Sah !!!!, Sekdes Babalan Resmi Dilantik Setelah 6 Bulan Jadi Plt

Desember, 31, 21

PATI – Promosi Jabatan, Sekdes (Sekertaris Desa) Babalan Resmi Dilantik Setelah Plt 5 Bulan bertempat di gedung serba guna Desa Babalan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah oleh Kepala Desa (Kades) Nining Sudaryati.

Data yang di himpun media ini pelantikan promosi Jabatan dilaksanakan setelah lolos dalam pelaksanaan PJ Sekdes oleh Lilik Sumarno selama 5 bulan yang kemudian di ajukan ke Bupati melalui Camat Setempat, Selasa (28/12/2021).

Diketahui sebelumnya, Lilik Sumarno sebelumnya menjabat Kasi Kesejahteraan dan diangkat menjadi Plt Sekdes hingga akhirnya ditetapkan menjadi Sekretaris Desa (Sekdes) setelah mendapatkan rekomendasi Camat dan izin tertulis Bupati.

Camat Gabus Suranta S STP, M.Si dalam sambutannya mengatakan,bahwa pengisian jabatan Sekdes ini sudah sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang ada.

“Ini adalah mutasi dari Kasi menjadi Sekretaris Desa (Sekdes) dengan salah satu syarat harus pernah menjabat sebagai Plt Sekdes,”terang Camat.

Dengan menjabat sebagai Sekdes tanggung jawabnya menjadi besar karena selaku koordinator kegiatan pembangunan didesa sekaligus membantu kinerja Kades,”pungkasnya.

Sementara itu Kades Babalan saat di konfirmasi menjelaskan bahwa Lilik Sumarno dulu menjabat Kasi Kesejahteraan kemudian diangkat menjadi Plt Sekdes, yang kemudian di tetapkan menjadi Sekdes dan dilantik berdasar Keputusan Kepala Desa Babalan Nomor 141/24 Tahun 2021,”ungkap Kades.

Dalam pengisian Sekdes tidak ada rekayasa, curang-curangan, semuanya serba terbuka, dan saya juga tidak mendapatkan apa-apa dari pengangkatan Sekdes yang saya Lantik,”pungkasnya.

Turut hadir dalam acara pengambilan janji dan sumpah Sekdes Babalan, Forkopimcam Gabus, perangkat desa Babalan, tokoh Agama Desa Babalan, tokoh Masyarakat, keluarga Sekdes yang dilantik serta tamu undangan lainnya.

Di tempat lain Lilik Sumarno Sekdes baru selesai dilantik saat dikonfirmasi mengatakan jika saya sebelumnya menjabat sebagai kasi Kesejahteraan yang kemudian menjabat Plt Sekdes mulai Bulan Juni lalu yang kemudian diajukan untuk ditetapkan menjadi Sekdes ke Bupati,”katanya.

Saya berharap dukungan dari tokoh Agama, tokoh Masyarakat agar mendukung proses pemerintahan atau kinerja pemerintah Desa (Pemdes), Pembangunan Desa supaya lebih giat lagi terutama BPD, RT, RW, Karang Taruna, dan ibu-ibu PKK,”harapnya.

(Ar-tim)

Ketua KPK, Catatan Akhir Tahun Menyongsong 2022

Desember, 31, 21

Jakarta – Tidak terasa, kurang dari 7 jam kita akan meninggalkan tahun 2021, tahun penuh cobaan serta perjuangan yang banyak memberikan tauladan serta pelajaran hidup, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di republik ini.

Tahun 2021 adalah tahun yang sarat sejarah bagi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, mengingat ditahun inilah KPK yang dibentuk sebagai lembaga penegak hukum untuk menangani korupsi yang sudah berurat akar dimasa lalu, menemukan harmonisasi nada dan melodi yang pas, dalam orkestra pemberantasan korupsi yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Pertama, segenap insan KPK telah mendapatkan legitimasi sebagai abdi negara dalam menjalani tugas dan kewajiban utama memberantas seluruh korupsi di Indonesia, tepat pada Hari Kesaktian Pancasila, 1 Juni 2021, ujar Ketua KPK dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Jumat 31/12 siang.

Firli juga menuturkan bahwasanya status ini ibarat suplemen khusus yang diberikan negara kepada kami, untuk mengakselerasi kinerja dan segenap daya serta upaya KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di bumi pertiwi.

Pesimisme segelintir orang terhadap alih status ini, kami jawab dengan hasil nyata dari tingginya performa segenap insan KPK, yang dapat diketahui publik dari laporan capaian yang telah kami laporkan langsung kepada publik, pemerintah dan wakil rakyat di Senayan. Saya juga menyampaikan langsung hasil capaian dan prestasi dari performa luar biasa para punggawa pemberantasan korupsi KPK, dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HARKORDIA) 9 Desember 2021 lalu dihadapan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, perwakilan parlemen dan instrumen negara serta penyelenggara pemerintah lainnya, ungkapnya.

Adapun, secara singkat berikut ini 6 hal yang KPK telah dicapai hingga Desember 2021 :

1. Penanganan Perkara Korupsi.Penyelidikan 127; Penyidikan 105; Penuntutan 108 ; Inkracht 90; Eksekusi Putusan 94; dengan jumlah tersangka 123 ditahan.

2. Pemulihan Aset (asset recovery) per tgl 20 Desember 2021 mencapai Rp.374.378.628.093,00.Dengan rincian : PNBP (Setor ke Kas Negara): Rp. 192.029.600.093,00.Setor ke Kas Daerah : Rp. 4.374.321.000,00PSP/Hibah: Rp. 177.974.707.000,00.

3. Penyelamatan potensi kerugian negara Rp. 35,965 triliun.

4. Laporan LHKPN Per 1 Desember 2021.Wajib lapor LHKPN: 377.228 orang. ⁃ Yang sudah menyampaikan laporan: 366.671 orang atau 97.20%. ⁃ Tingkat Kepatuhan Eksekutif: 92.46% ; Yudikatif: 96,78% ; Legislatif: 89,51% ; BUMN/BUMD: 95,97%;

5. Laporan Gratifikasi Yang Telah Ditetapkan Tahun 2021.Ditetapkan sebagai milik negara : Rp. 1,67 miliar. Pendapatan uang sitaan hasil korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta uang pengganti yang telah diputus dalam pengadilan Rp. 166,48 miliar. Pendapatan denda dan penjualan hasil lelang korupsi serta TPPU Rp. 24,63 miliar. Dan ditetapkan sebagai bukan milik negara: Rp. 5,6 Miliar. Total pelaporan berjumlah 1.838 laporan.

6. Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi.Implementasi pendidikan antikorupsi telah dilakukan di 353 Perkada Dan Perda Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA/SMK.

Data Penyuluh Antikorupsi tanggal 2 Desember 2021, 2.014 orang, dengan jumlah Ahli Pembangun Integritas 228 orang.Kedua, ditahun inilah, harmonisasi segala daya dan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK bersama segenap elemen dan eksponen bangsa dapat menemukan metode atau jalan terbaik yang efektif, tepat, cepat, terukur dan efisien, dengan hasil maksimal bagi bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Sejalan dengan pandangan pemerintah, di tahun 2021 kami menekankan metode pencegahan yang dimulai dari edukasi ANTIKORUPSI sebagai striker pengentasan korupsi di Indonesia, selain pendekatan penindakan yang sebelumnya dikedepankan oleh KPK.

Edukasi ANTIKORUPSI dan upaya pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan korupsi agar kepentingan rakyat dapat terselamatkan. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, KPK senantiasa terus berbenah diri, membuat banyak terobosan baru yang sejalan dengan situasi dan kondisi negara saat ini, agar penanganan korupsi tidak lagi menimbulkan kegaduhan yang dapat mengganggu ekosistem sosial ekonomi bangsa dan negara. Dengan cara-cara lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar dan lebih komprehensif, goals pemberantasan korupsi tentunya dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat, bangsa dan negara.

Pendekatan asset recovery, penerimaan negara bukan pajak serta memitigasi perilaku korupsi adalah hal utama lainnya yang juga kami lakukan untuk menangani korupsi di negeri ini. Sinergitas antar lembaga penegak hukum, terus kami jalani terutama dalam pemberantasan korupsi, mengejar para pelaku korupsi, menerapkan pendakwaan pencucian uang lewat Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dan membuka luas kerjasama dengan negara lain dalam pengejaran aset koruptor.

Selain itu, dukungan masyarakat terhadap segenap upaya pemberantasan korupsi terus kami manfaatkan untuk menanamkan budaya ANTIKORUPSI sejak dini yang menjadi bagian penting dari pemberantasan korupsi agar terbangun dan terbentuk mental ANTIKORUPSI dalam setiap individu di republik ini.

Melihat penanganan korupsi masa lalu, kami memiliki pandangan untuk senantiasa membuat terobosan dan inovasi baru yang sustainable, dalam transisi menuju masa depan Indonesia terbebas dari korupsi. Dalam perjalanan penanganan korupsi, sejak awal kami menyadari begitu banyak harapan masyarakat, khususnya terhadap kasus-kasus tertentu yang menjadi sorotan publik.

Namun KPK tidak bisa bertindak sesuai opini publik, mengingat kami akan bertindak atau melakukan tindakan berdasarkan fakta hukum dan prosedur due process of law. Opini yang berkembang di publik, kami gunakan sebagai masukan atau bahan koreksi terhadap kasus-kasus korupsi yang KPK tangani agar benar-benar memenuhi keadilan dan rasa keadilan serta tidak melanggar HAM. Atas dasar itulah, kami mohon maaf jika ada keinginan publik untuk memperoses seseorang atau kelompok tertentu atas kecurigaan telah melakukan tindak pidana korupsi, tidak dapat “Simsalabim” kami tangkap sebelum memiliki minimal 2 alat bukti yang cukup untuk membawanya ke Gedung Merah Putih KPK, jelas Firli.

Disisi lain, peran serta dan andil masyarakat, bangsa dan negara sangat kami butuhkan dalam Perang Badar menumpas korupsi di republik ini. Kami mohon bantuan dan pengawasan publik baik melalui lembaga resmi seperti DPR maupun ikhtiar masyarakat melalui media dan lembaga swadaya-nya, dalam segenap daya dan upaya kita bersama memberantas laten korupsi di NKRI. Kami pasti mendengar dan meneliti setiap informasi yang masuk, tapi kami tidak akan terlibat dalam permainan opini apalagi persaingan politik, yang lazim terjadi di negeri ini.

Karena sudah jelas, sesuai UU 19/2019 Tentang KPK disebut bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam tugas dan wewenangnya bersifat independen tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun. KPK akan terus bekerja agar terciptanya sistem pemberantasan korupsi yang ideal dengan sekurang-kurangnya melalui 3 tahapan.

(•) Pertama adalah regulasi yang jelas.

(•) Kedua adalah institusi yang terbuka, sehingga tidak ada lagi ruang gelap untuk melakukan korupsi, karena sesungguhnya transparansi merupakan ‘ruh’ demokrasi.

(•) Ketiga adalah komitmen seluruh pemimpin K/L untuk menyatakan korupsi adalah musuh bersama. Karenanya pemimpin harus membangun sistem yang tidak akan pernah ramah dengan korupsi.

KPK senantiasa terus mendampingi. Saat ini KPK juga tetap konsisten dan fokus dengan penerapan konsep Trisula. Pada Trisula Pemberantasan Korupsi, pertama ada pendidikan sebagai upaya membangun dan menanamkan nilai, karakter, budaya dan peradaban manusia Indonesia yang ANTIKORUPSI.

Trisula kedua adalah mengedepankan upaya pencegahan dan monitoring dimana KPK akan fokus bekerja di hulu, melakukan penelaahan dan kajian regulasi yang membuka celah-celah korupsi, dan memastikan berlakunya sistem yang baik. Dengan sistem yang baik, maka tidak ada peluang dan kesempatan untuk melakukan korupsi.

Hal ini sesuai amanat UU KPK bahwa lembaga antirasuah masuk ke seluruh instansi demi membentuk regulasi yang ANTIKORUPSI. Trisula terakhir adalah penindakan yang tidak sekadar pemidanaan badan, tetapi hal penting adalah pengembalian kerugian negara hingga perampasan aset hasil korupsi demi pemulihan kerugian negara.

Kami tekankan revisi UU KPK justru membuat kami semakin kuat karena bisa bekerja dalam sistem pemerintahan yang baik, dalam membangun orkestra pemberantasan korupsi.

Orkestrasi yang menyentuh semua kamar kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif dan partai politik. Harus diingat, tidak ada pemberantasan korupsi yang dapat dilakoni sendiri. Mungkin mimpi itu pernah ada pada sebagian kalangan, tapi yakinlah, itu hanya utopia. Kita sering menciptakan pahlawan dalam sistem pemberantasan korupsi, padahal sistem itu memerlukan integrator.

KPK harus menjadi integrator pemberantasan korupsi dengan mengedepankan fungsi pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan melaksanakan putusan hakim serta pengadilan yang telah memperoleh putusan hukum tetap secara berhasil guna dan berdaya guna. Inilah fungsi dari tugas KPK yang hanya dengan kebersamaan dan kesadaran bersama, semua daya dan upaya memberantas korupsi akan sukses dan berdaya guna maksimal. Melibatkan diri dalam permainan opini dan kepentingan politik akan menyebabkan lembaga ini tidak berdaya. Untuk terus menjadi lembaga yang mapan dan berdaya dalam pemberantasan korupsi, independensi lembaga dan setiap personal di KPK harus terjaga.

Penguatan kualitas sumberdaya manusia KPK juga akan terus dipastikan melalui keberadaan Dewan Pengawas sesuai UU No. 19 Tahun 2019. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, transparansi adalah ‘ruh’ demokrasi dan kunci jalan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi. Bagi KPK saluran opini sebagai masukan korektif, informatif, dan bentuk pelaporan telah tersedia bagi masyarakat, serta dapat digunakan untuk menjaga KPK dari kekeliruan, khususnya mengawal negara untuk mewujudkan tujuan nasional dengan membebaskan negeri dari korupsi. 

KPK dibawah kepemimpinan kami, seluruh pimpinan, Insya Allah akan terus bekerja hingga masa akhir periode jabatan, dan kita akan bekerja sesuai rencana kerja lembaga serta amanah undang-undang. Lalu apa saja gebrakan yang disiapkan KPK untuk optimalisasi kerja-kerja pemberantasan korupsi nasional kedepan ? Pada tahun 2022 KPK akan mendorong 4 isu prioritas :

1. Peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi;

2. Partisipasi publik dan pendidikan anti korupsi;

3. Pengawasan professional enablers dalam tindak pidana pencucian uang;

4. Korupsi di sektor renewable energy.Sebagai bagian warga dunia maka KPK juga akan mengusung Vocal Point dalam ACWG 2022 mendukung Indonesia yang kini turut memegang Keketuaan G20.

Selanjutnya, demi terus memaksimalkan Trisula Pemberantasan Korupsi yang lebih cepat dan tepat KPK telah memiliki Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemberantasan Korupsi atau Indeks Integritas Indonesia.

SPI akan menjadi “Traffic Light” bagi seluruh penyelenggara negara di 98 K/L, 34 Pemerintah Provinsi, 508 Pemerintah Kabupaten/Kota agar berhati-hati dan mengetahui tingkat resiko korupsi.SPI juga akan merumuskan indikator pendidikan dan pencegahan korupsi untuk model perbaikan terbaik, ketika suatu kultur kerja dan sistem terdeteksi kuning atau harus berhati-hati atau merah berarti sangat berpotensi dilakukan langkah penindakan.

Kerja-kerja KPK kedepan akan sangat diupayakan lebih cepat dan terukur sesuai amanah undang-undang. Doakan KPK ke depan bisa semakin profesional dan independen dalam menjalankan fungsi-fungsi membangun serta menyelaraskan orkestra pemberantasan korupsi bagi keseluruhan sistem dan kelembagaan negara direpublik ini.

Mari, kita songsong 2022 dengan ikut aktif dalam Orkestra Pemberantasan Korupsi yang dipimpin Presiden Joko Widodo, untuk menggeser peradaban dan budaya lama dengan peradaban dan budaya ANTIKORUPSI, agar negeri ini dapat mewujudkan cita-cita, impian dan harapan Indonesia Maju, Indonesia Makmur, Indonesia Sejahtera, Indonesia cerdas, Indonesia Aman dan Berkeadilan bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke mulai Miangas hingga Pulau Rote,”tutup ketua KPK Firli Bahuri seraya mengucap salam.

(*/Jr’)

Relawan KSJ Jakarta Pusat Gerak Perdana di Akhir Tahun 2021

Desember, 31, 21

JAKARTA – Oragnisasi Sosial Komunitas Sedekah Jum’at (KSJ) binaan AKBP H Ikhwan Lubis SH MH Kapolres Batu Bara mulai merambah Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Jakarta bahkan sebelumnya sudah bergerak di sejumlah Provinsi Pulau Jawa seperti aksi kemanusiaan untuk warga terdampak erupsi Gunung Semeru Lumajang Provinsi Jawa Timur serta konsolidasi di Provinsi Jawa Barat dan lainnya.

Saharuddin Ketua Umum KSJ memberikan informasi tentang kegiatan perdana Relawan KSJ Jakarta Pusat melalui pesan Wasthapp Kamis 30/12 yakni penyaluran 50 paket pada edisi ke 125 Jumat 31 Desember 2021 ” Insha Allah tahap awal  lokasi penyaluran oleh relawan KSJ Jakarta Pusat yang dikoordinir oleh Saudara Irpan Saripuddin, sutrisno, Ismanto dan Anggi dilaksanakan di Jalan Kampung rawa sawah RT 004 RW 008, Kel Kampung rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta pusat,”Sebut Saharuddin.

“Untuk DKI Jakarta sendiri KSJ memulai dengan membekali relawan – relawan muda dan bergerak door to door, “meskipun sesungguhnya sejumlah tokoh nasional dan pengusaha telah kita koordinasikan untuk memperkuat gerakan amal sosial ini, “namun sampai bulan Mey 2022 baru akan kita agendakan prosesu pengukuhan kelembagaannya,”tambah Saharuddin Lagi.

Irpan Saripuddin Relawan KSJ Jakarta Pusat mengatakan, “kami sangat senang dan bangga atas hadirnya KSJ di Jakarta, saya akan terus menggalang teman-teman agar kegiatan berbagi ini terus rutin dapat dilakukan “minimal setiap jumat,”tutup Irpan sembari mengucpakan terima kasih kepada pendiri dan Pembina Utama AKBP H Ikhwan Lubis SH.MH.

“terima kasih semoga Bapak Pembina Utama dan Keluarga dilapngkan rezeqi dan sehat selalu,”ucapnya menutup.

(Rahmat Hidayat/Jr’)

Dampak Kekompakan, Musholla Al Yaqin Berhasil Rampung

Desember, 31, 21

PATI – Berkat kekompakan anggota Koramil 20/Tambakromo jajaran Kodim 0718/Pati dan warga masyarakat, kini telah berhasil merampungkan pembangunan Musholla Al Yaqin.

Keberhasilan tersebut sangat diapresiasi Komandan Kodim 0718/Pati Letkol Czi Adi Ilham Zamani S.E., S.I.Pol. saat peresmian Mushola Al Yaqin yang dihadiri secara langsung seluruh anggota Koramil dan tamu undangan, Jum’at (31/12/2021).

“Pembangunan Musholla Al Yaqin yang berada di Koramil 20/Tambakromo dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan anggota Koramil. Terlebih dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan masyarakat bisa menggunakan Musholla Al Yaqin ini untuk beribadah,”Harapnya.

Sementara Dalam sambutanya Danramil 20/Tambakromo Kapten Cba Zuhri Antoro juga memberikan apresiasi terkait jerih payah anggota Koramil Tambakromo dalam membangun Mushola Al Yaqin ini.

Nama Mushola Al Yaqin diambil, lantaran dinilai memiliki makna yang sangat luar biasa, khususnya dalam membangun sebuah tempat Ibadah harus dilandasi dengan kenyakinan dan ketulusan hati. Selain itu, pembangunan Mushola ini bertujuan menjadikan anggota TNI semakin bertaqwa kepada Allah SWT dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai prajurit.

“Kami berharap dengan dibangunnya Mushola ini bisa dimanfaatkan warga sekitar sebagai sarana siar Islam maupun sebagai tempat mengaji dan sarana pendidikan Islam untuk anak-anak di wilayah Desa Tambakromo dan sekitarnya”Ujar Danramil.

Dalam acara peresmian Mushola Al Yaqin juga dilakukan penyerahan santunan kepada anak yatim piatu diwilayah Kecamatan Tambakromo berupa alat sekolah, alat ibadah dan uang saku.

Turut hadir dalam acara tersebut, Muspika Kecamatan Tambakromo, pejabat Danramil Eks Kawedanan Kayen, tokoh agama Desa Tambakromo KH. Fatah Yusuf, tokoh masyarakat Desa Tambakromo Bapak Basuki serta segenap tamu undangan yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan Mushola Al Yaqin.

(Wn-Red)

Kapolda Jatim mendapat Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama dari Presiden RI

Desember, 31, 21

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta, mendapat anugrah Bintang Bhayangkara Pratama dari Presiden RI Ir. Joko Widodo. Upacara Penganugrahan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kamis (30/12/2021), yang dilaksanakan di Rupatama Mabes Polri dan diikuti secara Virtual oleh Kapolda Jatim di Ruang kerja kapolda jatim.

Tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama dalam upacara hari ini diberikan kepada 74 perwira tinggi (Pati) dan ASN, terdiri dari 61 Pati Polri, 8 Pati TNI dan 5 pejabat dari ASN.

Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengucapkan terima kasih kepada perwira tinggi TNI yang telah membantu kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh Polri serta ASN yang telah berkontribusi terhadap transformasi organisasi Polri.

“Kepada perwira tinggi Polri yang menerima tanda kehormatan laksanakan transformasi kepada seluruh anggota dengan memberikan contoh yang baik, sehingga tidak terjadi kembali penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri,”kata Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, dalam sambutannya, Kamis (30/12/2021).

Berikut daftar 8 pati TNI dan 5 ASN yang mendapatkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama :Pati TNI

1. Letjen TNI Muhamad Herindra, M.A., M.Sc., jabatan Wamenhan RI

2.Letjen TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi jabatan Irjen AD

3. Letjen TNI Eko Margiyono, M.A., jabatan Kasum TNI

4.Letjen TNI A.M. Putranto, S.Sos., jabatan Dankodiklatad

5. Letjen TNI Joni Supriyanto, jabatan Kabais TNI

6. Letjen (Mar) TNI Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr. (Han), jabatan Irjen TNI

7. Marsdya TNI Imran Baidirus, S.E., jabatan Pangkogabwilhan II

8. Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M., jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Aparatur Sipil Negara

1. Pembina Utama Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A., jabatan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan31/12/2021

2. Pembina Utama Rini Widyantini, S.H., M.P.M., Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

3. Pembina Utama Askolani, S.E., M.A., jabatan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

4. Pembina Utama Prof. Dr. Diah Natalisa, M.B.A., jabatan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

5. Pembina Utama Dr. Ir. Slamet Soedarsono, M.P.P., Q.I.A., C.R.M.P., C.G.A.P. jabatan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas.

(*/Jr’)

Motivasi, Kapolresta Banyuwangi Apresiasi Lomba Video Kreatif Pelajar

Desember, 30, 21

BANYUWANGI – Kapolresta Banyuwangi AKBP Nasrun Pasaribu, memotivasi seluruh pelajar di Banyuwangi agar terus berkreasi dan berinovasi melalui karya-karya positif. Ini disampaikannya langsung didepan ratusan peserta Lomba Video Kreatif Piala Wakil Bupati Banyuwangi 2021 di wisata De Djawatan, Kamis (30/12/2021).

AKBP Nasrun, secara langsung mengapresiasi organisasi pers IJTI pokja Banyuwangi yang telah menginisiasi terselenggara ajang kreativitas ini.

“Tentu ajang adu kreativitas semacam ini sangat positif. Edukasi semacam ini harus diapresiasi yang dampaknya luar biasa,”kata Kapolresta Nasrun.

Dia menilai, ajang positif ini bisa menjadi solusi cerdas untuk mewadahi bakat remaja di Banyuwangi agar tidak terjerumus kearah tindakan negatif. Seperti penyebaran dan produksi konten hoaxs yang berpotensi merusak Kamtibmas di masyarakat.

Dia mengakui, insan pers sangat berperan penting sebagai mitra polri dalam memerangi konten-konten negatif yang berpotensi merusak bangsa. Sejak dini, para pelajar diberikan pemahaman kaidah jurnalistik dan juga pengetahuan tentang UU ITE.

“Bentuk-bentuk kegiatan ini sangat membantu Polri dalam rangka mengkampanyekan perangi hoaks. Ketika pelajar sudah diberikan wadah berkreasi maka resiko penyebaran hoaks bisa ditekan dan diantisipasi,” jelasnya.

Kapolresta Nasrun menyebut, lomba video kreatif ini menjadi role model terhadap ajang yang akan digelar Polresta Banyuwangi pada awal tahun 2022 mendatang. Yakni lomba foto bareng pak polisi di Banyuwangi.

“Berikutnya Polresta Banyuwangi akan punya gawe ajang positif serupa. Yakni lomba foto bareng polisi. Kami mengajak seluruh pelajar dari SD hingga SMA untuk berpartisipasi. Perlu diketahui, polisi adalah sabahat kita,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Banyuwangi H Sugirah mengaku puas dengan antusias yang diberikan dari para pelajar. Dalam waktu yang singkat, banyak konten-konten positif tentang dunia pendidikan yang sudah terproduksi.

Sugirah, mengajak seluruh elemen pendidikan untuk terus berinovasi dengan karya-karya positif. Dia, juga mengajak para siswa-siswi untuk bersama Pemkab Banyuwangi membangun sektor pendidikan di Bumi Blambangan.

Sugirah juga berterimakasih kepada AKBP Nasrun Pasaribu yang akan melanjutkan ajang positif ini di lingkup Polresta Banyuwangi. Dari lomba foto yang digelar Polresta Banyuwangi nanti, diharapkan mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa peran polisi untuk mengayomi dan melayani masyarakat.

“Tentu ini sangat positif. Ini adalah edukasi yang diwujudkan melalui event lomba. Semoga kedepannya banyak ajang-ajang kreativitas yang diadakan untuk generasi di Banyuwangi,” pungkas Sugirah menutup Lomba Video Kreatif Piala Wakil Bupati Banyuwangi 2021.

(Humas/Jr’)

Menag Kukuhkan 9 Kiai Majelis Masyayikh, Ini Daftarnya

Desember, 30, 21

Jakarta – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas secara resmi mengukuhkan Majelis Masyayikh yang terdiri dari sembilan orang kiai. Prosesi pengukuhan tersebut digelar di Auditorium H.M. Rasjidi, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat pada Kamis (30/12).

Menag Yaqut mengatakan, Majelis Masyayikh merupakan bentuk dari rekognisi negara terhadap kekhasan pendidikan pesantren melalui proses penjaminan mutu yang dilakukan dari, oleh, dan untuk pesantren.

“Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengamanatkan terbentuknya Majelis Masyayikh sebagai instrumen penting guna mewujudkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren,”kata Menag.

Gus Yaqut, nama sapaannya, menjelaskan bahwa Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen yang keanggotaannya berasal dari Dewan Masyayikh. Mekanisme pemilihan Majelis ini dilakukan oleh Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) yang berasal dari unsur pemerintah, asosiasi pesantren berskala nasional.

“Proses panjang telah dilakukan untuk dapat menetapkan anggota Majelis Masyayikh, dimulai dari pembentukan AHWA, penjaringan calon, sampai akhirnya mereka yang dipilih berdasarkan rumpun ilmu agama Islam,”jelas Gus Yaqut.

“Selaku Menteri Agama, saya berpandangan bahwa ini adalah hasil terbaik dari ikhtiar kita semua, teriring harapan yang disematkan kepada anggota Majelis Masyayikh yang terpilih untuk dapat membawa Pendidikan Pesantren menjadi makin unggul dalam menjawab tantangan zaman,”tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Muhammad Ali Ramdhani, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, memaparkan bahwa berdasarkan usulan AHWA, Menteri Agama menetapkan anggota Majelis Masyayikh berjumlah ganjil, yaitu paling sedikit sembilan orang dan paling banyak berjumlah 17 orang, dengan merepresentasikan rumpun ilmu agama Islam. Penetapan Majelis Masyayikh masa khidmat pertama tahun 2021-2026 ini merujuk pada Keputusan Menteri Agama Nomor 1154 Tahun 2021.

“Kami berharap melalui momentum Pengukuhan Majelis Masyayikh ini dapat memperkuat sistem dan mutu pesantren, baik itu dari sisi lembaga maupun lulusannya, sehingga ke depan kontribusi para santri dapat senantiasa menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks,”ujar Ramdhani.

Berikut ini sembilan nama yang dikukuhkan sebagai anggota Majelis Masyayikh:

1. KH. Azis Afandi (Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat)

2. KH. Abdul Ghoffarrozin, M.Ed (Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati, Jawa Tengah)

3. Dr. KH. Muhyiddin Khotib (Pesantren Salafiyah Syafi’iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur)

4. KH. Tgk. Faisal Ali (Pesantren Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Aceh Besar, Aceh)

5. Nyai Hj. Badriyah Fayumi, MA (Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Bekasi, Jawa Barat)

6. Dr. KH. Abdul Ghofur Maimun (Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah)

7. KH. Jam’an Nurchotib Mansur/Ust. Yusuf Mansur (Pesantren Darul Qur’an, Tangerang, Banten)

8. Prof. Dr. KH. Abd. A’la Basyir (Pesantren Annuqoyah, Guluk-Guluk, Sumenep, Jawa Timur)

9. Dr. Hj. Amrah Kasim, Lc, MA (Pesantren IMMIM Putri, Pangkep, Sulawesi Selatan).

Humas)

Tujuh Jabatan Pati TNI AD Diserahterimakan

Desember, 30, 21

Jakarta – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M., memimpin acara serah terima jabatan (Sertijab) 7 (tujuh) jabatan Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution Lantai III Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Rabu (29/12/2021).

Jabatan Pati TNI Angkatan Darat (AD) yang diserahterimakan, adalah Irjenad dari Letjen TNI Benny Susianto, S.I.P., kepada Letjen TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi, Koorsahli Kasad dari Letjen TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi kepada Mayjen TNI Afini Boer, Pangdam XIII/Merdeka dari Mayjen TNI Wanti Waranei F. Mamahit kepada Mayjen TNI Alfret Denny D. Tuejeh, Pangdam XVI/Pattimura dari Mayjen TNI Bambang Ismawan, S.E., M.M., kepada Mayjen TNI T.H. Tampubolon, S.H., M.H., Asrena Kasad dari Mayjen TNI Hendrasto Joko Saksono, S.E., M.M., kepada Mayjen TNI Candra Wijaya, Gubernur Akmil dari Mayjen TNI Candra Wijaya kepada Brigjen TNI Legowo W.R. Jatmiko, S.I.P., M.M. dan Kadislaikad dari Brigjen TNI Yusep Sudrajat, S.I.P., M.Si. kepada Brigjen TNI Jamalulael, S.Sos., M.Si.

Pada kesempatan yang sama sekaligus dilaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Cabang VIII Itjenad PG Mabesad, Ketua Persit KCK Cabang BS Sahli Kasad, Ketua Persit KCK Daerah XIII/Merdeka, Ketua Persit KCK Daerah XVI/Pattimura, Ketua Persit KCK Cabang BS Akmil, Ketua Persit KCK Cabang VI Srenad PG Mabesad dan Ketua Persit KCK Ranting 2 Dislaikad.

Dalam sambutannya, Kasad mengatakan kegiatan serah terima jabatan tersebut merupakan sesuatu yang biasa dan rutin dilaksanakan untuk regenerasi dalam tubuh TNI AD dalam rangka membangun organisasi.

Kasad mengucapkan selamat kepada para Pati yang menerima anugerah jabatan dan berharap semoga amanah dalam menjalankan tanggung jawab jabatannya, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Pati yang telah melaksanakan tugas dengan baik hingga purna tugas di TNI AD.

Acara Sertijab tersebut dihadiri Wakasad, Dankodiklatad, Danpuspomad, Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Danpusterad, Danpussenif, Kaskostrad dan para Asisten Kasad serta Ketua Umum Persit KCK dan segenap Pengurus Pusat Persit KCK.

(Dispenad)

Personel Satlantas Jakbar Patut Mendapatkan Apresiasi

Desember, 30, 21

JAKARTA – Aksi Terpuji personel Satlantas Jakarta Barat (Jakbar) membantu masyarakat yang kehabisan bensin di jalan s parman slipi Jakarta Barat patut mendapatkan apresiasi.

Dalam tayangan video tampak terlihat Iptu Karta di bantu Aiptu Pamuji memberikan bantuan bensin dengan mengambil bensin dari tangki sepeda motor yang di naiki oleh personel sat lantas Jakarta Barat.

Kasat Lantas Jakarta Barat Kompol Argadija Putra saat dikonfirmasi membenarkan bahwa anggotanya sedang membantu masyarakat yang mengalami kehabisan bensin”Sebuah mobil daihatsu xenia B 2468 SIO mengalami kehabisan bensin di sekitar jalan s parman slipi Jakarta Barat,”ujar Argadija saat dikonfirmasi

Pihaknya setelah menerima informasi adanya masyarakat yang mengalami kehabisan bensin langsung menghampiri dengan memberikan bantuan bensin” Bensin tersebut oleh anggota nya dari masing-masing kendaraan motor milik iptu karta dan kendaraan Patroli BM yang dikendarai oleh Aiptu Pamuji,”kata argadija.

Hal ini dilakukan merupakan sebagai wujud pengabdian dan pelayanan polri kepada masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan” Sebagai prajurit bhayangkara kita harus siap dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,”tuturnya.

(*/Jr’)

Kapolri Komitmen Terus Lakukan Pembenahan Organisasi dan Pelayanan

Desember, 30, 21

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyematkan penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), kepada 61 perwira tinggi Polri, 8 perwira tinggi TNI dan 5 Aparatur Sipil Negara (ASN), di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (30/12).

Dalam amanatnya, Sigit menyampaikan apresiasi kepada Pati TNI dan ASN yang selama ini terus memberikan dukungan dan kontribusi luar biasa terhadap pengembangan dalam upaya transformasi Polri di bidang organisasi, operasional dan pelayanan publik.

“Tentunya kami akan terus pegang teguh amanah yang telah diberikan terkait dengan perubahan-perubahan di bidang organisasi, perubahan-perubahan di bidang operasional dan pelayanan publik,”kata Sigit dalam amanatnya.

Mantan Kapolda Banten tersebut memastikan bahwa, untuk saat ini dan kedepan akan terus melakukan perbaikan birokrasi yang ada di institusi Polri, dengan terus meningkatkan pelayanan publik, agar semakin menjadi apa yang diharapkan oleh masyarakat. Komitmen itu, kata Sigit, sebagaimana harapan dari Presiden Indonesia Jokowi yang menginginkan adanya perbaikan birokrasi di internal Korps Bhayangkara.

Oleh karenanya, Sigit menekankan bahwa, Polri terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap bidang organisasi dan pelayanan demi menjadi lembaga yang diharapkan dan dicintai oleh masyarakat. Hal itu telah dituangkan sebagaimana cita-cita dan semangat dari konsep Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan).

“Ini sebagai bagian dari upaya kita untuk wujudkan transformasi Polri agar menuju Polri yang Presisi,”ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Lebih dalam, Sigit memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk memberikan masukan, kritik, dan saran kepada institusi Polri. Pasalnya, semua bentuk perhatian itu, akan dijadikan sebagai bentuk koreksi dan evaluasi internal demi semakin menguatkan transformasi bidang pelayanan publik dan transformasi organisasi.

Sigit memahami, menuju perubahan yang lebih baik tentunya akan melewati segala bentuk dinamika dan proses yang ada. Serta, harus mampu beradaptasi dengan situasi dan perkembangan yang terjadi dewasa ini. Namun, Ia optimis, hal itu dapat terwujud dengan dukungan dari seluruh pihak dan masyarakat.

“Tentunya terkait dengan transformasi di bidang pelayanan publik dan transformasi bidang organisasi, kami tentunya mohon untuk terus dikoreksi, diberikan perbaikan-perbaikan. Sehingga semakin hari kami betul-betul bisa wujudkan organisasi Polri yang modern, organisasi Polri yang melayani dan organisasi Polri yang betul-betul bisa terapkan prinsip Good Governance,”ucap Sigit.

Kepada Pati Polri yang dianugerahi Bintang Bhayangkara Pratama, Sigit mengingatkan bahwa, gelar itu diperoleh dengan proses yang tidak mudah. Dengan melewati screening, pemeriksaan internal, dan Track Record yang ada,”kata Sigit, tanda kehormatan ini harus terus dipertahankan dengan baik.

Gelar kehormatan, kata Sigit, selain membawa kebanggaan, hal itu juga memiliki segala bentuk konsekuensi yang ada. Sigit menyatakan, sebagai pimpinan di Satuan Kerja (Satker), harus mampu melakukan transformasi atas apa yang telah diraih itu kepada anggota-anggotanya.

“Karena kita ingin organisasi kita makin hari jadi semakin baik. Banyak hal yang harus dibenahi. Banyak penyimpangan yang harus diperbaiki, dan tugas rekan-rekan untuk bagaimana mentransformasikan ini di Satker masing-masing menjadi teladan, merubah dan membawa perbaikan di Satker masing-masing,”tutur Sigit.

Sigit menegaskan, Pati Polri yang mendapatkan gelar kehormatan, harus bisa menjadi contoh dan teladan. Dengan begitu, akan membawa perbaikan untuk institusi Polri kedepannya. Sebagai pemimpin, Sigit meminta, personel Polri tidak ragu-ragu memberikan tindakan tegas kepada anggota yang menyimpang, tidak bertugas sebagaimana aturan yang ada, dan lakukan tindakan yang dapat merusak marwah serta kewibawaan Polri.

“Berikan contoh dan teladan. Berikan Reward bagi anggota berprestasi. Sehingga institusi Polri akan semakin baik, makin dipercaya dan dicintai masyarakat,”kata Sigit.

Diakhir amanatnya, Sigit menekankan soal terus menjaga dan meningkatkan sinergitas TNI-Polri. Menurutnya, hal itu adalah kunci untuk menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang akan dihadapi Indonesia. Hal itu, kata Sigit terbukti, dalam sinergitas penanganan dan pengendalian Pandemi. Yang dimana, saat ini terus mengalami perbaikan dan dapat dikendalikan laju pertumbuhannya. Dengan begitu, kata Sigit, pertumbuhan perekonomian masyarakat akan terus meningkat.

“Tentunya ini harus terus kita pertahankan. Karena itu sinergitas dan soliditas untuk terus menjaga kondisi yang ada, sehingga di awal tahun kita tetap bisa pertahankan. Dan tentunya dalam posisi seperti ini harapan kita pertumbuhan ekonomi betul-betul bisa kembali normal, bisa kita dorong. Dan harapan kita bisa lebih baik daripada pertumbuhan yang sebelumnya. Demikian juga terkait stabilitas Kamtibmas yang harus kita jaga sebagai modal agar ekonomi berjalan dengan baik,”tutup Sigit.

(*/Jr’)