Jember – Menteri Sosial Tri Rismaharini cukup kecewa dengan hasil laporan realisasi penyaluran bantuan sosial program sembako dan bantuan sosial tunai (BST) di Jember, Sabtu (28/08/2021).
Risma marah lantaran dari laporan tersebut ada setidaknya 8 ribu keluarga penerima manfaat yang belum mendapatkan bantuan secara utuh.
Selain itu juga ada 23 ribu keluarga penerima manfaat yang belum melakukan transaksi dari pencairan program bantuan sembako tersebut.
Kemarahan Risma juga semakin memuncak dan tidak terima dengan alasan logis dari dari Pendamping Keluarga Harapan (PKH) yang bertugas di Lumajang.
Alasan pendamping tersebut adalah keluarga penerima maafaat memilih menabung dari uang bansos tersebut untuk keperluan membeli Hp anaknya.
Risma kemudian ingin membuktikan ada keluarga penerima manfaat di Lumajang tersebut. Dari Hotel Aston, Risma langsung bergegas menuju Rambipuji dan langsung menuju Lumajang.
JAKARTA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menpora Zainudin Amali, meninjau langsung kesiapan Stadion Lukas Enembe dan arena akuatik, menjelang pelaksanaan PON ke-XX, Jum’at (27/08/2021).
Dalam tinjauannya, Sigit dan rombongan memastikan bahwa dua arena olahraga tersebut bakal siap digunakaan untuk pesta olahraga nasional tersebut pada bulan Oktober 2021 mendatang.
“Alhamdulillah dalam tinjauan kali ini, kami memastikan bahwa persiapan pelaksanaan PON ke-XX sudah maksimal untuk digunakan,” kata Sigit.
Meski begitu, mantan Kapolda Banten ini tetap mengimbau kepada penyelenggara untuk tetap memperhatikan hal yang masih dirasa kurang. Tujuannya, agar ketika pekan olahraga itu berlangsung dapat berjalan maksimal dan memuaskan.
“Namun tetap untuk memperhatikan segala kebutuhan yang masih harus dilengkapi. Sejauh ini sudah bagus, pertahankan,”ujar eks Kabareskrim Polri itu.
Sebelumnya, saat memimpin rapat di Forkopimda Jayapura, Sigit menekankan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan PON ke-XX dan penanganan serta pengendalian Virus.
Dengan diselenggarakannya PON XX, menurut Sigit, hal itu akan mendorong pertumbuhan perekonomian di Bumi Cenderawasih itu. Dengan begitu, masyarakat setempat akan sejahtera.
“Pelaksanaan PON XX akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua pada kuartal II 2021 ekonomi Papua dengan pertambangan dan penggalian sebesar 13,14 persen sedangkan tanpa pertambangan dan penggalian sebesar 2,81 persen,”ujar Sigit.
Ditengah Pandemi, perekonomian Indonesia mulai tumbuh sebesar 7,07 persen. Sementara, peningkatan produksi komoditas emas dan tembaga cukup signifikan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Papua dengan pertambangan dan penggalian tumbuh positif sejak kuartal IV 2020. Pertumbuhan ekonomi Papua tanpa pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 2,8 persen.
Mantan Kabareskrim Polri ini juga mengimbau kepada Forkopimda Jayapura untuk memperhatikan penanganan dan pengendalian Virus, terkait dengan pelaksanaan PON ke-XX.
Menurut Sigit, . “Protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 serta vaksinasi bagi semua pihak terkait, harus dilaksanakan,” ucap Sigit.
Sambung Sigit, pelaksanaan PON ke-XX akan berjalan lancar dan kesehatan masyarakat dari virus pun dapat terjamin jika dalam penyelenggaraan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat.
“PON XX Papua sukses dan lancar, investasi aman, pertumbuhan ekonomi meningkat, Papua semakin maju dan modern, masyarakat sehat dan sejahtera,”tutur Sigit.
Pati – Kembali menggelar kegiatan sosial, Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Cabang XXXIX DIM 0718/Pati hari ini sambangi Koramil 02/Juwana, Jum’at (27/08/2021).
Kegiatan jumat berkah yang diselenggarakan pada minggu keempat pada bulan Agustus giliran di wilayah kecamatan Juwana.
Mengambil lokasi tepat didepan markas Koramil 02/Juwana,anggota Persit Kodim 0718/Pati yang dipimpin langsung oleh ketua Persit KCK Cabang XXXIX Ny.Iing Adi Ilham Zamani membagikan 150 nasi kotak kepada pengguna jalan serta para pekerja yang melintas disekitar Koramil Juwana.
Kegiatan jumat berkah sempat terjeda beberapa saat karena kondisi pandemi diwilayah kabupaten Pati,beberapa bulan lalu sempat meningkat sehingga baru dilanjutkan mulai jumat pekan kemarin, hal ini diungkapkan oleh Ny.Iing Adi Ilham Zamani disela kegiatan Jum’at berkah di Juwana.
“Hari ini giliran Persit Ranting 03/Juwana yang mendapatkan giliran ketempatan kegiatan jumat berkah membagikan 150 nasi kotak dan sekaligus membagikan masker kepada pengguna jalan,”ujar Iing.
Ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara bergiliran diseluruh Ranting Persit atau koramil dibawah jajaran kodim 0718/Pati.
“Kami berharap dapat sedikit meringankan beban masyarakat, khususnya pengguna jalan yang kebetulan melintas didepan Koramil Juwana,”pungkasnya.
Kebumen – Pasca terjadinya Insiden penyerangan oleh oknum Organisasi Masyarakat – Pemuda Pancasila (Ormas-PP) Kebumen terhadap Fasilitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kebumen beberapa saat yang lalu bahkan sempat viral di Media Sosial (Medsos).
Guna mencipatakan Kondusifitas hubungan kedua belah pihak yang tengah berseteru, bertempat di Kantor Sekertariat LSM GMBI Distrik Kebumen di Jalan Yos Sudarso no.128 menggelar Konferensi Pers. Kamis (26/8/2021) sekira pukul 10.00 WIB.
Dalam Konferensi Pers dihadiri oleh Ketua LSM GMBI Distrik Kebumen Fuad Abdul Rahman, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wilayah Teritorial (Wilter) Jawa Tengah Wendy Napitupulu SH, didampingi struktur anggotanya, berlangsung mulai padapukul 11.00 WlB.Ketua LSM GMBI Distrik KebumenFuad Abdulrahman melalui Wendy Napitupulu, S.H,. mengatakan bahwa , Sangat apresiasi kepada pihak Polres Kebumen yang telah merespon cepat tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum anggota Ormas PP terhadap Fasilitas LSM GMBI Kebumen hingga menangkap 16 oknum tersangka.
“Kami apresiasi kepada pihak Kapolres Kebumen AKBP. Piter Yanottama dan anggotanya yang merespon cepat lnsiden tersebut,dengan melakukan pengamanan Fasilitas LSM GMBI, menangkap16 tersangka yang saat ini di amankan di Mapolda Jawa Tengah,”katanya.
Menurutnya kata Wendy, sangat miris atas kejadian penyerangan dan perusakan terhadap Fasilitas LSM GMBI yang dilakukan oleh oknum anggota ormas PP beberapa saat yang lalu, kenapa hal seperti itu bisa terjadi padahal satu NKRl.
“Di dalam lembaga manapun tidak pernah ada yang mengajarkan kekerasan dan perusakan/anarkisme sedangkan ormas tersebut adalahsaudara kita yang masih satu NKRI dan tentunya kami tidak merasa bangga,”paparnya.
Masih lanjut Wendy,dengan adanya insiden tersebut kami berharap segera dilakukan mediasi supaya mendatang kejadian serupa tidak terulang lagi karena telah merugikan berbagai pihak, namun proses hukum tetap harus berjalan.
“Dalam waktu dekat kita akan segera meng-agendakan pertemuan dengan pimpinan ormas PP di Kabupaten Kebumen khususnya, untuk kembali menciptakan suasana di Kabupaten Kebumen kondusifitas tetap terjaga,”pungkasnya.
Jakarta – Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, sulit menyembunyikan rasa kecewa saat mengetahui bahwa kasus penculikan anak [1] yang telah berlangsung lebih dari 8 bulan di Polres Cianjur belum menemui titik terang alias berlarut-larut, Jum’at (27/08/2021).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu mengaku sangat prihatin atas kasus tersebut dan menyayangkan rendahnya profesionalitas oknum aparat kepolisian untuk menuntaskan kasusnya sesegera mungkin.
“Saya sangat kecewa dengan cara kerja oknum-oknum polisi di Polres Cianjur yang menangani kasus itu. Saya sudah datangi Polres Cianjur pada 5 Februari 2021 lalu saat keluarga Derryl Kurniadi (anak korban penculikan – red) meminta bantuan untuk mengawal kasus ini.
Saya pertanyakan penanganan kasusnya kepada Kanit PPA yang menangani, namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti,”ungkap Wilson Lalengke kepada media ini, Kamis, 26 Agustus 2021.
Menurutnya, Team PPWI yang menyambangi Polres Cianjur menjumpai oknum polisi bernama Asep Sodikin. Ketika ditanyakan keberadaan anak korban penculikan, Asep mengatakan bahwa Derry Kurniadi dititipkan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Cianjur, Jawa Barat. Usai di Polres Cianjur, Team mendatangi lokasi yang dimaksud. PPWI juga melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Ketua RT setempat, serta tetangga sekitar.
Namun, mereka tidak diperkenankan masuk oleh penjaga P2TP2A. Alasannya, pimpinan tidak berada di tempat, dan si anak dilarang bertemu dengan siapapun.
Sehari setelahnya, Ketua RT setempat mengabarkan ke PPWI bahwa tidak ada satupun anak di kantor P2TP2A Cianjur sebagaimana disampaikan oleh oknum polisi Asep Sodikin.
Berdasarkan fakta ini, dapat diduga bahwa oknum polisi Asep Sodikin terindikasi berbohong. Belakangan diketahui bahwa pemimpin P2TP2A Cianjur, bernama Lidia, diduga kuat bekerjasama dengan si penculik dalam mengelabui orang tua si anak korban penculikan agar tidak dapat menemukan anaknya.
“Ternyata oknum pimpinan P2TP2A Cianjur yang bernama Lidia ini terindikasi membantu si penculik Sofyan Jendi alias Dio dalam menyembunyikan anak korban penculikan. Minimal, Ibu Lidia diduga kuat tidak netral dalam kasus Derryl itu. Kita memiliki bukti tertulis bahwa Sofyan Jendi memberikan pekerjaan kepada Ibu Lidia, yang merupakan pengacara ini, untuk menangani kasus klien-nya si Sofyan Jendi itu,”terang pengacara keluarga korban penculikan, Zakaria Ginting, SH, MH, dalam keterangannya kepada PPWI Nasional.
Dalam kasus ini, tambah Wilson Lalengke, pihaknya tidak mempersoalkan masalah hukum yang harus dilalui dalam penyelesaian kasus tersebut.
“Keberatan atau pertanyaan substantif kita sebenarnya adalah soal anak yang tidak boleh bertemu orang tuanya selama lebih dari 8 bulan ini. Saya curiga ada skenario jahat yang dirancang oleh penculik anak ini yang terkesan diback-up oleh oknum anggota polisi Polres Cianjur dan pimpinan P2TP2A. Entah apa tujuannya, saya tidak tahu. Bayangkan, 8 bulan lebih Derryl Kurniadi yang masih usia 6 tahun saat diculik tidak diizinkan dijenguk ayah-ibunya atau keluarga lainnya, pun tidak juga boleh ditemui pengacara keluarga ini. Di mana otaknya para oknum polisi dan pihak terkait yang menangani kasus tersebut?”kata Lalengke yang mengaku geram terhadap perilaku dholim para oknum anggota polisi Cianjur terhadap keluarga dan anak korban penculikan itu.
Anehnya, lanjut tokoh pers nasional itu, ketika dirinya menghubungi oknum anggota polisi Asep Sodikin dan mempertanyakan mengapa penanganan anak korban penculikan yang ditanganinya bisa berlarut-larut dan tidak memberikan informasi apapun tentang keberadaan Derryl Kurniadi selama ini kepada orang tuanya, Asep berdalih bahwa prosesnya masih berlangsung, tidak berlarut-larut, dan tidak benar bahwa orang tua Derryl tidak diberi akses bertemu anaknya.
“Dia bilang tidak berlarut-larut, faktanya sudah 8 bulan belum ada kejelasan proses hukum atas kasus ini. Anak itu manusia, bukan barang atau benda mati yang boleh ditahan semaunya, entah sampai kapan. Bagaimana mungkin mereka membiarkan anak korban penculikan itu dilarang bertemu orang tuanya dalam kurun waktu yang sedemikian lama? Apakah anak itu mau diambil atau diadopsi penculik? Atau mau diambil negara? Atau mau dikemanakan Derryl Kurniadi itu?”beber Lalengke penuh pertanyaan.
Lebih parah lagi, oknum polisi Asep tersebut secara serampangan mengatakan bahwa sudah ada kepastian hukum atas kasus itu. Atas pernyataan konyol Asep Sodikin ini, Lalengke langsung menyergah.
“Kepastian hukum apa? Kepastian hukum itu adanya di ujung ketokan palu hakim di pengadilan, bukan di Anda, Kang Asep. Anda ini polisi tapi tidak paham aturan hukum. Parah ini oknum anggota polisi di Polres Cianjur,”kata Lalengke secara langsung kepada polisi Asep Sodikin saat berdebat melalui saluran telepon, Kamis siang, 26 Agustus 2021.
Untuk diketahui, pada tanggal 15 Desember 2020 telah terjadi peristiwa yang dapat diduga sebagai tindakan penculikan seorang anak berusia 6 tahun atas nama Derryl Kurniadi oleh seorang pria lajang usia menjelang 60-an tahun, bernama Sofyan Jendi alias Dio, mantan tetangga orang tua Derryl. Derryl yang merupakan anak dari Danny Eka Prasetio (29), warga Kemayoran, Jakarta Utara, “dipinjam” oleh Dio dari rumah neneknya di Villa Rahayu Kp. Pasir Kampung, RT.004, RW.016 Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sekira pukul 12:00 siang.
Saat dijemput itu, Dio beralasan kepada nenek korban bahwa ia hanya ingin mengajak Derryl jalan untuk makan siang. Sejak siang itu hingga kini, Derry Kurniadi raib tidak tentu rimbanya.
Dikatakan demikian, karena orang tua korban tidak tahu (tepatnya tidak diberitahu dan dihalang-halangi untuk mengetahui – red) tentang keberadaan anak korban penculikan itu.
Terkait dengan kasus tersebut, pihak keluarga anak korban penculikan memohon bantuan kepada semua pihak kiranya berkenan menolong mereka menemukan anaknya.
“Kami sudah datangi dan minta bantu ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komnas Anak, KPAI, tapi hasilnya masih nihil. Kami juga beberapa hari lalu sudah mendatangi Balai Anak Handayani, di Bambu Apus, Jakarta Timur, katanya anak kami dititipkan di sana. Eh, tidak boleh bertemu, katanya harus didampingi oleh Polres Cianjur yang menitipkan anak itu di sana. Besoknya kami datang lagi, dua hari berturut-turut, kata petugas di Handayani, polres Cianjur mau datang, eh tidak datang-datang,”keluh kakenya Derryl, bustomi.
Pati – Oknum kepala sekolah (Kepsek) SMPN 1 gabus kecamatan gabus kabupaten Pati Di duga sengaja melakukan Pungutan Iuran Sekolah di lingkungan SMPN 1 Gabus dengan dalih iuran sukarela namun jumlah nominalnya sudah ditentukan, Jum’at (27/08/2021).
Pungutan tersebut membuat beberapa wali Murid merasa keberatan dan terbebani mengingat kebutuhan ekonomi masyarakat di masa pandemi ini yang masih sangat sulit.
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.44 tahun 2012, biaya buku dan LKS, serta pengembangan fasilitas sekolah seharusnya tidak dibebankan ke orang tua murid,Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sekolah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap daerah juga memiliki alokasi khusus untuk sektor pendidikan.
Kondisi ini memicu persoalan karena peraturan yang berkaitan dengan pendidikan sangat ketat untuk tidak melakukan pungutan di lingkungan sekolah, seolah-olah pihak Kepala sekolah tidak mengindahkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).
Dilansir dari targethukum.net, Kepsek melalui komite seakan-akan tutup mata tutup telinga dengan kondisi yang serba sulit dimasa Pandemi ini.
Dari keterangan beberapa wali Murid SMPN 1 Gabus yang tidak mau disebut namanya ke publik ‘takut di intervensi’,menyampaikan untuk siswa-siswi baru ada biaya sebesar Rp 1.000.000,00.- ( Satu juta rupiah) per murid,ditengah pandemi saat ini ekonomi sulit mas,kalau gak saya bayar saya takut anak saya gak boleh sekolah mas,”ungkapnya.
wali murid yang lain juga menambah,kalau saya sudah saya lunasi untuk uang gedung biasa setiap kenaikan kelas pasti ada biyaya yang dibebankan ke wali murid.
Disisi lain,Muhamad Zaenuri selaku ketua LSM GMBI DISTRI PATI saat dimintai tanggapannya mengatakan,Dugaan pungli yang dilakukan kepala sekolah SMPN 1 gabus bisa mengacu dua pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dapat dikenakan pada pelaku praktik pungutan liar atau pungli, yaitu Pasal 368 dan Pasal 423. Pasal 368 ancaman hukumannya penjara maksimal sembilan tahun, sedangkan Pasal 423 ancaman hukumannya pidana penjara selama-lamanya enam tahun. Dan mengacu Pasal 368 KUHP subjeknya perseorangan, sementara Pasal 423 KUHP subjeknya pegawai negeri,”jelasnya.
pada kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli,Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Ka Disdikbud) Kabupaten Pati,Winarto dengan tegas menyampaikan saat di temui awak media di Ruang kerjanya, bahwa tidak diperbolehkan pihak sekolah melakukan pungutan Iuran,jika ada silahkan laporkan ke saya biar saya panggil,”tegasnya.
Hal ini juga sudah dengan jelas dituangkan dalam Pasal 9 ayat (1) Permendikbud No. 44 tahun 2012 mengatur satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.
Adapun pungutan yang diatur pada Pasal 11, antara lain tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik penerimaan, penilaian hasil belajar, kelulusan peserta didik, dan/atau digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.
Kasus dugaan pungli yang dianggap membebani wali murid di SMPN 1 gabus juga mendapat respon dari Ombusman RI perwakilan Jawa tengah Siti Farida, S.H., M.H.. Timnya akan segera menindaklajuti jika benar praktek pungli itu terjadi Karena pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda Presiden Jokowi untuk membersihkan koruptor hingga ke tingkat daerah.
Dengan demikian maka patut Diduga Kepsek SMPN 1 Gabus Kabupaten Pati melanggar Permendikbud nomor 44 tahun 2012 dan juga melanggar KUHP Pasal 368 dan Pasal 423 tentang Pungli.
Jepara – Polisi Wanita (Polwan) Kepolisian Resort (Polres) Jepara, Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) melaksanakan kegiatan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Giri Dharma, guna mengenang jasa para pahlawan Nasional, Kamis (26/08/2021).
Selain untuk mengenang jasa para pahlawan nasional, kegiatan ini juga untuk memperingati Hari Jadi ke-73 Polwan Tahun 2021.
Upacara ziarah yang dipimpin oleh Senior Polwan Polres Jepara Iptu Sri Retno Biyanti, SH diawali dengan memberikan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Usai upacara, seluruh Polwan melaksanakan tabur bunga di pusara para pahlawan.
Iptu Sri Retno Biyanti mengatakan, ziarah ini merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Jadi ke-73 Polwan dengan tujuan untuk mengenang jasa para Pahlawan.
“Kegiatan ini mengandung makna yang sangat dalam. Selain sebagai sarana dan wahana memperkokoh persatuan dan kesatuan antar sesama anak bangsa, juga mengajak kepada seluruh insan Polwan Polres Jepara untuk meresapi dan merenungkan perjuangan para pahlawan yang telah mengharumkan bumi pertiwi dengan perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan,”ungkapnya.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya“Jadi, ini adalah salah satu bukti bagaimana Polwan Polres Jepara menghormati jasa para pahlawan yang telah mendarmabaktikan jiwa raganya kepada nusa dan bangsa,”pungkasnya.
Pati – Penerangan jalan umum (PJU) adalah solusi penerangan untuk jalan dan/ atau kawasan yang berada dalam jaringan PLN untuk efesiensi penerangan jalan yang akan disalurkan melalui Rumah Aspirasi H. Sudewo, S.T M.T di kabupaten Pati, Kamis (26/08) /2021).
Menggunakan lampu LED bisa hemat energi dengan suplai listrik yang kekuatan penerangannya cukup mumpuni dan akan lebih terang.
Adapun bantuan PJU merupakan program dari rumah aspirasi H. Sudewo,”yang sudah berjalan” merupakan program bantuan yang sudah bekerjasama dengan instansi dan/ atau kementrian Dinas Perhubungan (Dishub).
Lampu PJU sendiri dapat menghasilkan daya yang di desain hingga 12 jam per/ hari yang nantinya dapat dinikmati oleh warga masyarakat setempat di malam hari, apalagi yang selama ini jalan- jalan yang dilalui masih gelap gulita ‘bak dalam hutan’ sehingga bisa membahayakan bagi pengendara yang melintas saat malam hari yang bisa jadi rawan dengan adanya Begal dan/ atau Rampok pada jalan tertentu.
Adapun pada hari ini tim Bolodewo dari rumah aspirasi Sudewo sudah melaksanakan survei diberbagai tempat dan prasarana yang ada di desa-desa di wilayah kabupaten Pati, seperti alugoro juga di kecamatan (kec) trangkil, kec. gunungwungkal, kec. cluwak, kec. winong, kec. tambakromo, kec. puncakwangi maupun diberbagai kecamatan lain diwilayah kab. Pati agar PJU nanti bisa di nikmati oleh warga masyarakat.
Program dari rumah aspirasi H. Sudewo sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat karena sangat membantu penerangan khususnya di malam hari, agar kegiatan warga selalu bisa terbantu dengan adanya PJU, sehingga bisa menurunkan kerawanan pembegalan dan atau perampokan di jalan umum.
Program ini sangat disambut dengan baik oleh masyarakat apalagi para pemangku desa setempat dan/ atau Kepala Desa (Kades), karena keluhan warga terkait penerangan jalan sudah akan terealisai dengan adanya program tersebut,”ujar Suremi.
Hal ini akan berjalan dengan baik dengan antusiasme warga masyarakat yang selama ini masih kurang bantuan PJU, harapannya jalan yang gelap dan rawan Begal bisa jadi lebih hidup dan terang untuk kegiatan warga saat dimalam hari,”tandas Heru salah satu warga setempat.
Semoga bantuan PJU bisa membantu warga masyarakat dengan akses PLN, yang nantinya dapat memberikan manfaat pada warga setempat sehingga kebutuhan PJU selama ini bisa terpenuhi dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas,”terang H. Sudewo.
Pendiv2 – Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Mayjen TNI Andi Muhammad, S.H. menerima kunjungan kerja Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M. di Markas Divif 2 Kostrad, Singosari, Malang. Rabu (25/08).
Kunjungannya ke Markas Divisi Infanteri 2 Kostrad merupakan kunjungan kerja pertama Letjen TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M. yang beberapa waktu lalu resmi menjabat sebagai Pangkostrad menggantikan Letjen TNI Eko Margiyono, M.A..
Setibanya di Madivif 2 Kostrad, Pangkostrad beserta rombongan berkesempatan melakukan penanaman pohon kenangan di depan Madivif 2 Kostrad serta melihat Hallway of History dan Museum Vira Cakti Yudha yang merupakan presentasi penugasan serta pengabdian dari seluruh Satuan Jajaran Divif 2 Kostrad.
Dalam kunjungannya, Pangkostrad menyampaikan bahwa tujuan dari kunjungan kerja ini adalah dalam rangka untuk mengecek secara langsung kondisi nyata Satuan Jajaran yang berada dibawah Kostrad serta untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi oleh Satuan, baik dari segi fasilitas, pangkalan, Alutsista serta personel dan materil.
Dalam hal ini Pangkostrad meninjau secara langsung fasilitas yang dimiliki Markas Divif 2 Kostrad seperti lorong sejarah dan museum Vira Cakti Yudha, gedung Virtual Reality Parachute Simulator (VRPS) dan gedung Wind Tunnel Sky Diving Centre serta meninjau kegiatan serbuan vaksin dan penyerahan sembako di Madivif 2 Kostrad.
Jakarta – Tim Badan Reserese Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akhirnya berhasil menangkap YouTuber Muhammad Kece yang diduga telah menistakan Islam.
Penangkapan Muhammad Kace itu disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto di wilayah Bali.Menanggi penangkapan Muhammad Kece, Koordinator Presidium Nasional BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Koorpresnas BEM PTMI) Nur Eko Suhardana mengapresiasi penangkapan YouTuber Muhammad Kace alias Muhammad Kece atas dugaan kasus penistaan agama.
Dengan polisi yang sudah bertindak secara profesional, Nur eko suhardana meminta masyarakat terutama mahasiswa untuk tetap tenang dan kondusif dengan mendukung upaya penegakan hukum oleh polri terhadap kasus ini. Nur Eko menilai apa yang dilakukan Polri adalah wujud komitmen Polri untuk menjaga kerukunan umat beragama di negara Indonesia ini.
“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat dan taktis polri dalam menangkap Muhammad Kece, Hal ini membuktikan bahwa instansi polri sangat tanggap dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama,”Ujar Nur Eko melalui WA
Terakhir Nur Eko menambahkan bahwa Bareskrim Mabes Polri patut kita acungi jempol. Sebab, Polri Hari ini sangat cepat dalam merespon gejolak di masyarakat terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece.