Kapok, 125 Ranmor Berknalpot Brong di Juwana Digaruk Satlantas Polresta Pati

Januari, 20, 24

Pati – Cakranusantara.net | Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pati terus menggencarkan penindakan Knalpot Brong yang dinilai sangat meresahkan masyarakat, Sabtu (20/1/2023).

Kapolresta Pati, Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kasatlantas Polresta Pati, Kompol Asfauri menuturkan, jika pihaknya hari ini telah melaksanakan giat razia penertiban Knalpot Brong selama Dua Jam di sejumlah titik lokasi tertentu.

“Kegiatan ini dilakukan mulai pukul 06.00-08.00 WIB, dalam rangka menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat, juga demi mewujudkan cipta kondisi H-1 menjelang pelaksanaan kampanye terbuka Pemilu 2024, sesuai jadwal akan dilaksanakan mulai tanggal 21 Januari 2024. Dan alhasil, berhasil menindak sebanyak 125 kendaraan berknalpot brong,” ujarnya.

Selain menegakkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan. Maklumat Kapolda Jateng nomor : MAK/1/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Maklumat Kapolda Jateng terkait Jawa Tengah Zero Knalpot Brong.

“STR Kapolda Jateng no : STR/21/I/2024 tanggal 5 Januari 2024, tentang Jukrah pengelolaan knalpot brong juga mendapatkan Surat perintah (Sprint) Kapolresta Pati Nomor: Sprin/15/I/HUK 6.6/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang perintah penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas knalpot brong,” tegasnya.

Dalam kegiatan yang langsung dipimpin oleh Kasat Lantas Polresta Pati, Kompol Asfauri tersebut melibatkan 9 perwira Satlantas dan 88 anggotanya, serta dibantu beberapa personel Satsamapta dan Polsek Juwana.

“Kegiatan penindakan terhadap knalpot brong yang dilaksanakan saat ini bukan hanya di wilayah kota dan wilayah kecamatan Juwana saja, tetapi sudah masuk ke sejumlah kecamatan lainnya,” ungkapnya.

Salah satu warga masyarakat dari kecamatan Juwana, Suwarno sangat mendukung upaya Polri, dalam rangka mewujudkan Pati atau Jawa Tengah Zero Knalpot Brong, Karena keberadaan knalpot brong betul-betul meresahkan masyarakat.

“Saya berharap semoga upaya yang sudah dilaksanakan Polresta Pati dapat menciptakan situasi yang kondusif di Kabupaten Pati khususnya dalam rangka pemilu 2024”, harap Suwarno. (Rmn)

Quo Vadis KPK, Dr Kurnia Zakaria : Manipulasi LHKPN, UU Dibuat Untuk Kepentingan Penguasa dan Pengusaha

Januari, 19, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Walaupun sesuai pasal 77 KUHAP UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal 33 jucto pasal 40 UU No.19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah UU No.10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.1 tahun 2015 bahwa KPK telah menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP3) tanggal 16 Januari 2024 atas Perkara Tipikor.

Hal itu diungkapkan oleh Dr Kurnia Zakaria, masih lanjutnya, dalam keterangan pers Kinerja KPK selama tahun 2023 oleh Plt Ketua KPK, Nawawi Pomolango, SH.,MH. (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2024) sejak 24 November 2023 kelahiran Manado 28 Februari 1962, mantan Hakim karirnya dimulai dari PN Soasio Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, hingga di PN Jakarta Pusat, lalu dipromosikan menjadi Ketua PN Jakarta Timur, terakhir sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali sejak tahun 2017.

Nawawi lulusan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Menado, Sulawesi Utara, dan Magister Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat, yang menurut Kurnia bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.06/PUU-I/2003 juncto No. 70/PUU-XVII/2019 dan pasal 32 UU No.31 tahun 1999. Sebagaimana telah diubah UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana kasus SP3 dilakukan terhadap tersangka :

1. DARWAN ALI mantan Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah (2003-2013), kasus Tipikor proyek Pelabuhan Laut Teluk Segintung, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah tahun anggaran 2007-2012 dimana ada mark up proyek sehingga ada kerugian negara 20,84 miliar rupiah karena tersangka meninggal dunia.

2. FUAD AMIN IMRAN mantan Bupati Bangkalan, Madura, Jawa Timur,   dugaan tipikor jual beli jabatan, suap proyek APBD dan pungli jual beli pasokan gas alam untuk PAD Pemkab Bangkalan, serta TPPU yang dianggap membuat kerugian negara sebesar 414 miliar rupiah selama menjabat Bupati Bangkalan tahun 2003-2013 karena tersangka meninggal dunia.

3. SJAMSUL NURSALIM dan ITJIH SJAMSUL NURSALIM (Suami isri) pemilik PT Bank Dewa Rutji, Bank Dagang Nasional Indonesia, dan pemilik Pabrik Ban GT Radial dalam kasus korupi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar 4,58 triliun rupiah tahun 1997 karena ada Putusan Kasasi MA No.1555K/Pidsus/2019, tanggal 9 Juli 2019 dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging), karena dianggap telah melunasi tagihan pembayaran utang BLBI diikuti Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh Presiden Megawati atas rekomendasi Ketua BPPPN, Syarifuddin Arsyad Temenggung (19/4/2002-27/2/2004), saat itu hanya dengan membayar 367 miliar rupiah saja tunai ke Kantor Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jakarta (dasar hukumnya adalah UU 49/Prp/1960 dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan).

4. BUDI JUNIARTO mantan Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Jawa Timur) dalam dugaan pungli sebesar 7,5% dari anggaran DAK Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun 2014-2016 khusus DAK Kabupaten Tulungagung tahun 2015 sebesar 79,1 miliar rupiah karena meninggal dunia.

5. JACOBUS PURNOWO mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Kelistrikan dan Pemanfaatan Energi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (DLPE ESDM) atas dugaan kasus Tipikor pengadaan solar home system dimana kerugian negara mencapai 145 miliar rupiah tahun anggaran (TA) 2007-2008 karena stroke berat (sakit akut) dan kasus Tipikornya kadarluarsa (lebih dari 12 tahun) sehingga sulit mencari pembuktiannya.

6. FASISCHUL LISAN mantan Rektor Universitas Airlangga, Surabaya, Jatim periode 2006-2015 dalam kasus Tipikor Pembangunan dan Pengadaan alat-alat kesehatan di Rumas Sakit Pendidikan Universitas Airlangga Jawa Timur senilai 300 miliar rupiah. Dengan anggaran DIPA 2007-2010 karena tersangka sakit berat.

Terakhir kasus Tipikor yang sedang ditangani KPK adalah tindak lanjut dari Suap perusahaan perangkat lunak SAP Jerman yang telah menyuap pejabat Pemerintah Indonesia pada tahun 2015-2018 telah dijatuhi hukuman denda US$ 220 juta setara 3,4 triliun rupiah atas perintah Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) karena terbukti melanggar UU Praktik Korupsi Asing (FCPA). Dimana ada dugaan menyuap pejabat Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Tekomuikasi dan Informasi (Bakti Kominfo).

Kasus OTT KPK, tanggal 11 Januari 2024 atas dugaan Tipikor suap pengadaan barang dan jasa Pemkab Labuhan Batu tahun anggaran 2023-2024, proyek yang dibiayai oleh APBD bernilai 1,4 triliun rupiah dilakukan Bupati Labuhan Batu, Erik Adtrada bersama staffnya, Susi Susanti dan anggota DPRD, Rudi Syahputra Ritonga beserta stafnya Elviana Batubara , Kepala Dinas PUTR Hendra Efendi Hutajulu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maharani, pengusaha Fajar Syahputrs, Efendy Syahputra, Agus Kaspohardi dan Triyono. Dimana ada kesepakatan suap sebesar 1,7 miliar rupiah yang akan diterima Bupati sebesar 5%-15% dari anggaran proyek PUTR, atas 2 proyek peningkatan jalan dimana barang bukti yang disita saat OTT ada uang tunai 551,5 juta rupiah.

Sedangkan Kasus dugaan Tipikor Pengadaan 5 juta Alat Pelindung Diri (APD) Tenaga kesehatan Covid-19 di Kementerian Kesehatan ada dugaan Kerugian negara sebesar 3,03 triliun rupiah pada tahun anggaran 2020-2022, atas dugaan mark up nilai APD.

Seharusnya, KPK telah menggeledah dan menyita barang bukti di Kantor Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kantor Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), dimana 5 orang telah dicegah tangkal keluar negeri oleh KPK yaitu Pejabat PPK Kemenkes Budi Slyvana Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, pejabat Sekretaris Utama BNPB Harmensyah, pengusaha Satrio Wibowo Dirut PT Energi Kita Indonesia dan Ahmad Taufik Direktur PT Permana Putra Mandiri serta kuasa hukum PT Permana Putra Mandiri A. Isdar Yusuf dimana gugatan PT PPM di PN Jakarta Selatan No.272/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Maret 2023 lalu mengabulkan gugatan PT PPM agar Kemenkes membayar 1.8 juta APD yang belum diambil masih digudang seharga Rp.170.000,-/unit setara dengan 306 miliar rupiah.

Dewan Pengawas (Dewas) KPK dalam press release pada 15 Januari 2024 yang lalu telah memeriksa selama tahun 2023 ada Laporan 1.780 Surat dugaan pelanggaran Penyadapan, 6 laporan Penerbitan SP3 KPK, 59 surat Laporan penggeledahan, 379 surat Laporan Penyitaan.

Jabatan adalah kekuatan dan kekuasaan dimana pejabat korup tidak lagi melayani rakyat tapi melayani kepentingan pribadi, dimana pejabat lebih berbicara kebebasan dalam demokrasi ekonomi atau demokrasi borjuis. Peruntukannya untuk para individu yang memiliki modal dan menguasai alat produksi untuk dapat memperkaya diri dan memanfaatkan kesempatan meraih kekayaan lebih untuk memenuhi hasrat yang tidak pernah terpuaskan.

Ambisi politik membuat penjabat lupa atas amanah yang diberikan dalam sumpah jabatan, dan memanipulasi Laporan Keuangan Harta Kekayaan pejabat negara (LKHPN) dengan memecah harta kekayaan yang dipisah-pisah, dengan nilai lebih kecil dan tidak terlacak adanya kepemilikan atas nama identitas palsu atau nama orang lain tanpa sepengetahuan yang dipakai namanya.

Melalui suap/ pungli serta kongkalikong pejabat dan pebisnis/ pengusaha sebenarnya telah menjual negara dan menguasai negara sesuai keinginan nafsu harta, tahta dan dinasti keluarga. Pelayanan masyarakat dan pengayom rakyat bersifat lips service (slogan pemerintah membujuk rakyat) agar tidak melawan dan janji kampanye belaka (pembohongan publik) belaka.

Undang-undang dibuat hanya atas kepentingan penguasa dan pengusaha. UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, UU No.7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Perpajakan, UU No.4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU no. 21 tahun 2023 tentang IKN, UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, UU No.7 Tahun 2023 tentang Pemilu, UU No. 1 tahun 2024 tentang ITE, UU No.19 Tahun 2019 tentang KPK, UU No.7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No.11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber daya Nasional Pertahanan Negara, dan UU No.6 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak.

Kemudian Ketua KPK sendiri berdasarkan hasil Penyidikan Polda Metro Jaya dan Keputusan Dewas, Ketua Firli Bahuri diberhentikan dengan hormat senasib dengan Ketua MK Anwar Usman juga diberhentikan dengan hormat oleh MKMK. Sebelumnya, Dewas KPK juga memberhentikan dengan hormat Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Kedua pejabat Komisioner KPK mengundurkan diri sebelum putusan Dewas KPK, ” urai Dr Kurnia Zakaria, (Rmn)

Pererat Silaturahmi, Kapolda Kepri Terima Kunjungan Gubernur

Januari, 19, 24

Batam  Cakranusantara.net | Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., terima kunjungan silahturahmi Gubernur Provinsi Kepri H. Ansar Ahmad, SE, MM beserta staff dalam rangka penyerahan 4 (empat) unit mobil Hibah ke Polda Kepri bertempat di ruang kerja Kapolda Kepri pada hari Jumat (19/01/2024).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Safrudin, S.I.K., M.H., Pejabat Utama Polda Kepri, Kepala Bapenda Prov.Kepri, Kepala Biro Umum Prov.Kepri dan Kepala Kesbangpol Prov.Kepri.

Selanjutnya, dalam sambuutannya Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., menyampaikan komitmen dan upaya serta mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Riau dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam memperbaiki dan membenahi bidang kesehatan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berada di pulau-pulau terluar. Dengan memberikan pelayanan transportasi laut bagi masyarakat yang membutuhkan akses ke Kota Batam, terutama untuk keperluan berobat.

“kami juga mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam rekrutmen kepolisian, terutama dari pulau-pulau terluar. “Kami meningkatkan kuota untuk pendaftaran di pulau-pulau. Ini adalah upaya untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada putra-putri daerah agar dapat berkontribusi sebagai anggota kepolisian. Kami juga mengupayakan program jemput bola dengan pembukaan Bimbingan Latihan (Binlat) bagi pemuda-pemudi yang berdomisili di pulau-pulau terluar. Program ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan keterampilan mereka, sekaligus memberikan peluang lebih besar untuk menjadi bagian dari kepolisian.” Jelas Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan foto bersama dan penyerahan sebanyak 4 (empat) unit mobil Hibah dari Gubernur Provinsi Kepri kepada Kapolda Kepri.

Terakhir, Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H. M.Si., menambahkan Mari kita sukseskan Pemilu 2024 yang tinggal 25 hari lagi dan jangan mudah percaya dengan berita yang tidak benar atau Hoax guna menjaga situasi Kamtibmas menjelang pemilu menjadi aman dan kondusif. (Sl/ Red)

Jumat Berkah, Satlantas Polresta Pati Bagikan Nasi Kotak kepada Tukang Parkir Abang Becak dan Sopir

Januari, 19, 24

Pati – Cakranusantara.net | Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas, Satlantas Polresta Pati tidak hanya melakukan patroli dan sosialisasi rutin, tetapi juga menyelenggarakan kegiatan Jum’at Berkah. Hal ini seperti dilakukan pada Jumat (19/01/2024) pagi.

Anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Pati, yang dipimpin Wakasat Lantas AKP Parsa, dalam kegiatan Jum’at Berkah itu membagikan nasi kotak kepada pengguna jalan di Jalan P. Sudirman, Jalan Kolonel Sunandar, Jalan A. Yani, Jalan Dr. Susanto dan Jalan P. Diponegoro Kota Pati.

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kasat Lantas Kompol Asfauri menjelaskan bahwa Jum’at berkah menjadi bagian rutin setiap pekannya dengan lokasi dan sasaran yang berbeda-beda.

Termasuk kepada tukang becak, pangkalan ojek, dan petugas parkir.

Tujuannya tidak hanya untuk memastikan ketaatan berlalu lintas, tetapi juga sebagai sarana silaturahmi dan wujud kepedulian terhadap sesama.

“Kegiatan Jum’at Berkah ini adalah cara kami menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan menunjukkan kepedulian kami dengan membagikan rezeki kepada pengguna jalan,” tambahnya.

Selama kegiatan tersebut, Satlantas Polresta Pati juga memberikan imbauan Kamseltibcar Lintas kepada masyarakat.

“Mari kita lanjutkan tertib berlalu lintas, patuhi aturan, dan pastikan memiliki surat-surat kendaraan saat berkendara,” imbaunya. (Humas /Rmn)

Lounching Bakso Tuman Panjunan, Bonus Teh Gratis Sampai Kiamat

Januari, 18, 24

Pati – Cakranusantara.net | PT Mindoo Group Nusantara Lounching usaha Kuliner Bakso Tuman, yang difasilitasi gratis teh sampai Kiamat di jalan Pati-Kayen KM.1 turut Desa Panjunan, Kecamatan/ Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (17/1/2024).

“Adapun titik lokasi di sebelah utara Alfa Mart deretan ruko jetak bagian paling utara, sebelah selatan gotong royong, posisi kanan jalan jika dari utara, dan kiri jalan jika dari selatan“.

Advokat Joko Sutrisno, S.H bersama Direktur PT Ahmad Said mengungkapkan, bahwa hari ini ia telah resmi melaunching Warung Bakso Tuman di jalan Pati-Kayen ini. Dengan menu, bukan hanya bakso saja, tapi juga ada Mie Ayam.

“Ada sejumlah kategori, antara lain Bakso Koral Krikil dengan harga 13 ribu rupiah, Kribo 15 ribu rupiah, dan Bakso Tuman Rp. 18 ribu. Untuk mie ayam Jago 11 ribu rupiah,” ungkapnya.

Hadirnya Warung bakso ini bisa untuk menggoyangkan lidahmu, masih lanjut Ahmad, untuk waktu buka, setiap hari, dan berlangsung selama 12 jam pada tiap harinya.

“Buka mulai pukul 10.00 pagi hingga 10.00 malam Waktu Indonesia Barat (WIB), jadi jika pas malam hari ada yang merasa perutnya lapar bisa langsung datang kesini, Cukup beli baksonya, gratis teh sampai kiamat,” ucapnya.

Owner Ali Mahrus berharap, semoga usaha yang baru saja dirintis ini, bisa menarik minat para pembeli. Dan mampu mendatangkan ribuan pengunjung.

“Baksonya menjadi booming, dan mampu memasarkan hingga ribuan mangkok pada setiap harinya,” harapnya. (Rmn)

Audiensi Dan Silaturahmi PT Garuda Indonesia Persero Bersama Polda Kepri

Januari, 18, 24

Batam – Cakranusantara.net | Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H. menerima kunjungan dan Silaturahmi PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Batam Branch bertempat di ruang kerja Kapolda Kepri, Kamis (18/01/2024).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., Pejabat Utama Polda Kepri, General Manager Garuda Ibu Makiya Rachmawati, Station Manager Garuda Bpk Daniel Ricky Irvianto, dan Sales & Marketing Analyst Garuda (corporate & Agent partner) Ibu Putri Sahara.

Dalam arahannya, Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H. menyampaikan apresiasi luar biasa kepada PT. Garuda Indonesia atas kontribusinya dalam menjaga keamanan dan kelancaran perjalanan masyarakat.

“Pihak kepolisian siap memberikan dukungan dan bantuan apapun yang dibutuhkan oleh PT. Garuda Indonesia. Kerjasama ini diharapkan dapat memastikan keamanan selama perjalanan masyarakat dan mendukung proses operasional maskapai.” Tutur Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H.

Selanjutnya General Manager PT. Garuda Ibu Makiya Rachmawati mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari Polda Kepri serta menekankan pentingnya dukungan yang diberikan dalam menjaga kelancaran operasi penerbangan.

“PT. Garuda Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan layanan dengan menambah frekuensi penerbangan, serta menyediakan pesawat khusus untuk mendukung operasional Polda Kepri. Sebagai bentuk apresiasi, Garuda akan memberikan diskon harga khusus untuk pelayanan korporasi kepada seluruh anggota Polri.” Jelas General Manager PT. Garuda Ibu Makiya Rachmawati

Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H. M.Si. menambahkan Mari kita sukseskan Pemilu 2024 yang tinggal 26 hari lagi dan jangan mudah percaya dengan berita yang tidak benar atau Hoax guna menjaga situasi Kamtibmas menjelang pemilu menjadi aman dan kondusif.

Dankoharmatau Menerima Paparan Sasaran Program Kerja dan Anggaran TA 2024

Januari, 18, 24

Bandung – Ckranusantara.net | Komandan Komando Pemeliharaan Materiel TNI Angkatan Udara (Dankoharmatau) Marsekal Muda TNI Oki Yanuar, S.T., menerima paparan Sasaran Program Kerja dan Anggaran TA 2024 dari para Komandan Depohar yang berlangsung di ruang rapat Basjir Soerya Makoharmatau, Bandung, Jawa Barat (17/01/2024).

Dankoharmatau mengikuti secara langsung paparan masing-masing para Dandepohar mulai Depohar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan Depohar 90 terkait sasaran yang akan dicapai sesuai program kerja yang telah disusun masing-masing Depohar.

Menurut Dankoharmatau paparan masing-masing Dandepohar ini sangat perlu dilaksanakan guna mengetahui sejauh mana Program Kerja yang direncanakan sesuai dengan skala prioritas guna mengetahui sasaran sesuai diharapkan untuk keberhasilan tugas Koharmatau.

Hadir pada kesempatan tersebut Wadan Koharmatau Marsma TNI Talawide, S.T. Inspektur Koharmatau Marsma TNI I Nyoman Sudarsana, S.I.P., M.H., M.Tr.(Han), para Direktur, dan pejabat Koharmatau. (Pen Koharmatau)

Polda Kepri Sosialisasikan Dipa TA 2024 Serta Komitmen Pakta Integritas

Januari, 18, 24

 

Batam – Cakra Nusantara.net | Polda kepri menggelar sosialisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) T.A 2024 serta kegiatan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas. yang dipimpin oleh Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., yang dilaksanakan di Rupatama Polda Kepri. Rabu (17/1/2024)

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., Karorena Polda Kepri Kombes. Pol. Budi Suryanto, M.Si, Pejabat Utama Polda Kepri dan Kapolresta Barelang Kombes. Pol. Nugroho Tri Nuryanto, S.H.,S.I.K.,M.H.

Dalam sambutannya, Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., Mengucapkan terima kasih atas penghargaan serta kerja keras, dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan oleh seluruh Satuan Kerja (Satker) jajaran polda kepri khususnya pengemban fungsi perencanaan dalam mengelola anggaran tahun anggaran 2023 dan merencanakan anggaran tahun anggaran 2024 pada Satuan Kerja (Satker) masing-masing baik belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap awal tahun. Sebagai wujud komitmen Polda Kepri dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku,” Ucap Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H.

Kemudian Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., Menyampaikan Dengan diterimanya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan penandatanganan Perjanjian Kinerja serta Pakta Integritas, satker jajaran dapat mengelola anggaran secara efektif, ekonomis, efisien, dan akuntabel. Pentingnya penyusunan administrasi dokumen perencanaan, koordinasi dengan instansi terkait, dan prioritas penggunaan anggaran untuk kegiatan inti, khususnya harkamtibmas. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dari tahap perencanaan hingga penyelesaian triwulan I sampai IV menjadi fokus, sambil mengoptimalkan fungsi pengawasan Satuan Kerja (Satker) dengan amanah, jujur, dan adil. Supaya kita terus berkomitmen untuk mencapai efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola anggaran Polda Kepulauan Riau tahun 2024.,” Tegas Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H.

Lebih lanjut, Karorena Polda Kepri Kombes. Pol. Budi Suryanto, M.Si, menyampaikan Pengelolaan anggaran merupakan aspek kritis dalam pemerintahan yang mengharuskan berpedoman terhadap prinsip ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ekonomis menuntut penggunaan sumber daya secara bijak, sedangkan efisien dan efektif mengacu pada optimalisasi hasil dengan cara yang paling efektif. Ketercapaian akuntabilitas menekankan pentingnya pertanggung jawaban dalam setiap tahap pengelolaan anggaran Polda Kepri,”Ungkap Karorena Polda Kepri Kombes. Pol. Budi Suryanto, M.Si.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui _capacity building_ menjadi kunci dalam memastikan bahwa para pengelola anggaran memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga menjadi bagian integral dari upaya ini, di mana penyelenggaraannya perlu ditingkatkan untuk memastikan keakuratan rencana penarikan dana dalam realisasi pembayaran. Dengan demikian, laporan keuangan dapat direview dengan lebih cermat, meningkatkan transparansi dan akurasi informasi keuangan pemerintah ,”Ujar Karorena Polda Kepri Kombes. Pol. Budi Suryanto, M.Si.

“Terakhir, saya berharap agar fokus pada efisiensi dan pemilihan prioritas dapat menjadikan Polda Kepri lebih efektif dalam situasi anggaran yang terbatas. Upaya ini diharapkan tidak hanya mengoptimalkan penggunaan sumber daya, tetapi juga membuat institusi ini lebih berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan Polda Kepri dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menciptakan keamanan, dan menjaga ketertiban dengan cara yang efektif dan responsif,“Tutup Karorena Polda Kepri Kombes. Pol. Budi Suryanto, M.Si. (Sl/ Red)

Usai Pemeliharaan Casa Noreg A-2105 Diserahterimakan

Januari, 17, 24

Bandung – Cakranusantara.net | Pesawat Casa NC-212-200 Nomor Registrasi (Noreg) A-2105 dari Skadron Udara 4 Lanud Abd. Saleh, diserahterimakan usai melaksanakan pemeliharaan Periodic Inspection (PI) 1800/III di Sathar 32 Depohar 30, Lanud Abd Saleh, Malang, Jawa Timur. (16/01/2024).

Serangkaian pemeliharaan Periodic Inspection (pemeliharaan berkala) dilanjutkan dengan uji terbang (test flight). Komandan Depo Pemeliharaan 30, diwakili Kepala Dinas Perencanaan dan Pengendalian Pemeliharaan (Kadisrendalhar) Depohar 30 Letkol Tek Afirus Nurul Fuadi, S.T., M.M., M.I.Pol. menyerahkan pesawat Casa NC-212-200 dengan nomor registrasi A-2105, secara resmi kepada Komandan Skadron Udara 4 Mayor Pnb Deharday Nugraha, S.Kom.

Pesawat Casa NC-212-200 Noreg A-2105 dari skadron Udara 4 Wing Udara 2 Lanud Abd. Saleh, mulai melaksanakan pemeliharaan tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan 16 Januari 2024.

Seluruh rangkaian kegiatan pemeliharaan berlangsung di Hanggar Sathar 32 Depohar 30, Lanud Abd Saleh, Malang. (Pen Koharmatau)

Dr. Muh Reza Putra Tunjuk Endro Lukito Sebagai Pusbakum Advokasi Satria Wicaksana Korwil Jateng

Januari, 17, 24

Pati – Cakranusantara.net | Rabu (17/01/2024) Ketua Umum (Ketum) YPLBH – SAW (Yayasan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Satria Advokasi Wicaksana),Dr. Muhammad Reza Putra, S.H., M.H., CIL menunjuk Endro Lukito sebagai bagian dari Kordinator Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pengacara yang akrab di sapa Reza menyampaikan, bahwa YLPBH adalah salah satu lembaga bantuan hukum untuk membantu rakyat kecil yang tidak tau tentang hukum baik perdata dan pidana.

“Reza mengharapkan supaya wilayah Jawa tengah nantinya bisa bermitra dengan pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan , DPRD, Instansi Swasta , Tokoh Masyarakat (Tomas), dan Instansi terkait lainya agar tercipta kinerja yang efektif dan pelaksanaannya sesuai dengan aturan – aturan Lembaganya dan sesuai dengan perundang – undangan negara kesatuan republik Indonesia,” terangnya.

“Dewan Pengurus wilayah (DPW) Provinsi Jawa Tengah segera melengkapi legalitas kelembagaan ke Instansi pemerintah yang berwenang Wilayah Provinsi Jawa Tengah sehubungan dengan pembentukan Posbakum Satria Wicaksana,” harapnya.

Terpisah, setelah ditunjuk sebagai Ketua Posbakum Jateng, Endro Lukito sampaikan, ia akan segera menyusun program kerja dibidang bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan mulai dari pelosok Desa hingga Kabupaten/ Kota.

“Dengan cara mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum pidana dan perdata, serta menjunjung tinggi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART),” jelasnya.

Dalam hal ini, Endro berharap kepada Pemerintah agar segera mempertegas dan dipertegas kegiatan-kegiatan masyarakat yang berujung melanggar undang-undang dasar negera Kesatuan Republik.

“Dia akan bertemu Polda Jateng, untuk mengevaluasi dalam menangani pelanggaran dalam bentuk, kendaraan yang belum membayar pajak, digunakan mengangkut hasil tambang milik perusahaan tertentu, muatan melebihi kapasitas yang berdampak buruk bagi jalan, akhir nya jalanan menjadi berlubang dan rusak sehingga sangat menganggu kenyamanan masyarakat saat berkendara,” harap Endro Lukito sapaan akrabnya Ki Gagab Lololoba.

Pemerintah harus lebih serius dalam penanganan kota, supaya menjadi lebih baik dari sebelumya, seperti penanganan Bau Jalan, lambir Sungai, saluran, pesisir Pantai. Karena lemahnya penanganan, pada akhirnya dampak yang ditimbulkan lebih besar.

“Seperti lebar sungai dan jalan makin sempit, pesisir pantai yang seharusnya ditanami tanaman penahan ombak dialih fungsikan menjadi areal budidaya ikan,” keluhnya.

Mengalihfungsikan bau jalan, digunakan untuk berjualan atau kegiatan lain. Termasuk mengalih fungsikan lambiran sungai maupun saluran, pembiaran bau jalan pada akhirnya bersemak, saluran drainase , Sungai di dalamnya sampah berserakan, pesisir Pantai dialihfungsikan budidaya ikan dan kemudian dipindah tangankan kepada orang lain, kegiatan -kegiatan ini adalah melanggar undang – undang kesatuan Republik Indonesia, maka dari itu pemerintah harus bisa lebih serius dalam menangani masalah ini.

“Kegiatan yang dilaksankan pihak ke tiga berupa penataan, maupun pembangunan yang berkepanjangan mengunakan anggaran pemerintah fasilitas negara berupa penataan saluran, dan Sungai, serta pembangunan jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kota, hingga Desa,” jelasnya.

Sebelum melakukan kegiatan perlu diperhatikan batas dan lebar nya, luas yang sudah tertuang dalam peta kadaster, dan peta lainnya. Untuk mengantisipasi lebar jalan dan sungai sama dari ujung hingga pangkal.

Pemerintah lebih serius dalam menangani tempat tinggal dan tempat usaha khususnya yang terletak dipinggir jalan nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten, jalan Kota, dikarenakan masyarakat dalam melakukan kegiatan dipinggir jalan engan untuk menyiapkan tempat parkir, yang pada akhirnya memanfaatkan bau jalan.

“Dampak yang memperhatinkan adalah mempersempit jalan, menghambat lalulintas yang lewat, jika tidak segera diatasi maka pasti bakal makin menjamur, tidak lagi memperhitungkan tempat parkir, sehingga sulit dalam penanganan. Kejadian seperti ini yang disalahkan siapa,” celoteh Endro lukito si Lololoba. (Rmn)