HAB Kemenag Pati, Ganesha Operation Cabang Kudus Bagi-Bagi Hadiah Puluhan Juta Rupiah

Januari, 3, 24

Pati – Cakranusantara.net | Hadiah sebesar Rp26.500.000,00 dibagikan Ganesha Operation (GO) Cabang Kudus kepada para pemenang lomba Angkasa 2023 di halaman MAN 1 Pati, Rabu, 03/01 dalam apel Hari Amal Bhakti ( HAB) Kemenag ke-78 tahun 2024.

Kepala Kantor Kemenag Kab Pati, H. Ahmad Syaiku, memberikan apresiasi yang sangat besar kepada pihak GO yang telah peduli kepada siswa berprestasi madrasah di Kabupaten Pati.

Lebih lanjut, H. Syaiku berharap semoga dengan hadiah ini akan meningkatkan semangat belajar para siswa madrasah dan akhirnya bisa mengangkat prestasi seluruh madrasah di Kabupaten Pati. Selain itu, semoga GO semakin exis menjadi pendamping dan mitra belajar dalam meningkatkan kualitas hasil belajar para siswa, tutupnya.

Kepala Cabang GO Kudus, Akhya Shofa, menyatakan bahwa Ganesha Operation (GO) sebagai lembaga bimbingan belajar Indonesia dan sekaligus mitra kerja lembaga pendidikan, terutama Madrasah sangat care terhadap peningkatan kualitas pendidikan dimana pun berada. Untuk itu, kami sangat mengapresiasi atas terselenggaranya lomba Angkasa dalam rangka peningkatan kualitas di lingkungan kankemenag Kab Pati yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah ( KKMTs) Kab Pati.

Ini kerren banget, lanjut Eva, panggilan akrab Achya Shofa, KKMTs menyelenggarakan lomba tingkat kabupaten dan momennya sangat tepat dalam rangka HAB Kemenag. Untuk itu, kami merasa terpanggil untuk hadir ikut ambil bagian di dalamnya, salah satunya kami berikan hadiah kepada para juara.

Lebih rinci, Eva menyatakan bahwa hadiah yang diberikan kepada para juara Angkasa berupa voucher dengan nilai total sebesar Rp26.500.000,00.

“Alhamdulillah, untuk pertama kali kami bisa berkolaborasi dengan Madrasah di kabupaten Pati.”

Voucher kami berikan kepada setiap pemenang dengan tingkatan masing- masing mata lomba. Untuk juara 1, mendapat voucher Rp 1.500.000,- juara 2 Rp 1.000.000,-, juara 3 Rp 750.000,-, harapan 1 Rp 500.000,-, harapan 2 Rp 300.000,-, dan harapan 3 Rp250,000,-.

Semoga sedikit kepedulian kami bisa dimanfaatkan dan akhirnya bermanfaat bagi para juara dan untuk madrasah umumnya.

Ali Masyafak, kepala MTsN 1 Pati selalu ketua panitia Angkasa menyatakan bersyukur atas hadiah puluhan juta rupiah yang digelontorkan dari GO Kancab Kudus untuk para pemenang Angkasa.

Angkasa adalah lomba Ajang kompetisi Matematika, Sains, dan Bahasa yang digagas oleh KKMTs Kabupaten Pati, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Tsanawiyah di kabupaten Pati melalui kompetisi bersama.

Lebih lanjut Syafak menjelaskan bahwa lomba yang baru pertama dilaksanakan di kabupaten Pati ini menyajikan 5 mata lomba yaitu matematika, IPA, IPS, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris.

Dari setiap mata lomba diambil juara 1 sd 3, harapan 1 sd 3.

Alhamdulillah semangat anak- anak dan guru serta madrasah dalam mengikuti ajang lomba ini cukup tinggi, semoga ke depan akan lebih tertata dan berkualitas, sehingga bisa dijadikan agenda tahunan madrasah.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh panitia, peserta, serta pihak GO yang amat peduli dengan kamu, terutama pihak kankemenag yang telah mendukung penuh kegiatan ini, tutupnya. (Ts)

Aturan Baru Tahun 2024 Beli Gas Melon Menurut Kementerian ESDM

Januari, 4, 24

Jakarta, Cakranusantara.net | Aturan baru dalam membeli gas elpiji berat 3 kg. Masyarakat yang ingin membeli wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu mulai (1/1/2024). Pembelian gas LPG diatur oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, menghimbau kepada masyarakat, untuk segera mendaftarkan diri sebelum membeli gas LPG, khusus yang Gas LPG jenis melon.

“Gas elpiji berat 3 kilo gram (kg) ini biasanya hanya diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Namun, kali ini masyarakat tidak perlu khawatir. Karena proses pendaftarannya sangatlah mudah. Cukup menunjukkan KTP dan KK saja, simple to,” katanya belum lama ini.

Berdasarkan Perpres Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019, tentang Syarat Penerima Gas Elpiji diperuntukkan bagi empat golongan masyarakat, yakni:

  •  Rumah Tangga Sasaran Gas Elpiji 3 KG :

a. Usaha Mikro Sasaran: memiliki usaha produktif perseorangan dengan menggunakannya untuk memasak dalam lingkup usaha mikro;

b. Nelayan Sasaran: mendapatkan bantuan paket perdana untuk kapal penangkap ikan dari pemerintah.

c. Petani Sasaran: mendapatkan bantuan paket perdana untuk mesin pompa air dari pemerintah.

Berikut cara membeli gas elpiji 3 kg mulai 2024:

1. Datang ke Sub Penyalur atau pangkalan LPG dengan membawa KTP

2. Transaksi dilakukan di Sub Penyalur atau pangkalan elpiji dengan KTP

3. Apabila data sudah tersedia pada basis data pembeli gas elpiji 3 kg, maka masyarakat dapat langsung membeli

4. Apabila identitas masyarakat belum terdata dalam basis data, maka masyarakat dapat melakukan pendaftaran data dibantu Sub Penyalur atau pangkalan gas elpiji 3 kg dengan melampirkan nomor KK

5. Apabila pendataan oleh Sub Penyalur atau pangkalan sudah berhasil, maka masyarakat langsung bisa bertransaksi untuk membeli gas elpiji 3 kg

6. Kementerian ESDM dan Badan Usaha Penerima Penugasan yakni Pertamina menjamin keamanan data pribadi konsumen gas elpiji 3 kg, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pendataan pengguna gas elpiji ini dilakukan pada 1 Maret – 31 Desember 2023 lalu. Dan sudah ada sekitar 27,8 juta masyarakat yang telah bertransaksi melalui merchant app Pertamina di penyalur/ pangkalan resmi per November 2023. (*/ Red)

Dirdik Akmil Buka Pembekalan Pengasuh Resimen Taruna 2024

Januari, 3, 24

Magelang, Cakranusantara.net | Direktur Pendidik (Dirdik) Akademi Militer Brigjen TNI I Made Suryawan, S.Sos, membuka secara resmi acara pembekalan pengasuh Resimen Taruna Akademi Militer Tahun 2024. Acara ini dilaksanakan di Gedung Leo Kailola Akmil pada Selasa, 02 Januari 2024.

Dalam sambutan Gubernur Akademi Militer yang dibacakan oleh Dirdik Akademi Militer, menyampaikan bahwa pentingnya peran pengasuh Resimen Taruna sebagai komponen tenaga pendidik (gadik) dalam melaksanakan bimbingan dan pengasuhan kepada para Taruna/Taruni. Beliau menjelaskan bahwa pengasuh memiliki peran krusial dalam pengembangan sikap dan perilaku, menjadi bagian dari proses pembentukan karakter seorang perwira.

“Akademi Militer dalam pengembangan sikap dan perilaku menuju proses pembentukan karakter seorang perwira. Kompetensi pengasuh sangat diperlukan untuk melakukan peran dan fungsinya sebagai penggerak dan fasilitator bagi taruna/taruni sebagai peserta didik (serdik),” lanjut Brigjen Suryawan.

Beliau juga menekankan bahwa evaluasi terhadap kualitas serdik menjadi dasar penting untuk peningkatan kemampuan dan kompetensi bagi pengasuh Taruna Akademi Militer. Oleh karena itu, pembekalan ini diadakan dengan tujuan menyamakan persepsi pengembangan pola bimbingan dan pengasuhan, serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan para pengasuh dalam menerapkan metode bimbingan dan pengasuhan.

Pembekalan tersebut bertujuan agar para pengasuh dapat mencapai tujuan pengasuhan dan pendidikan di Akademi Militer, sejalan dengan upaya pembentukan karakter yang diinginkan. Brigjen Suryawan berharap agar para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh kesungguhan dan semangat, sehingga mereka dapat memahami materi dengan baik sesuai dengan tujuan pembekalan. (Red)

Danrem 073/Mkt Meninjau Hasil Pembangunan Gedung Makodim dan Silaturahmi ke Polresta Pati

Januari, 2, 24

Pari – Cakranusantara.net | Komandan Korem (Danrem) 073/Makutarama Kolonel Inf Purnomosidi, S.I.P., M.A.P., hari Selasa 02 Januari 2024 mengunjungi Kodim 0718/Pati.

Kedatangan Danrem disambut oleh Dandim 0718/Pati Letkol Inf Jon Young Saragi, S.Sos didampingi Kasdim Pati Mayor Cba Maulana Muttaqin Fahmy beserta para Perwira Kodim Pati.

Di sela kegiatan penyambutan, Dandim Pati menyampaikan ucapan selamat datang kepada Danrem 073/Makutarama.

“Kami ucapkan selamat datang Komandan Korem 073/Makutarama yang telah berkenan mengunjungi Kodim 0718/Pati,” kata Dandim.

Dalam kunjungan singkat tersebut, Danrem meninjau gedung Makodim Pati yang telah rampung pembangunannya dan saat ini menunggu tahap peresmian penggunaan gedung.

Danrem menekankan agar barang inventaris dari negara yang telah diberikan dan dipertanggungjawabkan kepada satuan, agar dirawat dengan baik.

“Tolong untuk barang-barang inventaris dari negara termasuk kendaraan dinas serta gedung Makodim yang selesai dibangun ini dirawat dengan baik. Agar masa pakainya lebih panjang atau awet,” kata Danrem.

Selanjutnya Danrem 073/Makutarama didampingi Dandim 0718/Pati Letkol Inf Jon Young Saragi, S.Sos menyempatkan diri melaksanakan silaturahmi di Mapolresta Pati yang disambut langsung oleh Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama, S.I.K., M.H. (Pendim/ Rmn)

Kasau : TNI AU Telah Tunjukkan Dedikasi dan Komitmen Luar Biasa Jalankan Tugas

Januari, 2, 24

Bandung – Cakranusantara.net |  Koharmatau. Sepanjang tahun 2023, TNI Angkatan Udara telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang luar biasa dalam menjalankan berbagai tugas dan operasi penting dalam menjaga kedaulatan, mendukung pembangunan dan turut serta memajukan bangsa Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CSFA., dalam amanat yang dibacakan Komandan Koharmatau Marsda TNI Oki Yanuar, S.T. pada Apel Luar Biasa Tahun Baru 2024, di Lapangan Apel Makoharmatau, Bandung, Selasa (2/1/2024).

Lebih lanjut Kasau menyampaikan, salah satu hal yang patut kita banggakan, peran aktif TNI Angkatan Udara dalam pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-42 di Labuan Bajo, dan Ke-43 di Jakarta. Peran tersebut adalah sebuah upaya signifikan dalam memelihara perdamaian dan stabilitas kawasan, tambah Kasau.

Pada kancah internasional, TNI Angkatan Udara juga mendapatkan kepercayaan pemerintah dan rakyat Indonesia, khususnya dalam misi evakuasi WNI di tengah konflik yang terjadi di Sudan, serta dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina. Hal tersebut merupakan representasi nyata dari solidaritas internasional dan komitmen Indonesia menjaga perdamaian dunia, jelas Kasau.

Kasau juga menjelaskan, di tengah tantangan global dalam upaya mitigasi perubahan iklim, TNI Angkatan Udara juga turut mengambil langkah nyata, salah satunya dalam bentuk kegiatan modifikasi cuaca untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, mengatasi polusi udara dan mengatasi kekeringan akibat kemarau ekstrem di beberapa wilayah di Indonesia.

Di akhir amanatnya secara khusus kasau menyampaikan apresiasi tertinggi, kepada para prajurit yang turut menjaga dan mengharumkan nama TNI Angkatan Udara, melalui berbagai prestasi dan pencapaian luar biasa dalam penugasan yang telah diamanahkan kepadanya, baik di dalam maupun di luar negeri.

Berbagai pencapaian dapat terus dipertahankan dan terus ditingkatkan, sehingga TNI Angkatan Udara akan senantiasa hadir dan mampu memberikan kemampuan terbaiknya, dalam menjaga tanah air dan angkasa Indonesia, serta mendukung komitmen Pemerintah terhadap perdamaian dunia, harap Kasau.

Turut hadir pada Apel Luar Biasa tahun baru 2024 Wadan Koharmatau Marsma TNI Talawide, S.T., Inspektur Koharmatau Marsma TNI I Nyoman Sudarsana, S.I.P., M.H., M.Tr (Han)., para pejabat Koharmatau, para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Koharmatau. (Pen Koharmatau)

Tragis!!.. Malam Tahun Baru 2024, Gesekan Antar Pemuda Ronggo Baturejo Dengan Wotan Sukolilo

Januari, 2, 24

Pati, Cakranusantara.net | Tragis!!.. Malam Pergantian tahun 2023 – 2024 yang diharapkan bisa damai dan penuh keindahan harus ternoda akibat ulah sejumlah pemuda antar Dua Desa yakni pemuda Dukuh Ronggo, Desa Baturejo, dengan pemuda Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati yang letaknya berbatasan.

Berdasarkan keterangan Warga Dukuh Ronggo, RT.08/RW.1, yang enggan disebutkan namanya mengatakan, bahwa ada segerombolan pemuda asal Desa Wotan sekitar pukul 02.00 WIB masuk ke dukuh ronggo dengan melempari beberapa Rumah Warga.

“Ada sebanyak tiga rumah warga yang rusak ringan akibat lemparan batu tersebut, yakni Rumah milik Soni, Ruko, Yusuf, dan Alul. Ketiganya adalah tetangganya,” kata Warga Desa setempat, Senin (1/1/2024).

Masih menurutnya, ada Pemuda Desa Wotan yang  sambil membawa Senjata Tajam (Sajam).Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, lalu warga menelpon pihak Polsek Sukolilo.

“Salah satu warga telpon Babinkamtibmas, agar kejadian tidak melebar. Kemudian Polisi datang dipimpin Kanit Reskrim untuk meredakan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah itu, kepala desa (Kades) Wotan Hadir ke Tempat Kejadian Perkara (TKP),” lanjutnya.

Selanjutnya, Kanit Reskrim mengamankan terduga pelaku yang membawa Sajam tersebut ke Mapolsek Sukolilo, Polresta Pati, bersama BB sebagai Bukti.

“Terduga pelaku digelandang ke Mapolsek demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang berpotensi membahayakan masyarakat lain,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolsek Sukolilo, AKP Sahlan saat dikonfirmasi mengenai peristiwa tersebut, membenarkannya. Iya leres.

“Peristiwa itu memang benar adanya, dan tidak ada Korban,” terangnya.

Saat disentil masalah pelaku membawa Sajam, Kapolsek menepis isu tersebut. Menyatakan tidak membawa Sajam.

“Tidak ada yang membawa senjata tajam saat peristiwa itu,” tepis Kapolsek melalui pesan singkat via Aplikasi WhatsApp, Senin (1/1) Siang. (Rohman)

Gambar hanya pelengkap bahan berita, gambar rumah korban privasi Red.

Taruna Akmil Sentuh Hati Rakyat dalam Giat Baksos Korban Banjir Desa Buluh China

Januari, 1, 24

Magelang, Cakranusantara.net | Sebuah langkah luar biasa datang dari Taruna Akademi Militer (Akmil) yang tidak hanya melatih kecakapan militer, tetapi juga mengukir prestasi melalui kepedulian sosial. Pada Sabtu, 30 Desember 2023.

Taruna Akmil terdiri dari sejumlah prajurit muda melaksanakan Bakti Taruna Akmil dengan membantu korban banjir di Desa Buluh China, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Para Taruna, yang terdiri dari Sermatutar Inf M Daffa Fadhila, Ridho Hidayatullah, Sermadatar Muhammad Raihan Inda Satria, Aditya Permana, Sersan Taruna Hendy Zeidan, Pratar Alyahya Huda Prawira Yusuf, Reyhan Pramudya, Fadhil Zai Putra Pulungan, Aryasatya Rakca dan Surya Rizal Perkasa turun langsung untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir.

Mereka melakukan aksi nyata sebagai bentuk Edukasi Binter (Bela Negara) sekaligus menanamkan rasa kepedulian kepada masyarakat di sekitar mereka.

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han. (Danrem 031/WB), turut hadir bersama muspika dan muspida Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau menyampaikan, komitmen untuk membantu perbaikan jalan pasca banjir, memberikan dorongan positif kepada para Taruna, dan menekankan pentingnya peran mereka dalam membantu masyarakat terdampak.

Masyarakat Desa Buluh China juga memberikan saran konstruktif terkait dampak banjir, termasuk peningkatan jalan. Mahyuni, salah satu warga, menyarankan perlunya perawatan pada sepanjang jalan menuju Desa Buluh China yang banyak mengalami kerusakan akibat banjir.

Tokoh masyarakat, Arman menyatakan kebanggaannya atas kedatangan para Taruna Akmil, menekankan betapa berharganya dukungan dari para pemuda terpelajar dalam situasi sulit seperti ini.

Kepala Desa Buluh Cina, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa seluruh perumahan yang berjumlah 530 KK terdampak banjir. Namun, kehadiran Taruna Akmil memberikan harapan baru dan kehangatan di tengah kesulitan.

Giat ini bukan hanya sekadar bantuan materi, tetapi juga wujud nyata kepedulian Taruna Akmil di tengah cuti mereka. Respon positif dan terima kasih dari masyarakat menjadi bukti bahwa kehadiran mereka di tengah-tengah rakyat sungguh menyentuh hati.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan juga penyerahan bantuan secara simbolis kepada masyarakat Desa Buluh China, yang menjadi momen penuh makna sebagai bentuk kepedulian dan Bhakti Sosial dari Taruna Akmil.

Semoga kegiatan ini menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk selalu peduli dan berbagi dalam kebaikan. Taruna Akmil di Hati Rakyat. (Nrl/ Red)

Proses Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Januari, 1, 24

HAP – Cakranusantara.net | Proses Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang (drt) No. 1 Tahun 1951 telah menetapkan, bahwa :
”untuk seluruh Indonesia berlaku sebagai pedoman untuk acara perkara
pidana di PengadilanNegeri berlaku ”Herzien Inlandsch Reglement”(HIR),
namun demikian perlu segera dibuat suatu undang-undang hukum acara
pidana yang baru sesuai dengan cita-cita nasional dengan mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam usaha penyusunan Hukum Acara Pidana baru untuk menggantikan hukum acara pidana produk Belanda (IR/HIR) yang telah memakan waktu selama kurang lebih 14 tahun lamanya, yaitu dimulai pada tahun 1967 dengan pembentukan Panitia Intern Departemen Kehakiman untuk menyusun/ merancang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), maka pada tahun 1968 diawali dengan Seminar Hukum Nasional II di Semarang yang diselenggarakan oleh
Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN), yang materi pokok pembahasannya, berintikan Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia dan menghasilkan suatu naskah Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP)

Pada tahun 1973 konsep-konsep yang telah dikumpulkan oleh Panitia Intern Departemen Kehakiman dengan memperhatikan kesimpulan Seminar Hukum Nasional sebagai bahan untuk menyusun RUU HAP itu kembali dimusyawarahkan oleh Panitia Intern tersebut bersama dengan kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan dan Keamanan (HANKAM), termasuk POLRI dan Departemen Kehakiman.

Pada tahun 1974 naskah Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tersebut setelah disempurnakan, disampaikan oleh Menteri Kehakiman kepada Sekretaris Kabinet, selanjutnya Sekretaris Kabinet meminta lagi pendapat Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan dan Keamanan (HANKAM), termasuk POLRI dan Departemen Kehakiman, kemudian naskah Rancangan Undangundang Hukum Acara Pidana tersebut dibahas lagi dalam rapat koordinasi antara wakil-wakil dari keempat instansi tersebut.

Pada tahun 1979 diadakanlah pertemuan antara Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan KAPOLRI dan wakil dari Mahkamah Agung untuk membahas beberapa hal yang perlu untuk penyempurnaan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUUHAP), kecuali memerhatikan hasil-hasil Seminar Hukum Nasional ke-II di Semarang tersebut di atas, juga memerhatikan pendapat ahli hukum lainnya yang tergabung dalam organisasi profesi seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja), Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi), dan kegiatan, kongres, rapat kerja dan lain-lain.

Akhirnya pada tanggal 12 September 1979, dengan amanat Presiden RI Soeharto No.R.06/PU/IX/1979, maka Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUUHAP) diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan. Dalam pembahasan naskah Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana antara Pemerintah dan wakil wakil rakyat di DPR, yang memakan waktu kurang lebih selama 2 tahun.

Pada tanggal 9 Oktober 1979 dalam pembicaraan tingkat I, Menteri Kehakiman menyampaikan keterangan pemerintah tentang Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam suatu rapat Paripurna DPR RI. Selanjutnya, pada pembicaraan tingkat II, yang dilakukan dalam Sidang Paripurna, fraksi-fraksi dalam DPRD RI, memberikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dilanjutkan dengan jawaban dari Pemerintah.

Kemudian dilanjutkan pada pembicaraan tingkat III, dilakukan dalam sidang Komisi, maka telah diputuskan oleh Badan Musyawarah DPR RI, bahwa pembicaraan tingkat III Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana dilakukan oleh Gabungan Komisi III + I DPR RI. Dalam Sidang gabungan (SIGAB) III + I DPR RI bersama Pemerintah mulai membicarakan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana pada tanggal 24 November 1979 sampai 22 Mei 1980 di Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dalam pembicaraan jangka waktu tersebut terbatas pada pembahasan materi secara umum yang menghasilkan putusan penting yang terkenal dengan nama ”13 kesepakatan pendapat” yang mengandung materi pokok yang akan dituangkan dalam pasal-pasal Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana. Untuk membicarakan dan merumuskan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana lebih lanjut, dibentuk Team Sinkronisasi yang diberi mandat penuh oleh Sidang Gabungan (SIGAB) III + I DPR RI. Team Sinkronisasi bersama wakil pemerintah mulai melakukan rapat pada tanggal 25 Mei 1980 untuk membicarakan dan merumuskan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana. Rapat-ratap dilakukan secara maraton, setelah melakukan tugasnya selama kurang lebih 2 tahun Team Sinkronisasi ini berhasil menyelesaikan tugasnya, dan pada tanggal 9 September 1980 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut disetujui oleh Sidang Gabungan (SIGAB) III + I DPRRI.

Akhirnya pada tanggal 23 September 1981 dengan sidang pleno DPR setelah penyampaian pendapat akhir oleh semua fraksi, dalam Sidang Paripurna telah menyetujui dan mensahkannya RUU-HAP itu menjadi undang-undang, dengan nama ”Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana” disingkat KUHAP, kemudian pemerintah pada tanggal 31 Desember 1981 telah mengundangkannya di dalam Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 76, dikenal dengan nama Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 yang dilengkapi dengan penjelasannya, kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang termuat dalam Lembaran Negara RI No. 36 Tahun 1983 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1983.

Peraturan pelaksanaan ini juga dilengkapi dengan penjelasan, yang dalam Sidang Paripurna, fraksi-fraksi dalam DPRD RI, memberikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dilanjutkan dengan jawaban dari Pemerintah. Kemudian dilanjutkan pada pembicaraan tingkat III, dilakukan dalam sidang Komisi, maka telah diputuskan oleh Badan Musyawarah DPR RI, bahwa pembicaraan tingkat III Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana dilakukan oleh Gabungan Komisi III + I DPR RI. Dalam Sidang gabungan (SIGAB) III + I DPR RI bersama Pemerintah mulai membicarakan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana pada tanggal 24 November 1979 sampai 22 Mei 1980 di Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dalam pembicaraan jangka waktu tersebut terbatas pada pembahasan materi secara umum yang menghasilkan putusan penting yang terkenal dengan nama ”13 kesepakatan pendapat” yang mengandung materi pokok yang akan dituangkan dalam pasal-pasal Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan pelaksanaan ini juga dilengkapi dengan penjelasan, yang dalam Sidang Paripurna, fraksi-fraksi dalam DPRD RI, memberikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dilanjutkan dengan jawaban dari Pemerintah. Kemudian dilanjutkan pada pembicaraan tingkat III, dilakukan dalam sidang Komisi, maka telah diputuskan oleh Badan Musyawarah DPR RI, bahwa pembicaraan tingkat III Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana dilakukan oleh Gabungan Komisi III + I DPR RI. Dalam Sidang gabungan (SIGAB) III + I DPR RI bersama Pemerintah mulai membicarakan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana pada tanggal 24 November 1979 sampai 22 Mei 1980 di Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dalam pembicaraan jangka waktu tersebut terbatas pada pembahasan materi secara umum yang menghasilkan putusan penting yang terkenal dengan nama ”13 kesepakatan pendapat” yang mengandung materi pokok yang akan dituangkan dalam pasal-pasal Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Untuk membicarakan dan merumuskan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana lebih lanjut, dibentuk Team Sinkronisasi yang diberi mandat penuh oleh Sidang Gabungan (SIGAB) III + I DPR RI. Team Sinkronisasi bersama wakil pemerintah mulai melakukan rapat pada tanggal 25 Mei 1980 untuk membicarakan dan merumuskan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana. Rapat-ratap dilakukan secara maraton, setelah melakukan tugasnya selama kurang lebih 2 tahun Team Sinkronisasi ini berhasil menyelesaikan tugasnya, dan pada tanggal 9 September 1980 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut disetujui oleh Sidang Gabungan (SIGAB) III + I DPRRI.

Akhirnya pada tanggal 23 September 1981 dengan sidang pleno DPR setelah penyampaian pendapat akhir oleh semua fraksi, dalam Sidang Paripurna telah menyetujui dan mensahkannya RUU-HAP itu menjadi undang-undang, dengan nama ”Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana” disingkat KUHAP, kemudian pemerintah pada tanggal 31 Desember 1981 telah mengundangkannya di dalam Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 76, dikenal dengan nama Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 yang dilengkapi dengan penjelasannya, kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang termuat dalam Lembaran Negara RI No. 36 Tahun 1983 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1983.

Peraturan pelaksanaan ini juga dilengkapi dengan penjelasan, yang termuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 3258, dan kemudian
dilengkapi dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang hadir untuk menggantikan Het Herziene Inlandsch Reglement(HIR) sebagai payung hukum acara pidana di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini yang disebut sebagai suatu karya agung bangsa Indonesia,
sebab Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini mengatur acara
pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan,
acara pemeriksaan, banding di Pengadilan Tinggi, serta kasasi dan
peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Harus diakui, bahwa kehadiran KUHAP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk “mengoreksi” pengalaman praktik peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan Het
Herziene Inlandsch Reglement (HIR), sekaligus memberi legalisasi hak
asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya
di dalam proses hukum. Tak jarang kita mendengar rintihan pengalaman
di masa Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) seperti penangkapan
yang berkepanjangan tanpa akhir, penahanan tanpa surat perintah dan
tanpa penjelasan kejahatan yang dituduhkan. Demikian juga dengan
“pemerasan” pengakuan oleh pemeriksa (verbalisant).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengangkat dan
menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “‘berderajat”,
sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang
utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan oleh Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana dalam posisi “hisentityanddignityasahuman being”, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan yang menghindari mereka dari perlakuan sewenang-wenang. Misalnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat “pemeriksaan” pada tingkat penyidikan maupun putusan yang seadil-adilnya. Juga memberi hak untuk memperoleh
“bantuan hukum” pemeriksaan pengadilan.

Demikian juga mengenai “pembatasan” jangka waktu setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan penangkapan dan penahanan, ditentukan secara limitatif bagi semua instansi dalam setiap tingkat pemeriksaan. Bahkan untuk setiap
penangkapan atau penahanan yang dikenakan, wajib diberitahukan
kepada keluarga mereka.

Dengan demikian, tersangka atau terdakwa maupun keluarga mereka, akan mendapat kepastian atas segala bentuk tindakan penegakan hukum. Ini sejalan dengan tujuan KUHAP sebagai
sarana pembaruan hukum, yang bermaksud hendak melenyapkan
kesengsaraan masa lalu.

Lahirnya hukum acara pidana nasional yang moderen sudah lama didambakan oleh semua orang. Masyarakat menghendaki hukum acara pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana boleh dikatakan telah membangkitkan optimisme harapan yang lebih baik dan manusiawi
dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. (Red)

85,1 Persen Perkara Selama Tahun 2023 Berhasil di Selesaikan Polres Kendal

Januari, 1, 24

Kendal, Cakranusantara.net | Kapolres Kendal, AKBP Feria Kurniawan menyampaikan 4 komitmen utama yakni disiplin, loyalitas, soliditas, dan ikhlas hal itu diungkapkan saat Konferensi Pers yang digelar di Aula Polres Kendal, Minggu, 31 Desember 2023.

Selain itu, Kapolres Kendal juga membeberkan pencapaian positif Polres dalam menangani Tindak kejahatan. Data perbandingan kejahatan tahun 2022 dan 2023 menunjukkan penurunan tren sebesar 5,7 persen.

“Jumlah kejahatan tercatat pada tahun 2022 sebanyak 157, turun menjadi 148 kasus. Perkara yang menonjol meliputi pembacokan saat kelulusan, pembunuhan, penganiayaan hingga mati, dan pengungkapan kasus tawuran,” bebernya.

Meski jumlah perkara yang diselesaikan turun 0,8 persen menjadi 126 perkara, polres mencatat peningkatan persentase penyelesaian perkara dari 80,9 persen di tahun 2022 menjadi 85,1 persen di tahun 2023. ”penurunan kejahatan adalah hasil dari kerja keras tim kepolisian kami dan kerjasama masyarakat.

“Utamanya di bidang narkoba, polres Kendal berhasil mencapai 100 persen penyelesaian kasus dengan menangani 42 kasus, termasuk 18 kasus narkotika, 7 kasus psikotropika, dan 17 kasus undang-undang kesehatan,” lanjutnya.

Namun, data kecelakaan lalu lintas menggambarkan kenaikan yang signifikan. Tercatat 568 kejadian tahun 2023, meningkat dari 495 kejadian. Korban meninggal dunia mencapai 127, sedangkan korban luka ringan mencapai 548.

Selain dampak manusia, polres Kendal juga mencatat kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas. Tahun 2023 mencatat kenaikan sebesar 71,9 persen yakni Rp. 356.950.000 menjadi Rp. 613.760.000 di tahun 2023.

”Kami akan memperkuat patroli di titik-titik rawan, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye keamanan berlalu lintas, dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk meningkatkan infrastruktur jalan. Selain itu, kami juga akan meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas,” ujarnya.

Pencapaian ini menekankan komitmen Polres Kendal dalam menjaga keamanan dan menanggapi dinamika kejahatan serta lalu lintas di Kabupaten Kendal.

”Saya berpesan kepada masyarakat untuk terus mendukung kepolisian dalam menjaga keamanan. Laporkan setiap ada kejadian atau perilaku mencurigakan agar kami dapat bertindak cepat. Jangan lupa, keamanan adalah tanggung jawab bersama,” tandasnya. (Teguh)

Saling Serang Kebobrokan, Perlawanan Firli Bahuri Belum Padam

Januari, 1, 24

Jakarta, Cakranusantara.net | Saling serang kebobrokan, Perlawanan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri belum padam. Pasalnya, Firli melakukan perlawanan atas penetapannya sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Melalui gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang mana diputuskan pada Selasa (19/12) lalu. Dalam replik dalam sidang yang telah bergulir, Firli menyeret nama Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, mantan anak buahnya saat di KPK. Sepertinya, perlawanan Firli Bahuri ini belum padam ya, selain gugat praperadilannya. Dia juga membawa dokumen penyidikan kasus dugaan supa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menyeret nama Muhammad Suryo,” ujar pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Kurnia Zakaria belum lama ini, Sabtu (30/12/2023) malam.

Firli diduga mau melakukan perlawanan lagi, padahal dokumen itu tak ada kaitannya dengan gugatan kasus pemerasan SYL. Ini jadi pertanyaan, apa maksudnya. Diketahui, Firli menyebut penetapannya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya berkaitan dengan kasus korupsi di DJKA yang saat ini ditangani KPK.

“Lewat replik yang dibacakan kuasa hukumnya, Ian Iskandar pada persidangan Rabu (13/12) kemarin, membeberkan adanya ancaman dari Kapolda Metro Jaya kepada pimpinan KPK, jika Muhammad Suryo dijadikan tersangka. Lagi-lagi Kapolda Metro Jaya mendatangi Nawawi Pomolango dan menyampaikan kata-kata, ‘jangan mentersangkakan Suryo kalo sampai ditersangkakan, maka Pak Ketua akan ditersangkakan.’ Hal ini disampaikan oleh Nawawi Pomolango ke Alexander Marwata,” ujar Kurnia menirukan Ian.

Selain mengancam Nawawi Pamolango, Kapolda Metro Jaya juga melakukan ancaman kepada Nurul Ghufron agar jangan menetapkan Muhammad Suryo sebagai tersangka. Jika ditetapkan sebagai tersangka maka semua pimpinan KPK RI akan ditetapkan sebagai tersangka semua.

“Pada Jum’at (15/12), kasus DJKA ini kembali menguak di ruang sidang praperadilan. Bukan soal kosntruksi perkaranya yang dibahas. Namun soal dokumen kasus yang menyeret Muhammad Suryo itu diserahkan dalam sidang itu. Tentunya ini dinilai tidak terkait dengan kasus dugaan pemerasan SYL itu. Sampai-sampai pihak Polda Metro Jaya sebagai tergugat kebingungan akan hal itu. Kabid Hukum Polda Metro Jaya Kombes Putu Putera Sadana yang hadir di meja hijau itu mempersoalkannya,” keluhnya.

Padahal, ada beberapa dokumen yang dijadikan barang bukti, dan pihaknya sudah punya 159 barang bukti dan tentunya nanti diuji di sidang pokok perkara, bukan praperadilan. Tapi, pemohon (Firli Bahuri) menyampaikan barang bukti yang menurut kami tidak ada korelasinya dengan yang sedang dibahas di sidang Praperadilan. Bukti P26 sampai P37.

“Putu membacakan contoh, bahwa dalam P26 daftar hadir dan kesimpulan dan seterusnya tentang operasi tangkap tangan (OTT) DJKA. Ini barang bukti yang menurut kami tak linier dengan apa yang sedang kita bahas karena petitum yang bersangkutan salah satunya penetapan tersangka tidak sah.

“Lantas Putu kemudian bertanya kepada ahli hukum pidana dari Universitas Brawijaya Fachrizal Afandi yang dihadirkannya. Apakah dokumen ini termasuk dokumen negara yang perlu dirahasiakan atau tidak karena dalam kepolisian dirahasiakan, belum lagi sampai P37, hampir semua tentang DJKA dijadikan barbuk di sini. Kami bertanya apa korelasinya dengan kasus yang sedang kita bahas ini?” tanyanya.

Fachrizal menjawab, apabila dokumen penanganan kasus DJKA itu diperoleh dengan cara legal, hal itu tidak jadi masalah. Alasannya, pertama, yang harus dilihat itu buktinya seperti apa. Apakah bukti itu bersifat umum misalkan nama yang bisa diakses secara luas di media atau database KPK yang bisa diakses secara publik.

“Tapi, kalau misalkan alat bukti itu yang diungkapkan di persidangan itu orang biasa susah mendapatkan, maka harus dilihat apa relevansinya dengan perkara ini. Lantas Fachrizal menyatakan bahwa informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Misalkan, kata dia, mengungkap identitas informasi, pelapor, saksi atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana, atau misalkan mengungkapkan data intelijen kriminal dan yang berhubungan dengan pencegahan dan penangan tindak pidana,” ujarnya.

Kita bisa lihat bahwa proses itu sifatnya rahasia, dikecualikan dari informasi yang bersifat publik, maka siapa pun yang mengakses, memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan, maka diancam pidana paling lama 2 tahun penjara.

“Dia juga menyebut ada ancaman denda paling banyak Rp 10 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU KIP. “Tapi, lagi-lagi kalau kita bicara perbuatan pidana, kita harus lihat mens rea (niat jahat) dan actus reus (unsur tindakan),” bebernya.

Membahayakan Penyidikan

Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Junaedi Saibih yang juga dihadirkan sebagai ahli mengatakan tindakan pengacara Firli yang membawa bukti berupa dokumen kasus DJKA tidak tepat.

Hal itu karena tidak sesuai dengan materi yang dijadikan praperadilan. Harusnya, yang menjadi praperadilan ini adalah terkait tentang proses penetapan tersangka tersebut secara formil, misalnya bagaimana soal pemanggilan dilakukan.

“Adapun berkaitan dokumen rahasia seharusnya tidak boleh dibuka karena itu ada potensi nantinya akan terjadi hal membahayakan dalam proses penyidikan. Misalnya, informasi orang itu berkaitan pemeriksaan dan sebagainya, lalu dikhawatirkan akan jadi penghambat proses penyidikan. Misal orangnya melarikan diri,” imbuhnya.

Atas fakta persidangan ini, Firli Bahuri lagi-lagi diduga melakukan pelanggaran etik. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) berencana melaporkan Firli ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Laporannya soal dugaan kebocoran informasi terkait pembawaan dokumen rahasia penyidikan.

“Firli diduga melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 21 UU KPK terkait penghalangan penyidikan, dan norma etika berdasarkan Peraturan Dewas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020,” sesalnya.

Menurut Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, Firli tampaknya berusaha membuktikan bahwa penetapannya sebagai tersangka merupakan kriminalisasi, tanpa bukti pemerasan yang cukup. Dokumen rahasia yang dibawanya dianggap sebagai langkah yang tidak etis dan melanggar aturan.

Boyamin menjelaskan bahwa tindakan Firli dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menempatkan rahasia publik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun, sementara penghalangan penyidikan di atas 5 tahun di bawah Pasal 21 UU KPK.

Menurut Boyamin, meskipun Firli telah nonaktif sementara di KPK, namun kehadiran dokumen tersebut di praperadilan dianggap tidak relevan dan dinilai sebagai upaya mempengaruhi opini hakim.

“Ini barang rahasia, apalagi ini tersangka kasus korupsi membawa-bawa dokumen, itu udah salah, nggak boleh karena rahasia. Pak Firli kan sudah nonaktif, kebutuhannya ya untuk perkara yang disidangkan. Ini kan praperadilan tidak ada relevansi,” kata Boy sapaannya saat dikonfimasi Monitorindonesia.com, Minggu (17/12) malam.

KPK Harus Perjelas Status M Suryo

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan KPK segera mengumumkan pengusaha asal Yogyakarta Muhammad Suryo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di DJKA Kemenhub.

ICW menilai, pengumuman tersangka ini penting guna menepis isu adanya intervensi dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dalam penetapan Suryo sebagai tersangka.

“Sederhananya, pengumuman tersangka kepada publik ini juga dilakukan guna menepis adanya intervensi dan saling kunci kasus antara Kapolda Metro Jaya dan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri,” kata Peneliti ICW Diky Anandya dalam keterangannya, Kamis (14/12).

Apalagi, kata Dicky, sejumlah fakta persidangan telah membuat terang adanya keterlibatan Suryo yang juga Komisaris PT Surya Karya Setiabudi (SKS) dalam kasus ini. Dalam dakwaan perkara korupsi ini, Suryo disebut menerima sleeping fee sebesar Rp9,5 miliar dari yang dijanjikan Rp11,2 miliar.

“Secara umum, jika memang dalam fakta persidangan disebutkan bahwa ada terduga pelaku lain yang terlibat dalam kasus korupsi Proyek Jalur Kereta Api di DJKA Kemenhub, maka ICW mendorong agar KPK segera mengungkapnya ke publik dalam kerangka pengembangan kasus tersebut,” bebernya.

Menurut Dicky, pengumuman status tersangka terhadap Suryo merupakan satu kewajiban KPK yang diatur dalam Pasal 5 UU KPK. “Bahwa kinerja KPK harus didasarkan pada asas kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas,” tukasnya.

Sementara itu, Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai pengumuman ini juga penting untuk membuktikan tak ada dualisme di komisi antirasuah. Kalaupun KPK komisionernya terdiri dari lima sifatnya kolektif kolegial.

“Harus jelas diumumkan kepada masyarakat, M Suryo ini sudah tersangka apa belum, kalau memang ada bukti, harus ditetapkan, kalau belum harus dijelaskan kenapa belum ditetapkan sebagai tersangka. “Masih dalam proses penyelidikan atau apa. Jadi yang penting ada transparansi, keterbukaan pada publik,” tutup Kurnia Zakaria menirukan Abdul Fickar. (Rmn)