Boyolali-cakranusantara.net| Mengambil tempat di lapangan Makodim 0724/Boyolali. Staf Intel Kodim 0724/Boyolali menggelar apel pemeriksaan kendaraan dinas dan kendaran pribadi yang digunakan oleh prajurit Kodim 0724/Boyolali, Senin (07/02/2022).
Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengamanan dibidang materiil dimana disiplin personel untuk hal itu sangat diperlukan.
Sidak pemeriksaan materiil ini dipimpin oleh Plh Perwira Seksi Intelegen (Pasintel) Kapten Arh Eko Yanu Prasetiono, S.sos beserta anggota provost Kodim 0724/Boyolali dengan melakukan pengecekan secara langsung kondisi fisik dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas maupun non dinas yang dibawa personil Kodim 0724/Boyolali.
Dirinya pada kesempatan tersebut mengatakan kegiatan pemeriksaan ini sebagai salah satu cara bentuk untuk memastikan kelayakan kendaraan dinas dan kendaraan pribadi yang akan digunakan dalam mendukung operasional tugas sehari-hari selalu dalam kondisi terbaik dan siap digunakan kapan saja.
“Khusus mengenai administrasi kendaran baik dinas maupun pribadi, apabila ada kendaraan para anggota tidak lengkap, agar segera dilengkapi kekurangannya,” harap Plh Pasi Intelegen.
Lebih jauh Kapten Arh Eko Yanu Prasetiono, S.sos. berpesan kepada para anggota baik militer maupun PNS agar selalu taat akan aturan berlalu lintas di jalan raya demi keselamatan bersama serta menjadi contoh buat masyarakat untuk tertib berlalulintas.
Bandung-cakranusantara.net| Kolonel Tek Hendrison Syafril, S.T., secara resmi menerima Jabatan sebagai Kepala Pembinaan Potensi Kedirgantaraan ( Kabinpotdirga) Koharmatau yang baru. Acara penerimaan Jabatan dipimpin langsung oleh Komandan Koharmatau Marsekal Muda (Marsda) TNI Eddy Supriyono, S.E., M.M., di Ruang Kerja Dankoharmatau. Senin (7/2/2022).
Pada kesempatan tersebut Dankoharmatau mengucapkan selamat atas jabatan yang baru kepada Kolonel Tek Hendrison Syafril, S.T., sebagai Kabinpotdirga Koharmatau, serta selamat datang.
Saya berharap Kolonel dapat segera menyesuaikan diri dan meneruskan serta meningkatkan apa yang telah dirintis oleh pejabat sebelumnya dan memberikan yang terbaik bagi Koharmatau.
Dijelaskan oleh Dankoharmatau bahwa pangkat dan jabatan merupakan amanah dan titipan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.
Untuk itu, mari kita jaga dan jalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya karena kelak kita akan mempertanggung jawabkannya di hadapan Tuhan YME.
Ditambahkan oleh Marsda Eddy Supriyono bahwa loyalitas harus selalu tertanam dalam hati, harus selalu bekerja secara optimal agar tercapai apa yang kita harapkan. Tutup Dankoharmatau mengakhiri pernyataannya.
Acara Penerimaan Jabatan diselenggarakan dengan tertib dan khidmat, yang ditandai dengan penyematan tanda Jabatan dan penandatanganan berita acara oleh Komandan Koharmatau.
Hadir pada kegiatan tersebut Wadan Koharmatau Marsma TNI Trikorjawan Eko Irianto, S.Sos., Ir Koharmatau Marsma TNI Didik Bangun serta para pejabat Koharmatau.
Blora-cakranusantara.net| Satreskrim (Satuan Reserse dan Kriminal) Polres Blora Terima 4 Laporan Terkait Kisruh Perades (Pengisian Perangkat Desa), 2 Laporan Masuk Tahap Penyidikan.
Bertempat di halaman belakang rumah dinas Kapolres Blora telah digelar Konferensi Pers terkait kasus test pengisian perangkat desa di kabupaten Blora.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Blora AKBP Aan Hardiansyah,SH,MH yang diwakili oleh Wakapolres Kompol Christian Chrisye Lolowang, S.H., S.I.K., M.H., Kasat Reskrim AKP Setiyanto,SH,MH, Kasi Humas AKP Budi Yuwono, Kaur Bin Ops Satreskrim Iptu Beno serta para Kanit Reskrim dan anggota.
Kapolres Blora AKBP Aan Hardiansyah melalui Wakapolres Kompol Christian mengungkapkan bahwa terkait kisruh pengisian perangkat desa, sampai saat ini Satreskrim Polres Blora telah menerima 4 laporan yaitu di desa Nginggil Kecamatan Kradenan, desa Beganjing Kecamatan Japah, Desa Talokwohmojo kecamatan Ngawen dan Desa Jepangrejo Kecamatan Blora.
“Dari 4 laporan tersebut, 2 laporan yaitu di desa Nginggil Kecamatan Kradenan Dan Desa Beganjing Kecamatan Japah sudah dinaikkan ke tahap penyidikan,”kata Wakapoles Blora, Minggu (06/02/2022).
Kemudian untuk penentuan tersangka, Wakapolres menyampaikan bahwa sampai saat ini masih dalam pendalaman.
“Untuk penentuan tersangka, masih pendalaman. Jika sudah pasti akan kita sampaikan,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut Wakapolres menyampaikan kepada warga jika ada yang ingin melaporkan terkait kegiatan test perades silahkan untuk dilaporkan. Polres Blora terbuka 24 jam untuk menerima laporan.
PATI-cakranusantara.net| Warga Desa Keboromo berniat menanam pohon pisang di lahan persawahan turut Desa Bulungan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dengan membawa Mobil Ayla berplat putih diduga tenggelam di sungai belum ditemukan.
Tim gabungan pencari korban diduga tenggelam di Kali Terok Desa Bulungan, Kecamatan Tayu itu belum membuahkan hasil. Bahkan hingga pukul 16.00 WIB debit air di sungai tersebut makin naik lantaran hujan turun sepanjang hari.
“Hingga hari kedua pencarian ini belum ketemu. Untuk sementara pencarian kita hentikan. Selain itu pertimbangan naiknya debit air Kali Terok juga menyulitkan tim dalam pencarian,” ujar Kapolsek Tayu, AKP Aris Pristianto, Minggu (06/02).
Dijelaskan, tim gabungan yang berasal dari TNI-Polri, Basarnas, BPBD Pati, Tim Relawan SAR Tunggul Wulung dan juga dibantu warga telah menyisir hingga kawasan pesisir. Selain fokus di lokasi diduga tenggelamnya korban, pencarian juga difokuskan di bendungan turut Desa Kalikalong.
“Hari ini kita turun dengan banyak personil gabungan, sehingga kita bagi menjadi beberapa titik. Namun hingga sore ini memang belum membuahkan hasil. Sehingga kita putuskan pencarian kita lanjutkan esok hari,” tandasnya.
Diketahui, warga Desa Keboromo, RT 03 RW 02 Kecamatan Tayu pada Sabtu (05/02) pukul 15.30 dilaporkan hilang diduga terhanyut di Sungai Terok turut Desa Bulungan. Warga bernama Ulin Nuha tersebut, dikabarkan hanyut saat hendak menanam pohon pisang yang berada di bantaran sungai tersebut.
Korban awalnya berniat menanam pohon pisang di lahan persawahan di Desa Bulungan. Korban berusia 50 tahun tersebut pergi ke lahan membawa mobil jenis Ayla berplat putih dengan nomor K 7127 XX yang diparkir di atas lahan milik korban.
PATI-cakranusantara.net| Satu unit mobil Toyota Calya milik warga Desa Gajahmati, Kecamatan/Kabupaten Pati, Jawa Tengah terbakar. Kebakaran mobil terjadi di depan ruko Jl. Supriyadi no.3, turut Desa Pelangitan RT 04/01 Kecamatan Pati.
Kapolsek Pati Kota Iptu Heru Triasmoro Orbayanto mengatakan Polsek Pati mendapat laporan kejadian selanjutnya melakukan olah TKP dengan tim INAFIS Polres Pati dan mencatat korban dan para saksi.
“Sekira pukul 03.45 WIB, korban berada di dalam ruko bersama saksi mendengar suara ledakan yang arahnya berasal dari luar ruko, kemudian saksi keluar melihat 1 (satu) unit Toyota Calya milik korban yang awalnya di parkir di depan ruko terbakar, selanjutnya meminta tolong kepada Grab untuk memanggilkan pemadam kebakaran,” ujar Kapolsek, Sabtu (5/2/2022).
Pihaknya menyebut, api dari mobil itu dapat dipadamkan oleh tim pemadam Damkar pada pukul 04.05 WIB.“Penyebab kebakaran masih dalam pendalaman penyelidikan,” terang dia.
PATI-cakranusantara.net| Pemilik Kandang Ayam berisi 12 ribu ekor ayam potong, milik salah satu warga Desa Bermi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengalami kerugian Rp. 500 juta.
Pasalnya Kandang ayam potong berukuran 250 meter persegi itu, yang terletak di Desa Bermi, Kecamatan Gembong, dilalap si jago merah (terbakar), Sabtu (05/2/2022).
Kapolres Pati AKBP Cristian Tobing, melalui Kapolsek Gembong AKP Lilik Supardi mengatakan Kronologis kejadian sekira pukul 06.30, saksi yang ada pada saat itu berada di dalam kandang sebelah barat mendengar adanya ledakan dan mendapati kandang sebelah timur milik korban telah terbakar di bagian bawah yang semakin membesar karena terdapat blower.
“Saksi menghubungi pemilik kandang selanjutnya menghubungi Pemadam Kebakaran dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gembong,” jelas dia.
Kapolsek menambahkan, Sekira pukul 08.30 Wib, Mobil Pemadam Kebakaran Kabupaten Pati sejumlah 3 (tiga) Unit tiba di TKP dan api berhasil dipadamkan pada pukul 09.30 Wib.
“Dugaan penyebab kebakaran adalah over heat pemanas atau penghangat ayam dengan bahan bakar gas, atas kejadian itu, pemilik kandang ayam ditaksir mengalami kerugian mencapai Rp 500 juta rupiah.”sambungnya.
Jakarta-cakranusantara.net| Sejumlah ahli pidana memberikan penjelasan soal adanya hak imunitas terhadap Arteria Dahlan selaku anggota Komisi III DPR RI. Karena disampaikan di dalam rapat resmi parlemen, pernyataan Arteria yang menyinggung bahasa Sunda tidak dapat dipidana.
Ahli Pidana Effendi Saragih menjelaskan, pernyataan Arteria Dahlan, dinilai tidak bermaksud memprovokasi dan merendahkan Bahasa daerah Sunda. Karena seyogyanya di dalam rapat resmi harus menggunakan Bahasa resmi yaitu Bahasa Indonesia.
Menurut Effendi, dalam pembuktian formil, anggota dewan bebas dan berhak mengungkapkan pendapat pada saat Rapat Resmi.
Pasalnya, itu sesuai dengan hak yang dimiliki yaitu Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
“Hal ini diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD,” kata Efendi, Jakarta, Sabtu (5/2/2022).
Disisi lain, Ahli Pidana Chairul Huda menyebut, perkataan Arteria Dahlan ketika rapat dengan Jaksa Agung tersebut dilindungi oleh Hak Imunitas Anggota Dewan yang diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
“Pembuktian materiil, tidak terdapat kata-kata yang mengarah ke ujaran kebencian karena maksud dalam kata-kata tersebut yaitu walaupun ada kedekatan emosional tidak perlu menggunakan Bahasa daerah pada saat rapat,” ucapnya terpisah.
Diketahui, Polda Metro Jaya memutuskan untuk tidak melanjutkan penyelidikan laporan Masyarakat Adat Sunda terkait pernyataan anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan yang menyinggung bahasa Sunda, ke tingkat penyidikan. Alasannya, pernyataan Arteria Dahlan itu disampaikan dalam forum rapat resmi di Komisi III DPR tidak dapat dipidana.
Direktur eksekutif lembaga kajian strategis kepolisian indonesia (lemkapi) Dr Edi Hasibuan meminta kepada Polri agar hati hati menangani kss anggota DPR, Arteria Dahlan yang menurutnya kini memiliki nuansa politik yang sangat tinggi.
Edi Hasibuan meminta polri tetap konsisten dan tegas untuk tetap tidak melanjutkan kss Anggota DPR Arteria Dahlan dalam pernyataanya yg mempermasalahkan penggunaan bahasa sunda oleh kejaksaan tinggi jawa barat dalam rapat DPR.
“Harus diipahami bahwa Arteria Dahlan menyampaikan pendapatnya dlm kapasitasnya sebagai anggota komisi 3 DPR dan kita tahu sesuai undang undang, DPR memiliki hak imunitas sesuai dengan pasal 20 ayat 3 UUD 1945 dan pasal 224 uu MD3.
Menurut pakar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara jakarta ini, setiap anggota DPR yang menjalankan tugasnya tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/ atau pendapat yang dikemukakanya, baik secara lisan atau tertulis dalam rapat DPR atau diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Sesuai undang undang, menurut doktor hukum pidana ini, hak yang dimiliki anggota DPR mutlak.
“Hak imunittas bukan sekedar norma yg ada dlm konstitusi, tapi sifatnya menurut pandangan kami sangat mutlak.” Kata dosen hukum pidana ini.
Menurutnya, DPR adalah lembaga hasil pemilihan, jika ada wakil rakyat berbicara atau bersikap tidak sesuai dengan aspirasi masyrakat, saran kami sebaiknya laporkan kepada MKD DPR dan bukan kepada pihak kepolisian.
Pati-cakranusantara.net| Ketua GP Ansor mengucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Pati, Jawa Tengah atas komitmen dalam pembongkaran LI (Lorok Indah) turut Desa/Kecamatan Margorejo.
Data yang dihimpun media ini, saat di wawancarai ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Pati Itqon Hakim mengucapkan Terima kasih kepada pemda, Polres, Dandim beserta Jajaran dan unsur-unsur lain ýang telah terlibat dalam pelaksanaan Pembongkaran tempat Prostitusi tersebut atau LI,”katanya. Jum’at (04/02/2022).
Semoga ini lebih ditegakkan lagi dalam penegakan perda (peraturan daerah) nomor 8 tahun 2019, seperti halnya tempat-tempat karaoke lain yang ilegal dan berbau mesum di kabupaten Pati itu masih banyak,”tambahnya.
Dari awal, sebelum pembongkaran beberapa bulan lalu, GP Ansor siap pasang badan dalam pembongkaran jika dibutuhkan, untuk terjunkan 5ribu pasukan pun siap, namun hingga saat ini belum dibutuhkan karena dari TNI-POLRI sendiri masih mengatasi, anggota kami ready kapanpun kami siap untuk diperbantukan,”tegasnya.
GP Ansor juga akan turut serta dalam pengawasan di tiap-tiap Kecamatan karna khawatir setelah LI di bongkar, karena saking menjamurnya akan terjadi praktek-praktek prostotusi ke lingkup Kecamatan-kecamatan atau ke Desa-desa karna ada indikasi ada tempat Prostitusi di Kecamatan lain,”ujarnya.
Ansor juga bergerak di bidang ekonomi, nantinya juga akan turut serta membantu perekonomian mereka yang terdampak karna usahanya di bongkar, untuk saat ini kami masih mencari data-datanya namun di wilayah Pati sendiri kami belum menemukan data mereka.
“Yang akan kami bantu bukan hanya PSK (Pekerja Sex Komersial) saja namun juga pemilik tempat itu yang ada di LI, karna mereka juga terdampak,”ungkapnya.
LI itu bukan akhir dari perjuangan namun awal dari Kesuksesan Pemda Pati dalam pelaksanaan penegakan perda nomor 8 tahun 2019 tentang usaha Karaoke,”tegasnya lagi.
Saya mengajak Saudara-saudara, Sahabat-sahabat warga Pati mari kita kembali, apa yang terjadi kemarin (LI yang di bongkar) kita mengambil hikmahnya jangan kedepankan emosional, karna saya yakin Pemda di dorong Tokoh Agama, Tokohokoh Masyarakat, Ormas Keagamaan, Ormas Kepemudaan, Ormas-ormas yang lain, LSM itu juga dalam rangka memanusiakan manusia, jadi tolong jangan kedepankan emosi, mari kita jalan bersama-sama dalam mendukung program Pemda untuk membangun Pati lebih bermartabat,”Pungkas Itqon.
Pati – Cakranusantara.net| Kasus penyidikan dan penyelidikan Tanah Bondo Deso, Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang di tangani Kejaksaan Negeri Pati (Kejari) terkesan jalan di tempat, belum ada kejelasan dari pihak Kejari Diduga dapat Pengondisian.
Berdasarkan data yang dihimpun media, Slamet Widodo. S.H., selaku ketua DPK Lidik Krimsus Pati mengatakan, Saya memandang masalah ini terkesan diam-diam saja, progresnya seperti apa?, bukannya saya ingin mendekte pihak Kejaksaan dalam hal ini sejauh mana perkembangan kasusnya.
“Seharusnya paling tidak ada Pers Rilis, semua perkara masuk apalagi terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor). Dalam hal ini adalah views off pawer, penyalagunaan wewenang dan jabatan, yang akhirnya ada dugaan mengganti C Desa menjadi C perorangan,”tegas Ketua DPK Lidik Krimsus Pati, Sabtu (5/2/2022).
Masalah ini, sebenarnya simple dan tidak rumit. Namun kenapa penanganan masalah ini sudah hampir 8 bulan yang di tangani pihak Kejaksaan terkesan diam-diam saja. Padahal pihak intel langsung bekerja dan data-data dari intel itu sudah cukup lengkap.
“Kalau di bilang pihak kejaksaan tidak mampu untuk menangani masalah ini sebenarnya itu salah, karena itu sudah jadi pekerjaanya hari-hari. Dan kalau dibilang ada pengondisian untuk pihak kejaksaan ya wa allah hu’alam,”ucapnya.
Masalah ini sebenarnya kasus yang sederhana. Masalahnya kan cuma siapa yang mengganti C Bondo Desa, dan kenapa di Desa tidak ada Musdes dan Perdes nya kok di ikutkan program PTSL, padahal program PTSL itu bukan untuk tukar guling, itu kan sudah cukup jelas dan simple tapi kesannya di buat terbelit-belit.”Tambah Slamet Widodo.
Program PTSL itu program yang bagus dari pak jokowi untuk mengakomodir masyarakat yang pingin menyertifikatkan tanahnya yang tidak punya uang dengan subsidi dari pemerintah. Kalau untuk tukar guling beda metode dan caranya. Tanah bondo desa atau kas desa itu kalau mau ditukar guling aturannya cukup sulit administrastifnya cukup banyak sekali dan tidak sesimple itu.”Pungkas Slamet Widodo. (Ts-red))
Jakarta-cakranusantara.net| Investigasi merupakan salah satu strategi atau cara seseorang ataupun sekelompok wartawan dalam mendapatkan informasi dan data yang diperlukan untuk mengetahui secara persis, detail, dan mendalam tentang suatu gejala, fenomena, fakta, kejadian, dan/ atau perkara.
Dalam implementasi di lapangan, investigasi dapat berbentuk peliputan terbuka, dapat juga dilakukan secara tertutup atau rahasia.
Untuk yang terakhir ini, umumnya dilakukan oleh para jurnalis senior dan terlatih, karena resiko yang dihadapi umumnya cukup tinggi.
Tindak pidana korupsi (Tipikor) adalah salah satu obyek liputan yang cukup beresiko. Hal ini umumnya disebabkan oleh kesulitan mendapatkan narasumber yang dengan terbuka dan sukarela memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam pengungkapan kasus tipikor.
Perlawanan dari para terduga pelaku Tipikor yang di Investigasi tidak jarang dilakukan dengan tindak pidana kekerasan, pengancaman, dan bahkan pembunuhan terhadap wartawan yang melakukan investigasi.
Unsur-unsur tindak (delik) pidana korupsi tidak akan terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [1]. Kedua pasal itu selengkapnya berbunyi sebagaimana berikut;
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.” (Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999).
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.” (Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999)
Merujuk kepada Firman Wijaya, unsur-unsur delik pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 2 UU PTPK tersebut sebagai berikut:
1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Sementara itu, unsur delik pidana yang termasuk kategori korupsi sebagaimana pada pasal 3 UU PTPK, adalah:
1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan wewengan dan jabatan;
3. Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Bagi seorang jurnalis, penting sekali artinya memahami pengertian unsur-unsur delik atau tindak pidana korupsi, antara lain untuk:
1. Untuk menyusun analisis awal dugaan adanya tipikor;
2. Dapat menguraikan perbuatan orang (orang-orang) yang diduga telah melakukan tipikor;
3. Merancang dan menyusun pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, pakar, para pihak terkait, dan orang/pihak yang diduga melakukan tipikor;
4. Menuntun seorang jurnalis/investigator dalam melakukan tugas investigasi;
5. Menyusun laporan hasil investigasi, baik dalam bentuk jurnal, essay, features, maupun hard-news, baik berbentuk karya tulis, karya foto, karya video, maupun pesan audio;
6. Membangun argumentasi ketika menghadapi pernyataan dan pertanyaan kritis, maupun komplain dari pihak-pihak tertentu.
Sebagaimana telah disinggung di atas tadi bahwa kegiatan investigasi terhadap dugaan tindak pidana korupsi memiliki konsekwensi dan resiko yang cukup tinggi dibandingkan dengan kegiatan peliputan lainnya. Untuk itu, seyogyanya para wartawan mendapatkan perlindungan dari negara dalam menjalankan setiap aktivitas kewartawanan, teristimewa pada obyek liputan yang memiliki resiko besar.
Peraturan perundangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap jurnalis Indonesia dalam melakukan tugas-tugasnya sudah cukup memadai. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4- tahun 1999 tentang Pers sangat tegas menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum” [2].
Pelarangan wartawan atau jurnalis untuk melakukan peliputan terkait kejadian, peristiwa, fakta, dan fenomena di masyarakat dan dimanapun di negeri ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal ini disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Yang dimaksud penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan/ atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Lagi, dalam pasal 4 ayat (3), jelas ditegaskan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Jika terjadi pelarangan, penghambatan, bahkan hanya berbentuk teguran untuk tidak melakukan peliputan, maka pihak-pihak yang menghambat wartawan melakukan tugasnya itu dapat diproses secara hukum. Mereka ibarat virus Corona yang sangat berbahaya, yang dengan ganasnya menggerogoti kehidupan demokrasi di negeri ini.
Sebagai saran yang cukup baik bagi para wartawan, khususnya jurnalis investigasi, sebaiknya Anda cetak (print-out) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dan bawa serta kemanapun di saat liputan. Jika ada oknum petugas, warga masyarakat, atau aparat yang melakukan pelarangan atau penghambatan dalam peliputan, maka bacakan saja Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 itu, dan jelaskan isi Pasal 4 ayat (2) dan (3), serta Pasal 1 ayat (8) yang terkait dengan kata ‘penyensoran’. Kita juga perlu melakukan edukasi terhadap aparat, petugas, warga, dan siapapun dimanapun tentang Pasal 18 UU Pers ini.
Selain itu, perlu juga dibudayakan sebuah pola kerja yang mendahulukan keselamatan dan kesehatan kerja dalam peliputan, terutama terhadap hal-hal yang beresiko tinggi seperti investigasi tipikor. Kerjasama dengan rekan sekerja, rekan sejawat, kerja dalam team, serta pelibatan pihak berwenang di wilayah peliputan sangat dianjurkan. Dengan demikian, kerja-kerja jurnalisme yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan terjaga keselamatan diri para peliput-investigasi tipikornya.