan kondusif.

“Satgas ini terbagi menjadi satgas Manajemen media, Sosial dan kemitraan,” pungkasnya.

(Hms/ Rmn