Menjelang Peringatan HUT RI ke -76 Babinsa Kelurahan Tipes Adakan Kerja Bakti

Agustus, 8, 21

Surakarta – Menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang Ke-76 Tahun 2021, Babinsa Kelurahan Tipes Koramil 03/Serengan Kodim 0735 Surakarta melaksanakan kerja bakti diwilayah binaan Rt. 03 Rw. 03 Tipes Serengan Kota Surakarta, Minggu (08/08/2021).

Kerja bakti ini dengan sasaran membersihkan lingkungan umum maupun pribadi serta pengecatan Marka jalan, memasang bendera dan umbul-umbul, Kegiatan ini merupakan rangkaian awal untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke -76,”ngkap Babinsa.

Kerja bakti ini dalam rangka untuk memperindah Kampung di saat peringatan Agustus mendatang,serta mengenang jasa para pahlawan pendahulu kita yang telah berjuang merebut kemerdekaan RI,”pungkasnya.

Ketua RT (Sapto) menyampaikan ucapan Terima kasih kepada Babinsa atas memimpin Karya bakti ini, semoga dengan kehadirannya bisa meningkatkan kemanunggalan TNI dengan Rakyat.

(Agus Kemplu/rd)

Pembodohan!!, PTUN Bandar Lampung Perintahkan Kades Negeri Agung dan Kades Sunsang Agar Memberikan Dokumen APBDes dan LPJ APBDes

Agustus, 8, 21

Lampung – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar lampung,Perintahkan Kepala desa Negeri Agung dan Kepala desa Sunsang, Kabupaten Way kanan Lampung,memberikan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Laporan pertanggungan Jawaban (APBDes) kepada Pemohon menyampaikan Pemantau Keuntungan Negara (PKN),Patar Sihotang SH MH.

Ketua Umum (Ketum) menjelaskan saat Konfrensi pers Sabtu (07 -08 -2021) di Kantor PKN Pusat Jl Caman Raya No 7 jatibening Bekasi Bahwa dengan diputuskannya 2 nomor perkara Persidangan yang memenangkan PKN sebagai Rakyat Pemohon,maka Putusan PTUN ini dapat menjadi Yurisprudensi dan pedoman kepada Para Kepala Desa yang ada di Indonesia untuk memberikan permintaan masyarakat terhadap informasi,dan agar semua Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang tergabung dalam Inspektorat dan Camat dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia sebagai atasan Para kepala desa menyampaikan agar memberikan APBDEs dan LPJ APBDed dan Dokumen lainnya kepada Masyarakat mana pun yang meminta dan yang membutuhkannya.

Karena berdasarkan UU no 14 Tahun 2008 dan Perki No 1 Tahun 2018 dan Uji persidangan PTUN Bandar Lampung menyatakan bahwa APBDes dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBDEs terbuka untuk umum dan dapat di akses oleh masyarakat,”Demikian ucap Patar.

Patar menjelaskan Saat ini masih banyak Inspektorat dan camat mendoktrin dan menyampaikan Ultimatum kepada kepala desa agar tidak memberikan APBDEs dan LPJ APBDes Kepada Masyarakat khsusunya PKN,karena Itu adalah Rahasia negara sehinngga yang berhak meminta hanya Inspektorat, BPK RI dan kepolisian.

Sehingga akibat doktrin pembodohan ini,sering terjadi keributan dan ketegangan antara Masyarakat dan kepala desa (Kades) dan pengurus Desa,karena Kades dan perangkatnya Patuh dan taat kepada Doktrin pembodohan yang sudah dilakukan oleh atasannya.

Sementara masyarakat menuntut hak-hak kebebasan memperoleh Informasi sesuai dengan UU No 14 Tahun 2018 dan perki no 1 tahun 2018 dan Kemendagri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa,”demikian ucap patar

Patar melanjutkan, Menyikapi Kondisi ini PKN sebagai Lembaga Rakyat melakukan Uji Materi dengan cara Melakukan Permintaan Informasi tentang APBdes dan LPJ APBdes Kepada PPID Desa Negeri Agung dan Desa Sunsang kecamatan Negeri Agung kabupaten Way kanan lampung,dengan Tujuan Permintaan Informasi APBDES dan LPJ APBDES sebagai informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat sesuai amanat PP 43 Tahun 2018 ,namun tidak di berikan ,sehingga PKN melakukan Keberatan kepada Kepala desa itu juga tidak di respon.

Sehingga PKN melakukan Mekanisme UU No 14 Tahun 2008 dan Perki Nomor 1 Tahun 2013 dengan mengajukan Gugatan sengketa Informasi ke komisi Informasi provinsi Lampung ,selanjutnya setelah melakukan 6 Kali Persidangan Maka oleh Komisioner Komisi Informasi memutuskan Menolak Permohonan PKN dengan Putusan nomor 01 /II /KIP PROV -LPG-PS A/2021 nomor 02/ II /KIP PROV -LPG-PS A/2021, tanggal 1 April 2021.

Atas kekalahan PKN,PKN merasa bahwa Komisionernya dalam memberikan pertimbangan dan putusan ini tidak cakap dan tidak profesional dan tidak mengerti dan/ atau tidak paham dengan UU No 14 Tahun 2008,sehingga dengan tertatih-tatih dan terpaksa melanjutkan Persidangan ini ke Pengadilan tata usaha negara (PTUN) sebagai mana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Persidangan sengketa Informasi di peradilan,saya katakan tertatih-tatih dan terpaksa karena PKN dalam membuat gugatan ini harus mengeluarkan biaya pendaftaran dan Biaya Perjalanan dan membutuhkan Waktu yang Panjang untuk melakukan Naik Banding Ke PTUN,”demikian Ucap Patar sihotang.

Patar menjelaskan lagi ,bahwa Pada tanggal 30 Juli 2021 Demi keadilan ternyata masih melindungi Masyarakat khsusus nya PKN ,karena Yang terhormat dan hakim Mulia memenangkan PKN dengan Putusan Nomor 10 /G/K/2021/PTUN BL dan Putusan Nomor 14 /G/K/2021/PTUN BL amar Putusan :

1.mengabulkan Permohonan keberatan Pemohon (PKN)

2.membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Bandar Lampung

3.memerintahkan Badan Publik ( Kepala Desa Sunsang dan Kepala Negeri Agung ) memberikan Informasi yang di minta Pemohon (PKN).

Atas Putusan ini sebagai kemenangan bagi Masyarakat,terutama Rakyat yang selama ini korban pembodohan para aparat yang mengatakan bahwa APBDes dan LPJ APBDes adalah Rahasia negara,sehingga masyarakat tidak boleh mengetahuinya,”demikian Ucap Patar

Patar menyampaikan ,bahwa atas Putusan ini PKN mengucapkan terima kasih kepada Para hakim PTUN Bandar Lampung yang memenangkan PKN dan Tim PKN Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung dan khsusus nya Tim PKN Way kanan yang sudah berkorban materi dan waktu selama berlansung nya persidangan di PTUN Bandar Lampung.

Harapan PKN semoga Putusan ini di baca dan di pahami dan di ikuti oleh para Kepala desa ,para Inspektorat dan para Camat maupun para Bupati se-Indonesia,agar memberikan APBDes dan LPJ APBDes kepada masyarakat yang meminta dan membutuhkan tanpa syarat dan tidak di persulit lagi. dan kepada masyarakat dan Sahabat sebangsa dan setanah air khususnya para rekan rekan Anti Korupsi ,gunakan lah Putusan PTUN yang mantap dan bersahaja ini sebagai dasar untuk meminta APBDes dan LPJ APBDes di seluruh kepala desa se Indonesia.

Demi negara dan keberhasilan panggilan Jiwa dalam membela sesuai amanat Pasal 27 dan Pasal 30 UUD 45 dengan implementasinya melakukan Peran serta masyarakat membrantas dan mencegah Korupsi demi tercapainya pemerintah yang bersih dan Transparansi sehingga tercapainya masyarakat adil dan Makmur sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia sesuai pembukaan UUD 1945,”demikian ucap patar sihotang saat konferensi pers di Kantor Pusat PKN jl caman Raya no 7 jatibening Bekasi.

(Rd)

Amanah Ketua PWI Sumut, Menjadi Wartawan Jangan Takut Diteror

Agustus, 8, 21

Medan – Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Sumatera Utara, H.Hermansjah mengingatkan aparat keamanan agar semakin meningkatkan perlindungan terhadap profesi wartawan di tengah makin gencarnya ancaman dan teror pada wartawan yang bertugas menjalankan profesinya.

“Wartawan dalam bertugas mencari berita dilindungi UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers dan mendapat perlindungan hukum dan dijamin profesinya oleh negara,”ujar Hermansjah,Jumat (6/8/2021).

Hal tersebut disampaikan H.Hermansjah menanggapi laporan adanya oknum pelaku illegal logging inisial ED warga Desa Kuala Beringin, Kualuh hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang menteror Wartawan harian Waspada pada Kamis (5/8/2021) via seluler.

ED salah satu oknum pelaku illegal logging merasa risih atas pemberitaan terbitan harian Waspada edisi Rabu (4/8/2021) berjudul “Perambahan Hutan Di Kuala Beringin Berpotensi Bencana”.“Mantap ku tengok berita itu bah, bukan pala ada masalah, kau seorang sarjana kok begitu berita kau itu. Tak pala aku keberatan, nanti ada saatnya jumpa kita, terserah kau apa mau kau, kalau oji kau sekarang pun jadi kita main, dimana mau mu”, kata ED pada Waspada via seluler sembari menutup pembicaraan.

Namun hal tersebut sudah dilaporkan ke Kanit Reskrim Polsek Kualuhhulu Ipda Eko Sanjaya yang berjanji akan menindaklanjuti teror tersebut. “Ok bang, segera kita tindaklanjuti bang,”kata Eko Sanjaya via WhatsApp.

Menanggapi teror itu Ketua PWI Sumut H Hermansjah dihubungi via seluler mengatakan dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, tugas wartawan secara tegas dalam Undang-Undang itu dilindungi sebagai mana dalam pasal 8 ayat 1, pasal 4 ayat 3. Intinya menjamin kemerdekaan Pers serta memberikan perlindungan yang mendasar, menyeluruh dan profesional terhadap profesi wartawan,” katanya.

Hermansjah menyebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagai wartawan senantiasa penuh risiko karena selalu berhadapan dengan para mafia yang tidak menyenangi tugas wartawan.Sehubungan hal itu, H Hermansjah mengingatkan kalangan wartawan agar senantiasa meningkatkan profesionalnya dalam bertugas serta tetap memedomani Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai tuntunan menjalankan tugas sehari sehari di lapangan.

“Jangan takut diteror, itu memang resiko jadi wartawan, paling penting bekerja profesional saat meliput berita,”ujar Ketua PWI Sumut mengingatkan.

Apalagi tambahnya mengungkap berbagai pelaku tindak kriminal dan tindak kejahatan melawan hukum sebagaimana teror pemberitaan perambahan hutan dan pelaku illegal logging di Desa Kuala Beringin Kabupaten Labura pasti akan mendapat ancaman dari pihak yang merasa kegiatannya diberitakan wartawan.

“Kita harapkan polisi setempat secara profesional mengusut teror terhadap wartawan yang dilakukan oknum pelaku illegal logging. Wartawan juga harus selalu waspada dalam melaksanakan tugas dan mematuhi kode etik jurnalistik,”imbuhnya.

(Hermansyah)Tesk FhotoTerlihat : Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Sumatera Utara, H.Hermansjah.

(jr’/red)

Hampir Satu Juta Liter Jumlah Oksigen KRI dr.Soeharso-990 Untuk Kesembuhan Masyarakat

Agustus, 8, 21

Semarang – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Koarmada II. Surabaya, 6 Agustus 2021Kapal bantu rumah sakit KRI dr. Soeharso-990 dari Satuan Kapal Bantu (Satban) Koarmada II yang saat ini masih berada di Pelabuhan Tanjung Emas, sudah mensuplai hampir satu juta liter oksigen untuk kebutuhan rumah sakit di Semarang Raya.

“Dari data yang diperoleh, sejak sandar pada pekan lalu hingga Jumat (6/8) KRI dr. Soeharso-990 total telah memberikan bantuan sejumlah 820 M3 atau 820.000 liter oksigen untuk kebutuhan rumah sakit di wilayah Semarang Raya,”tutur Kolonel Laut (P) Agus Haryanto, Komandan KRI Arun-903 selaku Komandan Satgas Bantuan Oksigen TNI AL Koarmada II.

Lebih lanjut Agus menuturkan bahwa jumlah sebegitu banyak dikarenakan besarnya kapasitas tabung oksigen yang dimiliki rumah sakit untuk diisi ulang oleh KRI SHS-990, yakni 6.000 liter per tabung.

“Ini dapat dimengerti karena rumah sakit butuh kapasitas oksigen yang besar untuk menangani pasien mereka yang banyak. Kita harapkan hal ini bisa cepat membantu kesembuhan masyarakat Semarang yang terpapar Virus,“terang Agus.

Agus menambahkan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan kapasitas tabung yang lebih kecil, Satgas telah mengoperasikan posko bantuan yang berada di kawasan pertokoan Jalajaya Surabaya. Untuk jumlah tabung oksigen yang telah terisi melalui Posko Bantuan Oskigen TNI AL Koarmada II hingga Jumat ini sebanyak 421 tabung.

Jumlah sebanyak itu dihasilkan dari KRI Semarang-594 dari Satuan Kapal Amfibi (Satfib) Koarmada I , yang sandar di Dermaga Semampir Baru Koarmada II untuk menggantikan posisi KRI SHS-990.

“Satgas bantuan oksigen TNI AL Koarmada II baik yang berada di Surabaya maupun Semarang akan terus beroperasi selama 24 jam, sepanjang masyarakat dan rumah sakit membutuhkan pasokan oksigen untuk kesembuhan mereka, atau setidaknya sampai kita bisa melewati krisis oksigen,”pungkas Agus.

(Pen2/jr’/red)

Tanggapan Kadus dan Kades Tambahmulyo Terkait Penumpukan Sampah Dilapangan

Agustus, 9, 21

Pati – Tanggapan Kepala Dusun (Kadus) dan Kepala Desa (Kades) Tambah Mulyo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati terkait gundukan sampah yang di gundukkan di lapangan sepakbola Desa Tambahmulyo, Jum’at (06/08/2021).

hasil penjelasan langsung oleh tim media di kantor Balaidesa terkait dengan sampah di lapangan Desa Tambahmulyo, Kepala Dusun (Kadus/kamituwo), Trimo sebagai ketua kelompok pengelola sampah tersebut menjelaskan, jika penumpukan sampah tersebut hanya bersifat sementara, sekaligus untuk memudahkan dalam pengelolaan sampah tersebut,”terangnya.

Sebelum di lapangan dulu menyewa lahan di Desa Larangan kecamatan Tambakromo, namun tempat tersebut dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tidak memenuhi syarat,”tambahnya.

Kemudian sekarang dibuatkan tempat yang akan dijadikan sebagai Pusat Daur Ulang (PDU) di desa Tambahmulyo yang saat ini baru di bangun, dan belum selesai, yang rencananya akan selesai pada 13 Agustus 2021 mendatang,”Imbuhnya lagi.

Harapannya semoga pada batas waktu yang ditentukan saat pelelangan, bangunan tersebut sudah jadi, sehingga bisa segera kami manfaatkan,”harapnya.

Sebenarnya sampah tersebut sudah ditaruh di sudut lapangan, berhubung saat itu hujan dan juga malam, maka penumpahan sampah tersebut sedikit geser.

“Diduga Dump Truk nya takut kepatak (kepetel) dilapangan tersebut, jadi tuangnya digeser sedikit, dan sampai sekarang pun, sebagian masih mengelola di Desa Larangan, jika tidak percaya silahkan bisa di kroscek langsung ke sana,dan jika limbahnya di bawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banyuurip biayanya lebih mahal hingga mencapai Rp. 1.000.000,00/ jutaan rupiah-,”ungkapnya.

Adapun lahan yang dijadikan tempat Pusat Daur Ulang (PDU) tersebut awalnya sebuah makam (Kuburan), namun tulang-tulang yang ada dimakam tersebut belum dipindahkan cuma sudah di Ruwat (khurmat/ di Do’akan),”pungkasnya.

Kades Tambahmulyo, Hadi Sukamto, menambahkan keterangan singkatnya, jika sampah yang ada di lapangan tersebut hanya bersifat sementara sampai pembangunan pusat daur (PDU) yang masih tahap pekerjaan terselesaikan ,ada pun masalah perizinan dalam mengakses sampah tersebut secara lisan (tanpa batas waktu yang ditentukan/sampai nanti serah terima bangunan PDU),”terangnya.

Bersambung

(tim AR)

Dandim Kota Yogyakarta Dampingi Menko Marves, Tinjau Selter Tegalrejo

Agustus, 8, 21

Yogyakata – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan M.P.A mengunjungi Rusunawa Sidomulyo (Selter Bener) Jl. Sidomulyo Bener Tegalrejo Kota Yogyakarta dalam rangka meninjau kesiapan sarana dan prasarana Selter Bener yang digunakan sebagai tempat Isolasi Terpusat warga masyarakat Kota Yogyakarta yang terpapar Virus. Jumat (06/08/2021).

Kedatangan Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan M.P.A beserta rombongan disambut langsung Gubernur D.I. Yogyakarta Sri Sultan HB X, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Komandan Korem 072/Pmk Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiyawan, S.I.P., M.M, Walikota Yogyakarta, Wakapolda DIY Brigjen Pol. R. Slamet Santoso, S.H., S.I.K, Dandim 0734/Kota Yogyakarta Letkol Inf Erwin Ekagita Yuana, S.I.P., M.Si Kapolresta Yogyakarta Kombespol Purwadi S.I.K, Forkompinda D.I. Yogyakarta, Forkompimda Kota Yogyakarta serta Forkompinka Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta.

Hadir tak kurang dari setengah jam, Menko Marves sempat berbincang dengan sejumlah pasien Virus di Selter Bener, bahkan Menko Marves sermpat Curhat tentang anak, cucu bahkan menantunya pernah juga Positif.Dengan berdiri dengan jarak yang cukup jauh dari pasien di Selter, Menko Marves berbagi pengalaman keluarganya yang juga sempat terpapar Virus.

Ternyata anak dan menantu Menko Marves yang seorang anggota Kopasus pun sempat terkonfirmasi positif. Begitu pula salah satu cucunya juga sempat terpapar virus tersebut.

“ini bukan aib, Menantu dan anak saya yang ada di Kopassus pernah kena Virus. Cucu saya yang umur 12 tahun juga pernah kena Virus, dan alhamdulilah semua sembuh. Penyakit Covid-19 ini tidak peduli siapa dia yang terpapar,”ujarnya.

Menko Marves juga menyebutkan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju pun sempat terpapar Virus.Menko Marves berpesan kepada warga yang terkonfirmasi positif diminta untuk tetap menjaga kesehatan dan mau melakukan isolasi di selter-selter yang sudah disediakan pemerintah pusat maupun daerah.

“Dan saudara sekalian tolong sampaikan pada yang lain, daripada isolasi mandiri di rumah dan menular ke yang lain, mending istirahat disini dan diobati. Karena di sini sudah disediakan obat yang cukup dari pak dandim, ada paketnya, ada dokternya, yang semua bisa bantu. Jadi di selter bapak ibu tidak perlu takut masalah obat,” tandasnya.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Menko Marves meminta Pemda meningkatkan tracing dan testing Virus. Selain itu melakukan percepatan vaksinasi di semua Kabupaten/Kota.

“Tentang Vaksin, tadi sudah disampaikan pak Sultan, untuk wilayah D.I. Yogyakarta akan bisa vaksin hampir 100 persen pada bulan September. Jadi sampaikan pada orang tua kita yang belum divaksin harus divaksin,”imbuhnya.

(wa/red)

Kodim 0718/Pati, Tujuh Anggota Bintara Abituren Otonomi Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teritorial

Agustus, 8, 21

Pati – Kodim 0718/Pati menggelar kegiatan peningkatan kemampuan teritorial yang diikuti oleh tujuh Anggota Bintara Abituren Otonomi Khusus TNI AD Tahun 2021.

Kegiatan yang berlangsung di ruang data kodim 0718/Pati, dihadiri oleh Komandan Kodim 0718/Pati Letkol Czi Adi Ilham Zamani, SE, M.I.Pol, Perwira Seksi teritorial Kodim Pati Kapten Inf Kusmiyanto, para Danramil serta Babinsa kakak asuh yang akan menerima tujuh personel Bintara Abit Otsus TNI AD. Jumat,(06/08/2021).

Rencana tujuh personel Abit Otsus TNI AD putra-putra terbaik Papua tersebut akan melaksanakan On The Job Training (OJT) selama 2,5 bulan di empat Koramil wilayah utara yakni Koramil 03/Tayu, Koramil 06/Margoyoso, Koramil 08/Cluwak dan Koramil 10/Dukuhseti dibawah bimbingan Babinsa yang ditunjuk sebagai pendamping.

Menurut penuturan Dandim 0718/Pati kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas teritorial, serta memahami tugas-tugas dilapangan yang akan diterapkan kembali ke daerah masing-masing.

“Rekan-rekan akan melaksanakan pelatihan lapangan di wilayah Kodim Pati, sedangkan dalam pelaksanaan selama kegiatan OJT para personel akan tinggal di rumah para Babinsa yang telah ditunjuk sebagai pendamping selama 2,5 bulan,”ujar Dandim.

Ia juga memeparkan bahwa pada program umum lulusan pendidikan militer akan ditempatkan di satuan tempur maupun satuan bantuan tempur. “Namun karena ini merupakan program khusus, nanti rekan-rekan akan langsung masuk ke satuan kewilayahan atau satuan teritorial,”terangnya.

Dandim juga menambahkan bahwa ketujuh personel tersebut setelah melaksanakan OJT nantinya akan kembali ke Rindam IV/Diponegoro dan selanjutnya akan ditempatkan sebagai Babinsa diwilayah Kodam XVIII/Kasuari.

(Red)

DLH Melaksanaan Verifikasi Lokasi Program Kampung Iklim secara Daring Dengan KLH

Agustus, 6, 21

Pati – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melaksanaan Verifikasi Lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) secara Daring dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), tahun ini DLH Kabupaten Pati mengusulkan Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati untuk mengikuti Proklim, Jum’at (06/08/2021).

Dijelaskan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Ir. Purwadi, MM menjelaskan, foto-foto ini akan dilaksanakan berdasarkan usulan proyek Kehutanan tahun 2021 secara berani dan/atau online oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Republik Indonesia (RI), bersama dengan DLH dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ,”terangnya.

Kabupaten Pati telah mengusulkan Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati menjadi lokasi Proklim pada tahun ini, dengan berbagai pertimbangan, Desa Bageng memiliki karakteristik dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), yaitu menggabungkan potensi wilayah dengan potensi lainnya dalam melakukan pengendalian perubahan iklim,”tambahnya.

Adapun Hal-hal yang sudah dinilai dan dijadikan pertimbangan adalah :

1. Kegiatan adaptasi perubahan iklim yaitu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan akibat perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekwensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

2. Mitigasi perubahan iklim yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

3. Kelembagaan masyarakat dan dukungan keberlanjutan.

Kadin DLH Pati menyampaikan jika hal tersebut semua ada dan juga sudah dilakukan oleh Desa Bageng. Program Kampung Iklim dapat berjalan dengan baik jika ada kepedulian dari masyarakat dan stakeholder lainnya,”sampainya.

Harapan dari kadin DLH sendiri, Semoga tahun 2021 ini Desa Bageng mampu meraih predikat sebagai Desa ProKlim,”harapnya.

Sedangkan tahun lalu (2020) Desa ProKlim Kabupaten Pati di raih oleh Desa Langse, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah,”pungkas Kadin DLH Pati.

(RN/Red)

Rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pati Ke-698 Digelar Dengan Sederhana

Agustus, 6, 21

Pati – Tasyakuran Hari Jadi Kabupaten Pati ke 698 dengan tema “Bangkit Bersama Melawan Corona Untuk Pati Makin Sejahtera” berlangsung Jumat sore (6/8), di Pendopo Desa Kemiri.

Kegiatan tasyakuran dilakukan secara sederhana dengan hanya dihadiri oleh Bupati Pati, Wakil Bupati, Sekda, Forkopimda, Kepala OPD, Muspika Kecamatan Pati dan Kepala Desa Sarirejo.

Bupati Pati Haryanto mengatakan tema Hari Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Ia mengungkapkan di tengah keprihatinan terhadap situasi pandemi, namun Pemkab Pati tetap harus menyelenggarakan Peringatan Hari Jadi meskipun dengan sederhana.

“Oleh karena itu kita tidak bisa meriah tetapi menyelenggarakan dengan sederhana. Sesuai dengan regulasi kita mengadakan dengan sederhana untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwa event di laksanakan namun tetap mentaati protokol kesehatan. Tidak ada pawai, hiburan, perayaan dan lain-lain namun tetap jalan karena sejarah itu tidak dilupakan,” ungkap Bupati mengawali sambutannya.

Bupati menyebut, rangkaian Hari Jadi hanya sederhana meliputi tasyakuran di Pendopo Desa Kemiri. Malam ini diselenggarakan sidang Paripurna di DPRD dilanjutkan selamatan di Pendopo Kabupaten Pati dihadiri undangan terbatas. Ia menggarisbawahi baik tasyakuran di Pendopo Kemiri maupun Pendopo Kabupaten tidak mengadakan makan bersama.

“Besok upacara dan ziarah itu saja tidak ada acara rangkaian yang panjang karena memang situasi menyesuaikan dengan kondisi pandemi,”tegasnya.

Di kesempatan ini Bupati menyampaikan terima kasihnya pada Forkopimda yang telah bahu membahu bersama Pemkab Pati dalam mengangain pandemi.

“Alhamdulillah upaya yang kita lakukan ini berhasil adanya PPKM mulai dari PPKM mikro, PPKM darurat, level 4 dan level 3 saat ini kondisinya bisa melandai. Namun bukan berarti melandai lalu terlena, karena masih ditemukan kasus kematian sehingga kita harus tetap waspada,”ujar Bupati.

Bupati berharap dengan semakin menurunnya kasus Virus, bisa secara bertahap beraktivitas secara normal. Ia menekankan Pemerintah tidak akan menghalang-halangi kalau kondisi telah normal, karena tidak ingin masyarakat kesulitan secara ekonomi.

Dalam peringatan ini, Bupati kembali mengingatkan filosofi yang diyakini para leluhur. Yaitu “gebyare panembah gebyare bumi” yang berarti kita kerja keras untuk meraih sesuatu, meraih kemuliaan dan kesejahteraan itu yang kita inginkan.

Bupati berharap dengan memegang filosofi ini masyarakat Kabupaten Pati bisa bangkit sejahtera tentrem dan ayem kemudian ada kesejahteraan yang dinikmati.Ia menghimbau untuk masyarakat Kabupaten Pati tetap mentaati protokol kesehatan (Prokes).

“Sekalipun kita landai tetapi kita tetap taat 6M kalau itu dilakukan saya yakin kita bisa terhindar,”yakinnya.

Sementara itu,Wakil Bupati Saiful Arifin (Safin) mengatakan saat ini pertumbuhan di Indonesia 7% artinya bahwa berjalan tetapi belum sektor riilnya belum berjalan.Sesuai tema bangkitnya dari sektor pertanian, peternakan dan perikanan itu menjadi salah satu sektor ungkit dari UMKM lebih menguatkan kebangkitan ekonomi di Kabupaten Pati.

“Untuk masyarakat mari kita tetap semangat bergandengan tangan saling membantu dan saling mengupayakan tentunya kepada sektor perbankan untuk memberikan satu kemudahan-kemudahan pada UMKM yang ada di Kabupaten Pati,”tandasnya.

(*/red)

Kesadaran Wajib Pajak Meningkat Capai Realisasi 89%

Agustus, 6, 21

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati menggelar Gebyar Lunas PBB – P2 tahun 2021 dan Pemberian Doorprize Percepatan Pelunasan Pembayaran PBB – P2 periode 1 di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (5/08/2021).

Plt Kepala BPKAD Pati Pujo Winarno mengatakan bahwa di periode 1 ini bertujuan untuk memotivasi para wajib pajak untuk dapat segera membayar pajak dengan tepat waktu sebelum jatuh tempo.

“Sedangkan tujuannya ialah, meningkatkan capaian realisasi pajak daerah agar tercapai sesuai dengan motto yang sering kita sampaikan yaitu pajak lunas pembangunan lancar”, ujarnya.

Untuk implementasi transaksi non tunai penerimaan pajak dan retribusi daerah, lanjut Pujo, seluruhnya dilakukan secara online full host to host bekerjasama dengan bank yang ditunjuk sejak 1 Januari 2020 melalui aplikasi pajak e – Go, e – PBB dan e – BPHTB.

“Sampai dengan hari ini, sejumlah kecamatan telah menyelesaikan pelunasan pembayaran secara keseluruhan”, imbuhnya.

Sementara, Bupati Pati Haryanto yang mengikuti acara tersebut bersama dengan Wakil Bupati Saiful Arifin dan Sekda Pati Suharyono mengatakan, betapa pentingnya memacu pelunasan pajak bukan semata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) saja. Melainkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kepatuhan.

“Apabila masyarakat membayar pajak itu bagian dari kewajiban dan ketaatan. Sebab sumber penghasilan negara yang paling besar ialah dari pajak. Alhamdulillah Kabupaten Pati dapat bertumpu dari pajak. Meskipun secara nilainya tidak seberapa, yaitu target kita sekitar 22 Milyar, bila ditambah dari pajak yang lain, cukup banyak untuk menopang pembangunan di Kabupaten Pati “, jelas Bupati.

Bupati pun mengucapkan terima kasih atas peran semua pihak dalam memacu pajak ini. Sebab, bagaimanapun pajak yang telah dibayarkan penggunaannya akan kembali lagi kepada masyarakat.

“Dari pendapatan pajak yang ada, kita kumpulkan, lalu kita bagi lagi yang mana akan kita gunakan untuk pembangunan. Ada berupa DD, ADD, bankeu dan program – program lain. Setelah itu hasilnya pun akan dinikmati oleh masyarakat”, tuturnya.

Dibanding dengan tahun lalu, tahun 2021 kesadaran warga patuh pajak jauh lebih baik. Bahkan pihaknya menegaskan telah membentuk tim guna menangani warga wajib pajak yang kerja di luar negeri. Yaitu dengan mengirimkan pesan maupun menjalin komunikasi dengan keluarga dekat.

“Sampai saat ini, dari target 22 milyar, sudah terealisasi sekitar 89%. PBB ini tergolong pendapatan pajak yang paling responsif. Hal ini disebabkan masyarakat desa khawatir apabila tidak rutin bayar PBB, tanahnya bisa hilang. Oleh karena itu, masyarakat Pati dalam membayar PBB ini masih tinggi”, tegasnya.

Terhitung sampai dengan bulan Juli 2021, terdapat 6 kecamatan yang telah melunasi PBB nya, yaitu Kecamatan Gembong, Batangan, Winong Kidul, Dukuhseti dan Pucakwangi.

(*/red)