Cakranusantara.net, Pati || Penanganan jalan poros desa di Kabupaten Pati menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) besar yang harus segera diselesaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Pasalnya, keberadaan infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya sektor pertanian.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengungkapkan bahwa tingkat kemantapan jalan kabupaten saat ini sudah mencapai sekitar 80 persen. Pemkab menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 83 persen pada 2027. Namun, penanganan jalan poros desa masih jauh tertinggal karena baru mencapai sekitar 6 persen.
Hal itu disampaikan Chandra dalam kegiatan Sosialisasi Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan Pendanaan APBD 2026 yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati di Aula DPUTR, Selasa (10/11/2026).
“Jalan poros desa ini PR kita, padahal ini jalan perekonomian desa, terutama jalan pertanian,” tegas Chandra.
Menurutnya, Pemkab Pati harus menyusun skala prioritas agar pembangunan infrastruktur bisa menjawab kebutuhan masyarakat secara bertahap. Terlebih, melalui anggaran perubahan, pemerintah daerah telah menyiapkan sekitar Rp152 miliar untuk pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan 51 ruas jalan.
Dengan waktu pelaksanaan yang terbatas, Chandra meminta seluruh pihak memastikan pekerjaan berjalan sesuai sasaran. Kepala desa diminta terlibat langsung dalam pengecekan lokasi sebelum pekerjaan dimulai.
“Saya minta kepala desa ikut mengecek ruas jalan yang akan ditangani. Harus jelas, mulai kilometer berapa sampai kilometer berapa. Jangan sampai setelah dikerjakan justru muncul komplain karena ruas yang ditangani ternyata bukan yang dibutuhkan,” ujarnya.
Tak hanya kepala desa, para camat juga diminta melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur di wilayah masing-masing. Pendataan meliputi jalan kabupaten, jalan desa, jalan penghubung, jalan poros, hingga jalan pertanian.
Termasuk ruas jalan yang sebelumnya sudah diperbaiki tetapi kembali mengalami kerusakan. Seluruhnya harus masuk dalam evaluasi agar pemerintah memiliki gambaran nyata mengenai kebutuhan penanganan di lapangan.
Chandra mengatakan, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti keluhan masyarakat yang selama ini disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial.
“Awal Desember nanti kita agendakan pertemuan di setiap kecamatan bersama para kepala desa. Saya minta camat mengecek seluruh aduan yang masuk. Rencananya, dalam sehari kita bisa menjangkau dua kecamatan,” katanya.
Selain mendorong percepatan pembangunan, Chandra mengingatkan pemerintah desa agar tidak mengabaikan aspek administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. Seluruh dokumen harus dipersiapkan secara lengkap dan keterangan yang diberikan saat pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Pemkab Pati, lanjut Chandra, juga tengah berupaya mendapatkan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Langkah ini dilakukan di tengah berkurangnya transfer ke daerah dibandingkan tahun sebelumnya.
Bahkan, Pemkab Pati telah menyampaikan usulan tambahan bantuan infrastruktur kepada Kementerian Desa. Apabila terealisasi, dukungan anggaran tersebut berpotensi mencapai sekitar Rp200 miliar.
Sementara itu, Kepala DPUTR Kabupaten Pati, Riyoso, menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan merupakan bantuan keuangan khusus yang diperuntukkan bagi penanganan infrastruktur desa yang membutuhkan perhatian khusus.
Program tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Tahun 2023 yang saat ini tengah direncanakan untuk direvisi. Salah satu pertimbangannya adalah besaran bantuan per titik yang selama ini berkisar Rp200 juta dinilai belum mencukupi untuk menangani ruas jalan dengan panjang hingga beberapa kilometer.
“Pada APBD Perubahan 2026, bantuan ini dialokasikan untuk 184 desa di 21 kecamatan, dengan total 473 kegiatan. Rata-rata anggarannya sekitar Rp78,5 juta per kegiatan, sehingga total alokasinya mencapai sekitar Rp74,6 miliar,” terang Riyoso.
Ia menambahkan, pencairan bantuan dilakukan sekaligus sebesar 100 persen. Dengan mekanisme tersebut, kepala desa menjadi penanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan sekaligus penyelesaian administrasinya.
Riyoso meminta seluruh penerima bantuan segera merealisasikan pekerjaan setelah dana diterima. Penundaan pelaksanaan maupun keterlambatan penyelesaian dokumen pertanggungjawaban harus dihindari.
“Begitu dana cair, segera laksanakan pekerjaannya. Jangan menunda-nunda. Kepala desa bertanggung jawab penuh, sehingga administrasi harus segera diselesaikan. Tidak ada toleransi untuk temuan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan bantuan keuangan tersebut menjadi bagian dari objek pengawasan, baik oleh BPK maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di sisi lain, Chandra meminta pemerintah desa mulai mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi persoalan infrastruktur saat memasuki musim hujan pada Desember mendatang.
Koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), khususnya terkait normalisasi sungai, perlu diperkuat. Pemerintah desa juga diminta memetakan kondisi saluran irigasi dan titik-titik sungai yang berpotensi meluap sehingga langkah penanganan bisa dilakukan lebih dini.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pati, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Kepala DPUTR, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta para camat.
Adapun peserta kegiatan merupakan para kepala desa penerima Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan.
Komentar