Dorong Gerakan Gemar Membaca WBP, Lapas Pati dan Perpusda Perkuat Kolaborasi Literasi

Juli, 25, 26

Cakranusantara.net, Pati || Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati dalam rangka kerja sama program Silang Layan Perpustakaan sebagai upaya meningkatkan akses literasi bagi warga binaan.

Rombongan Lapas Pati diterima langsung oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati, Sukardi, didampingi Ketua Tim Layanan dan Deposit Perpustakaan, Bina, serta Sekretaris Dinas, Eko. Pertemuan tersebut membahas mekanisme peminjaman koleksi buku, penyusunan nota kesepahaman (MoU), hingga peluang kerja sama di bidang kearsipan.

Melalui program silang layan tersebut, Perpustakaan Daerah Kabupaten Pati akan meminjamkan sekitar 150–200 eksemplar buku kepada Lapas Kelas IIB Pati. Seluruh koleksi akan didata dan dipinjamkan berdasarkan nota kesepahaman dengan masa berlaku awal selama tiga bulan.

Setiap peminjaman buku berlaku selama satu bulan dan dapat diperpanjang hingga tiga kali, sebelum nantinya dikembalikan ke Perpustakaan Daerah.

Selain itu, kedua belah pihak juga membahas rencana penyusunan MoU yang lebih luas terkait program silang layan, pendampingan pengelolaan kearsipan, pemanfaatan koleksi digital melalui aplikasi i-Pati Pintar, serta penguatan budaya literasi melalui gerakan satu ASN menyumbangkan satu buku kepada Perpustakaan Daerah.

Kalapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkaya koleksi bacaan di perpustakaan Lapas sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan kepribadian warga binaan.

Menurutnya, kemudahan akses terhadap bahan bacaan yang beragam akan memberikan ruang belajar yang lebih luas serta menumbuhkan minat baca sebagai bekal positif selama menjalani masa pidana.

Kedepan, Lapas Pati juga berharap kerja sama ini dapat berkembang tidak hanya pada layanan perpustakaan, tetapi juga pendampingan pengelolaan arsip dan program literasi lainnya yang mendukung peningkatan kualitas layanan publik.

Lapas Pati Bersama SPNF Kabupaten Pati Laksanakan MPLS sebagai Awal Program Pendidikan Kesetaraan bagi Warga Binaan

Juli, 25, 26

Cakranusantara.net, Pati || Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati bekerja sama dengan Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) Kabupaten Pati menyelenggarakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Kamis (23/07), bertempat di ruang pembinaan Lapas Kelas IIB Pati.

Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut dihadiri oleh 5 orang anggota SPNF Kabupaten Pati dan didampingi oleh Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja) serta Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan (Kasubsi Registrasi dan Bimkemas) Lapas Kelas IIB Pati.

Sebanyak 5 orang Warga Binaan yang mengikuti program pendidikan kesetaraan turut menjadi peserta dalam kegiatan tersebut.

MPLS dilaksanakan sebagai langkah awal dalam memberikan pengenalan kepada peserta didik mengenai lingkungan belajar, tata tertib, hak dan kewajiban peserta didik, serta mekanisme pembelajaran yang akan dijalani selama mengikuti program pendidikan di Lapas Kelas IIB Pati.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan semangat belajar dan membangun karakter positif warga binaan agar dapat mengikuti proses pendidikan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.

Kasi Binadik dan Giatja Lapas Kelas IIB Pati menyampaikan bahwa pendidikan merupakan salah satu program pembinaan yang memiliki peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia warga binaan.

“Melalui kegiatan MPLS ini, kami berharap warga binaan semakin termotivasi untuk mengikuti program pendidikan dengan sungguh-sungguh. Pendidikan menjadi bekal penting dalam meningkatkan kualitas diri sehingga mereka siap kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan produktif,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan SPNF Kabupaten Pati mengapresiasi sinergi yang telah terjalin dengan Lapas Kelas IIB Pati dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan bagi warga binaan.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan akses pendidikan kepada warga binaan sebagai bagian dari proses pembinaan.

“Program pendidikan merupakan salah satu bentuk pembinaan yang kami prioritaskan. Melalui kerja sama dengan SPNF Kabupaten Pati, kami berharap warga binaan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter sehingga lebih siap berintegrasi kembali dengan masyarakat setelah bebas nantinya,” ungkap beliau

Kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Antusiasme peserta terlihat selama mengikuti seluruh rangkaian MPLS, yang diharapkan menjadi awal yang baik bagi pelaksanaan program pendidikan kesetaraan di Lapas Kelas IIB Pati serta semakin memperkuat sinergi antara Lapas Kelas IIB Pati dan SPNF Kabupaten Pati dalam mendukung pembinaan warga binaan melalui pendidikan.

Kabupaten Layak Anak Butuh Kolaborasi dengan Dunia Usaha

Juli, 25, 26

Cakranusantara.net, Pati || Pembangunan Kabupaten Layak Anak tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah. Dunia usaha juga diharapkan berkontribusi melalui penyediaan lingkungan kerja yang ramah keluarga serta pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dan anak.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, saat membuka kegiatan Kebijakan Ramah Keluarga untuk Mendukung Kabupaten Layak Anak yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DinsosP3AKB) Kabupaten Pati di Ruang Joyokusumo, Selasa (21/7/2026).

Chandra menegaskan, terwujudnya Kabupaten Layak Anak membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor usaha yang memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan pekerja perempuan sekaligus tumbuh kembang anak.

“Pembangunan Kabupaten Layak Anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan komitmen dunia usaha dalam menciptakan lingkungan kerja yang ramah keluarga,” tegas Chandra.

Ia menjelaskan, perusahaan didorong memenuhi hak-hak pekerja perempuan melalui penyediaan ruang laktasi, ruang konsultasi, fasilitas ramah anak, serta pemenuhan hak cuti melahirkan dan menyusui. Upaya tersebut dinilai penting mengingat di sejumlah perusahaan mayoritas tenaga kerjanya merupakan perempuan.

“Perhatian terhadap kesejahteraan ibu dan anak merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat, berkualitas, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” ujarnya.

Selain mendorong perusahaan menerapkan kebijakan yang berpihak pada keluarga, Pemerintah Kabupaten Pati juga berkomitmen memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan dunia usaha. Sinergi tersebut diharapkan mampu membantu penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi perusahaan sekaligus menjaga iklim investasi di Kabupaten Pati tetap kondusif.

“Pemerintah daerah akan terus menjadi mitra dunia usaha. Kami ingin investasi tumbuh, lapangan kerja bertambah, dan masyarakat Pati memperoleh manfaat sebesar-besarnya,” kata Chandra.

Ia menambahkan, pemerintah akan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri. Di sisi lain, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan juga akan terus diprioritaskan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala DinsosP3AKB Kabupaten Pati beserta narasumber dan fasilitator. Peserta terdiri atas perwakilan dunia usaha dari berbagai sektor, antara lain media, industri, rumah sakit, perbankan, dan pusat perbelanjaan.

Pati Siapkan Skema Subsidi Angkutan Sekolah Gratis “Aku Sadar”

Juli, 25, 26

Cakranusantara.net, Pati || Pemerintah Kabupaten Pati tengah mematangkan skema subsidi angkutan sekolah gratis bagi pelajar sebagai upaya menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau.

Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, saat meluncurkan Trayek Angkutan Sekolah AKU SADAR (Awak Angkutan Perdesaan Berdaya dan Sejahtera) di SMP Negeri 4 Pati, Selasa (21/7/2026).

Program yang diinisiasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pati itu bertujuan meningkatkan keselamatan pelajar sekaligus menghidupkan kembali layanan angkutan perdesaan.

“Keselamatan anak-anak saat berangkat dan pulang sekolah harus menjadi prioritas. Karena itu, kami akan mengkaji berbagai skema subsidi transportasi sekolah yang telah terbukti efektif diterapkan di sejumlah daerah sebagai referensi. Harapannya, ke depan layanan angkutan sekolah yang aman, nyaman, dan gratis dapat diwujudkan di Kabupaten Pati,” kata Chandra.

Ia menegaskan seluruh armada angkutan sekolah harus memenuhi standar kelaikan jalan. Menurutnya, kondisi kendaraan yang layak menjadi syarat utama untuk menjamin keamanan dan kenyamanan siswa selama perjalanan, sekaligus memberikan ketenangan bagi orang tua.

Chandra juga mengingatkan masih banyak pelajar tingkat SMP yang mengendarai sepeda motor meski belum memenuhi persyaratan berkendara.

“Saya mengajak sekolah, guru, orang tua, dan kepolisian untuk bersama-sama mengawasi agar siswa yang belum memenuhi syarat tidak membawa sepeda motor ke sekolah,” tegasnya.

Selain meningkatkan keselamatan, Pemkab Pati juga mendorong angkutan perdesaan menjadi bagian dari pelayanan publik yang lebih produktif. Salah satunya melalui pemanfaatan armada untuk mendukung kegiatan outing class sekolah, sehingga dapat menunjang sektor pendidikan sekaligus menggerakkan destinasi wisata daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, Tony Romas Indriarsa, menjelaskan Program AKU SADAR merupakan strategi pemberdayaan angkutan perdesaan melalui empat langkah utama, yakni pengembangan trayek angkutan sekolah, kerja sama layanan angkutan untuk kegiatan outing class, peningkatan kapasitas pengemudi, serta rencana penerapan subsidi angkutan sekolah mulai 2027.

“Program ini dirancang untuk mengurangi kemacetan pada jam berangkat dan pulang sekolah, menekan penggunaan sepeda motor oleh pelajar yang belum memenuhi syarat berkendara, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengemudi angkutan perdesaan melalui pemanfaatan armada yang lebih optimal,” ujar Tony.

Peluncuran Trayek Angkutan Sekolah AKU SADAR dihadiri Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Kepala Jasa Raharja Kabupaten Pati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta seluruh kepala SMP negeri se-Kota Pati, Ketua DPC Organda Kabupaten Pati, serta Ketua Koperasi Armada Sejahtera Kabupaten Pati.

Peserta kegiatan terdiri atas para pengemudi angkutan perdesaan yang mengoperasikan trayek angkutan sekolah dan perwakilan siswa SMP Negeri 4 Pati yang mengikuti simulasi penggunaan angkutan sekolah.

Forum LSM dan Media Bersatu Gelar Audiensi dengan Disdik Pati, Soroti Seragam Sekolah

Juli, 25, 26

Cakranusantara.net, Pati || Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Media Bersatu menggelar audiensi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kabupaten Pati pada Jum’at (17/7/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian publik, mulai dari pengadaan seragam siswa SMP, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), pengukuhan 242 kepala sekolah, hingga penggunaan dana donasi kebencanaan.

Dalam audiensi tersebut, persoalan pengadaan seragam sekolah menjadi salah satu topik utama yang dipertanyakan peserta. Menanggapi hal itu, perwakilan Disdik menegaskan bahwa sekolah tidak mewajibkan peserta didik membeli seragam di sekolah maupun melalui penyedia tertentu.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Sunarji, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa pihak sekolah hanya menyediakan akses kepada penyedia seragam sebagai bentuk pelayanan, bukan sebagai kewajiban. Menurutnya, orang tua atau wali murid tetap memiliki kebebasan untuk membeli seragam di tempat lain.

“Seragam tidak diwajibkan dibeli di sekolah. Sekolah hanya memfasilitasi melalui penyedia dan tidak ada unsur pemaksaan,” jelas Sunarji dalam audiensi.

Namun, pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari sejumlah peserta audiensi. Salah satu peserta, Arie, menyampaikan bahwa kondisi di lapangan dinilai berbeda dengan penjelasan resmi Disdik.

Ia mengaku menemukan adanya praktik yang mengarahkan wali murid baru untuk membeli kain seragam di toko kain maupun kepada perorangan yang ditunjuk oleh pihak sekolah. Menurut Arie, dugaan tersebut diperkuat dengan adanya kartu pengambilan seragam yang dibagikan kepada wali murid saat proses daftar ulang untuk mengambil seragam.

Selain itu, peserta audiensi juga menyoroti besaran biaya kain seragam yang dinilai bervariasi di setiap sekolah. Berdasarkan informasi yang disampaikan, harga paket kain seragam berkisar antara Rp1,4 juta hingga Rp1,56 juta untuk empat stel kain. Nilai tersebut disebut belum termasuk seragam olahraga maupun jas sekolah.

Forum LSM dan Media Bersatu meminta agar Disdik melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan kebijakan di sekolah sehingga tidak terjadi perbedaan antara aturan yang telah disampaikan dengan praktik di lapangan.

Pada kesempatan yang sama, Sunarji juga memberikan penjelasan mengenai pengukuhan kepala sekolah. Ia mengatakan terdapat 250 calon kepala sekolah yang telah mengikuti proses seleksi. Namun, dari jumlah tersebut hanya 242 orang yang memenuhi persyaratan dan dapat dikukuhkan sebagai kepala sekolah.

Terkait pengelolaan dana donasi kebencanaan, Sunarji menjelaskan bahwa dana tersebut bukan merupakan dana milik PMI. Donasi berasal dari penggalangan bantuan yang dilakukan dua kali di lingkungan satuan pendidikan sebagai bentuk kepedulian terhadap bencana banjir yang terjadi di Sumatra maupun Kabupaten Pati.

Dari hasil penggalangan tersebut terkumpul dana sekitar Rp302 juta yang sempat disetorkan, kemudian ditarik kembali oleh Dinas Pendidikan untuk disesuaikan dengan kebutuhan penyaluran.

Dana tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan penanganan kebencanaan bersama sejumlah instansi, di antaranya Disperkim, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Setelah seluruh pengeluaran, masih tersisa dana sekitar Rp215 juta.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Paryanto, menegaskan bahwa pihaknya telah berulang kali melakukan sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan agar tidak melakukan pungutan maupun kewajiban yang membebani peserta didik dan orang tua.

Ia menyebutkan bahwa Disdik telah menginstruksikan sekolah untuk tidak melakukan iuran, pungutan kegiatan piknik, penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS), maupun mewajibkan pembelian seragam kepada peserta didik.

Forum LSM dan Media Bersatu berharap seluruh kebijakan yang telah disampaikan Dinas Pendidikan benar-benar diterapkan secara konsisten di seluruh sekolah. Mereka juga meminta adanya evaluasi dan pengawasan yang lebih intensif agar tidak muncul dugaan praktik yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga pelayanan pendidikan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat. Rm

DPUTR Berikan Klarifikasi, Retribusi Warung Maryati Ditetapkan Rp10 Ribu per Meter Pesegi Dalam Tahun

Juli, 25, 26

Cakranusantara.net, Pati || Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati memberikan klarifikasi terkait video yang viral di media sosial mengenai dugaan penarikan “pajak warung” di Desa Kebolampang, Kecamatan Winong, Jum’at (17/7/2026).

DPUTR menegaskan bahwa pungutan yang dilakukan bukan merupakan pajak warung, melainkan retribusi pemanfaatan aset daerah berupa tanah lambiran yang berada di Daerah Irigasi (DI) Cabean.

Kepala DPUTR Kabupaten Pati melalui keterangan resminya menjelaskan bahwa pemilik warung, Maryati, sebelumnya telah mengajukan permohonan izin pemanfaatan tanah lambiran irigasi yang digunakan sebagai lokasi usahanya.

Besaran retribusi tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan tarif pemanfaatan tanah aset irigasi sebesar Rp10.000 per meter persegi per tahun.

Lahan yang dimanfaatkan memiliki luas 28 meter persegi, sehingga retribusi yang dikenakan sebesar Rp280.000 per tahun. Karena izin diterbitkan untuk jangka waktu tiga tahun, total retribusi yang harus dibayarkan mencapai Rp840.000, berlaku mulai 13 Juli 2026 hingga 13 Juli 2029.

DPUTR juga membantah informasi yang beredar bahwa petugas mengancam akan membongkar warung apabila retribusi tidak dibayarkan. Berdasarkan keterangan petugas di lapangan, tidak ada penyampaian ancaman tersebut.

Selain itu, proses penarikan retribusi telah dikomunikasikan dengan pemilik warung, dan yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan.

Sebagai bentuk administrasi, DPUTR juga menyertakan bukti setoran ke bank, dokumen izin pemanfaatan tanah lambiran irigasi, serta dasar hukum berupa Perda Nomor 1 Tahun 2024 sebagai pendukung penjelasan atas retribusi tersebut.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Pati menegaskan bahwa nominal Rp840 ribu yang ramai diperbincangkan di media sosial merupakan akumulasi retribusi pemanfaatan lahan selama tiga tahun, bukan pungutan pajak terhadap usaha warung. Rmn

HKG PKK Jadi Momentum Perkuat Komitmen Seluruh Kader

Juli, 25, 26

Cakranusantara.net, Pati || Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 harus menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh kader dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK, bukan sekadar kegiatan seremonial. Penegasan itu disampaikan Plt Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Pati, Dwi Risma Ardhi Chandra, saat Puncak Peringatan HKG PKK ke-54 Tingkat Kabupaten Pati Tahun 2026 di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (15/7/2026).

Menurut Dwi, penguatan komitmen tersebut menjadi kunci untuk mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.

“Peringatan HKG PKK ke-54 bukan sekadar seremonial, tetapi momentum memperkuat komitmen seluruh kader PKK dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK,” tegas Dwi.

Ia mengatakan, tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045” menegaskan posisi PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan berbasis keluarga. Karena itu, seluruh kader diharapkan terus memperkuat perannya sebagai penggerak keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

“PKK harus terus menjadi penggerak keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera sebagai fondasi pembangunan bangsa,” ujar Dwi.

Sementara itu, Plt Bupati Pati yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Pati menyampaikan bahwa peringatan HKG PKK merupakan momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pelaksanaan 10 Program Pokok PKK agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Ia menambahkan, PKK memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, mempercepat penurunan stunting, memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan pendidikan anak, serta membangun keluarga yang harmonis dan berkarakter.

Pemerintah Kabupaten Pati juga mendorong kader PKK agar adaptif terhadap perkembangan digital melalui pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi, promosi program, dan peningkatan literasi keluarga.

“Mari kita jadikan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 ini sebagai ajang untuk semakin menguatkan komitmen, mempererat kebersamaan, dan meneguhkan semangat pengabdian agar PKK terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Dwi.

Puncak Peringatan HKG PKK ke-54 Tingkat Kabupaten Pati selain diikuti oleh para pengurus PKK, juga dihadiri oleh perwakilan kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Pati, sejumlah organisasi wanita, Ketua TP PKK kecamatan, Ketua TP PKK desa, serta kader PKK se-Kabupaten Pati.

Kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan gerakan PKK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berbasis keluarga.

Dari Langkah Sederhana Eratkan Silaturahmi dengan Masyarakat : Lapas Kelas IIB Pati Salurkan Bantuan Sembako

Juli, 25, 26

Cakranusantara.net, Pati || Kepedulian kepada sesama dapat diwujudkan melalui langkah-langkah sederhana yang membawa manfaat. Berangkat dari semangat tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat Gambiran, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, pada Jumat (17/7/2026).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, bersama jajaran pejabat struktural ini menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat hubungan baik dengan masyarakat di sekitar wilayah kerja Lapas.

Pada kesempatan tersebut, sebanyak 10 paket sembako diserahkan kepada masyarakat. Setiap paket berisi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti beras, minyak goreng, gula, mi instan, teh, dan bahan pangan lainnya.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi wujud nyata semangat berbagi dan kepedulian kepada sesama.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari komitmen Lapas untuk terus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat.

“Kami berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Meskipun sederhana, kami ingin berbagi kebahagiaan dan mempererat silaturahmi. Semoga semangat saling peduli ini terus tumbuh dan menjadi pengingat bahwa kebaikan selalu memiliki arti ketika dilakukan dengan tulus,” ujar Suprihadi.

Proyek Rehabilitasi Jalan Winong Jakenan dan Tluwah Sembaturagung Capai 85 Persen

Juli, 25, 26

Aspal Hotmix
Photo : Pekerjaan AC-BC L, Rehabilitasi Jalan Winong – Jakenan Segmen 1, HU

Cakranusantara.net, Pati || Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati memastikan pekerjaan rehabilitasi Jalan Winong–Jakenan dan Jalan Tluwah–Sembaturagung telah mencapai progres sekitar 85 persen, Jum’at (17/7/2026).

Kepala DPUTR Kabupaten Pati, Riyoso, melalui Kepala Bidang Bina Marga, Hasto Utomo, mengatakan bahwa kedua proyek tersebut memiliki total pagu anggaran sebesar Rp5,09 miliar dan dikerjakan oleh CV Wahana Karya Mandiri dengan masa pelaksanaan selama 120 hari kalender.

Hasto Utomo menjelaskan, penanganan Jalan Winong–Jakenan meliputi rehabilitasi sepanjang 1.450 meter dengan lebar bervariasi antara 4,5 hingga 6 meter menggunakan perkerasan aspal hotmix.

Selain itu, juga dilakukan pembangunan bahu jalan beton di sisi kanan dan kiri masing-masing selebar 1 meter dengan total panjang sekitar 2,6 kilometer.

Beton
Photo : Pekerjaan Beton FS 45, Rehabilitasi Jalan Tluwah – Sembaturagung, HU

Sementara itu, rehabilitasi Jalan Tluwah–Sembaturaguung dikerjakan sepanjang 270 meter dengan lebar 5 meter menggunakan konstruksi rigid beton.

“Progres pekerjaan saat ini sudah mencapai sekitar 85 persen. Tinggal pekerjaan bahu jalan satu sisi dan penyelesaian marka jalan serta  pekerjaan perapian,” ujar Hasto Utomo.

Ia menambahkan, pekerjaan beton FS 45 pada ruas Jalan Tluwah–Sembaturagung telah selesai. Sementara pada ruas Jalan Winong–Jakenan, pekerjaan lapis aspal beton AC-BC untuk Segmen 1 dan Segmen 2 juga telah dilaksanakan.

DPUTR Kabupaten Pati berharap seluruh pekerjaan dapat segera rampung sesuai jadwal sehingga masyarakat dapat menikmati akses jalan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung kelancaran mobilitas maupun aktivitas perekonomian di wilayah tersebut. Rmn

Kolaborasi Lapas Pati dan SPNF SKB Kabupaten Pati, Bekali Peserta MPLS dengan Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Hukum

Juli, 25, 26

Cakranusantara.net, Pati || Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembinaan generasi muda melalui partisipasi sebagai narasumber pada kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SPNF Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Pati.

Kehadiran Lapas Pati merupakan tindak lanjut atas surat permohonan narasumber dari SPNF SKB Kabupaten Pati Nomor 800/1104/2026 tertanggal 10 Juli 2026

Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu, 15 Juli 2026, di Aula SPNF SKB Kabupaten Pati tersebut menghadirkan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja) Lapas Kelas IIB Pati, Bapak Wahyu Kusriyono Qorim, sebagai narasumber dengan materi “Wawasan Kebangsaan dan Kriminalitas”.

Dalam pemaparannya, Wahyu Kusriyono Qorim mengajak para peserta didik Paket A, B, dan C untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, menjunjung tinggi norma hukum, serta menjauhi segala bentuk perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana.

“Generasi muda harus memiliki karakter yang kuat, cinta tanah air, serta memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi hukum. Melalui kegiatan ini kami berharap peserta semakin sadar akan pentingnya menjaga pergaulan, menghormati aturan, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab sehingga tidak terjerumus dalam perilaku kriminal,” Ujar Beliau

Materi yang disampaikan juga memberikan gambaran mengenai dampak negatif tindak kriminal terhadap masa depan seseorang, sekaligus menanamkan pentingnya integritas, disiplin, dan tanggung jawab sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, menyampaikan bahwa keterlibatan Lapas Pati dalam kegiatan pendidikan merupakan bagian dari upaya membangun sinergi dengan berbagai instansi untuk meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

“Lapas tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan bagi warga binaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai langkah preventif. Kami menyambut baik kolaborasi dengan SPNF SKB Kabupaten Pati dan berharap kegiatan seperti ini dapat membentuk generasi muda yang berkarakter, memiliki wawasan kebangsaan, serta taat terhadap hukum,” ungkap Beliau

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Pati berharap para peserta MPLS tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan dan bahaya kriminalitas, tetapi juga termotivasi untuk menjadi generasi yang berintegritas, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Kolaborasi antara Lapas Pati dan SPNF SKB Kabupaten Pati diharapkan dapat terus terjalin sebagai bagian dari upaya bersama dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan berkarakter.