Kodim Sukoharjo Gelar Yasinan Rutin dan Memberikan Santunan Kepada Anak Yatim

Januari, 20, 23

 

Sukoharjo – Cakranusantara.net |  Dandim 0726/Sukoharjo Letkol Czi Slamet Riyadi, Kasdim serta para Danramil Jajaran, Pa Staf, Perwakilan anggotan dan PNS melaksanakan Yasinan rutin bersama Yayasan Peduli Aisiyah dari Dukuh Serongan, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Kamis (19/01/23).

Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan dengan mengambil tempat di Lapangan Serbaguna Makodim, acara dimulai dengan sholat Maghrib berjamaah, pembacaan Surah Yasin, dilanjutkan dengan Sholat Isya’ berjamaah serta mendengarkan Tausyiah.

Dalam Tausyiahnya Ustadz R Jayendra Dewa menyampaikan, pentingnya memberikan bekal Iman, Taqwa serta bekal ilmu pengetahuan kepada anak-anak sejak dini,” tuturnya.

Berikutnya rangkaian acara dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak-anak Yatim dan pemberian sembako secara simbolis kepada Yayasan Peduli Ayisiyah dari Gatak Sukoharjo serta dilanjutkan dengan acara ramah tamah.

“Acara Yasinan dan tausyiah bersama anak-anak yatim ini merupakan kegiatan rutin kami, dengan mengundang adik-adik Santri dan Yatim Piatu di wilayah Kabupaten Sukoharjo,” terang Dandim.

(*/Red)

Personel Koharmatau Laksanakan Senam Kesegaran Jasmani 88

Januari, 20, 23

Bandung – Cakranusantara.net | Seluruhpersonel Koharmatau antusias melaksanakan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) 88 bersama dilapangan apel Makoharmatau Bandung, Jumat (20/1/2023).

Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) 88 tersebut dilaksanakan sebagai pemanasan sebelum kegiatan olah raga pokok demi meningkatkan kesegaran, kesehatan dan kebugaran personel Koharmatau. Kegiatan SKJ 88 dilanjutkan dengan lari mengelilingi Makoharmatau diteruskan olah raga perkopel.

Dengan melaksanakan Senam Kesegaran Jasmani fisik dan tubuh kita akan menjadi prima, meningkatkan imunitas dan menjaga kebugaran tubuh.

Selain itu, personel Koharmatau semakin kompak sehingga dapat menjadi pemicu bagi personel dalam mendukung setiap pelaksanaan tugas dan kewajiban secara maksimal.

(*/Red)

Dankoharmatau Apresiasi Kinerja Personel Depohar 10

Januari, 20, 23

Bandung – Cakranusantara.net | Komandan Koharmatau Marsda TNI Bambang Triono, M.Tr.(Han), menyampaikan rasa bangga dan memberikan apresiasi kepada seluruh personel Depohar 10 yang selama ini telah melaksanakan tugas dengan baik dan berhasil.

Hal ini disampaikan Dankoharmatau saat melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Kamis (19/1/2023).

Dankoharmatau beserta rombongan kembali melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Depo Pemeliharaan (Depohar) jajaran wilayah barat. Kali ini mengunjungi Depohar 10 yang sebelumnya telah melaksanakan Kunker ke Depohar 40 dan Depohar 70.

Lebih lanjut Marsda TNI Bambang Triono menyampaikan, tentunya ini merupakan buah dari hasil kerja yang penuh disiplin, dedikasi tinggi dan semangat juang tanpa pamrih dalam melaksanakan tugas.

Diutarakan juga bahwa kunjungan kerja di awal kepemimpinan Marsda TNI Bambang ini adalah suatu hal yang bernilai sangat penting, sebagai Dankoharmatau saya nilai sangat penting.

“Saya dapat mengetahui dan melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus bertatap muka guna memperoleh informasi dan masukan mengenai hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan solusi tentang berbagai permasalahan yang dihadapi,” ujarnya.

Mengakiri sambutannya Komandan menambahkan, dalam setiap pelaksanaan tugas mari kita kerja keras, kerja cerdas, kerja cepat dan tuntas serta ikhlas.

“Ia meyakini dan percaya bila yang saya sebutkan tadi dilaksanakan dengan baik, niscaya kita akan senantiasa berhasil melaksanakan seberat apapun tugas yang kita emban,” tandasnya.

(*/Red)

Tipiter : Macam-macam Tindak Pidana Serta Azas-azasnya

Januari, 19, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Macam-macam jenis Tindak Pidana serta Azas-azasnya, yang perlu diketahui oleh publik. Pasalnya, hukum tidak mudah untuk dipahami.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang, diwajibkan dan disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggarnya.

Menurut Sudarsono pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, tetapi hanya melekatkan sanksi pidana saja agar norma hukum tersebut dipatuhi dan diikuti oleh masayarakat.

1. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran

Berdasarkan kriteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (recht delicten) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana.

Berdasarkan criteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan, yang dirumuskan dalam pasal 1 sd pasal 488 KUHP. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai wet delicten, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan, yang diatur dalam pasal 489- pasal 569 KUHP.

Perbedaannya adalah, Kejahatan memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh norma hukum maupun oleh norma masyarakat, artinya perbuatan tidak hanya melanggar norma hukum tetapi juga melanggar norma masyarakat. Semisal perbuatan tidak dilarang oleh suatu Undang-Undang, maka perbuatan tersebut tetap ditentang oleh masyarakat karena melanggar kebisaan, kesusilaan dan agama, misalnya, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penipuan dan sebagainya. Sehingga sanksi pidananya lebih berat yaitu Penjara.

Orang yang ditempatkan dalam penjara, tidak ada fasilitas dan selamanya dibalik teralis besi, hanya jam-jam tertentu dikasih keluar dari jeruji besi dalam batas waktu yang secukupnya misal saat makan dan mandi, setelah itu kembali lagi dibalik jeruji besi, dengan ancaman minimal 1 tahun dan maksimal seumur hidup atau 20 tahun penjara.

Berbeda halnya jika ancaman pidananya adalah kurungan yang bersangkutan berada dalam tempat kurungan terbuka, ia dapat memfasilitasi dirinya misal tempat masak dari rumah dan lain sebagainya.

Sebaliknya Pelanggaran atau Wet delicten adalah perbuatan yang dilarang, justru bukan perbuatan yang bertentangan dengan norma masyarakat, perbuatan tersebut baru diketahui oleh masyarakat sebagai sesuatu yang dilarang, karena dilarang dalam undang-undang. Misalnya, perbuatan membebani hewan dengan beban berat, main gitar malam hari, sabung ayam atau pergelandangan dan pengemisan, pemabukan, perjudian. Karena itu, ancaman pidana pada tindak pidana pelanggaran ini termasuk ringan yaitu kurungan minimal 1 hari dan maksimal 6 bulan dan dapat diganti dengan sejumlah denda.

2. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang pembuktiannya lebih menitik beratkan pada rumusan perbuatan yang dilarang, bukan pada akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Karena hanya memuktikan perbuatan, lebih mudah dan gampang menjerat seseorang yang bersalah dan menghukumnya dengan menggunakan pasal tindak pidana formal, soal niat dan akibat yang timbul tidak perlu dipertimbangkan, sehingga dianggap mengabaikan kemanfaatan dan keadilan hukum tetapi lebih mendahulukan penertibannya atau penindakan hukumnya/ Represif.

Sebaliknya Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada akibat yang timbul dari perbuatan. Tindak pidana yang rumusannya bersifat materil ini lebih susah membuktikannya, dan membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup untuk memperoleh alat bukti, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah.

Tetapi lebih memberikan rasa keadilan karena menghukum seseorang sesuai dengan niat dan kesalahannya. Misalnya, si A memukul si B dengan satu pukulan tetapi si B meninggal seketika maka si A tidak dapat dikualifisir melakukan pembunuhan berdasarkan pasal 338 KUHP dengan pidana penjara 15 tahun, tetapi bersalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian Pasal 351 KUHP dengan pidana penjara 7 tahun.

Sebab yang dimaksud dengan pembunuhan adalah satu kali perbuatan, seseorang meninggal. Untuk itu, biasanya disertai dengan memakai alat mematikan seperti senpi dan sajam yang diarahkan ke organ tubuh yang mematikan seperti kebagian Kepala, dada/ jantung dan perut, pasti berakibat kematian, sebaliknya jika hanya dengan alat biasa atau tangan kosong disebut melakukan penganiayaan, karena si korban setelah di otopsi ternyata ada sakit jantung maka pukulan yang dilakukan oleh si A diatas menjadi pemicu kumatnya penyakit Jantung. Jadi matinya si B bukan karena pukulan si A tetapi karena timbulnya sakit jantung seketika.

3. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan, atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana.

4. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif.

Tindak pidana aduan absolute semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedang tindak pidana aduan relative adalah tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

5. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak Pidana Commissionis Per Omisionem Commissa

Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas.

Tindak pidana ommisionis itu berupa perbuatan pasif atau negative dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang. Tindak pidana commissionis per omisionem commissa sebenarnya itu perbuatan tindak pidana commissionis akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

6. Tindak Pidana yang berlangsung terus dan tidak berlangsung terus

Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.

7. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.

8. Tindak Pidana sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya

Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan dengan sengaja, dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP).

Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).

9. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada criteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya ringan.

Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahwa yang dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.

10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik

Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu, tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik

11. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. Tindak pidana umum adalah Tindak Pidana yang dirumuskan dalam Kodifikasi KUHP dan Tindak Pidana Khusus adalah jenis-jenis Tindak Pidana yang diatur dalam beberapa undang-undang pidana diluar KUHP. Dalam hal ini Undang-Undang pidana khusus boleh menyimpang dari ketentuan umum KUHP dan yang diberlakukan adalah Ketentuan khusus dalam Undang-undang pidana khusus.

 

II. Asas-asas Hukum Pidana.

Dalam berlakunya hukum pidana Indonesia dikenal beberapa asas sbg syarat berlakunya hukum pidana Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1. Asas Legalitas

Asas legalitas tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Dalam bahasa Indonesia berbunyi: “ Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.

Asas legalitas yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan di dalam bahasa Latin: “Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”, yang dapat disalin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata dengan: “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Sering juga dipakai istilah Latin: “Nullum crimen sine lege stricta”, yang dapat disalin kata demi kata pula dengan: “Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”.

 

Hal ini oleh Anselm von Feuerbach dirumuskan sebagai berikut:

“Nulla poena sine lege Nulla poena sine Crimine Nullum Crimen sine poena legali”.

Artinya:

“Tidak ada hukuman, kalau tak ada Undang-undang, Tidak ada hukuman, kalau tak ada kejahatan

Tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman, yang berdasarkan Undang-undang. Perumusan asas legalitas dari von Feuerbach dalam bahasa Latin itu dikemukakan berhubung dengan teorinya yang dikenal dengan nama teori “vom psychologian zwang”, yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan.

Biasanya asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu:

a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. (kiyas)

c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dengan berlakunya asas ini dapat dicegah tindakan sewenang-wenang dari penguasa yang memidana seseorang atas dasar kepentingannya bukan atas dasar hukum. Sehingga dapat dijamin pada saat melakukan apa dan kapan seseorang dapat dipidana.

Asas bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut sebagaimana tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dibatasi dengan pengecualian yang tercantum di dalam ayat 2 pasal itu.

Ayat 2 itu berbunyi: “Apabila perundang-undangan diubah setelah waktu perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa digunakan ketentuan yang paling menguntungkan baginya”.

Contoh kasus ES sebagai tokoh LSM yang dijerat oleh penyidik melanggar Pasal 134 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara, sehingga pelakunya memenuhi syarat Pasal 21 KUHAP untuk dilakukan penahanan. Terduga melakukan penghinaan terhadap Presiden pada tahun 2007/2008. Oleh ES mengajukan uji materi dan putusan MK menyatakan Pasal 134 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan tidak membedakan penghinaan terhadap warga negara didakwa dengan Pasal 310 KUHP yang ancaman pidananya satu tahun penjara sehingga tidak memenuhi syarat untuk ditahan.

Pada saat bersamaan terdapat beberapa mahasiswa yang sedang diproses dengan pasal 134 KUHP dan ditahan karena menghina Presiden. Dengan terbitnya putusan MK yang membatalkan Pasal 134 KUHP mengakibatkan semua mahasiswa yang sedang diproses harus dibebaskan. Sebagai konsekwensi pasal 1 ayat 2 KUHP, jika ada perubahan undang-undang, harus memberlakukan ketentuan/undang-undang yang lebih menguntungkan terdakwa.

Mengenai perubahan dalam perundang-undangan, ada dua macam teori:

– Teori formil (formale leer)

-Teori materiel terbatas (beperkte materiele leer)

Menurut teori formil dikatakan ada perubahan dalam undang-undang kalau teks undang-undang diubah.

Menurut teori materiel bahwa perubahan dalam perundang-undangan dalam arti kata pasal 1 ayat 2 KUHP, yaitu tiap perubahan sesuai dengan suatu perubahan, perasaan (keyakinan) hukum para pembuat undang-undang. mencakup perasaan hukum dari pembuat undang-undang.

2. Asas Territorial atau Wilayah

Asas wilayah ini menunjukkan bahwa siapa pun yang melakukan delik atau tindak pidana dalam suatu wilayah negara tertentu maka perbuatan tersebut tunduk pada hukum pidana yang berlaku di negara yang bersangkutan. Contoh warga negara membawa narkotika dan ditangkap polisi si Bali, maka hukum pidana yang berlaku padanya adalah Hukum pidana Indonesia. Dapat dikatakan semua negara menganut asas ini, termasuk Indonesia. Yang menjadi patokan ialah tempat atau wilayah sedangkan orangnya tidak dipersoalkan.

Asas wilayah atau teritorialitas ini tercantum di dalam pasal 2 dan 3 KUHP:

Pasal 2 yang berbunyi: “Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia.”

Pasal 3 yang berbunyi: “Aturan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan perbuatan pidana di dalam kapal Indonesia.”

Pasal 3 KUHP ini sebenarnya mengenai perluasan dari pasal 2.

Undang-Undang Pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan sesuatu pelanggaran/kejahatan di dalam wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi bukan hanya berlaku terhadap warga negara Indonesia itu sendiri. Namun juga berlaku terhadap orang asing yang melakukan kejahatan di wilayah kekuasaan Indonesia.

Yang menjadi dasar adalah tempat di mana perbuatan melanggar itu terjadi, dan karena itu dasar kekuasaan Undang-Undang Pidana ini dinamakan asas Daerah atau asas Territorial. Yang termasuk wilayah kekuasaan Undang-Undang Pidana itu, selain daerah (territoir), lautan dan udara territorial, kapal-kapal yang memakai bendera Indonesia (kapal-kapal Indonesia) yang berada di luar perairan Indonesia.

Berlakunya hukum pidana terutama berdasarkan wilayah dibatasi atau mempunyai kekecualian yaitu hukum internasional. Bahwa Hukum Pidana indonesia tidak berlaku bagi mereka yang melakukan tindak pidana diwilayah indonesia jika yang melakukannya adalah,

a. Kepala negara beserta keluarga dari negeri sahabat. Mereka mempunyai hak ekteritorial. Hukum nasional tidak berlaku bagi mereka.

b. Duta-duta negara asing beserta keluarganya, mereka ini juga mempunyai hak tersebut. Apakah konsul-konsul juga mempunyai hak ini tergantung dari traktaat.

c. Anak buah kapal perang asing yang berkunjung di suatu negara, sekalipun ada di luar kapal. Menurut hukum internasional kapal perang adalah teritoir negara yang mempunyainya.

d. Tentara negara asing yang ada di dalam wilayah negara dengan persetujuan negara itu.

3 Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif

Asas personalitas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum pidana Indonesia mengikuti warganegaranya kemanapun ia berada. Asas ini bagaikan ransel yang melekat pada punggung warga negara Indonesia kemana pun ia pergi. Inti asas ini tercantum di dalam pasal 5 KUHP.

Pasal 5 KUHP itu berbunyi:

Ayat 1: “Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang diluar Indonesia, telah melakukan kejahatan tertentu”.

Dengan syarat, jika tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara Indonesia itu dipandang sebagai kejahatan di Indonesia dan di Negara asing, dimana tindak pidana dilakukan diancam dengan pidana penjara. Dengan adanya syarat ini maka berlakunya hukum pidana Indonesia menjadi tidak efektif.

Jika tindak pidana yang dilakukan oleh WNI tersebut dipandang sebagai kejahatan di Negara asing, tempat tindak pidana dilakukan, sudah pasti negara asing tersebut menggunakan hukum pidana negaranya sendiri bukan hukum pidana indonesia, karena menganut asas teritorial, sebaliknya jika dinegara Indonesia mengatur perbuatan tersebut sebagai kejahatan, tapi negara asing tidak mengaturnya sebagai kejahatan maka WNI tersebut tidak dapat dipidana.

Contoh, WNI yang pergi dari indonesia keadaan hamil melakukan aborsi di negara Singapura, oleh Singapura tidak memandang aborsi sebagai tindak kejahatan, maka sekembalinya ke indonseia tidak dapat dipidana. Karena syaratnya tak terpenuhi yaitu, jika negara asing tidak mengatur perbuatan yang dilakukan di negara asing tersebut sebagai kejahatan atau tindak pidana.

Pasal 5 ayat 1 ke-1 menentukan sejumlah Pasal yang jika dilakukan oleh orang Indonesia di luar negeri maka berlakulah hukum pidana Indonesia, meskipun seperti yang dikatakan diatas tidak efektif berlakunya karena ketentuannya saling bertentangan. Jalan keluarnya hanya melalui Perjanjian Ekstradisi, yaitu penyerahan penjahat ke negara asal.

4. Asas Perlindungan atau Asas Nasionalitas Pasif

Asas nasional pasif ialah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapapun juga, baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Jadi yang diutamakan adalah keselamatan kepentingan suatu negara.

Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara termasuk Indonesia, berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan negara dilanggar di luar wilayah kekuasaan negara itu. Asas ini tercantum di dalam Pasal 4 ayat 1, 2, dan 4 KUHP.

Pasal 4 ke-1 mengenai orang Indonesia yang di luar wilayah Indonesia melakukan salah satu atau sertifikat-sertifikat utang yang ditanggung surat-surat bunga uang yang termasuk surat-surat itu, atau pasal 8 juga termasuk asas perlindungan.

Pasal itu berbunyi: “Peraturan hukum pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi nahkoda dan orang yang berlayar dengan alat pelayar Indonesia di luar Indonesia, juga pada waktu mereka tidak berada di atas alat pelayar, melakukan salah satu perbuatan yang dapat dipidana”.

Pasal 8 ini memperluas berlakunya Pasal 3. Dasar pemikiran sehingga ketentuan ini diciptakan untuk melindungi kepentingan hukum negara Indonesia di bidang perkapalan.

5. Asas Universalitas

Asas universalitas ialah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi diluar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional. Peristiwa pidana yang terjadi dapat berada di daerah yang tidak termasuk kedaulatan negara manapun. Jadi yang diutamakan oleh asas tersebut adalah keselamatan internasional. Contoh: pembajakan kapal di lautan bebas, pemalsuan mata uang negara tertentu bukan negara Indonesia.

Jadi disini mengenai perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan dalam daerah yang tidak termasuk kedaulatan sesuatu negara manapun, seperti: di lautan terbuka, atau di kutub.

Yang dilindungi disini ialah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia. Secara universal (menyeluruh seantero dunia) jenis kejahatan ini dipandang perlu dicegah dan diberantas.

Demikianlah, sehingga orang Jerman menamakan asas ini “weltrechtsprinzip” (asas hukum dunia). Disini kekuasaan kehakiman menjadi mutlak karena yuridiksi pengadilan tidak tergantung lagi pada tempat terjadinya delik atau nasionalitas atau domisili terdakwa.

(Rohman)

Pemdes Margorejo Sampaikan Realisasi APBDes Tahun 2022

Januari, 19, 23

 

Pati – Cakranusantara.net |Pemerintah Desa (Pemdes) Margorejo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2022, sebagai wujud ketransparanan dalam pengelolaan anggaran yang telah didapatkan bersama BPD.

Anang Yudiastanto wakil ketua BPD setempat mengatakan, dalam rapat penyampaian itu dipimpin langsung oleh Pejabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Mohamad Roni, juga dihadiri oleh seluruh Ketua RT, RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama dan Lembaga Desa.

Dalam kesempatan ini, masing-masing lembaga yang ada di Desa Margorejo BPD, Bumdes, LPMD, KPMD, Stunting, Posyandu, PKK, Karangtaruna, menyampaikan realisasi kegiatannya selama kurun waktu tahun 2022.

“Setelah penyampaian laporan pertangungjawaban dari masing masing lembaga desa, dilanjutkan penyampaian realisasi APBDes oleh Bendahara Desa, Suharto,” katanya, Kamis (19/1/2023).

Selain itu, juga diadakan reorganisasi kelembagaan dari RT, RW, KPMD, LPMD karena sudah habis masa jabatannya pada Desember 2022 yang lalu.

“Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban oleh Lembaga Desa sangatlah penting, agar tidak ada kecurigaan penyimpangan dana yang telah dianggarkan, juga bertujuan untuk menginformasikan pada masyarakat bahwa alokasi dana yang dianggarkan tepat sasaran dan peruntukannya,” lanjutnya.

Tamu undangan yang turut hadir dalam acara ini, mereka sangat antusias dan memberikan banyak masukan kepada Pemdes. Diakhir acara, Salah satunya Bambang Eko Prasetyo Ketua RT 01/02 memberikan apresisiasi terhadap kinerja pemdes, maupun lembaga Desa lainnya.

“Karena ia menilai, dari tahun ke tahun yang semakin terbuka dalam penyampaian pertanggungjawaban penggunaan keuangan. Bambang mengapresiasinya, karena acara ini merupakan wadah keterbukaan, atas anggaran yang digelontorkan ke Desa, semoga dari tahun ke tahun akan semakin lebih baik,” tambahnya.

Acara berjalan lancar, dan kondusif, masyarakat juga menaruh harapan, semoga kedepan pemdes Margorejo menjalankan tugasnya menjadi lebih maksimal demi kesejahteraan dan ketentraman pada masyarakat,” tutupnya.

(Rohman)

Kapolri Paparkan Strategi Kepolisian Dalam Melakukan Mitigasi Inflasi

Januari, 18, 23

Bogor – Cakranusantara.net | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan strategi Kepolisian dalam melakukan mitigasi inflasi di Indonesia, akibat gejolak ekonomi global yang berdampak pada situasi ketidakpastian.

Hal itu disampaikan Kapolri saat menjadi pembicara di acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda bertajuk ‘Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi’ di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat.

“Rekan-rekan kepolisian menghadapi situasi gejolak ekonomi global yang ada. Kita memiliki strategi mitigasi yang harus betul-betul dilakukan,” kata Sigit, Selasa (17/01/2023).

Sigit mengungkapkan, kepolisian harus menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok. Mengawal anggaran negara sebagai shock absorber, penguatan investasi dan hilirisasi industri serta menjaga pasar domestik.

Yang terakhir, kata Sigit, adalah personel kepolisian harus bersinergi dengan TNI dan seluruh pihak untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas).

“Dan terakhir stabilitas kamtibmas sebagai prasyarat karena kita memang harus menjaga apalagi kita masuk tahun politik,” ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran di wilayah Indonesia untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terkait dengan penggunaan anggaran.

“Sering menjadi masalah ada keraguan terkait pemanfaatan penggunaan dana yang tersedia di daerah. Saya minta pada rekan-rekan khususnya satgas dan teman-teman yang terlibat didalamnya untuk betul-betul berikan pendampingan dalam hal penggunaan anggaran,” ucap Sigit.

Sigit menjelaskan, penggunaan APBN maupun APBD menjadi salah satu yang diharapkan dapat memutar roda perekonomian selain investasi. Mengingat, jika terserap dengan baik, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,6 sampai dengan 1,7 persen.

“Baik dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lain-lain. Pastikan bisa terserap kalau Pak Presiden minta di atas 90 persen bagaimana caranya sehingga putaran di daerah bisa berjalan,” tutur Sigit.

Oleh karenanya, Sigit menegaskan, kepada seluruh personel Kepolisian harus melakukan pendampingan secara profesional sehingga tidak terjadi keraguan dalam penyerapan anggaran yang ada.

“Saya ingatkan jangan dari kita yang menjadi bagian masalah. Kita membimbing. Jadi yang benar mendampingi Pemda. Sehingga tidak ada lagi keraguan gunakan dana-dana yang ada,” jelas Sigit.

Disisi lain, Sigit juga mendorong untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dengan memanfaatkan dan meningkatkan e-katalog yang ada.

Menurutnya, sangat penting supaya tidak ada keraguan dan betul-betul bisa terserap dengan baik. Masalah tentunya bisa diselesaikan termasuk salah satunya jika membutuhkan adanya suatu produk tertulis untuk menentukan dasar hukum penggunaan anggaran itupun bisa dilakukan.

“Perlu ada kolaborasi yang baik antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sehingga, di awal tahun ini seluruh perencanaan bisa langsung dapat dijalankan,” tutup Sigit.

(*/Red)

Ketum KIB Bakal Kawal Hasil 17 Januari Sampai Tuntas

Januari, 18, 23

Pati – Cakranusantara.net | Ketua Umum (Ketum) Kades Indonesia Bersatu (KIB) bakal kawal hasil gerakan Kades se-Indonesia pada 17 Januari (Kemarin) di komplek Gedung Parlemen Senayan Jakarta sampai tuntas.

Pandoyo Ketum KIB mengatakan, jika pihaknya telah mendapatkan respon positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan sudah menyatakan bakal sesegera mungkin memasukkan revisi Undang-Undang (UU) pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 nanti.

“Usulan revisi UU No. 6 itu telah diterima oleh wakil rakyat, utamanya Badan Legislasi, dan ia mendesak agar segera merubah dengan usulan-usulannya itu,” katanya, Rabu (18/1/2023).

Adapun Poin-poin yang disampaikan pada kesempatan itu diantaranya, mengusulkan masa jabatan Kades (Kepala Desa) yang awalnya Enam menjadi 9 Sembilan tahun.

“Pandoyo mendorong, agar Pemerintah sesegera mungkin menerbitkan peraturan atau merubah UU terkait itu dan mengakomodirnya,” lanjutnya.

Selanjutnya, Pandoyo juga mengusulkan persyaratan Pilihan Kepala Desa (Pilkades) yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) agar disahkan atau dipulihkan kembali.

“Jika muncul calon Kades kurang dari Dua orang atau calon tunggal maupun lebih dari Lima agar tetap dijalankan Pilkades, supaya kedaulatan rakyat bisa terpenuhi,” pintanya.

Begitupun terkait penimbangan keuangan Dana Desa (DD) agar sesuai dengan amanat UU Desa, Pemerintah Desa (Pemdes) mendapatkan 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun sumber lainnya.

“Tujuannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan rakyat. Termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang asalnya mendapatkan 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar ditingkatkan menjadi 15 persen,” imbuhnya.

Ia juga mengklarifikasi terkait adanya Oknum yang menyatakan, jika perangkat Desa masa jabatannya sama seperti Kades, itu adalah tidak benar.

“KIB bakal tetap konsisten dan menuntut agar masa jabatannya masih tetap 60 tahun,” tutup Pandoyo.

(Rohman)

Panglima dan Kapolri Bersama Kepala Staf Main Wayang Orang

Januari, 17, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri bersama seluruh Kepala Staf TNI, pertama kalinya ikut main dalam pagelaran wayang orang bertema ‘Pandawa Boyong’ di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.

“Malam ini, pelaksanaan pagelaran wayang orang dengan lakon Pandawa Boyong. Dimana pada pagelaran ini luar biasa. Karena pemainnya diantaranya ada Pak Kapolri, saya (Panglima TNI), KSAD, KSAL, dan KSAU,” kata Yudo, Minggu (15/01)2023) malam.

Yudo juga menjelaskan, pagelaran wayang orang ini juga gabungan dari pelestari budaya Indoensia. Diantaranya adalah, Barata dan Sanggar Budaya Laskar Indonesia Pusaka, dengan jumlah pemain sekitar 400 orang.

Terkait hal ini, Yudo menyebut bahwa, diadakannya pagelaran wayang orang ini juga untuk ikut merawat serta melestarikan budaya asli Indonesia, salah satunya adalah wayang orang. Sekaligus, kata Yudo, kegiatan ini merupakan wujud dan bukti dari terwujudnya sinergitas antara TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat.

“Sehingga dengan pagelaran ini harapan kita seluruh masyarakat yang nonton dapat terhibur juga dapat melestarikan budaya asli Indonesia, wayang orang,” ujar Yudo.

Kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menceritakan awal mula ia diminta untuk tampil dalam pagelaran wayang orang tersebut. Ketika itu, Sigit mengaku mendapatkan undangan untuk ikut bergabung dalam pentas seni budaya tersebut oleh Panglima TNI.

Sigit pun mengapresiasi tergelarnya pagelaran wayang orang bertema ‘Pandawa Boyong’ ini. Oleh karenanya, Sigit juga mengajak beberapa personel Polri untuk ikut bergabung dalam kegiatan tersebut.

“Beberapa waktu yang lalu saya dapatkan undangan dari beliau (Panglima TNI) untuk ikut gabung dalam latihan persiapan pagelaran wayang orang yang diselenggarakan dengan tema ‘Pandawa Boyong’. Tentunya, kami, sangat mengapresiasi undangan Pak Panglima. Karena itu kami juga mengajak beberapa personel Polri ikut bergabung dalam kegiatan pagelaran wayang orang,” kata Sigit.

Lebih dalam, Sigit menegaskan, pagelaran wayang orang ini semakin membuktikan serta memperkokoh sinergitas dan soliditas TNI-Polri dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ini juga tentunya untuk semakin meningkatakan sinergitas dan soliditas TNI-Polri. Dan saya kira hari ini, pagelaran sangat luar biasa karena Pak Panglima, Kapolri, seluruh Kepala Staf dan teman-teman perwira tinggi lain dari semua angkatan ikut gabung. Ini sesuatu yang sangat luar biasa,” papar Sigit.

Menurut Sigit, dengan pagelaran seni budaya ini, banyak makna filosofis yang bisa diambil hikmahnya untuk diimplementasikan. Mulai dari nilai luhur, sikap kesatria, hingga jiwa kepemimpinan.

“Tentunya mudah-mudahan sinergitas TNI-Polri ini betul-betul bisa semakin memperkokoh program-program kebijakan dari Negara dari Pemerintah dalam rangka mengawal, mendukung dan mensejahterakan serta membangun Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera,” ucap Sigit.

Dalam pagelaran wayang orang ini, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan memerankan sosok Bima Sena. Sementara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berperan sebagai Prabu Puntadewa.

Sedangkan, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman akan memerankan sosok Batara Guru, KSAL Laksamana Muhammad Ali memerankan Batara Baruna, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo akan memerankan Eyang Abiyasa.

(*/Red)

Pimpin Upacara 17-an, Wadan Koharmatau Bacakan Amanat Panglima TNI

Januari, 17, 23

Bandung – Cakranusantara.net | Wakil Komandan Komando Pemeliharaan Materiel TNI Angkatan Udara (Wadan Koharmatau) Marsma TNI Joseph Rizki bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) 17-an bulan Januari tahun 2023, bertempat di Lapangan Upacara Makoharmatau Bandung.

Dalam amanat Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana TNI Yudo Margono yang dibacakan Wadan Koharmatau Marsma TNI Joseph Rizki menyampaikan, situasi dan kondisi di lingkungan strategis saat ini terus berkembang dengan cepat, dinamis, dan penuh dengan ketidakpastian.

“Hal ini telah memunculkan beragam spektrum ancaman baik militer, non-militer, maupun ancaman hibrida yang berpotensi mengganggu kedaulatan dan keutuhan NKRI, serta keselamatan segenap Bangsa Indonesia,” jelas Panglima TNI, Selasa (17/1/2023).

Lebih lanjut, Laksamana Yudo Margono mengatakan, menyikapi beragam kondisi dan tantangan yang dihadapi bangsa tersebut, TNI sebagai alat utama pertahanan Negara harus terus hadir untuk berperan aktif sesuai dengan fungsi dan tugas pokok TNI yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

“Sebagai garda terdepan dan benteng terakhir NKRI, harus mampu membantu mengatasi kesulitan dan permasalahan yang dihadapi bangsa. Sesuai visi saya sebagai Panglima TNI, harus mampu menjadi Patriot, yakni prajurit TNI profesional, modern dan tangguh. TNI kuat, rakyat bermartabat,” pungkasnya.

(*/Red)

Dr. Kurnia Zakaria : Ketidakjelasan Eksekusi Penangkapan Harun Masiku

Januari, 17, 23

Pati – Cakranusantara.net | Buronan Harun Masiku bersama kader PDIP lainnya, Saeful Bahri yang menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan melalui mantan Bawaslu Agustiani Tio Fridelina pada 8 Januari 2020 lalu.

Dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) penerimaan suap sebesar 150 juta rupiah dari Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) 1, karena meninggalnya Nazaruddin Kiemas (adik ipar Megawati Soekarnoputri) sehingga pemenang dengan perolehan suara no 2 yakni Rieky Aprilia yang harus naik, Selasa (17/1/2023).

Akan tetapi Fraksi PDIP mengusulkan pemenang no 5 yakni Harun Masiku. Namun, KPU tetap menetapkan Rieky Aprilia dalam rapat Pleno, walaupun Partai PDIP sendiri tidak setuju dan meminta KPU untuk membatalkan putusan dengan diperkuat Fatwa Mahkamah Agung tahun 2019 membolehkan PAW itu menjadi hak Harun Masiku.

Dalam putusan Terdakwa Wahyu Setiawan putusan Kasasi MA No.1857K/Pid.Sus/2021 tanggal 2 Juni 2021 jo Putusan PT Jakarta No.37/Pid.Sus.TPK/2020/PT.DKI jo Putusan PN Jakarta Pusat No.28/Pid.Sus. TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Agustus 2020 merubah putusan hukuman penjara terdakwa Wahyu Setiawan dari 6 tahun menjadi 7 tahun dan denda menjadi 200 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan dari 150 juta rupiah subsider 4 bulan kurungan dan hukuman tambahan judex facti dicabut hak Politik menjadi selama 5 tahun dari 4 tahun setelah bebas nanti.

Terdakwa Wahyu Setiawan terbukti menerima suap 600 juta rupiah yang disepakati dari permintaan terdakwa sebesar 900 juta rupiah, dari Harun Masiku dan dakwaan kedua menerima suap 500 juta rupiah dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandaan lewat Sekretaris KPU Papua Barat Rose Muhammad Thamrin Payopo tentang hasil Pilkada Provinsi Papua Barat.

Terdakwa Wahyu Setiawan kelahiran Banjarnegara 5 Desember 1973 lulusan S1 FISIP Universitas Tujuh belas Agustus Semarang dan S2 Ilmu Administrasi Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. Jabatan publik Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah tahun 2003-2013, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 dan terpilih menjadi Komisioner KPU RI Tahun 2018-2022. Barang bukti yang disita 654,8 juta rupiah dan 41.350 dolar Singapura.

Pada 6 Januari 2023 lalu, menurut Direktur penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, DPO Harun Masiku yang dinyatakan sejak 29 Januari 2020 dan dinyatakan Red Notice Interpol (DPO Interpol) sejak 30 Juli 2021, Penyidik KPK memantau Harun Masiku berada disebuah pedalaman negara Asia yang sedang pandemi Covid 19 dan daerah konflik, dan diduga berganti nama (memakai nama lain).

Seharusnya, pihak DPO Interpol bisa segera menangkapnya, sesuai perintah Perkap Polri No.14 Tahun 2012 jo Perkaba Polri No.3 tahun 2014 jo UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Dan apabila ada yang melindungi keberadaannya dapat dikenakan Pasal 221 ayat (1) KUHP.

Menurut keyakinan Koodinator MAKI Boyamin Saiman ada informasi jika Harun Masiku sudah meninggal diluar Negeri, entah “dimatikan’ atau karena kena covid-19. Ia diduga “Mafia Kecurangan Pemilu” sejak tahun 2009.

Harun Masiku kelahiran 21 Maret 1971 lulusan S1 FH Universitas Hasanuddin Ujungpandang tahun 1994 dan S2 di Universitas of Warwick United Kingdom (Inggris) tahun 2009. Sempat menjadi anggota tim sukses Calon Presiden(Capres) Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2009, dan menjadi anggota Partai Demokrat, dan pindah menjadi anggota PDIP sejak tahun 2019.

Sebagai Caleg dari Partai Demokrat tahun 2014 dan 2019, namun dari PDIP malah gagal terpilih. Terakhir memberi kabar kepada istrinya pada 7 Agustus 2020 sudah ada di Jakarta. Setelah itu, tanpa kabar dan tidak memberi nafkah lahir maupun batin, maka istrinya Hildawati Djamrin yang belum mempunyai anak mengajukan gugatan marital secara verstek dan diputuskan cerai oleh PN Makassar tertanggal 16 Maret 2021 lalu dengan No perkara No.238/Pdt.G/2020/PN. Mks.

Seharusnya KPK bersama-sama Bagjaninter NCB Interpol Indonesia pasti tahu keberadaannya di Negara mana, dan bisa melakukan upaya ekstradisi dalam waktu segera setelah masa endemi Covid 19, tinggal niat, baik “keinginan mengungkap siapa saja dibalik Mafia Pemilu”.

Kecuali ada upaya melindungi pihak-pihak tertentu, agar tidak terungkap kecurangan Pemilu Pileg dan Pilpres Tahun 2004, 2009, 2014, 2019 dan Pilkada dari Tahun 2009 hingga Tahun 2019.

Buronan Nunun Nurbaiti istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun, Muhammad Nazaruddin, Djoko Tjandra, dan Apeng dapat ditangkap dan dideportasi untuk menjalani proses hukum pidana. Bila Red Notice/ cegah tangkal DPO disengaja tidak diperpanjang oleh aparat penegak hukum (APH) sendiri, buronan dapat dikenakan ancaman pidana UU No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Di China menyelenggarakan SkyNet yaitu operasi penanganan tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk menangkap tersangka kejahatan yang melarikan diri keluar Negeri dan mencegah tersangka melarikan diri Komisi Pengawas Nasional (KPN RRC) berperan memburu buronan dan memulihkan aset hasil Tipikor.

Mahkamah Agung RRC bertugas mengejar keberadan aset hasil kejahatan tersangka serta keberadaan tersangka/terdakwa. Kementerian Keamanan Publik (MPS RRC) memburu hasil kejahatan korupsi para terpidana/ buronan korupsi. Bank Rakyat Tiongkok (BRT) dan MPS RRC bertanggung jawab untuk mencegah dan pemindahan uang transfer TPPU (money laundry).

Departemen Organisasi Komite Sentral Partai Komunis China (PKC) menangani akuisisi korporat yang terkena sanksi pidana korupsi dilakukan perampasan oleh negara. Keberhasilan SkyNet RRC meringkus 1.841 buronan DPO Internasional dipulangkan ke China dan ada ratusan orang dieksekusi mati dan memulihkan kerugian negara 4 milyar yuan.

Anehnya, di Indonesia dibuat makin melemah dengan UU NO. 19 Tahun 2019 perubahan UU No.10 tahun 2015, berdasarkan Perpu No.1 Tahun 2015 tentang Peraturan Penganti Undang-undang UU No.30 Tahun 2002. Lalu upaya hukum (vonis hukum) terpidana “diperlemah” dengan PERMA No. 1 Tahun 2020.

Hal itu semua diungkapkan oleh Dr.Kurnia Zakaria, yang sekaligus mengusulkan agar Hukuman Terpidana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dikenakan hukuman pidana berat, jika perlu dengan pidana denda dikenakan golongan kelima KUHP UU No.1 Tahun 2023 dan ganti kerugian negara minimal 2-3 kali lipat, dan hukuman tambahan pencabutan hak politik dipilih sebagai pejabat publik untuk seumur hidup.

Perlu ada perubahan hukuman pidana dalam RUU Perubahan UU No.20 Tahun 2001 tentang UU Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Segera disahkan RUU perampasan aset dan pemiskinan Narapidana (Napi) Tipikor, Narkotika dan TPPU.
Pencegahan dengan saksi administrasi kebebasan berpendapat dengan melibatkan Media massa (elektronik/cetak) dan masyarakat, oleh APH dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pembentukan Lembaga khusus pencegahan Tipikor, dibuat aturan pelaksana UU NO.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC sebagai dasar hukum kerjasama antara lembaga KPK, Kejaksaan Agung, POLRI, Polisi Militer TNI, NCB Interpol Polri, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Komisi Ombudsman, PPATK, OJK, Bawaslu, DKPP, Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Badan Kehormatan DPR/DPD/DPRD, Bawasda, Dewan Pertimbangan Presiden dan Kantor Staf Kepresidenan dalam usaha Pencegahan dan Penindakan Tipikor dan TPPU seperti SkyNet RRC.

(Rohman)