Ganjar Lantik Henggar Budi Anggoro Jadi Pj Bupati Pati

Pati – Cakranusantara.net | Henggar Budi Anggoro secara resmi dilantik menjadi Penjabat (Pj) Bupati Pati oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (22/8/2022) malam.

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilangsungkan di Gedung Gradhika Bakti Praja Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang.

Secara khusus, Ganjar mengingatkan soal integritas kepala daerah.

Menurutnya, OTT Bupati Pemalang oleh KPK beberapa waktu lalu merupakan pukulan telak yang harus jadi pelajaran.

“Kejadian kemarin pukulan cukup telak buat kita. Maka saya titipkan, biar diceritakan terus menerus dan saya nggak akan pernah bosan untuk bicara antikorupsi, layanan yang baik. Kalau ini kita bisa dorong dari bawah iya Insya Allah pemerintah akan sangat baik, bisa melayani dengan tulus, transparan, akuntabel,” tegasnya.

Gubernur menambahkan, sebagai Pj Bupati Pati, Henggar punya kewajiban melapor pada dirinya tiap tiga bulan sekali.

“Minggu depan saya akan brief semua. Apa yang mesti dikerjakan, berikan yang terbaik,” imbuh Ganjar.

Menurut Ganjar, penunjukan Pj Bupati dari kalangan pegawai pemerintah provinsi punya sisi positif tersendiri.

“Ada positifnya, karena dikirim dari pegawai provinsi, saya dan Wagub lebih gampang, kalau ada apa-apa ‘tak jewer’, atau ini mesti diselesaikan tolong dikebut. Ada yang tidak baik segera diperbaiki. Itu biasanya sangat efisien. Beberapa yang kita tugaskan begini, biasanya langsung jalan, cepat mereka jalan, jadi ada positifnya,” ujar Ganjar.

Ganjar berpesan agar Henggar menjalin komunikasi dengan masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Pati, termasuk DPRD, agar roda pemerintahan bisa berjalan secara harmonis.

“Kemudian karena menjelang 2024, di Pati juga akan ada Pilkada, semua sudah pasang kuda-kuda. Maka tugasnya pastikan netral, pastikan harmoni terjadi,” ujarnya.

Sementara, Henggar Budi Anggoro menuturkan, apa yang mesti ia lakukan di Pati sudah tertuang dalam SK dari Mendagri mengenai penetapan penunjukan Pj Bupati Pati.

Diantaranya, ia harus mampu menjalankan fungsi pemerintahan setelah Bupati definitif 2017-2022 purna. Sehingga mulai besok ia bisa segera jalankan itu di Pati.

Berikutnya ialah menjaga ketenteraman dan kondusivitas di Pati. Ketiga bisa melakukan pengangkatan, penunjukan, mutasi dan sebagainya untuk pengisian jabatan yang mungkin di sana ada yang kosong.

“Lalu merencanakan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya. Sehingga apa yang kita rencanakan untuk 2023 adalah apa yang saat ini sudah ditetapkan dalam KUA PPAS,” papar Henggar.

Ia menambahkan, pihaknya juga diminta menyiapkan detail terkait Pilbup 2024 nanti.

“Ini yang harus dilaksanakan. Dan ini butuh kebersamaan teman-teman legislatif dan eksekutif. Harus berjalan bersama sehingga mampu melanjutkan fungsi pemerintahan di Pati,” ungkapnya.

Henggar meyakini, kondisi di Pati secara keseluruhan sudah baik, tinggal bagaimana meningkatkan yang sudah baik itu. Di samping itu, Gubernur juga memberi amanat khusus padanya untuk menekan angka kemiskinan dan mengurangi stunting.

Sementara, Haryanto yang baru saja melepas jabatannya sebagai Bupati Pati mengatakan, Pj Bupati seiring perjalanan waktu Insyaa Allah akan bisa melewati rintangan yang ada untuk bisa mengelola pemerintahan daerah dengan baik.

“Karena kalau seketika belum bisa, butuh waktu. Saran saya, sering komunikasi dengan OPD maupun tokoh masyarakat. Utamanya Sekda. Karena koordinator OPD ini adalah Sekda Pati. Tak kalah penting tokoh masyarakat, karena mereka punya peran serta di wilayah. Dengan legislatif juga tidak kalah penting karena kerja kita terkait pembahasan RAPBD, Perda yang belum terselesaikan, itu dengan DPRD,” pungkas Haryanto.

(po3/PO/MK)

Ramli Kalah, Ahmad Amiruddin Unggul Atas Dua Kandidat Pilkades PAW Lainnya

PATI – Cakranusantara.net | Ahmad Amirudin berhasil ungguli dari Dua (2) Kandidat lainnya atas Pilihan Kepala Desa (Pilkades) PAW Desa/ Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang di laksanakan di Balai Desa Sukolilo.

Pelaksanaan Pilkades PAW itu ada Tiga (3) Kandidat diantaranya; Ramli mendapatkan nomer urut 1, Ahmad Amirudin mendapatkan nomer urut 2 dan Syamsul Hadi mendapatkan nomer urut 3.

Adapun hak pilih ada 249 suara meliputi Ketua RT, Ketua RW, Mantan Ketua RT dan RW, Takmir Masjid, Takmir Mushola, Kepala Sekolah (Kepsek) dan Ketua Komite yang Warga Desa Sukolilo, Ketua Karang Taruna, Calon Kades serta PJ Kades.

Berdasarkan amatan awak media di lapangan, dari jumlah 249 Suara, yang hadir ikut memilih ada 247 Suara yang menggunakan hak pilihnya, dengan suara sah 244 dan tidak sah ada 3 suara.

Hasil akhir dalam penghitungan suara, nomer urut 2 atas nama Ahmad Amirudin berhasil unggul atas kandidat lainnya dan menjadi calon terpilih dengan perolehan 124 suara, disusul Ramli nomer urut 1 mendapat 112 suara, dan nomer urut 3 Samsul Hadi hanya mendapatkan 8 suara.

Harminto Ketua Panitia saat dimintai keterangan mengungkapkan, Alhamdulillah sampai hari ini acara berjalan dengan aman, lancar, kondusip baik proses pendistribusian C6, proses pemungutan dan penghitungan suara.

“Saya berharap kepada calon terpilih, kedepannya bisa menjadikan Desa ini yang lebih baik, agar kekurangan yang kemarin bisa di evaluasi, intine Calon Kades terpilih bisa mengayomi rakyat, seperti melayani apa yang di butuhkan masyarakat Desa Sukolilo ini,” ungkapnya.

Ratusan Peserta Capraga Gelar Demo di Alun-alun Pati

 

PATI –  Cakranusantara.net | Ratusan peserta Calon Perangkat Desa Gagal (Capraga) gelar aksi demo di alun-alun Kabupaten Pati.

Pihaknya menuntut Aparat Penegak Hukum (APH), DPRD, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk segera membongkar dugaan kecurangan pengisian perangkat desa.

Koordinator aksi demo Chundori menjelaskan, dalam aksinya, pihaknya menuntut segera bongkar kecurangan pengisian Perades. Dan segera menindaklanjuti laporan yang sudah masuk di Kepolisian.

“Kami menuntut aparat kepolisian untuk menindaklanjuti laporan soal perades dan segera lakukan Audit Forensik Hasil Tes melalui Sistem CAT yang dilaksanakan oleh UNISBANK Semarang. Semua pelaporan sudah masuk di kepolisian,” ucap Chundori kepada wartawan pada Rabu (20/7/2022).

Dikatakan Chundori, dirinya juga meminta agar tindak lanjut Pansus Angket tentang Pengisian Perades oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati segera dilaksanakan.

“Kami meminta usut semua pejabat mulai dari Kades, panitia pengisian tingkat desa, kecamatan, Kabupaten Bahkan Bupati nya jika memang terlibat kecurangan tersebut harus di tindak tegas, itu diantaranya mas,” ungkapnya.

Menurutnya, pelaksanaan pengisian perangkat desa beberapa waktu lalu banyak kejanggalan dan disinyalir rawan dengan kecurangan.

“Ada dugaan kuat dalam pengisian perangkat desa ini terjadi “Jual beli Jabatan”, sekali lagi kami meminta untuk dibongkar dan diusut secara tuntas,” tandasnya.

(Mds/CN)

Ketua DPRD Pati Sebut Tiga Calon Pj Bupati

Pati – Cakranusantara.net | Konferensi pers hasil rapat terkait surat dari Kementrian dalam negeri (Kemendagri) dengan Nomor 131.33/390/3J tentang usulan Nama calon Penjabat Bupati Pati Tertanggal 8 Juli 2022, bertempat di gedung DPRD Kabupaten Pati dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Akhirnya mengusulkan 3 kandidat untuk menduduki kursi Penjabat (PJ) Bupati Pati selama 2 tahun mendatang.

Konfrensi Pers dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin yang didampingi Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati Joni Kurnianto Serta Wakil Ketua III Muhammadun.

Dalam Konfrensi Pers Ali Badrudin menyampaikan 3 Nama Kandidat Pj Bupati Pati diantaranya Tri Hariyama, Teguh Widyatmoko serta Bambang Susanto. Dengan perolehan suara yang berbeda-beda.

“Dari tiga nama yang telah disepakati dan mendapat suara terbanyak yaitu Tri Hariyama mendapatkan 9 suara, Bambang susanto 9 suara, teguh widyatmoko 4 suara, Kesepakatan yang kita pilih dalam rapat dengan semua Fraksi di DPRD Kabupaten Pati terpilihlah 3 nama itu,” Ucap Ali Badrudin, Rabu (13/07/2022).

Nama nama yang diusulkan DPRD tidak menjadi penentu siapa yang nantinya terpilih sebagai Pj Bupati Pati, Karena keputusan dan kewenangan ada di (Kemendagri).

“Ini hanya berupa usulan bukan penentu. Jadi siapa yang akan menjadi Pj kita kembalikan yang mempunyai kewenangan yaitu Kemendagri,” Jelasnya.

(MH-CN)