Hukuman Mati Menanti Sumani, Ini Sebabnya

Maret, 4, 22

PATI-cakranusantara.net| Pelaku pembunuhan di Rembang beberapa waktu lalu dijatuhi hukuman mati. Pasalnya Sumani melakukan pembunuhan pada satu Keluarga.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kelas IIB Pati Kasno kepada wartawan mengatakan, Sumani saat ini lebih cenderung melakukan ibadah di Lapas Kelas IIB Pati.”katanya, Kamis (03/03/2022).

Menurutnya, Sumani masuk jadi penghuni di Lapas Kelas IIB Pati sekitar 3 bulan lalu. Terpidana mati kasus pembunuhan satu keluarga di Rembang, itu sekarang lebih cenderung menjadi rajin ibadah dan mengaji. 

“Untuk kesehariannya Sumani belajar ngaji sama kyai di Lapas, dan setiap sholat zdhuhur ikut berjamaah didampingi petugas, dan kalau malam sering melaksanakan tahajud dan sholat malam, selain itu juga ikut sholat Jumat di masjid, dan melaksanakan puasa daud atas inisiatifnya sendiri, dan setelah shalat dia menghafalkan apa yang diajarkan,” ujarnya.

Pihak Lapas, Kata Dia, berupaya meredam kegelisahan dengan cara memberikan pendampingan keagamaan, dan bahkan sosok Sumani untuk kesehariannya diketahui sebagai pribadi yang berperilaku baik dan selalu menurut dengan petugas.

“Dia selama disini baik, penurut. Kita suruh bersih-bersih atau memotong rumput dia nurut, tiap pagi. Komunikasi dengan Napi dan yang lain juga baik, bahkan disini kita juga berikan fasilitas untuk video call menghubungi keluarganya,” tambah Kasno Kepala KPLP Pati.

Dirinya mengaku untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Sumani sengaja diisolasi dari Narapidana yang lain. Ia diberikan satu sel khusus disekat dengan teralis besi. Kendati demikian ia masih bisa berkomunikasi dengan tahanan lain. 

Disinggung, kapan Sumani dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Dirinya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena masih menunggu instruksi dari atasan, bahkan terkait eksekusi matinya pun hingga kini belum ada kabar terbaru. “Kalau untuk dipindahkan, saya belum tahu, karena nunggu instruksi dari atasan,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Pada Bulan Februari 2021 lalu Smn diketahui menghabisi nyawa empat orang sekeluarga pemilik Padepokan Seni Ongko Joyo Rembang. 

Ia juga diketahui pernah melakukan upaya bunuh diri namun berhasil digagalkan, akhirnya kepada pihak berwajib secara sukarela ia mengakui perbuatan keji yang dilakukannya. 

Atas perbuatan tersebut, terdakwa Smn terbukti melanggar Pasal 340 KUHP dan Pasal 80 Ayat (3) juncto Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dijatuhi hukuman mati.(Ws-Mds)

Ironis!!.. NA Sebut Ketum Lembaga dan Ormas Memanfaatkan Anggota Untuk Melakukan Pemerasan”

Maret, 4, 22

Batang–cakranusantara.net| Berawal dari unggahan status video dari aplkasi whatsapp dari akun milik WH yang notabennya beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Patriot Peduli Indonesia (DPD Banjarnegara LSM BPPI) pada tanggal 27-2-2022 dalam statusnya diduga ada unsur pelecehan pada para ketua Lembaga dan Ormas di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kejadian ini bermula saat Ketua Umum LSM BPPI (Barisan Patriot Peduli Indonesia) memberikan pernyataan dalam pidatonya di acara HUT ke 2 LSM BPPI di Markas Komando DPP BPPI di Kabupaten Batang Jawa Tengah pada tanggal 27-12-2021.

Dalam Video tersebut, NA selaku Ketua LSM BBPI memberikan beberapa peryataan, Dalam video itu beliau mengatakan “Di Indonesia Ada Tidak? Kalau ada saya akan datang kerumahnya, akan saya tiduri didepan pintunya, Semua Ketua umum yaitu hanya memanfaatkan anggotanya untuk Memeras dan meminta jatah.”

Dari video tersebut membuat beberapa pihak Lembaga dan Ormas merasa dihina dan dilecehkan. Dalam penuturannya Morris Taosisi GH,SE yang notabennya adalah Ketua Umum GWI menjelaskan bahwasannya pernyataan Ketua LSM BPPI tersebut jelas melanggar undang-undang karena tergolong dalam Pelecehan dan Penghinaan. Beberapa Ketua Umum Ormas juga siap melaporkan atas dugaan Penghinaan dan Pelecehan Nama Ketua Umum Lembaga dan Ormas yang dilakukan oleh Ketua Umum LSM BPPI.

LSM adalah kontrol sosial untuk jalannya pemerintahan, untuk membuat jera siapapun yang mencoba melecehkan LSM kita harus membuat pelaporan, tutup Morris TGH, SE.

Di tempat terpisah, awak media juga meminta klarifikasi terkait Pernyataan sikap yang di lontarkan NA dalam pidatonya terhadap Bapak Damin Sada yang juga selaku Ketua Umum Jajaka Nusantara (2-3-2022) mengatakan melalui pesan singkat whatsapp “Tidak Benar itu, Justru jika di Ormas kami melakukan seperti yang disebutkan oleh NA tersebut maka akan kami proses, ujarnya.

(Red-tim)

Ocha Berikan Sembako ke Warga Terdampak Banjir

Maret, 3, 22

JAKARTA-cakranusantara.net| Polsek Tambora bersama tiga pilar memberikan sembako ke warga terdampak Banjir Kanal Barat Rw 010 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Sembako berisikan beras dan indomie ini diberikan langsung oleh Kapolsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Rosana Albertina Labobar.

Menurut Kompol Rosana Albertina Labobar, ada puluhan paket yang diberikan ke warga di sana. Mereka yang mendapat sembako diberikan kupon oleh Binmas dan ketika Ocha berikan warga mengembalikan kartu penukaran itu.

“Ini bantuan dari Bapak Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran untuk warga yang tidak mampu di wilayah Tambora,” tegasnya, Kamis (3/3/2022).

Wanita yang akrab disapa Ocha ini menjelaskan, kegiatan pemberian sembako ini sangat rutin dilakukan Polsek Tambora.

Pihaknya akan fokus menyasar ke warga-warga yang tidak mampu terutama kaum lansia. Ocha tidak ingin melihat warganya merasa hidup kesusahan disaat pemerintah menerapkan PPKM level tiga.

“Kami hadir untuk membantu dan meringankan beban masyarakat di wilayah Kecamatan Tambora, kami lakukan ini secara kesinambungan dan titik yang berbeda,” kata Ocha.

Mantan Kapolsek Tanjung Duren berharap warga bisa menerima bantuan meski jumlahnya tak seberapa. Semoga semua warga Tambora dalam keadaan sehat selalu,” tuturnya.

(Humas/Jr’)

Dishub Pati Tertibkan Parkir Liar di Sejumlah Titik

Maret, 3, 22

Pati-cakranusantara.net| Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pati, Jawa Tengah berupaya melakukan penertiban parkiran liar yang ada di pati khususnya Pati kota dan sejumlah ruas jalan yang sering terjadi kemacetan.

Parkiran liar kendaraan bermotor di Kabupaten Pati menyebabkan pengguna jalan yang melintas akhirnya tersendat. Dan pengguna jalan harus rela menunggu bergantian dengan pengguna jalan lainnya ketika melintas.

Sementara, Kabid Pengendalian Dan Operasional (Dalops) Dinas Perhubungan (Dishub) Nita Agustiningtyas mengatakan, kita sudah melakukan beberapa patroli di beberapa titik dan kita sudah ada datanya di antara nya di jalan Dokter Susanto yang sudah di tertibkan.

“Terus di jalan Tondo Negoro itu ada, tapi ketika kita samperin kesana orangnya kadang sembunyi dan kadang tidak aktif untuk di Rogowongso depan Pasar, di bawah Lampu merah sudah kita tertibkan dan sudah tidak aktif lagi.”tegasnya.

Nita menambahkan, di depan SMP 8 Pati juga dikeluhkan terkait parkiran yang memakan badan jalan. Kendaraan diparkir disebelah timur dan ada juga yang diparkir disebelahnya (barat). Ini yang mengakibatkan kemacetan,”tambahnya.

(Ts-red)

Kapolri, Tindaklanjuti Inpres Seluruh Personel Tanamkan Nilai Tribrata dan Catur Prasetya

Maret, 2, 22

Jakarta-cakranusantara.net| Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk menjalankan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penerapan disiplin nasional, dengan menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam Tribrata, Catur Prasetya serta aturan lain yang mengikat dalam kode etik dan disiplin Polri.

Hal itu diungkapkan Kapolri saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tahun 2022 di Gedung Auditorium STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (2/3/2022).

“Ini perlu ditanamkan di dalam personal individu dan dikembangkan menjadi satu kebiasaan dan kita bawa menjadi disiplin nasional,” kata Sigit dalam sambutannya.

Tak lupa, ia juga mengingatkan tak hanya anggota Polri yang memiliki aturan. Namun juga berlaku kepada istri dan anak anggota Polri. Menurutnya, seluruh keluarga besar Polri memiliki aturan dan disiplin yang berbeda dengan masyarakat sipil, sehingga harus taat dan tunduk dengan aturan tersebut. “Karena itu yang membedakan TNI-Polri dan masyarakat sipil,” ujar Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan anggota Polri memiliki kewenangan yang berbeda dengan masyarakat sipil, namun di sisi lain ada kebebasan yang itu hanya ada di masyarakat sipil seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini disebabkan karena politik yang dianut Polri adalah politik negara.

“Terkait kebijakan nasional dan negara maka garisnya Polri harus mendukung kebijakan nasional, program nasional. Ini harus dipahami oleh seluruh keluarga besar kita khususnya anggota Polri,” ucap Sigit.

Lebih lanjut, Sigit menuturkan apabila terjadi sesuatu dengan keluarga besar Polri, termasuk anak dan istri tentunya akan berhubungan langsung dengan posisi anggota Polri baik sebagai anggota maupun dalam organisasi.

Mantan Kapolda Banten ini juga menekankan bahwa apa yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa anggota TNI-Polri tak mengenal demokrasi, lantaran sudah seharusnya polisi mendukung dan mengawal seluruh kebijakan dari Pemerintah.

“Politik polisi adalah politik negara sehingga tentunya garisnya hanya satu kebijakan nasional dan negara satu nafas dan tugas kita mendukung, mengawal dan mendorong agar kebijakan negara atau nasional berjalan,” tutur Sigit.

Ia pun mengingatkan bahwa doktrin anggota Polri adalah taat, setia dan loyal terhadap pimpinan tertinggi negara. Untuk itu, Sigit meminta jajarannya untuk selalu mengingat dan menerapkan hal tersebut.”Maka hanya ada kata siap dan laksanakan, ini yang saya ingatkan ke rekan-rekan,” tegas Sigit.

Terakhir, Kapolri juga menuturkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah saat ini meningkat. Hal ini tentunya ada kontribusi dari jajaran Polri. Sebab, kepercayaan publik terhadap pemerintah berbanding lurus dengan kepercayaan publik terhadap Polri.

“Pada saat kepercayaan publik terhadap Polri naik maka kepercayaan publik ke pemerintah naik. Ini menjadi bekal untuk melaksanakan tugas dengan baik khususnya ditahun-tahun yang penuh ketidakpastian. Terlepas dari semua ini. Yang kita lakukan adalah untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara,” tutup Sigit.

(*/Jr’)

Cak To Paling Potensial, Kami Tidak Butuh Pimpinan Peradi Elitis

Maret, 2, 22

Semarang-cakranusantara.net| Jelang pemilihan Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Semarang masa jabatan 2022-2027 sejumlah nama terus mencuat. Kali ini, sejumlah Advokat Senior, Advokat Perempuan dan Advokat Muda Kota Semarang Mendesak Sunarto, S.H.,M.H. atau yang lebih akrab disapa Cak To (CT) untuk maju menjadi Kandidat Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Kota Semarang.

“Cak To merupakan advokat senior yang mau membaur dengan advokat muda. Dan saya juga mengetahui beliau ini berhubungan baik dengan Advokat Senior maupun Advokat Perempuan yang ada di Kota Semarang,” tutur Nur Iman. S.H, salah satu advokat muda, Rabu (2/3/2022).

Selain itu, ditambahkan bahwa CT ini adalah sosok yang memahami dan merangkul setiap anggota Peradi. “Beliau selalu menekankan kepada anggota untuk tetap berpegangan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam menjalankan profesinya,” sambung Adv. M. Ali Sahab, S.H.,S.E., M.M.,M.H.

Dorongan dan desakan kepada advokat asli Pati itu untuk bersedia dicalonkan menjadi ketua DPC PERADI Kota Semarang terus mengalir. Hal itu menyusul dekatnya masa akhir kepengurusan DPC Peradi Kota Semarang Periode ini, yang bakal berakhir pada tanggal 12 Mei 2022. Mereka yang hadir mendesak CT untuk maju didasari kerinduan para Advokat Kota Semarang untuk memiliki pemimpin yang mengayomi anggotanya dan jembatan dari anggota Peradi kepada pemimpin-pemimpin di DPN Peradi.

“Kami tidak butuh calon yang elitis, eksklusif. Yang kami butuhkan pemimpin yang mempunyai kemampuan menjaga marwah advokat dan merangkul semua pihak serta memikirkan organisasi Peradi,” timpal Adv. Faqih.

Hal senada juga ditegaskan Adv. Nur Iman, S.H. Menurutnya, majunya CT menjadi calon Ketua DPC Peradi Kota Semarang pada 2022 ini merupakan solusi untuk menjadikan DPC Peradi Kota Semarang menjadi lebih baik 5 tahun kedepan. Selain sebagai sosok yang dikenal dekat dengan semua Anggota Peradi.

“CT yang merupakan Cah Pati ini, sekarang menjadi salah satu Korwil Peradi Jawa Tengah yang bisa menjalin komunikasi baik dengan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Pimpinan Prof. Otto Hasibuan, S.H.,M.M. Oleh karenanya CT ini merupakan sosok yang dapat menjalankan hubungan baik secara vertikal maupun horizontal,” ujar Adv. Nur Iman, S.H.

Ditambahkan, meski CT pada jabatan yang sudah tinggi, yaitu korwil Peradi Jateng, namun demi organisasi ini khususnya pada Kota Semarang, bersedia turun gunung dan berkenan mengurusi DPC Peradi Kota Semarang.

“Ini semua demi advokat-advokat Kota Semarang agar ada yang mengurusi, agar ada yang menjadi penyambung lidah ke DPN Peradi, dengan begitu semua kepentingan-kepentingan khususnya Pengembangan SDM Advokat ada yang menjadi penanggung jawab, ada pemangku kepentingan, bukan justru dipangku kepentingan,” tegasnya.

Desakan majunya Cak To untuk menjadi Calon Ketua DPC Peradi Kota Semarang juga terjadi di kantor Advokat dan Kurator Sunarto – Agung Pribadi, beralamat di Ruko Siliwangi Plaza B2, Kel. Karangayu, Kec. Semarang Barat.

Sementara, CT dalam pertemuan sore hari itu menjawab dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab tidak ada alasan saya untuk menolak mencalonkan diri menjadi Calon Ketua DPC PERADI Kota Semarang.

“Karena memang amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengharuskan Setiap Advokat untuk berorganisasi,” jawab CT.

Kesediaan CT untuk menjadi calon Ketua DPC Peradi semata-mata karena semangat Advokat Semarang yang menginginkan DPC Peradi Kota Semarang agar lebih baik. “Ini juga sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai anggota Peradi,” tegas CT.

(Mds-Red)

Polda Kepri Laksanakan Pemusnahan BB Narkotika

Maret, 2, 22

Batam–cakranusantara.net| Sebanyak 156,85 (seratus lima puluh enam koma delapan puluh lima) gram narkotika jenis ganja yang merupakan hasil ungkap kasus Ditresnarkoba Polda Kepri pada bulan Februari Tahun 2022 dimusnahkan oleh Ditresnarkoba Polda Kepri di Pendopo Polda Kepri. Selasa (1/3/22).

Kegiatan pemusnahan dipimpin oleh P.S Kanit I Subdit II Ditresnarkoba Polda Kepri AKP Hippal Tua Sirait, S.H., didampingi P.S. Paur I Subbid Penmas Bid Humas Polda Kepri Ipda Zia Ul Hak, SH., Perwakilan BNNP Kepri, dan dihadiri oleh Kejaksaan, BPOM, Advokat dan LSM Granat.

Berdasarkan dari Laporan Polisi LP-A/27/II/2022/SPKT-KEPRI Tanggal 3 Februari 2022 dengan tersangka berinisial MM Alias A, serta berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, surat dari Kejaksaan Negeri Batam tentang Ketetapan status barang sitaan Narkotika maka pada hari ini kita laksanakan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis ganja″. Ucap P.S Kanit I Subdit II Ditresnarkoba Polda Kepri AKP Hippal Tua Sirait, S.H.

P.S Kanit I Subdit II Ditresnarkoba Polda Kepri AKP Hippal Tua Sirait, S.H., menjelaskan kronologis singkat dari Laporan Polisi LP-A/27/II/2022/SPKT-KEPRI Tanggal 3 Februari 2022 yang mana pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Tim Opsnal Subdit 2 Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual narkotika jenis ganja di seputaran Villa Mas.

Selanjutnya tim melakukan observasi, survalance dan undercoverbuy di seputaran Villa Mas kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki beserta barang bukti yang setelah ditangkap mengaku bernama Inisial MM Alias A di depan gerbang komplek perumahan Villa Mas Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Ujar P.S Kanit I Subdit II Ditresnarkoba Polda Kepri AKP Hippal Tua Sirait, S.H.

Barang bukti yang berhasil disita dari Laporan Polisi tersebut diatas adalah sebanyak 225,59 gram (dua ratus dua puluh lima koma lima puluh sembilan) gram ganja, yang akan dilakukan pemusnahan adalah sebanyak 156,85 (seratus lima puluh enam koma delapan puluh lima) gram ganja, sedangkan sisanya seberat 63,74 (enam puluh tiga koma tujuh puluh empat) gram ganja untuk dikirim ke Laboratorium Balai Pom Kepri kemudian 68,74 (enam delapan koma tujuh puluh empat) gram ganja untuk pembuktian di persidangan.”Jelas P.S Kanit I Subdit II Ditresnarkoba Polda Kepri AKP Hippal Tua Sirait, S.H.

“Barang bukti Narkotika jenis ganja dimusnahkan dengan cara dibakar yang disaksikan langsung oleh tersangka dan tamu undangan dari Kejaksaan, BNNP Kepri, BPOM, Advokat dan LSM Granat,” Ujar PS. Paur I Subbid Penmas Bid Humas Polda Kepri Ipda Zia Ul Hak, SH.

Untuk tersangka dikenakan Pasal 114 Ayat (1) dan atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara paling singkat 5 tahun atau paling lama 20 tahun,” Tutup PS. Paur I Subbid Penmas Bid Humas Polda Kepri Ipda Zia UL Hak, SH.

(*/Jr’)

Kapolres Kendal Bersama Ketua Bhayangkari Serahkan Bantuan Kepada Penderita Retradasi Mental

Maret, 2, 22

KENDAL-cakranusantara.net| Kapolres Kendal, AKBP Yuniar Ariefianto SH SIK MH dan Ketua Bhayangkari Cabang Kendal, Ririn Yuniar Ariefianto memberikan bantuan sosial kepada salah satu masyarakat yang menderita Retradasi mental dan gangguan tumbuh kembang di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kendal, Selasa (1/3/2022).

Saat memberikan bantuan, Kapolres Kendal AKBP Yuniar Ariefianto SH SIK MH dan Ketua Bhayangkari Cabang Kendal Ririn Yuniar Ariefianto didampingi Kabag SDM Kompol Tegoeh, Kabag Ren Kompol Agus Purwoto, Kabag Log Kompol Amin Supangat, Kapolsek Pageruyung IPTU Adi Winarno, Camat Pageruyung Bonari, Kades Kebongembong Asy’ari dan Bidan desa Mulyanih.

Pemberian bantuan sosial berupa paket sembako serta tali asih untuk membantu biaya perobatan tersebut, langsung diantarkan dan diserahkan Kapolres Kendal dan Ketua Bhayangkari Cabang Kendal.

”Warga tersebut adalah salah satu masyarakat yang menderita Retradasi mental atau gangguan tumbuh kembang, belum bisa bicara, kaki serta tangan tidak tumbuh dengan normal, tidak bisa bangun dri tempat tidur dikarenakan ada kelainan ditulang belakang, Ananda Mas’ud irrijal tersebut ada kelainan sejak usia 6 bulan dan sampai sekarang belum pernah dibawa ke rumah sakit karena faktor biaya,” jelas AKBP Yuniar Ariefianto.

(*/Jr’)

Peringati HUT ke-19 KBPP Polri, Ini Pesan Kapolri

Maret, 2, 22

JAKARTA-cakranusantara.net| Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) selalu menempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan.

Bahkan di tengah-tengah pandemi, KBPP Polri hadir dengan kontribusi nyata membantu masyarakat terdampak pandemi melalui aksi sosial kemanusiaan.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat KBPP Polri DR Evita Nursanty kepada wartawan disela di Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Pada hari jadinya, KBPP Polri menggelar apel di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang dihadiri 200 orang anggotanya. Acara di TMP Kalibata ini, selain apel, KBPP Polri melaksanakan ziarah ke sebagai wujud penghormatan dan mendoakan para pahlawan dan melakukan ziarah ke Makam Mantan2 Kapolri yg disemayamkan di Kalibata.

Menurut Evita Nursanty, apa yang dilakukan KBPP Polri di TMP Kalibata adalah bentuk penghormatan bagi para pahlawan dan para pendahulu, khususnya keluarga besar Polri.

Usai apel dan ziarah di TMP Kalibata, acara HUT KBPP Polri kemudian dilanjutkan di Jakarta Convention Center dengan acara syukuran dengan motong tumpeng serentak dikuti oleh Pengurus Daerah KBPP Polri se indonesia Acara syukuran KBPP Polri ini dihadiri pula oleh Ketua MPR Bambang Susatyo dan wakil Ketua MPR Ahmad Basarah selaku Dewan Kehormatan KBPP Polri serta sejumlah pejabat dari Mabes Polri dan Dewan Penasehat KBPP Polri.

Pemotongan tumpeng HUT KBPP Polri, selain diikuti pengurus pusat KBPP Polri juga dihadiri oleh seluruh pengurus daerah se Indonesia melalui virtual zoom.

Dalam kesempata itu, Ketua Umum KBPP Polri Dr Evita Nursanty, MSc mengatakan bahwa KBPP Polri berkomitmen untuk melakukan transformasi menuju KBPP Polri yang modern, berwibawa dan mandiri. KH Ma’ruf Amin Wakil Presiden RI melalui tayangan Video berharap kiprah KBPP POLRI untuk memajukan bangsa diharapkan semakin besar di masa-masa mendatang, terutama membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan kesejahteraan, agar cita-cita keadilan dan kesejahteraan bisa dicapai.

Pesan yang sama juga disampaikan oleh Kapolri Bapak Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si berharap agar KBPP POLRI terus berkontribusi dalam mengembangkan organisasi POLRI melalui pendayagunaan potensi putra-putri POLRI sebagai penggerak pembangunan nasional guna mewujudkan Indonesia maju, dan Indonesi Emas 2045.

Bahkan Kapolri menyebutkan tadi kebanggaannya KBPP POLRI senantiasa mendukung program transformasi Polri menuju Polri yang PRESISI, dan proaktif membantu pemerintah dalam penanganan pandemi. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang berharap KBPP POLRI selalu menempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan terus hadir dengan kontribusi nyata untuk membantu masyarakat terdampak pandemi melalui aksi sosial kemanusiaan.

Diharapkan juga dengan mengusung tema “Transformasi KBPP POLRI yang modern, berwibawa dan mandiri” mengisyaratkan komitmen KBPP POLRI untuk terus beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan dinamika zaman dan senantiasa membangun kapasitas dan kapabilitas organisasi.

KBPP Polri beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan dinamika zaman dan senantiasa membangun kapasitas dan kapabilitas organisasi, sebagaimana menjadi harapan Ketua PP Polri Jendral Pol (P) Bambang Hendarso Danuri yg juga Ketua Dewan Penasrhat KBPP Polri. Beliau berpesan kepada kita untuk konsisten menjalankan garis-garis kebijakan dan program kerja pusat dan daerah dan teguh dalam kebersamaan dan soliditas untuk mengawal empat pilar kebangsaan kita yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Evita.

Berkaitan dengan HUT KBPP Polri, juga telah dilaksanakan serangkaian kegiatan bakti sosial dengan memberikan ribuan paket sembako kepada Panti Jompo, Panti Asuhan, Anak-anak Yatim Piatu dan para penghuni asrama Polri di wilayah DKI Jakarta.

Kegiatan ini akan berlanjut pada Ramadhan mendatang. Masih dalam rangkaian HUT, KBPP Polri juga akan memggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diikuti seluruh pengurus daerah se-Indonesia pada Bulan Mei Mendatang. Dengan berbagai pertimbangan Rakernas yang direncanakan pada bulan Maret ditunda ke bulan Mei.

(*/Jr’)

Bejat!!.. Ayah Cabuli Putri kandungnya Hingga Lahirkan 3 Anak

Maret, 2, 22

Pekanbaru-cakranusantara.net| Bejat!!.., AT (45) harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran perbuatan bejatnya yang mencabuli anak kandungnya sendiri hingga Hamil.

Dalam hal ini Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol. Dr. Pria Budi.SIK.MH melalui Kapolsek Rumbai Pesisir Kompol Pol. Febriandy.SH.SIK diwakili Kanit Reskrim Iptu Suleman.SH menyampaikan bahwa perbuatan cabul itu dilakukan pertama kali pada tahun 2013, perbuatan itu dilakukan AT berkali-kali didalam rumah dan dikebun sawit.

Terlapor melakukan hubungan intim dengan korban (anaknya) sampai akhirnya korban hamil dan melahirkan 3 orang anak akibat perbuatan bejat AT. perbuatan ini dilakukan AT terhadap korban dibawah ancaman agar anaknya tidak mengadukan perbuatan tersebut kepada orang lain, dan ibu korban pun diancam akan dibunuh apabila memberitahukan perbuatan AT tersebut kepada orang lain.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/25/II/2022/SPKT UNIT II/RESTA PKU, An. KARIANUS GEA, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 pukul 17.00 Wib, Kapolsek Rumbai Pesisir Kompol Pol. Febriandy.SH.SIK memerintahkan Kanit Reskrim Iptu Suleman.SH beserta tim opsnal untuk melakukan penangkapan terhadap AT dirumahnya Jl. Geringging PT. Arara Abadi Kel. Sungai Ukai Kec. Rumbai Timur tanpa adanya perlawanan dari AT, selanjutnya terlapor langsung dibawa ke Polsek Rumbai Pesisir. Pria yang bekerja sebagai buruh itu pun akhirnya bisa tertunduk malu ketika berada di Mapolsek Rumbai Pesisir.

Atas perbuatannya, terlapor AT dijerat pasal persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 81 atau 82 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling banyak 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 Milyar.

Kami sesalkan, harusnya orang tua melindungi anaknya tapi malah AT melakukan perbuatan itu, oleh karena itu, maka yang bersangkutan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum,” tutur Kanit.

(*/Jr’)