Di sela penyisiran di Panta golemba, Kapolda Sulteng pimpin pembersihan bak penempungan air bersih

Agustus, 12, 21

Poso – Selain fokus pada pengejaran terhadap Daftar Pencarian Orang (DPO) teroris Poso Ali Kalora CS, Satuan Tugas Madago Raya juga mempunyai kepedulian terhadap kebutuhan utama masyarakat setempat berupa ketersediaan air bersih, Kamis (12/08/2021).

Di sela-sela kegiatan patroli dan pengejaran, Kapolda Sulteng Irjen Pol Abdul Rakhman Baso yang di dampingi oleh Komandan Korem 132 Tadulako Brigjen TNI Farid Makruf dan Kepala Operasi Madago Raya Brigjen Reza Arief Dewanto membersihkan saluran penampungan bak air bersih yang ada disekitar gunung panta golemba Kecamatan Poso Pesisir Selatan.

Bak penampungan air tersebut berjarak kurang lebih 9 km dari perkampungan warga, karena kondisinya kurang terawat Kapolda langsung turun tangan untuk membersihkan dan dalam waktu dekat akan dilakukan perbaikan sehingga dapat dimaksimalkan penggunaannya.

Kasatgas Humas melalui wakasatgas humas Akbp Bronto Budiyono menjelaskan “Bak penampungan air ini merupakan sarana air bersih satu-satunya yang melayani sekitar 250 kepala keluarga di desa Pantagolemba, Kapolda Sulteng dan Danrem 132 Tadulako sangat prihatin atas kondisi ini,”jelas wakasatgas Humas.

“Kami satgas madago raya tidak hanya fokus untuk pengejaran DPO teroris Poso namun juga sangat peduli atas kebutuhan warga sekitar, terlebih itu untuk kepentingan orang banyak,”tambah Bronto.

Terpisah Kepala Desa (Kades) Panta golemba Kec. Poso Pesisir Selatan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kapolda Sulteng bersama personel Ops Madago Raya terhadap kebutuhan warganya.

“Apa yang dilakukan oleh Kapolda sepertinya memberikan nuansa baru bagi masyarakat, dimana sumber air yang kami gunakan untuk konsumsi masyarakat di desa Pantagolemba yang notabene diragukan oleh kapolda karena terlihat sangat tidak hygenis, saya menyambut sangat baik”ungkap kades Pantagolemba.

Kades Panta golemba, Tairas Bajaji juga berharap, semoga operasi Madago Raya dapat segera menyelesaikan pengejaran DPO teroris Poso, serta menghimbau untuk sebaiknya para DPO teroris Poso sebaiknya segera menyerahkan diri, Sehingga warga dapat hidup tenang dan bebas beraktifitas seperti biasa serta bisa bercocok tanam kembali di lahan-lahan perkebunan yang kami tidak dapat fungsikan selama ini,”tutup Tairas.

(hasni/ij/Red)

Kapolri Tinjau SVMI di UI, Hilangkan Perbedaan Bersatu Lawan Virus

Agustus, 12, 21

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Sentra Vaksinasi Mahasiswa Indonesia (SVMI) di Sarana Olahraga (SOR) Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (12/8/2021).

SVMI ini merupakan kolaborasi antara Polri bersama dengan seluruh Civitas Akademika Universitas Indonesia, Forkopimda Kota Depok, Mahasiswa, Relawan, tenaga medis, BUMN, Swasta dan seluruh elemen masyarakat. Dengan tujuan akselerasi vaksinasi demi mempercepat Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap Virus.

Sigit menekankan bahwa untuk penanganan dan pengendalian Virus serta percepatan Herd Immunity terhadap virus, diperlukan sinergitas dan kerjasama dari seluruh elemen bangsa.

Karena itu, Sigit menekankan untuk menghilangkan segala perbedaan dan bergandengan tangan untuk sama-sama berjuang melawam Pandemi.

“Karena Herd Immunity bisa tercapai kalau kita semua bergabung dan bersinergi. Karena saat ini yang kita butuhkan, adalah bagaimana seluruh elemen bangsa ini bersatu untuk melawan. Hilangkan sementara ini perbedaan kita, bersatu kita lawan jenis Virus untuk segera maju menuju Indonesia bangkit, itu tentunya harapan kita semua,”kata Sigit dalam tinjauannya.

Mantan Kapolda Banten ini menyebut, Pandemi merupakan tantangan bagi Indonesia dan seluruh dunia. Sehingga, sinergitas seluruh elemen bangsa, menjadi kunci untuk menciptakan kehidupan baru atau New Normal di tengah terjadinya situasi seperti saat ini.

“Karena ini tantangan kita bersama, tantangan seluruh negara. Siapa yang bisa lebih dahulu pulih dari kondisi ini, sehingga kemudian kembali pada hidup New Normal yang tentunya menjadi cita-cita kita bersama,”ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Oleh karenanya, Sigit sangat mengapresiasi kegiatan Sentra Vaksinasi Mahasiswa Indonesia di Kampus UI. Menurutnya, hal ini merupakan wujud nyata dari terciptanya sinergitas antar-kelompok masyarakat untuk mendukung program Pemerintah dalam melawan Pandemi virus corona.

“Sehingga tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama untuk kita berjuang melawan pandemi, Tentunya banyak program yang sudah dilakukan oleh Pemerintah, dalam rangka menahan laju perkembangan Virus dan bagaimana upaya kita untuk bisa ambil langkah-langkah dalam rangka mencegah laju dan upaya untuk mengobati menyembuhkan dan juga tingkatkan kekebalan daya tahan terhadap Virus,”ucap Sigit.

Untuk menahan laju pertumbuhan Virus, Pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah, mulai dari PSBB, PPKM, PPKM Darurat hingga PPKM berlevel seperti sekarang ini,”kata Sigit.

Pemerintah tetap memperhatikan sektor perekonomian masyarakat untuk tetap bergerak. “Namun di satu sisi juga terkait sektor ekonomi harus diperhatikan sehingga juga diatur adanya kelonggaran yang ada di dalam level-level,”kata Sigit.

Sigit memaparkan, dalam melakukan pengendalian Virus terdapat tiga kunci atau strategi. Pertama adalah pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) ketat. Seperti, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

“Terkait kepatuhan ini tentunya juga harus selalu diingatkan, karena memang ini kunci utama penggunaan masker kemudian menjaga jarak jauhi kerumunan dan juga melakukan pembatasan. Sehingga prokes bisa berjalan ini semua kita lakukan untuk menjaga masyarakat tidak mudah tertular atau bagi positif OTG menulari yang lain,”ujar Sigit.

Kunci selanjutnya adalah penguatan 3T (testing, tracing dan treatment). Hal tersebut menjadi penting karena apabila penanganannya tepat maka pencegahan penularan dan perawatan dapat dimaksimalkan.

“Tentunya ini menjadi penting, karena jika terlambat jni akan berdampak terhadap masyarakat yang positif tidak ketahuan dan kemudian penanganannya lambat sehingga ada risiko perburukan. Jadi ini mohon juga ada kerjasama dari kita semua petugas tracing dan testing berusaha untuk optimal, melakukan tugasnya dan kita harapkan dari masyarakat juga ikut khususnya yang ada riwayat kontak erat untuk mau ditracing dan di test,”tutur Sigit.

Dan kunci yang terakhir adalah, percepatan program vaksinasi massal. Kegiatan tersebut sangat memerlukan kerjasama antar-seluruh lapisan masyarakat.

“Kemudian, salah satu strategi harus betul dilaksanakan untuk tingkatkan daya tahan serangan Virus, adalah kegiatan vaksinasi dan vaksinasi mau tidak mau harus dilakukan dengan libatkan seluruh stakeholder, masyarakat yang memiliki kemampuan untuk bergabung,”ucap Sigit.

Sementara itu, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiawaan Universitas Indonesia, Abdul Haris menyampaikan apresiasinya kepada Kapolri, karena ikut aktif mendukung kegiatan sentra vaksinasi di Kampus UI.

“Kami bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari pak Kapolri yang hari ini berjumpa dan sekaligus berikan dukungan atas ketersediaan vaksin dan dukungan pemberian sembako kepada masyarakat,”kata Abdul Haris dikesempatan yang sama.

Abdul Haris memastikan, seluruh Civitas Akademika UI siap mendukung segala program Pemerintah dalam menangani dan mengendalikan Pandemi.

“Kami tentu saja mendukung program Pemerintah agar mungkin upaya vaksinasi target 2 juta per hari bisa kami laksanakan. Kami sendiri punya target paling tidak bisa terpenuhi dalam sehari dua ribu vaksin ke masyarakat. Upaya pembentukan herd immunity bagi masyarakat bisa secara cepat kami penuhi,”ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat. Tujuannya agar membantu warga yang paling terdampak perekonomiannya di tengah Pandemi.

(syahril/ij/merah)

HKGB Ke-69, Ketum Bhayangkari Blusukan Bagikan Bansos ke Nelayan Muara Angke

Agustus, 12, 21

JAKARTA — Dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-69, Ketua Umum (Ketum) Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo blusukan untuk memberikan bantuan sosial (bansos) bagi nelayan yang ada di Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (12/08/2021).

Dalam blusukannya itu, Juliati Sigit Prabowo berdialog dengan nelayan, warga dan anak-anak di sana. Istri Kapolri ini mendegarkan langsung keluhan para nelayan maupun warga disaat situasi Pandemi yang terjadi saat ini,sekaligus memotivasi mereka agar tetap sabar dan melakukan vaksin sebagai ikhtiar melawan virus corona.

“Jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa ikut vaksin, kita pasti bisa bersama-sama menghadapi pandemi ini,”kata ibu Juliati Sigit Prabowo saat berdialog dengan warga.

Salah satu nelayan menyampaikan kendati hasil tangkapan ikannya cukup lumayan namun sepi pembeli.

“Semoga bantuan yang diberikan ini dapat meringankan beban para nelayan Muara Angke. Dan semoga Bapak Ibu warga disini tetap sabar ya Pak, semangat,”tambah Juliati.

Adapun bansos yang dibagikan berjumlah 1.000 paket sembako, 1.000 paket obat-obatan dan vitamin, 2.000 paket roti siap saji, 400 paket alat mandi dan cuci, 115 paket perlengkapan sekolah anak dan 108 bingkisan manakan anak.

Dalam kegiatan ini, Juliati Sigit Prabowo didampingi oleh Ketua Bhayangkari Daerah Metro Jaya Adit M. Fadil Imran bersama Pengurus Pusat dan Pengurus Bhayangkari Daerah Metro jaya serta Ketua Bhayangkari Cabang Pelabuhan Tanjung Priok Ujik Putu Kholis.

“Alhamdulillah Ibu Ketum Bhayangkari dan Ibu Ketua Bhayangkari Daerah Metro Jaya berkenan mengunjungi warga nelayan di Muara Angke, lalu melakukan dialog dengan beberapa warga serta memberikan banyak bantuan,”ujar Ujik Putu Kholis.

Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Kholis Aryana mengungkapkan, pemberian bansos ini bukanlah yang pertama kalinya.

Pasalnya, Ketum Bhayangkari selama ini telah menyalurkan bantuan kepada warga, terutama mereka yang perekonomiannya paling terdampak.

“Bantuan ini sudah kesekian kalinya diberikan oleh beliau, karena beberapa waktu lalu Polres Pelabuhan Tanjung Priok juga mendistribusikan bantuan serupa ke ABK Kapal, Porter, warga di Kampung Pengupasan Kerang dan juga warga sekitar RW 22 Muara Angke,”ungkap Putu Kholis.

(syahril/Red)

Kegiatan sosial Kapolda Sumsel kepada wartawan Polda Sumsel

Agustus, 12, 21

Kapolda Sumsel Irjen. Pol. Prof. Dr. Eko Indra Heri, M.M melalui Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Drs Supriadi MM diwakili Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumsel AKBP Iralinsah SH didampingi Kompol H Parsito Sos Msi,dari Dit Binmas Polda Sumsel memberikan bantuan sosial berupa 1 karung beras kepada 50 orang wartawan mitra Polda se- Sumsel.dihalaman Gedung Dit Narkoba Polda Sumsel Palembang kamis 12/08.

Adapun amanat yang disampaikan Kapolda Sumsel melalui Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumsel AKBP Iralinsah SH mengatakan dalam situasi pandemi covid ini agar hendaknya wartawan dapat tetap sinergi dalam memberitakan apalagi dalam situasi pandemi covid saat ini.

“Sebelumnya Kapolda hendak menyampaikan sendiri bentuk bantuan sosial ini langsung kepada wartawan. Dikarenakan begitu banyak kegiatan yang sebelumnya Kabid humas yang akan menyampaikan namun karena Kabid humas sedang mendampingi kegiatan Kapolda maka dengan tidak mengurangi niat bapak Kapolda kepada semua rekan-rekan media “, ungkap Iralinsah SH.

Ditambahkan nya ” ini semua dilaksanakan benar-benar niat pak Kapolda langsung hanya saja karena keterbatasan tempat dan waktu sehingga kami yang menyampaikan.
Diharapkan agar semua wartawan dapat memaklumi”, imbuhnya.

Dari sekitar 50 wartawan yang hadir secara simbolis bantuan sosial Kapolda Sumsel disampaikan melalui awak media dari Barometer99- Yuli Lesmana, Amru dari Investigasi Bhayangkara M.Bakrie dari media berita Sumselmedia net,Com

Selanjutnya secara langsung para awak media yang hadir menerima masing-masing satu karung beras sebagai bantuan sosial dalam pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumsel AKBP Iralinsah SH berharap sekaligus mengajak kita semua berdoa bersama bermunajat kepada Allah ,semoga covid-19 segera berlalu.ucapnya,

(intan’jr/red)

Dukung Program Pemerintah, Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns Lakukan Penyemprotan Disinfektan di Tempat-tempat Umum dan Menyiapkan Tempat Isolasi Terpusat

Agustus, 12, 21





Sanggau – Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/WNS pos Panga melakukan penyemprotan disinfektan ke tempat-tempat umum dan menyiapkan tempat isolasi terpusat di dusun Panga, desa Semangat, Kec. Entikong, Kab. Sanggau.

Penyemprotan disinfektan ini dilaksanakan terlebih khusus kepada masyarakat yang sudah terindikasi virus Covid-19 dan membuat Tempat Isolasi Terpusat (Isoter) sebagai upaya mencegah munculnya klaster baru virus Covid-19 di dusun Panga, Desa Semanget

Hal ini dikatakan Dansatgas Pamtas RI-MLY Yonif Mekanis 643/WNS, Letkol Inf Hendro Wicaksono, S.I.P dalam keterangan tertulisnya di Makotis Entikong, Kab. Sanggau pada hari Kamis (12/08/2021).

Dansatgas menerangkan Kegiatan tersebut dilakukan anggota Pos Panga yang dibantu oleh masyarakat Dusun Panga dan bertujuan mencegah penyebaran virus Covid-19. Kegiatan ini lebih fokuskan kepada penyemprotan rumah masyarakat yang sudah terindikasi virus Covid-19 dan melaksanakan penyemprotan disinfektan juga meliputi tempat ibadah, Balai Dusun dan Fasilitas umum lainnya.

Satgas Pamtas juga membuat serta menyiapkan tempat Isolasi Terpusat atau sering kita sebut Isoter, Isoter ini merupakan bagian dari upaya tindakan cepat untuk mencegah menyebar luasnya virus Covid-19 apabila ada masyarakat yang terpapar Covid-19. Ujar Dansatgas

Danpos Panga Letda Inf Yopy Prasetyo menambahkan, Isoter tersebut kami siapkan menggunakan rumah warga yang tidak dihuni dan menyiapkan tenaga kesehatan baik dari anggota Pos Panga maupun dari Puskesmas setempat serta menyiapkan segala obat-obatan yang dibutuhkan selama proses penyembuhan. “Kami juga tidak henti-hentinya terus menghimbau kepada warga masyarakat agar selalu melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap kegiatannya agar segera berakhir masa pandemi Covid-19”. Terang Danpos.

Bpk. Antasius selaku Kepala Dusun Panga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas kepedulian Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns dalam membantu mempercepat kesehatan masyarakat Panga yang saat ini terdampak Covid-19 yang berkepanjangan. (Pen Satgas Pamtas 643)

Koharmatau Gelar Serbuan Vaksinasi Untuk Indonesia Sehat

Agustus, 12, 21

Bandung – Terwujudnya Indonesia sehat menjadi dambaan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini didorong oleh kondisi kesehatan lingkungan dan masyarakat Indonesia yang masih memprihatinkan karena virus corona masih mewabah. 

Penerapan PPKM oleh pemerintah yang diperpanjang hingga dua kali mulai menunjukkan hasil.  Kini kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi covid-19 pun semakin meningkat. Warga masyarakat semakin banyaknya yang mengikuti Serbuan Vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Jajaran TNI Angkatan Udara. 

Seperti Serbuan Vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan Jajaran TNI AU Bakorda Bandung di Lanud Husein Sastranegara beberapa waktu yang lalu, warga masyarakat begitu antusias untuk bisa mendapatkan vaksinasi tersebut.

Hari ini (Selasa, 10/8/2021) Koharmatau masih menggelar serbuan vaksinasi dengan maksud untuk melayani masyarakat yang belum mendapatkan vaksin covid-19 yang diprogramkan pemerintah. Bila seminggu yang lalu serbuan vaksinasi dilaksanakan untuk anggota TNI AU dan keluarganya, sedangkan hari ini hingga seminggu ke depan vaksinasi digelar Koharmatau untuk masyarakat umum.

Kegiatan kemanusiaan yang dilaksanakan masih dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI AU yang ke-74 ini berjalan lancar, karena masyarakat telah menyadari akan pentingnya vaksinasi bagi keamanan setiap orang dari tertularnya virus corona.

Satu minggu kemarin serbuan vaksinasi yang digelar Koharmatau telah berhasil memberikan vaksin kepada 258 orang, hari senin kemarin 83 orang, dan khusus hari ini berhasil memberikan vaksin kepada 93 orang dari target 100 orang. 

Dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi ini, Komandan Koharmatau, Marsda TNI Tri Suryono berharap semoga program pemerintah tentang percepatan penanganan covid-19 segera selesai, seluruh rakyat Indonesia berhasil mendapatkan vaksin, sehingga seluruh rakyat kembali sehat dan Negara Republik Indonesia menjadi Negara yang kuat terbebas dari pandemi covid-19.

Bank Gelap, Rentenir Terancam UU Nomor 10 Tahun 1998, Ini Pasalnya

Agustus, 14, 21

Hukum – Dasar yang dimaknai dengan bank gelap adalah orang dan/ atau pihak-pihak yang menjalankan kegiatan yang seolah-olah bertindak sebagai bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU 10/1998”).

Sebagaimana Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998, merumuskan sebagai berikut, “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar”.

Dari rumusan Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998 di atas, jelas yang dilarang adalah perbuatan menghimpun dana dari masyarakat. Sedangkan, perbuatan yang dilakukan pihak yang menyalurkan atau meminjamkan uang dengan bunga (rentenir) tidak dilarang dalam UU Perbankan, sehingga demikian rentenir tidak dapat dikualifisir sebagai suatu tindak pidana perbankan, dengan kata lain tidak menjalankan usaha bank gelap.

Dalam kasus yang diduga praktik “bank gelap”, yang muncul dipermukaan, pihak tersangka tidak menghimpun dana dari masyarakat, tetapi hanya menyalurkan dana kepada masyarakat yang disertai bunga s/d 10%.

Dengan demikian sangat keliru kalau dikatakan telah terjadi praktik “bank gelap” yang merupakan suatu kejahatan perbankan. Untuk jelasnya seseorang barulah dapat dikatakan menjalankan praktik “bank gelap” bila ia menghimpun dana masyarakat dan sekaligus menyalurkan dana kepada masyarakat tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia.

Jadi menjawab pertanyaan di atas, perbuatan pinjam meminjam uang disertai bunga adalah suatu perbuatan yang legal atau perbuatan tidak terlarang yang tidak dapat dipidana. 

Argumentasi hukum dari pernyataan tersebut di atas didukung oleh aturan undang-undang, dalam hal ini BW (Burgerlijk Wetboek) atau yang populer dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang sampai saat ini masih berlaku.

Dasar hukum perjanjian pinjam-meminjam uang adalah Pasal 1754 KUH Perdata, yang merumuskan sebagi berikut “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

“Adapun mengenai pinjam-meminjam uang yang disertai dengan bunga dibenarkan menurut hukum, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1765 KUH Perdata, yang merumuskan “bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian”.

Sampai berapa besar “bunga yang diperjanjikan” tidak disebutkan, hanya dikatakan: asal tidak dilarang oleh undang-undang. Pembatasan bunga yang terlampau tinggi hanya dikenal dalam bentuk “Woeker-ordonantie 1938”, yang dimuat dalam Staatblaad (Lembaran Negara) tahun 1938 No. 524, yang menetapkan, apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidak-seimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya (Prof. R. Subekti, S.H., Aneka Perjanjian, hal. 1985: 130). 

Bahkan dalam sistem Hukum Adat, penetapan besarnya bunga lebih liberal, artinya besarnya suku bunga pinjaman adalah sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan (Yurisprudensi Mahkamah Agung, tanggal 22 Juli 1972, No. 289 K/Sip/1972). 

Dalam kasus pinjam-meminjam uang dengan bunga 10% yang dewasa ini dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu, yang terjadi sebenarnya bukan suatu tindak pidana, melainkan suatu Penyalahgunaan Keadaan (“Undue Influence” atau “misbruik van omstandigheden”) yang dikenal dalam hukum perdata.

Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi, bila seseorang menggerakan hati orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyalahgunakan keadaan.

Pihak kreditur dalam suatu perjanjian-peminjam uang dengan bunga yang tinggi telah memanfaatkan keadaan debitur yang berada pada posisi lemah di mana ia sangat membutuhkan uang untuk suatu keperluan yang sangat mendesak, sehingga menyetujui bunga yang ditetapkan oleh kreditur dari uraian tersebut di atas jelas bahwa dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan disertai bunga adalah perbuatan yang sah atau tidak dibenarkan oleh hukum.

Dan mengenai batasan besarnya bunga sampai saat ini (menurut pengetahuan penulis) belum ada aturan hukumnya. Dan perlu pula dipahami bahwa sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 maka Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi bank. Sehingga tidak tepat kalau Pemerintah dikatakan sebagai pihak yang menetapkan besarnya suku bunga bank.

Catatan penjawab: Sebagian diambil dari tulisan Fadjar Adam, Pengajar Hukum Pembiayaan dan Hukum Perbankan Pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu.

Dasar hukum:

1.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

2.Woeker Ordonanntie 1938 (Staatsblad Tahun 1938 No. 524)

3.Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

4.Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah dua kali diubah yaitu dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 

(*/red)

Kodim 0725/Sragen, Koramil 04/Sidoharjo Gelar Komsos Guna Mempererat Kekeluargaan

Agustus, 12, 21

Sragen – Komsos Sarana Babinsa Sribit Dekati Warga Binaan Sragen, Komunikasi sosial terus dilakukan Sertu Warsono Babinsa Sribit Koramil-04/Sidoharjo Kodim 0725/Sragen guna mempererat kekeluargaan dengan warga Bp Suharno warga Dk. Cermo Rt 10 Ds. Sribit.

Selain itu, kegiatan tersebut juga mengimbau masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap beraktivitas di luar rumah.

“Di samping tugas pokok, kegiatan yang kami lakukan sebagai upaya mengenal warga binaan lebih dekat dan akrab, serta sebagai sarana silaturahmi,”jelas Babinsa Sribit Koramil 04/ Sidoharjo di sela-sela kegiatan Komsos, Kamis (12/8/2021).

Lanjutnya mengatakan, Komsos ini juga guna mengetahui perkembangan situasi di wilayah dan mencari informasi yang ada di Desa binaan. “Apalagi saat sekarang ini masih mewabahnya Virus,”kata Sertu Warsono.

Sedangkan bapak Suharno yang kediamannya disambangi oleh Babinsa mengucapkan terima kasih atas partisipasi Babinsa selama ini, yang selalu hadir dan peduli kepada masyarakat Desa Sribit.”Semoga Babinsa selalu dekat dengan masyarakat,”harapnya.

(Agus Kemplu)

Kapolresta Manado Akhirnya Buka Suara Setelah Diberitakan Menderita Depresi

Agustus, 12, 21

Jakarta – Viralnya pemberitaan tentang Kapolresta Manado yang diduga mengalami depresi akut, akhirnya membuat orang nomor 1 di Mapolresta Manado, Sulawesi Utara memberikan komentar dan klarifikasi Kepada Ketua Umum (Ketum) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, Rabu (11/08/2021).

Kapolresta Manado, KBP Elvianus Laoli, SIK, MH, menginformasikan bahwa dirinya dalam keadaan sehat.“Yang saya hormati Pak Wilson, saya klarifikasi bahwa saya sekarang ini dalam keadaan sehat lahir batin,”demikian informasi singkat dari Elvianus terkait kondisi kesehatannya yang disampaikan melalui pesan WhatsApp ke Ketum PPWI, Rabu 11 Agustus 2021.

Elvianus Laoli juga menyampaikan bahwa terkait penerbitan surat daftar pencarian orang atau DPO, hal itu merupakan bagian dari proses hukum yang sedang ditangani.

“Terkait surat DPO yang dikeluarkan penyidik merupakan bagian dari proses hukum yang sedang kami tangani,” demikian pesan WA Elvianus.Pada pesan WA berikutnya,

Kapolresta yang telah dilaporkan ke Divpropam Mabes Polri [1] itu meminta agar Tim PPWI membuat pemberitaan yang berisi komentar dan informasi terkait kesehatannya itu.

“Tolong klarifikasi berita-berita tersebut. (Ini) bukan sekedar komentar pak, tapi sebagai klarifikasi saya, dengan harapan bapak memuat berita klarifikasi saya terhadap pemberitaan yang dibuat oleh tim PPWI,”ujar Elvianus penuh harap, yang selanjutnya ditutup dengan icon ‘acungan jempol’.

Merespon Elvianus, Ketum PPWI Wilson Lalengke menyampaikan ucapan terima kasih atas informasi, komentar, dan klarifikasi, serta permintaan pembuatan berita sebagai klarifikasi hak jawab Kapolresta Manado.

“Baik, terima kasih atas komentarnya. Yaa, nanti saya minta team buatkan berita berikutnya dengan memasukan informasi klarifikasi dari Kapolresta Manado,”demikian kutipan balasan pesan WhatsApp Lalengke ke Elvianus, Rabu, 11 Agustus 2021.

Menanggapi percakapan WhatsApp dengan Elvianus tersebut, Lalengke mengaku sedih dan prihatin atas respon singkat yang terkesan menyederhanakan persoalan dari sang Kapolresta. Ia selanjutnya menjelaskan kepada media ini terkait klarifikasi Kapolresta Manado itu bahwa cara pikir KBP Elvianus Laoli tidak lebih baik dari seorang polisi level Tamtama, pangkat Bharada.

“Maaf yaa, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya, tapi jawaban Kapolresta Manado yang sudah menyandang 3 melati di pundaknya, dengan gelar pendidikan master, itu teramat sederhana dan menggampangkan masalah, Soal kondisi kesehatan dan prosedur hukum yang disampaikan sebagai jawaban atas pemberitaan kemarin, hal itu ibarat _wiro sableng bawa golok, tidak nyambung goblok!_ Kita tahu Anda sehat fisik, juga batin. Tapi perilaku Anda, sebagai orang yang celana dalamnya dibelikan oleh rakyat, itu yang tidak sehat. Anda sangat kentara melakukan penzoliman terhadap Nina Muhammad, seorang rakyat yang ikut membelikan celana dalam Anda dan istri Anda melalui pajak yang dibayarkan kepada negara. Ini yang saya maksud orangnya diduga tidak sehat, depresi, kehilangan akal,” beber alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu dengan tegas, Rabu, 11 Agustus 2021.

Soal penetapan DPO, tambah Lalengke, Kapolresta harus membaca baik-baik semua Peraturan Kapolri tentang bagaimana perilaku seorang polisi, bagaimana prosedur melaksanakan tugasnya, termasuk dalam menerbitkan Surat DPO [2]. Jikapun dia punya kewenangan dan kekuasaan, semua itu tidak boleh digunakan sewenang-wenang, sesuka hati, seenak udelnya.“Dari awal penerimaan laporan itu sudah sangat janggal. Pelapor Rolandy Thalib, terlapor Nina Muhammad, dan korbannya Rolandy Thalib, namun barang bukti yang disertakan tidak ada hubungannya dengan Rolandy Thalib yang mengaku sebagai korban. Apakah salah jika publik menduga kuat bahwa di saat memasukan laporan, Rolandy yang adalah makelar kasus dari Bank Sulutgo [3] itu menyertakan atau menjanjikan sejumlah uang kepada petugas?,”ungkap Lalengke dengan rasa curiga.

Dari fakta tersebut, tambah pria yang getol mengungkap kebobrokan oknum aparat selama ini, sejak awal penanganan kasus itu terlihat sudah tidak sesuai prosedur hukum, yang akhirnya kelanjutannya tentu tidak mungkin bisa mengikuti prosedur hukum yang benar.

“Bagaimana mungkin Kapolresta itu masih bicara prosedur hukum saat menetapkan DPO? Panggilan ketiga saja tidak ada, orangnya juga masih bolak-balik ke kantor polisi (Mabes Polri -red) dalam rangka menuntut keadilan. Nina Muhammad itu bolak-balik di depan hidung Anda, apakah perlu menerbitkan DPO? Apa namanya itu kalau bukan arogansi kekuasaan?”tanya Lalengke yang baru-baru ini berhasil membongkar kasus pemerasan yang dilakukan oknum penyidik Bareskrim Polri, AKBP Dr. Binsan Simorangkir, SH, MH [4] ini penuh tanya.

Dari rangkaian kasus kriminalisasi warga yang diduga dilakukan Kapolresta Manado bersama jajarannya itu, Lalengke mengatakan bahwa dirinya juga mempertanyakan peran Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Mabes Polri.

“Apa saja kerjanya Irwasum, Komjen Pol. Agung Budi Maryoto, itu yaa? Mengapa dibiarkan oknum Kapolresta Manado itu melakukan pembangkangan terhadap Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009, No. 10 tahun 2011, No. 14 tahun 2012, dan KUHAP Pasal 72, dan UU Advokat Pasal 17? Katanya Itwasum yang dipimpin Perwira Tinggi Polri bintang 3 itu ditugaskan melakukan pengawasan internal Polri untuk memberikan penjaminan kualitas kinerja anggota Polri.

Faktanya penyelewengan oknum polisi terjadi dimana-mana, dari tingkat Mabes hingga polsek-polsek di setiap sudut negeri ini,”kata lulusan pasca sarjana dari tiga universitas terbaik di Eropa, Birmingham University, Utrecht University, dan Linkoping University, itu mempertanyakan kinerja Itwasum Polri.

Sebagai bahan pengetahuan pembaca, berikut dikutip beberapa ketentuan dan peraturan yang harus menjadi pedoman seluruh anggota Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai Bhayangkara Negara. Pasal 72 KUHAPidana menyatakan bahwa: “Atas permintaan penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.”Pasal 17 UU Advokat, dinyatakan bahwa: “Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009, tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 9 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa “(1) Dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan asas legalitas, yakni (2) segala tindakan petugas/anggota Polri harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional ataupun internasional.”Peraturan Kapolri No. 10 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP) Negara Republik Indonesia, antara lain Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) huruf (e) dan ayat (2), Pasal 14, dan Pasal 15, semuanya adalah ketentuan yang mengatur perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugasnya.Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa: “Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan Surat Pencarian Orang”.

“Semoga Kapolresta Manado yang mengaku sehat itu dapat mencerna semua ketentuan dan peraturan tersebut di atas menggunakan akal sehat dan memahaminya dengan baik. Untuk semua aparat yang dibayar gajinya dari anggaran negara, ingatlah selalu, bahwa uang itu berasal dari urunan dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga berlakulah selayaknya pelayan yang jujur, menghormati rakyat, dan mengabdilah dengan baik kepada rakyat. Jika tidak sanggup, tinggalkan posisimu dan mari bergabung dengan rakyat untuk mempelototi aparat negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,”pungkas Lalengke.

(APL/Red)

Catatan:

[1] Diduga Langgar Kode Etik Profesi dan KUHAPidana, Oknum Kapolresta Manado Dipropamkan; https://pewarta-indonesia.com/2021/08/diduga-langgar-kode-etik-profesi-dan-kuhapidana-oknum-kapolresta-manado-dipropamkan/

[2] Baca Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

[3] AWAS..!! Ada Makelar Kasus di Bank Sulutgo; https://youtu.be/5p4R3DDtUjk

[4] Pak Kapolri, AKBP Binsan Simorangkir Palak Warga, Ini Hasilnya; https://pewarta-indonesia.com/2020/11/pak-kapolri-akbp-binsan-simorangkir-palak-warga-ini-hasilnya/

Brigjen TNI Achmad Fauzi Terjun ke Desa Jemput Bola Gelar Percepatan Vaksinasi

Agustus, 12, 21

Bogor – Dalam rangka mendukung Pemerintah untuk memberikan Vaksin Kepada warga masyarakat diseluruh wilayah, Korem 061/SK terus gencar melaksakanan serbuan Vaksinasi dibeberapa titik pada lima wilayah jajaran Korem 061/SK, salah satunya di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, Rabu (11/8).

Libatkan Yonpomad, Korem 061/SK berhasil memberikan vaksinasi kepada 5000 warga masyarakat Kecamatan Jonggol. dan untuk memudahkan para relawan dan nakes dalam memberikan layanan kepada masyarakat, maka Penyaluran vaksin tersebut dibagi menjadi dua kali pelayanan, yang mana untuk pelayanan pertama yaitu pada hari Senin yang diberikan kepada 2.500 orang dan kemudian pada hari kedua yaitu hari ini sebanyak 2.500 orang juga, hal tersebut disampaikan oleh Danrem 061/SK Brigjen TNI Achmad Fauzi S.I.P.,M.M. usai meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi di Fresh mart Jonggol.

“Hari ini kami melaksanakan semangat percepatan serbuan Vaksinasi, kami dari TNI AD saling berkolabolarasi, disini ada Dandim 0621/Kab.Bogor kemudian ada Danyonpom Puspom TNI Angkatan Darat, termasuk juga ada pak Camat Jonggol dan juga Wakapolsek. bisa kita lihat semangat masyarakat yang sangat luar biasa, disini selama dua hari kita memberikan pelayanan vaksinasi sebanyak 5000 kuota dan insyaallah itu tercapai.

Bahkan informasinya masih banyak masyarakat yang belum divaksin dan menginginkan untuk divaksin, artinya kami (TNI) akan tetap melaksanakan semangat vaksinasi bukan hanya di Central Central vaksinasi, tapi kami pun akan terus masuk ke wilayah Kecamatan bahkan ke desa-desa untuk menjemput bola, karena kami paham ternyata banyak sekali Warga Yang dipinggiran atau dikampung yang ingin melakukan vaksinasi namun terkendala oleh situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya tidak adanya akses kendaraan untuk mencapai lokasi central vaksinasi ataupun kondisi seseorang yang tidak memungkinkan misalnya sudah lanjut usia atau penyandang Disabilitas. Jadi kedepannya kami akan mencoba menjemput bola,”ujar Danrem.

Jadi kami terus bergerak untuk melaksanakan percepatan serbuan Vaksinasi. Dan sampai hari ini kami dari jajaran Korem 061 Suryakancana sudah berhasil melaksanakan vaksinasi tahap pertama Kepada 214.709 orang, serta suntikan tahap kedua kepada 45.539 orang. Dan secara keseluruhan jumlah warga masyarakat di wilayah Korem 061 Suryakancana yang sudah divaksin baik tahap pertama maupun kedua yaitu sebanyak 260.248 orang,”terangnya.

Kemudian lanjutnya, bahwa Korem 061/SK bersama jajaran mengadakan program lainnya yaitu Program Go Babinsa. Yang mana program tersebut adalah salah satu andalan Korem 061 dalam membantu meringankan warga masyarakat kurang mampu yang sedang menjalani Isolasi Mandiri dalam memenuhi kebutuhan akan obat dan vitamin.

“Kami akan mensuplai kebutuhan obat-obatan dan vitamin, hanya dengan memberikan persyaratan Poto copy KTP, surat keterangan tidak mampu dan Surat keterangan positif. Jika persyaratan tersebut sudah diberikan kepada Babinsa, maka Babinsa kami akan langsung mengantarkan Obat–Obatan tersebut sampai depan rumah pasien. Dan sampai dengan kemarin kami mendistribusikan obat gratis kepada masyarakat sejumlah 8.762 obat covid-19 gratis.”terangnya.

“Ini upaya kami untuk terus berjuang melawan Virus, berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Dan Melihat semangat dan antusiasme masyarakat disini, saya rasa kami perlu menambah lagi sesuai kebutuhan, yang jelas kita akan terus melaksanakan Semangat vaksinasi ini setiap hari kepada masyarakat.”ungkapnya.

Kemudian Danrem melanjutkan, bahwa kemarin Korem 061 dapat dukungan dari Kesdam vaksin sejumlah 30 ribu yang akan disalurkan ke 5 wilayah jajaran Korem 061/SK yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor Kota Cianjur, serta Kota dan Kabupaten Sukabumi. tapi yang jelas sampai dengan hari ini untuk dukungan vaksinasi semua berjalan lancar. Apabila semua koordinasi dengan baik maka tentunya dapat mengangkat persentase vaksinasi di daerah.

Hadir pada kegiatan tersebut mendampingi Danrem yaitu Wadan Puspomad Brigjen TNI Hendi Hendra Bayu Prasetyo, Brigjen TNI Sudirman Puspomad, Kasi Intel Korem 061/SK Kolonel Kav Rendra Andrian Siagian, Dandim 0621/Kab.Bogor Letkol Inf Sukur Hermanto serta Danyon Pomad Mayor Cpm Sundoro.

(Penrem 061/SK/Red)