Hadiri Lokakarya RS KSH, Pj Bupati Pati : Utamakan Pelayanan Pada Masyarakat

Januari, 22, 23

Pati – Cakranusantara.net | Pj Bupati Pati menghadiri Lokakarya sebagai ajang silaturahmi, dan pembahasan mengenai pelaksanaan pelayanan di bidang kesehatan, yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit (RS) Keluarga Sehat (KSH) Kabupaten Pati.

Dalam kegiatan lokakarya, turut hadir juga Pj Bupati Pati, Direktur RS KSH, Dandim 0718/Pati dan para stakeholder terkait.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memberikan apresiasi, untuk seluruh jajaran manajemennya, dimana kegiatan ini dapat menjadikan pencerahan, dan keterbukaan atas apa yang telah dilakukannya selama ini.

Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro mengatakan, bahwa bukan hal yang mudah dalam memberikan pelayanan kesehatan. Namun, setidaknya harus berlomba lomba untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat.

“Pelayanan rumah sakit harus betul-betul ditingkatkan, entah kepada seluruh pasien atau seluruh orang yang datang ke rumah sakit. Hal ini akan mencerminkan citra dari jajaran manajemennya,” ujarnya, Sabtu (21/1/2023).

Pembentukan karakter tiap personal, SDM yang terlibat dalam pelayanan juga harus ditekankan, bukan hanya meningkatkan sarana dan prasarana (Sarpras) saja.

“Pentingnya melakukan evaluasi, sebagai instropeksi diri, dan mengisi kekurangan yang ada. Hal ini dapat dijadikan pijakan untuk menjadi lebih baik kedepannya,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi penanganan Covid yang telah dilakukan, untuk saat ini akan mencoba mendorong penurunan stunting serta angka kemiskinan.

“Dalam hal ini, tentunya membutuhkan sinergi, dan berkolaborasi bersama dari seluruh elemen di Pati,” tutupnya.

(*/Rohman)

Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama Diharapkan Tingkatkan Sinergitas dan Kolaborasi Dengan Pemkab

Januari, 22, 23

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati menghadiri pelepasan Pelaksana Tugas (Plt) Kapolresta dan penyambutan Kapolresta baru di pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Sekda Pati, Staf Ahli Bupati, Forkopimda, para Kepala OPD, tokoh agama, stakeholder terkait, serta pejabat utama, dan para Kapolsek.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, mengapresiasi segala prestasi dan kinerja Christian Tobing beserta seluruh jajarannya, selama menjabat sebagai Plt Kapolresta.

“Harapannya agar kerjasama, sinergitas, dan kolaborasi yang baik selama ini dapat terus berjalan dan kedepan semakin ditingkatkan,” harapnya, Sabtu (21/1/2023).

Untuk Kapolresta yang baru, Henggar pun mengucapkan, selamat datang dan selamat bergabung di Kabupaten Pati.

“Dan untuk Christian Tobing saya ucapkan, selamat melaksanakan tugasnya di tempat yang baru,” ujarnya.

Terkait dengan target di tahun 2023, dimana Polresta akan mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi yang bersih dan melayani (WBBM).

“Henggar memastikan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Pati akan memberikan dukungan penuh kepada Polresta Pati, khususnya menuju terciptanya yang pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat.

(*/Rohman)

Pj Bupati Pati Meletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung LKSA Muhammadiyah

Januari, 22, 23

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati meletakkan batu pertama pembangunan gedung LKSA/ Panti Asuhan Muhammadiyah (Muhammadiyah Children Centre Pati), di Desa Kaborongan, Kecamatan/ Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Selain Pj Bupati juga dihadiri Kapolresta, Kepala OPD, ketua PWM Jawa Tengah, Ketua PDM Kabupaten Pati, dan para stakeholder terkait, Minggu (22/1/2023).

Dalam sambutannya, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyampaikan, bahwa pembangunan fasilitas gedung yang baru, nantinya akan memberikan kenyamanan bagi seluruh anak-anak panti asuhan.

“Ia juga mengucapkan terima kasih, serta mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, termasuk PD Muhammadiyah yang telah memberikan perhatian besar terhadap masa depan anak-anak panti asuhan,” ujarnya.

Henggar berharap, kedepan agar terus meningkatkan adanya sinergitas dan kolaborasi atas kesepakatan bersama untuk Pati yang lebih baik.

“Semoga yang terlibat aktif, dalam kegiatan ini mendapat keberkahan, kemudahan, dan kelancaran dalam pembangunan Panti Asuhan ini,” harapnya.

(*/Rohman)

Memperingati Harlah NU, Pj Bupati Pati Bersama Kapolresta Melepas Rombongan PCNU ke Solo

Januari, 22, 23

 

Pati – Cakranusantara.net | Dalam rangka memperingati 1 abad hari lahir (Harlah) NU, Pj Bupati Pati memberangkatkan peserta PCNU Pati untuk hadir mengikuti jalan santai bersama Presiden RI di Solo.

Turut menghadiri Pj Bupati Pati, Forkopimda, Ketua PCNU, Ketua DPRD, Kapolresta, Sekretaris PCNU Pati, dan para peserta PCNU di Plaza Pragola Pati, Sabtu (21/1/2023).

Sebanyak 500 peserta dan 10 bus telah diberangkatkan, Henggar berharap agar kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai rencana.

“Mudah-mudahan bapak, ibu, dan adek-adek sekalian diberikan kesehatan, serta keselamatan sampai pulang ke rumah masing-masing,” harapnya.

Pj Bupati berpesan, agar seluruh elemen tetap bersinergi dan berkolaborasi untuk Kabupaten Pati yang lebih baik.

“Kami Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati akan support penuh kegiatan-kegiatan PCNU,” tutupnya.

(*/Rohman)

APH Seakan Tutup Mata, Tambang Galian C Ilegal Desa Padaran Masih Bebas Beroperasi

Januari, 22, 23

Rembang – Cakranusantara.net | Galian C diduga ilegal Desa Padaran, Kecamatan/ Kabupaten Rembang, Jawa Tengah masih bebas beroperasi. Ironisnya, Aparat Penegak Hukum (APH) setempat seakan tetap tutup mata.

Data yang dihimpun media ini, juga menemukan adanya tambang Galian C di Desa Padaran, yang dikelola inisial T, bak sesara kebal hukum. Pasalnya, ia dengan leluasa menjalankan penambangan itu, tanpa adanya tindakan tegas dari APH setempat, Minggu (22/1/2023).

Hal yang sudah semestinya, para APH yang mengambil langkah-langkah untuk menertibkan semua pelaku penambang ilegal diwilayah hukumnya. Demi menjaga kelestarian alam, serta menjaga lingkungan sekitar dari kehancuran.

Hal yang menjadi pertanyaan?. Ada apa dengan Polres Rembang, karena disinyalir telah dengan sengaja membiarkan diduga penambang ilegal bebas beroperasi. Bak tak tersentuh oleh hukum sama sekali, terkhususnya dari pihak kepolisian.

Padahal disitu ketentuan pidana, dan sanksi berupa denda sangatlah jelas. Namun, ia masih tetap merasa aman dan nyaman dengan pekerjaan itu.

Sebagaimana disebutkan dalam, Undang-Undang (UU) No.4 Tahun 2009 dan PP. No 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang telah diperbarui dalam Pasal 158 UU-RI No. 3 tahun 2020 tentang Minerba.

“Setiap orang yang melakukan Usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah”

Selain itu, perbuatan mereka juga dapat dijerat dengan UU-RI No.32 tahun 1999 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sehingga mereka bisa dikenakan Pasal berlapis. Namun, entah kenapa mereka tetap nekat dan seakan tidak menghiraukan aturan itu.

Dengan demikian, muncullah dugaan jika sebagian Oknum-Oknum yang berkompeten sudah mendapatkan “atensi atau pengondisian” dari pihak Pengelola tambang itu, agar selanjutnya mendapatkan perlindungan atau informasi manakala akan ada penggerebekan dari wilayah hukum yang lebih tinggi (Polda Jateng ataupun Mabes Polri).

(Rohman)

Kapolda Kepri Bersama IPTI Hadiri Chinatown Imlek Festival

Januari, 22, 23

Batam – Cakranusantara.net | Kapolda Kepri hadiri Chinatown Imlek Festival dalam rangka memeriahkan Imlek 2023 yang di selenggarakan oleh Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) Kepri di Nagoya Citywalk, Kota Batam pada Sabtu (23/1/2022).

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepri Hj. Marlin Agustina, Wali Kota Batam H. Muhammad Rudi, pejabat utama Polda Kepri, serta Kapolresta Barelang. Acara tersebut digelar sejak Jumat (13/1/2022) hingga Sabtu (23/1/2023) ini.

Ketua IPTI Kepri Hendra Asman mengatakan, puluhan stand bazar dan pertunjukan akan meramaikan suasana tahun baru bagi masyarakat Tionghoa di Kota Batam.

“Ada bazar dan perlengkapan Imlek, Barongsai dan dewa rejeki, lomba xiang QI (catur kuda), atraksi seni dan budaya Tionghoa, aneka lomba anak-anak dan dewasa, seperti mewarnai, fashion show, moderen dance, lomba karoke, melukis, cosplay oriental, video reels, count down Imlek dan tanggal 21 ada pesta kembang api juga,” katanya.

Ketua IPTI Kepri Hendra Asman menambahkan, ada puluhan stand bazar dengan berbagai produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bervariasi pada acara tahunan itu.

“Mulai dari makanan, minuman, hingga pernak-pernik Imlek akan meramaikan acara tersebut,” tambahnya.

“Saat ini, setidaknya terdapat 70 UMKM yang sudah mengonfirmasi keikutsertaannya di bazar tersebut,” ucap Ketua IPTI Kepri Hendra Asman.

Harapannya kehadiran Pasar Imlek itu akan membawa dampak positif bagi perekonomian dan suasana Imlek di Kota Batam.

“Terakhir, Efeknya akan berdampak pada ekonomi. Mari seluruh masyarakat Kota Batam untuk hadir dan menikmati Pasar Imlek nanti,” harap Ketua IPTI Kepri Hendra Asman

(*/Red)

Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama : “Kulo Nuwun” Pelepasan dan Penyambutan Kapolresta Pati

Januari, 21, 23

Pati – Cakranusantara.net | Polresta Pati gelar upacara Farewell Parade dalam rangka pisah sambut Kapolresta Pati dari AKBP Christian Tobing kepada Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama di Mapolresta.

Hal itu dilaksanakan setelah serah terima jabatan (Sertijab) di gedung Borobudur Mapolda Jateng, yang dipimpin oleh Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, pada Jumat (20/1) kemarin.

AKBP Christian Tobing mengucapkan, selamat datang kepada Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama bersama ibu di Polresta Pati,” ucapnya, Sabtu (21/1/2023).

Kemudian, acara dilanjut Apel Farewell Parade dihalaman Mapolresta yang diikuti seluruh Personel, bertindak sebagai Inspektur Upacara Kapolresta Pati, Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama bersama AKBP Christian Tobing.

Dalam arahannya Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama menyampaikan, “kulo nuwun”, meminta ijin dan dukungan semua Personel Polresta Pati.

“AKBP Christian Tobing rekan seperjuangan sudah seperti saudara saya, dan berhasil dengan baik memimpin Polresta, itu semua tidak terlepas dari dukungan rekan-rekan yang bertugas disini,” ujarnya.

Andhika berharap, dukungan tersebut juga bisa diteruskan oleh semua personel kepadanya sebagai pejabat baru.

“Kedepan kita harus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, dengan menjaga kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum,” lanjutnya.

Sementara itu AKBP Christian Tobing, mohon pamit untuk melanjutkan tugas sebagai Kabag Binkar Biro SDM Polda Jatim.

“Ia sangat berterima kasih dan bangga kepada seluruh personel, yang telah membantu melaksanakan amanah selama menjadi Kapolresta Pati,”  tuturnya.

Christian Tobing juga menyampaikan, permohonan maaf apabila dalam memimpin terdapat kesalahan kepada seluruh Personel.

Diakhir acara, bertempat di pintu keluar Mapolresta dilaksanakan acara pelepasan pejabat lama yang dipimpin Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama dengan Tradisi Pedang pora dengan pengalungan bunga serta penyerahan Buket Bunga kepada pejabat lama.

(Mury)

Kakorlantas Polri : Tak Ada Salahnya Pemudik Lewat Jalur Pansela Jawa, Pemandangannya Indah

Januari, 21, 23

Bantul – Cakranusantara.net | Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi melakukan peninjauan jalur persiapan mudik Lebaran 2023. Kali ini, ia meninjau jalur pantai selatan (pansela) pulau Jawa.

Dalam tinjauannya Firman mengatakan, secara umum belum banyak kendaraan melintasi jalur pantai selatan pulau Jawa. Menurutnya, jalur tersebut cukup nyaman dan aman untuk dilalui.

“Sayang saja, fasilitas ini tidak bisa dieksplore dan tidak disampaikan kepada masyarakat. Ini bisa memecah volume kendaraan yang menuju wilayah timur untuk melaksanakan mudik,” kata Firman di Jembatan Kretek 2, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (21/1/2023).

Firman menuturkan, tidak ada salahnya jika nanti masyarakat yang ingin mudik bisa melewati jalur pantai selatan Jawa. Lantaran pemandangan jalur ini sungguh indah dan bisa dinikmati.

“Tidak ada salahnya, mereka yang akan berangkat terlebih dahulu bisa menikmati jalur pantai selatan jawa, itu bisa melalui jalan yang sudah kita lalui bersama selama 3 hari ini dengan semua keindahan dan fasilitas yang ada,” katanya.

Untuk meyakinkan agar masyarakat yang mudik melintasi jalur pantai selatan Jawa, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemda dan Kementerian terkait.

“Semua harus bisa berkontribusi yang positif. untuk bagaimana masyarakat bisa kita yakinkan bahwa melalui selatan ini tidak ada ruginya, kita cinta indonesia kita cinta pemandangan, Tidak ada salahnya kita membangun juga yang ada,” ujarnya.

Lebih lanjut, jenderal bintang dua ini memberikan tips-tips untuk mudik aman dan nyaman, terutama jika melewati jalur pantai selatan pulau Jawa. Salah satunya pengaturan waktu keberangkatan.

“Pertama diatur waktu berangkatnya supaya lebih santai bisa menikmati jalan. Ada tempat-tempat singgah yang bisa dipakai dan dimanfaatkan. Pom bensin lebih banyak ketimbang tahun lalu ini patut diinfokan ke masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ia tetap mengimbau kalau bisa jangan pakai roda dua. Namun silahkan pakai roda empat, roda dua titipkan ke truk ada angkutan laut, kereta api seperti tahun lalu. Jadi ini saran keselamatan karena memang lelah kecuali banyak istirahatnya.

“Kalau sudah di jalan raya tidak boleh lengah kalau bicara keselamatan. Makanya orang harus sehat kalau di jalan. Ia juga meminta masyarakat memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan sehat,” katanya.

(*/Red)

Wagub Akmil Ajak Tingkatkan Kebersihan dan Galakkan Kembali Senam SKJ 88

Januari, 20, 23

Magelang – Cakranusantara.net | Wakil Gubernur (Wagub) Akademi Militer (Akmil) Brigjen TNI Erwin Djatniko mengajak meningkatkan kebersihan dan melaksanakan kembali senam SKJ ‘88 dua kali setiap minggunya, di lapangan Apel Depjas Akmil.

Dalam Apel olah raga Jum’at pagi yang di hadiri oleh seluruh organik Akmil. Wagub Akmil mengajak kepada seluruh oganik untuk menjaga kebersihan di lingkungan perkantoran dan tempat tinggal masing masing, kebersihan merupakan cerminan dari pribadi kita masing masing, Jum’at (20/01/2023).

Kemudian Wagub juga mengajak kepada seluruh organik Akmil, berdasarkan perintah Panglima TNI untuk menggalakkan kembali senam SKJ ‘88 di satuannya masing masing.

“Ia menghimbau untuk melaksanakan senam ini sebanyak dua kali dalam seminggunya, yang di atur oleh lembaga,” ujarnya.

Di koordinasikan juga kegiatan senam ini mengajak Instansi lain, baik TNI, Polri dan Pemerintah Daerah di wilayah Magelang.

“Untuk bersama sama bersinergi guna terjalin silatuarahmi yang baik antara sesama aparat negara,” tandasnya.

(*/Red)

Tipiter : Pengertian, Syarat dan Contoh “Nien Bis in Idem”

Januari, 20, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Secara umum, pengertian “nien bis in idem” menurut Hukum pedia adalah asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan, kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya, berlaku secara umum untuk semua ranah hukum.

Dalam hukum pidana nasional di Indonesia, asas “ne bis in idem” ini dapat kita temui dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni, seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Asas ne bis in idem ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas (vrijspraak), lepas (onstlag van alle rechtsvolging) atau pemidanaan (veroordeling) lihat Pasal 75 ayat [2] KUHP.

Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas “ne bis in idem” ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (”KUHPerdata”), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem.

Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42)

Terkait dengan pengujian undang-undang, dapat juga kita temui dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas “ne bis in idem” yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Pelaksanaan asas ini, ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas “Ne bis In Idem”.

Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas tersebut dengan baik. Demi kepastian Hukum, bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Jadi, suatu gugatan dapat dinyatakan “ne bis in idem”. Dalam hal itu, sebelumnya telah ada putusan berkekuatan hukum tetap yang memutus perkara, waktu dan tempat kejadian yang sama (tempus dan locus delicti-nya sama) dan putusan tersebut telah memberikan putusan vrijspraak, onstlag van alle rechtsvolging atau pemidanaan veroordeling terhadap orang yang dituntut.

Adapun tujuan atau dasar filosofis dari “Nie bis in idem” ini adalah untuk melaksanakan asas Legalitas atau kepastian hukum sebagai satu asas yang dilaksanakan dalam perundang-undangan di semua negara yang menganut sistim hukum Kontinental dengan prinsip “Ius Civile atau Civil Law” yaitu prinsip yang mengutamakan hukum tertulis yang diatur dalam suatu undang-undang.

Dari “Civil law” ini lahir beberapa teori hukum “al teori Legisme” yang berpendapat Hukum adalah Undang-undang. Tidak ada hukum diluar Undang-undang. Kepastian hukum menjadi dasar yang kuat dalam pelaksanaan “Nie bis in idem” ini, melalui kepastian hukum ini di harapkan tercipta suatu keadilan hukum.

Tidak boleh seseorang yang sudah dihukum atas perbuatannya setelah terpidana bebas selesai menjalani hukumannya, ditangkap lagi dan diadili atas perbutan yang baru diketahui oleh penyidik saat terpidana di penjara, dan tindak pidana yang ba disidik oleh penyidik dan terpidana ditangkap setelah selesai menjalani pidananya dengan macam2 alasan penyidik utk membenarkan pemidanaan yang kedua bagi si terpidana.

Apapun alasannya tetap tidak boleh selama tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana itu adalah sebelum dia diadili. Jika masih ada tindak pidana yang dilakukan belum disidik maka tindak pidana tsb masuk dalam Concursus berlanjut atau Concursus Realis yang hukumannya adalah dijatuhkan pada satu tindak pidana yang terberat. Jadi dihitung dari tempus delictinya.

Dalam KUHP, Nie bis in idem diatur dalam pasal 76 KUHP bahwa Pengadilan tidak boleh memutus dua kali dalam perkara yang sama. Dan ini adalah perintah Undang-undang, jadi harus dilaksanakan. Contoh sederhana.

A pada malam hari tanggal 24/12/2021 mencuri di rumah B, selain mengambil barang, ia memperkosa nyonya rumah dan keluar dari rumah ditengah jalan ketemu dengan musuhnya dan menusuk si C musuhnya itu hingga meninggal. Penyidik menetapkan tsk melanggar pasal 363 KUHP pencurian berat Ancaman Pidana (AP) 7 tahun dan melanggar pasal 285 KUHP pemerkosaan AP 12 tahun, serta melanggar pasal 338 KUHP pembunuhan AP 15 thn. Jika dijumlah total hukuman adalah 34 tahun.

Sementara penyidik tahu kalau maksimal pidana penjara yang boleh dijatuhkan hanya 20 tahun penjara. Penyidik merasa keenakan pelaku ini kalau hanya diancam 20 tahun penjara. Karena itu, sengaja disimpan atau tidak disidik atas pembunuhan pada C sehingga yang didakwakan dalam persidangan dalam bentuk Concursus Relis dalam hal ini dijatuhkan pidana adalah terberat yaitu Pemerkosaan pasal 285 KUHP 12 tahun penjara, ditambah 1/3 = 16 tahun, bukan 1/3 dari pencurian beratnya pasal 363 KUHP, dengan harapan setelah pelaku terpidana selesai menjalani pidananya ini, dia ditangkap dan di pertanggung jawabkan melakukan pembunuhan pada C musuhnya itu pasal 338 KUHP 15 tahun.

Sebenarnya, perbuatan pembunuhan ini harus dimasukkan dalam Concursus Realis, tapi sengaja ditinggalkan supaya hukumannya tidak digabung dalam concursus realis. Kembali ke laptop, jika bisa lolos atau P21 di kejaksaan atas dakwaan pembunuhan pada C, maka PN yang mengadilinya akan memutuskan dengan putusan lepas dari tuntutan hukum ( Onslag ) karena masuk asas Nie bis in idem.

2. Tentang Daluwarsa. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) daluarsa merupakan salah satu alasan hapusnya kewenangan menuntu ext dan menjalankan hukuman. KUHP mengenal adanya dua macam daluarsa yaitu daluarsa untuk menuntut dan daluarsa untuk menjalankan hukuman pidana. Pengertian dari penuntutan adalah sebagaimana diatur Pasal 1 angka 7 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”):

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang

Selain berwenang melakukan penuntutan sebagai penuntut umum, jaksa juga berwenang melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum (Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP).

Contoh : saat berlakunya daluwarsa.

Bunyi ketentuan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan yaitu:

Pasal 372

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Sedangkan, penggelapan dengan pemberatan yang diancam dengan hukuman pidana yang lebih berat dari Pasal 372 KUHP antara lain:

a. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (Pasal 374 KUHP).

b. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun (Pasal 375 KUHP)

Secara umum, daluwarsa penuntutan dan daluarsa menjalankan hukuman pidana terjadi karena tertuduh/ terpidana meninggal dunia (Pasal 77 jo. Pasal 83 KUHP).

Apabila pelaku tindak pidana masih hidup, daluarsa untuk melakukan penuntutan tindak pidana penggelapan maupun penggelapan dengan pemberatan adalah sesudah 12 tahun (lihat Pasal 78 ayat [1] angka 3 KUHP). Jika pada saat melakukan tindak pidana penggelapan/penggelapan dengan pemberatan pelaku belum berusia 18 tahun, maka daluarsa penuntutan menjadi sesudah 4 tahun (lihat Pasal 78 ayat [2] KUHP).

Perhitungan daluarsa penuntutan tersebut mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan (Pasal 79 KUHP). Jadi, apabila dalam kurun waktu yang telah disebutkan setelah dilakukan tindak pidana penggelapan/penggelapan dengan pemberatan, penuntut umum tidak melakukan penuntutan, maka hapuslah kewenangan untuk menuntut si pelaku (strafsactie). Apabila kemudian penuntut umum melakukan penuntutan, daluarsa penuntutan dihentikan dan dimulai tenggang daluarsa baru (Pasal 80 KUHP).

Sebagai contoh akan kami jelaskan sebagai berikut:

A berusia 21 tahun melakukan penggelapan uang kantor pada 1 April 2003, maka jika sampai sesudah 2 April 2015 tidak dilakukan penuntutan, maka kewenangan penuntut umum untuk menuntut A menjadi hapus. Ternyata, pada 17 Juli 2005 A dituntut oleh Penuntut Umum atas penggelapan yang telah dilakukannya, maka tenggang daluarsa dihentikan.

Selain daluarsa penuntutan, diatur pula mengenai daluarsa menjalankan hukuman pidana. Karena yang Saudara tanyakan adalah tindak pidana penggelapan, maka daluarsa menjalankan hukuman pidana adalah sesudah 16 tahun dan mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan (lihat Pasal 84 ayat [2] jo. Pasal 85 ayat [1] KUHP).

Jika terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka pada esok harinya setelah melarikan diri itu mulai berlaku tenggang daluwarsa baru, dalam hal ini adalah sesudah 16 tahun (Pasal 85 ayat [2] KUHP).

Untuk menjelaskan hal ini, kita kembali menggunakan perumpamaan yang telah dijelaskan sebelumnya ;

Jika A yang telah dituntut di pengadilan kemudian diputus hakim hukuman penjara selama 4 tahun pada 10 Agustus 2005 dan putusan sudah dapat dijalankan pada 18 Agustus 2005, maka mulai 19 Agustus 2005 sampai dengan 19 Agustus 2021 berlakulah tenggang daluarsa menjalankan hukuman pidana dan dalam hal ini penuntut umum sebagai eksekutor putusan hakim harus memasukan A ke penjara. Ternyata pada 20 November 2005, A melarikan diri dari penjara, maka dalam hal ini mulai 21 November 2005 sampai dengan 21 November 2021 berlakulah masa tenggang daluarsa yang baru untuk menjalankan hukuman pidana. Masa tenggang daluarsa ini akan berhenti setelah A ditangkap kembali dan dimasukan ke penjara.

Jadi daluarsa menuntut tindak pidana penggelapan/penggelapan dengan pemberatan adalah sesudah 12 tahun (4 tahun jika pelaku saat melakukan belum berumur 18 tahun) mulai hari sesudah pelaku melakukan tindak pidana. Sedangkan, masa daluarsa menjalankan hukuman pidana untuk tindak pidana penggelapan/penggelapan dengan pemberatan adalah sesudah 16 tahun dan mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan.

(Rohman)