Modyar!!.. Ratusan Motor Kegaruk Razia Tengah Malam, Ini Sebabnya

Juli, 2, 23

Pati – Cakranusantara.net | Ratusan motor pelanggar balap liar dan knalpot Brong di garuk Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pati, Minggu (2/7/2023).

Kasatlantas Polresta Pati, Kompol Asfauri menuturkan bahwa pihaknya telah melaksanakan giat penindakan bagi para pelanggar balap liar dan juga knalpot tidak standar (Brong).

“Penindakan itu atas banyaknya aduan masyarakat, karena dinilai meresahkan masyarakat, dan juga berpotensi menyebabkan laka lantas. Selain itu, untuk mendisiplinkan masyarakat agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas,” tutur Kompol Asfauri.

Dalam penindakan itu berdasarkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia (UU-RI) nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), PP No. 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan di jalan dan penindakan terhadap pelanggaran LLAJ.

“Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 56 tahun 2019 tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor, serta surat perintah (Sprint) Kapolresta Pati No : Sprin/1151/VII/HUK.6.6./2023 tanggal 1 Juli 2023 tentang perintah pelaksanaan penindakan pelanggaran balap liar dan knalpot Brong di wilayah hukum Polresta Pati,” paparnya.

Adapun pelaksanaan kegiatan pada Minggu, 2 Juli 2023, pukul 00.00 sampai dengan 02.30 WIB, legiatan dilaksanakan secara hunting system pada lokasi yang rawan akan adanya balap liar dan juga rawan pelanggaran knalpot Brong. Dengan mengerahkan 42 Personel dan 5 anggota dari Polsek.

“Diantaranya, di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Pati. Sebelumnya, kegiatan diawali dengan apel kesiapan pasukan, yang dipimpin Waka Satlantas AKP Parsa, S.H, dilanjutkan arahan teknis dan cara bertindak oleh KBO Satlantas,” terang Kasatlantas.

Hasil kegiatan tidak percuma karena telah berhasil mengamankan ratusan barang bukti. Diantaranya, pelanggar balap liar ada 16 surat tilang, knalpot Brong 36 surat tilang.

“Untuk barang bukti (BB) yang harus disita ada sebanyak 52 unit sepeda motor (SPM) dari berbagai merk. Selama kegiatan juga disampaikan edukasi terkait larangan penggunaan Knalpot Brong, yang dilaksanakan secara tegas namun tetap humanis, sehingga tidak ada komplain,” tandas Kasatlantas Polresta Pati, Kompol Asfauri.

(Rmn)

Parah!!.. Lukas Enembe Buat Aturan Sendiri Hingga Kelabui Kemendagri

Juli, 1, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Lukas Enembe membuat aturan sendiri hingga kelabui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pasalnya, anggaran yang digunakan sejak 2019 sampai 2022 sangat fantastis mencapai 1 triliun rupiah per tahun, atau rata-rata 1 miliar setiap harinya.

KPK Mesti Periksa Pihak Kemendagri dan DPRD Provinsi Papua. Pasalnya, dalam PP No. 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah tercantum, bahwa anggaran Kepala Daerah berkisar Rp 1.25 Miliar hingga maksimal 0,17% dari APBD. Tidak semestinya untuk anggaran operasional Kepala Daerah melebihi Rp 500 miliar per tahun.

Dr. Kurnia Zakaria pakar hukum yang tergabung dalam organisasi Peradi dan juga Dosen pada sejumlah Universitas di Jakarta menuturkan, seyogyanya KPK juga memeriksa pihak-pikah terkait lainnya, seperti Kemendagri, guna memastikan apakah benar tidak menghetahui Pergub yang sudah dibuat oleh Lukas Enembe.

“Dengan mudahnya Enembe menggunakan angaran yang fantastis. Apakah benar pihak Kemendagri tidak menyadari aturan yang telah dia buat itu, dalam hal ini peraturan gubernur (Pergub). Kok bisa tidak tercium oleh Kemendagri, ” tutur Dr Kurnia Zakaria, Jum’at (30/6/2023).

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 tahun 2020 tentang pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan APBD. Maka tidak ada alasan KPK untuk tidak memeriksa pihak Kemendagri.

“Untuk lebih jelasnya, soal Kemendagri yang sudah dikelabui oleh Enembe, KPK mesti memanggilnya untuk dimintai Keterangan kasus ini,” tegas Kurnia.

Sementara itu, Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurutnya, Korupsi Enembe adalah kriminologi budaya, dimana kultur dan karakter hidup masyarakat setempat sangat berpengaruh dimana masyarakat melindungi penjahat yang membela masyarakat lokal dalam peningkatan kesejahteraan. Dimana Enembe bagi kelompoknya memberikan kehidupan mapan dan mewah, membiarkan kultur orang Papua suka hidup mabuk mabukan, judi, dan mandot (suka gonta ganti pasangan).

“Banyak orang Papua berpendidikan rendah, malas bekerja, suka pesta miras dan judi, mudah terprovokasi dan setia dengan pemimpinnya, ditambah masyarakat Papua bukan masyarakat agraris, tapi pemburu dan peladang. Masyarakat pesisir lebih suka jadi nelayan. Kurang suka jadi pedagang, hanya penjual hasil kebun mereka belaka. Apalagi masyarakat Papua lebih suka nasi daripada sagu makanan pokok asal mulanya, sehingga daya tahan kesehatan mereka menurun mudah kena penyakit,” jelas Kurnia.

Dalam kultur crime dipengaruhi interaksi sosial masyarakat lokal dan pola kejahatan peniruan, apalagi dengan stigma masyarakat lokal Papua pemalas dan kurang pintar membuat mereka terpola seperti stigmatisasi seperti itu, Ekonomi mereka dipengaruhi oleh kaum pendatang. Yang penting mereka tetap bisa jadi Pemimpin lokal dan orang yang banyak duit dianggap sebagai orang terhormat.

“Tahulah semua peraturan pergub dan perda dilaporkan ke Kementerian terkait dan Kemendagri, apalagi dalam penggunaan APBD dan APBN pasti ada pengawasan dari Inspektorat untuk melakukan audit dan APH (Polri dan Kejaksaan). Penindakan oleh KPK karena menunggu PON Papua selesai. RAB kepala daerah Papua masa sampai sebesar itu,” tanya Kurnia.

Belum lagi Papua ada dana otonomi khusus dan hibah diluar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bagi hasil tambang Freeport, hasil laut, juga minerba Papua melimpah. Kelemahan Papua stigma kultur pemalas dan bodoh membuat mereka mudah di eksploitasi dan dibohongi. Jadi mereka diduga menutup mata atas stagnanisasi kemajuan daerah sepanjang Enembe memberi mereka jaminan hidup enak dan santai, toh masih ada kaum pendatang yang bekerja dan mau jadi PNS pelaksana perintah apalagi transportasi dan mahalnya barang masih bisa dibeli atas pemberian fasilitas yang diberikan untuk kelompoknya.

“Penyelenggaraan PON Papua menyulap mereka sejajar dengan provinsi lain, walaupun Keuntungan dan Tipu Muslihat Korupsi makin menggila, KPK pun disinyalir baru berani menindak Enembe setelah PON Papua selesai,” tandas Dr. Kurnia Zakaria.

(Rmn)

Joni Kurnianto Bagikan Ribuan Daging Kurban di Kantor DPC Partai Demokrat

Juli, 1, 23

Pati – Cakranusantara.net | Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pati melaksanakan kegiatan rutin, bagikan ribuan besek yang berisi daging sapi di kantor DPC Jalan Dr Wahidin, No 24, Pati, Sabtu (1/7/2023).

Sebelumnya, pas hari Idul Adha, korban 5 kambing, tapi di over di beberapa mushola dan Masjid yang ada di Kecamatan Pati. Dan hari ini kurban sapi yang beratnya kurang lebih 600 kilo.

Joni Kurnianto, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati, yang juga merupakan Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Pati menyampaikan, bahwa kami bersama dengan teman pengurus melaksanakan penyembelihan satu ekor sapi hewan kurban.

“Kita pakai besek itu karena lebih ramah lingkungan dan lebih enak awet jadi rasa dagingnya juga beda nantinya. Kita bagikan ada 1000 besek, sasaran yang kita tuju ada 8 Desa sekitar kantor DPC,” katanya.

“Di Hari Raya Idul Adha ini, diajarkan untuk iklas, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Sebagai umat islam, tentu dengan melakukan kurban mengharapkan ridho Allah agar apa yang kita lakukan diterimanya,” terangnya.

Ribuan masyarakat yang mengharap mendapatkan paket daging kurban itu, mulai dari pagi sudah mulai antri di depan Kantor DPC Partai Demokrat.

“Semoga 1000 paket daging sapi kurban ini bisa membantu masyarakat, dan bisa merasakan hikmahnya Hari Raya Kurban, serta mereka juga bisa memahami akan arti kurban yang sesungguhnya. Berkah buat kita semua,” ungkapnya.

Harapan kedepan kita bisa mengajarkan kepada seluruh pengurus dan teman-teman Caleg kita bahwa harus saling berbagi jangan sampai kita lupakan bahwa ajaran dari nabi Ibrahim dan nabi Ismail untuk saling berbagi antar umat ber agama.

“Jangan lupa kalau kita di atas masih ada saudara-saudara kita di bawah yang kurang mampu yang harus kita bantu,” tutupnya.

(Ts)

Adanya Layanan Aduan Pelanggaran Personel Polri Mendapat Respon Positif dan Harapan Masyarakat

Juli, 1, 23

Pati – Cakranusantara.net | Keterbukaan Polri dalam merangkul masyarakat dan menghadirkan kanal pengaduan berkualitas diapresiasi publik untuk meningkatkan profesionalitas Polri, Sabtu (1/7/2023).

Salah satu komitmen Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk terus meningkatkan profesionalitas anggotanya dilakukan dengan pengawasan yang ketat.

Dalam struktur resmi kelembagaan Polri, unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang bertanggung jawab terhadap tugas penting ini adalah Divisi Profesi dan Pengamanan (Divisi Propam).

Sebagai ujung tombak dalam pengawasan etik dan disiplin personel Polri, Divisi Propam tentulah menjadi etalase dalam membentuk budaya profesional Polri.

Fungsi untuk membina serta mengadakan pertanggungjawaban dan pengamanan internal menjadi amanat yang penuh tantangan bagi Divisi Propam untuk menjaga marwah Polri.

Berkaitan dengan hal tersebut Sie Propam Polresta Pati selalu berkomitmen untuk meningkatkan layanan pengaduan masyarakat terhadap anggota polri terutama personil Polresta Pati.

Selain mendatangi langsung kantor polisi, mengirimkan surat, kini layanan aduan Divisi Propam juga telah banyak berinovasi dengan pemanfaatan teknologi digital.

Polri bahkan kini telah membuat akses layanan Pengaduan Masyarakat (Dumas) dalam kanal digital secara lebih terintegrasi. Layanan pengaduan terintegrasi ini dapat diakses melalui aplikasi digital ”Presisi” yang di dalamnya memuat fitur Dumas Presisi.

Dumas Presisi ini merupakan kanal daring pengaduan masyarakat atas perilaku dan tindakan anggota Polri yang melakukan pelanggaran terkait manajerial, disiplin dan kode etik serta penyelidikan dan penyidikan.

Termasuk dengan memanfaatkan layanan komunikasi Whatsapp Pelayanan Aduan (Yanduan) Divisi Propam. Pemanfaatan Whatsapp Yanduan yang dapat diakses hanya dengan nomor 0812-1010-6700 ini diharapkan lebih memudahkan dan populer di banyak kalangan masyarakat sehingga pemanfaatannya lebih efektif.

Kasi Propam Polresta Pati Iptu Miftah Anshori, S.H, M.H mengatakan Dalam Peraturan Polri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri, pelanggaran yang diadukan dapat terkait dengan pelayanan, penyimpangan perilaku, atau penyalahgunaan wewenang anggota maupun PNS Polri.

“Penyimpangan perilaku yang dimaksud berkaitan dengan pelanggaran disiplin, kode etik dan tindak pidana”. Tuturnya.

Kapolresta Pati melalui Kasi Propam menegaskan bahwa Selain datang langsung ke Sentra Pelayanan Propam, masyarakat yang hendak melaporkan polisi juga dapat membuat laporan secara tidak langsung.

Salah satu Ketua Purnawirawan Polri cabang Pati AKBP (Purn.) Petrus Suparyanto memberikan respon positif dengan adanya inovasi layanan Dumas Presisi. Menurutnya dengan layanan tersebut merupakan wujud komitmen keterbukaan dan profesionalitas polri dalam memberikan pelayanan aduan oleh masyarakat.

“Inovasi layanan Dumas Presisi sangat bagus dalam mewujudkan komitmen keterbukaan dan profesionalitas polri dalam memberikan pelayanan aduan yang dilakukan oleh masyarakat” Ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut AKBP (Purn.) Petrus Suparyanto juga berharap semoga dengan adanya layanan Dumas Presisi ini dapat memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dan Polri semakin dekat serta dicintai oleh masyarakat

“Semoga dengan layanan tersebut dapat memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dan polri  semakin dekat serta dicintai masyarakat,” pungkasnya.

(Humas /Rmn)

Polresta Pati di Grebek Ratusan Prajurit Kodim, Ini Sebabnya

Juli, 1, 23

Pati – Cakranusantara.net | Ratusan prajurit Kodim 0718/Pati hari ini mendatangi Mapolresta Pati sehingga mengejutkan jajaran Polresta Pati, Sabtu (01/07/2023).

Dikawal oleh Polisi Militer (PM), Kedatangan para Prajurit Kodim dipimpin oleh Kasdim 0718/Pati Mayor Cba Maulana Muttaqin Fahmy beserta para Perwira Kodim Pati dan perwakilan prajurit.

Kegiatan tersebut adalah dalam rangka surprise HUT Ke-77 Bhayangkara tahun 2023 yang bertajuk “Polri Presisi Untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju.”

“Kami dari Kodim Pati mengucapkan selamat ulang tahun Ke-77 Bhayangkara, semoga Polri semakin profesional dan semakin sukses,” kata Kasdim.

Kasdim berharap sinergitas TNI Polri khususnya di wilayah kabupaten Pati semakin terjalin erat dalam menjaga kondusifitas serta menjaga keutuhan NKRI.

Dalam kesempatan tersebut Kasdim Pati menyerahkan kue ulang tahun kepada Wakapolresta Pati didampingi para PJU Polresta Pati.

Wakapolresta Pati AKBP Dandy Ario Yustiawan menyampaikan bahwa sangat surprise karena hari ini Kapolresta Pati bersama Forkopimda kabupaten Pati sedang menghadiri upacara HUT Ke-77 Bhayangkara yang dipusatkan di Semarang.

“Saya sangat berterimakasih kepada jajaran Kodim 0718/Pati atas doa serta surprise HUT Ke-77 Bhayangkara hari ini,” kata Wakapolresta Pati.

“Saya berharap sinergitas TNI Polri terus terjalin baik dan bersama-sama menjaga Kamtibmas di kabupaten Pati agar tetap aman dan kondusif,” tandasnya.

(Rmn)