KPK Berikan Sosialisasi, Pati Genjot Transparansi

April, 16, 26

Cakranusantara.net, Pati || Bertempat di Pendopo Kabupaten Pati, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Rabu (15/4), menghadiri sosialisasi pemberantasan korupsi bersama KPK, yang diikuti jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, hingga kepala desa, guna memperkuat pengawasan anggaran dan mencegah praktik korupsi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan daerah.

Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK, Azril Zah, dalam paparannya menegaskan bahwa pengawasan akan difokuskan pada seluruh siklus APBD, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa.

Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Pati menjadi salah satu titik penting dalam upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah.

“Setelah ini ada target yang terukur. Kami akan lakukan pendalaman, melihat titik rawan, lalu menyusun rencana aksi yang jelas—siapa melakukan apa, targetnya apa, kapan dilaksanakan, dan dilaporkan secara berkala ke KPK,” tegas Azril.

Sementara itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pati secara aktif meminta asistensi KPK, khususnya terkait pengelolaan anggaran infrastruktur yang memiliki risiko tinggi.

Ia menilai kehati-hatian dalam perencanaan dan pengawasan menjadi kunci utama mencegah penyimpangan.

“Insyaallah akan kami laksanakan sesuai arahan. Baik melalui e-katalog maupun mekanisme lain, semuanya harus sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan,” ujar Chandra.

Ia juga menegaskan bahwa percepatan pembangunan tetap menjadi prioritas, namun harus diimbangi dengan koordinasi intensif bersama KPK agar hasil pembangunan benar-benar tuntas dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kami genjot pembangunan, tetapi tetap berkoordinasi dengan KPK agar pelaksanaannya sampai selesai dan berdampak langsung bagi masyarakat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Plt Bupati mengingatkan seluruh ASN agar bekerja secara transparan dan akuntabel, mengingat pengawasan tidak hanya dilakukan oleh KPK, tetapi juga oleh masyarakat.

Ia menekankan pentingnya integritas dalam setiap pelaksanaan program pemerintah daerah.

“Kami sebagai pejabat diawasi. KPK mengawasi, masyarakat juga mengawasi. Maka semua harus terbuka dan melaksanakan kegiatan dengan sebenar-benarnya,” pungkasnya.

Jalan Berlobang di Kolonel Sunandar Sudah Dilakukan Perawatan

April, 14, 26

Cakranusantara.net, Pati || Ruas jalan yang berlobang di Jl. Kolonel Sunandar sudah dilakukan perawatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati sambil menunggu instruksi Plt Bupati Pati untuk melakukan lelang, Selasa (14/4/2026).

Kepala DPUTR Kabupaten Pati, Riyoso melalui Kabid Bina Marga, Hasto Utomo megungkapkan, jika pihaknya selama ini masih menunggu instruksi dari pimpinan untuk melakukan lelang tender perbaikan jalan.

“Dalam hal menindaklanjuti aduan masyarakat terkait jalan berlobang kami hanya bisa melakukan perawatan saja, dengan cara menambal bagian jalan yang berlobang tersebut dengan aspal panas,” ungkap Hasto Utomo.

Adapun jalan berlobang yang sudah kami tindaklanjuti berdasarkan aduan masyarakat diantara adalah di Jalan Kolonel Sunandar dan Jalan Sugiyono, karena lobangnya dianggap membahayakan para pengendara kendaraan bermotor.

“Kedua ruas jalan itu sudah selesai dilakukan perawatan sejak Minggu lalu. Apabila ada aduan lagi dari masyarakat kami sangat senang dan akan segera kami tindaklanjuti untuk melakukan perawatan,” jelas Kabid Bina Marga DPUTR Kabupaten Pati, Hasto Utomo. Rmn

Plt Bupati Pati Terima Audiensi JMPPK

April, 14, 26

Cakranusantara.net, Pati || Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, menerima audiensi Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) di Ruang Kembang Joyo Setda Pati, Selasa (14/4/2026).

Audiensi ini dimaksudkan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pelestarian lingkungan dan tata kelola tambang di wilayah Kendeng, sekaligus merespons laporan adanya aktivitas tambang ilegal yang meresahkan warga.

Dalam pertemuan tersebut, Plt Bupati didampingi Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, serta para pimpinan perangkat daerah terkait, antara lain DPMPTSP, DPUTR, Inspektorat, BPKAD, DLH, dan perwakilan ESDM Provinsi Jawa Tengah.

“Tadi kami beraudiensi dan berdiskusi dengan teman-teman dari Sukolilo. Mereka menyampaikan beberapa titik tambang ilegal dan sudah langsung kita sikapi. Ke depan, kita akan bersinergi terkait hal ini,” tegas Plt Bupati.

Pemerintah Kabupaten Pati juga menekankan bahwa penanganan tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga pemulihan lingkungan melalui langkah rehabilitasi lahan.

Upaya ini dilakukan dengan menggandeng investor yang berkomitmen mendukung penyediaan bibit tanaman keras di wilayah Sukolilo dan Tambakromo.

“Rehabilitasi harus berjalan seiring dengan penertiban. Kita ingin fungsi ekologis kawasan Kendeng bisa pulih dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator JMPPK, Gunretno, menyampaikan bahwa pemahaman menyeluruh terhadap kondisi Pegunungan Kendeng menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.

Ia menilai langkah dialog ini penting sebagai ruang penyampaian aspirasi masyarakat.

“Pemimpin daerah harus memahami persoalan Kendeng secara utuh, agar kebijakan yang diambil tidak berdampak buruk bagi kelestarian alam,” ujar Gunretno.

Ke depan, koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan instansi provinsi, khususnya ESDM, diharapkan semakin intensif guna memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan serta mencegah kerusakan ekosistem Pegunungan Kendeng.

Pemkab dan Muhammadiyah Pati Perkuat Sinergi di Momentum Halal Bihalal

April, 14, 26

Cakranusantara.net, Pati || Minggu, 12 April 2026 — Semangat kebersamaan dan silaturahmi mewarnai kegiatan Halal Bihalal Muhammadiyah Kabupaten Pati yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, jajaran Forkopimda, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pati beserta jajaran, serta perwakilan dari Polresta dan Kodim Kabupaten Pati.

Momentum ini menjadi ajang mempererat hubungan antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen dalam membangun sinergi untuk kemajuan bersama.

Dalam Kesempatan tersebut, Plt. Bupati Pati menyampaikan harapannya agar hubungan yang telah terjalin antara Muhammadiyah dan Pemerintah Kabupaten Pati dapat terus diperkuat.

“Saya berharap kerja sama kemitraan strategis dan sinergitas yang selama ini telah terjalin baik antara Muhammadiyah dan Kabupaten Pati dapat terus ditingkatkan dengan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat yang kuat,” ujarnya.

Kegiatan Halal Bihalal tersebut juga diisi dengan tausiah oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Ia berharap melalui kegiatan ini, dapat terbangun komitmen bersama dalam memperkuat persatuan serta kerja sama antar elemen masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan halal bihalal ini kita memiliki komitmen untuk bersatu bersama-sama saling bekerja sama dalam memajukan bangsa dan negara, dalam rangka kita menciptakan Indonesia yang aman, Indonesia damai, dan Indonesia yang maju,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, dilakukan pula peresmian gedung baru Balai Latihan Kerja Komunitas Muhammadiyah yang ditandai dengan penandatanganan mockup oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah didampingi oleh Plt. Bupati Pati serta Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pati.

Chandra Hadiri Pembukaan Mini Expo Bank Jateng

April, 14, 26

Cakranusantara.net, Pati || Senin, 13 April 2026 — Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Mini Expo Bank Jateng yang digelar di halaman Bank Jateng Kabupaten Pati, Senin (13/4). Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-63 Bank Jateng.

Mini expo tersebut menghadirkan berbagai layanan dan penawaran menarik bagi masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan berbagai layanan tambahan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk layanan otomotif.

“Tadi juga ada kepemilikan sepeda motor, dan yang luar biasa adalah selama lima hari ada servis gratis untuk motor tertentu di halaman BPD Jateng,” tambahnya.

Kayu Jati Aset Daerah Kabupaten Pati Dicaplok Perhutani

April, 13, 26

Cakranusantara.net, Pati || Dugaan praktik “pencaplokan” aset di pinggir jalan Kecamatan Tlogowungu memicu amarah warga. Aktivitas pengangkutan Kayu Jati turut Desa Guwo kini menjadi bola panas.

Warga mencurigai adanya upaya klaim sepihak atas pohon-pohon yang diduga bukan milik Perhutani, melainkan aset Dinas Pekerjaan Umum atau pemerintah daerah, Senin (13/04/2026).

Pantauan tim awak media di lapangan menunjukkan proses eksekusi jati yang telah lama tumbang. Namun, warga mengendus keganjilan, posisi pohon tersebut hanya berjarak sekitar 2 meter dari bahu jalan—wilayah yang secara umum berada di luar batas hutan negara.

“Kami tidak bodoh. Pohon ini sudah berbulan-bulan dibiarkan, kenapa baru sekarang dieksekusi saat harga kayu melambung? Jaraknya cuma 2 meter dari jalan, ini jelas-jelas diduga bukan lahan Perhutani,” cetus seorang warga dengan nada geram saat melintas di lokasi.

Ketidakjelasan batas wilayah hutan dan jalan memicu spekulasi liar di tengah masyarakat. Warga menuntut Perhutani menunjukkan bukti otentik peta wilayah agar tidak ada kesan “asal angkut” terhadap aset yang bukan haknya.

Saat dikonfrontasi, para pekerja di lokasi berdalih mereka hanya menjalankan perintah atasan untuk menyetorkan kayu tersebut ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Kabupaten Pati. Namun, jawaban normatif tersebut dinilai tidak menjawab akar masalah mengenai status legalitas lahan.

Hingga berita ini viral, pihak manajemen Perhutani maupun Dinas terkait di Kabupaten Pati masih memilih bungkam seribu bahasa. Bungkamnya otoritas terkait semakin memperkuat dugaan adanya permainan di balik pengangkutan kayu jati berusia puluhan tahun tersebut.

Apakah ini murni tugas negara, atau ada oknum yang mencoba memanfaatkan kekaburan batas lahan demi keuntungan pribadi? Masyarakat Tlogowungu kini menagih transparansi dan keadilan atas aset yang ada di tanah mereka. An

DPUTR Kabupaten Pati Melakukan Perawatan Sepanjang Jalan Mr Iskandar

April, 14, 26

Cakranusantara.net, Pati | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati melakukan perawatan sepanjang jalan Mr. Iskandar, Kecamatan/ Kabupaten Pati. Lantaran mengalami kerusakan banyaknyalobang, Senin (13/4/2026).

Kepala DPUTR Kabupaten Pati, Riyoso melalui Kabid Bina Marga, Hasto Utomo mengatakan, jika pihaknya pada minggu ini mendapatkan masukan dari masyarakat setempat jika pada jalan Mr. Iskandar mengalami kerusakan sehingga bisa membahayakan para pengemudi.

“Kami melakukan perawatan disepanjang jalan mr. Iskandar yang ditindaklanjuti bagian pemeliharaan DPU dengan cara dilakukan penambalan menggunakan campuran aspal panas,” terangnya.

Pada Minggu ini belum ada Progres pembangunan jalan baru bisa melakukan perawatan saja. Kemungkinan Minggu depan baru mendapatkan petunjuk dari Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati.

“Kemungkinan pada pekan depan baru akan dikasih petunjuk dari pak Plt untuk memulai tender/mini kompetisi,” sambungnya. Rmn

Tepat Waktu, LKPD Unaudited 2025 Tuai Apresiasi BPK

April, 13, 26

Cakranusantara.net, Semarang || 30 Maret 2026 — Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, hari ini, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, di auditorium BPK Jateng.

Acara penyerahan LKPD Kabupaten Pati dilakukan secara serentak bersama Pemprov dan Kabupaten/Kota lainnya se-Jateng.

LKPD tersebut disampaikan Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi dan para kepala daerah se-Jateng kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jateng Ahmad Luthfi H. Rahmatullah.

Penyampaian LKPD Unaudited tersebut disertai sambutan Gubernur Jawa Tengah. Dan acara tersebut juga dihadiri oleh para sekretaris daerah, inspektur dan kepala BPKAD se-Jateng.

Penyampaian LKPD Unaudited ini, menurut Chandra, merupakan bentuk pemenuhan amanat undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dilakukan pemeriksaan.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jateng menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menyelesaikan LKPD Tahun 2025 Unaudited dan menyampaikannya tepat waktu kepada BPK.

“Dibutuhkan komitmen, kerja keras, dan kerja sama seluruh jajaran. Kami sangat mengapresiasi dedikasi Bapak dan Ibu sekalian,” ujarnya.

Luthfi H. Rahmatullah juga menyampaikan bahwa atas LKPD yang telah diterima, BPK akan segera melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan apakah penyajian laporan keuangan telah wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Lebih lanjut, Kepala BPK Perwakilan Jateng berharap komunikasi antara tim pemeriksa dan pemerintah daerah dapat terjalin dengan baik sehingga pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Menutup sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Jateng mengajak seluruh kepala daerah untuk sama-sama menjaga semangat tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel.

“Laporan keuangan yang wajar bukan sekadar soal opini BPK, ia mencerminkan seberapa baik kita melayani masyarakat, seberapa amanah kita dalam mengelola uang rakyat,” ucap Luthfi H. Rahmatullah.

Menteri IMIPAS Tegaskan Komitmen Berantas Peredaran Narkotika di Lapas dan Rutan

April, 10, 26

Cakranusantara.net, Jakarta || Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) , Agus Andrianto menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan), menyusul sorotan dari Anggota Komisi III DPR RI terkait masih adanya praktik peredaran narkotika di dalam lapas.

Dalam keterangannya, Menteri Agus menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan yang diberikan oleh Komisi III DPR RI sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap sistem pemasyarakatan.

“Kami memandang hal ini sebagai bentuk kepedulian bersama dalam memperkuat upaya pemberantasan narkotika. Segala bentuk peredaran narkotika, baik yang melibatkan warga binaan maupun oknum petugas, merupakan pelanggaran serius dan tidak akan kami toleransi,” kata Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kamis (9/4/2026)

Menteri Agus menjelaskan bahwa berbagai langkah konkret terus dilakukan untuk memperketat pengawasan dan menutup celah peredaran narkotika di lapas dan rutan. Upaya tersebut meliputi antara lain penguatan sistem keamanan berbasis teknologi, seperti pemasangan CCTV terintegrasi , serta peningkatan intensitas razia rutin dan insidentil bekerjasama dengan aparat penegak hukum seperti BNN dan Kepolisian

Kementerian Imipas juga memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), guna melakukan penindakan secara terpadu.

Dalam aspek internal, penegakan disiplin dan integritas petugas menjadi perhatian utama. Kementerian Imipas memastikan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum petugas akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami berkomitmen untuk menindak tanpa pandang bulu. Jika ada petugas yang terbukti terlibat, sanksi tegas hingga proses hukum akan diberlakukan,” ujar Menteri Agus.

Ia menyebutkan bahwa sudah ada sejumlah oknum petugas yang dijatahi hukuman disiplin hingga tingkat berat dan pemecatan karena terbukti terlibat peredaran narkotika, bahkan ada beberapa di antaranya yang dipindahkan ke Lapas ke Nusakambangan.

Pemindahan warga binaan bandar dan high risk sampai saat ini sudah menyentuh angka 2284 orang.

Menteri Agus menyebutkan bahwa pemindahan warga binaan bandar dan high risk ke Nusakambangan bukan hanya sekedar pemindahan. Tujuan pertamanya adalah dengan memindahkan “biang kerok” narkotika di lapas dan rutan, maka diharapkan dapat membersihakn lapas rutan tersebut dari transaksi dan interaksi narkotika.

Tujuan selanjutnya adalah sebagai tindakan represif dan rehabilitatif kepada warga binaan high risk tersebut agar menyadari kesalahannya dan dapat mengikuti proram pembinaan dengan baik, untuk saat kembali ke masyarakat sebagai warga binaan yang mandiri.

Untuk itu , Kementerian Imipas juga terus memperkuat program pembinaan bagi warga binaan, termasuk program rehabilitasi dan pembinaan kepribadian, guna mencegah keterlibatan kembali dalam penyalahgunaan narkotika bekerja dengan pihak terkait baik sesama institusi pemerintah maupun NGO (organisasi non pemerintah)

Menteri Agus menekankan bahwa permasalahan peredaran narkotika di lapas dan rutan merupakan isu kompleks yang memerlukan penanganan menyeluruh dan kolaboratif. Ia mengatakan bahwa sangat menerima masukan dan membuka ruang diskusi agar penanganan permasalahan peredaran narkotika di lapas dan rutan ini dapat teratasi lebih optimal.

“Kami akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar lapas dan rutan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang aman, bersih dari narkotika, dan mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan,” pungkasnya.

Peringati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, Lapas Pati Gelar Razia dan Tes Urine

April, 6, 26

Cakranusantara.net, Pati || Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati melaksanakan tes urine yang diikuti oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP) serta pegawai.

Kegiatan ini merupakan langkah deteksi dini guna mencegah dan memastikan tidak adanya penyalahgunaan narkoba di lingkungan lapas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh peserta dinyatakan negatif, sehingga menunjukkan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba.

Selain itu, Lapas Kelas IIB Pati juga menggelar razia gabungan bersama TNI dan Polri yang diawali dengan apel bersama. Petugas melakukan penggeledahan secara menyeluruh pada kamar hunian WBP untuk mengantisipasi adanya peredaran barang terlarang.

Dari hasil razia tersebut, petugas masih menemukan sejumlah barang terlarang berupa senjata tajam, kartu Remi, dan kompor portabel yang kemudian langsung diamankan guna menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga lingkungan lapas tetap aman dan kondusif.

“Dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, kami menegaskan komitmen untuk menjaga Lapas tetap bersih dari narkoba dan barang terlarang. Sinergi bersama TNI dan Polri akan terus kami perkuat sebagai upaya preventif dan deteksi dini,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar serta akan terus dilaksanakan secara berkala.