Stop Atensi, Kasus Pengoplosan BBM Subsidi dan Tambang Minyak Liar di Pantura Jatim Tidak Jelas

Januari, 1, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Ketidakjelasan proses Pelaporan Operasi Tertangkap Tangan (OTT) di Polres Gresik, Polda Jatim dua Truk Tangki BBM Illegal diduga milik PT Berkah Inti Mulia Abadi (BIMA) dengan nopol L 8110 USK dan L 8048 USK yang dikendarai inisial J yang sempat mengaku mengangkut BBM Illegal dari tambang minyak tua dan liar daerah Bojonegoro serta  dari lapak-lapak liar tanpa surat ijin yang akan di kirim ke Pelabuhan Gresik.

“Dengan cara truk tangki yang berangkat dari pool BIMA Desa Wonocolo, Bojonegaro ke Desa Kedewan, Senori serta Desa Bulu Tuban mengambil minyak di tandon-tandon IBC yang berisi penampung Minyak Gunung dicampur dari tukang ronjot sepeda motor dengan jerigen biru isi solar subsidi untuk para petani dan nelayan yang seharusnya disalurkan oleh SPBU Pertamina ke Koperasi atau BUMDes resmi dan berijin Pertamina untuk kebutuhan nelayan dan petani,” hal itu diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria.

Masih lanjutnya, dalam pasal 53 hingga 58 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi (Migas), para pelaku diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar rupiah, ditambah pencabutan hak dan/ atau perampasan barang yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana kegiatan usaha minyak bumi dan gas bumi.

“UU ini mempunyai kelemahan ketenuan batas maksimun penyalahgunaan BBM Bersubsidi yang dijual secara bebas dan tidak adanya ketentaun mengenai draft minimum khusus dalam tindak pidana Illegal Oil dan Gass. Kegiatan Usaha Hulu Migas dari Eksplorasi hingga Ekploitasi,” lanjutnya .

Kegiatan usaha Hilir Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga. Dalam UU No.22 Tahun 2001 Pengolahan tanpa ijin Migas sesuai pasal 23 dan pasal 53 diancam pidana penjara paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak 50 miliar rupiah. Pasal 23 dan Pasal 53 dan pasal 55 UU No 22 Tahun 2001 tentang Pengangkutan BBM Tanpa ijin akan diancam pidana penjara paling lama 4 tahun penjara dan denda paling banyak 40 miliar rupiah.

“Pasal 23 jo pasal 53 UU No.22 Tahun 2001 tentang Penyimpanan Illegal BBM akan diancam pidana penjara paling lama 3 tahun penjara dan denda paling banyak 30 miliar rupiah. Sedangkan Melakukan Jual beli BBM Illegal (Niaga) akan dipidana penjara paling lama 3 tahun penjara dan denda paling banyak 30 miliar rupiah. Sedangkan Pemalsuan BBM akan dikenakan pasal 28 ayat (1) jo pasal 54 UU No.22 Tahun 2001 akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar rupiah,” tegas Kurnia.

Perniagaan BBM Illegal dan usaha Niaga Pengoplosan BBM Bersubsidi ke BBM Industri termasuk pelanggaran UU No.10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah UU No. 17 Tahun 2016 tentang Kepabeaan. Selain itu, melanggar Permendag No.03/M-DAG/PER/I/2005 tentang Ketentuan Ekspor Impor Migas dan Bahan Bakar lain. Juga melanggar Inpres No.5 Tahun 2000 tentang koordinasi penanggulangan masalah penyalahgunaan pada penyediaan dan pelayanan BBM.

“Selain itu, juga dalam Peraturan Kepala BAKAMLA No.7 Tahun 2015. UU No.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dan UU No.32 tahun 2014 tentang Kelautan serta Perpres No.178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA (Badan Keamanan Laut).
Seharusnya Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Gresik hingga Polda Jawa Timur tak biarkan proses pelaporan media dan masyarakat Gresik-Pasuruan-Bojonegoro-Tuban dibiarkan berlalu begitu saja atau “diduga dikondisikan/ mendapatkan atensi”, tentu Pihak Pertamina Wilayah Jatim juga diam saja melihat kasus itu dan merugikan kapal-kapal yang membeli BBM Oplosan ini lebih murah dari BBM Industri yang tentu saja tidak perlu Pajak dan retribusi. Jangan sampai dugaan masyarakat banyak pihak ikut serta ‘menikmati bagian penjatahan mafia minyak BBM’,” kesalnya.

Baca Juga : Pengoplosan BBM Bersubsidi dan Tambang BBM Liar di Jatim, Dr Kurnia Zakaria : Ini Ancamannya

Bila sampai terjadi Hukum Dan Keadilan Niscaya ada bagi masyarakat kecil, yakni petani dan nelayan yang nanti mesinnya cepat rusak karena menggunakan BBM oplosan. Terdapat hubungan kuat antara lingkungan kehidupan struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang mereka perbuat selanjutnya. Richard Cloward dan Lloyd E. Ohlin dalam Teori Kesempatan (Opputunity Theory) berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan perilaku menyimpang norma hukum karena kesempatan untuk patuh dan tidak patuh.

“Bilamana patuh karena APH dan Pertamina sera Birokrasi Aparat Pemda tegas dan terus mengawasi setiap celah penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan Pemasaran dari Pengolahan hingga Penjualan secara terus menerus dan terorganisis tiap wilayah tentu masyarakat akan terima harga BBM yang berlaku berapapun dan tidak merasa dirugikan sesuai harga yang terjangkau,” katanya.

BBM mudah didapatkan dan konsumen mempunyai pilihan yang terjamin Kualitasnya. Pertamina harus berperan aktif, jangan sibuk dengan bisnis lain diluar penyaluran Migas, tidak usah Komisaris juga Direksi Pertamina hiraukan lagi sebagai “alat Politis dan ATM oknum Aparat Birokrasi dan APH” dan buka usaha bidang diluar rel bisnisnya sehingga ada Mafia SKK Migas Jilid II lagi.

“Saya yakin, tidak akan berani bermain sendiri tanpa pelindung (backing) dan pasti jelas para pengusaha hitam dan oknum APH bermain mata. Tapi apa berani APH menegakkan hukum atau nanti hanya pelaku kelas teri saja yang jadi tumbal. Keadilan akan dirasakan bila terjaminnya Hak Hidup dan Hak Ekonomi rakyat banyak, Keadilan Represif dimana pelaku kejahatan akan ditindak secara tegas dan APH bertindak sesuai Prosedur tanpa pandang bulu,” harapnya .

“Keadilan Responsif akan bersikap adil, APH bertindak Profesional dan Independen. Selain aturan perundang-undangan diatas para Mafia Migas telah melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU Tipikor bisa dikenakan jo Putusan Mahkamah Konstitusi No.25?PUU-XIV/2016 tentang perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan Negara. Sesuaai pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999, Suap melanggar pasal 3 UU No.20 tahun 2001 dan Penggelapan Jabatan melanggar pasal 8 UU No.20 tahun 2001,” tandasnya. (Rmn)

Ilmu Bantu, Perundang-Undangan dan Hubungan Hukum Acara Pidana dengan Hukum Pidana Materiil

Desember, 31, 23

 

HAP – Cakranusantara.net | Hubungan Hukum Acara Pidana (HAP) dengan Hukum Pidana Materiil merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan yang erat bagai dua sisi mata uang. Keduanya saling melengkapi satu sama lain, sehingga jika salah satu tidak ada lainnya tidak akan berarti.

Apabila HAP tidak ada, Hukum Pidana Materiil tidak dapat dilaksanakan dan akan menjadi hukum yang mati karena tidak ada pedoman dan perangkat lainnya yang dapat melaksanakannya.
Demikian pula HAP tidak dapat berbuat banyak dan menjadi hukum yang tertidur.

Sementara, Ilmu Bantu Bagi Hukum Acara Pidana diantaranya :

1. Ilmu logika
Berguna untuk membuat hipotesa yang dicocokkan dengan fakta
yang ada sesudahnya sehingga akan membentuk konstruksi logis
tentang ada atau tidak adanya TP.

2. Psikologi
Ilmu yang mempelajari jiwa manusia yang sehat. Ilmu ini diperlukan
karena setiap orang akan mempunyai keadaan jiwa berbeda dengan
manusia lain karena perbedaan lingkungan maupun yang lainnya.

3. Psikiatri
Ilmu yang mempelajari jiwa manusia yang sakit. Jika seseorang
melakukan tindak pidana dalam keadaan sakit jiwa, maka dia tidak
bisa dipidana.

4. Kriminalistik
Mempelajari kejahatan sebagai teknik yang bisa dipelajari misalnya
dengan menjelaskan pertanyaan ”Dengan apa, dan bagaimana
tindak pidana dilakukan”.

5. Kriminologi
Ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusiawi.
Misalnya dengan mengajukan pertanyaan “Mengapa, dan apa tujuan
seseorang melakukan tindak pidana”.

6. Hukum pidana/hukum materiil tentang pidana
Ilmu yang menjelaskan aturan-aturan tentang pidana, dan tidak
mungkin ada hukum acara pidana tanpa adanya hukum pidana.

Sedangkan, Perundang-undangan Hukum Acara Pidana Indonesia adalah diatur dalam Undang-Undang RI
No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP (LN. 1981-76 & TLN – 3209) dan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Pemerintah RI No. 58
Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Red)

Kasus Mirna Menyimpan Misteri, Kriminolog Dorong Pemeriksaan Terhadap Hani

Desember, 31, 23

Jakarta, Cakranusantara.net | Kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang menyeret Jessica Kumala Wongso masih menyimpan misteri. Kuasa Hukum Otto Habisbuan dengan bantuan aparat penegak hukum (APH) bisa menggali siapa sebenarnya yang sudah merencanakan kasus tersebut.

“Baru-baru ini Otto Hasibuan mengungkap fakta, bahwa yang mengajak ngopi di kafe olivier tidak direncanakan oleh Jessica, namun Hani. Dan adakah pengakuan Hani terkait hal itu,” kata kriminolog Universitas Indonesia (UI) Dr. Kurnia Zakaria, Sabtu (30/12/2023).

“Maka itu mesti diperiksa, jika saat di persidangan dia memberikan keterangan palsu. Dan harus laporkan dulu, kalau seandainya Jessica punya opsi bahwa Hani yang mengusulkan untuk ke cafe itu. Bukan hanya semata-mata pengakuan dari Jessica atau klaim dari pengacaranya,” sambungnya.

Namun, hal ini akan sulit dalam mencari novum (bukti baru yang belum terungkap dalam persidangan). Selain itu, Kurnia juga menyoroti laporan terhadap ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin ke Mabes Polri pada Jumat (1/12) lalu.

“Laporan itu dilayangkan oleh Tim Aliansi Advokat Pembela Jessica Wongso. Selain Edi, salah satu hakim juga dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). Kalau ada sangkaan terlibat dalam kasus ini, belum bisa dikatakan oknum, kan baru sangkaan,” katanya.

Laporan-laporan itu juga dapat disebut sebagai novum, jika ada pengakuan Jessica. Disisi lain, Kurnia mendorong agar ada pemeriksaan ulang terhadap saksi-saksi.

“Kalaupun umpanya belum diperiksa dan dijadikan tersangka oleh polisi, itu harus ditanya ulang sama hakim, termasuk pegawai di kafe olivier itu,” tukasnya.

Sebelumnya, Otto Hasibuan membeberkan, bukan Jessica yang pertama kali mengajak untuk bertemu di Kafe Olivier. Namun yang merekomendasikan adalah Hani.

“Yang menentukan tempat itu bukan dia (Jessica Wongso), dia chatting dengan Hani ‘Hani kita mau minum di mana?’ mereka mengatakan minumnya cari aja public market atau di Olivier,” lanjut Kurnia menirukan Otto Hasibuan.

Setelah Hani merekomendasikan Kafe Olivier baru Jessica mencari tahu dan memberikan pendapatnya, ia baru datang dari Sydney, dilihatl dari internet ‘Oh Olivier bagus di Olivier aja yah gitu’ dari sini saja bisa dilihat tidak ada perencanaan.

“Jadi kalau perencanaan itu ada, tentunya dia yang mencari tempat. Namun, yang menawarkan itu adalah Hani. Atas dasar tersebut, menurut Otto Hasibuan tidak ada unsur perencanaan pembunuhan kepada Mirna,” terangnya.

Terkait dengan peninjauan kembali (PK) yang baru, Otto Hasibuan akan mendaftarkannya lagi pada awal tahun depan. Pada bulan Januari atau Februari pihaknya akan memasukkan-nya.

“Rekayasa CCTV, tim pengacara Jessica sedang mengumpulkan sejumlah bukti baru, dengan melakukan beberapa langkah upaya hukum. Antara lain, mencari bukti pelanggaran prosedur,” jawabnnya saat disinggung adanya dugaan rekayasa CCTV.

Menurutnya, dugaan rekayasa itu merupakan hal krusial. Salah satu pertimbangan hakim dalam memutus Jessica bersalah berdasarkan hasil rekaman CCTV di hari Mirna terbunuh.

“Hakim juga memberikan putusan berdasarkan tayangan CCTV, padahal bukti-bukti yang kita peroleh ada dugaan manipulasi. Itu pintu pertamanya,” lanjutnya.

Hakim tak bisa tafsirkan kematian Mirna tanpa Autopsi, jadi Otto berharap Mahkamah Agung (MA) menyoroti tidak adanya hasil autopsi jenazah Mirna yang menjadi rujukan putusan hakim. Hasibuan menilai hakim tidak bisa menafsirkan penyebab kematian korban tanpa autopsi.

“MA harus concern, karena kalau sampai ada seseorang mati tanpa di autopsi tapi hakim menafsirkan sendiri sebab kematiannya tanpa autopsi ini akan cacat dalam peradilan itu,” ujarnya.

Mahkamah Agung harus memperbaiki putusan ini, karena prosedur ini akan cacat dan secara ilmu pengetahuan pun akan cacat juga. Bukti-bukti tengah dikumpulkan oleh tim pengacara Jessica. Dan menargetkan awal tahun sudah terkumpul.

“Mudah-mudahan dalam waktu singkat kami dapatkan semua bukti, dan kami ajukan PK kedua.  Sebagaimana informasi yang beredar, kasus bermula saat Mirna tewas setelah ngopi bareng Jessica di Kafe Olivier, Jakarta Pusat, pada 6 Januari 2016,” katanya.

Kemudian Jessica ditetapkan sebagai tersangka, hingga menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Setelah sidang berjalan, hakim menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara, karena dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dengan cara memberi racun sianida ke kopi yang diminum Mirna.

“Hakim menyatakan Jessica terbukti melakukan tindak pidana Pasal 340 KUHP. Tidak terima dengan vonis itu, kemudian mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, kemudian menguatkan putusan PN Jakpus Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst pada 27 Oktober 2016,” terangnya.

Jessica terus melawan dengan mengajukan upaya kasasi pada 21 Juni 2017. Ironisnya, MA menolaknya, perkara tersebut diketok oleh ketua majelis kasasi dengan hakim agung Artidjo Alkotsar yang dibantu oleh 2 anggota hakim agung Salman Luthan dan Sumardijatmo.

“Atas vonis kasasi itu, dilanjutkan mengajukan PK. Tragisnya, MA pun menolaknya pada 31 Desember 2018. Jessica saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Pondok Bambu.

“Kejagung menyatakan siap menghadapi PK kedua dari Jessica lantaran seluruh dakwaan telah terbukti dan hukuman Jessica tak berubah mulai tingkat PN hingga MA,” tandasnya. (Rmn)

Prabu Pati Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran

Januari, 1, 24

Pati, Cakranusantara.net | Ratusan Anggota Persatuan Buruh (Perabu) Pati deklarasi dukung kemenangan pasangan Calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Wapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Gedung Haji, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Minggu (31/12/2023).

Masturi, Ketua Perabu Pati menyatakan, saat ini tidak ada perbedaan di kalangan buruh, mereka semua siap dan kompak untuk memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran.

“Yang hadir disini adalah perwakilan buruh, jadi mereka punya anggota masing-masing. Dari berbagai serikat pekerja, kami tidak memandang dari perusahaan dan serikat mana. Tapi yang jelas Prabu Pati mendukung Prabowo-Gibran menang satu putaran 2024-2029,” tegas Masturi.

Sementara itu, Sadewo Tim Pemenangan Nasional (TPN) Prabowo-Gibran yang hadir dalam deklarasi tersebut mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dari kaum buruh.

Sadewo juga merusak Kader dari Partai Gerindra optimis, dukungan dari para buruh ini mampu mendongkrak suara di Kabupaten Pati. Dirinya sesumbar, Paslon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) ini mampu menang mutlak satu putaran.

Paling tidak, di Kabupaten Pati Prabowo-Gibran mampu mendulang 70 persen suara. Sekaligus menghapus citra Pati yang selama ini dikenal dengan Kandang Banteng.

“Ini adalah deklarasi persatuan buruh kabupaten Pati mendukung Prabowo-Gibran. Saya sebagai tim kampanye nasional menerima deklarasikan itu dengan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Dengan dukungan ini tentu menambah kekuatan, bahwa Prabowo-Gibran di Pati akan menang mutlak. Insyaallah satu putaran,” jelasnya.

“Sadewo yakin, jika nantinya Prabowo-Gibran terpilih untuk memimpin bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan (2024-2029), kesejahteraan dari para buruh akan semakin membaik,” pungkasnya.

Kapolda Kepri Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Ratusan Personel

Desember, 31, 23

Batam – Cakranusantara.net | Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H. memimpin Upacara Laporan kenaikan pangkat Personel Polda Kepri periode 1 Januari 2024 di Lobby Utama Polda Kepri, Minggu (31/12/2023). Hadir dalam upacara tersebut Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., Irwasda Polda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, Ketua dan Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Kepri, Pengurus Bhayangkari Daerah Kepri, Perwakilan masing-masing Personel yang naik pangkat, dan perwakilan masing-masing satker Polda Kepri yang mengikuti upacara Korp Raport Personel Polda kepri.

Adapun jumlah Personel Polda Kepri yang dinaikan pangkat setingkat lebih tinggi yaitu berjumlah 221 personel dengan rincian sebagai berikut :

1. AKBP ke Kombes berjumlah 5 Personel
2. Kompol ke AKBP berjumlah 1 Personel
3. AKP ke Kompol berjumlah 7 Personel
4. Iptu ke AKP berjumlah 13 Personel
5. Ipda ke Iptu berjumlah 36 Personel
6. Aipda ke Aiptu berjumlah 5 Personel
7. Bripka ke Aipda berjumlah 7 Personel
8. Brigpol ke Bripka berjumlah 4 Personel
9. Briptu ke Brigpol berjumlah 110 Personel
10. Bripda ke Briptu berjumlah 33 Personel

Selanjutnya adapun jumlah personel di Satuan Wilayah Polda Kepri yang dinaikan pangkat setingkat lebih tinggi yaitu berjumlah 219 personel dengan rincian sebagai berikut :

1. Kompol ke AKBP berjumlah 1 Personel
2. AKP ke Kompol berjumlah 3 Personel
3. Iptu ke AKP berjumlah 12 Personel
4. Ipda ke Iptu berjumlah 26 Personel
5. Aipda ke Aiptu berjumlah 20 Personel
6. Bripka ke Aipda berjumlah 5 Personel
7. Brigpol ke Bripka berjumlah 16 Personel
8. Briptu ke Brigpol berjumlah 69 Personel
9. Bripda ke Briptu berjumlah 67 Personel

Kabidhumas Polda Kepri, Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H. M.Si., mengungkapkan kenaikan pangkat adalah bukti penghargaan atas dedikasi, komitmen, dan kerja keras yang ditunjukkan dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri. Pangkat baru yang diperoleh adalah bukti pengakuan akan kemampuan dan pengalaman yang telah diperoleh selama bertugas.

“Saya berharap, kenaikan pangkat ini akan menjadi motivasi bagi personel yang naik pangkat untuk terus meningkatkan kualitas diri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pangkat bukan hanya sekadar jabatan, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang semakin besar. Dengan pangkat yang baru, diharapkan personel Polri dapat menjadi teladan yang baik, menjadi pemimpin yang bijaksana, dan terus berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kepulauan Riau.” Ucap Kabidhumas Polda Kepri, Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H. M.Si.

“Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan para pengurus Bhayangkari yang selalu memberikan dukungan kepada anggota Polri. Dukungan dan pengertian dari keluarga sangat berarti dalam menjalankan tugas dengan baik.” Ujar Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H. M.Si.

“Sekali lagi, selamat kepada seluruh anggota yang naik pangkat. Saya berharap kenaikan pangkat ini akan membawa keberkahan dan kesuksesan bagi anda semua dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian.” Tutup Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H. M.Si. (Sl/ Red)

e majalah edisi 1

Januari, 12, 25

Bambang Raya DPR-RI Dapil lll Jateng Partai Hanura Kampanye di Hall Hotel New Merdeka Pati

Pati – Cakranusantara.net | Bambang Raya kader dari Partai Hanura menyalahi aturan. Pasalnya, ia membentuk Tim Sukses (Timses) di Hall Hotel New Merdeka, Jalan Diponegoro No.69, RT.02/RW.01, Winong, Ngarus, Kecamatan/ Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis (23/11/2023). Data yang
dihimpun media ini, mendapati adanya kegiatan di Hall Hotel New Merdeka Pati yang mengumpulkan hingga ratusan orang, dengan dua angkatan Pagi dan Sore. Masing-masing pertemuan terdiri dari 100 orang, dengan terang-terangan mengajak untuk memenangkannya.

File PDF

Gagal Ginjal Akut, Kurnia Zakaria Desak Polri Periksa Eks Kepala BPOM Penny K. Lukito

Desember, 30, 23

Jakarta, Cakranusantara.net | Kepolisian Republik Indonesia (Polri) didesak agar memeriksa mantan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait kasus gagal ginjal akut yang saat ini naik ke tahap penyidikan. Ironisnya, belum ditetapkan sebagai tersangka.

Diketahui, Polisi telah menaikan status kasusnya ke tahap penyidikan, sebab ada dugaan keterlibatan BPOM. Berdasarkan hasil pengembangan kasus GGAPA sebelumnya yang menewaskan anak-anak tak berdosa.

“Meski Eks Kepala BPOM, Penny K. Lukito tidak lagi menjabat, tapi peristiwa hukumnya saat ia menjabat, maka Polri harus tetap memeriksanya, untuk kepentingan penyidikan. Jangan lari dari tanggung jawab,” cecar pakar hukum Universitas Indonesia (UI) Kurnia Zakaria kepada cakranusantara.net, Sabtu (30/12/2023) malam.

Kurnia juga menilai, Eks Kepala BPOM telah gagal melakukan pengawasan dalam peredaran obat-obatan di kalangan masyarakat. Sehingga ratusan anak-anak menjadi korban meninggal.

“Bareskrim Polri meningkatkan kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) yang diduga melibatkan BPOM itu. Peningkatan status menjadi penyidikan  setelah penyidik menemukan unsur pidana.

“Sudah naik penyidikan, tapi belum penetapan tersangka. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dari pihak BPOM hingga perusahaan produsen obat jenis sirup penyebab gagal ginjal, dan memastikan penyidik akan bersikap profesional dan tidak akan diintervensi oleh siapapun,” jelasnya menirukan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Nunung Saifuddin belum lama ini.

Polri sudah memeriksa 11 saksi saksi bukan hanya dari BPOM saja, ada saksi ahli, juga dari PT Afi Farma. Dalam perkara ini, Bareskrim telah menetapkan 5 perusahaan sebagai tersangka korporasi, yakni PT Afi Pharma, PT Tirta Buana Kemindo, PT Fari Jaya, CV Anugrah Perdana Gemilang dan CV Samudra Chemical.

“Bareskrim Polri telah menetapkan dua orang petinggi CV Samudra Chemical sebagai tersangka. Mereka berinisial E yang merupakan pemilik perusahaan sekaligus Direktur Utama (Dirut) dan AR (Direktur),” paparnya.

Atas perbuatannya, seluruh tersangka dijerat pasal berlapis yakni Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Subsider, Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan Atas Pasal 197 Jo Pasal 106 Jo Pasal 201 ayat (1) dan/ atau ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 62 Ayat 1 Juncto Pasal 8 Ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Juncto Pasal 56 Ayat 2 KUHP. (Mi/ Rmn)

Hukum Adat, Sejarah Berlakunya Hukum Acara Pidana Jaman Belanda dan Jepang

Desember, 30, 23

HAP – Cakranusantara.net | Untuk membicarakan atau menggambarkan hukum acara pidana (tertulis) di zaman dahulu sebelum berlakunya hukum acara pidana (disingkat KUHAP) atau sebelum Belanda menjajah Indonesia, adalah merupakan suatu hal yang sangat sulit, sebab pada waktu itu yang berlaku adalah hukum adat atau hukum tidak tertulis.

Hukum adat adalah merupakan pencerminan hukum yang terpencar
dari jiwabangsa Indonesia dari abad ke abad, yang hidup dan terpelihara di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat digambarkan secara singkat yaitu apabila di antara mereka dalam masyarakat itu timbul suatu
perselisihan, baik perkara pidana maupun perkara perdata, maka dalam
penyelesaian perkara ini akan diajukan kepada penguasa (pemerintah),
dan pemerintah inilah yang nantinya akan mengambil keputusan yang
harus diturutinya.

Dalam hal ini adalah Kepala Desa atau kepala suku yang mengambil peranan penting, sebab semua perkara yang timbul antara penduduk desa dipecahkan atau diselesaikan sendiri dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh kepala desa atau Kepala Suku. Dan pada saat itu belum ada pengertian tentang pemisahan antara
perkara pidana dan perkara perdata, jadi anggapan mereka bahwa perselisihan utang piutang atau jual beli tanah adalah sama dengan perkara pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya, yang kesemuanya akan diadili dan diputus oleh penguasa.

Hukum adat delik yang terhimpun dalam ”Pandecten van het Sdatrecht” bagian X yang dikutip oleh Soepomo menyebutkan berbagai bentuk sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat sebagai berikut :

(1) Pengganti kerugian ”immaterieel” dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikah gadis yang telah dicemarkan.

(2) Bayaran ”uang adat” kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani.

(3) Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.

(4) Penutup malu.

(5) Berbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati.

(6) Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluar tata hukum.

Moh. Said Dirjokoesoemo dalam bukunya yang berjudul ”Petunjuk Praktis tentang Pengusutan dan Pemeriksaan Perkara Pidana” hlm. 13 dan 16, yang telah memberikan gambaran tentang acara pidana pada waktu itu (masa berlakunya hukum adat), dengan gambaran sebagai berikut :

a. waktu itu tidak ada perbedaan antara perkara pidana dan perkara perdata;

b. semua perkara penduduk suatu desa sedapat mungkin diselesaikan dengan perdamaian oleh desa sendiridengan pimpinan kepala desa ;

c. perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh desa, baru dimintakan peradilan kepada suatu hakim ;

d. dalam penyelesaian di muka hakim harus ada penggugat dan yang digugat;

e. dalam suatu perkara pada umumnya penggugat yang harus membuktikan kesalahan tergugat;

f. cara hakim memutus perkara didasarkan atas rasa keadilan, jika
dari pemeriksaan perkara tidak dapat diambil kepastian, hakim biasa memberi keputusan yang sifatnya memberi kepuasan kepada kedua belah pihak, dan

g. perkataan ”jaksa” adalah perkataan Jawa asli, rupa-rupanya sebelum
Belanda menjajah kita, jabatan jaksa itu sudah ada, akan tetapi apabila Jaksa itu adalah pegawai penuntut umum, tidak demikian dulu-dulunya. Sampai kini kiranya masih terdengar ucapan-ucapan
di kalangan orang tua dan rakyat, bahwa Jaksa adalah pemutus perkara; jadi Jaksa adalah hakim.

Selain itu masih banyak bentuk-bentuk lain berlakunya hukum adat delik, antara lain di Sulawesi Selatan (Wajo) dahulu dikenal pidana adat yang bersifat mempermalukan atau menghina pelanggar adat di muka umum, ini disebut ”ri ule bawi” (dipikul seperti babi). Si pelaku diikat kedua kaki dan tangannya, kemudian dengan sebilah bambu diselipkan antara dua kaki dan kedua tangan yang terikat itu, lalu dipikul oleh dua orang dibawa ke rumah penguasa adat, dan sepanjang jalan sampai pada rumah penguasa adat disaksikan oleh anggota masyarkat hukum tersebut.

Berlakunya Hukum Acara Pidana (Tertulis)
1. Zaman Pendudukan Penjajahan Belanda sebelum negeri Belanda merdeka dari jajahan Prancis, maka berlakulah hukum pidana Prancis yang disebut “Code Penal”, namun setelah
merdeka maka Belanda segera membuat atau menyusun sendiri Kitab
Undang-undang Hukum Pidananya yang disebut “Nederlandsch Wetboek
van Strafrecht”, maka Indonesia (Hindia Belanda) sebagai negara jajahan
Belanda berdasarkan asas konkordansi dalam hukum pidana, yaitu ”dimana sedapat mungkin hukum pidana yang berlaku di Indonesia sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di negeri Belanda”.

Karena di Indonesia warganya terdiri dari berbagai golongan, maka
bagi tiap-tiap golongan penduduk Indonesia dibuat Kitab Undangundang Hukum Pidana sendiri, sebagai berikut:

a. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan “Koninklijk Besluit” 10 Fabruari 1866, yang berisi hanya meliputi kejahatan-kejahatan saja.

b. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie, untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur, ditetapkan dengan ”Ordonantie” tanggal 6 Mei 1872, hanya berisi kejahatan saja.

c. Algemeene Politie Strafreglement untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan “Ordonantie”, tanggal 15 Juni 1872, berisi hanya pelanggaran-pelanggaran saja.

d. Algemeene Politie Strafreglement untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur, ditetapkan dengan “Ordonantie” tanggal 15 Juni 1872, yang hanya berisi pelanggaran-pelanggaran saja.

Sedangkan bidang hukum acara pidana, maka diberlakukan sebagai berikut:

a. Reglement op de Rechtterlijke Organisatie (Stbl. 1848 No. 57), yang memuat ketetapan-ketetapan mengenai organisasi dan susunan peradilan (justitie) di Indonesia.

b. Reglement op de burgerlijke Rechtvordering (Stbl. 1849 No. 63), yang memuat hukum acara perdata bagi golongan penduduk Eropa dan yang disamakan dengan mereka.

c. Reglement op de Strafvordering (Stbl. 1849 No. 63), yang memuat hukum acara pidana bagi golongan penduduk Eropa dan yang disamakan dengan mereka.

d. Landgerechtsreglement (Stbl. 1914 No. 317), yang memuat acara dimuka pengadilan Landgerecht yang memutus perkara-perkara kecil untuk segala bangsa, dan yang terpenting.

e. Inlandsch Reglement, yang biasa disingkat IR (Stbl. 1848 No.16), yang memuat hukum acara perdata dan hukum acara pidana dimuka pengadilan ”Landraad” bagi golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, hanya berlaku di Jawa dan Madura yang ditetapkan berdasarkan Pengumuman Gubernur Jenderal Tanggal 3 Desember 1847 Stbld Nomor; 57, maka mulai tanggal 1 Mei 1848 berlakulah ”Indlands Reglement” atau disingkat I.R. atau lengkapnya ”Reglement op de uitoefening van de politie, deBurgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de Vreemde Oosterlingen of Java en Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura yang berlaku adalah ”Rechtsreglement voor deBuitengewesten” (Stbld. 1927 Nomor: 227).

Berdasarkan beberapa kali perubahan-perubahan IR tersebut, maka dengan Stbld 1941 Nomor: 44 diumumkan kembali IR dengan perubahan menjadi “Herzien Inlandsch Reglement” atau disingkat HIR Namun demikian, dalam praktiknya kedua-duanya masih tetap diberlakukan, yaitu IR masih tetap berlaku di Jawa dan Madura, sedangkan HIR berlaku di kota-kota lainnya, seperti Jakarta (Batavia), Bandung, Semarang, Surabaya, malang dan lain-lain.

Disamping berlaku IR dan HIR, masih banyak berlaku bermacammacam hukum acara di luar Jawa dan Madura, maka akhirnya disatukan dalam bentuk ”Rechtsreglementvoorde Buitengewesten” Stbld. 1927 Nomor: 227, mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1927.

Untuk golongan Eropa berlaku ”Reglement opde Strafvordering dan Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Reglement Hukum Acara Pidana dan Reglement Hukum Acara Perdata). Di samping itu, masih ada Landgerechts-reglement Stbld. 1914 Nomor : 137 sebagai hukum acara untuk pengadilan Landgerecht yaitu  pengadilan untuk semua golongan penduduk yang memutus perkara yang kecil-kecil. Selain itu masih banyak pengadilan-pengadilan lain, seperti districhtsgerecht, regentschapsgerecht, dan di luar Jawa dan Madura terdapatmagistraatsgerecht menurut ketentuan Reglement Buitengewesten yang memutus perkara perdata yang kecil-kecil.

2. Zaman Pendudukan Penjajahan Jepang pada saat pendudukan Jepang di Indonesia pada umumnya tidak terjadi perubahan asasi, kecuali hapusnya Raad van Justitie sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Dengan undang-undang (Osamu Serei) Nomor: 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942, dikeluarkanlah aturan peralihan di Jawa dan Madura yang berbunyi: ”Semua badanbadan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dan pemerintah yang dulu, tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer (Pasal 3)”.

Demikian pula di luar Jawa dan Madura pun pemerintahan militer Jepang mengeluarkan peraturan yang sama dan senada. Termasuk pula IR dan HIR tetap berlaku di Pengadilan Negeri (TihooHooin), pengadilan tinggi (Kootoo Hooin) dan pengadilan agung (Saikoo Hooin). susunan pengadilan ini diatur dengan Osamu Serei Nomor: 3 Tahun 1942 tanggal 20 September 1942.

Pada waktu itu semua golongan penduduk, kecuali bangsa Jepang, di
Indonesia hanya terdapat dua pengadilan, yaitu ”TihoHooin”dan”Keizai
Hooin”, yang merupakan kelanjutan dari pengadilan pada waktu penjajahan
Belanda ”Landraad” dan “Landgerecht” dan yang dipergunakan adalah
”Herzien Inlandsch Reglement” dan Landgerechts-reglement.

3. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 pada saat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agusutus 1945, keadaan tersebut diatas masikeadaan  dipertahankan dengan ditetapkannya UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara RI pada tanggal 18
Agustus 1945, di mana pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi ”Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Untuk memperkuat aturan peralihan ini, maka Presiden mengeluarkan suatu aturan pada tanggal 10 Oktober 1945
yaitu Peraturan Nomor: 2 tahun 1945.
Maka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dengan ”Herzien Inlandsch Reglement” dan Landgerechtsreglement tetap
diberlakukan, maka pada tahun 1951 dikeluarkanlah Undang-Undang
(Drt) No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan dalam Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil di Indonesia, maka telah diadakan
unifikasi hukum acara pidana dan susunan pengadilan yang beraneka
ragam sebelumnya. Kemudian lahirlah beberapa peraturan perundan-gundangan hukum acara pidana dengan aturan-aturan yang lebih khusus.

Berdasarkan Undang-undang (drt) No. 1 Tahun 1951 tersebut, terbentuk pengadilan yang berlaku di seluruh Indonesia dan untuk semua golongan penduduk, yaitu :
1. Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan tingkat pertama;
2. Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat kedua atau banding; dan
3. Mahkamah Agung untuk pemeriksaan tingkat kasasi.

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang (drt) No. 1 Tahun 1951 menetapkan, bahwa ”untuk seluruh Indonesia berlaku sebagai pedoman untuk acara perkara pidana di Pengadilan Negeri berlaku ”HerzienInlandsch Reglement” (HIR), kemudian pada tahun 1965 dibuatlah Undang-Undang No. 19 Tahun 1946 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1946 kekuasaan presiden sangat besar mencampuri urusan peradilan, sehingga kekuasaan negara yang merdeka untuk penegakan hukum dan keadilan tidak akan tercapai, maka pada tahun 1970 dibuatlah Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 1946.

Di dalam Pasal 12 Undang-undang RI No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi, bahwa ”hukum acara pidana akan diatur dalam undang-undang tersendiri”, maka pada tahun 1981 yaitu tepatnya pada tanggal 31 Desember 1981 telah lahirlah Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Nagara No. 3209). (Red)

ITE Pasal Karet : Perselingkuhan Pilot Dengan Pramugari Citilink Pembawa Nikmat

Desember, 30, 23

Jakarta  – Cakranusantara.net | Bila istri sampai berkomentar menyebar aib keluarga lewat akun di media sosial agar ada keberatan dari pelaku dan mungkin sudah kesal dengan bantahan pelakor (sang pramugari).

Hal itu diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria, salah satu pakar hukum di Indonesia, masih lanjutnya, akan tetapi perselingkuhan yang “diketahui” enam kali (6x). Juga agar pihak Citilink memberi sanksi berat pemecatan terhadap pilot dan pramugari yang berselingkuh.

Banyak rumor agar dapat jatah terbang pramugari harus “dekat/ intim” dengan crew. Kita ingat Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia punya hubungan “khusus” Dengan pramugari sehingga dapat fasilitas tunjangan kecantikan dan oplas diluar negeri.

“Dalam kasus perzinaan atau ‘perselingkuhan pembawa nikmat’ antara pramugari dan pilot sudah jelas ada sanksi etika dan pelanggaran berat asusila perusahaan citilink, sebagai anak perusahaan holding company maskapai PT Garuda Indonesia Tbk. Persero. Juga bila ada pelaporan istri pilot ke pengadilan gugat cerai baik ke PA atau PN untuk dibuatkan akte cerai. Atau sanksi pidana pasal 284 kuhp juncto pasal 411 ayat (1) kuhp diancam pidana paling lama 6 bulan penjara sedangkan Pasal 411 ayat (1) UU no. 1/2023 dipidana paling lama 1 tahun penjara atau denda kategori ll paling banyak Rp. 10 juta,” tegasnya.

Sanksi perdata biasanya gak perwalian, anak jatuh pada ibunya dan juga dikabulkan gugatan harta gono gininya. Artinya, kalau sampai 6x diketahui bisa saja hubungan terlarang sudah lebih dari 10x. Dan bila tidak ada sanksi nanti media sosial dianggap ajang curhat dan fitnah serta berita bohong serta panjat sosial. UU ITE digunakan untuk menakut nakutin masyarakat yang ingin menyampaikan uneg-unegnya karena tidak tahu harus mengadu pada siapa. Terbukti Citilink bereaksi setelah beritanya viral.

“Citilink harus tegas, karena nama baik perusahaan harus profesional dan kredibilitas. Jadi jangan disalahkan, anggapan profesi pramugari perempuan ekstra (bispak). Ini juga demi nama baik pilot dan pramugari citilink sendiri. Harus ada larangan terbang cukup kerja di administrasi (yanma/ non job),” ujarnya. (Rmn)

15 Sumber Dalam Hukum Acara Pidana

Desember, 30, 23

HAP – Cakranusantara.net | Di dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana (HAP) yang ada di Indonesia, untuk sumber dan dasar hukumnya antara lain sebagai berikut :

a) Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

b) Pasal 24 ayat (1) A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

c) Pasal 5 ayat (1) UU (drt) No. 1 Tahun 1951 (sudah dicabut);
1) HIR (het herzienne indlandsche/ indonesischreglement) atau disebut
juga RIB (reglemen Indonesia yang dibaharui) (s.1848 No. 16, s 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura.
2) Rbg. (rechtreglement buitengewesten) atau disebut juga reglemen untuk daerah seberang (s.1927 No. 227) untuk luar Jawa dan Madura.
3) Landgerechtsreglement (s.1914No. 317,s.1917No. 323) untuk perkara ringan (rol).

d) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP (LN.1981-76 dan TLN – 3209) dan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan KUHAP, dan Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

e) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, diubah dengan
Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

f) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009
tentang Perubahan kedua Undang- Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

g) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilam Umum, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

h) Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002.

i) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004.

j) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

k) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2010.

l) Segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses hukum acara pidana dan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

m) Surat edaran atau fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait masalah hukum acara pidana.

n) Yurisprudensi atau putusan-putusan Mahkamah Agung atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang terkait masalah hukum acara pidana, dan

o) Doktrin atau pendapat para ahli hukum di bidang hukum acara
pidana. (Red)