Pra Porprov Sepatu Roda, 186 Atlet Siap Jajal Lintasan Baru

November, 25, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati didampingi Sekda membuka kejuaraan Pra Porprov cabang olahraga sepatu roda dan skateboard di lintasan komplek Stadion Joyokusumo.

Kejuaraan yang diikuti 186 atlet se – Jawa Tengah ini diselenggarakan selama 3 hari yakni 25 – 27 November 2022. Dalam ajang ini sebanyak 17 nomor dilombakan. Pesertanya berasal dari 22 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Sedangkan untuk nomor-nomor yang dipertandingkan ialah nomor yang ada dalam Pekan Olahraga Nasional (PON). Pada kejuaraan ini, enam atlet tercepat di setiap nomor akan lolos ke Porprov 2023 yang rencananya digelar di tempat yang sama.

Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro yang membuka kejuaraan ini berharap para atlet menampilkan permainan terbaik. Sehingga atlet yang masuk Porprov merupakan yang terbaik.

”Mudah-mudahan atlet ini nanti menjadi tumpuan kita. Tidak hanya Kabupaten Pati dan Jawa Tengah saja. Tetapi juga nasional. Harapan kita bisa berbicara di kancah nasional,” katanya. Jumat (25/11/2022).

Ia juga membanggakan lintasan sepatu roda di Kabupaten Pati. Menurutnya, di Jawa Tengah baru ada dua lintasan sepatu roda. Yakni di Kota Semarang dan Kabupaten Pati.

”Jawa Tengah punya dua lintasan seperti ini, di Kota Semarang dan Pati. Berbahagialah Pati mempunyai lintasan yang standar nasional sehingga bisa mengasah bakat atlet muda. Pesan untuk para atlet dijaga sportivitas,” pungkasnya.

Adapun para atlet yang mengikuti kejuaraan ini merupakan nomor-nomor murni yang dipertandingkan dalam PON. Yang lolos, akan masuk enam besar. Sedangkan Pati sebagai tuan rumah langsung lolos.

(*Red)

Henggar : Dalam Mendidik, Guru Harus Berinovasi Sesuai Perkembangan Zaman

November, 25, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati, menjadi pembina upacara dalam peringatan HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2022 di SMP N 1 Tayu.

Dalam arahannya Henggar Budi Anggoro membacakan sambutan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makariem.

“Guru diharapkan mampu berinovasi dalam mendidik anak didiknya sesuai perkembangan zaman. Guru harus berani berubah menjadi lebih baik dalam ikut serta memajukan bangsa Indonesia,” ujarnya. Jumat (25/11/2022).

Selanjutnya, Atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Henggar menyampaikan Selamat HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2022.

“Kami juga berpesan kepada seluruh Guru yang ada di Kabupaten Pati. Apapun kita, kita adalah seorang guru yang menjadi contoh bagi anak didik kita,” lanjutnya.

Maka kami harapkan, perilaku guru juga harus bisa menjadi contoh panutan yang baik bagi anak didik kita. Dan untuk yang sudah bagus saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk pengabdiannya,” pungkas Pj Bupati.

(fn1 /FN /MK)

Dankoharmatau Tandatangani Prasasti Renovasi Gedung Utama

November, 25, 22

Bandung – Cakranusantara.net | Komandan Koharmatau didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Gabungan III Koharmatau Ny. Agustin Eddy Supriyono dan para pejabat Koharmatau menandatangani Prasasti sebagai tanda telah selesainya renovasi Gedung Utama Makoharmatau. Jumat (25/11/2022).

Turut hadir pada kegiatan tersebut Wadan Koharmatau Marsma TNI Joseph Rizki P., Ir Koharmatau Marsma TNI Didik Bangun Rahardjo, serta para pejabat Koharmatau dan pengurus PIA Ardhya Garini Gabungan III Koharmatau.

Selain renovasi gedung utama Makoharmatau juga lingkungan sekitar Mako termasuk restorasi pagar, penataan ulang monumen alutsista Angkatan Udara dan pengaspalan.

Dalam sambutannya Dankoharmatau Marsekal Muda TNI Eddy Supriyono berharap agar semua personel, baik yang menggunakan maupun yang mengelola gedung ini agar memiliki sense of belonging/rasa memiliki terhadap lingkungan kerjanya.

“Untuk memelihara gedung serta fasilitas yang ada dengan sebaik-baiknya, sehingga kebersihan dan keindahan akan tetap terjaga,” ujar Dankoharmatau.

(*/Red)

PR Buat “Bakal” Kapolresta Pati, Banyak Kasus “Mandul”

November, 26, 22

Pati – Cakranusantara.net | Pekerjaan Rumah (PR) Polresta Pati buat “Bakal” Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) yang harus diselesaikan. Pasalnya, tidak sedikit (banyak) kasus yang terkesan “Mandul”.

Data yang dihimpun media ini, banyak aduan masyarakat yang sudah masuk di Kepolisian Resort (Polres) Pati sebelum naik level menjadi Kepolisian Resort Kota (Polresta) melalui unit Reserse Kriminal (Reskrim) baik secara didampingi oleh Kuasa Hukum ataupun Pribadi.

Baca Juga : Polresta Pati, Esera Gulo: Gakkum Lingkup Institusi Polri Tajam Kebawah Tumpul Keatas

Baca Juga : ‘Nyaman’, Satu Bulan Lebih AKBP Christian Tobing Masih Jadi Plt Kapolresta Pati, Ada Apa?

Sebelumnya, Advokat Esera Gulo., SH. mengatakan, penegakkan Hukum dilingkup tubuh Institusi Kepolisian khususnya di Polresta Pati, yang sampai saat ini masih Tajam kebawa Tumpul ke atas.

“Hal ini terbukti, dengan Polres Pati telah menjadi Polresta sekitar 1 bulan yang lalu, namun sampai saat ini yang memimpin masih Plt. AKBP Christian Tobing, yang sebelumnya adalah Kapolres Pati sendiri,” katanya.

Dengan demikian, jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Kapolri sendiri tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah, ada apa dengan Institusi Kepolisian membiarkan hal ini?. Sementara, Masyarakat Pati sangat bangga, dengan naik level dari Polres menjadi Polresta,” ungkapnya.

Selain itu, Esera Gulo juga menambahkan, jika ia sangat bangga dengan kenaikan level ini, karena penanganan laporan masyarakat sebelumnya tidak tertangani dengan baik.

“Termasuk Laporan kami, sudah ada yang dua tahun. Ironisnya lagi, ada yang sudah LP 1 tahun lebih, namun sampai saat ini masih belum dilimpahkan ke kejaksaan, padahal bukti-bukti sudah ada,” lanjut Esera.

Selanjutnya, akhir-akhir ini juga timbul/ terbit pemberitaan dari sejumlah media online (medol), terkait dugaan mandulnya aduan yang masuk ke Polresta, sudah selama Satu tahun lebih.

Baca Juga : Dr. Kurnia Zakaria: Ada Apa Dengan Polresta Pati Yang Satu Bulan di Plt

Baca Juga : Sukesi Janda Sebatangkara Resmi Mempolisikan Sanipah, Bang Bimo Turut Komentar

Baca Juga : Akhirnya!!.. Pelaku Tindak Kejahatan Tipu Muslihat Resmi di Polisikan

Baca Juga : Dugaan Kecurangan Pengisian Perangkat Desa Ngemplak Kidul Resmi di Polisikan

Bersambung

(Rohman)

2,8 Milyar Dihibahkan ke Sekolah Swasta dari 33 Yayasan

November, 25, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati, menyerahkan bantuan dana hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati sebesar 2,8 milyar rupiah untuk sekolah swasta tahun 2022 di Pendapa Kabupaten Pati.

Henggar Budi Anggoro menyambut baik penyerahan bantuan dana hibah bagi sekolah swasta yang dianggarkan dari APBD Perubahan Tahun 2022.

“Bantuan ini merupakan wujud komitmen dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendukung serta mengawal peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Pati,” sebut Henggar. Kamis (24/11/2022).

Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu sektor fundamental yang turut menentukan terciptanya generasi penerus yang unggul, berkarakter dan berdaya saing.

Sehingga, melalui peningkatan kualitas SDM diharapkan dapat bermuara pada naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pati.

“Saya berpesan agar dana hibah yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, utamanya untuk penguatan sarana dan prasarana yang ada agar semakin representatif dan lebih memadai”, tandasnya.

Henggar pun menekankan supaya pengelolaan dana hibah dapat berjalan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan regulasi yang ada sehingga tepat sasaran serta dapat dipertanggung jawabkan kemanfaatannya.

“Jadi hati-hati yang ngawasi itu bukan hanya manusia saja, ini nanti akan kita pertanggungjawabkan kelak,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Pati Winarto mengatakan, bahwa penyerahan dana hibah sebesar Rp 2,807 Milyar dari Pemkab Pati ini, diperuntukkan untuk 33 yayasan.

“Dana hibah ini diberikan kepada lembaga swasta, Madin, sekolah swasta, PAUD, SMP, dan SMA swasta. Kemudian dana ini bisa digunakan untuk pembangunan, untuk rehabilitasi, pengadaan TIK ( Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan pengadaan alat peraga pendidikan,” sambungnya.

Dana hibah ini, bersifat stimulan, dengan harapan, pembangunan melalui dana hibah betul-betul bisa sesuai dengan kualitas yang diharapkan dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat,” tambah Winarto.

(*/Red)

Gempa Cianjur, Tim Dokkes Polri Dikerahkan

November, 24, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Tim Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri ikut diturunkan dalam penanganan bencana alam gempa bumi Cianjur, Jawa Barat, sebanyak 54 personel.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, tim Pusdokkes Polri diterjunkan untuk membantu korban gempa bumi Cianjur.

“Rumah Sakit Bhayangkara serta Dokkes Polda Jawa Barat pada Selasa, 22 November 2022 pagi pukul 07.00 WIB berangkat ketempat bencana gempa bumi Cianjur,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/11/2022).

Dedi pun merinci 54 personel Tim Pusdokkes yang diterjunkan terdiri dari 14 personel berasal dari Pusdokkes Polri. Mereka yakni 7 dokter, 5 perawat dan petugas non medis sebanyak 2 personel.

Dari Rumah Sakit Bhayangkara sebanyak 10 personel yang diturunkan terdiri dari 4 dokter spesialis, 4 perawat dan 2 orang non medis.

“Dari Biddokkes Jawa Barat ada 21 personel yang terdiri dari 3 Dokter spesialis forensik, satu Dokter spesialis radiologi kedokteran gigi, 3 dokter umum, 3 perawat, 1 apoteker dan 9 orang non medis,” katanya.

Sedangkan dari RS Bhayangkara Setukpa diterjunkan 6 dokter umum, 8 perawat dan 4 tenaga non medis.

Selain personel, ada 10 ambulans yang dikerahkan untuk membantu penanganan korban serta 2 mobil double cabin dari Biddokes Polda Jawa Barat.

“Adapun nantinya akan dibangun posko kesehatan di Pendopo Kabupaten Cianjur sebagai pusat krisis, lalu di RS Bhayangkara Cianjur, RSUD Sayang Cianjur, RSUD Cimacan Cipanas dan beberapa titik lainnya berdasar pada kebutuhan pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Dedi menuturkan, tim Dokkes juga akan mengoptimalkan kamar operasi, memperbanyak daya tampung pasien dengan menambah tenda, menambah dokter spesialis orthopedi dan anak.

“Lalu melaksanakan kegiatan ke kantong-kantong pengungsian dan kunjungan layanan kesehatan, melakukan evakuasi pasien, melakukan koordinasi lanjutan ke BPBD dan Dinkes serta instansi terkait dan menginventarisasi kebutuhan Rumah Sakit Bhayangkara Cianjur dalam rangka penanganan korban,” katanya.

(*/Red)

Pj Bupati : PPL Harus Berinovasi dengan Manfaatkan Medsos

November, 24, 22

Pati – Cakranusantara.net | Agar program-programnya kian efektif, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kabupaten Pati diharapkan bisa berinovasi dengan memanfaatkan Media Sosial (Medsos).

Hal ini disampaikan langsung oleh Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro saat memberikan motivasi kepada seluruh PPL di acara pelatihan capacity building membangun sinergitas untuk peningkatan kinerja penyuluh pertanian Dispertan di Aula Agro Wisata Jolong.

“PPL adalah kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memajukan sektor Pertanian. Apalagi di slogan Pati Bumi Minta Tani jelas di situ tertulis tani. Maka saya berharap sektor pertanian di Kabupaten Pati ini mampu berswasembada”, paparnya. Rabu (23/11/2022).

Kemudian terkait masalah pupuk bersubsidi, lanjut Pj Bupati, untuk musim tanam ke-1 tahun 2022 ini, untuk komoditas padi dan jagung akan diberikan 100 persen sesuai kebutuhan urea.

“Kami berharap PPL ini juga ikut membantu mengawasi manakala ada pengecer yang nakal”, tambahnya.

Ia pun berterimakasih kepada Kadispertan yang sudah menginisiasi acara tersebut sehingga para PPL mampu berinovasi dan mulai mencoba memberikan penyuluhan baik langsung ke lapangan maupun lewat media sosial.

“Dengan adanya acara ini saya harapkan kemampuan dan pengetahuan PPL kita agar bisa lebih ditingkatkan lagi”, harapnya.

Sementara, Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Pati Nikentri Meiningrum melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 137 PPL, yang terdiri dari 61 PNS dan 76 PPPK.

(*/Red)

Pj Bupati Pati: Wujudkan Pemilu Minim Konflik Sosial

November, 24, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi DPRD Pati Pemilu 2024 mendatang.

Rakor tersebut digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati dengan mengundang perwakilan partai politik (Parpol) serta sejumlah elemen masyarakat terkait di Ruang Amarilis Hotel New Merdeka.

PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengatakan, masukan-masukan yang disampaikan dalam Rakor ini tetap harus mengacu pada koridor peraturan yang ada, yakni Peraturan KPU nomor 6 tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

“Ketentuan terkait jumlah kursi sudah ada dari KPU RI. Dalam Rakor ini kita tidak keluar dari ketentuan dan kebijakan yang sudah ada. Terkait Dapil dan jumlah kursi sudah ada ketentuan yang jadi acuan dalam kita bertindak, sehingga penyusunan dapil dan kursi sesuai peraturan perundang-undangan,” jelas Henggar saat menyampaikan sambutan. Rabu (23/11/2022).

Yang jelas, lanjut Henggar, dalam Rakor ini mesti ada penyatuan persepsi di antara pihak-pihak yang hadir, sehingga tidak muncul permasalahan di kemudian hari dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2024.

Henggar juga menekankan perlunya sinergi bersama dalam persiapan event akbar pesta demokrasi 2024 mendatang untuk mencegah konflik sosial.

“Butuh sinergi semua elemen, sehingga tercipta keamanan, ketertiban, dan tidak ada dampak negatif. Potensi konflik sosial yang terprediksikan bisa dicegah,” Jelas henggar.

Menurut Henggar, terkait hal ini, yang perlu dilakukan adalah bersinergi untuk mencegah gesekan, tidak terjadi konflik yang berdampak buruk bagi kehidupan bersama.

Dalam kontestasi politik, itu hal yang lumrah, jika di masyarakat terjadi sedikit gesekan,” tutupnya.

(*/Red)

Henggar Budi Anggoro: 200 Atlet Ikuti Pra Porprov Senam

November, 24, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati hadiri pembukaan Pra Porprov cabang olah raga (cabor) senam di gedung olah raga (GOR) Pesantenan Pati. Kejuaraan berlangsung mulai 23 – 29 November 2022 mendatang.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengatakan, kejuaraan Pra Porprov ini merupakan ajang untuk menyongsong agenda besar olahraga Porprov tahun 2023 nanti. Sehingga melalui kualifikasi pra Porprov ini, diharapkan mampu memunculkan atlet terbaik, yang dapat maju ke Porprov 2023 maupun Pra PON 2024.

“Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah terlibat dalam pelaksanaan pra porprov senam tingkat Jawa Tengah tahun 2022 ini,” ungkap Henggar. Kamis (24/11/2022).

Ia berpesan, agar para atlet ini mampu menunjukkan prestasi terbaiknya. Adik-adik semua ini adalah masa depan kita semua, adik-adik ini adalah calon atlet nasional.

“Tidak hanya calon atlet Jawa Tengah yang akan berlaga di PON yang akan datang. Tetapi harapan kita adik-adik nanti akan menjadi duta olahraga bangsa, pada even-even internasional,” harap Henggar.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Jumani, Forkopimda Kabupaten Pati, Sekretaris Koni Jawa Tengah Siswo Abadi, Ketua Koni Pati Mustamaji, Ketua Persani Pati Kartina Sukawati.

Peserta yang mengikuti kejuaraan senam ini terdiri dari 26 Persani (Persatuan Senam Seluruh Indonesia) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Jateng) dengan jumlah 200 atlet dan pelatih sebanyak 48 orang. Sedangkan wasit yang bertugas berjumlah 39 orang yang berasal dari Wasit Pengprov Persani Jateng.

(*/Red)

Tipiter, Tindak Pidana Kesusilaan, Cabul Dalam KUHP

November, 24, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Perbuatan yang mempertontonkan bahagian tubuh, menyebarkan tulisan, gambar porno, perjinahan, pemerkosaan, persetubuhan anak bawah umur, bersetubuh dengan isterinya dibawah usia, perbuatan cabul dengan kekerasan hingga berbuat cabul dengan bujuk rayu dan kekuasaannya.

Menurut terjemahan moelyatno, Delik kesusilaan sebagai suatu kejahatan diatur dalam KUHP buku II bab XIV dari pasal 281 sampai dengan 303 bis, dibawah title : tentang kejahatan terhadap kesusilaan, sedangkan menurut Soesilo, dibawah title : kejahatan tentang kesopanan.

Selanjutnya, pandangaan Sianturi dalam masalah kesusilaaan ini adalah mempergunakan istilah tindak pidana asusila. Yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu: peristiwa atau tindakan/ perbuatan dan/ atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk, berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.

Berdasarkan pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan, maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XVI dari pasal 281 sampai dengan 303 bis.

Tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pembahasan akan dibatasi pada delik  kesusilaan yang bener-bener berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin.

Sianturi dan Djoko Prakoso mempunyai pendapat yang relatif sama mengenai delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual, meliputi:

1. Perzinahan diataur dalam pasal 284

2. Perkosaan diataur dalam pasal 285

3. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diataur dalam pasal 286 sampai dengan pasal 288

4. Percabulan diataur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 294

5. Penghubung percabulan diataur dalam pasal 295 sampai dengan pasal 298 dan pasal 506

6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan diataur dalam pasal 299, serta pasal 534 dan juga pasal 535

7. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan atau yang menyuruh rasa malu pada seseorang diataur dalam pasal 281 sampai pasal 283 bis, dan pasal 532 sampai dengan pasal 533.

Laden Marpaung juga berpendapat yang sama tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang berkaitan dengan masalah seksual, yaitu :

1. Tentang tindak pidana terhadap kesopanan kesusilaan yang diataur pada pasal

281 sampai denan pasal 283.

2. Perjinahan yang diataur pada pasal 284.

3. Perkosaan yang diatur pada pasal 265.

4. Persetubuhan dengan wanita yang masih dibawah umur yang diatur pada pasal 286 sampai dengan pasal 288.

5. Percabulan yang diataur pasal 289 sampai dengan pasal 294 kecuali pasal 291.

6. Penghubung pencabulan yang diataur pada pasal 295 dan pasal 296.

Perbedaan pendapat Laden Marpaung dengan Sianturi dan Djoko Prakoso adalah telepas dari pasal 297 tentang penjualan anak dibawah umur dan pasal 299 tentang pengguguran kandungan.

Laden Marpaung tidak memasukan kedalam kelompok delik kesusilaan, sedangkan Sentuni dan Djoko Prakoso menyatakan kedalam kelompok delik kesusilaan, perbedaan pandangan tersebut didasarkan pada : Laden Marpaung menilai pada pasal 297 mengenai penjualan anak dan pasal 299 tentang pengguguran kandungan bukan merupakan bagian dari kesusilaan dalam pengertian kesusilaan itu sendiri menurut Laden marpaung harus tersandung mengenai moral dan ethic yaitu dari/ berkenaan dengan prinsip-prinsip benar atau salah khususnya dalam hubungan pada hal/ kejadian seksual

Sedangkan pandangan Sianturi dan Djoko prakoso pada dasarnya sama, persamaan tersebut terletak pada pada konsep behavior as to right or weong erp in relatiaon to sexsual metter. Mereka memandang delik kesusilaan adalah kejahatan/ tindakan

Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan

Melihat dari pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno dan pengertian tindak pidana menurut Rancangan KUHP Nasional, maka unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana adalah sebagai berikut :

Menurut Moeljatno ada dua unsur tindak pidana ialah ;

1. Unsur-unsur Formal

a. Perbuatan (manusia) ;

b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum ;

c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu ;

d. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

2. Unsur Material

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan.

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional ialah ;

1. Unsur-unsur Formal

a. Perbuatan sesuatu ;

b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan ;

c. Perbuatan itu oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang ;

d. Perbuatan itu oleh peraturan Perundang-undangan diancam pidana.

2. Unsur Material

Perbuatan itu harus bersifat betentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah memenuhi rumusan dalam Undang-undang, tetapi perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dibedakan dalam 2 (dua) macam , yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri si pelaku tindak pidana.

Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan kaadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur objektif ini meliputi :

a. Perbuatan atau kelakukan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya memperkosa/ pelecehan sexsual, menganiaya, dan lain-lain.

Dan ada pula yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

b. Unsur melawan hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum wederrechtelijkheid, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

c. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik.

Hal ini terdapat dalam delik-delik materiil atau delik-delik yang dirumuskan secara meteriil, misalnya pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan lain-lain.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana itu.

Unsur subjektif ini meliputi :

a. Kesengajaan (dolus)

Hal ini terdapat, seperti dalam ; melanggar kesusilaan, merampas

kemerdekaan, pembunuhan dan lain-lain.

b. Kealpaan (culpa)

Hal ini terdapat sepeti dalam; dirampas kemerdekaan, menyebabkan mati dan lain-lain.

c. Niat (voornemen)

Hal ini terdapat dalam percobaan (poging)

d. Maksud (oogmerk)

Bentuk-bentuk kejahatan tindak pidana kesusilaan didalam kehidupan bermasyarakat seperti sekarang ini,  tingkah laku masyarakat semakin beraneka ragam dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan, baik itu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum atau pun perbuatan yang tidak melanggar hukum.

Ruang lingkup perbuatan yang dapat dikatagorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan itu sulit untuk dirumuskan secara tegas dan pasti, dikarenakan batasan-batasan pengertian kesusilaan, yang belum secara pasti dirumuskan dalam KUHP dan juga karena nilai kesusilaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma lain yang berlaku dalam masyarakat.

Sehingga apa yang dianggap susila oleh suatu masyarakat mungkin saja dianggap asusila oleh masyarakat yang lain, dan juga sebaliknya .

Tata hukum di negara indonesia menganut hukum positif yaitu hukum yang tertulis, sehingga didalam hukum positif indonesia itu mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam buku II (tentang kejahatan) BAB XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan) dari pasal 281 sampai dengan 303 dan 303 bis.

Bentuk-bentuk kejahatan tentang kesusilaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pasal 281

Yaitu kejahatan terhadap kesopanan dalam arti kesusilaan yang meliputi :

i. Dengan segaja dan terbuka merusak kesopanan (kesusilaan) dimuka umum,

ii. Dengan sengaja dan terbuka merusak kesopanan (kesusilaan) dimuka orang lain yang ada, disitu bertentangan kehendaknya (kemauannya).

b. Pasal 282

Yaitu menyebarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar porno.

Menurut Drs.P.A.F.; Lamintang, SH, Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP melarang dilakukannya tiga jenis tindak pidana, yaitu Menyebarluaskan, mempertunjukan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, untuk disebarluaskan atau dipertunjukan atau ditempelkan secara terbuka suatu tulisan atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.

c. Pasal 283

Yaitu menawarkan, menyerahkan untuk selama-lamanya atau buat sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan tilisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan, kepada orang yang belum dewasa atau patut disangka bahwa orang itu belum berumur 17 tahun, jika isi tulisan, gambar, benda atau alat itu telah diketahui melanggar kesusilaan.

d. Pasal 284

Yaitu laki-laki yang beristri atau perempuan yang bersuami berbuat zina.

e. Pasal 285

Yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia (pemerkosaan).

f. Pasal 286

Yaitu bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

g. Pasal 287

Yaitu bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya yang di ketahui atau harus patut disangka bahwa wanita itu umurnya belum 15 tahun atau wanita itu belum masanya kawin.

h. Pasal 288

Yaitu bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya yang diketahui atau sepatutnya harus disangka bahwa wanita itu belum masanya untuk dikawinkan.

i. Pasal 289

Yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

j. Pasal 290

Yaitu melakukan perbuatan cabul sedangkan telah diketahui bahwa orang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya atau orang tersebut belum cukup 15 tahun umurnya atau belum saatnya menikah atau membujuk, menggoda seseorang yang belum cukup umurnya (15 tahun/ atau belum saatnya menikah), atau melakukan, membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau akan bersetubuh dengan orang lain diluar nikah.

k. Pasal 291

Yaitu kejahatan yang disebutkan dalam pasal 285, 286,287,289, dan 290 yang menyebabkan luka berat pada tubuh atau menyebabkan kematian.

l. Pasal 292

Yaitu orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama yang diketahui atau patut disangkakan telah dewasa.

m. Pasal 293

Dengan menggunakan atau janji akan memberikan uang atau barang dengan tipu. Sengaja membujuk orang lain yang belum dewasa/ patut disangkanya belum dewasa akan melakukan perbuatan cabul dengannya

n. Pasal 294

Yaitu melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri/ anak pungut, anak peliharaannya/ dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya/ dengan bawahan yang belum dewasa.

o. Pasal 295

Yaitu menyebabkan/ memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tiri/ anak angkat yang belum dewasa / anak didiknya yang masih dibawah umur atau yang dibawahnya oleh orang lain.

p. Pasal 296

Yaitu dengan sengaja/ mempermudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

q. Pasal 297

Yaitu memperniagakan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa atau anak dibawah umur.

r. Pasal 298

Yaitu melakukan pengguguran kandungan.

s. Pasal 300

Yaitu melakukan perbuatan mabuk.

t. Pasal 301

Yaitu melakukan pekerjaan pengemisan/ pekerjaan berbahaya lainnya pada anak dibawah usia 12 tahun.

u. Pasal 302

Yaitu melakukan penganiayaan pada binatang.

(*/Red)