Jejak Karir Sambo, Kurnia Zakaria : Pledoi Terdakwa Pembunuhan Berencana Brigadir J

Januari, 27, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Perjalanan Ferdy Sambo kelahiran Barru Sulawesi Selatan, 19 Februari 1973, lulusan Akpol tahun 1994, Pama Lemdiklat Polri Tahun 1994, lanjut PTIK 2003, Serpimpol 2008 dan Sespimti 2018, Putra Almarhum Mayjen Pieter Sambo mantan Kalpoda Papua/Irian Jaya dan Polda Sumatera Utara yang sempat diusulkan Paglima ABRI Jenderal LB.

Moerdani jadi calon Kapolri saat era Presiden Suharto. Lulusan AKPOL tahun 1994 ditempatkan di Pamapta C dan Katim Tekab Polres Metro Jakarta Timur. Sebelum menjadi Wakapolsek Metro Mataraman, Polres Metro, Jakarta Timur adalah Kanit Resintel Polsek Metro Pasar Rebo dan Polsek Metro Cakung Polres Metro Jakarta Timur tahun 1997.

Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur tahun 2001. Lalu Kasat Reskrim Polres Bogor, Polda Jawa Barat tahun 2003. Kanit IV Satops Ditreskrimun Polda Jawa Barat tahun 2004. Tahun 2005 Kasat Reskrim Polwil Bogor, Polda Jawa Barat. Tahun 2006 Wakapolres Sumedang Polda Jawa Barat tahun 2007. Tahun 2008 pindah Kasubag Ops Birops Polda Metro Jaya. Tahun 2009 mutasi jadi Kasat V Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tahun 2010 mutasi lagi menjadi Kasat Reskrim Polres Metro, Jakarta Barat.

Tahun 2012 menjadi Kapolres Purbalingga. Tahun 2013 mutasi menjadi Kapolres Brebes, Polda Jawa Tengah. Tahun 2015 naik menjadi Wadir Reskrimun Polda Metro Jaya. Tahun 2016 dari Kasubdit IV ke Kasubdit III Ditrespidum Bareskrim Polri. Tahun 2018 jadi Koorspipim Polri dan tahun 2019 jadi DirDitpidum Bareskrim Polri sekaligus Kepala Satgassus Merah Putih menggantikan Komjen Idham Azis hingga 11/08/2022.

Setelah itu menjadi Kadiv Propam Polri dari 16/11/2020 – 4/8/2022. Lama tugas 28 tahun menjadi anggota Polri, tempat tugasnya di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah saja. Belum pernah menduduki Wakapolda, maupun Kapolda.

Dan isunya merupakan “adik asuh binaan” Jendral Tito Karnavian, Jendral Idham Azis dan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, karena sama-sama mantan Kadiv Propam Mabes Polri sebelum jadi Kapolri. Rumor Perwira Tinggi (Pati) Polisi dan kalangan aparat penegak hukum (APH) “nasibnya persis ayahnya” bakal gagal dipromosikan Kapolri, dan salah satu Tim Sukses Capres Tahun 2024.

Tugas sebagai Kepala Satgassus Merah Putih yang didirikan Kapolri Jendral Tito Karnavian, pada 6 Maret 2017 di Struktur kelembagaan Polri, tetapi antar Lintas Divisi dan Polda di kepolisian mengambil pelajaran sebagai Mantan Kepala Komando Detasemen Khusus (Densus) 88, lalu Ketua BNPT Mabes Polri, Divisi lintas Divisi sebagai Densus, dan pengembangan Gegana Korps Brimob dengan tugas pertama menuntaskan kasus Bom Bali I pada 12 Oktober 2002, dan Bom Natal di 6 kota pada 24 Desember 2000.

Sebelumnya, Bom di Bursa Efek Jakarta JL. Jendral Sudirman samping Mabes, Polda Metro Jaya, pada 3 September 2000, Bom rumah Duta Besar (Dubes) Filipina di Jl. Diponegoro, pada 1 Agustus 2000 dan Jendral Tito Karnavan menunjuk Irjen Idham Azis bertugas sebagai Kepala Satgasus Merah Putih, anti kejahatan ITE dan Terorisme menangani efek domino setelah Aksi Demostrasi pada 4 November (#411), dan 12 Desember #212 tahun 2017, dan pencegahan gangguan Pemilu Tahun 2019.

Tahun 2019 Idham Azis digantikan Ferdy Sambo, dan menangani kejahatan Tindak Pidana ITE (cybercrime dan e-business white collar crime dan memberantas penipuan investasi MLM bodong, memberantas judi online), Peredaran Narkoba antar pulau dan sindikat narkotika internasional (drug), tindak pidana perdagangan orang/penyelundupan migran TKI Ilegal keluar negeri, dan transit pengungsi negara konflik perang saudara dari luar negeri (human trackficking) dan tindak pidana pencucian uang (money laudry).

Dalam nota pembelaan (Pledoi) mantan Kadiv Propam Mabes Polri, Ferdy Sambo di PN Jakarta Selatan (Jaksel), pada Selasa 24 Januari 2023 lalu mengakui dianugerahi 6 pin emas Kapolri. Dan menurut catatan Kurnia Zakaria prestasi yang menonjol dicetak Ferdy Sambo adalah :
1. Saat bertugas di Polres Metro, Jakarta Barat tahun 2010-2012 tangkap para pelaku sindikat “ranjau Paku’ di sepanjang jalan arteri, dari Mal Puri Kembangan hingga Mal Daat Mogot, jalan Daat Mogot Terminal Kalideres hingga Terminal Grogol, jalan Mal Mega Pluit hingga Mal Slipi.

2. Saat bertugas di Polda Metro Jaya ungkap otak pelaku Bom Sarinah Tamrin, pada 14 Januari 2016 Aman Abdurrahman (Panglima Jamaah Ansharut Daulat terafiliasi ISIS dan Taliban).

3. Ungkap kasus kopi sianida, korban Wayan Mirna Salihin, setelah minum ice coffe Vietnam di Caffe Oliever Grand Indonesia, dimana pelakunya adalah Jesicca Kumala Wongso pada 6 Januari 2016.

4. Sebagai anggota Satgasus Merah Putih, penangkapan penyelundupan 1 ton shabu-shabu di pantai Hotel Mandalika Anyer Serang Banten, pada 14 Juli 2017.

5. Penggerebekan pembuatan sabu-sabu di kompleks rumah mewah Jl. Taksi Taktakan, Kota Serang, Banten pada 22 Maret 2020 dengan barang bukti (BB) 821 kg sabu, dan 4 Juni 2020 di Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat, tangkap pengedar Narkotika, sindikat Iran dengan barang bukti 421 kg sabu.

6. Laporan satgasus Merah Putih, tahun 2021 telah gagalkan penyelundupan narkoba 6,9 ton, dimana laporan barang buktinya hanya ada 1,2 ton.

7. 1 April 2019 Bareskrim Polri dan Satgasus Merah Putih ungkap tindak pidana perdagangan orang, yang dilakukan sindikat Internasional Timur tengah. Dimana hampir mengirim 1000 lebih orang migran ilegal. Untuk dikirim ke Negera Timur Tengah, dibawah pimpinan jaringan Maroko Mutiara binti Muhammad Abas, dan Farhan bin Abu Yaman, yang korbannya hampir 500 orang, dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Barat (NTB), sejak tahun 2016, jaringan Turki pimpinan Erna Rahmawati, dan Saleha mengaku telah mengirim 200 orang ke Timur Tengah, dari Kota Bima, NTB sejak tahun 2018, jaringan Turki pimpinan Muhammad Abdul Halim mengaku telah mengirim 300 orang ke Timur Tengah sejak tahun 2014, dan jaringan Arab Saudi Faisal Husein dan Abdalla (WNA Ethiopia) dan Neneng Susilawati (WNI/PJTKI) sejak tahun 2017, tidak jelas sudah berapa ratus korbannya.

8. Penggerebekan Karaoke Venesia pada 20 Agustus 2020 dan 15 September 2021 di daerah BSD Serpong, Tangerang Selatan, dimana ada prostitusi terselubung dan peredaran narkoba, minuman keras (Miras), saat PSBB dan PPKM di Jam malam.

9. Tangkap buronan Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia bersama Polisi Diraja Kerajaan Malaysia pada 23 Juli 2020, dan menangkap Irjen Napoleon Bonaparte, dan Brigjen Prasetijo Utomo atas kasus keluar masuk DPO, dan pemalsuan KTP DPO Djoko Tjandra.

10. Ungkap kasus kebakaran Kantor Kejaksaan Agung di Blok M Kebayoran Baru, pada 22-23 Agustus 2020 akibat puntung rokok kuli renovasi bangunan.

11. Aksi Penembakan 6 laskar (FPI) teroris KM 50 Tol Cikampek, pada 7 Desember 2020. Dimana para pelaku penembakan adalah anggota Satgasus Merah Putih.

12. Dan menurut Sugeng Teguh Santoso Ketua Indonesia Police Watch/ Ketua Umum Peradi Pergerakan, Ferdy Sambo tidak menuntaskan 120 kasus OTT, baik sebagai Kadiv Propam Mabes Polri, maupun Satgasus Merah Putih, termasuk kasus laporan Ismail Bolong, Bambang Kayun dan advokat Alvin Lim.

Dalam Pembelaan Ferdy Sambo mengakui ada 240 kasus Mafia Hukum yang masuk dan tercatat di “Buku Hitam”, tahun 2021-2022 yang selalu dibawa FS saat sidang di PN, tetapi saat pembacaan nota pembelaan tidak dibawa masuk ruang sidang.

Sedangkan dalam Pembelaan Ricky Rizal Wibowo kelahiran Banyumas 21 Oktober 1987 dalam sidang di PN Jakarta Selatan Selasa 24 Januari 2023 sebagai seorang ayah 3 anak perempuan satu istri, mengaku diterima jadi polisi dan ditempatkan sebagai driver/ ADC Kapolres Brebes tahun 2009, 2010 dan 2013.

Saat Ferdy Sambo menjabat Kapolres Brebes mulai 2013-2015 ia (Ricky Rizal) ditempatkan di Unit Lantas Polres Brebes, dan membuat program pelatihan bagi calon peserta ujian SIM dan Program Pengaduan Online Pelayanan Satlantas, dinamai Program Trabas (Terampil Berkendara Bersama Satlantas), dan dijadikan contoh bersama Kemempan RB Tahun 2018-2020, Pembina LSM Gebrak dalam survei kepuasan masyarakat pelayanan Polri tahun 2018 dan LPPM Universitas Pancasakti Tegal tahun 2020.

Tahun 2021 Ricky Rizal dimutasi menjadi ADC Kadiv Propam Ferdy Sambo, ditugaskan mengawal putra-putrinya, di SMA Taruna Nusantara Magelang, saat 8 Juli 2022 atas perintah FS, ia ikut serta pulang ke Jakarta, kemudian atas inisitif sendiri, ia mengambil senjata laras panjang Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) demi menghindari dampak keributan. Sebelumnya, sempat bertengkar dengan Kuat Ma’ruf pada 7 Juli 2022 di Magelang.

Kuat Maruf juga ikut membawa mobil Alphard, yang ditumpangi istri Kadiv Propam. Saat di perjalanan diperintah awasi khusus untuk Yosua. Lantas saat dirumah Saguling, Ricky Rizal diperintah FS apakah bersedia menembak Yosua, namun menolak “tidak siap komandan”, hanya siap “memback up” bila Yosua melawan.

Akhirnya, Terdakawa (FS) perintahkan Richard Eliezer untuk menembak Yosua, dan yang bersangkutan menyatakan siap Komandan.

Dalam pembelaan Ferdy Sambo menyatakan, saat mendengar istrinya bercerita dirumah Saguling, bahwa PC mengaku diperkosa, ia sudah tidak berpikiran jernih. Sebelumnya, istrinya tidak sempat cerita kejadian yang dilakukan Yosua, saat menuju Depok pada sore hari, untuk latihan “Badminton” di Gedung Olahraga Brimob Kelapa Dua. Saat berangkat dari Saguling lewat Duren Tiga, ia melihat Yosua didepan pintu pagar, dari situlah amarah terdakwa sudah tidak terkendali.

Sontak, menyuruh Yosua masuk rumah jongkok diruang tamu (bawah tangga) rumah dinas, lantas meminta jawaban, apakah dia berani kurang ajar dengan istrinya, korban menjawab “kurang ajar bagaimana komandan?…mohon ampun…” tanpa mendengar penjelasan dan pembelaan korban, terdakwa perintahkan Eliezer, “ Hajar Chard…” dan saat Eliezer menembak berkali-kali sempat berkata , “Stop, berhenti…”.

Dalam pembelaaan Richard Eliezer, pada Rabu (25/1/2023), saat menembak J sempat minta ijin kekamar mandi, guna menenangkan diri, dan saat keluar, menembak dari jarak dekat, sambil menutup mata dan tidak menembak 4 kali dan hanya mengena 3 tembakan, dan sempat melihat J terkelungkup, dan masih bergerak-gerak. Saat itu, FS menembak Yosua ke arah belakang kepala dan mengambil senjata Yosua menembak ke arah tembok beberapa kali.

Setelah kejadian, saat diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, mengaku harus mengikuti rekayasa kejadian yang dibuatnya, dan sempat dijanjikan diberi uang, dan kompensasi lain lagi dan dijamin tidak akan menjalani hukuman dalam kasus “tembak menembak antar ajudan Kadiv Propam”, karena aman kasusnya akan dibuat SP3, karena telah membantu membela kehormatannya dan juga istrinya.

Richard sendiri mengaku tidak berani menolak perintah atasannya, sang jendral bintang Dua, sedangkan ia hanya polisi yang berpangkat Bharada Dua (Prajurit dua), itupun mengaku diterima lulus jadi polisi setelah mengikuti 4 kali test masuk polisi.

Menurut Kurnia Zakaria, Richard Eliezer sebagai terdakwa Justice Collaborator, tidak pantas dituntut hukuman 12 tahun penjara, dimana RE sebagai terdakwa mendapatkan hak imunitas sesuai Pasal 80 KUHP jo Pasal 51 KUHP.

RE justru menembak karena “ketidakmampuan menolak perintah”, bisa dibuktikan 3 tembakan tidak membuat langsung mati, korban hanya “koma” tetapi tembakan FS di belakang kepala yang sangat vital membunuh korban J.

Masalah senjata api, adalah senjata yang dibawa FS sendiri, saat turun dari mobil dan senjata api yang ada di pinggang korban sendiri. Jadi, walaupun korban dipinggangnya ada senjata tetapi tidak dipakai untuk membela diri, jadi bukti bahwa korban tidak merasa bersalah secara logika.

Dalam pembelaan terdakwa Putri, ia sempat marah kepada Sambo, mengapa cerita dilecehkan saat istirahat didalam kamar Duren Tiga. Lalu, kasus pelecehan seksual tidak terbukti, namun semata-mata hanya bersifat pengakuan belaka.

Tanpa bukti, PC membuat aduan Polisi di Magelang, maupun visum et repertum sebagai bukti kekerasan seksual, memang sulit dipercaya publik dan APH lainnya, apalagi saksi ahli Guru Besar tidak mendukung alibinya, bahwa pembunuhan berencana itu akibat tindakan perkosaan.

Putri dalam Nota pembelaan, tetap bersikukuh, bahwa Yosua telah memperkosanya saat di Magelang disiang hari, pada 7 Juli 2022, saat malamnya ada perayaan, 22 Tahun Perkawinan Sambo dan Putri, tetapi paginya (Sambo) harus pulang duluan ke Jakarta dengan pesawat, acara dinas.

Saat itulah, Putri sendirian dikamar atas, lantai dua, tiba-tiba Yosua memperkosanya sambil memegang senjata api. Dalam pembelaan Kuat Maruf merasa dalam ketakutan, dan hanya melaksanakan tugas sebagai sopir dan membela kehormatan (Putri).

Mengaku hanya diberi HP Iphone oleh Sambo, setelah kejadian itu, hilang entah dimana karena tidak bisa memakainya dan bingung kenapa ditahan sampai 5 bulan, tidak ketemu keluarga, karena sangat setia mengikuti skenario Sambo, sebagai tanda setia pembantu rumah tangga dan sopir keluarga.

Pihak publik dan Kurnia Zakaria sendiri menyakini Yosua Hutabarat dibunuh karena membocorkan “Kekaisaran Sambo” sebagai Kadiv Propam Mabes Polri sekaligus Kepala Satgassus Merah Putih yang “memback up” kejahatan besar Judi online, Pinjaman Online tidak berijin dan investasi bodong “trading money” dan melindungi DPO serta tidak menuntaskan kasus besar Narkotika dan mafia hukum yang dilakukan oknum kepolisian itu sendiri.

Dimana banyak indikasi para perwira polisi hidup “hedonisme” dan para istrinya “dalam akun sosialnya hidup sosialita high class”.

Satgasus hanya berhasil meredam penyebaran media sosial, aksi Radikalisme dan Terorisme. Dalam menuntaskan kasus Perdagangan Orang (Human Trafficking) TKI ilegal dapat dicegah, tetapi justru banyak TKA ilegal dari Asia Timur dan Tengah, justru banyak yang datang ke Indonesia dengan alasan visa wisata dan kerja profesional khusus, tetapi justru yang datang Tenaga kerja kasar (level buruh/kuli).

Rekayasa pembunuhan J yang diskenariokan itu kurang cermat, dan tidak sempurna, walaupun berpengalaman puluhan tahun sebagai anggota Polisi, tetapi Sambo tidak memiliki pengalaman diluar Jawa, termasuk di tanah kelahirannya sendiri.

Bisa dimungkinan, ia mendapat wilayah kerja dilahan basah, dan favorit. Karena, putra Mayjen Pol. Pieter Sambo mantan Kapolda Irian Jaya dan Sumatra Utara, dan istrinya Putri, anak Mantan Kasdam Jaya.

Ferdy Sambo lulusan Akpol Semarang tahun 1994, disebut 43 orang lulusan disebut Batalyon Tunggal Panaluan, praktis lulusan bergelar Sarjana Ilmu Kepolisan (S.I.K) dan meraih pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda).

Dalam catatan Kurnia, sudah ada 9 Jendral lulusan Akpol 1994 adalah :

Irjen Adi Deriyan Jayamarta, Suwondo Naninggolan, Roycke Hery Lange, Dwiyono, dan Irjen Slamet Uliandi, kemudian Brigjen Awal Chaeruddin, Dadang Hartanto, dan Brigjend Albert Sianipar (Adhi Mahayasa/lulusan terbaik), dan Irjen Ferdy Sambo sendiri.

Dalam pembelaannya, ada indikasi ancaman secara tersirat terhadap APH bahwa dirinya “pegang kartu truf” bagi Bareskrim Mabes Polri “mafia Hukum Ismail Bolong dan Bambang Kayun”,  bagi Kejaksaan Agung, Baintelkam dan Baharkam Mabes Polri sendiri sebagai Majelis Kode Etik Kepolisian yang telah PTDH (Pemecatan Tidak Dengan Hormat)“ ada rekayasa pembakaran gedung Kejagung pada Agustus 2020, dan gedung Baintelkam Mabes Polri bulan November 2022 lalu.

Dalam sidang tuntutan hukum penghalangan penyidikan “obstruction of Justice” dalam Tuntutan JPU, Kejari di sidang pada Jumat, 27 Januari 2023 dengan dugaan Pasal yang dilanggar dakwaan subsidair Pasal 221 KUHP, dan dakwaan primair Pasal 49 jo Pasal 33 UU No.19 tahun 2016, UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dituntut hukum 3 tahun penjara, dan denda 20 juta rupiah, subsider kurungan 4 bulan penjara, Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo dituntut 2 tahun penjara, dan denda 10 juta rupiah, subsider 3 bulan penjara. Sedangkan, terdakwa Arif Rachman dan Irfan Widyanto dituntut 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah subsider kurungan 3 bulan penjara.

Replik JPU terhadap Nota pembelaan terdakwa FS, RR dan KM, dimohonkan, namun ditolak Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dalam sidang pada Jum’at (27/1) kemarin, dan menguatkan tuntutan hukum terhadap FS, RR dan KM,” hal itu semua diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria selaku pakar hukum dan juga Dosen pada Universitas Bung Karno, Jum’at (27/1/2023).

(Rohman)

Polda Jatim Tetapkan MSA Sebagai Tersangka Curas di Rumdin Walikota Blitar

Januari, 27, 23

Surabaya – Cakranusantara.net | MSA ditangkap unit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim, dan ditetapkan sebagai tersangka Curas di Rumah Dinas (Rumdin) Walikota Blitar.

Petugas mulai mengendus keberadaan MSA sejak pukul 03.00 wib dan berhasil di tangkap pukul 11.00.

Hal ini disampaikan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Toni Harmanto, pada Jum’at (27/1/2023) di Gedung Tribrata Mapolda Jatim.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Toni Harmanto mengatakan, MSA ditangkap terkait keterlibatan dalam kasus pembobolan Rumdin, Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar.

“Ia memastikan menangkap mantan MSA, dalam keterlibatan kasus pencurian dan kekerasan (Curas) di Rumah Dinas Wali Kota Blitar,” lanjut Irjen Toni.

Jadi, ia menegaskan dengan fakta dan bukti-bukti yang ada dan diperoleh. Sehingga, kita yakini, dan memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam pencurian dan kekerasan di Rumah Dinas Wali Kota Blitar,” tambahnya.

Lanjut Kapolda menjelaskan, MSA merupakan otak pembobolan Rumdin Walikota Blitar, ia memberikan informasi kepada pelaku atau eksekutor dari dalam lapas.

“Berdasar pemeriksaan, intensif dari para pelaku, yang sudah kita tangkap sebelumnya, dan kita pastikan mereka bertemu, dan berkomunikasi di Lapas, memberikan informasi tempat penyimpanan uang, dan waktu yang baik untuk melakukan aksi itu,” tandasnya.

Sementara Dirreskrimum Kombes Pol Totok Suharyanto menambahkan, MSA yang pernah dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sragen, kasus suap pada 2018 lalu merupakan informan kelima pelaku yang melakukan perampokan pada 12 Desember 2022 lalu,” kata Kombes Totok.

Samanhudi mengetahui profil kelima tersangka yang memang spesialis rampok pada Agustus 2020, mereka bertemu di satu Lapas Sragen, disitu MSA membeberkan informasi hingga waktu yang pas untuk eksekusi.

“Diawali dari situ sampai Februari 2021, tersangka yang kemarin kita tangkap lebih dulu, sedang menjalani hukuman pidana di LP Jawa Tengah. Disitulah mereka ketemu, dan memberikan informasi, selanjutnya tersangka satu tim 5 orang itu melakukan tindak pidana Curas di bulan Desember 2022 kemarin,” tambahnya.

Sementara MSA yang mengenakan pakaian hitam dan celana jins dengan kondisi kedua tangan diborgol saat ditanya wartawan mengaku dirinya tidak tahu apa-apa.

“Opo? saya gak tahu, saya gak tahu. Sopo sing balas dendam?,” kata pria berkumis tebal itu.

Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman untuk membuktikan apakah MSA merupakan dalang dalam kasus ini, dan mengungkap adanya tersangka lain.

Dalam kasus ini, penyidik menerapkan Pasal 365 Juncto Pasal 66 KUHP terkait dengan membantu melakukan tindak pidana dengan memberikan keterangan lokasi, waktu dan kondisi lokasi.

(*/Rmn)

Pererat Kekeluargaan Dankoharmatau Gowes Bersama Anggota

Januari, 27, 23

Bandung – Cakranusantara.net | Untuk mempererat rasa kekeluargaan, sekaligus untuk kebugaran dan kesehatan Komandan Koharmatau Marsda TNI Bambang Triono. Mengadakan gowes bersama para pejabat dan anggota Koharmatau dengan mengambil Start dan Finish di Teras deli kota baru Parahyangan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Wadan Koharmatau Marsma TNI Joseph Rizki Prabowo, Ir Koharmatau Marsma TNI Didik Bangun Rahardjo serta para pejabat Koharmatau, Jumat (27/1/2023).

Sebelum start dimulai, dilaksanakan pengecekan kesehatan oleh tim kesehatan Koharmatau dan dilanjutkan pemanasan. Kegiatan bersepeda ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran dan imunitas tubuh agar badan tetap sehat sehingga dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik.

Gowes ini merupakan olahraga bersepeda sambil menikmati indahnya pemandangan pagi hari yang sejuk dan menyenangkan.

“Dankoharmatau Marsda TNI Bambang Triono berharap, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan,” jelasnya.

Kegiatan kebersamaan sambil berolahraga seperti ini akan terus kita laksanakan agar terbina kekompakan dan suasana kerja yang nyaman,” tegas Dankoharmatau

(*/Rmn)

Reskrim Polda Jateng Terkesan Tebang Pilih Dalam Menertibkan Tambang Galian C Ilegal di Pati

Januari, 27, 23

Pati – Cakranusantara.net | Kepolisian Daerah (Polda) terkesan tebang pilih dalam menertibkan para pelaku penambang ilegal. Pasalnya, tidak sedikit penambang besar (sudah lama) yang belum berizin, dan tidak diapa-apain, tapi kenapa mereka yang kecil-kecil ditumbalkan.

Hal itu diungkapkan Slamet Widodo yang akrab disapa Om Bob selaku pengamat hukum asal pati. Masih lanjutnya, kasian Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Pati, Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama yang baru dilantik pada Jum’at (20/1/2023) lalu di Mapolda Jateng, jika sampai dituduh telah menerima atensi dari para pelaku penambang ilegal itu.

”Karena Reskrim Polda terkesan hanya tebang pilih. Lalu apakah mereka yang sudah berijin tidak punya kesalahan, jika itu diungkap. Seperti, titik kordinatnya, apakah masih sesuai atau tidak,” lanjutnya, Jum’at (27/1/2023).

Di wilayah Kecamatan Sukolilo juga ada pelaku usaha galian C yang belum memiliki izin sendiri (nginduk), dan apakah itu diperbolehkan dalam segi aturan.

“Wilayah Kecamatan Tlogowungu juga ada, diduga sudah keluar dari titik koordinat yang ia izinkan, dan apakah tahapan perijinannya juga sudah dilalui semua,” tanyanya.

Selain itu, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang ia gunakan, apakah itu minyak Industri, ataukah hasil ‘nyedot’ dari tangki Dump Truk (armada pengangkut), Bus atau Mobil jenis solar lainnya, yang telah ia gunakan untuk belanja Solar Subsidi.

”Karena setau saya. Seharusnya BBM yang bisa digunakan adalah solar industri, yang dilengkapi dengan tangki pendam, bukan hasil ‘nyedot’,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media belum konfirmasi lebih lanjut terkait hal tersebut ke Polda Jateng.

Foto pelengkap berita : hasil tangkapan screenshot dari portal berita mondes.co.id pada Senin (6/6/2022) pukul 12:13.

(Rohman)

Kurnia Zakaria : Kasus Ruginya 24 Nasabah Astralife Jatim

Januari, 27, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | PT. Asuransi AstraLife tidak mau membayar klaim pengembalian polis asuransi jiwa 24 nasabahnya di Jawa Timur, dengan total sebesar 1,2 miliar rupiah sejak Agustus 2022 lalu.

Pihak (24 orang) nasabah AstraLife bersama Ketua YLKI Surabaya sudah berusaha meminta bantuan Walikota setempat, Ketua DPRD, Gubernur Jawa Timur (Jatim), DPRD Provinsi, Kapolda, Kepala OJK, Kementerian Keuangan dan Presiden Joko Widodo sendiri.

24 orang nasabah sudah merasa membayar kewaajiban melalui agen asuransi AstraLife di Surabaya sendiri baik secara langsung maupun lewat aplikasi resmi PT. Asuransi AstraLife MyAstraLife.

Persoalan klaim dan pengembalian polis AstraLife bermula dari 24 orang nasabah, yang hingga Agustus 2022 tidak punya bukti kartu/sertifikat, dan bukti pembayaran premi belum diterima.

Justru Presiden Direktur AstraLiffe Windawati Tjahjadi melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan menyatakan, masalah ada pelanggaran fraud itu dilakukan agen asuransi AstraLife Surabaya, dan pihaknya telah melaporkannya ke polisi tertanggal 18 Januari 2023 lalu.

AstraLife tidak mungkin menipu 24 nasabah, karena menurut pengakuannya, ia mempunyai 3.720.000 orang nasabah tertanggung AstraLife.

PT. Asuransi Astra Life (PT. Asuransi Jiwa Astra) berdiri pada tahun 2014 berdomisili di Jl. Sultan Iskandar Muda, Kav.V-TA Pondok Indah, Jakarta Selatan, 12310, dan menggunakan teknologi digital melalui aplikasi MyAstraLife baik untuk pendaftaran, pembayaran, klaim, sertifikat polis, promosi, dan korespondensi virtual antara korporasi dan tertanggung (e-commmerce).

Saham pendiri 49,99% milik PT. Astra International Tbk/Multi holding ATPM mobil/motor/alat berat/sparepart/tol/kontraktor (general trading/multi finance), saham 49,99 milik PT. Sedaya Multi Investama (Astra Financial berdiri tahun 1981 yang mempunyai saham di AstraLife, Garda Oto/

PT. Asuransi Astra Buana dan PT. Surya Artha Nusantara Finance/Lease Astra) dan saham 0.02% dimiliki Koperasi Astra Internasional dengan layanan jasa asuransi jiwa, kesehatan, unit link investasi kecelakaan asuransi jiwa, asuransi jiwa syariah, program kesejahteraan karyawan (employee benefit group business), dana pensiun DPLK Astra. Per September 2022 total aset 7,54 triliun rupiah dan angka solvabilitas/RBC AstraLife 268%.

Untuk modal investasi tercatat tahun 2021 sebanyak 5,309 trilyun rupiah, pada tahun 2022 menjadi 5,752 milyar rupiah dan modal non investasi/barang jasa tercatat tahun 2021 sebesar 1,424 trilyun, tahun 2021 menjadi 755 juta rupiah.

Aset yang dimiliki tahun 2021 6,733 trilyun, tahun 2022 menjadi 7,508 trilyun dengan rasio kecukupan investasi 2021-2022 dari 256% turun sekitar 196%. Rasio likuiditas tahun 2021-2022 dari 182% naik sedikit 188%. Rasio pembayaran ivestasi dengan pendapatan premi netto 2021-2022 hanya -4,1% ke 8%. Rasio beban dengan pendapatan premi netto tahun 2021-2022 dari 103% naik 104% saja.

Dewan Komisaris AstraLife Suparno Djasmin (presiden komisaris) didampingi komisaris indenpenden Benny Redjo Setyono, Yulian Noor, Auddie Alexander Wiranata. Dewan Dreksi AstraLife sebagai Presiden Direktur Windawati Tjahjadi didampingi direktur Stephanie Asrvianti Gunadi, Cornelius Nangoi, Sri Agung versi Laporan Keuangan, sedangkan Website AstraLife Sri Agung tidak ada, yang tercantum Hary Santoso dan Christopher Pangestu.

Ini juga hal menarik, data perubahan Dewan Direksi tanpa ada berita acara rapat umum pemegang saham. Apakah ini berkaitan dengan rumor AstraLife akan dijual /Take over pihak lain, menurut Bloomberg setelah hasil audit nilai Astra Life hanya bekisar US$ 500 juta.

Menurut Kurnia Zakaria justru Asuransi AstraLife menggunakan sistem e-commerce- e-business dalam menggunakan aplikasi MyAstraLife justru menghindari fraud pihak korporat maupun agen asuransi, juga menghindari adanya miskomunikasi antara penanggung dan tertanggung, dan ada bukti siapa yang dianggap bersalah bila timbul sengketa antara penanggung dan tertanggung, dan masalah lainnya.

Dalam laporan keuangan pada 30 September 2022 AstraLife membukukan kerugian 101,69 miliar rupiah, sedangkan setahun sebelumnya sebesar 89,9 miliar rupiah. Beban biaya klaim dan manfaat nasabah ke pencairan polis asuransi naik dari 3,11 triliun rupiah menjadi 3,48 triliun rupiah. Bayar klaim dari 523,67 miliar rupiah turun menjadi 505,83 miliar rupiah.

Fraud Asuransi /Kecurangan adalah :

1. Menyembunyikan fakta material oleh pihak tertanggung

2. Merekayasa klaim asuransi baik oleh tertanggung maupun penanggung berupa;

a. Periode mempelajari polis

b. Cek data polis asuransi dan non finansial

c. Cek manfaat asuransi yang diterima

d. Berapa premi yang harus dibayarkan diganti klaim

e. Cari tahu apa saja yang menjadi pengecualian dalam asuransi jiwa

f. Besaran biaya yang diberlakukan

Fraud Kecurangan Agen Asuransi lakukan umumnya :

1. Menyarankan calon nasabah untuk tidak menyatakan kondisi kesehatan yang sesungguhnya ketika mengisi formulir aplikasi polis

2. Agen asuransi menyimpan premi untuk diisi sendiri dan tidak meneruskannya pada perusahaan asuransi yang bersangkutan (agen asuransi berbagai perusahaan asuransi).

3. Ketika nasabah mau meng-upgrade atau downgrade polis agen malah agen menawarkan dan menerbitkan polis yang baru berafiliasi dengan perusahaan investasi ataupun bank.

4. Agen asuransi juga gemar menyarankan nasabahnya untuk berpindah-pindah jenis asuransi dan tidak bisa dihubungi bila tertanggung mau mengajukan klaim polis

5. Agen asuransi tidak menjelaskan secara rinci, mendetail dan risiko tentang produk asuransi yang ia jual/prospek, khususnya sistem asuransi investasi atau unit asuransi link.

Masalah persoalan hukum, Asuransi ada dalam Buku I Bab IX Pasal 246 s/d 286 dan Bab X Pasal 592 s/d 695 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). UU Asuransi adalah UU No.40 Tahun 2014.

Permasalahan Fraud dalam asuransi disebebkan ada beberapa teori :

1. Ada niat dan kesempatan pelaku

2. Ada keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan pengungkapan

3. Tekanan, kesempatan, rasional

4. Monopoli, kebijakan, akuntabilitas pertanggungjawaban,

5. Kinerja dengan kemampuan dan motivasi

6. Rasionalitas dan kapabilitas

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No46/SE.OJK.05/2017 tentang penerapan strategi anti fraud di Perasuransian :

1. Pencegahan

2. Deteksi

3. Investigasi

4. Pelaporan

5. Sanksi

6. Pemantauan

7. Evaluasi

Sanksi pidana dalam tindak pidana Asuransi diatur pada Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, Pasal 381 KUHP tentang Perbuatan curang dan Pasal 75 s/d 78 UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, UU No. 11 Tahun 2020 jo Perpu No.2 Tahun 2022 dan UU No.30 Tahun 2022. Untuk sanksi perdata Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUHPerdata (BW) jo Pasal 1365 KUHPerdata.

Sanksi Administrasi tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 40 tahun 2014 jo Peraturan OJK No.17 /PO.OJK.05/2017 tentang i Agen asuransi nakal dan curang.

Masalah AstraLife OJK dan Kementerian Keuangan harus melakukan investigasi dibantu Asosiasi Asuransi Jiwa indonesia (AAJI) dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) serta PPATK dan Maskapai Perusahaan asuransi.

Pihak Penyidik harus mempunyai keahlian di bidang asuransi dan Tindak Pidana Ekomoni Khusus, Direktorat Reserse Tindak Pidana Ekonomi. Menteri perekonomian harus turun tangan karena saat bersamaan masalah perusahaan asuransi likuidasi seperti tanpa ada penyelesaian bagi nasabah seperti Asuransi Jiwa bersama Bumiputera 1912, Jiwasraya, Asabri, Bringin Life, Wanartha Life, Bumi Asih Jaya, Kresna Life, Aspan, Jasindo, Reasuransi Nasional, BakrieLife.

Ciri perusahaan asuransi bermasalah adalah :

1. Tidak terdaftar di OJK

2. Memiliki reputasi buruk

3. Sulit melakukan klaim asuransi

4. Menerima banyak testimoni negatif

Prinsip kegiatan Usaha Asuransi ;

a. Insurable Interset (kepentingan yang dipertanggungkan)

b. Utmost Good Faith (kejujuran sempurna)

c. Indemimnity (Prisip ganti rugi)

d. Subrogation (pengalihan hak tertanggung kepada penanggung premi)

e. Contribution (Tertanggung mengklaim boleh lebih dari satu perusahaan asuransi/bayar premi polis lebih dari satu perusahaan)

6. Proximate Cause (kausa proksimal/ pemeriksaan investigasi klaim),” hal itu diungkapkan secara rinci oleh Dr. Kurnia Zakaria selaku pakar hukum dan juga Dosen di Universitas Bung Karno pada Selasa, 24 Januari 2023.

(Rohman)

Satgas Pamtas Yonif 132/BS Menggelar Karya Bhakti di Distrik Mannem

Januari, 27, 23

Keerom – Cakranusantara.net |  Satgas Pamtas Yonif 132/BS bersama masyarakat Distrik Mannem menggelar kegiatan Karya Bhakti pembersihan lingkungan di Jl.Trans Jayapura – Wamena, Kabupaten Keerom, Papua, Pada Kamis (26/01/2023) kemarin.

Sebagai wujud kepedulian terhadap kebersihan lingkungan di perbatasan Papua, Satgas mengajak masyarakat untuk melaksanakan Karya Bhakti membersihkan bahu jalan, kegiatan dipimpin oleh Kepala Kampung Anaris Puaga.

Selain untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan kenyamanan saat berkendara, Karya Bhakti juga merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat guna memelihara kekompakan dan senergitas TNI-masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.

”Kegiatan tersebut dilaksanakan guna membina kebersamaan sehingga terciptanya hubungan erat antara TNI dan masyarakat,” ungkap Serda Nover.

Masyarakat menyambut dengan sangat baik kegiatan ini dikarenakan pekerjaan yang mereka anggap berat menjadi ringan dan cepat apabila di selesaikan dengan cara gotong royong.

Kepala kampung piyawi mewakili warganya mengucapkan terimah kasih kepada Satgas Pamtas Yonif 132/BS atas dedikasi yang selama ini diberikan untuk kesejahteraan kampung.

“Ia mengucapkan terimah kasih yang sudah membantunya, mulai pengobatan, hingga karya bakti membersihkan jalan, semoga ini semua dapat kita lestarikan,” tutur Anaris Puaga.

(*/Rmn)

Dr. Kurnia Zakaria : Pengaruh Kerjasama Belateral RI Dengan Demokratik Timor Leste

Januari, 26, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Invasi Indonesia memasuki Timor Leste sejak 7 Desember 1975 hingga 17 Juli 1976, dengan Operasi Seroja atas permintaan rakyat Timor Leste dibawah Pimpinan Arnaldo dos Reis Araujo dan Francisco Xavier Lopes de Cruz sebagai ketua Partai Klibur Qcan Timor Asuawan (Kota), Uni Demokrasi Timor Party (UDT), dan Associacau Popular Demoradea de Timor pro Referendo (Apodeti), yang menyatakan ingin bergabung ke Indonesia atas amanat Deklarasi Balibo 30 November 1975 dengan dukungan Amerika Serikat (AS) dan Australia dengan dalih antikolonialisme dan antikomunis untuk mengulingkan pemerintahan Fretilin (Freete Revolucianaria de Timor Leste Independen), atau Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste yang berhaluan Komunis.

Dalam Revolusi Bunga mengkudeta Gubernur Jendral Portugis (Portugal) Lemus Pires berkedudukan di kota Dili pada 28 November 1975 diana Fretelin yang memberontak sejak tahun 1974, di Pulau Timor, dimana Portugal menduduki sejak tahun 1520 dan tahun 1859 berbagi daerah jajahan dengan Hindia Belanda (pemerintahan kolonial VOC Kerajaan Belanda).

Tahun 1942-1945 pernah diduduki Pemerintahan Militer Kekaisaran Jepang. Akan tetapi sejak tahun 1945 kembali diduduki Portugal atas seijin sekutu. Tahun 1976 Timor Leste resmi menjadi Provinsi ke-27 Republik Indonesia hingga 1999 pada 30 Agustus 1999 ditetapkan sebagai hari penyelenggaraan pemungutan suara Referendum Rakyat Timor Timur berjumlah 450 ribu penduduk. Apakah tetap bergabung ke Indonesia atau merdeka?. Dan pada 4 September 1999 Sekjen PBB Koffi Annan mengumumkan bahwa hasilnya 78,5% pro merdeka, 21% memilih otonomi dan tetap bergabung ke Republik Indonesia (RI) dan sisanya bergabung ke Portugal.

Kemudian pada 20 Mei 2002 ditetapkan sebagai hari kemerdekaan negara Republik Demokratik Timor Leste dengan Presiden Xanana Gusmao. Tahun 2006 Timor Leste mengadakan perjanjian dengan Australia The ‘Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea‘ (CMATS) tentang tambang gas dan minyak di Laut Timor.

Tetapi sejak tahun 2004 Timor Leste terlibat perang dingin dengan Australia karena merasa dicurangi dalam membantu pembangunan dan hasil tambang Minyak dan Gas (Migas) Laut Timor hingga dibawa sengketa antar Negara (Mahkamah Internasional/ PBB di Den Haag Belanda) sejak tahun 2015. Dan tahun 2007 Timor Leste membatalkan secara sepihak perjanjian CMATS.

Presiden Timor Leste Pertama Tahun 1975 dari Fretilin Francicus Xavier de Amaral ditangkap dan ditahan, hingga 1976 saat dibebaskan ABRI dan mendirikan Partai baru ASDT. Paglima perang Fretilinnya sendiri dianggap berkhianat Aquiles diduga dibunuh atau hilang dihutan. Hampir 50 ribu hingga 80 ribu rakyat anti Komunis Fretilin dibantai/ dibunuh dan hilang.

Tentara Fretilin sendiri berkekuatan 200 ribu tentara milisi. Dan saat perang saudara Fretilin dan tentara Portugal dengan tentara Pro Indonesia (milisi) dibantu ABRI masa periode 30 November 1975 hingga 20 September 1995 diduga ada 183 ribu orang terbunuh, sehingga Dewan Keamanan PBB membentuk Pasukan Perdamaian PBB Interfet (International Force UN for East Timur).

Bahasa resmi negara Timor Leste menggunakan bahasa Portugis dan bahasa Tetun dengan mata uang Dolar AS. Pangan dan sumber bahan baku tergantung dari Australia dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Untuk Agama resmi negara Timor Leste adalah Kristen Katolik sebanyak 90%, Kristen Protestan 5% dan Islam 3%. Lagu kebangsaan negara Patria (Tanah Air) karya Francisco Borja de Costa. Sensus penduduk tahun 2022 terdata 1.340.434 jiwa. Pendapatan perkapita 2.741,39 US$ pertahun 2022 menurut Bank Dunia.

Perkembangan kerjasama Internasional, antara Indonesia dan Timor Leste adalah membantu Timnas sepakbola Timor Leste diterima menjadi anggota Association Football Asian (AFC) sejak tahun 2002, Piala Asia 2004, dan Piala AFF (Regional piala ASEAN) 2004, dan SEA GAMES pada 2004.

Sedangkan Timor Leste secara resmi menjadi anggota ke-11 Asean (Association of Souttheast Asian Nations) pada 11 November 2022 saat KTT Asean di Phom Penh Kamboja. Timor leste resmi mendaftar sebagai anggota Asean sejak tahun 2011, walaupun sejak Tahun 2002 semua negara Asean mengakui kemerdekaan Timor Leste.

Tahun 2005 diterima menjadi anggota Asean Regional Forum “Treaty of Aminity and Cooperation”. Alasan Timmor Leste baru resmi menjadi anggota Asean ke-11 tahun 2022, karena ada penolakan dari Singapura dan Laos, karena Timor Leste secara Gross Domestic Product (GDP) sangat rendah, dikhawatirkan membebani keuangan Asean.

Meskipun 2 Juli 2002 di Jakarta resmi dibukanya hubungan diplomatik Indonesia -Timor Leste dengan ditandatangani Joint Communique Concerning Diplomations Relations between The Republik of Indonesia and the Democtaric Republik of East Timor, antara Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Xanana Gusmao pada 19 Agustus 2011, dan ditandatangani persetujuan kerjasama pertahanan Indonesia dengan Timor Leste di Indonesia.

Tahun 2013 Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak mendatangi Presiden Susilo Bambang Yudhuyono di Istana Merdeka, mereka membicarakan hubungan kerjasama ekonomi dan investasi (Indonesia di Timor Leste) dan membantu Timor Leste menjadi anggota Asean.

Di Istana Bogor, pada 19 Juli 2022. Presiden Joko Widodo dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menandatangani perjanjian kerjasama di bidang Ekonomi dan investasi, Transportasi dan pembukaan pos lintas batas Negara, antara RI dengan Timor Leste.

Dalam hubungan konflik terbuka Indonesia dan Timor Leste sempat terjadi, tentang daerah perbatasan antar negara, berdasarkan Konvensi Traktat tahun 1904 dengan PCA Tahun 1914.

Tawuran antar Desa di batas negara terjadi pada 31 Juli 2012, antara penduduk Desa Haumei Ana Bikomi Utara, kabupaten Timor Tengah Utara NTU (RI) dengan penduduk dusun Passabbe Distrik Oecussi Timor Leste disebabkan, pembangunan Kantor Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina milik (Timor Leste) di wilayah daerah hijau RI.

Timor Leste dan 14 Oktober 2013 tawuran antara warga Nelu NTT dengan warga Leobatan Timor Leste, dimana TNI Satgas Pamtas sempat saling tembak dengan Cipol polisi perbatasan Timor Leste akibat ada dugaan penduduk Leobatan mengambil 19 ekor sapi yang masuk wilayah Timor Leste. Penyebab utama konflik antara Indonesia dengan Timor Leste :

1. Belum tuntasnya deliminasi perbatasan antara dua negara walaupun ada Nota Kesepahaman Tahun 2005 dilokasi :

a. Antara dusun Noelbesi Citrana desa Netemnanu Utara Antoang Timur Kabupaten Kupang NTT dengan distrik Oecussi dimana daerah persawahan sungai Noelbesi

b. Antara dusun Bijaelsunan Oben kabupaten Timor Tengah Utara NTT dengan distrik Oecussi sepanjang 2,6 km (42,7 ha dimana 489 bidang lahan tanah)

c. Antara dusun Delomil Memo Kabupaten Belu NTT dengan distrik Bobonaro sepanjang 2,2 km (41,9 ha sepanjang sungai).

2. Perebutan daerah netral antara penduduk indonesia dan Timor Leste.

3. Dendam perang saudara pasca referendum antara milisi pro Integrasi dengan tentara Fretilin.

4. Banyaknya jalan tikus untuk penyelundupan barang antar kedua negara dimana barang dari Indonesia harganya tinggi bila dijual resmi di Timor Leste.

Keuntungan kerugian Provinsi Timor Timur menjadi negara Republik Demokratik Timor Leste bagi Indonesia adalah :

1. Dampak bagi APBN Indonesia berkrang dan tidak lagi terbebani dengan Dana Proyek Pembangunan Timor Timur dan bantuan DAK DAU bagi APBD Timor Timur lagi.

2. Nama Indonesia bisa dipulihkan citra RI yang selalu dikritik tentang HAM rakyat Timor Timur dan daerah opedari luar negeri rasi militer TNI (d/h ABRI), terutama akibat penembakan 273 orag tewas pro merdeka akibat kerusuhan Santa Cruz Dili 12 November 1991 saat demontrasi penuntutan keadilan hukum kematian Sebastio Gomes.

3. Tidak ada laginya tekanan publik politik dan embargo senjata akibat penindasan HAM dan daerah operasi militer TNI.

4. Menjaga keutuhan NKRI karena rakyat Timor Timur merasa berbeda dengan RI dimana berbeda keturunan ras Melayu Polynesia dan kultur budaya lebih Portugis.

5. Kehilangan konsensi minyak bumi dan gas alam di Laut Timor bagi Pertamina dan PGN.

6. BUMN Indonesia berinvestasi lebih bebas mencari keuntungan korporat.

7. Memancing keingian merdeka bagi rakyat Papua dengan mendirikan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organinisasi Papua Merdeka yang kita sebut teroris Kelompok Kriminal Bersenjata walaupun provinsi Irian Jaya dimekarkan menjadi Provinsi Papua beribu kota Jayapura, Papua Barat beribukota kota Manokwari, Provinsi Papua Selatan beribukota kota Merauke, Provinsi Papua Tengah beribukota kota Nabire, Provinsi Papua Pegunungan beribukota kota Jayawijaya, dan Provinsi Papua Barat Daya kota Sorong.

8. Pecahnya komunikasi persaudaraan kerabat dan putusnya hubungan perkawinan rakyat Timur Timor sendiri dan sering terjadi tawuran antar warga desa perbatasan negara.

9. Tergantungnya hasil bumi dan kebutuhan sembako dari NTT karena ketidakdayaan hasil sumber alam dan pengangguran yang tinggi di Timor Leste,” hal itu diungkapkan secara rinci oleh Dr. Kurnia Zakaria selaku pakar hukum dan juga Dosen Universitas Bung Karno pada Rabu, 18 Januari 2023.

(Rohman)

Antiklimaks JPU Kejari Jaksel, Kurnia Zakaria : Tuntutan Kasus Brigadir J Mengecewakan

Januari, 26, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Tuntutan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri  (Kejari) Jakarta Selatan (Jaksel) dengan dakwaan Primair terbukti melangar pasal 340 KUHP (UU No.73 Tahun 1958 jo UU No.1 tahun 1946) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sangat mengecewakan publik.

Hal itu diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria, masih lanjutnya, terdakwa Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal yang hanya dituntut 8 tahun penjara di  Pengadilan Negeri (PN) Jaksel pada Senin (16/1/2023).

Kemudian tuntutan Hukum terhadap terdakwa Putri Candrawathi dituntut “terlalu ringan” juga hanya 8 tahun penjara. Sedangkan, terdakwa “justice collaborator” Richard Elizer justru lebih berat, dituntut 12 tahun penjara, dan terdakwa Ferdy Sambo dituntut hukuman seumur hidup.

Tuntutan hukum JPU Kejari Jaksel dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dianggap ringan, akan tetapi malah “memperberat sanksi pidana” Eliezer, yang sudah membuka tabir rekayasa kejadian tembak menembak pada 8 Juli 2022 yang lalu, di Rumah dinas Kadiv Propam Mabes Polri, Duren Tiga, No.46 dan rekayasa kejadian rudapaksa Putri Candrawathi oleh Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) dimana terbongkar adanya kejadian pembunuhan berencana olehnya.

Dalam pasal 10a UU No.31 tahun 2014 tentang UU perubahan UU No.13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, “justice collaborator” bisa dikenakan tuntutan pidana bersyarat khusus, hukuman percobaan, dan hukuman pidana paling ringan dari terdakwa lainnya apalagi terbukti dalam pemeriksaan persidangan, bagaimana kejujuran dan kekonsistenan antara pernyataan di surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) baik sebagai saksi maupun tersangka maupun pernyataan lisan di persidangan sering membantah keterangan saksi yang tidak sesuai kenyataan dan tetap konsisten dalam memberi keterangan terdakwa.

Pengakuan awal Elizer dihadapan penyidik Satuan Tugas (Satgas) Mabes Polri dihadapan Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto dan dihadapan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengungkap kejadian sebenarnya.

Saat persidangan informasi awal Elizer menjadi pedoman, menyakini Majelis Hakim dan Tim JPU mencerca para saksi dan terdakwa, dalam menemukan kebenaran materiil fakta kejadian dan analisa yuiridis persidangan di PN Jaksel sejak Senin (17/10/2022) lalu.

Akibat ada pengakuan awal Richard yang mengungkapkan, kejadian tembak menembak itu rekayasa, persis seperti dugaan awal saya saat ulasan diliput media online, hasil wawancara saya secara telepon maupun podcast bulan Juli 2022 lalu. Kejadian itu penuh keganjilan dan ketidakwajaran, berdasarkan pendidikan hukum dan ilmu sosial selama ini di kampus UP dan UI dan bekerja di perusahaan BUMN maupun swasta.

Selain itu, ia punya pengalaman mengajar dilingkungan kantor kepolisian maupun di markas militer dan sejak tahun 2003, dan praktek advokat sejak tahun 1998, itu memperkuat dugaan disitu ada keanehan dalam keterangan Persnya, baik dari Karo Penmas Divisi Humas Polri maupun Kapolres Metro Jakarta Selatan sendiri.

Dugaan terdakwa Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan berupaya menghalang-halangi penegakan hukum proses penyelidikan dan penyidikan “obstruction justice” yang dibantu atas perintah. Dan dilakukan oleh oknum aparat kepolisian, baik dari Divisi Propam, Humas dan Cybercrime, maupun Bareskrim yang dibantu Satreskrim Polres Metro Jaksel, diduga telah membuat rekayasa kejadian gagal total (Gatot) dan 97 anggota Polri diproses Kode Etik.

Perlindungan saksi dari LPSK, Wakapolri dan Kabareskrim Polri terhadap terdakwa Eliezer dan Kejari Jaksel sekan-akan hanya bersifat formalitas belaka tetapi tidak ada pembelaan penuntutan ringan terhadap “justice collaborator“. Percuma pelaku berkata jujur dan membuka rahasia, tetapi tidak ada timbal balik dari aparat penegak hukum sendiri.

Dalam surat tuntutan (JPU) terhadap terdakwa (Putri Candrawathi) jelas dinyatakan ada dugaan perselingkuhan antara korban dengan terdakwa PC, dimana PC menggoda korban (ajudan merangkap sopir) pribadinya.

Tuduhan (PC) di rudakpaksa tanpa adanya barang bukti dan saksi, juga tidak ada bukti tertulis (surat visum et repertum maupun laporan polisi), sebelum kejadian waktu itu. Dalam pemeriksaan di persidangan ada keterangan saksi/ terdakwa Kuat Ma’ruf dan saksi ART Susi, hanya melihat korban pernah berusaha mengangkat (PC) jatuh di dapur.

Kuat Maruf dan saksi lainya juga pernah melihat korban berusaha membangunkan (PC) yang tertidur di sofa untuk pindah ke dalam kamar, dan mengetahui antar mereka dalam kamar selama beberapa menit. Ada dugaan memiliki “kedekatan khusus” sejak awal.

Dugaan hukuman seumur hidup buat Ferdy Sambo, dan hukuman di atas 4 tahun penjara bagi Elizer, sudah saya prediksi sejak awal, akan tetapi tuntutan JPU terhadap Eliezer yang lebih berat dari Kuat Makruf, Ricky Rizal maupun Putri Candrawati itu diluar prediksi.

Sedangkan, dalam memberi keterangan para terdakwa KM, RR, PC dan FS (selain Eliezer) dianggap berbelit-belit, tidak jujur, berbohong dan ada upaya untuk meyakinkan JPU, juga Majelis Hakim maupun publik, bahwa pembunuhan korban itu akibat perbuatannya sendiri, yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap PC, termasuk kebohongan terhadap Eliezer untuk dapat melaksanakan perintah “mulia”, membela kehormatan istri atasan sendiri dan dijanjikan materi dan jaminan bebas dari hukuman penjara dan kemungkinan akan kemudahan kenaikan pangkat dan tempat kerja yang diinginkan.

Walaupun Richard dalam keadaan tertekan secara psikis, dan atas perintah melakukan penembakan tetapi ternyata dalam keterangan sebagai saksi mahkota maupun terdakwa mengakui menembak dalam keadaan menutup mata dan menembak berkali-kali tanpa sadar karena takut dan resikonya.

Namun, Kurnia Zakaria menyayangkan, hal itu tidak terungkap di persidangan, kasus perselingkuhan PC dan FS sebenarnya sesuai “Requisitoir”, terdakwa PC dan alasan sebenarnya FS berencana membunuh korban apakah marah karena ada hubungan khusus istrinya dengan korban, atau korban diduga membocorkan rahasia penyalahgunaan jabatan dan wewenang.

Ferdy Sambo, selama ini, keluar rumor yang terdapat dari berbagai sumber terbongkarnya dugaan Mafia Kasus Kekaisaran Sambo, backing Judi Online dan Investasi Bodong. Perlindungan DPO Tipikor dan TPPU yang belum dapat dikonfirmasi kejelasan bukti dan kebenarannya.

Akan tetapi, dimana banyaknya laporan yang diterima Divisi Propam Polri, bahwa banyak oknum polisi dianggap terbukti melanggar kode etik, dan hidup hedonisme sebagai pelindung kejahatan dari oknum bintara, tantama tingkat polsek, hingga Perwira Tinggi Polri. Dimana cukup melihat standar kehidupan oknum polisi dan keluarganya, antara biaya hidup beserta keluarganya dengan gaji dan tunjangan ditambah remunerasi/ bonus jabatan/ honorarium khusus perbulan yang diterima oknum polisi sudah sesuai, tidak dengan biaya hidup keluarganya dan apakah ada anaknya yang sekolah diluar negeri dan mahal, dengan gaya hidup mewah.

Apakah ia punya penghasilan tetap, dari luar kedinasan yang legal tanpa menganggu kepentingan sebagai Polisi. Kasus Hendra Kurniawan, Teddy Minahasa, Bambang Kayun, serta Ismail Bolong memperkuat adanya dugaan mafia makelar kasus di tubuh kepolisian.

Dulu kasus Susno Duadji, Napoleon Bonaparte. Djoko Susilo, Prasetijo Utomo, Samuel Ismoko, Suyitno Landung, Dalizon dan lainnya, telah dianggap mencoreng citra Polri. Hal itu, juga belum hilang dari ingatan, namun selalu saja timbul nama oknum baru anggota polisi yang melanggar hukum. Belum lagi oknum anggota Polisi sebagai pemakai dan pengedar Narkotika serta terlibat dalam sindikat.

Dalam UU No. 11 tahun 2021 atas UU Perubahan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung (Kejagung), seorang JPU harus bersifat profesional, penuh inovasi dalam bertindak cepat, cermat dan tepat. Peranan surat dakwaan sebagai dasar tuntutan pidana (requisitoir) adalah kewenangan JPU, diajukan setelah proses pemeriksaan persidangan selesai, sesuai Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP UU No.8 Tahun 1981. Surat tuntutan hukum harus memuat :

1. Hal tindak pidana yang didakwakan

2. Fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan

3. Analisa hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan konstruksi hukum atas peristiwa yang didakwakan ;

a. Bentukan konstruksi peristiwa yang sesungguhnya terjadi

b. Bentukan konstruksi hukumnya dalam peristiwa tersebut

c. Kesimpulan yang ditarik atas bentukan konstruksi peristiwa dan bentukan hukumnya.

4. Pendapat tentang hal terbukti tidaknya dakwaan

a. Mengandung konstruksi hukum yang obyektif, benar dan jelas

b. Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak

c. Tanggungjawab pidana terdakwa dalam peristiwa yang terjadi

5. Permintaan JPU pada Majelis Hakim

a. Kesimpulan dan tuntutan hukum pidana

b. Hukuman yang patut dan adil bagi terdakwa

Penggunaan Saksi Mahkota adalah saksi yang juga merupakan sesama terdakwa dalam kasus yang sama, tetapi perkara pidana dipisah/berbeda (displit), saling memberikan keterangan sebagai saksi sebagai alat bukti yang sah. Penggunaan Keterangan Saksi Mahkota sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1986K/Pid/1989 tanggal 21/03/1990 jo Putusan MARI No. 2437K/Pid.Sus/2011.

Sedangkan larangan penggunaan saksi mahkota yang tidak memenuhi syarat dalam perkara pidana bila perkara pidana dipisah, penolakan saksi mahkota bersaksi karena ada hubungan perkawinan, sedarah, keluarga/kerabat/batih, jabatan dan rahasia negara, serta rahasia perusahaan (terkait dengan perundang-undangan HAKI dan Ketenagakerjaan), rahasia bank, dan saksi yang dilarang karena UU seperti dokter, pengacara, konsultan, dan yang menolak bersaksi sesuai putusan MARI No.429K/Pid/1995 jo putusan MARI No.1174K/Pid/1994 tanggal 3/5/1995 jo putusan MARI No.1952K/Pid/1994 tanggal 29/04/1995 jo Putusan MARI No. 1590K/Pid/1995 tanggal 0305/1995 jo Putusan MARI No.1592K/Pid/1995 tanggal 03/05/1995.

Penggunaan saksi mahkota berbeda dengan saksi justice collaborator berdasarkan aturan UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi ICCPR (International Convenant on Civil and Political Rights), sebagai saksi mahkota yang membongkar kejahatan yang sebenarnya (saksi pelaku yang bekerja sama dalam tindak pidana tertentu) sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2011 jo Intruksi Presiden No.7 Tahun 2011 untuk memenuhi syarat saksi Justice Collaborator :

1. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir,

2. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan handal. Untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir,

3. Bukan pelaku utama, dalam tindak pidana yang diungkapnya,

4. Kemudian mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang bersangkutan,

5. Adanya ancaman nyata, tekanan secara fisik, maupun intimidasi secara psikis terhadap saksi, dan pelaku/keluarga yang bekerja sama atau yang diungkapkan kejadian yang sebenarnya.

Justice collaborator berhak memperoleh dalam :

1. Perlindungan fisik dan psikis

2. Perlindungan hukum

3. Penanganan secara khusus;

a. Pemisahan tempat tahanan pelaku

b. Pemisahan pemeriksaan penyidik, penuntut umum dan pemeriksaan persidangan

c. Pemisahan tempat pemeriksaan saksi mahkota

4. Penghargaan dalam bentuk ;

a. Hukuman diringankan (tuntutan hukum JPU dan vonis Majelis hakim harus paling rendah),

b. Pembebasan bersyarat terlebih dahulu dari Narapidana lainnya dalam kasus yang sama

c. Remisi tambahan masa pemidanaan.

d. Tidak bisa dituntut hukuman maksimal, paling tidak harus dibawah 15 tahun penjara, tidak bisa divonis hukuman seumur hidup atau hukuman mati.

Pidana penjara seumur hidup diatur dalam pasal 12 ayat (1) KUHP. Dimana ancaman pidana seumur hidup bagi terdakwa yang dianggap melakukan pelanggar kejahatan antara lain :

1. Kejahatan terhadap kemananan negara, dimana melakukan makar dalam Pasal 104 KHUP, Pasal 106-107 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (2) ke-1, ayat (3) ke-1 dan ke-2 KUHP, dan Pasal 140 ayat (3) KUHP.

2. Kejahatan yang membahayakan kepentingan umum, dimana perbuatan orang dengan sengaja menyebabkan kerusakan dan kemusnahan suatu barang yang membahayakan orang lain, bisa mengakibatkan meninggal dunia tercantum dalam Pasal 187 ke-3 KUHP, Pasal 198 ke-2 KUHP, Pasal 200 ke-3 KUHP, Pasal 202 ayat (2) KUHP, Pasal 204 ayat (2) KUHP.

3. Kelompok kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain tercantum dalam Pasal 339 KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 268 ayat (2) KUHP, Pasal 438-441 KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2)-(4) KUHP, Pasal 479 k jo Pasal 479i dan 479 j KUHP, Pasal 479 o jo Pasal 479 l KUHP, Pasal 479 m KUHP, Pasal 479 n ayat (1)-(2) KUHP.

Pemidanaan seumur hidup dapat dijalani selama terpidana di penjara hingga ajal menjemput (meninggal dunia di Lembaga Pemasyarakatan), walaupun dapat dimungkinkan dinilai apakah layak dapat remisi setelah menjalani hukuman 5 tahun penjara, berkelakuan baik dan menjalani masa pertaubatan, menyadari kesalahan telah melanggar UU, dan setelah menjalani hukuman selama 20 tahun penjara dapat dimohonkan pidana penjara sementara (waktu tertentu) dengan cara meminta Permohonan Grasi ke Presiden sesuai Pasal 7 Keputusan Presiden (KEPRES) No.5 Tahun 1987.

Artinya total jumlah potongan remisi khusus tiap tahun narapidana yang didapat setelah 20 tahun penjara, menjadi pertimbangan Presiden, dapat mengubah hukuman seumur hidup menjadi hukuman 20 tahun penjara, dimungkinkan mendapatkan cuti tahanan khusus, yang bisa menghadiri acara pernikahan anak, kematian keluarga dekat, hingga bisa memperoleh pembebasan bersyarat. Dengan cara pengurangan kurungan penjara dari Kepres,” hal itu diungkapkan secara rinci oleh Dr. Kurnia Zakaria selaku pakar hukum dan juga Dosen pada Universitas Bung Karno pada Kamis, 19 Januari 2023.

(Rohman)

Masyarakat Apresiasi Langkah Polri Dalam Menggelar Dialog Publik Jelang Pemilu 2024

Januari, 26, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Divisi Humas Polri menggelar dialog publik ke seluruh jajaran Polda serta Polres di seluruh Indonesia secara virtual menjelang Pemilu 2024, Kamis (26/1/23).

Dialog tersebut langsung dipimpin oleh Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo, Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Jakarta.

Dialog virtual turut dihadiri oleh sejumlah pejabat, mulai dari jajaran Kabid Humas Polda seluruh Indonesia, sejumlah Pamen, Komisioner Bawaslu perwakilan mahasiswa dan para Kasi Humas Polres.

Dialog itu digelar dalam rangka menampik berita bohong, ujaran kebencian, politik identitas, polarisasi politik dan SARA pada Pemilu 2024 mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Kadiv Humas Polri dalam arahannya menginstruksikan, untuk memperbanyak mengamplifikasi, menggelorafikasi, dan mendiseminasi pemberitaan positif.

“Mengisi konten-konten positif di berbagai platform media sosial, sehingga akan berdampak public trust (kepercayaan masyarakat) terhadap Polri dan mewujudkan Kamtibmas yang kondusif pada Pemilu 2024,” instruksinya, Kamis (26/1/2023).

Kegiatan itupun mendapat apresiasi dari masyarakat, karena dianggap sangat positif sebagai persiapan menjelang pemilu 2024.

Forum Generasi Milenial Indonesia (FGMI) lewat koordinatornya Muhamad Suparjo SM memberikan apresiasi kepada Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo yang telah mengadakan kegiatan Dialog Publik jelang pemilu 2024.

“Tentu ini sangat positif, terlebih lagi Polri sebagai garda terdepan dalam pengamanan pemilu nanti, makanya harus terus diadakan dialog sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi pemilu 2024”, Ungkap Suparjo kepada awak media.

Suparjo menambahkan, benar kata Irjen Dedi harus memperbanyak konten-konten positif dan mencegah Isu SARA menjelang pemilu nanti agar keadaan menjadi kondusif pada pemilu 2024 mendatang

“Kegiatan dialog ini juga sangat penting untuk memberikan pelajaran dan pendidikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang, banyak hal yang harus dicegah utamanya yang bisa menimbulkan konflik antar masyarakat,” tutupnya.

(*/Rmn)

Andhika Janji Bakal “Gencet” Dua Oknum Wartawan Gadungan Pemeras

Januari, 25, 23

Pati – Cakranusantara.net | Setelah dilantiknya Kombes Pol Andhika Bayu Adhitama menjadi Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Pati, yang menggantikan AKBP Christian Tobing. Ia berjanji bakal membereskan (Gencet) kasus Dua Oknum Wartawan Gadungan atau yang lebih familiar disebut oknum Wartawan Bodrex.

Mantan Wadirlantas Polda Jateng, Andhika Bayu Adhittama usai menghadiri acara pisah sambut dihalaman Mapolresta pada Sabtu (21/1/2023) mengungkapkan, kasus yang sempat viral, terkait dugaan tindak pemerasan yang sudah dilakukan oleh Dua oknum Wartawan Gadungan kepada sejumlah SPBU bakal disikat habis.

“Tak hanya kasus oknum Wartawan Bodrex saja. Termasuk kasus pemerkosaan anak bawah umur pun dijanjikan bakal ia usut hingga tuntas,” tegas Andhika, Rabu (25/01/23).

“Diketahui, kasus oknum Wartawan Bodrex saat ini prosesnya sudah naik tahap penyidikan. Kedua pelaku itu, sudah tercatat dua kali mangkir dari panggilan pihak berwajib,” lanjutnya.

Sebelumnya, kuasa hukum korban dugaan pemerasan Nimerodi Gulo sempat mengatakan, jika panggilan ketiga juga tidak diindahkan oleh kedua oknum Wartawan Bodrex itu, sehingga harus dilakukan penjemputan paksa.

“Kedua terduga pelaku inisial (A) dan (J) tampak terlihat masih bebas. Hal itu, tentunya butuh penanganan serius, agar kasus ini segera dinaikkan,” katanya.

(Rohman)