Bunyi Putusan MKRI Nomor 168 Tahun 2024 Tentang Upah Buruh

Desember, 22, 24

Cakranusantara.net, Jakarta | Berikut Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor:168/PUU-XXI/2023 tentang upah buruh, berbunyi :

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi,

“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung”

Dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 31
Oktober 2024 pukul 10:00 WIB yang amarnya berbunyi :
Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan frasa “Pemerintah Pusat” dalam Pasal 42 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “menteri yang bertanggungjawab di
bidang (urusan) ketenagakerjaan, in casu menteri Tenaga Kerja”;

3. Menyatakan Pasal 42 ayat (4)
dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan “Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam Hubungan Kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memerhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia”;

4. Menyatakan Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan “Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 (lima) tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan”;

5. Menyatakan Pasal 57 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 13 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan “Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa Indonesia dan huruf latin”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin”;

6. Menyatakan Pasal 64 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 18 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan, “Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya”;

7. Menyatakan Pasal 79 ayat (2) huruf b dalam Pasal 81 angka 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan, “istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai mencakup frasa, “atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu)
minggu”;

8. Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 79 ayat (5) dalam Pasal 81 angka 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

9. Menyatakan Pasal 88 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan “Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/ buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/ buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua”;

10. Menyatakan Pasal 88 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan, “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan”;

11. Menyatakan frasa “struktur dan skala upah” dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “struktur dan skala upah yang proporsional”;

12. Menyatakan Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota”;

13. Menyatakan frasa “indeks tertentu” dalam Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh”;

14. Menyatakan frasa “dalam keadaan tertentu” dalam Pasal 88F dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” mencakup antara lain bencana alam atau non-alam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;

15. Menyatakan Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan “Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh di Perusahaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Upah di atas Upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan”;

16. Menyatakan Pasal 92 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 33 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan, “Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di Perusahaan dengan memperhatikan
kemampuan Perusahaan dan produktivitas”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai
“Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi”;

17. Menyatakan Pasal 95 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 36 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan, “Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan”, bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan”;

18. Menyatakan Pasal 98 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 39 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan, “Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif”;

19. Menyatakan frasa “wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/ Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh”, dalam Pasal 151 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 40 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara Pengusaha dengan Pekerja/ Buruh dan/ atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh”;

20. Menyatakan frasa “pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial” dalam Pasal 151 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 40 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap”;

21. Menyatakan frasa “dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya” dalam norma Pasal 157A ayat (3) dalam Pasal 81 angka 49 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPHI”;

22. Menyatakan frasa “diberikan dengan ketentuan sebagai berikut” dalam Pasal 156 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 47 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “paling sedikit”;

23. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

24. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 156 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 47 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak dapat diterima;

25. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Jum’at, 01 November 2024 pukul 08:18 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta, 10270.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi. Editor : Rohman

Mahasiswa Ilkom USM Gelar Festival Komukino ke-10 Untuk Melestarikan Budaya Lokal

Desember, 22, 24

Cakranusantara.net, Semarang | Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Ilkom),  Universitas Semarang (USm) menggelar acara festival komukino ke-10 untuk melestarikan budaya lokal di auditorium ir. widjatmoko USm pada kamis (19/12/2024).

Turut hadir, Farid Aly Aikhwan, S.STP, M.SI perwakilan Disporapar, Kepala progam studi ilmu komunikasi Edi Nurwahju Julianto, S SOS., M.I.KOM.

Mohamad Irfansyah, salah satu mc live streaming pada acara tersebut mengatakan, bahwa acara ini merupakan Event tahunan yang di gelar para mahasiswa ilmu komunikasi universitas semarang semester 4, 5, dan 6.

Festival tersebut bukan sembarang festival. Namun memiliki tujuan untuk melestarikan budaya lokal, yang sudah ditampilkan salah satunya adalah jaranan,tari-tarian tradisional. Selain itu juga dimeriahkan para desainer desainer muda dan hebat yang ikut berpastisipasi, salah satunya Fauzan Rahmatullah, Regina Khanza.

Dalam Festival ini juga melibatkan Enam Karesidenan di Jawa tengah, yaitu Semarang, Pati, Banyumas, Surakarta, dan setiap Karesidenan menampilakan budaya Khasnya masing-masing baik melalui seni ataupun kuliner

Festival Komukino menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menerapkan teori-teori komunikasi pemasaran dalam dunia nyata. Sekaligus mengenalkan budaya Jawa kepada masyarakat luas, tentunya dengan mengusung tema-tema yang menarik pada setiap tahun nya. Penulis : Irfan Alfarisky Setyanto (Mhs)

Hadiri Gelar Pasukan Operasi Lilin Candi, Jumani Singgung Soal Car Free Night

Desember, 22, 24

Cakranusantara.net, Pati | Sekretaris Daerah (Sekda) Pati, Jumani, menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasi Lilin Candi 2024 yang dilaksanakan di halaman Mapolresta Pati (20/12/2024).

Kegiatan ini digelar untuk mempersiapkan pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, yang melibatkan berbagai instansi dan aparat keamanan di wilayah Pati.

Upacara tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Pati, personel dari berbagai instansi, termasuk Polri, TNI, dan instansi terkait lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Pati, Jumani, turut memberikan penekanan terkait kemungkinan dilaksanakannya Car Free Night seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

“Jika jadi, kita akan adakan Car Free Night, mungkin seperti tahun yang lalu, di titik perempatan ada panggungnya. Namun, hal ini masih dalam pembahasan dan akan kami rapatkan lebih lanjut pada Senin, 23 Desember 2024,” ungkap Jumani.

Dengan adanya pengamanan yang terkoordinasi dan persiapan yang matang, diharapkan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Pati dapat berjalan lancar dan aman, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang merayakan maupun yang melakukan aktivitas di wilayah tersebut.

Sementara itu, Kapolresta Pati, AKBP. M. Lutfi, mengungkapkan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024 akan melibatkan total 203 personel.

Selain itu, 68 personel dari berbagai unsur gabungan juga akan turut serta. Sebagai pendukung, sekitar 1.000 personel Resta Pati akan disiapkan untuk mendukung pengamanan selama periode perayaan.

“Fokus utama kami adalah memastikan keamanan seluruh kegiatan masyarakat, mulai dari ibadah Natal, aktivitas berbelanja, hingga liburan. Kami juga akan memperhatikan arus lalu lintas, mengingat Kabupaten Pati merupakan jalur alternatif bagi masyarakat yang akan menuju ke Jawa Timur,” ujar Kapolresta Pati.

Operasi Lilin Candi 2024 akan berlangsung selama 13 hari, dimulai pada 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025.

Selama periode tersebut, dua pos pengamanan (Pos Pam) akan didirikan di Alun-Alun Kabupaten Pati dan Alun-Alun Juwana.

Selain itu, pos pantau juga akan didirikan di sejumlah tempat perbelanjaan dan titik-titik rawan kecelakaan dan kemacetan di wilayah Pati.

Pj Bupati Pati Resmikan Cathlab RSUD RAA Soewondo, Fasilitas Canggih untuk Penderita Jantung

Desember, 22, 24

Cakranusantara.net, Pati | Penjabat (Pj) Bupati Pati Sujarwanto Dwiatmoko meresmikan Cathlab di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo, Jumat (20/12/2024).

Acara hari ini dihadiri oleh Sekda Kabupaten Pati, Anggota Komisi D DPRD Pati, Kepala Dinkes, para kepala rumah sakit, kepala puskesmas dan para tamu undangan.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Sujarwanto mengatakan peresmian fasilitas pelayanan masyarakat berupa Cathlab merupakan kabar gembira bagi penderita jantung di Pati dan sekitarnya.

“Cathlab adalah layanan untuk penderita jantung yang akan memasang kateter dan ring di jantungnya,” ujar Sujarwanto.

Ia juga mengatakan bahwa semua peralatan dan tenaga medis sudah siap beroperasi. “Semua peralatan sudah siap, dokternya sudah siap, dan tadi sudah berpraktek ada 2 pasien,” ungkap Sujarwanto.

Dengan adanya Cathlab ini, Pj Bupati mengungkapkan masyarakat Pati tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota besar seperti Semarang atau Jakarta untuk mendapatkan penanganan penyakit jantung.

“Penyakit jantung yang sekiranya sangat beresiko dan pasiennya cukup banyak itu dengan adanya layanan ini, yakin masyarakat Pati jadi lega gausah jauh ke Semarang gausah jauh ke Jakarta tapi di Pati sudah bisa melayani, mulai dari lab nya hingga tindakan pemasangan kateter,” tegas Sujarwanto.

Sementara itu Plt Direktur RSUD RAA Soewondo juga menyampaikan bahwa saat ini rumah sakit telah memiliki 2 dokter spesialis jantung yang siap melayani pasien. Hal ini semakin memperkuat layanan kesehatan jantung di RSUD RAA Soewondo.

Dengan diresmikannya Cathlab ini, diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan jantung yang berkualitas dan terjangkau. Selain itu, fasilitas ini juga diharapkan dapat mengurangi angka kematian akibat penyakit jantung di Kabupaten Pati.

Jum’at Berkah : DPC Ormas Squad Nusantara Pati Bagikan Makan Gratis di Wilayah Gabus

Desember, 20, 24

Cakranusantara.net, Pati | Organisasi Masyarakat (Ormas) Squad Nusantara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pati Jawa Tengah melakukan kegiatan rutin Jum’at Berkah bersama dengan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gabus di sekitar masjid Darussalam Dukuh Jogan, Desa Tambahmulyo, Jum’at (20/12/2024).

Program Jum’at Berkah adalah program sedekah berupa Makan siang Gratis untuk semua kalangan. Dengan tujuan, bersedekah dan menyambung silaturahmi bersama masyarakat setempat, sebab kegiatan dilakukan secara bersama-sama. Dan ini merupakan salah satu program Ormas Squad Nusantara DPC Pati.

“Program ini dilaksanakan rutin tiap hari jum’at di setiap PAC seluruh Kabupaten Pati, semoga kedepannya bisa dilanjutkan dan dijalankan oleh semua anggota-anggota serta PAC se-Kab Pati,” kata Dony Eko yang merupakan Ketua Squad Nusantara DPC Pati.

Kegiatan jum’at berkah tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat sekitar yang lebih membutuhkan, terutama difokuskan pada masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah.

Sutimo, Ketua PAC Gabus berharap kegiatan ini dapat dijadikan contoh yang baik bagi masyarakat.

“Saya harap kegiatan ini bisa dijadikan contoh yang baik bagi warga khususnya di Kabupaten Pati untuk saling berbagi kepada sesama,” ucapnya.

Kegiatan Jum’at Berkah memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah sedekah dan menyambung silaturahmi bersama masyarakat setempat. Karena kegiatan dilakukan secara bersama-sama, guna mempererat hubungan antara anggota DPC dan PAC Squad Nusantara se-kabupaten Pati. Rohman

Pj Bupati Pati Pastikan Kesiapan Jelang Nataru

Desember, 20, 24

Cakranusantara.net, Pati | Penjabat (Pj) Bupati Pati, Sujarwanto, memimpin rapat koordinasi (rakor) EKUINDA (Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan) di Ruang Penjawi, Setda Pati. Rapat ini dihadiri oleh Forkopimda, Camat se-Kab Pati, dan seluruh para tamu undangan lainnya. Rapat ini digelar untuk memastikan kesiapan Kabupaten Pati dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru), Kamis (19/12/2024).

Dalam rakor tersebut, Sujarwanto menegaskan bahwa seluruh persiapan jelang Nataru telah dilakukan secara matang. “Hari ini kita jabarkan kesiapan jelang nataru tingkat daerah. Semua unsur tadi sudah siap, logistiknya semua siap mulai dari pangan, bbm, listrik, dan elpiji,” ungkap Sujarwanto.

Selain memastikan ketersediaan logistik, Pemerintah Kabupaten Pati juga telah melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama Nataru. “Untuk keamanannya, dilakukan operasi candi yang merupakan langkah preventif,” tambah Sujarwanto.

Menjelang libur panjang, diprediksikan akan terjadi peningkatan mobilitas masyarakat, terutama menuju daerah selatan. “Diprediksikan kepadatan akan lebih banyak yang ke selatan karena tol Solo-Jogja sudah mulai dibuka. Tapi untuk Utara kita pasti siap dan menunggu apabila ingin liburan ke Pati,” jelasnya.

Sujarwanto juga tak lupa mempromosikan potensi wisata Kabupaten Pati. “Pati tempatnya nyaman, makanannya enak, wisatanya banyak, buahnya juga bagus bagus,” ujarnya sembari mengajak masyarakat untuk berlibur ke Pati.

Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, Pemerintah Kabupaten Pati optimis dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama perayaan Nataru.

Peringati HDI dan HKSN, Pj Bupati Apresiasi Optimisme Para Penyandang Disabilitas

Desember, 20, 24

Cakranusantara.net, Pati | Pemerintah Kabupaten Pati menggelar peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tahun 2024 di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (19/12/2024).

Acara ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pati, Rembang, Blora, dan Kudus, serta anggota Forum Disabilitas Pati.

Di sesi wawancara, Pj Bupati Pati, Sujarwanto Dwiatmoko menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan optimisme dari para penyandang disabilitas yang turut hadir dan menampilkan bakat luar biasa mereka.

“Hari Disabilitas Internasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial kita rayakan dengan sangat baik. Saya sangat senang melihat antusiasme dan optimisme teman-teman disabilitas. Saya merasa tidak ada bedanya mereka dengan kita. Mereka menunjukkan bakat-bakat luar biasa. Maka, saya mengimbau kepada semua untuk bersama-sama merawat mereka dan menjadikan mereka bagian dari kehidupan yang sewajarnya, karena itu yang paling penting,” ujar Sujarwanto.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membangun kesetiakawanan sosial.

“Kesetiakawanan sosial itu mendorong kita untuk peduli, membangun kebersamaan, dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Kehidupan sosial membutuhkan kepekaan terhadap kondisi sosial lainnya sehingga tercipta sikap saling tolong-menolong, bahu-membahu, dan toleransi. Inilah yang kita harapkan dari peringatan ini,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, pemerintah juga menampilkan karya-karya penyandang disabilitas melalui berbagai kegiatan yang menunjukkan kemampuan mereka untuk berkompetisi di masa depan.

Pj Bupati Pati menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas bagi penyandang disabilitas, seperti peningkatan kualitas Sekolah Luar Biasa (SLB) dan akses kepada pasar kerja yang lebih inklusif.

“Kami terus berupaya memastikan fasilitas yang memadai untuk mereka. SLB cukup baik untuk mempersiapkan mereka berkompetisi di masa depan. Bahkan, kami menampilkan karya-karya mereka di pasar untuk menjamin bahwa mereka juga bisa berafiliasi dan berkontribusi di masyarakat,” jelasnya.

Dandim Pati Instruksikan Jajaran Bersinergi Pengamanan Nataru

Desember, 20, 24

Cakranusantara.net, Pati | Upacara gelar pasukan dalam rangka operasi lilin candi 2024 dalam rangka pengamanan Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025 hari ini digelar di halaman Mapolresta Pati, Jumat (20/12/2024).

Kegiatan tersebut adalah wujud sinergitas TNI, Polri bersama Pemda Pati serta komponen masyarakat lainnya dalam rangka pengecekan kesiapan pengamanan Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025 di wilayah kabupaten Pati.

Upacara gelar pasukan melibatkan sekitar 200 personel dari TNI, Polri, Satpol PP kabupaten Pati, Dishub kabupaten Pati, ORARI, relawan Tagana, dan ormas Senkom mitra Polri.

Hadir dalam kegiatan diantaranya Pj Bupati Pati diwakili sekda Pati Drs. Jumani, M.si, Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama, S.I.K.,M.H, Dandim 0718/Pati Letkol Inf Jon Young Saragi, S.Sos. M.I.P diwakili Pasiops Lettu Inf Suko Giantoro serta para pejabat instansi terkait.

Dalam kegiatan tersebut Kapolres Pati sebagai pimpinan apel membacakan amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin-2024.

Dengan tergelarnya kegiatan apel ini, Polresta Pati memastikan bahwa semua elemen yang terlibat siap melaksanakan pengamanan secara optimal demi kelancaran dan kenyamanan perayaan Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 di wilayah kabupaten Pati.

Dandim Pati Letkol Inf Jon Young Saragi, S.Sos., M.I.P menghimbau kepada seluruh jajarannya untuk selalu bersinergi dengan Polri serta instansi terkait dalam pengamanan Nataru.

“Mohon maaf kami tidak dapat hadir secara langsung dalam kegiatan apel karena ada kegiatan ibadah. Pada intinya kami dari Kodim Pati siap mendukung serta bersinergi dalam pengamanan Natal dan tahun baru 2025,” kata Dandim.

“Mari kita bersama-sama menjaga kondusifitas wilayah kabupaten Pati. Dan semoga damai Natal serta tahun baru 2025 selalu membawa keberkahan dan mengiringi langkah kita semuanya, Aamiin,” tutup Dandim.

Bea Cukai Kudus Gagalkan Produksi dan Amankan Rokok Ilegal yang Ditimbun di Bangunan

Desember, 20, 24

Cakranusantara.net, Kudus | Menjelang akhir bulan November tahun 2024, Bea Cukai Kudus berhasil menggagalkan produksi rokok ilegal dalam sebuah operasi penindakan yang dilakukan pada Selasa (26/11/2024) di Desa Manyargading, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara.

Tim macan kumbang muria Bea Cukai Kudus berhasil menemukan sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat produksi dan penyimpanan rokok ilegal.

Berdasarkan informasi intelijen yang diperoleh, tim langsung menuju lokasi dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 242.080 batang rokok jenis SKM berbagai merek tanpa dilengkapi pita cukai yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan di bidang cukai karena diproduksi tanpa memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Perkiraan nilai barang bukti mencapai Rp 334.070.400 dengan potensi kerugian negara di bidang cukai sebesar Rp 231.723.818.

“Bea Cukai terus berkomitmen untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membeli dan mengkonsumsi rokok ilegal karena merugikan negara dan dapat membahayakan kesehatan”, tegas Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, Lenni Ika Wahyudiasti atas temuan tersebut, petugas mengamankan seluruh barang bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Rohman

Bea Cukai Kudus Gagalkan Pengangkutan Rokok Ilegal Senilai Ratusan Juta Rupiah

Desember, 20, 24

Cakranusantara.net, Kudus | Pertama kalinya di bulan November tahun 2024, Bea Cukai Kudus menggagalkan upaya peredaran rokok ilegal dalam jumlah besar. Dalam operasi penindakan yang dilakukan pada hari Jumat, 08 November 2024, petugas berhasil mengamankan sebuah kendaraan yang mengangkut rokok tanpa pita cukai di Jalan Raya Blora-Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan informasi intelijen yang telah dikumpulkan, petugas berhasil melacak dan menghentikan kendaraan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan sebanyak 692.200 batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai. Pelaku diduga melakukan modus operandi dengan mengangkut rokok ilegal dari Jawa Timur menuju Cirebon menggunakan kendaraan bak tertutup. Rokok-rokok tersebut disembunyikan di dalam kendaraan untuk menghindari pemeriksaan petugas. Perkiraan nilai barang bukti mencapai Rp 955.236.000 dengan potensi kerugian negara di bidang cukai sebesar Rp 662.587.684.

“Kami mengimbau kepada segenap masyarakat untuk tidak membeli dan mengkonsumsi rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal sangat merugikan negara dan dapat membahayakan kesehatan. Kami berharap masyarakat aktif memberikan informasi kepada petugas Bea Cukai jika mengetahui adanya peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar”, Imbau Kepala Kantor Bea

Cukai Kudus, Lenni Ika Wahyudiasti Atas temuan tersebut, petugas mengamankan kendaraan beserta barang bukti dan membawa kedua pelaku (A & BH) ke Kantor Bea Cukai Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini akan terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan peredaran rokok ilegal yang lebih luas. Rohman