Pemalang – Cakranusantara.net | Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 071 PD IV/Diponegoro Ny. Natania Yudha Airlangga, dalam kunjungannya mendampingi Komandan Korem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Yudha Airlangga, S.E., di Kodim 0711/Pemalang, meminta agar apa yang sudah dilakukan ibu-ibu anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XX Kodim Pemalang tersebut, dapat terus digali dan dipupuk serta dikembangkan kemampuannya diberbagai bidang ketrampilan.
Hal tersebut, dikatakannya saat meninjau stand-stand ketrampilan hasil karya, kreatifitas dan inovasi anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XX Kodim 0711/Pemalang, Rabu (18/5/2022) di Kantor Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XX Kodim 0711/Pemalang.
Dikatakan, dimasa pasca pandemi ini, kita harus bisa menggerakkan roda perekonomian khususnya para anggota Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 071.
“Apa yang dilakukan anggota Persit ini, sebagai upaya kita untuk memberikan karya, kreativitas dan inovasi guna menggerakkan perekonomian baik setiap anggota maupun masyarakatnya. Ini salah satu bentuk kita memajukan bangsa melalui daya kreativitas dan inovasi anggota Persit,” paparnya.
Karenanya, lanjutnya. Kembangkanlah segala upaya yang dimiliki, kemampuannya dibidang ketrampilan masing-masing,” terangnya.
Ny. Natania juga menghimbau agar ibu-ibu anggota Persit Kartika Chandra Kirana khususnya Cabang XX Kodim 0711/Pemalang dan Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 071 PD IV/Diponegoro umumnya, untuk tetap bisa berkreasi dan berinovasi sehingga bisa membuat hasil karya yang bisa untuk menambah kesejahteraan bagi keluarga.
Jakarta – Cakranusantara.net| Media sosial sedang diramaikan dengan kabar uang elektronik kartu E-toll tidak akan dipergunakan lagi di gerbang tol pada akhir tahun ini. Dikabarkan bahwa nantinya pembayaran tol akan digantikan dengan sistem Multi Lane Free Flow (MLFF).
Berdasarkan keterangan dari sumber detikcom di Bank Indonesia (BI) menyebutkan jika saat ini BI dan Kementerian PUPR sedang mendiskusikan konsep desain dan model bisnis MLFF. Termasuk ekosistem sistem pembayarannya.
Di sisi lain, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit juga pernah mengatakan sistem MLFF ini akan mulai diperkenalkan pada akhir 2022 atau akhir tahun ini.
Langkah ini menjadi inovasi dan transformasi digital di jalan tol dengan konsep intelligent toll road system (ITRS).
Danang juga menjelaskan teknologi MLFF akan diuji coba di beberapa ruas jalan tol pada tahun ini dan ditargetkan dapat beroperasi 100% pada akhir 2023.
Dengan kata lain, mulai akhir tahun ini pengguna sudah tidak akan menggunakan kartu e-toll untuk membayar biaya jalan tol lagi, melainkan dengan sistem MLFF.
Pati – Cakranusantara.net| Bertempat di Pendopo Kabupaten Pati, Bupati Haryanto, membuka orientasi dan bimbingan calon jamaah haji tahun 2022.
Bupati berharap kondisi kesehatan calon jemaah haji dijaga baik mulai saat persiapan hingga nanti sepulangnya dari tanah suci.
“Sebab itu merupakan hal terpenting guna menunjang aktifitas pada saat melaksanakan ibadah haji nantinya”, tegas Haryanto. Rabu (18/5/2022).
Selama menjabat Bupati, Haryanto mengaku sudah sembilan tahun memberangkatkan calon jamaah haji. Itupun belum pernah mendapat kloter kecil. Rata-rata kloternya antara 59 dan 60 lebih. Ia bersyukur, kali ni Kabupaten Pati mendapat kloter pertama.
“Mudah-mudahan pandemi semakin melandai. Apalagi Pak Presiden juga sudah memberikan kelonggaran. Kalau di ruang terbuka boleh buka masker. Mulane niki kulo wani buka masker niki. Biasane mboten wani buka masker”, imbuhnya.
Sempat tertunda lantaran dampak pandemi, akhirnya calon jamaah haji dapat berangkat tahun ini. Meski sudah mempunyai bekal dan pemahaman yang diberikan melalui manasik haji di masing-masing KBIH, namun Bupati tetap berpesan agar calon jamaah haji tetap memanfaatkan waktu yang ada untuk mempelajari dan mengkaji ilmu manasik haji yang diperoleh.
Karena, tambah Haryanto, rangkaian ibadah haji juga dipenuhi dengan aktivitas doa.“Yang penting adalah kita diberi sehat. Karena apa, karena ibadah ini tidak hanya ibadah ritualnya saja, tapi ibadah fisik. Karena kita kesana kemari towaf dan lain-lain itu membutuhkan waktu. Mudah-mudahan nanti maktabnya tidak terlalu jauh. Jadi oleh karena itu kita membutuhkan fisik yang kuat”, sambungnya.
Bupati Haryanto menyebut, saat ini antrian calon jemaah haji masih mencapai 40.000 yang belum berangkat. Dengan antrian mencapai 40 tahun. Bahkan ia menyebut, di negara Malaysia antrian jamaah haji mencapai 100 tahun.
Oleh karena itu, Haryanto mengajak kepada seluruh calon jamaah haji untuk selalu bersyukur bahwa di Indonesia antrian untuk berangkat ke tanah suci masih antara 35 hingga 40 tahun.
Sementara itu Kabag Kesra Setda Pati Abdul Kharis mengatakan, jumlah jamaah haji di tahun 2020 yang sempat tertunda sejumlah 1295. Sedangkan yang dipanggil masuk kuota pada tahun 2022 sejumlah 727 dan yang sudah registrasi ulang hingga terakhir 17 Mei sejumlah 693.
Meski sampai saat ini belum ada kepastian jadwal kloter, tapi Abdul Kharis menyebut, draf sementara Kabupaten Pati masuk kloter SOC 1 dan 2 yang akan masuk asrama haji pada tanggal 3 Juni 2022.
PATI – Cakranusantara.net | Akibat pro dan Kontra pada suatu Desa, berakibat tempat pendidikan jadi manja, kini Ratusan siswa SD Negeri Dukuhseti 02 Pati, Jawa Tengah melakukan aksi mogok sekolah.
Hal itu dipicu lantaran adanya dugaan penyerobotan lahan parkir dan lapangan olahraga milik sekolahan yang diduga dilakukan oleh pihak Desa. Sehingga dirasa kegiatan belajar mengajar (KBM) menjadi terganggu.
Ketua Komite mengatakan, karena lahan masih sengketa, kegiatan belajar mengajar di SDN Dukuhseti 2, terpaksa berhenti sementara waktu. Keputusan itu dilakukan oleh komite sekolah, serta para wali murid. Mereka meminta agar sengketa lahan segera diselesaikan. Sebab, jika masih berlanjut dikhawatirkan akan terus mengganggu kegiatan belajar mengajar.” Katanya.
Sebelum dicaplok pihak ketiga, lahan itu masih dalam sengketa dengan salah satu warga bernama Sunari (pemilik Sertifikat Hak Milik tanah) tersebut, sudah terbit sejak tahun 1997. Sedangkan sekolah itu sudah mulai diberdiri sejak tahun 1976, diduga ada permainan dalam penyertifikatan.” Ucapnya.
Pihak sekolah sudah meminta Sunari untuk mengajukan ke Pengadilan terkait keabsahan status Tanah itu menurut Hukum. Namun, ironisnya, hingga saat ini keluarga Sunari masih enggan mengajukan ke pengadilan, diduga takut terbongkar jika dalam proses penyertifikatan ada permainan mafia tanah.” Imbuhnya.
Belum kelar sengketa, tiba-tiba pihak Desa sudah meminta lahan SDN Dukuhseti 2 berukuran 7 x 14 meter untuk dijadikan tempat parkir balai Desa.
“Pihak Desa pun sudah membuat pondasi di lahan SDN Dukuhseti 02 pada bulan Maret lalu. Ini membuat kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan belajar mengajar terganggu.” Tutupnya.
Sementara itu, Kepala SDN Dukuhseti 02 Supriyadi membenarkan adanya penghentian kegiatan belajar mengajar sementara waktu. Ia mengaku mendapatkan permintaan itu baru tadi pagi.” Ungkapnya.
Meskipun kegiatan belajar mengajar tidak dilaksanakan, tenaga pendidik masih tetap masuk. Pihaknya belum mengetahui penghentian kegiatan belajar mengajar ini dilakukan sampai kapan.” Tanyanya.
Diketahui, Sebagian lapangan sepak takraw dan lompat jauh SD tersebut ‘dicaplok’ oleh pihak Desa. Wali murid berharap, pemerintah Kabupaten Pati segera menyelesaikan status hak tanah SD Negeri Dukuhseti 2 tersebut, agar permasalahan dengan Desa tidak berlarut-larut.” Harapnya.
Sementara, Kepala Desa (Kades) Dukuhseti Ahmad Rifa’i kepada awak media mengatakan, terkait dengan adanya pemberitaan yang muncul saat ini itu tidak membenarkan itu, dimana pihak Desa Dukuhseti yang dianggap “Nyaplok” tanah milik Sekolah Dasar (SD).
“Kalau pihak Desa dianggap “nyaplok” itu keliru, karna sebenarnya yang menjadi aset Disdikbud atau Daerah itu hanyalah bangunannya saja tidak beserta Tanahnya,” Katanya. Selasa (17/5/2022).
Pemasangan batas tersebut sudah berdasarkan surat kesepakatan bersama, atas tindaklanjut penyelesaian masalah antara SD vs Balai Desa yang sudah di fasilitasi dan dilakukan di Kecamatan Dukuhseti.
“Kami sudah melakukan mediasi pada Rabu (30/3/2022) lalu, yang diikuti beberapa pihak terkait, termasuk perwakilan dari Disdikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Kabupaten Pati oleh Kabid (Kepala Bidang Pembinaan SD),”tambahnya.
Pihak Desa dalam membuat pondasi, itu bukan asal-asalan namun berdasarkan hasil musyawarah yang sudah dilakukan di Kecamatan, itu tidak benar jika pihak Pemerintahan Desa (Pemdes) dianggap Nyaplok.
“Yang di anggap “Nyaplok” itu yang mana, kita berjalan sudah sesuai dengan kesepakatan, Sedangkan Lahan/ Tanah itu bukanlah merupakan aset Disdikbud ataupun aset Pemda. Melainkan, Sertifikat Tanah masih atas nama hak milik Pribadi atau Perorangan yang didalamnya juga disebutkan berisi bangunan Balai Desa dan SD,” pungkasnya.
Pati – Cakranusantara.net| Keluhan masyarakat terkait kerusakan beberapa ruas jalan di Kabupaten Pati ditanggapi langsung oleh Bupati Pati Haryanto.Ia menyebut perbaikan 23 titik ruas jalan ditarget rampung bulan Agustus mendatang.
Hal itu dikatakan Bupati Haryanto saat membuka orientasi dan bimbingan manasik jemaah haji di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu siang (18/05/2022).
Selaku kepala daerah, dirinya meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan ini. Terkait kerusakan jalan ini, ia juga meminta semua pihak untuk tidak saling menyalahkan.
“Yang jadi keluhan adalah masalah jalan, disana sini jalan. Kulo nyuwun ngapunten, mboten usah nyalahke sinten-sinten. Ya insyaAllah paling tidak sebelum bulan Agustus itu sudah selesai semua,” ungkap Bupati saat memberikan sambutan.
Bupati memaparkan, beberapa ruas jalan rusak tersebut sudah masuk program perbaikan, bahkan sudah dilelang dan sudah ada pemenang lelangnya. Dari 23 titik ruas jalan yang masuk program perbaikan jalan, Bupati menyebut ada 11 titik yang sudah ada SPKnya.
“Janjane niku, jalan niku mpun masuk program, mpun dilelang nggih. Dilelang, mpun ono pemenange, ning pemenange sing rodo ndableg mboten digarap-garap. Termasuk yang jenengan lewati-lewati, Pati-Gabus misalnya. Tayu-Dukuhseti, Dukuhseti-Puncel, kemudian jl Ronggo, katah sanget,” paparnya.
Selain itu, dirinya menjelaskan, ruas jalan akses perekonomian di Pati juga turut dibangun, antara lain jalan Jaken – Jakenan, Sokopuluhan-Winong, Winong – Jakenan kemudin Gabus-Winong, Tlogowungu – Pati, Lahar – Pasucen dan masih banyak lagi.
Ia mengaku hafal, lantaran jalan-jalan ini masuk dalam program perbaikan jalan di Kabupaten Pati.
Bupati meminta agar masyarakat tetap bersabar, karena sebagian besar ruas jalan di pati yang akan diperbaiki sudah ada pemenang lelangnya dan akan segera diperbaiki.
PATI – Cakranusantara.net| Polemik Status Tanah Balaidesa dan SD masih belum terselesaikan. Pasalnya Pemerintah Desa (Pemdes)/ Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dianggap “Nyaplok” lahan SD oleh Kepsek, itu tidaklah benar.
Kepala Desa (Kades) Dukuhseti Ahmad Rifa’i kepada awak media mengatakan, terkait dengan adanya pemberitaan yang muncul saat ini itu tidaklah benar adanya, dimana pihak Desa Dukuhseti yang dianggap “Nyaplok” tanah milik Sekolah Dasar (SD).
“Kalau pihak Desa dianggap “nyaplok” itu keliru, karna sebenarnya yang menjadi aset Disdikbud atau Daerah itu hanyalah bangunannya saja tidak beserta Tanahnya,” Katanya. Selasa (17/5/2022).
Pemasangan batas tersebut sudah berdasarkan surat kesepakatan bersama, atas tindaklanjut penyelesaian masalahan antara SD dan Balai Desa yang sudah di fasilitasi dan dilakukan di Kecamatan Dukuhseti.
“Kami sudah melakukan mediasi pada Rabu (30/3/2022) lalu, yang diikuti beberapa pihak terkait, termasuk perwakilan dari Disdikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Kabupaten Pati oleh Kabid (Kepala Bidang Pembinaan SD),”tambahnya.
Pihak Desa dalam membuat pondasi, itu bukan asal-asalan namun berdasarkan hasil musyawarah yang sudah dilakukan di Kecamatan, itu tidak benar jika pihak Pemerintahan Desa (Pemdes) dianggap Nyaplok.
“Yang di anggap “Nyaplok” itu yang mana, kita berjalan sudah sesuai dengan kesepakatan, Sedangkan Lahan/ Tanah itu bukanlah merupakan aset Disdikbud ataupun aset Pemda. Melainkan, Sertifikat Tanah masih atas nama hak milik Pribadi atau Perorangan yang didalamnya juga disebutkan berisi bangunan Balai Desa dan SD,” pungkasnya.
Jakarta – Cakranusantara.net| Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar sepakat dengan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang menekankan bahwa kemajemukan yang ada dalam diri bangsa, termasuk perbedaan agama, tidak boleh dijadikan sebagai bahan provokasi dan perpecahan. Khususnya bagi kalangan umat islam, jangan sampai karena perbedaan pandangan politik justru menjadikan terpecah belah. Mengingat umat islam Indonesia memiliki potensi sosial dan ekonomi besar yang menjadi penopang kedaulatan Indonesia.
Besarnya kekuatan ekonomi umat islam Indonesia bisa dilihat dari laporan State of the Global Islamic Economy 2020/2021 yang melaporkan potensi ekonomi syariah Indonesia mencapai Rp 2.937 triliun. Tidak lepas dari jumlah pemeluk Islam yang mencapai 87,2 persen dari populasi penduduk Indonesia. Terlebih Indonesia juga telah naik ke peringkat 4 dari peringkat 5 dunia untuk pengembangan keuangan syariah setelah Malaysia, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Sementara aset keuangan syariah di Indonesia menempati peringkat 7 dunia dengan total aset mencapai USD 99 miliar.
“Sementara untuk kekuatan sosial umat Islam Indonesia telah diakui Majelis Hukama Al-Muslimin (MHM) yang beranggotakan sejumlah ulama, pakar, dan tokoh muslim dunia, diketuai Prof. Dr. Syekh Ahmed Al-Tayeb yang saat ini menjabat sebagai Imam Akbar Al-Azhar. Dalam kunjungan ke Indonesia bertemu Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pada akhir tahun 2021 lalu, Majelis Hukama Al-Muslimin (MHM) mengakui bahwa mereka datang ke Indonesia bukan untuk mengajari umat islam Indonesia. Melainkan untuk belajar tentang islam moderat yang dipeluk umat islam Indonesia. Majelis Hukama Al-Muslimin juga menyampaikan kekagumannya atas keberhasilan Indonesia dalam merawat harmoni dan toleransi,” ujar Bamsoet usai menghadiri Halal Bihalal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bank Muamalat, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, di Jakarta, Selasa (17/5/22).
Turut hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Pimpinan BPKH Iskandar Zulkarnain, Direktur Utama Bank Muamalat Achmad Kusna Permana, dan Wakil Ketua Umum MUI Basri Bermanda. Hadir secara virtual antara lain Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua OJK Mahendra Siregar.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menambahkan, besarnya kekuatan ekonomi umat Islam Indonesia juga terlihat dari perputaran uang di daerah pada saat mudik lebaran tahun 2022 yang diperkirakan mencapai Rp 258 triliun. Ditunjang realisasi penarikan uang tunai pada periode Ramadan dan Lebaran mencapai lebih dari Rp 180 triliun. Otoritas Jasa Keuangan juga mencatat total aset keuangan syariah tumbuh 17,32 persen year on year dengan nilai mencapai Rp 1.901,1 triliun per September 2021.
“Pada sektor keuangan non perbankan, pemerintah juga telah memberikan solusi perubahan iklim melalui pengembangan proyek hijau berbasis syariah yang disebut Green Sukuk. Keberadaannya menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang ramah lingkungan. Penerbitan Green Sukuk bahkan berhasil meraih penghargaan dunia dalam Climate Bonds Awards 2021,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI serta Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, menurut Global Islamic Fintech Report 2021, Indonesia berada dalam posisi kelima market size transaksi fintech syariah setelah Arab Saudi, Iran, Persatuan Emirat Arab, dan Malaysia. Dengan nilai transaksi yang dicatatkan Indonesia mencapai 2,9 miliar dollar AS pada 2020. Besarnya kekuatan ekonomi umat islam tersebut juga harus bisa dimanfaatkan oleh Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama yang ada di Indonesia.
Saat ini pemegang saham mayoritas Bank Muamalat adalah BPKH sebesar 82,7 persen. BPKH resmi menjadi PSP Bank Muamalat setelah menerima hibah saham dari Islamic Development Bank (IsDB) dan SEDCO Group pada 15 dan 16 November 2021. Selain BPKH, saham Bank Muamalat juga dipegang oleh IsDB sebesar 2 persen dan pemegang saham lainnya dengan porsi sebesar 15,3 persen.
“Dengan manajemen yang handal, publik menunggu kiprah Bank Muamalat agar bisa memberikan kontribusi nyata bagi dalam peningkatan ekonomi syariah di Indonesia. Khususnya dalam mendukung program Wakil Presiden KH Maruf Amin dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui program Desa Wisata Agro (DEWA), Desa Wisata Industri (DEWI), dan Desa Digital (DEDI),” pungkas Bamsoet.
Jakarta – Cakranusantara.net| Kapolri Geram. Jenderal Listyo Sigit Perintahkan Kadiv Propam dan Kapolda Metro Jaya Fadil Imran Sikat Tuntas Sindikat Praktik Rekayasa Hukum dan Praktik Menjadikan Perkara Sebagai ATM di Polsek Pancoran, Jakarta Selatan.
Praktik rekayasa hukum dan menjadikan kasus sebagai alat untuk mencari keuntungan pribadi atau ATM oleh oknum anggota Polisi harus diusut tuntas.
Apalagi, jika kasus tersebut telah terjadi selama bertahun-tahun, maka tidak ada toleransi bagi oknum Polisi yang malah menjadi kaki tangan penjahat atau berpihak kepada pelaku kejahatan.
Untuk itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran untuk segera mengusut tuntas dugaan sindikat mafia kasus dan praktik menjadikan perkara sebagai ATM pribadi yang terjadi di Polsek Pancoran.
“Saya teruskan kepada Kapolda (Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran), dan Kadiv Propam (Irjen Pol Ferdy Sambo) untuk segera mendalami,” tutur Kapolri Listyo Sigit Prabowo, kepada wartawan, Selasa (16/05/2022).
Kegeraman Kapolri Listyo Sigit itu sangat beralasan, sebab di Polsek Pancoran, Jakarta Selatan, telah viral adanya praktik menjadikan perkara sebagai ATM atau Sapi Perah oleh oknum Polisi. Dan juga diduga kuat telah sering terjadi praktik merekayasa hukum di Polsek Pancoran tersebut.
Motor utama praktik sapi perah atau ATM terhadap perkara dan dugaan rekayasa hukum di Polsek Pancoran itu disebut dilakukan oleh oknum Polisi berinisial AIPTU PNT dan komplotannya.
Bambang Djaya, merupakan korban yang melaporkan kasus yang dialaminya ke Polsek Pancoran menyebut, telah terjadi kekejian proses hukum diduga dilakukan oknum Polisi di Polsek Pancoran, Jakarta Selatan.
Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkannya diduga kuat dijadikan sebagai sarana sapi perah atau ATM Pribadi untuk mendapatkan sejumlah uang dan keuntungan pribadi Si Oknum Polisi berinisial Pnt yang menjadi Penyidik di Polsek Pancoran, Jakarta Selatan itu.
Praktik sapi perah ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Kasus yang telah menetapkan pria berinisial NS dari PT Blastindo Putra Mandiri itu sebagai Tersangka, dan berkali-kali dilakukan penahanan, hingga kini tak kunjung P21 atau Lengkap.
“Saya menduga kuat, oknum Polsek Pancoran berinisial AIPTU PNT itu tidak sendirian. Sebab, selama beberapa tahun ini saya desak terus untuk dituntaskan, namun hingga kini tidak digubris. Kami menduga, mereka itu adalah komplotan yang telah bertahun-tahun melanggengkan praktik-praktik kotor seperti itu di institusi kepolisian,” tutur Bambang Djaya, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/05/2022).
Bambang Djaya yang warga Jakarta yang tinggal di Jagakarsa, Jakarta Selatan itu meminta, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran agar segera bertindak tegas.
“Saya meminta agar Tersangka ditangkap dan ditahan, serta kembalikan semua kerugian keuangan yang telah dilakukannya. Kemudian, kepada oknum Penyidik di Polsek Pancoran yang sangat jelas terindikasi melakukan praktik ATM dan rekayasa hukum itu, untuk segera diproses pidana, dipecat atau dipindahkan ke wilayah yang jauh dan sulit,” tutur Bambang Djaya.
Meresponi persoalan ini, Kapolsek Pancoran Kompol Rudiyanto mengelak jika diseret-seret dengan perilaku Penyidiknya berinisial AIPTU PNT tersebut.
Kompol Rudiyanto mengatakan, dirinya belum lama menjadi Kapolsek Pancoran. Sedangkan kasus yang viral itu sudah terjadi dan ditangani jauh sebelum dirinya dilantik sebagai Kapolsek Pancoran.
“Sebab sudah lama, kasus itu terjadi sebelum saya menjabat sebagai Kapolsek Pancoran. Silakan ke Wakapolsek AKP Sudarto, dan ke Kanit Reskrim Polsek Pancoran AKP Abdullah Safii, serta kepada yang bersangkutan langsung yakni Panit II Reskrim Polsek Pancoran Aiptu Panut ,” ujar Kompol Rudiyanto.
Sedangkan Wakapolsek Pancoran, AKP Sudarto yang dihubungi wartawan, tidak memberikan respon.
Sementara Kanit Reskrim Polsek Pancoran, AKP Abdullah Safii mengatakan, pihaknya masih menunggu Perintah Pimpinan untuk menyelesaikan kasus yang menimpa Bambang Djaya itu sedang dilengkapi berkas-berkasnya.
“Untuk perkara itu, sudah dilengkapi. Insyaallah, secepatnya berkas akan dilimpahkan,” tuturnya lewat pesan whatsapp.
Ketika ditanya Perintah Pimpinan seperti apa yang masih ditunggu oleh Kanit Reskrim Polsek Pancoran, AKP Abdullah Safii, yang bersangkutan tidak merespon. Kasus ini masih gantung di Polsek Pancoran. Kasus itu masih di bawah kewenangan Polsek Pancoran dengan Kapolsek Kompol Rudiyanto, Wakil Kepala Polsek Pancoran (Waka Polsek) AKP Sudarto, Kanit Reskrim Polsek Pancoran AKP Abdullah Safiih, dan Penyidik di Panit II Reskrim Polsek Pancoran, Aiptu Panut.
Baru-baru ini, Bambang Djaya dan rekannya mendatangi Polsek Pancoran dan bertemu dengan Panit II Reskrim Polsek Pancoran, Aiptu Panut di ruangannya. Bambang Djaya mempertanyakan proses hukum selanjutnya terhadap Tersangka Nana Sumarna.
Bambang Djaya sebagai korban dugaan penipuan yang melaporkan tindak pidana yang dialaminya itu ke Polsek Pancoran pada tahun 2020 silam, mengaku telah mengalami kekejian proses hukum oleh pihak Polsek Pancoran.
Pria yang merupakan warga Jagakarsa, Jakarta Selatan itu sudah tidak percaya dengan proses hukum yang dilakukan Polsek Pancoran hingga kini.
“Saya mengalami kekejian proses hukum di Polsek Pancoran. Saya dizalimi, dan terus-terusan diperlakukan secara buruk oleh oknum Penyidik di Polsek Pancoran.
Oknum Penyidik ini telah menjadikan kasus yang saya laporkan sebagai Sapi Perah atau ATM Pribadi untuk keuntungannya selama beberapa tahun ini,” beber Bambang Djaya.
Secara gamblang, Bambang Djaya pun membuka identitas oknum Polisi yang menjadi Penyidik atas kasus yang dilaporkannya itu.
Bambang Djaya menyebut, oknum Polsek Pancoran itu adalah Aiptu Panut, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Unit (Panit) II Reskrim Polsek Pancoran.
Bambang Djaya mengatakan, dari informasi yang diketahuinya, Aiptu Panut sudah 15 tahun menjadi Penyidik di Polsek. Dan selama itu pula, kinerja Aiptu Panut sering menjadikan kasus-kasus sebagai sapi perah atau ATM pribadi.
“Kinerjanya setahu saya ya begitu-begitu saja. Dan tak sungkan dia mencelakakan institusi Polri demi keuntungan pribadinya,” ucap Bambang Djaya.
Bambang Djaya juga mengatakan, dirinya mengenal Aiptu Panut bukan setahun dua tahun. Selama ini, dirinya memiliki komunikasi yang baik dengan Polsek Pancoran.
Namun, semenjak dirinya menjadi korban dugaan penipuan dan melaporkannya ke Polsek Pancoran, Bambang Djaya malah diperlakukan dengan sangat keji. Sebab dirinya sebagai korban, malah dipermain-mainkan oleh Aiptu Panut.
Bambang menduga, Aiptu Panut telah bersengaja berkolaborasi dengan Tersangka NS untuk menghentikan kasus pidana penipuan dan penggelapan yang telah terjadi.
Sejak tahun 2020, dugaan rekayasa hukum serta dugaan praktik menjadikan sapi perah atau ATM terhadap Pelapor dan Tersangka pun terus langgeng bertahun-tahun.
“Saya menduga, Aiptu Panut bersama Si Tersangka bersepakat melakukan rekayasa, dan berupaya untuk menghentikan kasus ini. Bayangkan saja, sejak tahun 2020 saya laporkan, dan hingga kini tidak kunjung P21. NS yang telah ditetapkan sebagai Tersangka dan sempat ditahan pun dilepas. Ini sudah beberapa kali dia dilepas,” beber Bambang Djaya.
Anehnya, lanjut Bambang Djaya, tiba-tiba di bulan Mei 2022 ini, dirinya mendapat Surat Pemanggilan Sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) atas Perkara Tindakan Melawan Hukum, tanpa sepengetahuannya. Bambang Djaya tidak tahu bahwa dirinya dilaporkan dan digugat oleh NS.
“Yang jadi Tergugat adalah saya dan Polsek Pancoran. Aneh. Saya menduga, ini rekayasa yang dilakukan Aiptu Panut bersama Tersangka NS,” tuturnya.
Pada Kamis 21 April 2022 lalu, Relaas Panggilan Sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), untuk mengikuti persidangan pada Senin, 09 Mei 2022, pukul 10.00 WIB.
Seseorang bernama Nana Sumarna dari PT Blastindo Putra Mandiri membuat gugatan Perbuatan Melawan Hukum secara diam-diam kepada Bambang Djaya dan Polsek Pancoran.
Nana Sumarna adalah Tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Bambang Djaya di Polsek Pancoran.
“Gugatan Perdata itu dimasukkan untuk mencoba mengintervensi proses hukum di Polsek Pancoran, karena Nana Sumarna sudah sejak tahun 2021 ditetapkan sebagai Tersangka atas kasus penipuan dan penggelapan,” terangnya.
Bambang Djaya menuturkan, kasus penipuan terhadap dirinya dipingpong, dan dipermain-mainkan oleh para oknum Penyidik Polisi.
“Dugaan saya, para oknum Penyidik Polisi di Polsek Pancoran itu bermain mata dengan Tersangka bernama Nana Sumarna itu. Sudah dua tahun ini, dan saya terus-terusan mendatangi dan menanyakan penanganan kasus penipuan terhadap saya itu. Enggak ada perkembangan positifnya,” beber Bambang Djaya.
Nana Sumarna yang sudah ditetapkan sebagai Tersangka, dan sudah sejak setahun lalu dilakukan penahanan. Namun, kini dibiarkan bebas berkeliaran.
“Tetapi kok sampai sekarang tidak kunjung P21 atau tidak lengkap berkasnya,” lanjut Bambang Djaya.
Bambang Djaya menuturkan, dirinya melaporkan mengalami dugaan tindak penipuan dan membuat laporan Polisi No.59/K/VI/2020/sek Pancoran Tanggal 16 Juni 2020, di Polsek Pancoran.
“Saya ditipu oleh Nana Sumarna. Dengan barang bukti berupa 5 lembar cek kosong, yang dilakukan oleh Nana Sumarna, dengan kerugian sebesar Rp 810 juta,” ujar Bambang Djaya.
Bambang Djaya melanjutkan, dirinya terus mengikuti dan menanyakan kasus itu. Dan oleh Penyidik Polsek Pancoran bernama Aiptu Panut, sudah dilakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penetapan Tersangka.
Penyidik Polsek Pancoran pun menjerat Nana Sumarna yang mengaku sebagai pengusaha itu dengan pasal dugaan penipuan yakni Pasal 378 KUHP dan Penggelapan yakni Pasal 372 KUHP.
“Dan pada Bulan Maret 2021 lalu, Polisi melakukan Penahanan terhadap Tersangka Nana Sumarna,” ungkap Bambang Djaya.
Atas penahanan itu, lanjutnya, pihak Keluarga Nana Sumarna, yakni melalui istrinya yang mendatangi Polsek Pancoran, menyampaikan bahwa kerugian yang dialami Bambang Djaya yakni sebesar Rp 810 juta itu akan dibayarkan oleh Nana Sumarna dan keluarganya secara mencicil.
Istri Nana Sumarna meminta kebijaksanaan, dan diberi waktu untuk menjual aset-asetnya berupa mobil, alat berat, tagihan pekerjaan di beberapa tempat, dan lain-lainya.
Istri Nana Sumarna menyanggupi pembayaran dengan cara menyicil. Untuk tahap pertama, akan dibayarkan sebesar Rp 400 juta. Sisanya, yakni Rp 410 juta akan dilunasi dalam jangka waktu 2 bulan, setelah menjual tanah dan tambang Tersangka Nana Sumarna, yang katanya ada di Garut dan di Sukabumi, Jawa Barat.
Namun, lanjut Bambang Djaya, dirinya hanya dicicil sebesar Rp 250 juta, sampai kini. Dan hasil cicilan itu pun dikuasai oleh Aiptu Panut.
“Seterusnya hanya janji-janji kosong baik lisan maupun tertulis, yang disampaikan langsung kepada penyidik polsek Pancoran. Dan sampai sekarang, sejak April 2021 tidak ada lagi pembayaran. Semua bohong dan ingkar janji,” ungkap Bambang Djaya kesal.
Anehnya, lanjut dia, Aiptu Panut selaku Penyidik di Polsek Pancoran, selalu melakukan penahanan, namun tidak dilakukan penahanan di dalam sel. Hanya dibiarkan berkeliaran di sekitar mushola. Dan begitu datang lagi Istri Nana Sumarna, maka Polisi kembali melepaskannya. Dan begitu berkali-kali selama dua tahun ini.
“Pernah diungkap oleh Tersangka sendiri bahwa setiap bulan mendapatkan hasil menjual batu dari tambang tersebut dengan hasil puluhan juta rupiah, tetapi tidak ada itikad untuk menyelesaikan kewajiban atas kesepakatannya,” tutur Bambang Djaya.
Hingga kini, lanjut Bambang Djaya, sudah terhitung 23 bulan kasus itu mandek di Polsek Pancoran.
“Anda bisa bayangkan, sudah terjadi 4 kali pergantian Kapolsek Pancoran, dan 4 kali pergantian Kanit Reskrim, namun kasus itu tidak kunjung tuntas,” keluhnya semakin merasa aneh.
Yang semakin terasa aneh lagi, lanjutnya, sejumlah dokumen dan surat-surat aset Tersangka, dipegang dan dimiliki oleh Penyidik Polsek Pancoran yakni Aiptu Panut.
Aiptu Panut dan Tersangka Nana Sumarna sepertinya membuat perjanjian dan kesepakatan tersendiri secara diam-diam.
Maka, kata dia, dirinya menduga kuat ada main mata antara Si Penyidik Polsek Pancoran dengan Si Tersangka Nana Sumarna.
Sebab, setiap kali tidak datang setoran dari Tersangka Nana Sumarna ke Polsek Pancoran, maka akan dilakukan penahanan. Dan biasanya, kalau sudah datang menyerahkan setoran, maka akan dilepas kembali.
“Begitu berkali-kali dilakukan di Polsek Pancoran,” sebut Bambang Djaya.
Dia juga menyebut, perilaku Aiptu Panut dan Tersangka Nana Sumarna beserta kawan-kawannya, dapat dikategorikan sebagai upaya dengan sangat sengaja untuk menghalang-halangi proses penyidikan dan proses penegakan hukum. Ini adalah bentuk kekejian terhadap proses hukum itu sendiri.
Bambang Djaya pun sudah melaporkan kasus dan perilaku para oknum di Polsek Pancoran itu ke Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Muhammad Fadil Imran, kepada Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, dan terutama kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
“Uang saya belum kembali sampai sekarang. Kasus penipuan ini pun tak kunjung tuntas. Kapan para oknum penyidik Polisi itu akan bertobat ya?” ujar Bambang Djaya.
Untuk itu, Bambang Djaya memohon kepada Kapolda Metrojaya, Irjen Pol Fadil Imran agar segera menindak tegas jajaran Polsek Pancoran, terutama Aiptu Panut. Menurutnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang dikenal tegas dan tidak tedeng aling-aling dengan perilaku oknum Polisi seperti Aiptu Panut itu, perlu segera memroses dan menindak tegas penanganan kasus tersebut.
Dia menegaskan, oknum Polisi seperti Aiptu Panut itu sangat layak dicopot, kemudian diproses hukum atau malah dipindahkan ke tempat yang sangat jauh. Sanksi tegas dan berat, lanjutnya, perlu dilakukan kepada Aiptu Panut.
Demikian juga, Program Presisi Polri yang dilakukan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, harus dibuktikan di internal Korps Bhayangkara.
Sebab, kata Bambang Djaya, jika perilaku oknum Polisi seperti Aiptu Panut tersebut dibiarkan, maka penegakan hukum oleh Polisi hanya omong kosong semata.
“Dan kepercayaan masyarakat kepada Program Presisi Polri yang dilakukan Kapolri Listyo Sigit bisa-bisa hanya sebatas jargon dan tidak memiliki makna apa-apa bagi para pencari keadilan seperti yang saya alami,” jelas Bambang Djaya.
Bambang Djaya meminta kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dan kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar segera menuntaskan kasus itu, dan juga menindak tegas Aiptu Panut.
Kasus ini masih menggantung di tangan jajaran Polsek Pancoran, dengan Kapolsek Kompol Rudiyanto, Wakil Kepala Polsek Pancoran (Waka Polsek) AKP Sudarto, Kanit Reskrim Polsek Pancoran AKP Abdullah Safiih, dan Penyidik di Panit II Reskrim Polsek Pancoran, Aiptu Panut.
“Seorang Tersangka ditahan berkali-kali, dan lalu dilepaskan kembali, nanti akan ditahan lagi, dan akan dilepaskan lagi,” ujarnya.
Menurutnya, kasus ini tidak akan pernah diselesaikan, sebab sudah ada dugaan main mata, serta dugaan dijadikan sapi perah atau sebagai ATM kepada Pelapor dan Tersangka bagi Penyidik Polsek Pancoran.
“Saya sebagai Warga Negara Indonesia, sangat kecewa dengan kinerja Polisi yang seperti ini. Banyak warga lainnya yang diperlakukan begini oleh Polisi. Jangan paksa kami percaya dengan kinerja Polisi kalau begini,” ujarnya.
Bambang Djaya berharap, para pimpinan Polri dan seluruh masyarakat Indonesia, hendaknya melaporkan dan menindak tegas para oknum Polisi yang mempermain-mainkan masyarakat pencari keadilan.
“Karena itu, saya berharap Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Kadiv Propam Polri dan jajaran, serta Pak Kapolri Listyo Sigit segera menindak tegas para bawahan seperti itu, dan segera menyelesaikan kasus pidana yang berupa penipuan kepada saya ini,” pinta Bambang Djaya.
Pada pertemuannya dengan Panit II Reskrim Polsek Pancoran, Aiptu Panut di ruangannya, pada Rabu, 27 April 2022, Bambang Djaya dan rekannya yang sengaja mendatangi Polsek Pancoran kembali telah mempertanyakan proses hukum selanjutnya terhadap Tersangka Nana Sumarna.
Namun, Aiptu Panut mengatakan, dirinya sudah berupaya untuk menghubungi Tersangka Nana Sumarna, dan kuasa hukumnya, agar segera menyelesaikan proses hukumnya.
Aiptu Panut kemudian berjanji akan mempertemukan lagi Pelapor atau Korban Bambang Djaya dengan Tersangka Nana Sumarna, pada Kamis, 28 April 2022. Namun, hingga Kamis malam, 28 April 2022, tidak kunjung ada upaya serius untuk menindaklanjuti proses hukum terhadap Tersangka Nana Sumarna. Pertemuan yang dijanjikan Aiptu Panut itu pun tidak pernah terjadi.
“Saya sudah konfirmasi ke Kuasa Hukum Pak Nana, bahwa pertemuan hari ini (Kamis, 28 April 2022) tidak bisa hadir, karena sudah jadwal mudik bersama keluarganya. Mereka bisa datang nanti sehabis lebaran, dan sebelum waktu sidang (sidang gugatan Perdata yang diajukan Nana Sumarna),” jawab Aiptu Panut.
Kemudian, Aiptu Panut juga menjanjikan akan memroses berkas Tersangka Nana Sumarna, dan akan segera melakukan pemanggilan pada tanggal 6 atau tanggal 7 Mei 2022, yakni setelah Lebaran Idulfitri selesai. Dan kini, hal itu pun tidak terbukti dilakukan.
“Saya sedang mempersiapkan berkas-berkas agar bisa dikirim ke Jaksa,” ujar Aiptu Panut lewat pesan WhatsApp, kepada wartawan.
Dan kini, Aiptu Panut diduga sedang mencari cara untuk menghindar dari proses hukum dan juga melindungi Tersangka.
Bambang Djaya mengatakan, Aiptu Panut layak dipecat dan atau dimutasikan ke tempat yang jauh. Sebab, selama dua tahun kasus ini ditangani oleh Aiptu Panut, sudah sangat banyak keanehan dan kejanggalan-kejanggalan.
Padahal, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran selalu menegaskan agar setiap penanganan kasus segera dilakukan dengan tepat, tidak bertele-tele dan segera diproses dengan proses hukum yang sah.
“Kami dan masyarakat pencari keadilan menantikan bagaimana respon para petinggi Polri terhadap kasus yang menimpa masyarakat seperti saya ini. Ini harus ditindaklanjuti dan diproses. Berikan keadilan kepada kami para pencari keadilan, Pak,” tandas Bambang Djaya.
Pati – Cakranusantara.net| Pengisian Perangkat Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah akhirnya resmi di Polisikan di Polres Pati.
Pasalnya, dalam pelaksanaan pengisian Perangkat disinyalir adanya kecurangan, diantaranya jual beli Jabatan ‘siapa yang punya uang dialah yang bakal jadi perangkat Desa’.
Muhamad Efendi (ME) salah satu calon perangkat Desa yang merasa di dholimi oleh Kepala Desa (Kades) serta Panitia pengisian Perangkat Desa akhirnya resmi mem polisikan kejadian-kejadian itu. Selasa (17/5/2022).
ME seusai mem Polisikan kepada awak media mengatakan, Berkas-berkas aduan hari ini telah saya masukkan di Polres (Kepolisian Resort) Pati atas adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, selebihnya biar nanti pihak Kepolisian sendiri yang melakukan penyelidikan lebih lanjut.
“Sebenarnya berkasnya sudah kami masukkan sejak Sabtu sore (14/5/2022) lalu, namun hari ini diminta datang untuk mendapatkan tanda bukti penerimaan dari Polres Pati atas aduan tersebut,” ungkapnya.
Senada Joko Sutrisno., S.H., selaku kuasa hukum ME yang akrab disapa Mbah Joko saat dimintai keterangan menjawab, bahwa hari ini bersama klien saya resmi telah melaporkan atas adanya dugaan-dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Ngemplak Kidul itu di Polres Pati.
“Pengaduan ini telah diterima oleh pihak Polres Pati pada ± Pukul 11.17 WIB, untuk selebihnya biar pihak kepolisian yang bertindak, kita tunggu saja hasilnya bersama-sama,”
Pati – Cakranusantara.net| Sedekah laut yang menjadi kegiatan rutin setiap tahun dimaksudkan, memohon keselamatan untuk para pelaut atau nelayan yang mencari rejeki.
Sedangkan puncak festival sedekah laut sendiri diwarnai dengan berbagai hiburan terutama di Desa Bajomulyo dan di Desa Bendar Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah usai digelar minggu kemarin.
Foto Yeti Kristianti saat di wawancarai media
Bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) komisi B Yeti Kristianti, sedekah laut merupakan ungkapan rasa sujud syukur dari para nelayan yang selama ini mengais rejeki sesuai keahliannya.
Selain ungkapan rasa syukur kepada sang pencipta segala makhluknya itu, kata dia juga bentuk doa agar para nelayan dalam menjalankan usahanya diberi kesehatan dan keselamatan.
“Acara Sedekah Laut ini dimaksudkan untuk keselamatan semua, terutama para nelayan yang melaut diberi kelancaran rezeki, tangkapan banyak dan memohon keselamatan bagi semua kru kapal,” ungkapnya.
Selanjutnya, dia menambahkan acara ini dalam rangka mewujudkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat rezekinya di laut.
Yeti anggota DPRD dari Fraksi Gerindra asal Bendar ini mengungkapkan bahwa sedekah laut kali ini berjalan dengan lancar. Di mana selama dua tahun ke belakang hanya dilaksanakan secara sederhana dan karena pandemi sudah menurun serta acara berlangsung dengan baik dan lancar.
Dalam kesempatan itu, pihaknya menjelaskan untuk acara sedekah laut di Desa Bendar terdapat bermacam hiburan kesenian ketoprak, wayang, serta perlombaan antar RW untuk merekatkan kerukunan antar warga.
“Acara ini diharapkan menjadi budaya yang turun-temurun ke anak cucu supaya anak cucu kita tidak lupa dengan adat istiadat serta budaya,” pungkas Yeti.
Dan pada tahun ini dengan tradisi sedekah laut dapat memberikan makna yang hakiki, sesuai dengan Adat Budaya kepercayaan masing masing bahwa hakekat kehidupan ini adalah merawat alam dengan baik, karena sesungguh alam juga akan memberikan sesuatu Rejeki yang melimpah jika kita mampu merawat dengan baik alam semesta ini.
