Sinergi TNI-Polri, Stafsus Presiden RI dan DMI Wujudkan Herd Immunity Santri dan Jamaah Rumah Ibadah

September, 6, 21

SEMARANG – Polri dan Stafsus Presiden gandeng Dewan Masjid Indonesia (DMI) gelar kegiatan vaksinasi dosis satu untuk pesantren dan rumah ibadah, Senin (06/09/2021).

Target vaksinasi tersebut diperuntukan untuk 211 pesantren dan 88 rumah ibadah di seluruh Indonesia. Sekretaris PW DMI Jateng Dr. H. Multazam Ahmad, MA mengatakan untuk kegiatan vaksinasi pesantren dan rumah ibadah di Jateng di pusatkan di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT).

Kegiatan vaksinasi akan berlangsung selama dua hari, yaitu 6-7 September 2021.”Untuk hari ini disediakan 1.500 vaksin, sudah dibuka sejak pagi tadi pukul 08.00 Wib sampai nanti pukul 14.00 Wib.

Sedangkan besok, juga masih akan digelar dengan 1.500 vaksin lagi, dengan jenis vaksin sinovac,”katanya, saat ditemui di lokasi kegiatan vaksin di Convention Hall MAJT, Senin (6/9/2021).

Ia menambahkan, vaksinasi tersebut diutamakan untuk para jamaah Masjid besar di Kota Semarang, dan para santri dari Pondok Pesantren sekitar.

“Vaksinasi diprioritaskan untuk jamaah Masjid-Masjid besar di Kota Semarang, seperti MAJT ini, kemudian Masjid Baiturrahman, Masjid Kauman, dan para santri-santri juga,”jelasnya.

Koordinator kegiatan vaksinasi merdeka di MAJT, Ahsan Fauzi menambahkan bahwa setelah vaksinasi jamaah masjid dan santri tercukupi, sisa vaksinasi yang masih tersedia bisa digunakan untuk masyarakat umum.

“Seperti para pedagang, dan masyarakat umum lain yang ingin vaksinasi dosis pertama ini,”jelas pemuda yang juga menjadi Ketua Umum PW PRIMA DMI Jateng.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kegiatan vaksinasi untuk rumah ibadah, tidak hanya terbatas digelar untuk jamaah Masjid saja.

“Jadi vaksinasi rumah ibadah ini maksudnya bukan hanya digelar di Masjid saja, tetapi di rumah ibadah lain seperti gereja juga mendapatkan jatah vaksin untuk para jamaahnya,”paparnya.

Ahsan berharap setelah divaksin ini, para jamaah dan santri bisa memiliki herd immunity (Kekebalan komunal) yang bagus. Mereka bisa merasa aman dan nyaman dalam beribadah dan melakukan kegiatan keagamaan.

“Saya berharap mereka terbebas dari virus corona dan bisa menjalankan aktivitas secara normal,”pungkasnya.

(wa/Red)

Rayakan Harpelnas, Protecting and Empowering Menjadi Fokus Utama BPJS Ketenagakerjaan

September, 6, 21

TANGERANG – Momentum peringatan Hari Pelanggan Nasional dimanfaatkan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) untuk mempererat hubungan dengan seluruh peserta.

Dengan mengusung tema “Protecting and Empowering”, pada tahun ini BPJAMSOSTEK ingin membangun budaya pelayanan yang lebih baik guna menciptakan loyalitas serta pengalaman yang menyenangkan (customer experience) bagi para peserta.

Tak hanya itu, BPJAMSOSTEK juga menggandeng beragam stakeholder dan komunitas untuk memberikan edukasi kepada ahli waris peserta berupa literasi keuangan, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas. Hal tersebut bertujuan memberikan ketrampilan dan potensi yang bisa digunakan untuk keberlangsungan hidupnya kedepan.

“Kami ingin mengucapkan selamat hari pelanggan nasional kepada seluruh peserta BPJAMSOSTEK. Melalui momentum ini kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik serta perluasan manfaat melalui pemberdayaan bagi ahli waris peserta,”ujar Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJAMSOSTEK Pramudya Iriawan Buntoro di sela-sela peringatan harpelnas di Kantor Cabang Tangerang Cikokol, Senin (6/9).

Beragam kegiatan digelar oleh BPJAMSOSTEK untuk memeriahkan perayaan Harpelnas 2021, diantaranya lomba video pendek dengan tema “Jaminan Perlindungaku”, Direksi Mengajar di 7 Universitas Negeri serta talkshow di platform digital bertema “Adapt, Survive and Thrive”. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan pemahaman masyarakat pekerja akan pentingnya memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selain itu, salah satu kegiatan puncak dari perayaan harpelnas tahun 2021 adalah aksi layanan yang dilakukan oleh seluruh jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK.

Kegiatan tersebut diselenggarakan secara luring dan daring di beberapa kantor cabang seluruh Indonesia dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Pada kesempatan yang sama Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJAMSOSTEK bersama dengan Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Kanwil Banten juga menyerahkan santunan kepada ahli waris pekerja PT Lucky Indah Keramik yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun berkala dan beasiswa dengan total Rp.317.452.470 juta, serta santunan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun lumpsum sebesar Rp.251.346.310 juta kepada ahli waris pekerja PT Adi Perkasa Anugrah Pratama.

Pramudya mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bukti kehadiran negara melalui BPJAMSOSTEK untuk memberikan perlindungan serta rasa aman bagi peserta dan keluarganya, oleh karena itu menjadi hal wajib bagi pekerja untuk memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Semoga semangat harpelnas yang disebarkan oleh BPJAMSOSTEK ini  menjadi motivasi bagi para pekerja untuk terus produktif yang berujuang pada kesejahteraan pekerja Indonesia”, pungkas Pramudya.

Ditemui ditempat yang sama, Deputi Direktur Wilayah Banten, Yasaruddin menyampaikan kegiatan harpelnas 2021 ini diperingati di seluruh kantor cabang jajaran di Kanwil Banten.

“Peringatan Hari Pelanggan Nasional Tahun 2021 ini, serentak kita lakukan di 6 cabang dan 8 KCP di jajaran Kanwil Banten”, dan juga serentak diadakan di seluruh cabang BPJS Ketenagakerjaan di Seluruh Indonesia.

(intan’jr/red)

Tanggapan Ketua Panitia PTSL terkait Tanah Bondo Deso Yang Sertifikatnya Ikut Program PTSL

Juli, 27, 22

PATI – Cakranusantara.net | Menindaklanjuti terkait Penyertifikatan bengkok Bondo Deso di Desa Wonorejo yang di ikutkan dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ke ketua panitia PTSL,Nur Bais Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati pada Rabu (01/09/2021).

Ketua panitia program PTSL menuturkan, sebelumnya kita sudah menelusuri dan melihat data-data tanah tersebut jika tanah tersebut sudah ber leter C dan tumpinya juga sudah atas nama keluarga tersebut dan itu terjadi sudah lama di era kades yang dulu, sehingga kami berani memfasilitasi ‘proses penyertifikatan’,”terangnya.

Dalam proses pembuatan sertifikat kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak BPN,dan pihak BPN sendiri bilang jika kedepannya atau suwaktu-waktu ada pihak-pihak lain yang keberatan sertifikat tanah tersebut bisa dibatalkan, dan kami selaku panitia sifatnya hanya memfasilitasi,”imbuhnya.

Lebih lanjutnya untuk menunjukkan surat-surat minta waktu beberapa hari kedepan, saya akan membuka berkas-berkasnya kembali yang ada di Balai Desa, nanti akan saya kabari untuk ditunjukkan (ditunjukkan ke media) jika dibutuhkan,”pungkasnya.

Selang beberapa hari kemudian kami konfirmasi ulang ke ketua panitia PTSL pada Jum’at (03/09/2021) terkait kapan untuk di tunjukkan akan surat pelimpahan tersebut melalui pesan (WhatsApp-red) menjawab; Mohon maaf, sdah saya koordinasikan utk berkas sdah di BPN semua, utk letter C bukan kewenangan saya, karena saya selaku panitia ptsl hanya bertugas mengumpulkan persyaratan pemohon dan meneruskan ke BPN, swn🙏🙏🙏,”pungkasnya.

Dengan demikian kami (media) menduga jika dalam proses Penyertifikatan tanah Bondo Deso tersebut ada kongkalikong antar beberapa pihak, diantaranya Pihak pemerintah desa Wonorejo hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati.

Sementara itu ketika pihak BPN,Solikin kami konfirmasi melalui via pesan WhatsApp untuk memberikan petunjuk terkait Penyertifikatan tanah Bondo Deso tersebut belum di balas hingga berita ini diterbitkan pihak redaksi.

untuk lebih detailnya silahkan tonton videonya saat tim awak media melaksanakan klarifikasi ke rumah ketua panitia PTSL desa Wonorejo terkait Penyertifikatan tanah Bondo Deso tersebut.

 

Bersambung

(AR tim)

Tol Di Atas Laut Terpanjang di Indonesia Selesai Tahun 2022

September, 5, 21

Semarang – Tol (lewat) laut terpanjang di Indonesia sedang dibangun di sepanjang laut Jawa, utara Kota Semarang dan Demak, Minggu (05/09/2021).

Setelah 3 tahun, proyek ini membuka 2700 lapangan pekerjaan langsung (padat karya) dan 6000an lapangan kerja tidak langsung, (Ditargetkan selesai tahun 2022) Tol sepanjang 26 km ini merupakan jalan tol pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan tanggul laut dan menggunakan sistem polder yaitu dengan adanya dua buah kolam retensi (kolam retensi Terboyo dan Sriwulan).

Jauh lebih panjang dari tol Bali yang juga lewat laut. Juga jauh lebih rumit karena sekaligus menjadi bendungan alias tanggul raksasa untuk menanggulangi banjir rob di Semarang Kota dan Demak.

Sungguh proyek yang akan berdampak luar biasa. Proyek monumental ini adalah proyek nasional ke-8 yang “dihadiahkan” Presiden Jokowi kepada Kota Semarang dalam 6 tahun berjalan ini. Jika tol ini selesai, kemacetan akut di ruas jalan nasional di Kaligawe akan teratasi.

(intan’jr/red)

Capaian Program 100 Hari Kerja Kades Tajungsari Makin Maju Menuju Desa Mandiri

September, 5, 21

PATI – Program Seratus (100) hari kerja Kepala Desa (Kades) Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati era pemerintahan Yeky Hasan Amali (YHA),membuat Desa Tajungsari semakin maju menuju Desa mandiri, Sabtu (04/09/2021).

Melalui keterangan tertulis Kades Tajungsari,YHA terkait Capaian prestasi menyampaikan, Capaian prestasi 100 hari kerja periode 2021-2027 antara lain ;

1. Menata ulang dan memfungsikan sesuai tupoksi aparat desa dari jajaran paling bawah yaitu ketua Rukun Tetangga (RT) sampai jajaran perangkat hingga Sekertaris Desa (SEKDES).

Output yang sudah terealisasi :

a. Koordinasi ter struktur;

b. Semua program desa terserap dan terlaksana secara maksimal;

Adapun yang belum terealisasi :

a. Surat menyurat runtut dari bawah dan/ atau tingkat RT;

b. Pertemuan bulanan setiap Rukun Warga (RW);

2. Menata ulang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) TAJUNGSARI.

Output yang sudah terealisasi:

a. Program TAJUNGSARI MELEK DIGITAL (program wifi untuk warga yang di talangi dana BUMDes pembayaran di angsur setiap bulan tanpa bunga);

b. Penataan sewa molen dengan administrasi dan laporan yang jelas per hari;

c. Laporan keuangan BUMDes yang tersistem dan bisa di akses masyarakat umum setiap bulan. Tembusan laporan ke Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

d. Program ambulance geratis bagi warga yang meninggal.

Yang belum terealisasi :

a. Pengelolaan PAMSIMAS.

b. Pengelolaan wisata Desa.

c. Central produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di desa.

3. Menata ulang KARANG TARUNA Tajungsari

Output yang sudah terealisasi:

a. Program santunan Kematian ( iuran Rp.1000/KK setiap bulan untuk santunan kematian).

b. Meningkatkan sinergi pemuda antar dukuh di 21 dukuh yang ada di TAJUNGSARI.

yang belum terealisasi :

a. Turnamen olahraga bergilir antar dukuh

b. Penanganan sampah rumah tangga untuk mencegah pencemaran lingkungan terutama sungai.

4. Menata ulang PKK TAJUNGSARI

Output yang sudah terealisasi

a. Pertemuan rutin bulanan

b. Bersinergi dengan UMKM

c. Kegiatan keagamaan rutinan setiap Dukuh

Yang belum terealisasi :

a. Pembentukan Bank sampah.

b. Pendampingan dan pelatihan kerajinan untuk menumbuhkan usaha rumahan.

5. Program TAJUNGSARI PEDULI DUAFA DAN YATIM PIATU

Output yang sudah terealisasi :

a. Panitia zakat tingkat desa (semua aparat desa Perangkat di wajibkan zakat setiap bulan yang akan di bagikan pertahun di wilayah TAJUNGSARI) Terbuka juga untuk warga yang ingin menyalurkan zakat.

Adapun susunan Organisasi penerima Zakat:

1.KETUA (H.Mahrus)

2. BENDAHARA (P.Ruyono)

3. SEKRETARIS (P.Jupri)

b. Mendata yatim piatu yang ada di wilayah Desa TAJUNGSARI.

Yang belum terealisasi :

a. Pendidikan geratis untuk yatim piatu
;

b. Fasilitas Kesehatan untuk dhuafa;

Selanjutnya Kades YHA memohon Do’a restu kepada semua warga Tajungsari agar mampu membuat Desa Tajungsari semakin maju dan menuju Desa yang mandiri,”pungkasnya.

(AR)

Dr.Hj Intsiawati Ayus SH.MH lakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama RMB-LHMR Pekanbaru

September, 4, 21

Pekanbaru – Dalam Rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Dr Hj Intsiawati Ayus SH.MH Ketua Fraksi DPD RI hadir di kota Pekanbaru, Sabtu(4/9/21).

Acara kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tersebut bekerjasama dengan Rumpun Melayu Bersatu Laskar Hulu balang Melayu Riau (RMB – LHMR) yang bertindak selaku Panitia.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ibu Ade Hartati Anggota DPRD Propinsi Riau dari Partai Amanat Nasional (PAN).RMB – LHMR Pekanbaru yang dipimpin langsung oleh Datuk Panglimo wilayah Pekanbaru Datuk T.Hendra Yuda SE bersama ketua wilayah Datuk Suandra, Ketua 1 Datuk Novi Hendro, ketua 2 Datuk Sumardi, Sekretaris wilayah Datuk Darwis, Komandan Satgas Datuk Berlin, Kabid Humas Datuk Zony hadir bersama masyarakat dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang berlangsung di aula lantai 5 Hotel City Smart.

Panitia dari RMB – LHMR Pekanbaru yang didaulat untuk melaksanakan kegiatan kepanitiaan dalam Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tersebut dipimpin oleh Datuk Winanda Chandra, Sekretaris Datuk Tommy Sy Afrino, Bendahara Datuk Muhammad Darwis, Bagian Perlengkapan Datuk Sukariya.S dan panitia bagian dokumentasi dan Undangan Datuk Erick Donald.S

Acara berjalan dimulai dari Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjut dengan doa dan Kata sambutan oleh Ketua Panitia Pelaksana Winanda Chandra dilanjut dengan sambutan langsung oleh Datuk Panglimo RMB – LHMR Pekanbaru Datuk Tengku Hendra Yuda SE, sekaligus sebagai moderator sembari memperkenalkan profil dari dua tokoh Riau yang berperan sebagai Narasumber pada Acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yaitu Ibu Ade Hartati anggota DPRD Propinsi Riau dan Ibu Dr Hj Intsiawati Ayus SH.MH anggota DPD RI.

Pancasila sebagai Dasar Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR RI NKRI sebagai bentuk Negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara adalah bagian dari empat Pilar MPR RI.

Ade Hartati sebagai salah satu pemateri dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI memberi penekanan pemahaman terhadap Pancasila, arti persatuan dan fungsi Legislatif dalam perencanaan, aturan peraturan dan sebagai kontrol dari segala perencanaan dan pelaksanaan program tersebut oleh Pemerintah di tengah masyarakat.

Acara yang di disampaikan oleh Anggota DPRD Propinsi Riau tersebut dilanjut dengan sesi tanya jawab oleh beberapa anggota masyarakat peserta kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tersebut.Saya pada posisi sekarang dipercayakan sebagai DPD RI, pada acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini, yang diselenggarakan oleh sekretariat MPR RI saya beserta Bu Ade Hartati hanya sebagai pemateri dan terima kasih kepada Panitia dari RMB – LHMR Pekanbaru selaku penyelengara sebut Dr Hj Intsiawati Ayus SH.MH.

“Salah satu tugas MPR berdasar kan UU no 17 tahun 2014 adalah mensosialisasikan empat pilar tersebut. Dan muatan dari Pancasila telah tercakup keseluruhan didalamnya tentang agama,sosial budaya,adat dan adab. Dan akhir dari pada keseluruhan tersebut adalah Nilai, Seseorang yang Pancasilais bukan dikarenakan hafal tentang Pancasila, tetapi karena Nilai yaitu Moral dan Nilai Etika. Itulah Cermin dari seorang Pancasilais,”lanjut Ketua Fraksi DPD RI

Acara Sosialisasi Empat Pilar yang diisi oleh Pemateri Dr Hj Intsniawati Ayus SH.MH ketua Fraksi DPD RI terus berlanjut sampai kepada pembahasan makna dari keseluruhan Empat Pilar MPR RI tersebut.

Setelah sesi Pemberian materi selesai, acara dilanjutkan dengan pemberian Cendra mata Plakat DPD RI oleh Ketua Fraksi DPD RI Dr Hj Intsniawati Ayus kepada Anggota DPRD Propinsi Riau Ade Hartati.

Datuk Panglimo RMB – LHMR Pekanbaru Tengku Hendra Yuda SE kepada awak media mengatakan rasa syukurnya atas telah berjalannya acara sosialisasi empat pilar MPR RI dengan aman dan lancar.

“Saya mengucapkan rasa syukur atas berjalannya acara ini dengan baik dan saya mengapresiasi kepada seluruh jajaran RMB – LHMR Pekanbaru dan Kepanitiaan yang telah bahu membahu bekerjasama untuk suksesnya acara ini. Dan semoga ke depan RMB – LHMR dapat berbuat lebih baik lagi, bersinergi dengan Pemerintah, Tokoh Lintas Agama, Paguyuban Suku dan semua Instansi baik Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta untuk Kemajuan masyarakat dan Propinsi Riau,”tutup T.Hendra Yuda SE Datuk Panglimo RMB – LHMR Pekanbaru.

(intan’jr/red)

KPK Tahan Sejumlah ASN Sebagai Tersangka Prihal Seleksi Jabatan di Kabupaten Probolinggo

September, 4, 21

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan informasi terkait perkembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya terkait seleksi jabatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini, adalah sebagai pemberi ASN Pemerintah Kabupaten Probolinggo, 1. SO, 2. AW, 3. MW, 4. MU, 5. MI, 6. MB , 7. MH, 8. AW, 9. KO, 10. AS, 11. JL, 12. UR, 13. NH, 14. NUH, 15. HS, 16. SR, 17. SO dan 18. SDSerta 4 Orang sebagai Penerima ; 1. HA, 2. PTS, 3. DK serta 4. MR. Adapun, kepada para Tersangka tersebut disangkakan, ungkap ketua KPK H. Firli Bahuri kepada awak media, Sabtu (04/09/2021).

Adapun, sebagai Pemberi ; SO dkk disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dan sebagai Penerima ; HA, PTS, DK dan MR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Maka untuk kepentingan proses penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 4 September 2021 s/d 23 September 2021.dengan tempat penahanan sebagai berikut ; Ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur ; AW, MW, MU, MB, MH, AW, KO, AS, JL, UR dan NHSelanjutnya, ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur ; NUH dan HS. Ditahan di Rutan Salemba SO. Ditahan di Rutan Polres Jakarta Barat SR. Ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih SD. Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. MI.

Adapun dalam konstruksi perkara,diduga telah terjadi akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat,”terang Ketua KPK.

Maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut akan diisi Penjabat yang berasal dari ASN di Pemkab Probolinggo dan pengusulannya dilakukan melalui Camat setempat.

Selain itu ada persyaratan khusus dimana usulan nama para Pejabat Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan HA dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS dan para calon Pejabat Kepala Desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.

Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektar,”ungkap Firli.

Selanjutnya, mengetahui adanya kekosongan jabatan ini, SO dkk kemudian mengajukan proposal usulan nama-nama untuk mengisi posisi jabatan Pejabat Kepala Desa dimaksud dan juga bersedia menyerahkan sejumlah uang dengan masing-masing di tentukan nilainya sebesar Rp20 juta. Diduga ada perintah dari HA yang memanggil para Camat untuk membawa para Kepala Desa terpilih dan Kepala Desa yang akan purnatugas.

HA juga meminta agar Kepala Desa tidak datang menemui HA secara perseorangan akan tetapi dikoordinir melalui Camat Pada Jumat, 27 Agustus 2021.

12 Pejabat Kepala Desa menghadiri pertemuan disalah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan, Probolinggo dimana diduga dalam pertemuan tersebut telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada PTS melalui HA dengan perantaraan DK.

Pertemuan tersebut diantaranya dihadiri oleh AW, MW, MI, MB, MR, AW serta KO, dan dari yang hadir ini telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp20 juta sehingga terkumpul sejumlah Rp 240.000.000,00.- (Dua ratus empat puluh juta).

Untuk mendapatkan jabatan selaku Pejabat Kepala Desa diwilayah Kecamatan Paiton, MR telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah Rp.112.500.000,00.- (Seratus Dua belas juta lima ratus rupiah) untuk diserahkan kepada PTS melalui HA.

KPK menyesalkan terjadinya jual beli jabatan di tingkat desa yang dilakukan secara massal seperti ini. Pejabat yang menyuap untuk mendapatkan jabatan pasti tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh Integritas dan fokus bekerja melayani rakyatnya.

Namun memikirkan bagaimana mengembalikan modal suap yang telah dikeluarkan untuk memperoleh jabatan tersebut. Hal ini sangat mencederai keinginan masyarakat untuk memiliki kepala desa yang amanah dan mengedepankan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih,”pungkas Ketua KPK.

(intan’jr/ red)

KPK Tahan Bupati Banjarnegara dan Ditetapkan Sebagai Tersangka

September, 4, 21

Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyampaikan informasi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2018.

Hal tersebut disampaikan ketua KPK H. Firli Bahuri kepada awak media, bahwa setelah dilakukan pengumpulan berbagai informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup,”ujarnya Jumat 03/09.

Bahwa KPK telah melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke Penyidikan pada bulan Mei 2021, KPK juga telah menetapkan Tersangka BS Bupati Kabupaten Banjarnegara periode 2017-2022 serta KA Swasta,”ungkap Firli.

Maka atas perbuatannya, BS dan KA disangkakan melanggar pasal sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana Pasal 12 huruf (i) “Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Note ; Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya, Pasal 12B (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh Penuntut Umum.. (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Serta disangkakan pula sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Untuk kepentingan penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan para Tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 3 September 2021 s/d 22 September 2021BS di tahan di Rutan KPK pada Kavling C1, sedangkan KA ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.

Sebagai langkah antisipasi penyebaran virus Covid-19 dilingkungan Rutan KPK, para Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri pada Rutan masing-masing.

Adapun dalam konstruksi perkara, diduga telah terjadi pada tahun 201, BS dilantik menjadi Bupati Kabupaten Banjarnegara untuk periode 2017-2022. Dibulan September 2017, BS memerintahkan KA yang adalah orang kepercayaan dan juga pernah menjadi Ketua Tim Sukses dari BS saat mengikuti pemilihan kepala daerah untuk memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan.

Dalam pertemuan tersebut, sebagaimana perintah dan arahan BS, KA menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) senilai 20% dari nilai proyek dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10% dari nilai proyek.

Pertemuan selanjutnya kembali dilaksanakan dirumah kediaman pribadi BS yang dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara dan secara langsung BS menyampaikan, diantaranya menaikkan HPS senilai 20% dari harga saat itu. Dengan pembagian lanjutan, senilai 10% untuk BS sebagai komitmen fee dan 10% sebagai keuntungan rekanan,”Terangnya.

BS juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur,diantaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

KA juga selalu dipantau serta diarahkan oleh BS saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik BS yang tergabung dalam grup BM.

Adapun, penerimaan komitmen fee senilai 10% oleh BS dilakukan secara langsung maupun melalui perantara KA. Diduga BS telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp2,1 Miliar,”ungkap Ketua KPK.

Pengadaan infrastruktur sangat penting untuk menunjang perekonomian nasional. Sudah sepatutnya pengadaan ini dilakukan dengan penuh integritas dan sesuai aturan yang berlaku. Agar infrastruktur yang dibangun terjamin kualitas dan kuantitasnya demi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

KPK tak bosan mengingatkan kepada para Penyelenggara Negara untuk tetap amanah terhadap janji jabatan dalam melayani rakyat. Bukan justru memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri dengan melakukan korupsi. KPK juga mengingatkan kepada para pihak swasta, agar selalu melaksanakan prinsip binis secara bersih dan jujur, tutup Ketua KPK H. Firli Bahuri.

(intan’jr/red)

Nasabah Panik, 45 Milyar Deposito di Bank BNI tak Bisa di Cairkan

September, 4, 21

Makassar – Bank menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat, sebagai wadah masyarakat yang dipercayakan untuk menabung uang malah menjadi tempat yang meresahkan pada saat ini dengan permasalahan yang ada, seperti yang terjadi saat ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk bermasalah dengan Nasabahnya.

Pasalnya, Deposito nasabah yang telah ditabung tidak bisa dicairkan pihak PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ), Tbk. Hal ini dialami oleh 2 orang nasabah dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk yaitu Bapak Hendrik dan Bapak Heng Pao Tek.

Kedua nasabah ini memiliki hubungan keluarga sebagai anak dan ayah yang telah menabung dan mendepositokan uangnya senilai Rp. 20.100.000.000,- (Dua Puluh Milyar Seratus Juta Rupiah) di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Peti Kemas Pelabuhan Makassar, namun ketika kedua nasabah ingin mencairkan uang yang telah didepositokan tersebut, Pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk tidak mencairkannya.

Terhadap ini, telah di tempuh jalur hukum dengan melaporkan permasalahan ini kepada Pihak berwajib dan telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar.

Sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar, Rudi Kadiaman, SH dan Rekan selaku Kuasa Hukum Pak Hendrik dan Heng Pao Tek sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dan Saudari Melati Bunga Sombe selaku Karyawan yang bekerja di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dan hasil dari pertemuan tersebut adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk berjanji akan menyelesaikan permasalahan dana deposito yang dialami Pak Hendrik dan Heng Pao Tek sejumlah Rp.20.100.000.000,00 (dua puluh milyar seratus juta rupiah) pada hari Selasa, 13 April 2021 paling lambat jam 18.00 WITA.

Tetapi terhitung sampai hari ini, janji dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk hanyalah sebatas omongan belaka tanpa adanya itikad baik untuk mengembalikan dana milik Bapak Hendrik dan Heng Pao Tek.

Lebih lanjut Rudi Kadiaman, SH mengatakan, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk telah memberikan pernyataan melalui balasan somasi kedua bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk selaku Bank BUMN memerlukan putusan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar untuk mengganti kerugian dari nasabah BNI, klien kami Pak Hendrik dan Heng Pao Tek.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, kami mendapati bahwa tidak hanya klien kami yang menjadi korban kerugian dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, tetapi ada pihak lain selaku nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yakni Bapak Idris Manggabarani yang mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000.000,00 (Empat Puluh Lima Milyar Rupiah) dan tak hanya Bapak Idris Manggabarani tetapi ada lagi nasabah lain yang mengalami kerugian tersebut dengan kerugian sebesar Rp.40.000.000.000,00 (Empat Puluh Milyar Rupiah).

Maka dari itu, dapat dilihat bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk selaku Bank Milik Negara tidak bisa menjaga dana dan kepercayaan dari para nasabah dengan adanya kejadian ini.”ungkap Rudi Kadiaman, SH, Sabtu 4 September 2021 di Jalan Lasinrang, saat konferensi Pers.

Seharusnya, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebagai Bank dapat menjaga dan menjamin dana dari para nasabah yang telah dipercayakan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, bukan malah nasabah yang harus menanggung kerugian yang tidak seharusnya terjadi.

Kami berharap dari Pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk menunjukkan iktikad baik dengan mengembalikan dana deposito milik klien kami Pak Hendrik dan Heng Pao Tek sebesar Rp.20.100.000.000,00 (dua puluh milyar seratus juta rupiah),”utur Rudi Kadiaman, SH.

(intan’jr/ red)

TNI Louncing Baksos Terpusat di Korem 072/Pamungkas Yogyakarta Yang di Laksanakan Serentak di Jateng dan DIY

September, 4, 21

PATI – Louncing bakti sosial (Baksos) TNI AD yang dibuka langsung oleh KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa dipusatkan di Korem 072/Pamungkas Yogyakarta dan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah di JawaTengah dan DIY.

Dalam kesempatan tersebut KASAD didampingi oleh Ketua Umum Persit KCK Hetty Andika Perkasa juga melaksanakan Baksos secara langsung diwilayah Korem 072/Pamungkas dan serentak dilaksanakan secara virtual menghadirkan anak yatim yang orang tuanya meninggal dunia karena covid-19.

Sementara itu pelaksanaan Baksos diwilayah Kodim 0718/Pati diserahkan oleh Dandim Pati Letkol CZI Adi Ilham Zamani,SE, M.I.Pol didampingi Ketua Persit KCK Cabang XXXIX DIM Pati Ny.Iing Adi Ilham Zamani dipusatkan di aula Suluh Bhakti Kodim Pati menghadirkan 19 orang anak yatim yang berasal dari seluruh wilayah kabupaten Pati.Sabtu,(04/09/2021).

Dalam sambutannya Dandim Pati menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan ini didukung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) bersama ibu Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana melalui Pangdam IV Diponegoro.

“Hari ini kita mengadakan bakti sosial penyerahan bantuan sembako dan santunan kepada anak Yatim karena pandemi diseluruh wilayah Kodam IV Diponegoro,”ujarnya.

Dandim berharap anak-anak yang terdampak Covid-19 dapat sukses kedepannya dan tetap semangat.

“Semoga anak-anak yang terdampak Covid-19 dapat sukses kedepannya untuk menggapai cita-cita serta bantuan ini dapat bermanfaat dan medatangkan berkah,”pungkas Dandim.

(Pendim/Red)