Mukit Calon Milenial Asal Juwana Resmi Bakal Maju di Pileg 2024

Agustus, 12, 23

Pati – Cakranusantara.net | Pemilihan Legeslatif (Pileg) tahun 2024 tinggal menghitung bulan pastinya akan bertambah sengit. Hal itu dipicu dengan munculnya calon-calon Milenial yang akan ikut dalam kompetisi.

Tak tanggung-tanggung, calon wakil rakyat yang notabennya masih muda ini, pasti tak mau kalah dalam bersaing dengan para incumben sebelumnya.

Salah satunya Mukit, suami dari Elviana warga Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati yang kesehariannya berkecimpung di dunia perikanan sudah resmi mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Pati periode 2024-2029.

Ia akan ikut bertarung memperebutkan kursi di Legeslatif melalui partai Demokrat di wilayah Dapil 3, Kecamatan Wedarijaksa, Trangkil, Juwana, dan Batangan.

Mukit yang dulu pernah mengenyam pendidikan tingkat dasar di SD Negeri 01 Bumi Mulyo, Batangan lulusan tahun 1993, melanjutkan ke SMP Negeri 1 Juwana pada tahun 1996 itu resmi maju sebagai calon anggota DPRD Pati atas dukungan para nelayan dan petani yang ada di Dapil 3.

Alumni SMK Negeri 1 Rembang tahun 1999 yang saat ini menyelesaikan studi bidang hukum pada salah satu universitas di Pati. Pria yang terkenal ringan tangan dan selalu peduli dengan masyarakat tingkat bawah, nantinya akan lebih mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat dari kalangan nelayan maupun petani.

Ayah dari Janeeta, anak semata wayang yang saat ini sekolah di SD IT Umar bin Khatab Juwana itu berjanji, nantinya akan selalu mendengar keluhan para nelayan, petani dan rakyat tingkat bawah khususnya, apabila terpilih menjadi wakil rakyat dan berhasil duduk di kursi DPRD Pati.

“Saya tidak berjanji, tapi saya akan buktikan apabila nanti bisa terpilih menjadi wakil rakyat, dan tujuan saya hanya satu, memperjuangkan hak para nelayan dan petani, khususnya di Dapil 3,” singkat Mukit.

“Saat ini, banyak keluhan yang disampaikan oleh para nelayan maupun petani, dan itu nantinya akan menjadi tugas utama saya untuk bisa memperjuangkannya.

“Hak mereka, agar nantinya mereka bisa sejahtera,” lanjut Pria yang mempunyai jiwa sosial tinggi itu.

(Wis/ Rmn)

Galih Putra Pambayun Murid SMAN 1 Pati Bakal Jadi Paskibraka Ternyata Bukan Anak Orang Sembarangan

Agustus, 17, 23

Pati – Cakranusantara.net | Putra salah satu Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Tlogowungu ikut terpilih menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023.

Selain dapat melatih kedisiplinan para remaja juga bakal menawarkan banyak cerita. Selain itu, tentunya ada tawaran menggiurkan berupa piagam penghargaan yang menjadi motivasi tersendiri bagi mereka.

Galih Putra Pambayun Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pati salah satu peserta Paskibraka mengungkapkan, bahwa ia memiliki sebuah cita-cita untuk menjadi anggota Polisi setelah lulus sekolah nanti.

“Galih mengaku terdorong dan Bangga telah dipercaya untuk menjadi Paskibraka. Disamping itu, ia memang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi Akademi Kepolisian (Akpol),” ungkapnya.

Keikutsertaannya telah dimulai sejak 17 Juli 2023 yang lalu. Bersama dengan sejumlah calon Paskibraka lainnya yang telah berhasil menembus kedalam pasukan inti.

“Dia telah menembus menjadi pasukan inti dalam Paskibraka, yang akan bertugas menjadi tim pengibar bendera saat upacara hari kemerdekaan di Alun-akun Kabupaten Pati nanti,” lanjutnya.

Tugas itu akan ia jalankan bersama kedua rekan lainnya. Yakni Nastiti Ardianti Widya Dhana (pembawa bendera) dan Norrohmad Hendra Hermawan (pembentang dan pengerek bendera).

“Di bawah tiang bendera mereka akan bertugas sebagai pembentang bendera pada upacara pagi dan pengerek bendera saat sore harinya,” terangnya.

Selama ia digembleng telah memperoleh sejumlah hal-hal yang positif. Terutama pengalaman dalam baris-berbaris untuk mendukung dirinya masuk ke Akpol nanti.

“Galih merasa senang karena telah mendapat tambahan pengalaman. Belum nanti ketika pas hariha, pasti akan bisa mendapatkan pengalaman yang lebih menarik lagi,” tutupnya.

Sementara Kades Cabak, Suroto, S.H menambahkan, ia merasa bangga dan juga senang, serta bersyukur pada yang maha kuasa, lantaran anaknya bisa ikut masuk menjadi Paskibraka. Tentunya itu akan menambah wawasan baginya.

“Dengan menjadi pasukan Paskibraka pengalaman demi pengalaman pasti dia dapatkan. Semoga itu nanti bisa bermanfaat, ketika menuju, pada apa yang sudah di cita-citakannya, selaku orang tua hanya bisa mendorong dan meng Aamiin kan nya,” sambung Kades yang di kenal baik dan murah senyum itu.

(Ts)

Jalan Sambirejo-Wonorejo Tlogowungu Tidak Butuh Aspal Namun Rabat Beton, Ini Pendapat Dua Kades

Agustus, 11, 23

Pati – Cakranusantara.net | Jalan penghubung antar dua Desa Sambirejo menuju Wonorejo tidak lagi membutuhkan Aspal namun Rabat Beton. Pasalnya, jalan tersebut sering tergenang air saat banjir, Jum’at (11/8/2023).

Imron salah satu warga Desa Wonorejo mengeluhkan jalan tersebut, karena kemarin baru saja selesai di Aspal, namun tidak mampu bertahan lama sudah rusak parah kembali.

“Untuk penyebab kerusakan ia merasa karena disitu sering terjadi banjir. Sehingga jalan tergenang air dan bisa cepat rusak, apalagi yang hanya sekedar diaspal, ditambah pengerjaannya hanya asal-asalan saja,” terangnya.

Sementara, Kepala Desa (Kades) Sambirejo, Eko Susanto mengatakan, jika ia meminta pada pihak dinas terkait agar jalan tersebut segera diperbaiki dan tidak hanya sekedar Aspal saja agar tidak cepat rusak.

“Kami harap agar ruas jalan bagian timur Desa tersebut di Rabat Beton agar bisa awet dan tidak cepat rusak, karena memang sering terdampak banjir,” katanya.

Selain itu, ruas jalan sepanjang Tlogorejo-Bumiayu (Tlogorejo-Sambirejo-Wonorejo-Bumiayu) setiap hari dilalui Dump Truk truk bermuatan berat dan juga tlailer juga lewat sana.

“Hampir setiap hari ada Dump Truk bermuatan tanah urug serta Batu yang mencapai kisaran ratusan kali, jadi ia juga meminta pada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) karena ruas jalan tersebut merupakan jalan Kabupaten,” tutupnya.

Kades Wonorejo, Suyik juga mengutarakan hal yang sama, memang jalan tersebut sering dilalui oleh Dump Truk bermuatan tanah urug dan juga muatan Batu. Selain itu, juga termasuk titik rawan banjir.

“Jalan itu jika banjir hingga mencapai lutut orang dewasa atau kisaran 50 centimeter. Sebenarnya, pada titik itu baru saja habis diperbaiki pada 2022 akhir, namun sekarang sudah rusak parah lagi,” tambah Kades Wonorejo.

Ia setuju dan sependapat dengan pendapat Kades Sambirejo yang sebaiknya ruas jalan pada titik tersebut di Rabat Beton, bukan Aspal lagi, agar kedepan tidak cepat rusak. Karena juga sering dilalui Dump Truk bermuatan berat.

“Pastinya, jika kondisi tanah masih basah dan dilalui Truk muatan berat Aspalnya akan  akan ikut amblas yang kemudian terkelupas,  sehingga kerusakan akan semakin melebar dan menjadi rusak parah seperti sekarang ini,” terangnya.

Mila salah satu pengendara sepeda motor yang melalui jalan tersebut juga mengeluhkan jalan parah yang ia lalui itu. Karena sebagian lobangnya juga dalam, sehingga harus ekstra hati-hati agar tidak terjatuh.

“Jalannya sudah rusak parah, dan ini harus segera diperbaiki agar setiap pengendara yang melalui jalan ini bisa merasa nyaman. Selain itu, agar tidak mempercepat kerusakan pada sepeda motor, utamanya pada bagian Ban,” ungkapnya singkat.

(Rmn)

Dr Kurnia Zakaria : 10 Agustus 2023 Demo Damai Atau “People Power Jilid lll”

Agustus, 11, 23

Pati – Cakranusantara.net | Aksi Demo 10 Agustus 2023 dirumorkan akan diikuti berbagai lapisan masyarakat dan mahasiswa apakah bersifat meniru aksi “Peole Power” tahun 1965 dan 1998 atau seperti aksi Damai. Yang ditakutkan akan menimbulkan kemacetan dan menghambat perjalanan pulang pergi orang kerja dan menimbulkan kerusuhan sehingga menghambat perekonomian, Jum’at (11/8/2023).

Tetapi apa yang terjadi pada Kamis 10 Agustus 2023 di Jakarta hanya demo buruh yang berpusat di Tugu Patung Kuda Jalan MH. Thamrin dengan mengusung tema “Cabut UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja UU No.6 Tahun 2023 perubahan dari UU No.11 Tahun 2020” demo kedua dikawasan Istana Aliansi masyarakat proses hukum Rocky Gerung oleh kelompok pendukung Jokowi, dan demo ketiga tentang turunkan presiden Jokowi didepan gedung DPR oleh lapisan masyarakat gabungan mahasiswa dan organisasi buruh dari berbagai sumber informasi yang didapat Penulis.

“Aksi demo itu baru surut, karena dipaksa bubar sekitar Jam 23.00 WIB. Sedangkan UU Kebebasan Perpendapat dijamin dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat dimuka umum untuk menyampaikan asprirasi suara rakyat di tempat umum atau “Parlemen Jalanan” karena menganggap agar dapat perhatian dari berbagai kalangan dan pejabat pemerintahan maupun pejabat Aparat Penegak Hukum (APH),” hal itu diungkapkan oleh Dr H. Kurnia Zakaria selaku dosen Pascasarjana UIC dan juga Advokat.

Mereka menganggap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tumpul dalam membela kepentingan masyarakat, dan hanya bisa berjanji belaka tanpa action (bertindak). Tetapi demo Parlemen Jalanan atau gerakan “People Power” di Indonesia tahun 1966 berhasil menumbangkan Pemerintahan Orde Lama dimana Presiden Soekarno dimakzulkan (diberhentikan) oleh MPRS melalu Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 tanggal 12 Maret 1967 dan Tahun 1998 Pemerintahan Orde Baru tumbang juga saat Presiden Soeharto mundur tanggal 21 Mei 1998.

“Pemerintahan Abdurrahman Wahid dimakzulkan oleh MPR 23 Juli 2001 setelah demo damai rakyat dan Wakil Presiden Megawati menggantikan karena mengeluarkan Maklumat Presiden (Dekrit Presiden jilid II) tanggal 23 Juli 2001 berisikan bubarkan DPR/MPR, mempercepat Pemilu, dan bubarkan Partai Golkar,” lanjutnya.

“People Power” gerakan demostrasi damai maupun dengan Kekerasan bersifat Parlemen Jalanan, mendesak Perubahan dengan segera Pergantian Pemerintah karena dianggap gagal dalam Pemerintahan dimana terjadinya Inflasi semakin tinggi, angka kemiskinan makin bertambah banyak, jumlah penganggiran semakin tinggi, Perusahaan atau bidang usaha tutup atau rasionalisasi dan terjadinya PHK massal, turunnya nilai mata uang rupiah ke mata uang asing.

“Dimana bunga bank tinggi dan terjadinya kebijakan devaluasi atau harga barang-barang diserahkan ke harga pasar (kaum kapitalis), Pemerintahan bersifat Otoriter, Korup, penuh Kolusi dan Nepotisme diberbagai bidang, menutup suara kritik dan mengancam orang berpendapat dengan UU (Pemidanaan) dengan UU pasal karet seperti UU ITE UU No.19 Tahun 2016 perubahan UU No.11 Tahun 2008. Pemerintah bersifat Feodalisme dan menutup suara Publik. Lebih fokus dengan meningkatkan perekonomian belaka tetapi sebenarnya mementingkan kepentingan pemilik modal dan investor dari Negara Super Power (RRC dan USA). Jadi Eksekutif sangat dipengaruhi oleh Oligarki.

Dalam gerakan “People Power” ada harus ada musuh bersama dan ditujukan pada Pemerintahan yang Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), bersifat Otoriter dan Militeristik serta menutup kebebasan berpendapat dan Informasi publik. Namun lebih mementingan kepentingan kaum Oligarki (Pengusaha dan Penguasa yang mempunyai modal/investasil dan usaha) daripada Rakyat.

Pembangunan Infrastruktur yang sia-sia karena rakyat tidak membutuhkan hanya proyek mercusuar karena tanpa rencana dan amdal uji kelayakan pendapat publik, dan lingkungan hidup serta asas manfaat tentang fungsi dan kegunaan hasil pembangunan infrakstruktur yang baru,” terangnya.

Pemimpin yang tampil seolah-olah sederhana dan merakyat, tapi cenderung Kolusi dan Nepotisme. Pemerintahan justru cenderung bersifat Dinasti dan Feodalisme. Demokrasi seakan-akan terbuka tetapi penuh kecurangan dan membuat teror para aktivis dan pengamat bersuara kebenaran dan keadilan, dan meniadakan oposisi dan membangun koalisi mayoritas pendukung Pemerintah.

“Dalam hal pemakzulan atau Impeachment Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, Dr H. Kurnia Zakaria, sangat sulit dan membutuhkan waktu lama, karena harus melalui tahapan usulan DPR lalu dibawa ke MK dan diserahkan ke DPR untuk diusulkan ke MPR untuk pemberhentian Presiden dan /atau Wakil Presiden sesuai Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 juncto UU No 42 Tahun 2008 Perubahan UU No 23 Tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,”

Oleh sebab itu, hanya bisa dengan “Peole Power” damai di seluruh wilayah Indonesia atau melalui kudeta politik baik oleh sipil dengan dukungan Partai Poltik, militer, dan Mayoritas Rakyat maupun kudeta oleh militer ataupun melalui jalur perubahan /pergantian UU yang sebelumnya melalui permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan/ atau Mahkamah Agung (MA) atau pernyataan mosi tidak percaya mayoritas (lebih dari 2/3 anggota DPR/MPR).

Dalam aturan pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam beberapa tahapan :

1. Diusulkan oleh minimal 25 orang anggota DPR dalam bentuk menyatakan pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam pasal 178 – 182 Peraturan DPR No.1 Tahun 2014 dengan menyertakan :

– Materi dan alasan pengajuan usuan menyatakan pendapat DPR

– Materi dan bukti-bukti yang sah secara hukum dan peraturan perundang-undangan

2. Usulan tersebut dibawah ke Pimpinan DPR untuk diumumkan di Rapat Paripurna DPR.

3. Lalu dalam Rapat Paripurna DPR usulan Menyatakan Pendapat dibawa untuk dibahas ke Badan Musyawarah DPR agar para anggota usul dan mendiskusikan ke Fraksi-fraksi Partai Politik (Parpol) untuk disetujui.

4. Setelah mayoritas fraksi Parpol menyetujui lalu disahkan sebagai hasil Badan Musyawarah DPR lalu dibahas kembali ke Rapat Paripurna.

5. Lalu Rapat Paripurna DPR membentuk Panitia Khusus DPR untuk dimatangkan lebih lanjut dan hasilnya dibawa kembali ke Rapat Paripurna DPR untuk menjadi Putusan Usulan DPR untuk Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan MK No.21 Tahun 2009.

6. MK menyidangkan Permohonan DPR tentang Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam 6 tahap maksimal 90 hari diatur dalam UU No. 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga UU No.24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah UU No.8 Tahun 2011 sebagai UU perubahan pertama sebagaimana telah diubah Perpu No.1 Tahun 2013 dan menjadi perubahan kedua UU No.4 Tahun 2014 tentang MK.

7. Bila Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berat dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden maka usulan menyatakan Pendapat DPR menjadi Putusan MK.

8. Lalu putusan MK tersebut oleh DPR dibawa ke MPR, dan paling lambat 30 hari harus memutuskan dalam Sidang Istimewa, sesuai dengan Peraturan MPR No 1 Tahun 2014 dan Pasal 117 ayat (1) UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, & DPRD.

9. Bila Presiden dimakzulkan maka MPR mengangkat Wakil Presiden sebagai Presiden hingga akhir masa jabatan. Dalam Sidang MPR yang dihadiri minimal tiga per empat dari seluruh anggota, dan disetujui oleh dua per tiga anggota yang hadir. Setelah itu paling lambat 60 hari MPR harus memilih Wakil Presiden minimal dari 2 orang Calon Wakil Presiden atas usulan dari Presiden.

10. Bila Presiden dan Wakil Presiden dimakzulkan maka MPR mengangkat Pelaksana Tugas Kepresidenan paling lama 30 hari sebagai Plt Kepala Negara/Kepala Pemerintahan adalah dijabat bersama-sama Triumvirat Menteri Utama adalah Menteri Dalam Negeri. Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan sesuai pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

11. Setelah 30 hari Triumvirat Menteri Plt Kepresidenan, dalam Sidang Istimewa MPR menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil presiden minimal dari 2 calon Presiden/Wapres yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu Pilpres sebelumnya hingga berakhir masa jabatan Presiden dan wakil Presiden.

Kesimpulannya pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mempercepat Pemilihan Presiden (Pilpres) yang sudah diatur oleh Undang Undang Pemilu yang berlaku,” tandas Dr H Kurnia Zakaria, Dosen Pascasarjana UIC dan juga Advokat.

(Rmn)

Hasil TMMD Sengkuyung “Tol Khayangan” di Desa Kediten Menjadi Potensi Destinasi Wisata Baru

Agustus, 11, 23

Kendal – Cakranusantara.net | Setelah 1 bulan pelaksanaan sejak dibuka pada 12 Juli 2023 yang lalu, program TMMD Sengkuyung tahap ll tahun 2023 di Desa Kediten, Kecamatan Plantungan, Kendal, resmi ditutup oleh Dandim 0715/Kendal, Kamis (10/08/2023).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekda kabupaten Kendal H Ir. Sugiono, MT., Kajari Kab Kendal Erni Veronica Maramba, SH, MH, Kepala Pengadilan negeri Kab Kendal Cristina Indarwati, SH, MH, Ka Dispermades Kendal Yanuar Fatoni, pejabat dinas OPD terkait , Camat Plantungan Samudro, dan kepala desa se kecamatan Plantungan, serta warga desa Kediten dan sekitarnya.

Dalam sambutannya Dandim Kendal, Letkol Inf Jenry Polii, S.Sos menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang sudah mendukung terlaksananya program TMMD Sengkuyung di desa Kediten.

“Suksesnya pelaksanaan program TMMD adalah contoh dari hasil persatuan dan kesatuan semua pihak, baik TNI, pemerintah daerah , dan Masyarakat, ini merupakan contoh bentuk kegotong Royongan yang menjadi identitas bangsa kita”, tegas Dandim.

Letkol Inf Jenry Polii, S.Sos menambahkan bahwa TMMD merupakan bentuk kontribusi TNI AD khususnya Kodim Kendal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pembangunan khusus daerah terpencil di kabupaten Kendal,

“semoga hasil dari program TMMD ini dapat di nikmati dan menunjang kesejahteraan masyarakat desa “, harapnya.

Sementara, Kepala desa Kediten, Rudianto, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak khususnya Kodim Kendal dan pemerintah daerah yang sudah bekerja sama membangun akses jalan di desanya tersebut.

“Pembangunan jalan ini memang di harapkan oleh warga, karena menjadi jalur ekonomi, untuk mengangkut hasil perkebunan, dengan jalan yang bagus tentunya akan menunjang perekonomian warga”, ucapnya.

Senada, Ahmad Sholikin, Kadus Bukitsari, Dengan di bangunnya Jalan tersebut sangat di rasakan manfaatnya oleh warga desa Kediten pada umumnya.

“Yang semula jalan berbatu, menjadi jalan rabat beton yang nyaman untuk di lalui, bahkan viral di media sosial sebagai “Tol khayangan” desa Kediten, sehingga banyak warga dari luar desa Kediten yang datang sekedar untuk melihat pemandangan, dan nongkrong di sepanjang jalan baru ini, khususnya saat senja sambil melihat matahari tenggelam”, terangnya.

Sebagai acara tambahan pada kegiatan tersebut turut di laksanakan peresmian 1 unit rehab RTLH milik salah satu warga, Pembagian Bansos 20 Paket Sembako kepada warga kurang mampu dan Penyerahan Alat Ibadah untuk tempat Ibadah, serta Bazar UMKM dari bebagai dinas se kabupaten Kendal.

(Teguh)

Kasasi Kasus Brigadir J Ditolak Tapi Hukuman Berubah Seumur Hidup, Kurnia Zakaria : Itu Membingungkan

Agustus, 11, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menganulir vonis mati menjadi penjara seumur hidup untuk Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap sang ajudan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) kembali menjadi perbincangan Publik.

“Dalam Yurisprudensi kita tidak mengikuti, tetapi jadi pedoman, kalau pengacara bisa mengikuti itu. Karena disitu ada putusan incracht yang dijadikan sebagai pedoman oleh Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan Advocate. Namun kini Majelis Hakim membuat masyarakat bingung sehingga penafsiran hukum atas Peraturan perundang-undangan lama dan yang baru saling bertentangan, mana yang benar dalam penerapan hukum antara UU No. 73 Tahun 1958, atau UU No. 1 Tahun 2023 untuk pidana hukuman mati atau seumur hidup” ungkap Kurnia Zakaria, Jum’at (11/8/2023).

Hukum di Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental (civil law system), eksistensi peraturan perundang-undangan sangatlah penting, karena jika dikaitkan dengan asas legalitas yang berarti setiap tindakan harus memiliki dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tiada kesalahan tanpa aturan UU.

“Tanpa ada dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan, segala macam aparat pemerintah dan APH tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya,” lanjutnya.

Yurisprudensi bisa untuk diikuti ataupun tidak, tergantung hakimnya karena tidak wajib. Memang dikatakan bahwa Hukum Indonesia tidak menganut asas Precedent tetapi bisa memakai yurisprudensi yang sudah ada untuk dijadikan pertimbangan hukum.

“Dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 20/PUU-XXl/2022 tanggal 14 April 2023 memperkuat putusan MK No. 34/PUU-XIV/2016 Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sesui Pasal 263 (1) KUHAP mencabut pasal 30c huruf h UU No. 11 Tahun 2021 perubahan UU No. 11 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republilk Indonesia,” paparnya.

“Dengan hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup ini, nantinya KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023 ini akan berlaku tahun 2026 mendatang. Itukan bisa saja dipermainkan (dikebiri), kaya nggak tau aja akan hukum kita ini. Diantara UU yang saling bertentangan, mana yang akan diberlakukan nanti, KUHP yang lama atau baru?,” tanyanya.

Lantaran, terpidana Ferdy Sambo cs nanti pasti bakal mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Sehingga hukuman masih bisa dikurangi lagi. Ia menilai putusan dalam kasasi tersebut disinyalir adanya simbiosis mutualisme (Hakimnya diduga masuk angin).

“Biasa begitu. Pokoknya mungkin ada yang punya jasa atau nanti kepolisian sama hakim secara individual maupun MA sebagai institusi hukum tertinggi dan jasa yang berbeda gitu yang akan dipake dikemudian hari. Walaupun dikatakan KUHP baru itu, tapikan Ferdy Sambo nanti dapat mengajukan PK, ini juga yang sangat berbahaya. Ferdy sambo dan keluarganya bisa ajukan PK. Kemudian belum lagi grasi yang bisa diajukan berulang kali,” cetusnya.

Baca Juga : Jejak Karir Sambo, Kurnia Zakaria : Pledoi Terdakwa Pembunuhan Berencana Brigadir J

Putusan kasasi MA itu juga membingungkan. Pasalnya, kasasi Ferdy Sambo ditolak, tetapi hukumannya dirubah.

“Kasasinya ditolak tapi dirubah hukumannya. Ini menjadi pertanyaan bagi kita apakah betul seperti ini putusan kasasi Mahkamah Agung? Ini juga menjadi pelajaran penting baik kita semua untuk mendapatkan kepastian hukum,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, MA menganulir hukuman empat pelaku pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan melalui putusan kasasi, MA meringankan vonis mati Ferdy Sambo menjadi penjara seumur hidup.

Putri Candrawathi, dipangkas setengahnya, dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Sementara, asisten rumah tangga (ART) Sambo dan Putri, Kuat Ma’ruf, dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara.

Sedangkan hukuman mantan ajudan Sambo, Bripka Ricky Rizal, didiskon dari 13 tahun penjara menjadi 8 tahun.

Terkait ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan PK, sebagaimana disinyalir telah dikebiri dengan Pasal 263 (1) KUHAP mencabut pasal 30c huruf h UU No. 11 Tahun 2021 perubahan UU No. 11 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republilk Indonesia.

“Menggugurkan kewenangan JPU dalam mengajukan PK terhadap putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan hanya bisa diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya,” tutup Kurnia Zakaria selaku pakar hukum dan juga Dosen.

(Rmn)

Kapolri Salurkan 264,7 Ton Beras dan 1.500 Sembako Untuk Warga Papua Terdampak Kekeringan

Agustus, 10, 23

Jakarta – Cakranusantara.net | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyalurkan 264,7 ton beras hingga 1.500 paket sembako untuk diberikan kepada masyarakat Papua Tengah yang terdampak bencana kekeringan serta kelaparan.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan, bantuan itu sudah dikirimkan ke wilayah Papua Tengah yang selanjutnya akan langsung diserahkan ke masyarakat yang membutuhkan.

“Jumlah bantuan sosial saat ini sebanyak 264,7 ton beras,” kata Sandi kepada wartawan, Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2023.

Tak hanya itu, Sandi menyebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga mengirimkan 1.500 paket sembako, berisikan, beras 5 Kg, mie instan, susu kental manis, ikan sarden, dan kecap manis.

Kemudian, dikirimkan pula bantuan untuk masyarakat berupa jaket dewasa sebanyak 1.000 pieces dan jaket anak 150 buah.

Menurut Sandi, untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan tersebut, Polri bersinergi dengan seluruh pihak terkait.

“Polri bekerja sama dengan TNI, BNPB dan Pemda Kabupaten Puncak untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan tersebut,” ujar Sandi.

Sandi menjelaskan, bantuan itu akan dibawa dengan menggunakan pesawat terbang dari Timika menuju lokasi bencana di Agandume sekitar 40 menit dan ke Sinak sekira 1 jam.

“Bantuan yang sampai di Agandume kemudian di distribusikan menuju jalur darat atau jalan kaki ke Lambewi dan Oneri dengan estimasi selama setengah hari,” ucap Sandi.

(Red)

Pesawat Super Tucano Selesai Jalani Pemeliharaan

Agustus, 10, 23

Malang – Cakranusantara.net | Depohar 30 Komandan Depo Pemeliharaan (Depohar) 30 Malang Kolonel Tek MD. Riswanto, M.I.Pol., M.M., menyerahkan pesawat EMB-314 Super Tucano No Reg TT-3103.

Pesawat tersebut telah selesai menjalani pemeliharaan di Satuan Pemeliharaan (Sathar) 32 Depohar 30 dan diterima langsung oleh Komandan Skadron Udara 21 Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh Malang Letkol Pnb Sandhra Gunawan, S.Sos., M.I.Pol, Kamis (10/8/2023).

Pesawat Super Tucano menjalani perawatan Periodik Inspection (PI) setiap 2000 jam terbang di Sathar 32 Depohar 30 Malang.

Sementara pesawat EMB-314 Super Tucano TT-3103 yang telah selesai menjalani pemeliharaan selama dua bulan dari bulan Juni s.d Agustus 2023 sebelumnya telah melaksanakan uji terbang (Test Fligt) dan siap memperkuat kembali Skadron Udara 21.

(Pen Koharmatau)

Program TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2023 di Kabupaten Pati Resmi Ditutup

Agustus, 10, 23

Pati – Cakranusantara.net | Selama satu bulan anggota satgas TMMD Kodim 0718/Pati bersama masyarakat bergotong-royong di Desa Sinomwidodo Kecamatan Tambakromo dan Bungasrejo, Kecamatan Jakenan.

Hari ini Dandim 0718/Pati Letkol Inf Catur Irawan, S.I.P., M.I.P. bersama Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, S.T., M.T secara resmi menutup Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun 2023, Kamis (10/08/2023).

Upacara penutupan TMMD digelar di lapangan sepakbola desa Bungasrejo ditandai dengan pemukulan gong serta penandatanganan naskah serah terima hasil TMMD dari Dandim Pati selaku Dansatgas TMMD kepada Pj Bupati Pati.

Dandim 0718/Pati selaku inspektur upacara membacakan amanat Pangdam IV/Diponegoro Mayor Jenderal TNI Widi Prasetijono pada upacara penutupan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-117 TA 2023.

Dalam amanatnya, Pangdam menyampaikan bahwa program TMMD merupakan salah satu upaya TNI dalam memperkuat ketahanan masyarakat sebagai potensi kewilayahan. Untuk diketahui bahwa sejak tahun 1980 program tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan.

“TMMD juga dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur di wilayah-wilayah yang masih sangat membutuhkan,” kata Pangdam dalam amanat tertulisnya.

TMMD ke-117 tahun 2023 kali ini mengangkat tema “Sinergi Lintas Sektoral Mewujudkan Kemanunggalan TNI-Rakyat Semakin Kuat”.

Menurut Pangdam, tema ini mengandung makna bahwa TNI bersama dengan Pemerintah Daerah, Polri, dan masyarakat secara bersama-sama melaksanakan proses percepatan pembangunan fasilitas umum dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara.

Usai kegiatan upacara, Dandim Pati bersama Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, S.T., M.T, Wakapolresta Pati AKBP Dandy Ario Yustiawan, S.I.K. serta pejabat terkait secara simbolis menyerahkan kunci rumah bantuan RTLH dari Disperkim dan Baznas, penyerahan alat kebersihan masjid dan uang sosial masjid dari Kemenag Pati dilanjutkan peninjauan pelayanan kesehatan, KB dan Bazar dari Primkop Kartika C-07 Pati, Bulog, Disperindag, PG. Pakis dan PG. Trangkil.

Rombongan kemudian meninjau betonisasi jalan desa Bungasrejo dilanjutkan penandatanganan prasasti serta peresmian jalan dan diakhiri peninjauan di rumah warga yang mendapatkan bantuan rehab rumah.

(Pendim/ Rmn)

Pekerjaan Jalan Karangrejo-Kuniran Sudah Mencapai Proggres Faisik 73 Persen

Agustus, 10, 23

Pati – Cakranusantara.net | Pekerjaan jalan Karangrejo-Kuniran masih terus berjalan dan dikebut, berlangsung lancar hingga melebihi proggres yang sudah direncanakan oleh pihak rekanan CV Larissa Kontruksi, Kamis (10/8/2023).

Sukamto, pelaksana proyek mengatakan, bahwa pihaknya telah menjalankan pekerjaannya, yang hingga saat ini sudah terlaksana Asphalt Concrete-Binder Course (AC-BC) levelling.

“Untuk pekerjaan talud penahan tanah masih terus berjalan hingga batas akhir. Demikian pula untuk pekerjaan jalan rigid nya yang diperkirakan dalam minggu ini akan selesai bagian sisi kiri maupun sisi kanan sepanang 500 meter,” kata Sukamto.

Baca Juga : Tender Proyek Jalan Karangrejo Kuniran Sudah Mulai Dikerjakan

Baca Juga : Pekerjaan Jalan Karangrejo Kuniran Sesui Dengan “Action Plant” Penyedia Jasa

Untuk pekerjaan dilapangan berlangsung galian tanah, yang digunakan untuk bahu jalan. Dimana bahu jalan nantinya juga akan menggunakan cor atau beton.

“Jika pekerjaan rigid nanti sudah mencapai umur, akan dilaksanakan pekerjaan lapis aus yaitu AC-WC. Dimana baik AC-BC maupun AC-WC menggunakan aspal jenis asbuton,” lanjutnya.

Sementara itu, Konsultan CV Larissa Kontruksi, Wahyu Taofik menambahkan bahwa dalam pelaksanaannya sejauh ini sudah mencapai 73 persen. Yang mana dalam pelaksanaannya sudah melebihi dari rencana awal.

“Pihaknya terus berusaha semaksimal mungkin untuk segera merampungkan pelaksanaan pekerjaan tersebut, sebelum jatuh tempo atau batas hari kerja yang sudah ditentukan saat lelang dulu,” tambah Wahyu Taufik.

(Rmn)