Ketua DPRD Pati Minta Pemda Fokus Pileg Terlebih Dahulu

Juli, 24, 23

Pati – Cakranusantara.net | Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota akan dilaksanakan pada Rabu (27 November 2024) mendatang, Senin (24/7/2023).

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin menyarankan. Agar Pemerintah Daerah (Pemda) fokus dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) terlebih dahulu sebelum memikirkan Pilkada.

Pasalnya, jadwal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijelaskan, pelaksanaan Pileg akan berjalan terlebih dahulu dari pada Pilkada.

Ali berharap Pileg pada tahun 2024 nantinya bisa terlaksana dengan lancar, jujur, adil dan tentunya sesuai asas demokrasi yang ada di negeri ini.

“Kita mikir Pileg dulu saja, yang penting Pileg ini terlaksana dengan jujur, adil, damai, dan bisa berjalan dengan lancar, itu tujuan kita. Demokrasi bisa berjalan damai,” ujar Ali Jumat.

Politisi dari PDIP ini menegaskan, walau nanti dalam pelaksanaan Pileg masyarakat berbeda pilihan, itu adalah hal yang sangat wajar.

Maka dari itu kondusifitas harus selalu digaungkan sebelum Pileg digelar. Sosialisasi dari Pemerintah kepada masyarakat akan sangat dibutuhkan menjelang tahun politik.

“Beda pilihan itu wajar, yang penting selalu kondusif, harus ada sosialisasi dari Pemkab kepada masyarakat, ” tutup Ali.

(Rois)

Warsiti Anggota Komisi A DPRD Pati Mengapresiasi Langkah DLH Dalam Membuat TPA di Pati Selatan

Juli, 25, 23

Pati – Cakranusantara.net | Anggota Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengapresiasi dan menyambut dengan baik akan rencana dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang akan meminta lahan milik perhutani, Senin (24/7/2023).

Warsiti Angota Komisi A DPRD Kabupaten Pati mengatakan, bahwa pihaknya mendukung program yang bakal menjadi terobosan DLH dalam meminta lahan ke pihak Perhutani di wilayah Pati Selatan.

“Ia mendukung program DLH dalam meminta lahan yang akan ia jadikan sebagai Tempat Pembuangan Air (TPA) untuk sampah. Dan itu memang dirasa sangat perlu,” kata Warsiti.

Pembangunannya memang harus segera diutamakan, karena itu bisa sangat berdampak pada lingkungan kalau dibiarkan, khususnya di wilayah Pati bagian Selatan.

“Jika dibiarkan pastinya akan menimbulkan masalah, karena bisa menimbulkan pencemaran lingkungan. Untuk itu, DLH harus segera berkoordinasi dengan pihak perhutani,” tambahnya.

Ia juga mengaku sangat senang jika program DLH ini bisa segera terealisasi secepatnya. Sebab lahan milik perhutani tersebut juga merupakan lahan milik negara.

“Pastinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak juga. Jadi jika digunakan untuk kemaslahatan ia sangat mengapresiasi akan langkah tersebut,” tutupnya.

(Roys)

Satlantas Polresta Pati Tindak Ratusan Knalpot Brong

Juli, 24, 23

Pati – Cakranusantara.net | Pelaksanaan Operasi Patuh Candi 2023 telah berakhir Minggu (23/7/2023) malam pukul 24.00 WIB. Pada Operasi yang digelar selama 14 hari terhitung sejak 10 hingga 23 Juli 2023.

Kasatsantas Polresta Pati, Kompol Asfauri didampingi KBO Satlantas Ipda Muslimin dan beberapa Perwira dari Unit Gakkum memaparkan, bahwa pihaknya telah berhasil menindak sebanyak 378 pelanggaran knalpot Brong atau knalpot tidak standar. Ini mengalami kenaikan yang signifikan, lebih dari 100 % dibandingkan dengan Operasi Patuh Candi 2022 tahun lalu.

“Tahun lalu hanya menindak sebanyak 156 pelanggaran knalpot Brong, apabila dibandingkan dengan 14 hari sebelum pelaksanaan Operasi Patuh Candi 2023 mengalami kenaikan lebih dari 270 %, karena 2 minggu sebelum Operasi Satlantas Polresta Pati hanya bisa menindak sebanyak 99 knalpot Brong melalui kegiatan operasi rutin dengan cara hunting System,” papar Kasatlantas Polresta Pati, Senin (24/7/2023).

Kegiatan penindakan terhadap knalpot Brong secara masif akan terus dilakukan, bahkan Satlantas telah membentuk Satgas Khusus yang setiap hari akan melakukan Hunting.

“Ini kami lakukan karena penggunaan knalpot brong yang bising dan memekakan telinga sangat meresahkan masyarakat. Disamping itu, kegiatan ini merupakan cipta kondisi yang menjadi atensi Pimpinan menjelang dilaksanakannya masa kampanye Pemilu 2024,” lanjutnya.

Masih menurut Kompol Asfauri, selama tahun 2023 sudah ribuan knalpot Brong yang ditindak oleh Satlantas Polresta Pati. Namun demikian, sampai sekarang masih ada saja masyarakat, khususnya kalangan anak-anak remaja yang masih memodifikasi kendaraannya dengan menggunakan knalpot brong.

Hal senada, Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama, S.I.K., M.H. saat dihubungi awak media mengutarakan, bahwa kegiatan cipta kondisi seperti ini memang perlu dilakukan, khususnya menjelang masa kampanye pemilu 2024.

“Seperti kita ketahui bersama, selama ini sudah menjadi kebiasaan sebagian dari masyarakat kita ketika melaksanakan kampanye, mereka akan konvoi dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi knalpotnya dengan knalpot knalpot Brong,” terangnya

Hal ini sangat mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya, khususnya bagi warga masyarakat yang mungkin punya anak bayi yang sedang tidur, mereka yang sedang sakit, bahkan penggunaan knalpot Brong juga dapat mengganggu kekhusyukan orang yang sedang beribadah.

“Itu perlu diantisipasi sejak awal, makanya penindakan terhadap knalpot Brong akan terus dilakukan secara masif. Harapannya, nanti pada masa Kampanye Pemilu 2024 penggunaan knalpot brong sudah tidak ada lagi, sehingga Pemilu dalam setiap pentahapannya dapat berjalan dengan lancar, aman serta kondusif,” pungkas Andhika.

(Rmn)

Polda Jateng Raih Penghargaan Atas Komitmen Dalam Mengawal Kasus Yang Melibatkan Anak

Juli, 23, 23

Semarang – Cakranusantara.net | Polda Jawa Tengah secara langsung bersama Polda Sulawesi Tengah, Polda Maluku dan Polda NTB menerima penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), atas komitmen dan konsistensinya dalam penanganan kekerasan terhadap anak.

Selain itu, sejumlah kabupaten dan kota juga menerima penghargaan atas prestasinya sebagai kabupaten/ kota layak anak.

Penghargaan langsung diberikan oleh Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada acara Malam Penganugerahan Apresiasi Kabupaten / Kota Layak Anak di Semarang, Sabtu malam (22/7/2023).

Menurut Bintang, pemberian penghargaan pada jajaran penegak hukum, baru pertama kali diberikan. Adapun penilaian, didasarkan beberapa indikator terutama dalam penanganan kasus yang melibatkan anak.

“Penghargaan pada aparat penegak hukum di berikan pada instansi yang betul-betul mengawal kasus-kasus hukum untuk memberikan yang terbaik kepada anak,” tuturnya usai acara yang digelar dalam memperingati Hari Anak Nasional itu.

Terkait penilaian pada jajaran penegak hukum, Bintang menuturkan pihaknya banyak mendapat masukan dari Kompolnas selaku instansi yang mengawasi dan mengevaluasi kinerja jajaran kepolisian.

” Bukan murni dari kementrian, tapi bekerja sama dengan Kompolnas, yang memberi masukan mana instansi yang betul-betul memberikan yang terbaik,” terangnya.

Bintang mengaku, saat ini masih banyak pekerjaan rumah dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Di hampir seluruh kabupaten/kota masih banyak ditemukan kasus kekerasan kepada anak dan pernikahan anak di bawah umur.

“Untuk menangani hal ini pemerintah tidak bisa berkerja sendiri, perlu komitmen dan kerjasama antara pemerintah, kementerian dengan masyarakat, dunia usaha termasuk media,” tandasnya.

(Rmn)

APH Harus Tertibkan Galian C Ilegal Yang Masih Bebas Beroperasi di Kabupaten Pati, Stop Atensi

Juli, 22, 23

 

Pati – Cakranusantara.net | Aktifitas Galian C diduga ilegal di wilayah Kecamatan Pucakwangi, Winong dan Jakenan, Kabupaten Pati seakan-akan tidak memperdulikan dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Disinyalir menerima Atensi.

Polresta Pati dan Polda Jateng harus pantau langsung ke lapangan, berikut titik koordinat Aktifitas Galian C di wilayah Kabupaten Pati dan Inisial Nama pengelolanya dan stop menerima Atensi bulanan.

Berdasarkan pantauan langsung tim awak media di lapangan pada Sabtu (22/7/2023) nampak Aktifitas tersebut di duga sudah berjalan lama. Dan jika mengacu dari hasil bekas luasnya kerukan tanah yang dikerjakan dengan alat berat jenis ekskavator, hal ini terlihat jelas merugikan banyaknya kalangan.

Pasalnya, dari aktifitas Armada jenis Truck Dum pengangkut material tanah dengan kapasitas banyak dan berlalu-lalang dijalan menghasilkan debu tebal dijalan dan mengganggu pandangan mata serta pernafasan pengguna jalan khususnya roda dua.

selain itu, di sinyalir menimbulkan kerusakan jalan yang parah dengan adanya Aktifitas Galian C Ilegal tersebut, di tambah lagi dengan faktor terjatuhnya material tanah di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan lainya.

Untuk di wilayah kecamatan pucakwangi tersebut, aktivitas terlihat ada di 2 tempat dengan kapasitas alat besar yakni tepatnya di Desa Tajungsekar Dan Dukuh Browo Desa/kecamatan Pucakwangi, di 2 titik tersebut di duga di kelola oleh Inisial “H” warga Sembaturagung Kecamatan Jakenan.

Selain itu, terdapat juga Aktifitas yang sama di wilayah Kecamatan Jakenan di Desa Plosojenar, di duga di kelola oleh Inisial “M” warga Desa Trikoyo Kecamatan Jaken, dan satu lagi di Wilayah Kecamatan Winong tepat di Desa Pagendisan belum diketahui siapa penanggung jawab aktivitasnya.

Dengan adanya aktifitas ilegal tersebut bisa menjadikan kerugian di berbagai pihak, di harap yang berwenang untuk kabupaten Pati khususnya Polsek sekitar lokasi Galian C diduga ilegal dan Polresta Pati dapat secara langsung ambil langkah, serta sikap tegas menanganinya, bila perlu Polda Jateng turun tangan.

Harapannya, untuk menertibkan dan dapat menjadikan manfaat untuk masyarakat banyak, jika dilakukan penertiban, antara lain tidak adanya polusi udara jenis debu, rusaknya akses jalan dan keselamatan masyarakat dalam berkendara.

Lantaran, Dump Truk saat bermuatan tanah urug tersebut tanpa menggunakan penutup (tanpa penutup terpal) meskipun ia membawa terpal yang hanya buat pajangan saja.

(Tim)

Bersihkan Tubuh KPK, Dr Kurnia Zakaria : Agar Lebih Banyak OTT Maling Uang Rakyat Bukan 86

Juli, 22, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Bersihkan tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari para oknum panerima suap agar bisa banyak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para maling uang Rakyat. Karena data sudah ada dikantongnya dibandingkan dengan APH lainnya, bukannya di uangkan atau istilahnya 86.

Hal itu diungkapkan oleh Dr Kurnia Zakaria, selaku pakar hukum dan Dosen pada sebuah Universitas Indonesia (UI), masih lanjutnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana) bahwa proses penangkapan itu ada di tangkap, Operasi Tertangkap Tangan (OTT), menyerahkan diri dan buronan atau kabur yang kemudian menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Tindak pidana umum memang ditangkap, tangkap tangan atau menyerahkan diri, tapi dalam tindak pidana khusus efektif dengan OTT atau DPO. Kasus BLBI, bank cwntury, Baligate, para teesangka terdakwa yang tidak ditangkap dan ditahan kabur semua, bukan masalah investor takut investasi daripada jadi sarang persembunyian koruptor walaupun alasan berinvestasi seperti di Swiss, Kepulauan Bahama , Cayman Island dan Singapura,” terangnya, Sabtu (22/7/2023).

Namun, pengusaha lebih takut Pajak resmi daripada Pungli atau Suap. Ukurannya, bisnis lebih menguntungkan memberi suap, terima beres dan lancar, daripada bayar pajak macam-macam tapi keuntungan usaha tidak jelas. Karena peraturan saling tumpang tindih dan birokrat administrasi.

“Disinilah KPK punya data BB cukup untuk OTT dibandingkan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya. Hanya tinggal membersihkan oknum anggota KPK yang tidak bersih, atau bermain kasus, hingga pungli (wani piro?). Selain punya data pelaporan dari para informan maupun whistle blower juga punya alat penyadap dan menggunakan laporan BPK, BPKP maupun PPATK sebagai BB awal,” lanjutnya.

Selain itu, KPK pegang data LHKPN, semua pejabat negara dari pusat hingga daerah tingkat paling bawah yakni Kades /Lurah dan PPK proyek. Dalam dunia bisnis kejahatan korupsi tidak terorganisir tapi bersifat temporer atau sewaktu-waktu saat ada kesempatan bersifat rahasia dan jamaah (bersama sama). Kejahatan dilakukan bersifat timbal balik dan dilakukan oleh penentu regulasi dan kebijakan yang berjalan.

“Pejabat berwenang jelas terlibat, tinggal Inisiator dari swasta atau dari aparat. Kasus OTT lebih bagus tapi pembuktian dipertajam jangan dibuat sembarangan, tergantung niat baik dan kejujuran APH. Mereka bisa tafsirkan norma hukum sesuai kepentingannya diperlambat atau dipercepat atau dipetieskan. Gratifikasi jangan diukur materi saja tapi fasilitas serta hutang budi juga berpengaruh,” tutupnya.

(Rmn)

Dankoharmatau Serahkan Kendaraan Operasional Kepada Denma Koharmatau

Juli, 22, 23

Bandung – Cakranusantara.net | Komandan Koharmatau Marsekal Muda (Marsda) TNI Bambang Triono, M.Tr.(Han)., menyerahkan satu unit kendaraan operasional Koharmatau kepada Dandenma Koharmatau Letkol Tek Army Akbar, S.T., di depan joglo Makoharmatau. Jumat (21/7/2023).

Selain menerima kendaraan operasional dari Dankoharmatau, Dandenma Koharmatau juga mendapat tambahan kendaraan operasional yang diterima dari PT Bank Mandiri Bandung Asia Afrika yang diserahkan oleh Area Head Bank Mandiri ibu Retno Widyayanti dan diterima langsung oleh Dankoharmatau. Marsekal bintang dua ini mengucapkan terima kasih kepada pihak bank mandiri atas bantuan kendaraan tersebut, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Komandan Koharmatau Marsma TNI Joseph Rizki Prabowo, S.T.,M.I.Pol., Inspektur Koharmatau Marsma TNI Christian Syahmo, S.T., dan para pejabat Koharmatau.

(Pen Koharmatau)

Jepang Porprov, DPRD Pati Minta Jalan Rusak di Pati Segera Diperbaiki

Juli, 21, 23

Pati – Cakranusantara.net | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, menekan kepada Pemerintah Kabupaten agar memprioritaskan masalah jalan rusak yang ada di wilayah Pati, Jum’at (21/7/2023).

Hal itu lantaran pada Bulan Agustus 2023 mendatang, Kabupaten berjuluk Bumi Mina Tani ini akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah.

Sutikno selaku anggota Ketua komisi C DPRD Pati mengatakan. Kecamatan Gembong adalah salah satu titik krusial dalam penyelenggaraan Porprov tahun 2023. Pasalnya di area Waduk Seloromo Gembong juga akan dijadikan salah satu venue untuk olahraga dayung.

Berbagai persiapan seperti pembangunan sarana prasarana pun disarankannya supaya segera direalisasikan menjelang perhelatan akbar tersebut. Karena, ada beberapa titik jalan di Kecamatan Gembong mengalami kerusakan yang lumayan parah.

“Pemkab harus memprioritaskan masalah jalan rusak di Gembong ini, karena sebentar lagi sudah Porprov, ” jelasnya.

Legislator tersebut juga mengatakan, bahwa dari aspirasi yang ia serap selama ini, sebanyak 11 desa se-Kecamatan Gembong, juga menyetujui wacana di prioritaskan pembangunan disana.

Dengan mulusnya akses yang ada disana dirinya yakin selain mempermudah akses berjalannya Porprov, area Waduk Seloromo Gembong juga akan semakin dikenal oleh para atlet dari luar daerah karena keindahannya.

“Selain mempermudah akses Porprov, kedepannya pariwisata yang ada di Pati juga akan ikut terangkat dija semua sarana dan prasarananya memadai, ” tutupnya.

(Roys)

Sidang Terbuka Penetapan Kelulusan Akhir Penerimaan Tamtama Tahun 2023

Juli, 21, 23

Batam – Cakranusantara.net | Bertempat di Gedung Anton Soedjarwo Polda Kepri telah dilaksanakan kegiatan Sidang Terbuka Penetapan Kelulusan Akhir Penerimaan Tamtama Polri T.A. 2023 Polda Kepulauan Riau, Jumat (21/7/2023).

Kegiatan Sidang Terbuka Kelulusan Akhir Penerimaan Tamtama Polri T.A. 2023 Polda Kepri dibuka oleh Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H. dan dihadiri Irwasda Polda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, Pengawas Internal (Itwasda dan Bidpropam dan Pengawas Eksternal (LSM IKA Kota Batam, Disdik Provinsi Kepri, HMPSI Provinsi Kepri, Disduk Capil Kota Batam dan IDI Kota Batam).

Dalam amanatnya, Wakapolda Kepri Brigjen. Pol Asep Safrudin, S.I.K., M.H., bagi peserta yang dinyatakan lulus terpilih, diharapkan untuk segera mempersiapkan diri mengikuti pendidikan pembentukan Tamtama Polri yang akan dilaksanakan di Pusdik Watukosek. Sementara bagi peserta yang belum berhasil, dihimbau untuk tidak menyerah dan tetap bersemangat dalam mengikuti seleksi selanjutnya di tahun depan.

Lebih lanjut, Wakapolda Kepri Brigjen. Pol Asep Safrudin, S.I.K., M.H., mengingatkan agar para peserta yang terpilih untuk melaksanakan pendidikan agar senantiasa menjaga kesehatan dan mematuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

Pada sidang terbuka penetapan kelulusan akhir seleksi penerimaan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2023 di Polda Kepulauan Riau, hasilnya menunjukkan bahwa dari seluruh peserta yang mengikuti seleksi, sebanyak 20 orang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pembentukan Tamtama Polri. Dari jumlah tersebut, tidak ada peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada proses seleksi ini.

“Polda Kepulauan Riau berterima kasih atas partisipasi seluruh peserta dalam mengikuti proses seleksi hingga tahap akhir. Semoga para calon peserta yang lulus terpilih dapat terus menjunjung tinggi sportifitas dalam berdinas di Kepolisian Republik Indonesia,” tandas Wakapolda Kepri.

(Red)

Kegiatan Rakernis Fungsi TIK Polri TA 2023

Juli, 21, 23

Batam – Cakranusantara.net | Irwasda Polda Kepri Kombes. Pol. Romin Thaib, S.I.K., M.Si., Pimpin Rakernis Fungsi TIK POLRI tahun Anggaran 2023. Acara yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai ini dilaksanakan selama dua hari yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, narasumber, serta peserta rakernis dari berbagai unit kerja yang bertempat di Hotel Golden View Bengkong Batam, Jumat (21/7/23).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Irwasda Polda Kepri Kombes. Pol. Romin Thaib, S.I.K., M.Si., Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si., sebagai Narasumber, Pejabat Utama Polda Kepri, Kadis Kominfo Provinsi Kepri, Kadis Perhubungan Provinsi Kepri, Kadis Kominfo Kota Batam, Kadis Perhubungan Kota Batam dan para peserta Rakernis Fungsi TIK Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023.

Adapun sambutan dari Bapak Kapolda Kepri yang dibacakan oleh Irwasda Polda Kepri Kombes. Pol. Romin Thaib, S.I.K., M.Si., menggaris bawahi mengenai pesatnya perkembangan TIK dan konvergensi fungsi antara teknologi komputer dan komunikasi. Beliau menekankan bahwa TIK bukan hanya membuka peluang usaha baru, tetapi juga menjadi pengungkit dalam transformasi kultur Polri di berbagai bidang, termasuk melalui pelayanan publik, pengembangan pendidikan karir kepolisian, rekrutmen anggota Polri, dan peningkatan kinerja seluruh satuan fungsi kepolisian.

“Selanjutnya Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si. menyatakan bahwa pentingnya peran teknologi informasi pada fungsi TIK akan sangat banyak membantu menjaga transparansi, kecepatan, serta memberikan laporan terkini dari kondisi di lapangan. Hal ini diharapkan dapat mempermudah proses pengambilan keputusan yang berdampak pada stabilitas dan kondusifitas keamanan serta ketertiban masyarakat,” ujar Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si.

“Harapannya dengan di adakannya Rakernis fungsi TIK ini dapat menyatukan dan memberdayakan kemampuan pada kinerja fungsi TIK Polri yang sinergis dan handal. Dalam rangka mengakselerasi program prioritas Kapolri tahun 2021 sampai 2024, Polri juga diharapkan aktif dalam memutuskan strategi ke dalam rencana kerja fungsi TIK di masing-masing satuan kerja maupun wilayah untuk menyongsong masa depan yang semakin kompleks dan memiliki kemampuan digital, memahami kecerdasan buatan, komputasi awan, sistem penyimpanan data, serta proses pembuatan instruksi untuk komputer menggunakan bahasa pemograman yang dibuat untuk persiapan dalam menghadapi pergeseran kejahatan dari yang konvensional menjadi kejahatan yang terkait dengan dunia digital,” tutup Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si.

(Red)