Kendal Bersholawat, di Geruduk Ribuan Warga

Juli, 26, 23

Kendal – Cakranusantara.net | Acara Kendal Bersholawat yang dilaksanakan di Komplek Stadion Utama Kebondalem dihadiri ribuan pengunjung dari berbagai wilayah di Kabupaten Kendal, Selasa (25/7/2023).

Dari pantauan media ini, pengunjung yang datang ada dari luar kota, hal itu bisa di buktikan dari spanduk yang di bentangkan. Dari Temanggung, Batang, Pekalongan, Semarang dan seterusnya.

Seluruh pojok stadion dan tribun sebelah barat penuh dengan pengunjung. Dengan menghadirkan Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf dari Solo.

Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Kendal Dico M Ganinduto, Wakil Bupati Windu Suko Basuki, Segenap Forkopimda, kepala OPD, Camat dan undangan lainnya.

Bupati mengatakan, kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Kendal ke 418. Dengan sholawat Kendal akan lebih maju, aman, dan kondusif. Masyarakatnya memiliki pribadi yang lebih baik lagi.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih pada warga yang memadati Stadion Utama Kebondalem untuk bersholawat.

Dengan sholawat bisa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

“Dengan kegiatan ini Kendal semakin maju dan masyarakatnya lebih sejahtera” kata Dico.

Kaitannya dengan Pekan Raya Kendal akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Karena banyak pelaku UMKM yang menjajakan produknya.

“Bila produksi meningkat dan banyak di kenal akan meningkatkan kesejahteraan mereka” tambah Dico.

Pada kesempatan tersebut, pengunjung yang datang ikut bersama sama melantunkan sholawat yang dilantunkan Habib Syech sehingga suasananya begitu meriah. Tidak sedikit yang membentangkan spanduk maupun bendera.

(Teguh)

“Passing In Dan Out” Serta Kenal Pamit Komandan Koharmatau

Juli, 26, 23

Bandung – Cakranusantara.net | Komando Pemeliharaan Material TNI AU (Koharmatau) melaksanakan acara tradisi “Passing In Parade dan Passing Out Parade” serta kenal pamit masih dalam rangkaian serah terima jabatan Komandan Koharmatau dari Marsekal Muda (Marsda) TNI Bambang Triono M.Tr (Han)., kepada Marsekal Pertama (Marsma) TNI Oki Yanuar, S.T., di Auditorium Denma Mabesau Cilangkap, Jakarta pada Selasa (25/7/2023).

Acara Passing In Parade ditandai dengan pengalungan bunga oleh Wadan Koharmatau Marsma TNI Joseph Rizki Prabowo, S.T.,M.I.Pol., kepada Komandan Koharmatau yang baru Marsma TNI Oki Yanuar, S.T., dan pemberian hand bouguet dari ibu Justina Joseph Rizki Prabowo kepada ibu Rina Oki Yanuar sebagai ucapan selamat datang dari keluarga besar Koharmatau.

Selanjutnya dilaksanakan tradisi ruangan pemasangan papan nama Dankoharmatau oleh Marsda TNI Bambang Triono M. Tr (Han) diteruskan pemasangan foto mantan Dankoharmatau oleh Dankoharmatau Marsma TNI Oki Yanuar S.T, dilanjutkan penyerahan kunci dan memorandum dari pejabat lama sebagai tanda penyerahan seluruh tugas wewenang dan tanggung jawab jabatan sebagai Komandan Koharmatau.

Acara dilanjutkan dengan Kenal Pamit di Gedung Basjir Soerya Makoharmatau Bandung yang diikuti oleh seluruh anggota Koharmatau. diteruskan dengan dilaksanakan Passing Out Parade yakni seluruh anggota membentuk jajar kehormatan di Gedung Basjir Soerya untuk mengantarkan Marsda TNI Bambang Triono menuju kediaman. Mengakhiri kegiatan dibacakan pesan seorang kakak oleh Marsda TNI Bambang Triono.

(Pen Koharmatau)

Stunting Masih Menghantui, DPRD Pati Minta Penanganan Maksimal

Juli, 25, 23

Pati – Cakranusantara.net | Muntamah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, meminta penanganan stunting bisa lebih dimaksimalkan dalam penanganannya, Selasa (25/7/2023).

Menurutnya, stunting adalah permasalahan yang sering mengancam keberlangsungan generasi bangsa, maka dari itu ia meminta penanganannya bisa menjadi prioritas.

Dikatakannya, masih ada banyak celah untuk menekan angka Stunting khususnya di Kabupaten Pati, yang salah satunya adalah memperhatikan ibu yang sedang dalam kondisi mengandung atau hamil.

Selain itu, pemenuhan gizi bagi ibu hamil sangatlah penting menurut Muntamah, sehingga risiko terjadinya stunting bisa lebih diminimalisir.

“Kalau untuk menekan angka stunting di Kabupaten Pati masih ada banyak celah mas, pertama yang perlu diperhatikan adalah perhatian kepada ibu hamil. Karena ibu hamil sangat perlu diperhatikan gizinya,” ujarnya.

Selain itu, tanggung jawab seorang ibu untuk memberikan makanan layak dan bergizi bagi para balita juga tidak kalah pentingnya untuk menghindari stunting.

“Tanggung jawab ibu kepada anak untuk memberikan makanan yang layak juga sangat utama, dari mulai di dalam kandungan hingga lepas dari usia Balita,” kata dia.

Maka dari itu, ia berharap kepada Pemerintah harus sering mengadakan sosialisasi terkait masalah penanganan stunting kepada masyarakat, khususnya bagi ibu yang sedang hamil.

(Roys)

Kasus Korupsi Oknum Kades Karaban Membuat Bingung Rakyat Karena Selesai Dengan “Restorative Justice”, Kok Bisa

Juli, 25, 23

Pati – Cakranusantara.net | “Restorative Justice” Kasus Korupsi, bertentangan dengan UU Pemberantasan Tipikor. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana, Korban dari kejahatan Tipikor adalah masyarakat luas, sehingga sulit melakukan perdamaian antara pelaku dengan korban seluruh rakyat Indonesia, Selasa (25/7/2023).

Apakah mungkin tindak pidana korupsi dapat diselesaikan dengan cara “restorative justice” baginya, penghentikan di tingkat penyidikan maupun penuntutan dalam perkara korupsi karena mengembalikan kerugian keuangan negara merupakan alasan yang tidak tepat. Menurut Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor menjadi landasan hukum tak bolehnya menerapkan restorative justice dalam perkara korupsi”

“Apakah pelaku korupsi wajib mengembalikan uang? Uang hasil korupsi yang di gunakan tersebut wajib dikembalikan oleh terpidana korupsi berupa uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”

Media massa adalah merupakan suatu kekuatan pilar yang keempat, dalam demokrasi di NKRI. dan media massa juga memiliki peran yang sangat besar, untuk menjalankan fungsi pengawasan-pengawasan terhadap, sistem pemerintahan. lika-liku tugas sebagai insan Pers, yang tak pernah lelah memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas. Terutama tentang (Pemberantasan Korupsi ), menguak kasus dugaan kenakalan pejabat dalam mengelolah anggaran uang negara adalah, sifat keperdulian sebagai Insan Pers untuk mengkritisi.

Walau dengan banyaknya rintangan yang di alami insan pers di lapangan, untuk mengkonfirmasi, atau menggali informasi, agar menghasilkan muatan tulisan berita yang akurat dan berimbang. sehingga dapat terpercaya bagi kalangan pembaca. untuk terus mengkritisi demi terwujudnya, tata kelola dan sistem kerja yang maksimal bagi pemerintah. bahkan diatur dan di dukung oleh UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers. serta di kuatkan dalam UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. namun dukungan yang di atur dalam UU itu semua hanyalah isapan jempol semata, bagi pejabat pemerintah yang di duga tersandung korupsi.

Salah satu contoh, awak media melayangkan surat ke- sejumlah Intansi dan APH (Aparat Penegak hukum) yang berada di Kota Semarang, Jawa Tengah untuk meminta konfirmasi keterangan data terkait peristiwa dugaan Kades Karaban, kecamatan Gabus, Kabupaten Pati yang melakukan dugaan Tipikor, namun sampai sekarang tidak ada balasan maupun tindakan yang dilakukan dari Dinas dan APH terkait.

Dan semua itu yang di terima oleh insan pers adalah, isapan jempol semata. bahkan UU keterbukaan informasi Publik No. 14 Tahun 2008 yang diperbuat dan ditetapkan sebagai hukum di Indonesia, “seakan-akan tidak berguna ?!”

Sebagai contoh, beberapa surat sudah di layangkan dimulai dari Kejaksaan Tinggi Semarang Jawa Tengah, Kantor Gubernur dan APH lainnnya. Dengan adanya melayangkan surat tersebut, karena untuk menggali dari sumber satu ke sumber lainnya.

Dari pihak Kejati, salah satu Pegawai saat itu menyampaikan,” bahwa dirinya akan melakukan kunjungan di bulan Juli 2023 tepatnya tanggal 11 dan waktu kunjung ke Kejari Pati akan menghubungi pihak awak media tersebut, namun sampai saat ini tidak ada kabat sama sekali, dan dihubungi melalui via WhatshAppnya juga tidak menjawab terkait hal itu.”, Jelasnya waktu itu.

“Yang di lakukan insan Pers yang menggunakan berbagai cara (mengirim surat konfirmasi) hanyalah isapan jempol saja ?!”.

Perlu diketahui bahwa, peristiwa dugaan penyalahgunaan yang di akukan oleh Oknum Kades Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Jawa Tengah membuat bingung masyarakat, karena peristiwa tersebut sudah selesai yang katanya dengan Restorative Justice (RJ).

Namun, disisi lain berbeda dengan peraturan-peraturan maupun Undang-undang yang sudah di tetapkan. Antara lain, apabila seseorang yang melakukan tindak pidana (Korupsi-Red) lebih dari Rp. 50 juta katanya tidak bisa di RJ-kan. Tapi berbeda dengan peristiwa yang terjadi Desa Karaban Kecamatan Gabus nyatanya bisa untuk di RJ. Hal seperti inilah yang susah untuk di mengerti ?.

Maka dari itu, kami Insan Pers meminta penjelasan dari Dinas dan APH terkait (yang berada di kota Semarang) agar menjelaskan konfirmasi data terkait hal itu yang sudah kami layangkan dari bulan kemarin, agar tidak salah kaprah pengertian Hukum yang berada di Negara Indonesia, yang salah satunya di Kabupaten Pati Jawa Tengah ini. ***

Siapa saja yang terlibat dalam pengembalian dan pemulihan aset tindak pidana korupsi? Pengembalian aset sendiri menjadi tanggung jawab seluruh lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi, dalam hal ini yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, serta Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Tim)

Marsma Oki Yanuar Resmi Jabat Dankoharmatau

Juli, 25, 23

Bandung – Cakranusantara.net | Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CSFA. Melantik dan mengambil sumpah jabatan Marsekal Pertama (Marsma) TNI Oki Yanuar, S.T., sebagai Komandan Komando Pemeliharaan Materiel TNI AU (Koharmatau) yang baru menggantikan Marsekal Muda TNI Bambang Triono, M.Tr.(Han)., dalam suatu Upacara Serah Terima Jabatan di Auditorium Denma Mabesau Cilangkap ,Jakarta , Selasa (25/7/2023). Marsda TNI Bambang Triono, selanjutnya bertugas sebagai Pati Mabes TNI AU sementara Marsma TNI Oki Yanuar, sebelumnya adalah Waaslog Kasau.

Berbarengan dengan serah terima jabatan Komandan Koharmatau juga dilaksanakan serah terima Ketua PIA Ardhya Garini Gabungan III Koharmatau dari ibu Yuyun Bambang Triono kepada ibu Rina Oki Yanuar disaksikan Ketua Umum PIA Ardhya Garini Ny. Inong Fadjar Prasetyo.

Serah terima jabatan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Panglima TNI Nomor Kep/690/VI/2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Kasau dalam sambutannya mengatakan, sebagai upaya menuju Angkatan Udara yang disegani di kawasan, TNI Angkatan Udara terus bertransformasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang modern dan dapat terus beradaptasi di tengah tantangan global. Salah satu kunci keberhasilan dalam proses transformasi tersebut adalah melalui pengembangan pada sisi organisasi, termasuk pada aspek Sumber Daya Manusia.

Terlebih SDM adalah aset paling berharga yang dimiliki TNI Angkatan Udara, guna mendapatkan keunggulan kompetitif dalam memenuhi pelaksanaan tugas ke depan.

Proses pergantian jabatan di lingkungan TNI Angkatan Udara, harus dimaknai dengan sungguh-sungguh sebagai upaya regenerasi kepemimpinan dan perbaikan berkelanjutan bagi organisasi, agar terus berkembang semakin profesional, dan pada hari ini, kita mengikuti serah terima jabatan Perwira Tinggi yang memiliki peran strategis di lingkungan TNI Angkatan Udara, di antaranya jabatan Dankoharmatau ini, ujar Kasau.

(Pen Koharmatau)

Ketua DPRD Pati Pimpin Rapat Paripurna Bahas Tiga Agenda, Penambahan Modal BUMD Pati

Juli, 25, 23

Pati – Cakranusantara.net | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati pimpin rapat paripurna dengan membahas tiga agenda penting, diantaranya penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Selasa (25/7/2023).

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin mengungkapkan, bahwa dalam rapat paripurna tersebut telah membahas sejumlah agenda penting yang harus segera di tuntaskan.

“Pembahasan tiga agenda itu diantaranya, persetujuan dan penempatan perubahan kedua atas program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) di tahun 2023 ini,” ungkap Ali Badrudin.

Selanjutnya, dalam rapat paripurna tersebut telah berhasil menyepakati 21 Raperda diantaranya, 18 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun Anggaran (TA) 2023.

“Selain 18 Raperda di Propemperda itu, juga telah disepakati tentang 3 Raperda kumulatif terbuka,” lanjut Ketua DPRD Kabupaten Pati.

Kemudian, rancangan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk TA 2024 mendatang.

“Dalam pembahasan-pembahasan itu, Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro tidak bisa hadir dan diwakili oleh Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Jumani,” terangnya.

Tidak cukup hanya disitu saja, Ali Badrudin juga menyebutkan, jika dalam pembahasan itu juga membahas tentang penambahan penyertaan modal untuk BUMD.

“Penyertaan modal tersebut untuk tahun 2023 dan 2024 yang akan datang. Diharapkan, modal itu nantinya bisa mendapatkan keuntungan bagi BUMD, serta bisa meningkatkan Anggaran Pendapatan Daerah (APD),” tutup Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin.

(Roys)

Peringatan Hari Jadi ke-418, Pemkab Kendal Ziarah ke Makam Tumenggung Bahurekso

Juli, 25, 23

Kendal – Cakranusantara.net | Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke- 418 Kabupaten Kendal pada 28 Juli yang akan datang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal melakukan ziarah ke Makam Tumenggung Bahurekso di Lebakciu, Senin (24/7/2023).

Dalam Ziarah ke Tumenggung Bahurekso merupakan Bupati pertama di Kendal, dipimpin oleh Wakil Bupati H. Windu Suko Basuki, diikuti para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, para Kepala Perangkat Daerah beserta staf, organisasi Permadani, para tokoh Kyai dan tokoh masyarakat Kendal.

Wakil Bupati Kendal, H. Windu Suko Basuki dalam kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa kegiatan ziarah ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya untuk mendoakan pendahulu.

Menurutnya, kegiatan ziarah ini sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa perjuangan Tumenggung Bahurekso sebagai Bupati Kendal yang pertama.

“Perjuangan dari Tumenggung ini harus terus dikenang dan menjadi contoh bagi para generasi muda untuk tetap bisa menumbuhkan semangat, karena telah memiliki pendahulu seorang kesatria yang telah berjuang meraih kemerdekaan,” tutur Wakil Bupati Kendal.

Sementara itu, Kepala Desa Lebakciu mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang terus menjalin silaturahim dan selalu nguri-uri para pendahulu, secara rutin melaksanakan ziarah ke Makam Tumenggung Bahurekso.

“Kami dari Pemdes juga terus merawat makam Tumenggung Bahurekso, karena perjuangannya yang sangat luar biasa dimasa pemerintahannya. Sehingga kita semua saat ini bisa merasakan hasilnya, hidup tentram dan damai,” ujarnya.

Sedangkan, Ketua MUI Kendal, KH. Asroi Tohir yang ikut dalam rombongan ziarah tersebut menambahkan, bahwa ziarah ini untuk menyambung tali silaturahim dan menyambung nilai-nilai historis para pejuang pendiri Kendal.

Hal tersebut sangatlah baik dan bisa diteruskan oleh generasi saat ini, dan bisa menjadi contoh bagi generasi muda, bahwa Kabupaten Kendal ini tidak semerta-merta ada begitu saja, namun melalui proses yang begitu panjang dan penuh dengan perjuangan.

Ia juga mengungkapkan, bahwa ziarah kepada para tokoh pejuang itu merupakan ajaran agama, dan Nabi pernah memerintahkan agar gemar untuk berziarah ke tokoh-tokoh untuk merenungkan beriktibar keteladanan para tokoh, sehingga akan lebih bersemangat lagi meneruskan perjuangan para pahlawan.

(Teguh)

Irjen Ahmad Luthfi Buka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri di SPN Polda Jateng

Juli, 25, 23

Banyumas – Cakranusantara.net |  Sebanyak 726 orang remaja mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri Polda Jawa Tengah gelombang ll tahun anggaran 2023, yang dilaksanakan di SPN Purwokerto. Secara resmi dibuka langsung oleh Kapolda pada Selasa (25/7/2023).

Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi dalam sambutannya menyebut para remaja tersebut akan dilatih selama lima bulan dengan materi pendidikan yang meliputi latihan fisik serta pengetahuan teknis dan taktis dasar kepolisian.

Dirinya meminta para remaja mengikuti pendidikan secara serius karena mereka merupakan hasil saringan dari ribuan peserta yang mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri beberapa waktu lalu.

“Menjadi peserta didik merupakan sukses awal, tentunya berkat kerja keras serta dukungan dan doa restu orang tua beserta keluarga. Manfaatkan kesempatan ini untuk menimba ilmu dengan sebaik-baiknya,” ungkap Kapolda membacakan amanat Kalemdiklat Polri.

Disebutkannya pada gelombang ll tahun anggaran 2023 ini, Polri secara nasional melaksanakan pendidikan secara serentak yang dipusatkan di SPN masing-masing Polda, Sepolwan, Pusdik Polair dan Pusdik Brimob Polri.

“Jumlah total 15.429 orang siswa yang mengikuti pendidikan dasar kepolisian di seluruh Indonesia,” jelas Kapolda.

“Adapun rinciannya, 12.580 orang mengikuti pendidikan bintara tugas umum, 500 orang Bintara Brimob, 100 orang Bintara Polair, 649 Bintara Polwan, 1500 orang tamtama Brimob dan 100 orang tamtama Polair,” rincinya.

Para peserta didik, tutur Kapolda, akan disiapkan secara maksimal untuk menjadi sumber daya yang unggul. Mereka akan disiapkan maksimal untuk turut terlibat dalam mengamankan sejumlah agenda nasional.

“Termasuk pengamanan pemilu pada tahun 2024 mendatang, yang mana tahapannya sudah dimulai tahun ini,” pungkas Kapolda Jateng.

(Hms/ Rmn)

13 Titik Sumber Air Bantuan TNI AD Manunggal Air Diresmikan

Juli, 25, 23

Pati – Cakranusantara.net | Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman meresmikan penggunaan fasilitas air bersih program TNI AD Manunggal Air Tahun 2023 dan pencanangan percepatan penurunan stunting.

Peresmian sebanyak 1345 titik air hari ini digelar secara terpusat dari Lebak Banten dan dilaksanakan secara virtual tersebar diseluruh Indonesia. Selasa,(25/07/2023).

Jajaran Kodim 0718/Pati dilaksanakan di desa Larangan kecamatan Tambakromo dihadiri oleh Dandim 0718/Pati Letkol Inf Catur Irawan, S.I.P., M.I.P, Pj. Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, S.T., MT, Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama, S.I.K., M.H, Wakapolresta Pati AKBP Dandy Ario Yustiawan, Forkopincam Tambakromo, Kades Larangan serta tokoh masyarakat desa setempat.

Untuk diketahui Kodim 0718/Pati mendapatkan bantuan dari TNI AD Manunggal Air sebanyak 13 titik air terdiri dari hidram 3 titik, sumur bor 8 titik dan gravitasi 2 titik.

Dalam kesempatan tersebut Dandim 0718/Pati didampingi Forkopimda meresmikan penggunaan fasilitas air yang ditandai dengan pengguntingan pita.

Dandim berharap apa yang telah dilakukan oleh TNI AD Manunggal Air dapat bermanfaat dan digunakan oleh masyarakat.

“Sebanyak 13 titik sumber air di kabupaten Pati bantuan dari TNI AD Manunggal Air ini semoga bermanfaat dan sudah dapat digunakan oleh masyarakat,”kata Dandim.

Di akhir kegiatan dilaksanakan penyerahan bansos atau bingkisan kepada anak Stunting oleh Dandim bersama Forkopimda Pati.

(Pendim/ Rmn)

31 Kasus TPPO Diungkap Polda Kepri, UU Pers No 40 Tahun 1999 : 130 Korban di Selamatkan 52 Amankan

Juli, 25, 23

Batam – Cakranusantara.net | Sebagai bentuk komitmen Polda Kepri dalam memberantas kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kapolda Kepri, pimpin konferensi pers keberhasilan Polda Kepri dan Polres jajaran dalam memberantas kasus tersebut periode 5 Juni sampai 22 Juli tahun 2023 di Lobby Utama Polda Kepri, Senin (24/7/23).

Kegiatan tersebut berhasil mengungkap sebanyak 31 kasus TPPO serta selamatkan 130 korban dan amankan 52 orang tersangka di Wilayah Polda Kepri.

Turut hadir Wakapolda Kepri, Brigjend Pol Asep Safrudin, S.I.K., M.H., PJU Polda Kepri, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Subki Miuldi S.Kom M.H., BP3MI Batam Andrival Agung Cakra, S.Kom, dan yang mewakili Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabid Pembinaan Penempatan dan perluasan kesempatan kerja Isra Wira Sanjaya, S.Sos.

Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si. mengungkapkan, jika keberhasilan Polda Kepri dalam mengungkap kasus tersebut menjadi bukti keseriusannya dalam memberantas dan mencegahnya.

“Kasus TPPO yang terjadi di wilayah hukum Polda Kepri ini juga tidak lepas dari adanya kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pencegahan, penanganan maupun tindakan hukum. Dalam periode tersebut berhasil mengungkap sebanyak 31 Kasus TPPO dengan rincian, Polresta Barelang 19 Kasus, Polda Kepri 9 Kasus, Polresta Tanjung Pinang 1 Kasus, Polres Bintan 1 Kasus, dan Polres Karimun 1 Kasus,” ungkap Kapolda Kepri.

Kemudian, Irjend Pol Drs Tabana Bangun menegaskan, dalam pengungkapan kasus ini tidak ditemukan oknum yang terlibat kerjasama dalam melancarkan dan memuluskan kegiatannya.

“Kegiatan dilakukan secara individual maupun terorganisir oleh sejumlah orang, dalam hal ini modus dari para tersangka mengincar masyarakat dari ekonomi kelas menengah ke bawah dengan cara mengiming-imingi gaji dan kehidupan yang layak diluar sana,” lanjutnya.

Kemudian korban diberikan pekerjaan yang tidak layak atau tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan sebelumnya. Sehingga sehubungan dengan perkara tersebut para tersangka dapat dikenakan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dan Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Melalui kesempatan ini saya berharap, kepada pihak media untuk menyebarluaskan kepada masyarakat agar selalu waspada dan jangan mudah percaya serta memastikan penyedia jasa tenaga kerja apakah terdaftar dan memiliki izin resmi, jangan mudah diiming-imingi dengan jumlah gaji yang besar, jika ingin bekerja diluar negeri agar melalui proses dan prosedur yang benar guna mendapatkan perlindungan hukum secara penuh,” ujarnya.

Sehingga, diharapkan dengan dilakukannya hal tersebut menjadi langkah kedepan masyarakat di wilayahnya tidak menjadi korban dalam kasus yang sama.

Selanjutnya dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Subki Miuldi S.Kom M.H., menjelaskan bahwasanya dari bulan Januari hingga Juli tahun 2023 sudah melakukan penundaan sebanyak 6.211 izin untuk melintas keluar negeri dan juga melakukan penolakan terhadap 150 permohonan paspor. Kami bekerjasama dengan Polda Kepri dan Instansi terkait selalu melakukan profiling kepada orang-orang yang direkomendasikan atau dapat meyakinkan untuk dapat melintasi pemeriksaan imigrasi sehingga perkembangan kasus Tindak Pidana Perdaganan Orang dapat menurun secara signifikan.

Dilain kesempatan BP3MI Batam Andrival Agung Cakra, S.Kom, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Satgas TPPO dan menjelaskan upaya konkret yang dilakukan untuk memfasilitasi pemulangan para PMI yang berhasil diamankan oleh para penyidik dan petugas dari Polda Kepri.

“Pihaknya akan selalu bekerja sama seperti halnya dalam memberikan bantuan keterangan ahli kepada penyidik terkait Kasus TPPO dan menghimbau kepada masyarakat agar tidak teriming-imingi oleh calo untuk bekerja diluar negeri melalu regulasi yang tidak benar,” terangnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti, S.H., M.H. melalui Kabid Pembinaan Penempatan dan perluasan kesempatan kerja Isra Wira Sanjaya menambahkan, dalam hal mencegah TPPO, telah memberikan upaya sosialisasi kepada aparatur kecamatan dan kelurahan.

“Pada setiap kesempatan serta melakukan penelitian dalam memberikan verifikasi data kepada masyarakat yang memiliki kepentingan untuk bekerja di luar negeri yang kemudian berkoordinasi kepada BP3MI terkait informasi guna mencegah adanya Kasus TPPO di wilayah Kepri,” tambahnya.

Selanjutnya Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si., dalam doorstopnya menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan sebagai wujud pelaksanaan kebijakan yang digaungkan oleh bapak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo yang kemudian diteruskan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., sebagai pelaksana harian terkait dengan Satgas TPPO yang didukung oleh BP2MI dan Stakeholder.

“Dengan maksud dan tujuan menyikapi banyaknya keluhan yang disampaikan oleh WNI yang bekerja di luar negeri serta memberantas maraknya kasus TPPO yang merugikan banyak pihak terutama WNI yang ingin bekerja diluar negeri demi kehidupan yang layak sebagaimana atensi dari bapak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo,” jelasnya.

Terakhir, dalam hal ini Polda Kepri akan terus berupaya melakukan penindakan tidak hanya secara represif namun juga secara Pre-emtif dan preventif seperti halnya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri untuk menggunakan jalur-jalur yang prosedural karena dengan menggunakan jalur yang prosedural.

“Warga negara kita akan mendapatkan perlindungan secara menyeluruh berdasarkan peraturan yang berlaku terkait rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat. Sehingga masyarakat dapat benar-benar merasakan kehadiran negara dalam hal melindungi warga negaranya,” ucap Kabidhumas Polda Kepri, Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si.

Polda Kepri mendukung pentingnya kebebasan pers dalam demokrasi yang sehat. Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi kebebasan pers di Indonesia. Kami meyakini bahwa kebebasan pers adalah salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang berinformasi, kritis, dan partisipatif.

“Pihaknya akan terus bersinergi bersama media selaras dengan Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta mendukung program Kapolri melalui Program _Commander Wish_ tentang Transformasi Pelayanan Publik : Pemantapan Komunikasi Publik dalam memberikan informasi yang Cepat, Tepat dan Akurat,” tegasnya.

“Hal ini akan mendukung upaya Polri dalam mewujudkan Polri Presisi dan mencapai tujuan Kepolisian yang lebih baik dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat,” tutup Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si.

(Red)